Wagub Nasrul Abit : ASN Mesti Tingkatkan Kinerja Untuk Kemajuan Pelaksanaan Pembangunan

Wagub Nasrul Abit menyampaikan, kenaikan gaji ASN diharapkan juga dibarengi dengan peningkatan kinerja, 

Lintas Sumbar - Ada kabar gembira dari Menteri PAN RB saat kunjungan ke Sumbar kemaren, adanya kenaikan gaji dan gaji 13 dan tunjangan lebaran bagi ASN Republik Indonesia tahun 2018, yang telah diaetujui oleh Presiden Joko Widodo. 

Hal ini disampaikan Wakil Gubenur Sumatera Barat Nasrul Abit saat menjadi insprktur upacara priodik bulanan di halaman kantor gubernur, Senin (23/4/2018). 

Lebih lanjut wagub Nasrul Abit menyampaikan, kenaikan gaji ASN diharapkan juga dibarengi dengan peningkatan kinerja, karena selama ini masih ada hanya mengambil absen dikantor tanpa ada kerja sama sekali. 

Diealnya disiplin waktu  masuk kantor juga dibarengi oleh disiplin produktifitas kinerja sebagai bukti dari pertanggungjawaban sebagai ASN.  Kepada para penjabat agar membagi tugas habis kepada bawahan, sehingga jangan ada staf yang tidak dapat pekerjaan. 

ASN Sumbar mesti mampu meningkatkan kesadaran bekerja agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.  Tanpa ada semangat kerja dari ASN pembangunan daerah tidak akan dapat berjalan dengan baik, karena itu ASN diharapkan memberikan pengabdian terbaik untuk kemajuan daerah, himbau Nasrul Abit. 

Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja ASN pemprov yang berhasil meraih penilaian dari BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), segera selesaikan hal-hal laporan temuan yang segera di tuntas,  karena bagi yang belum tuntas berarti tidak ikut berkuntribusi dalam WTP ini. 

Kemudian juga diharapkan perhatian kepada ASN yang berkaitan dengan program pembangunan daerah tertinggal agar memberikan updata yang baru dalam pelaporan 3 daerah tertinggal di Sumatera  Barat, Pasamam Barat,  Solok Selatan dan Mentawai. 

Karena ditahun 2019 akan ada evaliasi dan penilaian terhadap 122 daerah tertinggal di Indonesia. Kita berharap 3 daerah tertinggal di Sumbar segera terlepas dari karegori daerah tertinggal. Jiia tidak ada 3 daerah tersebut lepas dari daerah tertinggal tentu akan menunggu  lima tahun mendatang dan ini menandakan kita tidak berhasil bekerja dalam pembangunan saat ini.

Oleh karena itu diharapkan  OPD terkait dapat melakukan evaluasi lebih awal agar apa-apa yang perlu dilakukan percepatan untuk keberhasilan lepas dari daerah tertinggal. Kita jangan pernah bangga menjadi daerah tertinggal,  karena itu menandakan masyarakat masih belum sejahtera dan dianggap rendah,  ungkap Nasrul Abit (zs).

Pemko dan BPS Komit Sukseskan Pendataan PODES 2018

Pemerintah Kota Padang dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang  berkomitmen menyukseskan pendataan Potensi Desa (PODES) pada 2-31 Mei 2018 mendatang.

Lintas Padang - Pemerintah Kota Padang dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang  berkomitmen menyukseskan pendataan Potensi Desa (PODES) pada 2-31 Mei 2018 mendatang. Sebagaimana menyikapi hal itu, BPS Kota Padang telah mulai menggencarkan sosialisasi ke masing-masing kecamatan yang diikuti camat beserta lurah se-Kota Padang. Sosialisasi ini dilakukan mengingat pentingnya dukungan dan kerjasama camat terutama lurah selaku responden atau sumber data pada pendataan PODES nantinya.

“Pendataan PODES ini harus kita sukseskan. Karena data atau hasil yang diperoleh nanti akan menjadi acuan dan bermanfaat  khususnya bagi perencanaan pembangunan Kota Padang ke depan,” ujar Asisten I Bidang pemerintahan Setdako Padang, Vidal Triza kepada wartawan dalam jumpa pers di Media Center Pemko Padang, Rabu (25/4).

Mengingat pentingnya pendataan PODES tersebut, Vidal pun mengimbau kepada seluruh aparatur baik di pemerintah kelurahan dan kecamatan serta SKPD terkait mendukung  sepenuhnya. Yaitunya memiliki kesepahaman yang sama dengan BPS dan membantu apa saja yang dibutuhkan BPS dalam pendataan nantinya.

