Padang.Lintas Media.

Usai memimpin rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar periode 2019-2024,unsur pimpinan DPRD periode 2014-2019 langsung menyerahkan mobil dinas yang selama ini dipakainya kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumbar Raflis. Rabu (28/8) di halaman depan kantor DPRD Sumbar.

Unsur pimpinan yang telah menyerahkan mobil dinas tersebut diantaranya. Ketua DPRD Hendra Irwan Rahim, Wakil Ketua Arkadius Datuak Intan Bano dan Guspardi Gaus kepada Sekretaris DPRD, Raflis.

Pada kesempatan itu, Hendra Irwan Rahim mengatakan.Penyerahan mobil dinas ini merupakan sebagai bentuk komitmen dalam mematuhi aturan perundang-undangan.

"Dengan ini kami menyerahkan fasilitasi mobil dinas yang telah digunakan selama menjabat sebagai pimpinan DPRD,” kata Hendra.

Mobil dinas yang diserahkan adalah mobil dinas yang digunakan oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan kendaraan jenis sedan merek Toyota Camry nomor polisi BA 3.

Kemudian mobil dinas wakil ketua dengan jenis sedan merek Toyota Camry warna hitam nomor polisi BA 10 yang digunakan oleh Guspardi Gaus. Serta mobil dinas BA 8 merek Toyota Fortuner yang digunakan oleh Wakil Ketua Arkadius Datuak Intan Bano.(Sri)

Agam.Lintas Media News.

Untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat dalam kebaikan hidup iman dan taqwa,Nagari Pasia Laweh Palupuh Kab.Agam, telah melakukan lebih dari 30 bentuk inovasi.

Berbagai inovasi ini merupakan langkah pacu dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dimana pemerintah daerah hingga walinagari mesti mendorong dan menfasilitasi anak nagari, sumberdaya manusia nagari untuk memiliki kecerdasan,  keahlian dan kemampuan daya saing dalam pemanfaatan teknologi informasi dengan perobahan perkembangan zaman. 

Hal ini di sampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saat membuka pameran produk inovasi karya Nagari Pasia Laweh di Pasa Palupuah Kabupaten Agam, Senin (26/8/2019).

Nasrul Abit mengatakan, dalam kemajuan dan kesejahteraan itulah inovasi diperlukan untuk, efesiensi, efektifitas, mudah diakses,  murah dan terjangkau oleh masyarakat serta tidak menyulitkan. Inovasi hendaknya juga mengedepankan kepentingan pelayanan agar lebih cepat, mudah kepada masyarakat.

Berbagai macam inovasi yang dilakukan dengan satu tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita bangga ada 30 produk inovasi yang telah dilakukan walinagari Pasia Laweh, semoga ini memberikan kemajuan yang lebih baik lagi di nagari Pasia Laweh, ujar Nasrul Abit

Wakil Gubenur Nasrul Abit menambahlan, saat ini dengan kemajuan teknologi informasi, mau tidak mau kita akan memasuki era industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber.

"Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem cyber-fisik, internet of things (IoT), komputasi awan, dan komputasi kognitif. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup manusia itu sendiri. Singkatnya revolusi 4.0 menanamkan teknologi kecerdasan yang terhubungan dengan berbagai bidang kehidupan manusia", ujarnya

Nasrul Abit katakan menyikapi ini, setiap nagari dan desa diharapkan mulai berpikiran maju dan terbuka bagaimana meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dan kemampuan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ini dengan cerdas dan pengunaan pemanfaatan yang baik dan benar.

"Tantangan persaingan global bisa saja terjadi, kapan saja tanpa dapat kita membendungnya. Oleh karena itu mari kita harapkan setiap walinagari, kepala desa berpikir maju bagaimana program menyiapkan sumberdaya manusia nagari dan desa, sarana dan praslarana kearah hal-hal kemajuan yang demikian. Agar masyarakat kita tidak tergilas oleh kemajuan revolusi industri 4.0 tersebut", himbaunya.

Tenaga Ahli TTG Agam Alsri Ilmennedi juga menyampaikan,  inovasi dilakukan untuk keluar dari permasalahan yang ada. Banyak hal yang dapat kita lakukan dalam mengatasi persoalan dalam penyelenggaraan nagari. 

