Padang,Lintas Media News.

 Sumatera Barat sudah empat kali mendapatkan penghargaan berturut-turut se Indonesia dari Pemerintah pusat urutan kedua dalam bidang Kehutanan dan Lingkungan, di bawah provinsi Jawa Timur. Ini membuktikan Sumbar terbaik dalam menjaga hutan konservasi, menjaga ekosistem, habitatnya terjaga dan pengembangan hutan lebih dari 52 persen dari lahan yang ada.

Hal ini diungkap Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam sambutan sekaligus penutupan KPPBI kelima, di Convention Halo Universitas Andalas Padang, Selasa (29/1/2019).

Lebih lanjut Irwan Prayitno mengatakan.Peneliti dan pencinta burung banyak manfaatnya untuk kita melestarikan alam.

Konferensi ini dilaksanakan sebagai ajang tukar menukar informasi terkini tentang perburungan di Indonesia, dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang burung di Indonesia, serta memperluas jejaring guna menyelamatkan keberadaan burung di Indonesia.

"Saya bangga dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada peneliti dan pemerhati burung yang selalu berkumpul setahun sekali untuk terus berupaya menjaga pelestarian alam khususnya habitat burung," ujarnya.

Gubernur menyampaikan, bahwa dengan hadirnya para ahli dan praktisi burung di seluruh Indonesia, dan beberapa dari luar negeri juga hadir, serta akademisi juga peneliti burung dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Profesor Ani Mardiastuti di konferensi ini, berharap dapat memberikan pembelajaran penting bagaimana cara pelestarian habitat burung.

Hadir dalam acara tersebut Presiden Perhimpunan Ornotolog Indonesia, Dr. Ignatius Pramana Yuda, dan undangan sebagai peneliti dari negara Australia, Amerika, Belanda, dan Jerman. Mereka berdiskusi dan memperluas jejaring guna menyelamatkan keberadaan burung di Indonesia, selain itu ada juga peneliti burung dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Profesor Ani Mardiastuti, Institut Pertanian Bogor, LIPI, Universitas Padjajaran, Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan undangan lainnya dengan jumlah peserta sekitar 200 orang yang hadir.(rel)

Padang,Lintas Media.

Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Hidayat mengatakan.Pembahasan Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan memasuki tahap finishing di tingkat Komisi,ditargetkan semester pertama 2019 Ranperda ini telah rampung dan siap untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

"Penyempurnaan masih terus dilakukan. Sejumlah masukan telah diterima baik dari praktisi pendidikan, Dinas Pendidikan sekabupaten/kota, pengamat pendidikan dan yang lainnya," jelas Hidayat pada wartawan DI DPRD Sumbar. Selasa (29/1).

Menurut Hidayat, masukan-masukan yang diterima dan dipakai sebagai penyempurnaan Ranperda ini bertujuan agar produk hukum yang dilahirkan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan iyu sendiri diusulkan untuk menindaklanjuti peralihan kewenangan SMA/SMK ke provinsi yang mulai diberlakukan tahun 2017 lalu.

Dengan adanya Perda Penyelengggaraan Pendidikan, diharapkan pengelolaan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi bisa berjalan dengan baik.
Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh tim, sejumlah subtansi diusulkan diakomodir melalui Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan ini.
Subtansi tersebut diantaranya berkaitan dengan ketercukupan sarana prasarana pendidikan, kurikulum, dan peningkatan kemampuan SDM pengajar.Jelas Hidayat.

Terkait ketercukupan sarana prasarana, sejak peralihan SMA/SMK ke provinsi, dinas pendidikan secara bertahap melakukan pembenahan terhadap persoalan ini. Tahun 2019 ini misalnya, sejumlah anggaran telah disiapkan untuk revitalisasi SMK/SMK yang ada di kabupaten/kota, dana tersebut diletakkan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar.Sebut Hidayat.

Dengan adanya Perda penyelenggaraan Pendidikan, pembenahan terhadap SMA/SMK ke depan akan memiliki payung hukum, bagaimana langkah terbaik yang harus dilakukan terhadap sekolah-sekolah yang ada di bawah binaan provinsi akan diakomodir oleh regulasi ini. Sementara berkaitan dengan kurikulum pendidikan, Hidayat mengatakan, ada keinginan sejumlah pihak agar muatan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dimplementasikan dalam kurikulum.

