Padang,Lintas Media News.

Para tokoh di Sumatra Barat berkomitmen mengawal pelaksanaan  Pemilihan Umum (Pemilu)  Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu anggota Legislatif  badunsanak 2019 . Mereka berkomitmen menjadikan Sumatra Barat aman,damai dan menhindari perpecahan .

Komitmen bersama tersebut ditandai dengan membubuhkan tandatangan kesepakatan pada acara silaturahmi Silaturrahmi Tungku Tiga Sajarangan Provinsi Sumbar, Siap Mensukseskan Pemilu 2019, Damai dan Badunsanak (kekeluargaan),” dilakukan di Mapolda Sumatra Barat,  Jalan Sudirman Padang, Selasa (4/9) pagi.

Hadir pada acara tersebut,Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar Sayuti, Ketua Majelis Ulama Indoesia (MUI) Sumbar Gusrizal Gazahar dan Boy Lestari Ketua Persatuan Tarbiayah Islamiah,Sumatera Barat.

Para tokoh ini membubuhkan tandatangan sebagai bukti kesepakatan antara  penegak hukum mewujudkan Pemilu 2019 adalah Pemulu damai.

Ketua MUI Sumbar Gusrizal,pada kesempatan itu mengatakan. Pemilu adalah sebuah proses demokrasi bangsa ini. Untuk itu kesadaran seluruh pihak untuk mensukseskan Pemilu harus dibangun.

Kapolda Sumbar mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama ninik mamak dan tokoh untuk menjadikan Pemilu 2019 damai dan aman.(st)

PAINAN,Lintas Media News.
Pola pembangunan partisipatif, melalui semangat gotong royong menjadi strategi efektif dalam memajukan suatu nagari. Pembangunan partisipatif ini menjadi suatu keniscayaan yang harus terus ditumbuhkembangkan.

Hal itu ditegaskan anggota Lembaga Pengkajian MPR RI Dr. H. Alirman Sori, SH, M. Hum, MM di hadapan masyarakat Ampang Tulak, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, Minggu (2/9) malam. Menurutnya, keikutsertaan masyarakat mempercepat pencapaian program pembangunan yang bermuara kepada pertumbuhan ekonomi.
"Pola pembangunan partisipatif merupakan strategi efektif memacu proses pembangunan nagari sehingga muaranya kepada pertumbuhan ekonomi," kata Alirman Sori.

Tokoh muda Kabupaten Pesisir Selatan ini mengingatkan, keterlibatan seluruh stakeholder dalam proses pembangunan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Dalam hal ini, peran walinagari sebagai ujung tombak pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mendorong partisipasi warga melalui semangat gotong royong demi terciptanya kesejahteraan masyarakat," ujarnya dalam pertemuan kaum suku Caniago yang dihadiri juga oleh beberapa orang walinagari di daerah itu.

Alirman Sori mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap proses pembangunan yang tengah dan akan dilaksanakan di wilayah nagari masing-masing. Proses pembangunan tidak akan berjalan maksimal tanpa keterlibatan masyarakat.

"Tanpa peran aktif masyarakat, program pembangunan tidak akan maksimal. Sementara tujuan dari pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Untuk itu dia mengajak masyarakat dengan dimotori oleh walinagari dan perangkatnya untuk dapat menghidupkan budaya gotong royong dalam memacu pembangunan nagari. Walinagari harus bisa merangkul masyarakat agar bersama-sama memacu pembangunan nagari.

Lebih jauh menurutnya, saat ini pemerintahan nagari memiliki anggaran sendiri yang dialokasikan melalui APBN yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan dana ini untuk tujuan pembangunan nagari sangat menuntut peran aktif masyarakat agar dana tersebut dapat termanfaatkan secara efektif.

"Semakin cepat pembangunan daerah berjalan akan semakin cepat pula kesejahteraan masyarakat tercapai," tandasnya. (rel/st)

Painan,Lintas Media News.
Babinsa koramil 05/Batang Kapas Kodim 0311/Pessel, Camat Batang kapas dan muspika lainya  membantu petani nagari IV Koto Hilir Kecamatan Batang Kapas perbaiki saluran irigasi, Sabtu (1/9).