Bapak Wakil Gubernur Nasrul Abit adalah sosok yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pada saat beliau jadi Bupati Pessel,  beliau melakukan pemekaran nagari dalam upaya percepatan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara daerah lain belum mau melakukan pemekaran nagari dengan alasan  adat. Dengan melakukan pemekaran nagari kabupaten Pesisir Selatan saat ini telah semakin maju dan berkembang. Kunjungan orang berwisata juga telah semakin banyak,  ujarnya.

Walinagari Pasia Laweh Zul Arfin, S.Sos,MM juga menyampaikan, selama dua tahun kepemimpinnya, sejal dilantik tanggal 25 Agutus 2017, telah melakukan 30 macam inovasi berbagai produk karya nagari Pasia Laweh baik dalam bidang pemerintah maunpun pada kegiatan ekonomi kemasyarakatan.

" Inovasi ini dilakukan untuk memacu bagaimana nagari Pasia Laweh lebih maju dan semakin lebih baik lagi dibandingkan nagari-nagari di Palupuh, Agam dan Sumatera Barat.  Dan kehadiran Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, telah memberikan suport yang baik dalam mendukung kemajuan Nagari Pasia Laweh. Semoga pak Nasrul Abit sehat selalu,  beliau pemimpin yang baik dan inovatif guna majukan Sumatera Barat" seru nyaring Zul Arifin bangga.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Agam, Novi Irwan, Anggota DPRD Asal Pasia Laweh Edward Dt. Manjuang Basa, Kepala Cabang BNI Bukittinggi, Tenaga Ahli Kabupaten Agam bidang teknologi tepat guna (TTG), Alsri Ilmennedi,  ST, Camat Hasrizal, S.Sos, Mantan Walinagari, Walijorong berprestasi,  Ninik Mamak, Bundo Kanduang.(rel/st)

Padang,Lintas Media.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Guspardi Gaus minta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) memaksimalkan penerimaan Pendapatan Daerah di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2019 menjelang akhir tahun.

Permintaan itu disampaikan Guspardi pada wartawan kemaren, sehubungan terjadinya penurunan target Pendapatan Daerah di APBD-P 2019 yang baru disahkan.

"Meskipun dalam komposisi APBD-P 2019 yang beberapa waktu lalu disahkan terjadi penurunan target Pendapatan Daerah sebesar Rp123 miliar, diminta keada Pemprov tetap berupaya lebih keras menaikkan penerimaan daerah jelang akhir tahun ini",kata Guspartildi.

Mengenai ini, pendapatan daerah di APBD-P 2019 diproyeksikan Rp6,605 triliun, berkurang sebesar Rp123 miliar dari proyeksi yang ditetapkan di APBD awal 2019, yaitu Rp6,728 triliun.

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PAN ini menyampaikan, saat pembahasan APBD-P Pemprov memang menyampaikan, karena sejumlah faktor, diantaranya disebabkan penurunan pajak daerah sebesar Rp25 miliar, penurunan retribusi daerah Rp4,7 miliar, dan pengelolaan kekayaan daerah Rp94,9 miliar target pendapatan tidak bisa lagi dinaikkan.

"Namun ini kan baru berdasarkan analisis dan kajian yang dilakukan oleh Pemprov, dalam pelaksanaannya DPRD berharap pemerintah daerah bisa berupaya keras menggenjot pendapatan ini melebihi dari target yang direncanakan," tegas Guspardi.

Ia menambahkan, beberapa langkah bisa diambil agar penerimaan pendapatan bisa optimal dan sesuai target awal di APBD induk 2019, diantaranya Pemprov bisa memaksimalkan pengelolaan aset milik daerah, dan menggenjot penerimaan dari BBNKB.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD, Supardi menyampaikan,  sekitar 90 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumbar setiap tahunnya cenderung berasal dari pajak daerah.

Maka dari itu, sambungnya, salah satu opsi agar pendapatan yang bersumber dari pajak daerah bisa digenjot, Pansus SOTK DPRD Sumbar menyepakati OPD yang mengelola pendapatan dan keuangan daerah di pisah.

"Kemudian pada September mendatang akan dilaksanakan kebijakan pemutihan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk membayar pajak," katanya. (Sri)

Padang.Lintas Media News.

Masalah Alat Peraga Kampanye (APK) menjadi topik pembicaraan  menarik dalam diskusi  Focus Group Discussion (FGD) Fasilitas Kampanye Pemilu Tahun 2019 dengan stakeholder yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar di Pangeran Beach Hotel Padang.Kamis (22/8).

