50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Soal Banjir Melanda Kota Padang, Faisal Nasir Ungkap Kota Padang Tak Punya Rencana Induk, Drainase Tak Dikerjakan dengan Baik

PADANG,Lintas Media News
Anggota DPRD Kota Padang Faisal Nasir menyorot penanganan drainase di Kota Padang. Hal itu disampaikannya ketika menjawab pertanyaan wartawan seputar penanganan banjir di Kota Padang di sela-sala rapat pembahasan Pansus III dengan OPD terkait, Selasa, 18 Juli 2023.

"Drainasenya tidak dikerjakan dengan baik, karena Kota Padang tidak punya rencana induk drainase kota. Makanya banyak kegiatan pembenahan drainase itu dilakukan tidak melalui kajian," ungkapnya.

"Dilakukan secara instan, karena Padang belum punya rencana induk. Makanya kita minta Pemko Padang segera membuat rencana induk dranaise," ujarnya.

Makanya, kata Faisal Nasir, banyak anggaran habis untuk pembenahan drainase, tapi hasilnya tidak ada. Selain itu, pengerjaan pembenahan tidak dilakukan secara periodik atau berkala.

"Uang sudah habis puluhan miliar, tapi banyak bengkalai-bengkalai, tidak dilanjutkan pembangunannya. Contoh drainase jalan Joni Anwar, di jalan Gajah Mada, dan tempat lainnya," urai Sekretaris Fraksi PAN DPRD Kota Padang ini.

"Itu kan sudah dianggarkan, sudah dikerjakan dengan anggaran cukup besar, tapi hasil tidak ada. Makanya kita menilai, apa yang dikerjakan itu tidak ada asas manfaat, ketidak seimbangan antara pengeluaran dan hasil yang dicapai," cakap anggota dewan dari dapil Nanggalo-Padang Barat ini.

"Kalau penanganan banjir, itu kan saluran yang penting. Jadi banjir itu ada penyebabnya, apalagi Kota Padang. Kota Padang itu kan dilalui oleh banyak sungai. Sungai itu kewenangan balai dan provinsi," sambungnya.

Meski demikian, kata Faisal, masyarakat tidak mau tahu soal kewenangan ini. "Tapi masyarakat tidak mau tau, tidak mengerti mereka soal kewenangan. Yang penting bagi mereka, sungainya tidak terbal atau sesuatu yang merugikan mereka," cakapnya.

"Kalau banjir yang kemaren kan sejalan hujan dan pasang. Makanya, daerah-daerah dekat muara, seperti Kurao, Tunggul Hitam, dan lainnya, kan air pasang itu yang naik sejalan dengan sungai. Makanya tidak mengalir airnya. Air itu kan sifatnya mencari tempat yang rendah," terangnya.

Tetapi tidak hanya soal air pasang, Faisal Nasir menilai drainase Kota Padang itu buruk. Ironisnya, untuk drainase itu anggarannya lebih kecil dari jalan. Untuk tahun ini, anggaran untuk drainase cuma Rp9 miliar.

"Sekarang kan pembahasan untuk anggaran tahun besok (2024, red). Kita sudah tanya anggaran prioritas sebelum melakukan pembahasan, mereka jawab masalah banjir dan penanganan drainase. Tapi kita lihat dari usulan anggarannya, bertolak belakang, tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran. Malah lebih besar anggaran untuk jalan ketimbang drainase. Harusnya lebih besar untuk drainase, karena prioritasnya drainase," tukuknya.

Kondisi ini diperparah dengan banyaknya jalan lokal yang menjadi kewenangan kota yang tidak memiliki drainase.

"Jalan lokal itu kan tanggungjawab kota. Nah jalan lokal itu banyak yang tidak punya drainase," katanya.

Akibat Kota Padang tak punya rencana induk drainase, kata Faisal Nasir, banyak penanganan drainase tak tepat sasaran.

"Rencana induk itu kan melalui kajian matang, apakah untuk jangka 3 tahun, 5 tahun. Karena tak punya rencana induk, makanya penanganan drainase tak tepat sasaran," katanya. (*)
[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.