Saluran irigasi merupakan  faktor utama dalam menunjang pertumbuhan tanaman salah satunya adalah tanaman padi. Dengan irigasi yang kurang mencukupi tentunya hal yang sangat mustahil layaknya tanaman padi untuk hidup.Kata Babinsa Batang Kapas Serda Yendrizal.

"Untuk itu,sudah seharusya lah, apabila ada saluran irigasi yang rusak, kita semua elemen masyarakat berkewajiban untuk segera memperbaikinya",terang Yendrizal.

Serda Yendrizal menjelaskan,kegiatan yang tengah dilakukan ini selain merupakan tugas pokok TNI juga merupakan upaya kita semua dalam mewujudkan swasembada pangan di wilayah kabupaten pesisir selatan.

"Ini juga merupakan tugas TNI,karena perbaikan irigasi tersier ini menyangkut nasib petani.diharapkan  setelah perbaikan ini petani tidak terkendala lagi dalam mengolah lahan pertanianya,sehingga program swasembada pangan dapat tercapai,"sebut serda yendrizal".

Ia juga menambahkan,kegiatan yang dilaksanakan ini juga untuk membangkitkan kembali semangat gotong royong lazimnya yang dimiliki oleh orang indonesia,yang akhir-akhir ini sudah mulai memudar.

"Diharapkan dapat kembali  terpelihara rasa gotong royong, rasa memiliki, rasa kepedulian, terhadap lingkungan sekitar serta terciptanya kemanunggalan antara TNI dan rakyat,"tutupnya".
(st)

Padang,Lintas Media Newa. Babinsa Bungus Timur, Koramil 07/Bungus Kodim 0312/Padang, Serka Nasriwan buka jalan baru bersama masyarakat di kelurahan Bungus Timur Kampung Sarasah RT. 02 RW. 01 Kelurahan Bungus Timur sepanjang kurang lebih 200 M. Kamis (30/8 ).

Serka Nasriwan mengatakan. Sebagai Babinsa harus menjadi pelopor dan menjadi teladan bagi masyarakat binaanya seperti pada kegiatan gotong royong, diharapkan dengan kehadiran babinsa pada kegiatan seperti gotong royong ini hendaknya dapat mengobarkan semangat kerja sama dan rela berkorban kepada warga.

Sementara,Camat Bungus Teluk Kabung Dr. Zulkardi M.pd pada kegiatan tersebut menyampaikan.Gotong royong ini merupakan budaya luhur bangsa yang telah terbukti keberhasilannya, mari kita bersatu membangun kampung kita yang hasilnya akan dapat dimanfaatkan oleh anak cucu kita kelak.

Jamaris Lurah setempat berharap, dengan dimulainya oleh warga Kelurahan Bungus Timur membuka jalan baru di kampung Sarasah RT. 02 RW. 01 ini, kami berharap bantuan dan dukungan dari pemerentah untuk dapat menyelesaikan jalan  yang telah dibuka ini.

Goro pembukaan Jalan baru tersebut dihadiri  Camat, Babinsa, Lurah, RW beserta perangkat, LPM dan masyarakat setempat.(st).

Tanah Datar,Lintas Media News.
Dandim  0307 Tanah Datar Letkol Inf Edi S Harahap Dampingi Bupati Irdinansyah Tarmizi sambut kunjungan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI yang melakukan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVIII tahun 2018 ke Tanah Datar.

Ketua rombongan SSDN lansung dipimpin Wakil Gubernur Lemhanas RI, Marsdya TNI Bagus Puruhito inj berserta rombongan di Gedung Indo Jalito Batusangkar Rabu (29/08) lansung menikmati sarapan pagi dengan kuliner asli Luhak Nan Tuo "Katan Sarikayo" bersama Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi didampingi Wakil Bupati Zuldafri Darma, Ketua DPRD Anton Yondra, unsur Forkopimda serta OPD se Tanah Datar di gedung Indo Jalito Rabu (29/08).

