Padang Lintasmedianews.com.
Wakil Wali Kota Solok, H.Suryadi Nurdal mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Sumatera Barat, di Auditorium Gubernuran Provinsi Sumatera Barat, Kamis (02/10/25).
Rakor dipimpin Gubernur Sumbar, Mahyeldi. Turut hadir, Kepala Daerah se-Sumatera Barat, Forkopimda Sumatera Barat, Kapolres Solok Kota, AKBP Mas'ud Ahmad, Dinas Pangan Kota Solok,Kepala OPD terkait Provinsi Sumatera Barat dan Kota Solok, beserta undangan lainnya.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan Pemerintah RI yakni Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming telah menetapkab prioritas tentang Makan Bergizi Gratis.
Kita memahami betul dampak dari Makan Bergizi Gratis, disamping memberikan gizi yang memadai kepada siswa, balita, ibu hamil dan menyusui juga menjadi ruang dalam menggerakkan ekonomi di nagari/desa dimana setiap dapur yang ada beroperasi dengan perkiraan Rp 900 Juta perbulan.
Nagari-nagari diharapkan bisa mensuplai kebutuhan dapur ini. Inilah peran OPD setiap kabupaten/kota memberikan dukungan kepada dapur yang ada sehingga pergerakan ekonomi memang terjadi di Nagari/Desa.
Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan One Village One Product, Sumatera Barat memiliki Wisata Nagari/Desa terbanyak di Indonesia, Gini Ratio Sumatera Barat saat ini juga rendah. Pergerakan ekonomi itu berasa di Nagari/Desa yang juga sejalan dengan Nagari Creative Hub.
" Sehingga pergerakan ekonomi tidak hanya di kota, namun langsung di desa. Program Makan Bergizi Gratis ini di Sumatera Barat harus kita sukseskan bersama," Tegas Gubernur.
Untuk itu mari kita diskusikan, bicarakan, membahas bersama kesuksesan di lapangan. Kita juga sedih kemarin ada 86 siswa di Kabupaten Agam terindikasi keracunan MBG. Jika ada masalah langsung kendalikan segera, serta jadikan pembelajaran untuk yang lain.
Manfaat peogram Makan Bergizi Gratis ini diantaranya berefek dengan program ketahanan pangan nasional, membangun ekosistem berkelanjutan, kesadaran potensi hilirisasi, meningkatkan standarisasi makanan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja, berefek perekonomian keluarga, serta meningkatkan pendapatan daerah.
Standarisasi menjadi perhatian, Bupati, OPD terkait, dan satgas. Jika ada kendala tanggung jawab penuh adalah bagi kepala daerah. Masalah yang terjadi di daerah lain jangan sampai terjadi di daerah kita.
Sementara itu, Ketua Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepri, Dr.Syartiwidya mengatakan, Program Makan Bergizi Gratis bukanlah rencana bangun tidur namun merupakan program yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik.
Percontohan dapur dimulai semenjak Januari 2024 di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi. Setiap tahan kita laiukan evaluasi mengapa atau bagaimana diperlukan dapur yang standarisasi secara nasional, mengaoa dipelukan seorang manajer/leader, ahli gizi, akuntansi, pegawai 47 orang, mekanisme pengantaran diperlukan tepat waktu, strategi menjaga dapur agar tetap higienis serta menggunakan Foodtray.
Kami juga memantau dan melihat semua dapur MBG, karena ditemukan beberapa dapur yang duitnya telah masuk ternyata tidak ada aktifitas. Jika ada keluhan juga bisa melakukan pengaduan.
" Di Sumatera Barat dibutuhkan 543 SPPG, saat ini yang operasional baru sebanyak 116 SPPG. Adapun berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) jumlah penerima manfaat sebanyak 1.626.753 siswa Paud, TK, SD, SMP dan SMA. Kunci kesuksesan MBG yakni anggaran, infrastruktur dan sumber daya manusia," Tutupnya.(T/K)