"Filosofinya adalah tak ada jalan membumikan nilai-nilai adat dan syarak selain memasukkannya ke institusi pendidikan. Pada gilirannya adalah kita ingin terciptanya kesolehan sosial dari generasi penerus kita,sementara,untuk tenaga pendidik menurut Hidayat, melalui Perda ini akan didorong agar kapasitas setiap pendidik terus meningkat.katanya Hidayat.(Sri)

Padang,Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menghadiri sekaligus menerima penghargaan dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Adhi Purna Karya Award dibidang ekonomi  yang diserahkan Senin (28/1) malam di Hotel Shangrila Surabaya, Jawa Timur.

Ada beberapa nama gubernur yang berhasil masuk dalam 19 peraih APPSI Gubernur Awards, yaitu 6 gubernur yang akan mendapatkan Adhi Purna Karya Award dan 13 gubernur yang akan menerima Adhi Purna Prima Award yang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Untuk gubernur kategori Adhi Purna Karya adalah :
1. Bidang Pemerintahan, Provinsi Jawa Timur (Inovasi berkelanjutan di segala sektor).
2. Bidang Ekonomi, Provinsi Sumatera Barat (Minang Mart dan Generasi Pertanian).
3. Bidang Sosial, Provinsi Papua (Membangun masyarakat, dan memberantas miras).
4. Bidang Budaya, Provinsi Kepulauan Riau (Penjagaan histori dan tradisi, dan pulau penyengat).
5. Bidang Ketahanan Pangan, Provinsi Gorontalo (Optimalisasi produksi jagung)
6. Bidang UMKM, Provinsi Jawa Tengah (Ekonomi wong cilik)

Sedangkan untuk gubernur kategori Adhi Purna Prima adalah :
1. Bidang Industri Kreatif, Provinsi Jawa Barat (Bandung Silicon Valley, pusat ekonomi kreatif di 27 Kota/ Kabupaten).
2. Bidang Pariwisata, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Wisata Halal dan Kawasan Mandalika).
3. Pembangunan Manusia, Provinsi Kalimantan Timur (Beasiswa hingga cita -cita tuntas).
4. Bidang Pendidikan, Provinsi Kalimantan Barat (Sekolah Gratis 12 tahun, mencerdaskan bangsa di Perbatasan)
5. Bidang Kesehatan, Provinsi Maluku (Pelayanan Kesehatan berbasis gugusan kepulauan).
6. Bidang Perdagangan, Provinsi Sulawesi Selatan (Hubungan Indonesia Wilayah Timur).
7. Bidang Pertanian, Provinsi Sulawesi Barat (Integrasi komoditas Jagung, Kakao, Sawit).
8. Bidang Perikanan dan Kelautan, Provinsi Lampung (Kontribusi Budi Daya Udang Terbesar).
9. Bidang Lingkungan, Provinsi Papua Barat (Semangat Kosentrasi Berkelanjutan).
10. Bidang Pelayanan Publik, Provinsi Kalimantan Utara (Spirit Layanan Prima Provinsi Termuda)
11. Bidang Pengentasan Kemiskinan, Provinsi Sulawesi Utara (Terus Melejit di level satu digit).
12. Bidang Inklusifitas, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Mantap Roadmap Inklusivitas).
13. Bidang Partisipasi Masyarakat, Provinsi DKI Jakarta (Indeks demokrasi tertinggi).

Untuk Provinsi Sumatera Barat mendapatkan penghargaan Adhi Purna Karya di bidang ekonomi, dengan penilaian keberadaan Minang Mart dan generasi pertanian yang memanfaatkan potensi lokal mampu menghidupkan skala provinsi.

Irwan Prayitno mengatakan selesai pembukaan HISSI di Kantor DPRD Sumbar (29/1/2019), penghargaan ini diterimanya karena menjadi Gubernur Sumatera Barat yang ikut berpartisipasi membantu kepengurusan APPSI dan berkontribusi aktif untuk membangun provinsi dan pemerintahan daerah, baik melalui pemikiran, ide-ide, inovasi dan kreatif yang didukung dari berbagai pihak dalam membangun daerah yang dipimpinnya.

Menurutnya, penghargaan ini tidak luput bantuan dan dukungan dari masyarakat Sumbar dalam partisipasi untuk memajukan daerah masing-masing dengan masing-masing dengan mengerahkan semua potensi yang ada.

Selanjutnya gubernur Sumbar menjelaskan, penghargaan kepada gubernur ini, sekaligus memberikan apresiasi yang berhasil dan mempunyai prestasi unggul dan ikonik hingga akhir masa jabatannya/konsisten berprestasi hingga purna tugas di beberapa sektor pembangunan di daerahnya.