Pimpinan rombongan SSDN PPRA LVIII, Marsda TNI Baskoro Alrianto, M.Sc mengatakan, tujuan SSDN di Tanah Datar  untuk mengumpulkan, mempelajari, memahami serta melihat sejauh mana gambaran kondisi wilayah dari segi potensi daerah, pertahanan keamanan, ideologi, politik dan sosial budaya ditinjau dari aspek kesejahteraan dan keamanan.

“Peserta SSDN PPRA LVIII berjumlah 25 orang dengan 2 orang profesi, dan Ormas,” ujar Baskoro.

Lebih lanjut Baskoro mengatakan Lemhanas merupakan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab kepada presiden serta memiliki tugas penyelenggaraan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif dan profesional.

Lemhanas juga menciptakan pemimpin yang berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala pandang yang universal untuk melakukan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya NKRI.

Selanjutnya sebut Baskoro menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945, nilai-nilai Pancasila serta nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan berbagai instansi terkait di dalam dan luar negeri.

Anton Yondra Ketua DPRD Tanah Datar dalam sambutannya memaparkan Tanah Datar yang lebih dikenal dengan "Luhak Nan Tuo" merupakan Kabupaten terkecil dan PAD terkecil di Sumatera Barat.  Kehidupan masyarakatnya mayoritas petani sebanyak 76% sisanya sebagai pedagang dan pegawai.

Masyarakat Tanah Datar juga seperti orang Minang pada umumnya juga banyak pergi merantau dan tersebar hampir di seluruh Indonesia, bahkan ke Luar Negeri.

Meski merantau, jiwa membangun kampung masyarakat Tanah Datar tergolong tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan partisipasi pembangunan dari perantau baik bidang pendidikan melalui bea siswa, maupun bangunan fasilitas umum lainnya.

Sementara Bupati Irdinansyah Tarmizi dalam kata sambutnnya menyampaikan nama Tanah Datar  yang  lebih dikenal dengan Luhak Nan Tuo mempunyai makna, makna pertama bearti kawasan dan kedua Luhak artinya kurang Luhak Tanah Datar berarti kurang datar.

Tanah Datar tidak memiliki sumber daya alam yang memadai, makanya prioritas pembangunan peningkatan SDM dan Pertanian.

"Pertanian di Tanah Datar berkat bantuan Dandim 0307/TD berkembang baik, disamping pertanian juga menitik beratkan pada pembangunan pariwisata sejarah dan budaya , danau Singkarak. (Rel/st)

Painan,Lintas Media News.
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten pesisir selatan, kodim 0311/pessel melaksanakan kegiatan tanam perdana kedelai bersama petani Kelok Indah,yang merupakan wujud nyata dalam rangka mendukung suksesnya swasembada pangan diwilayah kabupaten pesisir selatan.

Pencanangan Tanam bersama komoditas kedelai ini merupakan wujud nyata pemerintah daerah dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Kata Bupati Kabupaten Pesisir Selatan H.  Hendra Joni, S.H, M.H. yang disampaikan asisten II Pemda Kabupaten Pessel Rusdiyanto saat memberikan sambutan dalam acara pencanagan tanam bersama kedelai bersama kwt Kelok Indah Koto Kandis Kenagarian Kambang Timur Kecamata Lengayang,Rabu (29/8).

Penetapan nagari kambang timur sebagai  desa mandiri benih kedelai merupakan tantangan sekaligus momentum peluang dalam meningkatkan pertanian kedelai didaerah kabupaten pesisir selatan.

Sementara,Dandim 0311/Pessel Letkol Wahyu Akhadi, S.H mengungkap.Swasembada pangan tidak hanya disektor pertanian padi saja,akan tetapi juga meliputi pertanian jagung dan juga kedelai seperti yang sedang kita lakukan ini.