Kenapa dikatakan menari,karena FGD yang digelar KPU Sumbar tersebut,bertajuk Fasilitas Kampanye Pemilu 2019 itu,  mengevaluasi penggunaan APK dan iklan media massa yang dikelolah KPU sehingga penerapannya bisa diperbaiki saat pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang.

Pakar politik Universitas Negeri Padang (UNP) Eka Vidya Putra sebagai salah seorang narasumber pada diskusi tersebut mengatakan. Permasalahan APK pada pelaksanaan pemilu, yang terjadi hanya itu-itu saja.Untuk itu, KPU harus menerapkan asas keadilan terhadap peserta pemilu.

"KPU harus memikirkan, bagai mana sistem pelaksanaan pemilu yang profesional dan terbuka.Jangan,sedikit ada permasalahan sitemnya kita ganti lagi,” kata Eka.

Sementara, Anggota KPU Sumbar Gabriel Daulay mengungkapkan. Penggunaan fasilitas pemilu seharusnya bermuara pada pendidikan politik kepada pemilih. Contohnya saja saat Pemilu 2019, masih banyak peserta pemilu yang terlambat menyerahkan desain dan materi padahal, pihak KPU sudah memberikan toleransi serta sudah dibiayai dan difasilitasi.

Salah satu problem yang ditemukan yakni ketika pembahasan menginginkan ukuran besar, tetapi ketika diimplementasikan akhirnya kerepotan. Selain permasalahan desain kendala lain yang muncul adalah pada saat lokasi alat kampanye.

Permasalahan lainnya yaitu adanya perubahan lokasi pemasangan APK berdasarkan masukan dari peserta Pemilu.Ke depan, KPU akan mendorong peserta pemilu agar materi APK yang disampaikan lebih spesifik dan fokus pada program unggulan.Jelas Gebril.

Pada acara FGD itu, hadir beberapa narasumber seperti,Gebril Daulay dari KPU Sumbar, Vitner dari Bawaslu,Nazwir dari Kesbangpol, KPI Sumbar dan pesertanya dari sejumlah wartawan, partai politik, mahasiswa dan lainnya. (Sri)

Padang,Lintas Media News.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pengurus Mesjid Raya Sumbar duduk bersama untuk mencarikan solusi atas kejadian yang menimpa penyandang disabilitas beberapa waktu lalu di Mesjid Raya Sumatera Barat yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumbar. 

"Tadi kita rapat bersama pengurus Mesjid, dan disepakati untuk penyandang disabilitas akan sediakan tempat khusus, lokasinya tetap didalam Mesjid namun tidak menyentuh karpet karena pemeliharaan nya susah" sebut Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit usai menggelar rapat fasilitasi penyandang disabiltas di Mesjid Raya Sumbar, Kamis (22/8/2019).

Nasrul Abit mengatakan. Saat ini Mesjid Raya Sumbar sudah mempunyai 4 kursi roda, namun kedepan perlu dilakukan penambahan jumlah kursi roda dan sebelumnya mesti ada pertemuan dengan para penyandang disabilitas tersebut untuk membahas hal tersebut.

"Kita sudah menugaskan Dinas Sosial dan Biro Bina Mental untuk menindaklanjuti hal tersebut. Semoga kedepan tidak ada lagi ketakutan dengan satpam karena sudah ditempatkan petugas satpam yang ramah" ungkapnya.

Selain itu, Plh. Kepala Biro Bina Mental Setda Prov. Sumbar Jumaidi mengatakan, kedepan akan ditempatkan pemandu untuk disabilitas di Mesjid Raya Sumbar dengan memberdayakan Satpol PP, Satpam dan petugas kebersihan.

"Pemandu tersebut nantinya terlebih dahulu akan diberikan pelatihan khusus untuk melayani penyandang disabiltias, dan akan dilakukan secara bertahap" ujarnya.

Sementara itu Ketua Persatuan Penyandang Disabiltas Indonesia (PPDI) Padang, Icun Suheldi menyambut baik langkah-langkah yang diambil oleh Pemprov bersama pengurus Mesjid Raya Sumbar tersebut.

Icun Mengatakan tidak mempersoalkan pemandu tersebut nantinya dari Pol PP, Satpam atau petugas kebersihan.

"Tidak perlu pemandu profesional, tapi mereka harus diberi pelatihan, minimal mereka harus paham kontak interaksi dengan tuna runggu, tuna netra dan disabilitas lainnya" terangnya.