“Maka itu diharapkan keseriusan kita semua menyikapinya dengan memberikan data yang akurat kepada Tim BPS dalam pendataan PODES nanti. Sebab, akurasi data yang diberikan kepada petugas pendataan sangat menentukan sekali, untuk lebih memacu pembangunan Kota Padang ke depan,” imbuhnya dalam kegiatan yang juga dihadiri Kepala BPS Kota Padang, Rizal itu.

Rizal juga menjelaskan, pada pendataan PODES ini, petugas dari BPS Kota Padang akan menghimpun data dan informasi berbagai potensi setiap kelurahan di Padang. Diantaranya terkait potensi sosial, ekonomi, infrastruktur sekaligus sumber daya manusia dan sumber daya alam serta informasi lainnya.

“Data PODES itu nantinya menjadi bahan yang penting terutama sebagai acuan bagi perencanaan, implementasi, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara umum atau bahkan secara spesifik menurut wilayah tertentu," terangnya.

Selain itu tambahnya lagi, kegiatan ini sekaligus juga untuk evaluasi program-program pemerintah yang sudah diluncurkan sebelumnya di masing-masing kelurahan.

“Karena dalam berbagai pembangunan ke depan, sangat diperlukan data potensi desa yang nantinya menjadi rujukan untuk pemberian dana pembangunan dari pemerintah pusat ke daerah. Seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat yang bergantung dari hasil PODES ini,” cetusnya dalam jumpa pers yang dipandu Kabid KSP Dinas Kominfo Padang, Swesti Fanloni itu.(dv)

DPRD Sumbar Setujui Ranperda RZWP3K Menjadi Perda

Lintas Parlemen - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi sumatera barat melaksanakan Rapat Paripurna Dalam Rangka Lanjutan Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Tahun 2017-2037. Kamis, (04/01/2018).

Rapat paripurna RZWP3K ini, dihadiri Wakil Ketua dan Wakil Gubernur Nasrul Abit serta jajaran pemerintah lainnya.

Dalam rapat paripurna tersebut seluruh fraksi memberikan berbagai pandangannya terhadap Ranperda tersebut.

Namun pada hakekatnya seluruh fraksi menyetujui atas Ranperda RZWP3K dijadikan Perda.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kekayaan alam yang mempunyai sumber daya alam yang secara bekelanjutan.

Maka untuk pembangunan daerah wilayah pesisir dan pulau-pulau yang ada di sumatera barat sangat perlunya peraturan yang jelas.

Pengelolaan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dapat menguntungkan pada kesejahteraan masyarakat dan perlunya pengawasan dari pemerintah terhadap investor nantinya.

Karena menyakut kesejahteraan masyarakat juga perlunya sanksi hukum dari pelanggaran perda tersebut.

Dan begitu juga dengan dampak lingkungannya. Jangan sampai masyarakat bergeser dengan masala investor nantinya." ujar Zet Mawardi dari fraksi PAN dalam penyampaiannya.

"Sebelum dijadikan perda perlunya sosialisasi langsung ke publik atau kemasyarakat agar nantinya tidak menjadi rumit nantinya setelah berjalan perda tersebut." kata Rivamelda dari Fraksi PDI-P, PKB dan PBB.

Dan anggota dewan yang hadir semuanya menyatakan setuju atas Ranperda RZWP3K menjadi Perda." ketok palu pimpinan sidang oleh wakil Ketua Arkadiu DPRD sumbar. (tf).

Pansus II DPRD Padang Bahas Belanja Langsung SKPD Tahun 2017

Dalam pembahasan LKPJ tahun 2017  begi beberapa SKPD Kota Padang berjalan lancar dan sukses sebab seluruh laporan LKPJ  oleh SKPD 

Lintas Parlemen - Pansus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD).  Padang yang di pimpin langsung Helmi Muchlis, di dampingi H. Meidestal, Amril Acik dan Melinda Rose.

Dalam pembahasan LKPJ tahun 2017  begi beberapa SKPD Kota Padang berjalan lancar dan sukses sebab seluruh laporan LKPJ  oleh SKPD  di laporkan dan di terima tim pañsus telah sesuai dengan aturan.

LKPJ yang telah di berikan pada pansus II DPRD Padang  langsung di bahas dengan laksanakan dialog dengan tim pansus II tentang kegiatan dan program kerja tahun 2017.