Gubernur Irwan Prayitno, merasa terharu, karena dimasa purna tugas ini, akan terus
berkarya sebagai kepala daerah, bekerja maksimal untuk pembangunan dan memajukan daerah ini.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi dan berterima Kasih, atas respon upaya percepatan pembangunan Mentawai dengan program Telkom launching penarikan kabel optik Telkom dari Padang ke Tua Pejat tahun 2019, dalam memajukan jaringan telekomunikasi di Kepulauan Mentawai.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saat acara Cornenstone Ceremony of telkom subcrin cable system, Padang - Mentawai, di pantai Lolong Padang,kemaren.

Dalam kesempatan tersebut hadir juga pimpinan Telkom Padang,  Wabup Mentawai Kortanius Sabaleake, utusan Pemko Padang serta jajaran Telkom Padang.

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, pelaksanaan pembangunan jaringan telekomunikasi lewat kabel optik lewat jalur laut merupakan salah satu teknologi modren dan ini pertama dilakukan di Sumatera Barat.

Ini karena kondisi kabupaten kepulauan Mentawai yang saat ini memanfaatkan jaringan telekomunikasi lewat satelit dirasakan belum memadai untuk mendongkrak kemajuan pembangunan di Kabupaten Mentawai.

Dengan lancarnya jaringan komunikasi antara Kepulauan dengan daratan tentu akan memudahkan komunikasi dan informasi baik pemerintah dan masyarakat. Dan tentunya dengan ada pembangunan ini, percepatan kemajuan pembangunan Mentawai akan lebih mudah diwujudkan, ujar Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan program ini bagian dari pembahasan program dari upaya percepatan pelaksanakan pembangunan di Kepulauan Mentawai.

Kita berharap pembangunan kabel optik PT. Telkom ini tidak sebatas jaringan Padang ke Tua Pejat semata,  melainkan berlanjut kedaerahan kepulauan lain, Siberut, Sipora,  Pagai Selatan dan Utara. 

Jika semua jaringan telekomunikasi di Kepulauan Mentawai tumbuh merata disetiap wilayah, tentu kemajuan pembangunan Mentawai semakin hebat.

Mentawai menjadi daerah terbuka bagi siapa saja, investor akan mudah masuk dan diharapkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat semakin lebih baik.

Serta juga akan berdampak juga dalam pengembangan kemajun dunia Pendidikan, pariwisata, pelayanan pemerintah dan sektor-sektor pembangunan lainnya di kepulauan Mentawai, harapnya.

Wakil Bupati Kortanius Sabaleake juga menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian Telkom Indonesia dalam memdorong memajukan Pembangunan di Kepulauan Mentawai.

Sentuhan program pembangunan Telkom tentu akan berdampak luas dalam peningkatan pembangunan berbagai sektor lainnya bagi pemerintah dan masyarakat di Kepulauan Mentawai, ungkapnya.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Kampus Goes To Kampuang 16 (KGTK 16) Ikatan Mahasiswa Minang Universitas Indonesia (IMAMI UI), untuk saat ini diselenggarakan di Kampus Universitas Negeri Padang, Minggu (27/1/2019) yang bertema "Turn Your Dreams Into Goal" (Ubah Mimpi Anda Menjadi Tujuan).

Kegiatan serupa sudah yang ke 16 kali diselenggarakan dengan rangkaian acara tahunan yang bertujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai pentingnya perguruan tinggi dan kiat-kiat untuk dapat masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) khususnya Universitas Indonesia.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno memberikan motivasi, informasi, dan inspirasi bagi siswa SMA/sederajat di Sumatera Barat, agar bisa masuk ke PTN Universitas Indonesia dan bisa meneruskan cita-cita dan penjuangan dari saudaranya di UI.

"Saya menberikan Apresiasi kepada IMAMI UI yang masih muda berkorban dengan biaya sendiri bolak-balik Jakarta-Padang, berkorban uang dan waktu hanya tujuan membatu adik-adiknya di sekolah kampung halaman, agar bisa masuk ke PTN," kata Irwan Prayitno.

"Masih muda sudah memikirkan kampung halamannya dengan berorganisasi dan prestasi di kampus, saya yakin nantinya akan menjadi orang yang sukses, 'Insya Allah', apalagi dengan tujuan membaktikan diri terhadap nagari," ujarnya.

Harapan gubernur, agar IMAMI dapat menjadi tongkat estafet kedepan menjadi pemimpin bangsa dengan membangun nagari kampung halaman.