Kepala dinas pertanian hortikultura dan perkebunan (Distanhorbun) Provinsi Sumatera Barat Ir. Candra, M.Si pada kesempatan itu, sangat mengapresiasi kegiatan kelompok tani kelok indah ini yang dimotori oleh ibuk-ibuk rumah tangga.

"Sangat bangga sekali,karna kegiatan yang sangat positif ini dapat berjalan meskipun hanya di naungi ibuk-ibuk rumah tangga sebagai penggeraknya,"sebutnya"

Ia juga menjelaskan, Kabupeten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten yang bisa menggerakan pertanian kedelai.Disumbar ada 12 kab/kota yang dapat dijadikan sentral pertanian kedelai,termasuk.salah satunya di pesisir selatan ini.

Dengan mengambil tema " Kembangkan pertanian Kedelai menuju swasembada kedelai 2019",  kegiatan tanam bersama ini juga dihadiri oleh Dirjen tanaman pangan provinsi sumbar Sri Evita,Kadistanhorbun Kabupaten Pessel Jumsu trisno,BPK,PPL,dan wali nagari se-kecamatan Lengayang serta tamu undangan lainya.

Acara tersebut diakhiri dengan pemotongan pita peresmian rumah benih mandiri kedelai oleh Bupati dan Kadistanhorbun Provinsi Sumbar.(st)

Padang,Lintas Media News.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) Ankatan Darat (AD) kembali menerima prajurit Bintara PK tahun 2018. Antusias dan animo generasi muda untuk bergabung dalam kesatuan TNI-AD ini sangatlah tinggi. Ini dibuktikan dengan banyaknya peserta yang ikut mendaftar di Sub Panda Padang hingga mencapai 625 orang.

Seleksi ini, merupakan salah satu kegiatan penyediaan tenaga/personel dalam program pembangunan kekuatan TNI Angkatan Darat. Yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan selalu mempedomani norma, aturan dan ketentuan  yang   berlaku, agar dapat menjaring calon-calon Prajurit yang berkualitas sesuai kebutuhan dan standar yang telah ditentukan TNI AD.

Kepala Seksi Personalia (Kasi Pers) Korem 032/Wbr Letkol Inf jajang Kurniawan memberikan pengarahan di Ajenrem 032/Wbr Jl. Samudera Padang, Selasa (28/8) kepada seluruh calon prajurit mengatakan, dalam penerimaan prajurit ini tidak dipungut biaya dan bersih dari unsur KKN.

“Jangan mudah percaya kepada oknum yang  memanfaatkan  situasi seleksi ini untuk kepentingan pribadi, peserta seleksi harus percaya pada kemampuan diri sendiri karena untuk menjadi prajurit adalah pilihan sendiri dan berserah dirilah kepada Tuhan Yang Maha Esa demi tercapainya cita-cita mulia ini, yakinkan persiapan yang selama ini sudah kalian laksanakan dan dengan diiringi Ridho dari Nya” jelasnya.

Dan ia juga menegaskan, “Ikuti aturan yang ada percayakan pada kami, kami akan menyeleksi sebaik baiknya secara profesional dan proporsional dengan dilandasi niat kami yang tulus dan ikhlas”.

Di tempat yang sama Kepala Ajenrem 032/Wbr Drs. Sutan Diapari Siregar menyampaikan, bahwa Calon prajurit ini akan mengikuti Seleksi awal Rikmin, Rikes dan Postur yang lulus seleksi awal selanjutnya akan mengikuti seleksi kesegaran jasmani, akademik, psikologi, dan mental ideologi, dan pada tanggal 1 Oktober 2018 mengikuti pendidikan.

“Seleksi menggunakan system gugur, bagi yang tidak lulus item yang di seleksi langsung pulang dan tidak bisa mengikuti seleksi selanjutnya”tegasnya

Hadir didalam pengarahan kepada calon Bintara Prajurit karier TNI-AD TA. 2018 ini, Kasi Intel, Kasi Pers Korem 032/Wbr, Danden Kesyah Padang,Ka Ajenrem 032/Wbr,Ka RST Padang dan Kajasrem 032/Wbr.(st)

Padang,Lintas Media.
Sekretaria Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Raflis mengatakan.Tahun ini, gedung baru DPRD direncanakan telah bisa digunakan. Pengadaan mobiler seperti meja, kursi, dan lainnya tengah disiapkan.

