PADANG,Lintas Media News
Sepertinya pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA 17 Padang yang berada di Palarik, Aia Pacah Kota Padang akan menemui kendala. Pasalnya, pembangunan RKB baru tersebut diduga menyerobot jalan yang telah menjadi fasilitas umum (fasum) warga.
Hal ini membuat, Komisi 1 DPRD Kota Padang beserta rombongan langsung turun meninjau lokasi, Senin (15/9)
Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Padang Usmardi Thareb meminta kepada Pemprov Sumbar untuk menghentikan dahulu pembanguan RKB yang di duga menyerobot fasum Kota Padang.
"Kami meminta, Dinas Pendidikan Sumbar menghentikan pembangunan RKB sampai ada kejelasan lahan milik siapa," ucapnya.
Untuk mencari titik terang, Usmardi Thareb meminta PUPR Kota Padang sebagai pihak dari Pemko Padang untuk menjelaskan ke Pemprov melalui Dinas Pendidikan Sumbar tentang status lahan yang di duga fasum Pemko Padang.
"Kita tidak ingin warga di rugikan, tetapi kita juga ingin sekolah di bangun di sini. Agar tidak ada pihak yang dirugikan, saya meminta PUPR Kota Padang menjelaskan kepemilikan lahan. Kita menunggu itu," tambahnya.
Bagian Aset Pemprov Sumbar Zainar menjelaskan, pihaknya tidak mengetahui bahwa lahan yang akan di jadikan RKB tersebut merupakan fasum dari Pemko Padang.
"Kami tidak mengetahui bahwa lahan tersebut merupakan fasum Kota Padang. Yang jelas, kami bekerja sesuai dengan sertifikat lahan," jelasnya.
Tokoh masyarakat setempat yang juga mantan Ketua DPRD Padang Syafrial Kani menyayangkan tidak ada koordinasi Pemprov Sumbar dengan Pemko Padang mengenai fasum.
"Kita berharap, warga tidak ada yang di rugikan. Dengan di serobot nya lahan yang merupakan fasum oleh Pemko Padang oleh Pemprov Sumbar, menandakan tidak ada koordinasi kedua belah pihak," tegasnya.
Syafrial Kani meminta Pemprov Sumbar dan Pemko Padang duduk bersama dalam menyelesaikan sengketa ini.
"Warga tidak ingin rugi. Warga sudah lama mengidam - idamkan jalan ini. Tiba - tiba di buat pondasi untuk di bangun RKB. Tentu ini tidak adil. Sebaiknya mereka (Pemprov dan Pemko) saling koordinasi," pintanya.
Setelah semua pihak membubarkan diri, tampak warga menimbun kembali pondasi - pondasi yang telah di buat pekerja. "Kami ingin menutup kembali lubang pondasi ini, karena akan membahayakan warga. Warga akan terjerembab masuk lubang ini ketika melalui jalan ini," ucap salah seorang warga. (*)