Icun juga mengapresiasi penambahan penambahan empat kursi roda pada ikon wisata religi di Sumbar tersebut. Namun yang paling penting baginya adalah menyiapkan tempat mencuci kursi roda, sebab tidak semua disabilitas bisa atau cocok dengan kursi roda yang disediakan pengurus.

"Bagus, jika ada penambahan kursi. Terpenting itu tempat mencuci dan pengeringan, sebab tidak semua bisa pindah apalagi mereka yang punya riwayat pen besi di tubuhnya," jelasnya.

Dia berharap Masjid Raya Sumbar menjadi percontohan ramah disabilitas bagi fasilitas ibadah di Sumbar. Sehingga disabilitas tidak merasa diskriminasi di rumah ibadah.(rel)

Jakarta.Lentas Media.

Rapat Koordinasi Nasional ( Rakornas) Bidang Kehumasan Kementeri Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) lahirlah komitmen bersama untuk membangun kebersama dan sinegritas humas pemerintah daerah dengan kemensos dan dinas sosial untuk bersama-sama meningkatkan publikasi pemberitaan kegiatan kesejahteraan sosial di daerah.

Komitmen bersama ini lahir setelah
menerima pandangan dan informasi kegiatan kehumasan pada acara Rakornas,dan diakhir acara tersebut di tetapkan lah Komitmen Bersama  dengan Humas Pemerintah Seluruh Indonesia, Rabu (21/8).Kata Kabag Analisa Kebijakan dan Media Biro Humas Setdaprov Sumbar Zardi Syahrir.

" Kita amat mendukung peningkatan produktifitas pemberitaan kegiatan kesejahteraan sosial di daerah guna meningkatkan pula perhatian pemerintah daerah dalam pelayan kesejahteraan sosial di daerah. Kemiskinan, anak terlantar dan kebencanaan, serta lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan kesejahteraan sosial di daerah agar setiap tahunnya dapat ditekan dan dikurangi", ujarnya disela-sela kegiatan Rakornas tersebut.

Zardi juga mengatakan, bagaimana kesejahteraan sosial di daerah dapat terwujud sesuai dengan cita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

" kita berharap, keterbukaan informasi dan produktif pemberitaan ini dapat meningkatkan kehadiran pemerintah dekat dengan rakyatnya di daerah", tambah Zardi.

Dijelaskan Zardi,hasil dari komitmen bersama tersebut adalah "Kami segenap peserta Rapat Koordinasi Nasonal Bidang Kehumasan Kementerian Spesial dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang diselenggarakan Biro Humas Kementerian Sosial RI" yang ditandatangani oleh, Kepala Biro Humas Pemerintah Daerah Provinsi seluruh Indonesia,Sekretaris Dinas Sosial Provinsi seluruh Indonesia,dan Kepala Bagian OHH lingkup Kementerian Sosial RI dan d) Pejabat Biro Humas Kementerian Sosial RI.

Menurut Zardi,enam butir komitmen yang dilahirkan tersebut adalah: 1.1Bersama-sama sesuai jabatan, tugas  dan fungsi masing-masing akan meningkatkan anggaran kehumasan dimasing-masing unit kerja guna mengembangkan program kehumasan dalam rangka optimalisasi, sosialisasi, publikasi, pemberitaaan dan hubungan kelembagaaan dibidang pembangunan kesejahteraaan sosial.

2.Meningkatkan volume publikasi dan pemberitaan secara proporsional program pembangunan kesejahteraan sosial baik yang diselenggarakan Kementerian Sosial di pusat maupun Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah Provinsi.

3.Dinas Sosial Provinsi meningkatkan sinergitas pemberitaaan dan publikasi tentang kesejahteraan sosial khususnya dengan Biro Humas dan/atau Dinas Kominfo Provinsi melalui media cetak dan media elektronik maupun online.

4.Dinas Sosial Provinsi agar menghimpun dokumen hasil pemberitaan dan selanjutnya menyampaikan ke Biro humas Kementerian Sosial untuk diikutkan dalam kompetisi pemberitaaan dan publikasi.

 5.Biro Humas Kementerian Sosial melakukan penilaian dari usulan Dinas Sosial Provinsi untuk menetukan Pemerintah Daerah yang paling aktif melaksanakan pemberitaan dan publikasi tentang pembangunan kesejahteraan sosial.

6. Seluruh peserta berkomitmen membangun jejaring dengan membuat Grup komunitas media sosial.
Biro Humas Kementerian Sosial berkomitmen mensosialisasikan program Pembangunan Kesejahteraaan Sosial melalui website link yang dimiliki masing-masing Provinsi.