Dalam data yang diperoleh pada website LPSE Sumbar proses lelang pengadaan mobile ini telah selesai dilakukan dengan nilai kontrak Rp 3,625 miliar. Di sisi lain, juga dianggarkan pekerjaan kelanjutan pembangunan gedung tersebut yang totalnya mencapai  Rp 10 miliar.

Raflis menyebutkan dalam rencana kerja, memang tahun ini gedung baru enam lantai itu telah bisa digunakan. ”Kita targetkan bisa digunakan sebelum akhir tahun. Sehingga anggota dewan periode ini (2014-2019,red) bisa menggunakannya,” kata Raflis.

Menurut Raflis,saat ini memang belum ada mobiler yang sampai meski telah ada pemenangnya. Dia berharap pengadaan mobiler ini bisa segera diadakan oleh pemenang tender.

Pada lantai satu gedung akan diperuntukkan untuk sekretariat DPRD Sumbar. Sementara untuk lantai dua hingga lantai enam khusus dibangun ruangan anggota DPRD Sumbar. Raflis menggambarkan nantinya di gedung baru tersebut satu dewan memiliki satu mobiler lengkap dalam satu ruangan. Ditambah ada ruang rapat fraksi dan komisi.  Setiap lantai akan terdiri 15 ruangan yang disediakan untuk anggota dewan provinsi.

Raflis mengatakan, pembangunan ruangan anggota dewan ini berdasarkan amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. ”Anggota DPRD sebagai pejabat daerah harus memiliki fasilitas yang baik.

Saat ini jumlah anggota DPRD Sumbar berjumlah 65 orang tapi jumlah ruangan yang dibangun lebih banyak. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi penambahan anggota dewan pada periode mendatang.

Pembangunan gedung baru DPRD dilakukan karena gedung lama masih banyak kekurangan seperti ruangan rapat dan ruang kerja pegawai sekretariat. ”Saat ini kapasitas ruangan pegawai hanya dapat menampung sebanyak 60 orang sedangkan jumlah pegawai ditambah tenaga kontrak mencapai 150 orang,” katanya.

Selanjutnya untuk gedung lama akan direhab untuk ruangan khusus badan anggaran, ruangan fraksi yang lebih memadai dan ruangan badan musyawarah.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius mengatakan pengembangan gedung di lingkungan DPRD Sumbar dilakukan karena melihat kebutuhan apalagi saat ini hanya ada tiga ruang rapat. Perencanaan pembangunan gedung telah ada sejak tahun 2014 sejalan dengan rencana penambahan jumlah anggota dewan.

”Dengan adanya kantor baru tentu diharapkan setiap anggota DPRD bisa lebih meningkat,” katanya.

Adapun fasilitas yang akan tersedia pada gedung baru ini adalah lift, sarana seperti meja, kursi, lemari, dan pendingin ruangan. ”Pokoknya tidak akan berbeda dengan ruangan yang lain,” ujarnya.(Sri)

Masjid Raya Sumatera Barat -  Alhamdullilah, ada kenaikan 6 persen qurban di Sumatera Barat tahun ini dari 42.250 ekor tahun 2017 menjadi perkiraan 45.630 ekor tahun 2018. Begitu juga perserta qurban dari 263.257 orang tahun 2017 meningkat menjadi 285.055 orang. Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengucapkan terima kasih kepada peserta qurban, semoga semua masyarakat Sumbar dapat menikmati daging qurban di Idul Adha 1439 H.

Hal disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saat memberikan sambutan pada wirid bulan Pemprov Sumbar di Masjid Raya Sumatera Barat,  Jum'at pagi (24/8/2018).