Selanjutnya Ketua Panitia IMAMI UI, Muhammad Q Abdan Syakuro mengucapakan terima kasih atas bantuan gubernur yang ikut membantu kegiatan IMAMI UI, Alhamdulillah acara Kampus Goes To Kampuang 16 (KGTK 16) IMAMI-UI diadakan, ada empat kegiatan pada acara ini, yaitu Roadshow, Ekspedisi Sosial Masyarakat, Simulasi SBMPTN dan acara puncaknya yaitu Bedah Kampus UI.

Menurut penjelasan Abdan, kegiatan Roadshow adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengunjungi SMA/sederajat yang ada di Sumatera Barat untuk mensosialisasikan dan memperkenalkan perguruan tinggi khususnya Universitas Indonesia. Kegiatan ini Roadshow dilaksanakan pada 3-18 Januari 2019, di lebih dari 150 SMA/sederajat di seluruh Sumatera Barat.

Selanjutnya ia menjelaskan Ekspedisi Sosial Masyarakat KGTK 16 dilakukan sebagai realisasi tanggung jawab mahasiswa pada masyarakat yang dilakukan di Tanjuang Barulak, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada 12-15 Januari 2019. Dengan memberian bantuan secara materil dan memberikan penyuluhan yang berguna bagi masyarakat.

Kemudian untuk kegiatan Triout SBMPTN dilakukan tanggal 20 Januari 2019 dengan peserta sebanyak 2600 siswa/i SMA/sederajat se Sumatera Barat, dan terakhir kegiatan Bedah Kampus di Universitas Negeri Padang (27/1/2019), tambahnya.

Kegiatan KGTK 16 Ikatan Mahasiswa Minang Universitas Indonesia (IMAMI UI) ini dihadiri 200 pelajar SMA/sederajat yang diadakan di auditoriun Universitas Negeri Padang.(rel)

Padang,Lintas Media News.

Energi Hijau merupakan energi kearifan lokal dalam pengembangan energi nagari di Sumatera Barat (Sumbar),Karena energi hijau tersebut banyak terdapat di Sumbar,maka Sumbar disebut dengan Lumbung Energi Hijau.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyampaikan hal itu pada kuliah umum di Universitas Bung Hatta, Kamis (24/1/2019), menghadirkan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar dengan tema "Kearifan Lokal Dalam Pengembangan Energi Nagari".

Menurut Irwan,energi hijau tersebut mudah didapatkan dan paling sederhana, sekaligus ramah lingkungan dan mencakup semua sumber energi terbarukan (surya, angin, panas bumi, biofuel, tenaga air), dibandingkan dengan bahan bakar fosil (batubara, minyak, dan gas alam).

"Energi hijau energi terbarukan merupakan energi yang berkelanjutan, mencakup teknologi untuk meningkatkan efisiensi energi," kata Irwan Prayitno.

"Di daerah kita banyak yang bisa kita kelola sebagai energi kearifan lokal, seperti kita mempunyai banyak sungai mengalir, danau yang luas, dan ada panas bumi di Solok Selatan, yang tidak akan habis dan bisa diperbaharui terus - menerus, tidak sama dengan energi bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak akan habis bila diambil terus - menerus" ujarnya.

Gubernur mengajak kepada mahasiswa Bung Hatta untuk dapat berinovasi dalam teknologi memfaatkan apa yang kita miliki sebagai kearifan lokal dan berguna bagi masyarakat banyak.

Dalam kuliah umum tersebut Wamen ESDM Arcandra Tahar memaparkan pengelolaan dan pemanfaatan geotermal atau energi panas bumi tidak merusak lingkungan, geotermal adalah energi yang ramah lingkungan, jika pun ada risiko amat kecil dibandingkan yang sudah berhasil dikelola di dunia ini.

Kemudian Arcandra mengatakan jika memang geotermal merusak lingkungan dipastikan lembaga-lembaga dunia sudah ribut mempersoalkan. Sebaliknya, lanjut dia pemanfaatan geotermal memiliki banyak keuntungan yang diperoleh.

"Pada saat ini di Indonesia memiliki hampir 2.000 MW tersebar di 300 titik dan merupakan yang terbesar kedua di dunia, ini butuh investasi dibidang energi, ini juga termasuk kearifan lokal, dengan terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, " kata Arcandra.

Kuliah umum ini dihadiri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Wali Kota Padang Mahyeldi dan undangan lainnya, serta mahasiswa Bung Hatta yang jumlahnya diperkirakan 200 orang di aula Universitas Bung Hatta.(st/rel)

Payakumbuh,Lintas Media News.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan.Dalam era globalisasi sekarang, peran niniak mamak sangat dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat dan bisa menjalankan fungsi dan peran ninik mamak dengan baik dan bijaksana serta dapat mengayomi sanak kemenakan. Terutama dalam membina generasi muda untuk tidak salah jalan dan tahu dengan filosofi Minangkabau ” Adat Basandi Syara’, syara’ basandi kitabullah”.