"Demikian komitmen bersama ini kami  buat untuk dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan kesepakatan bersama"kata Zardi.(st/rel)
   

Jakarta.Lintas Media.
Program Keluarga Harapan (PKH) turut berperan dalam mendorong penanganan dan pencegahan gizi buruk dan stunting (kerdil) untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul Indonesia.

"PKH memiliki peran yang cukup krusial dalam penanganan dan pencegahan gizi buruk dan stunting salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan indeks bansos untuk komponen Ibu Hamil dan Anak Usia Dini pada 2020," tutur Direktur Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial M. O. Royani dalam paparannya pada Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kehumasan Kementerian Sosial dengan Pemerintah Daerah Provinsi, di Jakarta, Rabu (21/8).

Ia mengatakan kenaikan indeks bansos untuk ibu hamil dan anak usia dini diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi ibu hamil untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat dan gizi yang baik bagi anak-anaknya.

"Dengan menambah indeks bantuan, ibu-ibu mampu menjangkau pangan bergizi untuk dirinya sendiri maupun anak-anak," terangnya.

Roni, demikian ia biasa disapa, indeks bansos untuk ibu hamil adalah Rp2,4 juta sementara indeks bansos untuk anak usia dini adalah Rp2,4 juta. Tahun 2020 jumlah bantuan tersebut masing-masing akan naik menjadi Rp3 juta.

Untuk mencegah stunting melalui PKH, lanjutnya, ibu hamil juga terpantau kondisi kesehatannya karena pada komponen kesehatan, mereka wajib memeriksakan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak minimal 4 kali selama kehamilan, melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemeriksaan kesehatan ibu nifas 4 kali selama 42 hari setelah melahirkan.

"Demikian halnya untuk bayi dan anak usia dini, mereka juga harus mendapatkan ASI eksklusif, imunisasi lengkap, pemberian vitamin, hingga pemantauan perkembangan mereka selama periode tertentu," terang Direktur.

PKH juga memberikan pendampingan kepada ibu-ibu penerima bansos melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Dalam kegiatan ini mereka dibimbing oleh Pendamping PKH. Dalam kegiatan ini mereka mendapatkan penyuluhan tentang kesehatan dan gizi. Misalnya cerdas memilih pangan bergizi untuk keluarga, menekankan pentingnya pemeriksaan kehamilan,hingga tentang perilaku hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan, buang air di jamban yang bersih, dan seterusnya.

"Pada intinya dalam penanganan gizi buruk danstunting, PKH siap untuk memberikan dukungan dengan berfokus pada upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak khususnya pada 1.000 hari pertama kehidupan," terangnya.(rel)

Padang.Lintas Media.

Walau dihujani intruksi,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akhirnya sepakat juga untuk pengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pendirian PT Sijunjung Sumbar Energi menjadi Peraturan Daerah (Perda),pada rapat paripurna dewan Rabu sore (21/8) di ruangan sidang utama DPRD Sumbar.

Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim saat memimpin rapat menyebutkan.Setelah disepakati pendirian PT ini,maka komposisi kepemilikan saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut adalah 51 persen Pemprov Sumatera Barat dan Pemkab Sijunjung 49 persen.BUMD ini akan menerima tawaran Participating Interest (PI) pengelolaan Blok Sinamar.

Dijelaskan Hendra.PT SSE didirikan untuk menerima PI atas eksploitasi minyak dan gas bumi pada Blok Sinamar sebesar 10 persen.pendirian BUMD ini,telah sesuai dengan pasal 34 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2004. Dalam PP tersebut, sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dari suatu wilayah kerja, kontraktor wajib menawarkan PI 10 persen kepada daerah melalui BUMD.

Menurut Hendra,Kementerian ESDM telah menerbitkan Plan of Development (POD) 1 Blok Sinamar dan PT Rizki Bukit Barisan Energi (RBBE) merupakan pemegang Kontrak Kerja Sama (KKS) tersebut.

“Dengan diterbitkannya POD 1 atas Blok Sinamar oleh Kementerian ESDM maka proses ekspolitasinya akan segera dimulai oleh PT RBBE yang menjadi pemegang KKS,” jelas Hendra.

Meski awalnya diajukan dengan nama PT Sumbar Energi, namun dalam perjalanan pembahasan berubah menjadi PT Sijunjung Sumbar Energi. Perubahan nama tersebut menurut Hendra bertujuan untuk lebih menjelaskan posisi dan kedudukan Pemkab Sijunjung dalam perseroan.Tukuk Hendra.