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, berqurban merupakan ibadah umat untuk saling berbagi dalam kesetiakawanan sosial.  Bagi daerah yang banyak hewan qurban dapat berbagi kepada masyarakat kurang mampu pada kantong-kantong daerah yang tergolong miskin dan terisolir.

Kemudian wagub Nasrul Abit juga minta kepada seluruh kepala OPD dilingkungan pemprov. Sumbar agar meramaikan kegiatan wirid bulanan yang hanya 2 kali dalam sebulan ini.

Hanya 1 (satu) jam saja kita saling bersilaturrahmi dalam masjid pada acara wirid bulanan yang akan membuka hati dan pikiran kita akan pelajaran nilai-nilai agama yang diberikan oleh para buya dan uztad,  ujar Wagub Nasrul Abit.

Wagub juga menyampaikan,  saat ini hasil penelitian prilaku LGBT di Sumatera Barat terus meningkat dan 70 persen pelaku LGBT tidak pernah mendengarkan tuntunan ceramah agama.

Ceramah agama merupakan sebuah upaya mengingatkan diri kita sebagai umat Allah SWT, yang memiliki kewajiban beribadah kepada Nya.

Pemahaman agama dan kebiasaan beribadah adalah kekuatan diri menangkal prilaku buruk dan godaan yang ada disekeliling kita, ujar Nasrul Abit.

Wagub juga berpesan agar ASN pemprov. Sumbar tidak terlibat dalam politik praktis. ASN mesti mampu tempatkan diri pada posisi netral.

Bekerjalah dengan baik untuk kemajuan pembangunan di Sumatera Barat demi mewujudkan Sumatera Barat yang madani dan Sejahtera, himbaunya.

Dalam kesempatan ceramah agama disampaikan oleh uztad Drs. H. Abu Bakar Syarif, SH, MH, yang mengajak segera haji selagi ada kesempatan jangan lalaikan kesempatan. Telah banyak kisah orang - orang yang awalnya sukses namun susah diakhirnya karena tidak pergi menjalankan ibadah haji panggilan Allah SWT.

Biaya haji,  merupakan biaya perjuangan di jalan Allah, tidak ada orang miskin karena pergi haji dan zakat. Allah akan ganti semuanya sesuai rahmat kepada Umat Nya.

Tidak ada halangan orang pergi haji,  orang miskin pergi haji.Allah akan membuka jalan kemudahan bagi umat yang berniat dan bersungguh, tak diduga-duga.  Pembantu haji, penjual cendol, petani, pemulung haji,  pengali kubur haji dan tukang parkir cacatpun bisa pergi haji .

Segera niatkan dan mendaftar haji selagi ada kesempatan sebelum semua terlambat,  kesungguhan akan mendapat hidayah dan ramat dari Allah SWT bagi umatnya yang menjalankan perintah dan amalan ibadah yang taat,  seru Uztad Abu Bakar Syarif.(st/rel)



(

Padang,Lintas Media News.
 Gubernur Sumbar Irwan Prayitno Katakan.Idul Adha tahun ini bangsa kita diuji oleh Allah dengan gempa yang hampir tiap hari dibeberapa daerah lain,  Sumatera Barat dan saudara kita di Lombok. Saat ini saudara kita di Lombok masih didera gempa dahsyat,  oleh karena itu sumbangan, sadaqah dan infak dalam penyelenggaraan idul adha kali ini diberikan untuk membantu korban gempa Lombok.

Gubernur  Irwan Prayitno mengatakan hal itu  saat memberikan sambutan penyelenggaraan Idul Adha 1439 H di,  Masjid Raya Sumatera Barat,  Rabu (22/8). Yang dihadiri dalam  Wakil Gubernur Nasrul Abit,  Ketua DPRD Hendra Irwan Rahim dan Kapolda Sumbar Fakhrisal

Lebih lanjut Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, sudah sepatutnya kita membantu korban gempa Lombok,  dimana kita merasakan bagaimana cobaan gempa, kesulitan dan derita yang mereka rasakan,  seperti kita rasakan sebelumnya.