Hal itu disampaikan Irwan pada pegelaran alek Nagari Batagak Panghulu atau malewakan gala 17 orang Masyarakat Nagari Nan Godang kota Payakumbuh  kemaren.

Pada kesempatan itu Gubernur menyampaikan, Alek  Batagak Pangulu ini bisa melestarikan adat Minankabau, dengan menjadi pucuk pimpinan Nagari kaumnya, penghulu harus mampu mendidik anak dan kemenakan di kaumnya dan bisa meneruskannya nanti sebagai panghulu, sehingga tidak hilang di makan zaman adat kita.

”Saya memberikan apresiasi yang besar kepada seluruh ninik mamak dan masyarakat nagari Nan Godang yang begitu antusiasnya datang pada acara batagak pangulu kali ini. Ini luar biasa dengan batagak panghulu empat nagari, begitu kompak dan bersahabat dan dihadiri begitu ramainya” ujar Irwan Prayitno.

Batagak Panghulu berarti meresmikan seseorang menjadi penghulu. Peresmian haruslah berpedoman kepada petitih adat “maangkek rajo, sakato alam, maangkek penghulu sakato kaum”, dengan artinya pengangkatan penghulu harus dimulai dari rapat atau musfakat kaum, kemudian dibawa kehalaman, artinya dibawa masalahnya ke dalam kampung, lalu diangkat ke tingkat suku dan akhirnya di bawa dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN).Jelas Irwan.

 Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno juga menyampaikan ucapan selamat kepada pangulu yang akan dilewakan untuk memakai adat di masing-masing Nagarinya.

"Selama menjabat,saya belum pernah di undang secara adat Minang kabau, di datangi oleh para datuak dan Bundokanduang pakai carano, biasanya saya di undang pakai undangan atau berbentuk surat," kata gubernur.

"Untuk itu saya berusaha hadir dalam acara ini, walau ada beberapa kegiatan hari ini," ucapnya.

"Ada 17 penghulu yang berasal dari empat suku besar di Nagari yang dilewakan (dikukuhkan) gelar adatnya, dengan kepedulian terhadap Nagari, bisa membantu program pemerintah dalam pembangunan, maka pemerintah provinsi (gubernur) bisa tidur enak dan walikota bisa makan enak, polisi bisa bekerja nyaman dan masyarakat tentram," tambah gubernur.

Sementara,Ketua KAN Datuak patiah baringin dalam pidatonya menyampaikan , menjadi seorang penghulu tidaklah mudah, harus amanah dan loyalitas yang tinggi terhadap kaum, suku, anak kemenakan dan nagari, berilmu pengetahuan tentang adat dan agama dan lain lain. Adil dalam memimpin anak kemenakan dan keluarga, berani dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kebathilan, dan taat menjalankan ajaran agama dan adat, serta bisa menegakkan adat di nagarinya.

Dikatakannya, adat di Minangkabau melekat pada syariat Islam, yakni dengan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang kental bagi masyarakat Minangkabau. Namun apabila adat yang bertentangan dengan syariat Islam, pasti berangsur akan hilang, ini yang harus kita pertahankan.

"Segala adat yang tidak bertentangan dengan Islam, apalagi yang positif tentu perlu dijaga, selanjutnya kami laporkan kepada gubernur ada 17 penghulu yang akan dinobatkan dari empat suku di daerah tersebut, yaitu Suku Limo Nan Tujuah, Suku Bodi Chaniago, Suku Ompek Niniek, dan Suku Sambilan Ompek per Ompek," kata ketua KAN.

Batagak penghulu ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Bundo Kanduang Nevi Zuairina, Walikota Payakumbuh, Ketua DPRD Payakumbuh, Forkopinda Payakumbuh, Niniakmamak, Alim Ulama, Candiakpadai Payakumbuh serta undangan lainnya di Nagari Koto Nan Godang Kota Payakumbuh.(st/rel)

Padang,Lintas Media.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Bundo Kanduang boleh berlega hati karena, masing-masingnya lembaga tersebut mendapat anggaran di APBD 2019 sekitar Rp500 juta.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Hidayat pada wartawan DI DPRD Sumbar kemaren.