Hasil yang diperoleh dari PI 10 persen disetorkan seluruhnya ke kas daerah masing-masing pemegang saham (Provinsi Sumbar dan Pemkab Sijunjung). Pembagian dilakukan secara proporsional sesuai komposisi kepemilikan saham.

Perolehan 10 persen yang diterimadisetorkan ke kas daerah, setelah dikeluarkan biaya operasional perusahaan. Diksi “mengelola” dan “menerima” dalam Ranperda sempat menjadi perdebatan.

“Namun akhirnya diputuskan kata “menerima”. Jadi PT SSE menerima PI 10 persen dan seluruhnya disetor ke kas daerah masing-masing pemegang saham,” ulasnya.

Dalam pengambilan keputusan terhadap Ranperda PT SSE tersebut hadir Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Nasrul Abit. Laporan hasil pembahasan disampaikan oleh Ketua Tim Pembahas DPRD Provinsi Sumatera Barat, Liswandi.

Rapat paripurna tersebut memiliki dua agenda. Usai pengambilan keputusan terhadap Perda Pendirian PT SSE, rapat paripurna dilanjutkan kepada pengambilan keputusan terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD tahun 2019. (Sri)

Agam.Lintas Media News.
Novi Irwan Menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Agam untuk Periode 2019 - 2024 setelah pelantikan 45 Orang Anggota DPRD Agam terpilih di Lubuk Basung Selasa (20/08).

Bupati Agam, Indra Catri mengatakan. Anggota legislatif periode 2019-2024 ini banyak yang muda-muda, energik, penuh cita-cita dan idealisme. “Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau melihat bahwa hampir semuannya memiliki ikatan emosional, ikatan tali darah, ikatan tali budi dan juga kekeluargaan. Bahkan sulit untuk membentuk fraksi pada periode kali ini,” ujarnya.

Walaupun pada saat pelantikan masih bersifat sementara, akan tetapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara  kita, Ketua Gerindra Kabupaten Agam itu akan ditetapkan  sebagai ketua defenitif periode ini.

"Saya memiliki harapan yang besar, ini anggota DPRD yang paling kompak. Karena asal mereka pergaulan mereka relatif hampir sama. Dan mudah-mudahan bisa lebih baik. Disamping pengalaman-pengalaman masalalu yang bisa dicontoh, yang bisa dirujuk, bisa mudah berkomunikasi, karena umur pendidikan dan pendidikan sama. Terkait prioritas kedepan jelas memacu pertumbuhan ekonomi dan Agam Madani,” tuturnya.

Sementara itu, Novi Irwan menuturkan akan terus aktif bersama masyarakat yang tidak hanya membangun sarana prasarana fisik dan sarana ekonomi, melainkan juga sarana politik aktif ditengah masyarakat.

“Tugas utama kami meski untuk sementara, akan membentuk fraksi-fraksi, kedua rapat-rapat DPRD dan ketiga menyusun tata tertib DPRD, sehingga berjalan efektif di bulan-bulan akan datang. Dan ke empat, kita akan mendukung eksekutif yang dipimpin Bupati Agam, Indra Catri yang telah memimpin selama 8 tahun membangun untuk lebih baik lagi,” terangnya.

Kabupaten Agam dahulunya melahirkan Tokoh-tokoh Nasional dan hebat-hebat dapat kembali diwujudkan secara bersama-sama. “Kita dari legislatif akan memperkuat kerjasama dengan eksekutif dan yudikatif untuk membangun sumber daya manusia yang hebat-hebat seperti lahirnya tokoh-tokoh nasional dari Agam,” terangnya.

Ia melanjutkan DPRD Agam terus mendukung Program Agam Madani yang telah dicanangkan pemerintah daerah sebelumnya. “Kita sangat mendukung Program Agam Madani, bagaimana masyarakat kembali ke surau, magrib mengaji dan lainnya sehingga terus tumbuh nagari yang agamis dan tertuju pada generasi muda. Generasi muda harus kokoh agama, taat dan berakhlakul karimah. Di samping mereka memiliki ilmu berteknologi, tapi juga beragama sebagai dasar berkehidupan. Agam Madani sebagai program yang menyiapkan generasi agamais, tentunya dengan dukungan anggaran maupun moril sesuai kemampuan kita miliki,” Ulasnya. (Ril)