Beberapa SKPD yang telah memberikan laporan LKPJ tahun 2017 dan juga sudah  memberikan laporan secara langsung  dan tertulis yaitu, Bagian Pemerintah, Bagian Pembangunan, Bagian ULP, Kecamatan Padang Selatan, Bagian Kestra dan bagian Humas serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang.

Dalam kesempatan itu, H. Meidestal  banyak memberikan masukan dan saran-saran agar semua SKPD di lingkungan Kota Padang, hendaknya, semua program kerja yang di anggarkan dapat di kerjakan dengan baik sesuai aturan dan ketentuan.

"Jadi apa yang kita harapkan dan juga di harapkan masyarakat terealisasi hasil pembangunan sampai ke pelosok di Kota  hendaknya," Sebut    H. Meidestal dengan senyum tipisnya.

Begitu juga Helmi Muchlis katakan bahwa apa yang kita kerjakan di lakukan harus memiliki catatan dan dokumen sebab itu sangat penting untuk mengantisifasi bila terjadi hal yang tak di inginkan kedepannya, ujar Helmi mengingatkan seluruh SKPD Kota Padang.

Amril (Acik)  dan Linda Rose, mengapresiasi rapat LKPJ 2017 berjalan baik dan mulus sebab seluruh SKPD Kota Padang dalam memberikan laporan tidak ada yang bertele-tele, bila ada pertanyaan di jawab langsung oleh Kepala SKPD dengan jelas dan rinci sekali.

'Hal inilah yang kami harapkan kata Amril (Acik) di amini Linda Rose, kedepannya tentu kita berharap selalu tingkatkan kesenergisan Legislatif dengan eksekutif Kota Padang akan tambah kuat dsn kokoh.  (tf).

H. Gazali Akan Ikuti Pembekalan TPIHI di Asrama Haji Padang

Allahamdulillah H. Gazali Kasi Pendidikan Agama Islam mendapat panggilan dari Allah SWT untuk menjalankan amanahnya sebagai petugas Haji

Lintas Bukittinggi - Dari tiga orang calon Petugas haji yang dikirim kankemenag Kota Bukittinggi untuk mengikuti tes di tingkat provinsi sumatera Barat.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat Nomor 160 tahun 2018 tertanggal 16 April 2018 tentang Petugas yang menyertai jemaah (Petugas Kloter) menyatakan satu orang lulus untuk untuk menjadi Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) Embarkasi Padang untuk musim haji 2018.

Kakan Kemenag Kota Bukittinggi H. Abrar Munanada ketika di Komfirmasi  Kamis, 26/04/2018 mengucapkan selamat kepada H. Gazali sekaligus merasa bangga karena salah seorang pejabat dilingkungan kankemenag Kota Bukittinggi mendapat panggilan Allah untuk mendampingi jama'ah calon haji tahun ini.

"Allahamdulillah H. Gazali Kasi Pendidikan Agama Islam mendapat panggilan dari Allah SWT untuk menjalankan amanahnya sebagai petugas Haji,"Kata H. Abrar

Kakan Kemenag tersebut berpesan agar  H. Gazali selalu menjaga staminan karena akan menjalankan tugas yang tergolong agak berat dalam membimbing dan mendampingi jemaah haji selama musim haji. 

"Tentunya dalam menjalankan Amanah sebagai Petugas haji akan menguras tenaga dan fikiran kita, maka dari itu selalu jaga stamina dan luruskan niat karena Allah dalam menjalankan amanah," tambahnya.

"Tentunya pengalaman tahun kemaren dalam menunaikan ibadah haji bisa dijadikan salah satu acuan dalam menunaikan amanah sebagai petugas haji tersebut. Kami mengharapkan agar mengikuti pembekalan dengan baik yang Insyaallah akan dilaksanakan tanggal 29 April s/d 8 Mei 2018 mendatang bertempat di Asrama haji Padang," harapnya.

Sementara itu, H.Gazali kasi Pendidikan Agama Islam mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan semua pihak, terutama dukungan orang tua dan keluarga. 

"Amanah untuk menjadi TPIHI merupakan panggilan Allah SWT yang selalu diringi do'a orang tua semenjak mengikuti jenjang tes dari awal sesuai peraturan yang berlaku. Semoga Allah selalu memberi kelancaran dalam menjalankan tugas tersebut dengan mendahulukan tugas dibandingkan kepentingan pribadi, " tuturnya (Sy)