Hidayat mengatakan,pada  saat pembahasan APBD, anggaran MUI,  LKAAM dan Bundo Kanduang masuk dalam perencanaan pengusulan anggaran pos hibah. 

"Nilainya sekitar Rp500 juta untuk masing-masing lembaga tersebut. Tapi pencairannya harus melihat kelengkapan persyaratan dahulu, salah satunya harus ada pengajuan dari lembaga yang dibantu. Jika surat pengajuan tak ada kemungkinan bisa hangus," kata Hidayat.

Politisi Partai Gerindra ini berharap, lembaga yang dibantu melalui pos belanja hibah memiliki persyaratan yang lengkap untuk mencairkan dana. Sehingga melalui bantuan anggaran yang ada, kinerja masing-masing lembaga bisa lebih maksimal.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Bano juga mengatakan, DPRD tengah memperjuangkan lembaga yang mendukung pembangunan mental di daerah namun tidak diatur dalam Undang-undang bisa mendapat penganggaran tiap tahunnya.

Untuk itu DPRD melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pemberdayaan masyarakat. Ranperda terkait masuk dalam daftar program legislasi daerah (prolegda) yang dibahas tahun 2019 sekarang.
Ia menjelaskan, lembaga-lembaga yang tak diatur Undang-undang itu diantaranya termasuk LKAAM, MUI, dan Bundo Kanduang.Kata Arkadius.

"Beberapa tahun belakangan sejumlah lembaga yang ada itu tak bisa  dianggarkan tiap tahun, ini karena sesuai arahan Kemendagri tentang Hibah Bansos, selain empat lembaga yang diatur Undang-Undang mulai dari KONI, Pramuka, PMI, dan Kopri, hibah bansos untuk badan atau lembaga lain memang tak bisa dianggarkan secara berturut-turut," papar Arkadius.

Untuk LKAAM, MUI dan Bundo Kanduang, lanjut dia, karena memiliki punya peran penting di tengah masyarakat DPRD mendukung agar bisa dibantu anggaran tiap tahunnya. Namun karena tidak dibolehkan tadi, usulan anggaran yang disetujui DPRD kerap dicoret di tingkat Kemendagri.

"Melalui adanya Perda Pemberdayaan masyarakat, kami harap ke depan tidak terevaluasi lagi oleh Kemendagri, sebab sudah ada payung hukumnya," ucap Arkadius.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Sabrana mengatakan, melihat pentingnya peran MUI, LKAAM dan Bundo Kanduang di tengah masyarakat, diantaranya untuk mencegah penyakit masyarakat, lembaga-lembaga tadi ia lihat memang harus didukung dengan anggaran APBD. (Sri)

Padang,Lintas Media.

Sebagai  salah satu provinsi yang terdiri dari 19 kabupaten/kota.Sumatera Barat sampai saat ini masih terselimuti persoalan persoalan kesejehteraan sosial.Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut tidak akan seluruhnya dapat diatasi, namum harus dapat ditekan serendah mungkin dan ditangani dengan serius untuk mewujudkan pembangunan yang merata kesegala lapaisan masyarakat.

Demikian disampaikan Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Hidayat pada penyampaian  Nota penjelasan Usul Prakarsa  terhadap Rancana Peraturan Daerah  tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dalam Rapat Paripurna, Rabu (9/1) di ruangan utama DPRD Sumbar.

Menurut Hidayat, Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Tranmigrasi No  126 Tahun 2017 tentang penetapan Desa Perioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi ,terdapat 11 kabupaten yang tergolong kedalam daerah tertinggal di Sumbar.

Daerah tersebut berada di Kab Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluhkota, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya Pasaman Barat, Sawahlunto dan Pariaman.Jelas Hidayat.

Hidayat mengatakan.Persoalan kesejahteraan sosial masyarakat juga terlihat dari jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada Tahun 2017 periode Maret 2017 jumlah penduduk miskin mencapai 364,51. Sementara pada September 2017 jumlah penduduk miskin berada pada angka 359,99 atau 6,87 % dari total jumlah penduduk yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Selain  itu,menurut Hidayat,masih banyak persoalan sosial lainya yang masih menaungi masyarakat Sumatera Barat. Seperti maraknya kasus LGBT, penyandang disabilitas, kurangnya sarana dan prasarana bagi daerah daerah tertingggal, tergerusnya nilai nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat khususnya didaerah daerah tertinggal .

Meski telah dilaksanakan berbagai upaya penanggulanagan dan pencegahan persoalan kesejahteraan sosial, namun sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompleksitas permasalahan yang ada, persoalan kesejahteraan sosialpun juga terus berkembang. Sementara provinsi Sumatera Barat belum memiliki payung hukum bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat.Kata Hidayat.

