50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Gawat... Realisasi OPD Rendah, Wakil Rakyat: Saatnya Gubernur Berani Evaluasi



Padang,Lintas Media News
Ancaman anggaran daerah kecil realisasi diakhir tahun akan berulang lagi seperti 2022 lalu.Wakil Rakyat Sumbar HM Nurnas mencermati kondisi realisasi saatnya Gubernur Sumbar melakukan evaluasi terhadap pejabatnya.

"Semester dua ini, faktanya  Realisasi Belanja APBD 2023 banyak OPD Pemprov masih rendah, bahkan catatan saya ada lima OPD rendah merealisasikan belanja daerah, termasuk Dinas Kominfotik Sumbar,"ujar HM. Nurnas saat berdiskusi dengan banyak media, Senin (25/9-2023) di Padang.

Menurut HM. Nurnas, rendah merealisasikan belanja daerah adalah cerminan buruk kinerja kepala dinas, biro maupun badan di jajaran Pemprov Sumbar.

"Saya memantau realisasi, ternyata Kadis Kominfotik termasuk yang lemah merealisasikan belanja daerah,"ujar Anggota DPRD Sumbar tiga periode ini 

Padahal kata Nurnas realisasi belanja sangat berpengaruh pada geliat perekonomian Sumbar.

"Bahkan meski gembar-gembor gubernur dengan Program Unggulan (Progul) nya ternyata banyak dinas terkait realisasi sangat jauh dari target yang direncanakan. Dinas Kominfotik Sumbar itu sebagai dinas penunjang dalam  keterbukaan juga ternyata  tidak mampu melaksanakan Program kegiatan dengan baik,"ujar Nurnas.

Atas kondisi merealisasikan belanja daerah yang rendah, sudah bisa menjadi bahan evaluasi Gubernur Sumbar 

"Gubernur Sumbar bisa jatuhkan warning atau ganti Kadis yang realisasi anggarannya jelek terhadap orang orang yang dipercaya jadi kepala dinas. Jika tidak ada evaluasi Kadis atau Kepala OPD saya kuatir target yg telah ditentukan di RPJMD tentu tidak akan tercapai,"ujar Nurnas.
 
Waktu 2022 sisa anggaran sempat viral sebagai pelaksanaan pemerintahan yang jelek. Tapi dalam waktu singkat, menjelang berakhir tahun realisasi APBD Sumbar tembus 90 persen lebih.
Pada semester dua ini kondisi realisasi anggaran dibayang-bayangi kondisi seperti 2022 lalu. 

Soal data dari 52 OPD pengguna anggaran sudah disampaikan kepada pejabat terkait pengelola dan pengawasan di Pemprov Sumbar.

'Jadi kalau enggan ganti Kadis karena alasan lain, Gubernur bisa evaluasi dengan realisasi dari belanja uang rakyat yang dikelola Kadis-Kadis di jajarannya,"ujar HM Nurnas.(***)
Labels:
[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.