Sumbangan sadaqah dan  infak  bahagian dari pengorbanan yang ikhlas seperti pengorbanan yang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan jiwa semangat berkoban ini merupakan rasa kesetiakawanan sebagai saudara sebangsa se tanah air,  apa yang dialami masyarakat Lombok saat ini.

Mudah-mudah dengan semua ini akan mampu membantu pembangunan kembali,  rumah-rumah penduduk yang hancur dan kembali bisa bersekolah kembalu, terpenuhi makan dan minum dan hidup seperti sedia kala, seru doa Irwan Prayitno.

Gubernur Irwan Prayitno juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan jemaah terhadap ketidak nyaman pelaksanaan sholat idul adha 1439 H, karena kondisi pelaksanaan pembangunan masjid raya Sumatera Barat yang belum selesai.

Saat ini kita sedang upaya menyempurnakan penyelesaikan pembangunan masjid raya Sumatera Barat yang setiap tahun dianggarkan untuk menuntaskan pembangunannya. Selamat idul adha 1439 h,  mohon maaf lahir bathin,  semoga segala semangat pengorbanan selalu menjadi amalan dan kebaikan dalam hidup kita dalam berbangsa dan bernegara,  ujar Irwan Prayitno.

Kanwil Kemenag Sumbar Drs Hendri, MA selaku ketua Panitia Hari Besar Islam (PHBI) menyampaikan,  keadaan pengelolaan uang sadaqah,  infak PHBI pada penyelenggaraan idul firtri  1439 H., jumlah infak sadakah,  Rp.48.108.100,- saldo tahun lalu Rp. 20. 533.781,- jumlah Rp.  68.641.881.-total sumbangan anak yatim Rp. 46.911.100.-  dan sumbangan infak dan sadakah tahun ini kita berikan untuk saudara kita korban gempa lombok Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sementara jumlah sapi korban di Sumatera Barat,  42.250 ekor, terdiri dari 36. 750 ekor sapi dan 6.500 ekor kambing. Dan perkembangan peserta korban sebanyak 257.250 orang + 6.500 orang = 263.257 orang. Ada kenaikan presentasi peserta kurban dari 7-8 persen dengan ektimasi hewan kurban 45.630 ekor dengan jumlah peserta 285.055 orang,  ujarnya.(st/rel)

Padang Lintas Media News.
Dr. H. Alirman Sori, SH, M, Hum, MM dipastikan masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2019-2024 daerah pemilihan Sumatera Barat. Setelah proses verifikasi faktual berkas dukungan dan berkas dukungan perbaikan, Alirman Sori memenuhi syarat minimal dukungan sebagai bakal calon yaitu minimal 2.000 dukungan.

Rapat pleno rekapituasi hasil verifikasi faktual berkas dukungan persyaratan perbaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat berlangsung Sabtu (18/8). Alirman Sori yang mengajukan dukungan perbaikan sebanyak 321 dukungan terverifikasi memenuhi syarat 281 dengan sampel 32 dukungan.

Dia menyampaikan terimakasih kepada masyarakat yang telah menyokong pencalonannya sebagai anggota DPD RI periode 2019-2024. Dia menganggap, dukungan tersebut sebagai sebuah bentuk amanah yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik.

"Pertama sekali tentu terimakasih saya untuk seluruh masyarakat Sumatera Barat yang telah memberikan dukungan. Ini sebagai bentuk amanah dari masyarakat yang harus saya laksanakan dengan penuh tanggungjawab," tuturnya.

Dengan mengusung komitmen kemajuan daerah untuk kekuatan bangsa, Alirman Sori menyatakan siap mengemban amanah masyarakat jika dipercaya menjadi wakil Sumatera Barat di DPD pada periode mendatang.

Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan periode 2004-2009 dan pernah menjadi Ketua Komite I DPD RI pada periode 2009-2014 ini menegaskan, DPD masih memiliki "pekerjaan rumah" terkait pelaksanaan otonomi daerah yang harus dituntaskan.