Ketiadaan payung hukum (Perda) yang mengatur perihal Kesejahteraan Sosial, merupakan salah satu kendala yuridis yang wajib diselasaikan oleh pemerintah melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang kesejahteraan sosial menjadi sangat urgen, mengingat semakin banyaknya persoalan kesejahteraan sosial serta perbedaan kultur masyarakat khususnya di Minangkabau Sumbar dengan daereah daerah lainnya di Indonesia.

Melalui Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mermberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur sendiri urusan rumahtangganya, Pememrintah Provinsi Sumatera Barat mengambail langkah inisiatif untuk membentuk payung hukum bagi terselanggaranya kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, ujar Hidayat.

Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim selaku pimpinan rapat paripurna menjelaskan.Ranperda Kesejahteraan Sosial ini,masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) tahun 2018.Namun, karena keterbasan waktu maka dialihkan dan dimasukkan ke dalam Propem Perda tahun 2019.

Hendra menambahkan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dan tanggungjawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat. Urusan bidang sosial ini merupakan urusan wajib bagi pemerintah di seluruh tingkatan.

Menurut Hendra,kewajiban pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak hanya sebatas alokasi anggaran. Penyelenggaraannya juga harus diatur dengan sebuah regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda).(Sri)

Padang,Lintas Media News.

Pemerintah Provinsi akan memberi peluang bagi semua guru yang mau ditempatkan di daerah terpencil untuk menjadi kepala sekolah atau pejabat lainnya, dalam pengabdiannya selama 2 (dua) tahun akan diberikan reword untuk dipindahkan ke daerah kabupaten/kota.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno saat memberikan arahan pada acara melantik pejabat administrasi (eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) pada cabang dinas serta kepala sekolah SMAN/SMKN Se-Sumatera Barat sebanyak 30 orang, Selasa (22/1/2019) di auditorium Gubernuran Sumatera Barat.

Gubernur lebih lanjut menjelaskan, penghargaan reword ini dilakukan sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Sumatera Barat di daerah-daerah terpencil.

Tentunya kemampuan dan standar yang dimiliki sesuai standar ketentuan yang berlaku. Pengabdian guru terbaik bagaimana mengangkat SDM daerah terpencil mampu juga memiliki daya saing yang sama dengan pusat kota kabupaten dan kota, semua itu akan menjadi amalan dalam pengabdian sebagai guru, ujar Irwan Prayitno.

Gubernur Sumbar juga menyampaikan, bahwa hari ini ada pejabat eselon III dan IV ikut dilantik sebagai kepala cabang yang baru serta kepala sekolah SMA yang semua merupakan pilihan yang terbaik dan mempunyai kompetensi serta rekam jejak dalam berprestasi.

"Untuk Kepada Cabang Dinas di daerah ada 8, baru 7 cabang dilantik, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai yang belum ada calonnya, sementara untuk kepala sekolah sudah tuntas pada tahan IV ini," kata Gubernur.

Kemudian gubernur menambahkan, dalam pelantikan kepala sekolah ini sudah memasuki tahap ke 4, ini berarti sudah tuntas semua, untuk kepala sekolah (kepsek) yang baru harus bisa untuk memimpin sekolah agar tercipta pendidikan yang berkualitas dan bermutu untuk anak didik agar berprestasi.

"Kepsek dituntut harus bekerja maksimal dan sepenuh hati sekaligus bisa memiliki kemampuan teknis agar para guru dan tenaga kependidikan memiliki kedisiplinan yang tinggi,” ujar gubernur.

Pada pelantikan ini gubernur menekankan, apabila ada kepsek yang kinerja buruk yang menyalahi wewenang dan berkasus, apalagi korupsi, pemerintah akan langsung memberhentikan oknum kepala sekolah tersebut.

Selanjutnya gubernur Sumbar mengajak agar kepsek dapat meningkatkan mutu pendidikannya,  agar anak-anak didik bisa berprestasi dan juga bisa menaikan menjadi sekolah unggulan. Tentu tidak tutup kemungkinan bagi kepsek untuk bisa menjabat menjadi kepala sekolah unggul, tentu harus memiliki kompetensi dan berprestasi.

“Para Kepala Sekolah harus sadar orang tua metitipkan putranya  di sekolah untuk merajut masa depannya, untuk itu harus istiqomah dalam mendidik,” harapnya.