"Salah satu tugas DPD, lembaga yang lahir sebagai buah dari reformasi adalah urusan otonomi daerah. Disini masih banyak PR yang harus dituntaskan sehingga otonomi daerah dapat berjalan sesuai dengan amanah reformasi," kata Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI ini.

Liasion Officer (LO) Dr. H. Alirman Sori, Efrynal Zein menyebutkan, total akhir dukungan adalah sebanyak 2.170 dukungan. Dengan demikian, persyaratan minimal 2.000 dukungan telah terpenuhi dengan sebaran di 13 kabupaten dan kota.

"Pada penyerahan berkas dukungan tahap awal diserahkan 2.385 dukungan namun terverifikasi hanya sebanyak 1.889 sehingga harus dilakukan penambahan atau perbaikan," ujarnya.

Saat perbaikan, dilakukan penambahan sebanyak 321 dan terverifikasi sebanyak 281 dukungan. Dengan jumlah tersebut, syarat minimal 2.000 dukungan dan sebaran minimal di 10 kabupaten dan kota telah terpenuhi.

Sementara itu, dari proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan calon anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat yang berlangsung di Hotel Grand Inna Muara Padang tersebut, dua dari 25 bakal calon DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat. Bakal calon yang tidak memenuhi syarat tersebut adalah Salman, yang hanya memiliki dukungan 1.914 dan Yushardi Malay dengan 1.919 dukungan. (rel/st)

Padang,Lintas Media News.
Sampai hari ini Rabu (15/8),belum satu pun surat yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) terkait masukan dan tanggapan masyaraktat tentang Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah diumumkan KPU Sumbar sejak Tanggal 12 Agustus ini.

 Masyarakat diminta aktif dan berpartisipasi untuk memantau dan mencermati siapa saja yang mewakili mereka ke parlemen dalam DCS ini. Masyarakat pun dapat memberi masukan ke KPU karena,masukan yang diajukan masyarakat bisa menjadi pertimbangan KPU dalam melakukan verifikasi terhadap bacaleg tersebut.

Demikian diungkapkan Komisioner KPU Sumbar Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan SDM Gebril Daulai saat berdiskusi dengan media cetak,elektronik dan media online di Kubik cafe Rabu (15/8).

Khusus untuk peran masyarakat, Gebril memaparkan.Masyarakat bisa menyampaikan rekam jejak DCS ke KPU, sehingga KPU dapat menjadikan masukan tersebut sebagai bahan bahan pertimbangan, siapa saja calon yang memang layak untuk mewakili mereka terhusus untuk Pileg DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota.

Menurut Gebril, ada tiga faktor yang menentukan daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif tersebut layak atau tidak dalam pencalonan. Pertama partai politik, masyarakat dan KPU sebagai petugas verifikasi.

Dalam hal memberikan masukan dan pandangan terhadap DCS ini, masyarakat bisa langsung ke KPU. "Sebagai contoh; untuk DCS anggota DPRD Kabupaten dan kota ke KPU kabupaten dan kota, DCS anggota DPRD Provinsi ke KPU Provinsi dan seterusnya untuk DPR RI dan DPD RI",jelas Gebril.

Sementara,Komisioner KPU  lainnya, Yanuk Sri Mulyani menambahkan, masukan dan/ tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU disertai identitas diri yang jelas. Prosedur penyampaian tanggapan dan masukan tersebut seperti diatur dalam peraturan tentang pencalonan, sesuai pasal 22 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018.

 Dalam penyampaian tanggapan dan masukan dari masyarakat tersebut, Izwaryani yang juga  Komisioner KPU Sumbar itu menambahkan.Masukan dan tanggapan dati masyarakat tersebut  merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mencermati proses pemilihan umum (pemilu). Namun, jika tidak ada masukan dan tanggapan bukan berarti masyarakat tidak peduli.
“Bisa saja, setelah masyarakat mencermati DCS terebut, tidak ada bacaleg yang bermasalah sehingga tidak ada yang perlu disampaikan ke KPU,” kata Iswaryani.(st)