"Kepala sekolah harus menyadari setiap orang tua yang menitipkan lulus ke sekolah untuk merajut masa depan, maka pihak sekolah semestinya harus istiqomah dalam mendidik generasi bangsa," ungkapnya.

Gubernur juga menyampaikan kepada para pejabat dan kepsek yang baru dilantik, gubernur berpesan agar bekerja dengan penuh semangat, loyalitas dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan pendidikan di sekolah masing-masing, apalagi dizaman milinial ini sekolah ditantang untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi dewasa ini.

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Drs. Burhasman Bur, MM juga menyampaikan pelantikan ini telah melalui proses yang sesuai dengan standar dan telah memenuhi syarat melalui ujian kompentensi.

Dalam usulan kami telah menyampaikan ke BKD sebanyak 372 kepala sekolah SMAN/SMKN, tahap 1 dilantik 103 orang hari ini tahap 2 sebanyak 156 orang,  tahap 3 sebanyak 86 orang dan untuk tahap ke 4 ini ada 13 orang, ditambah 1 orang tidak hadir pada tahap ke 3 yang lalu, karena melaksanakan umbroh, jadi masih tersisa sebanyak 14 orang kepala sekolah lagi SLB, semoga ini akan segera dilaktik.

Pelantikan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Burhasman Bur dan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Dinas Pendidikan Sumbar.(rel)

Agam,Lintas Media News.

Untuk membantu petani dalam meningkatkan hasil produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta sebagai solusi penyubur tanah bekas tambang atau bekas kebakaran hutan, formula BIOS 44  mulai disosialisasikan Prajurit Kodim 0304/Agam di wilayah Kabupaten Agam, Selasa (22/1)

Para Komandan Koramil dan Babinsa jajaran Kodim 0304/Agam mulai memperkenalkan dan mensosialisasikan BiOS 44 diantaranya di wilayah Kecamatan Tilantang Kamang kepada kelompok tani (Keltan) Sepakat di Nagari Gadut, Nagari Biaro pada kelompok tani Iklas, Kecamatan Baso Nagarai Simarasok pada kelompok tani Sabar,Palambayan pada masyarakat perkebunan setempat, Matur kepada Keltan batu Basurek Buayan Nagari Lawang, Nagari Koto Gadang, serta di wilayah Lubuk Basung.
 
Sosialisasi ini akan terus dilaksanakan sampai kepada seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat, termasuk di wilayah Kodim 0404/Agam. Program pengenalan Bios 44 ini sebelumnya di peruntukan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, kini berkembang pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang sedang  dilakukan sosialisasi di Wilayah Kodim 0304/Agam secara bertahap.

Danramil 06/ Baso Kapten Inf Rudi Candra  didampingi  anggota Koramil 06/Baso melaksanakan sosialisasi Bios 44 di Kecamatan Baso Nagari Simarasok Jorong Sungai Agek kepada  kelompok Tani Sabar menjelaskan, tujuan dari kegiatan ini adalah selain untuk memperkenalkan Bios 44 kepada masyarakat, juga sebagai upaya memelihara dan meningkatkan keeratan hubungan antara TNI khususnya Koramil 06/Baso dengan masyarakat sekitar, sehingga akan terwujud kemanunggalan yang kokoh kuat antara TNI dengan Rakyat.

“BIOS 44 adalah gabungan simbiosis mutualisma dalam bentuk larutan yang sudah diformulasi yang terbukti selama ini efektif, bisa menyuburkan tanah sehingga lahan yang tadinya kurang produktif bisa diberdayakan kembali”, ucapnya.

Pada tempat yang berbeda, Ketua Keltan Dt. Ay Mangkuto Basa di Kelurahan Campago Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, berharap dengan lahan sawah yang digarapnya sekarang yang maksimal karena kurang pupuk akibat tingginya harga pupuk, dengan nanti adanya Bios 44 dari Kodim 0304/Agam,  dapat membantu sebagai solusi alternatif pemberian pupuk, sehingga dapat meningkatkan penghasilan dari bersawah. “Mudah-mudahan adanya bantuan Bios 44 dan semoga hasil tanaman padi dapat meningkat,” ungkapnya.

Masyarakat yang diberikan sosialisasi  sangat antusias mengikuti karena Bios 44 dianggap sebagai formula yang multifungsi dan multimanfaat, sehingga masyarakat berkeinginan untuk menggunakannya sebagai pengganti pupuk anorganik. Masyarakat berharap dengan BIOS 44 ini hasil pertanian bisa jadi lebih produktif lagi dan bisa menjaga ketahanan pangan di masa yang akan datang.(rel)