50 Kota,Lintas Media News
Wali nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, harus proaktif dalam manampung kebutuhan para petani untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar).
Dorongan itu diungkapkan Ketua DPRD Sumbar Supardi saat melaksanakan reses perseorangan di Nagari Tanjung Gadang, Kabupaten Limapuluhkota, Jumat. (3/3).
" Untuk mendapatkan bantuan dari Pemprov Sumbar, mesti ada proposal yang diajukan oleh Wali Nagari atau Kelompok Usaha Tani yang direkomendasikan oleh dinas pertanian kabupaten," katanya.
Dia mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan banyak petani tidak sejahtera yaitu mahalnya pupuk. Tidak hanya mahal pupuk juga susah didapatkan dipasaran, terutama yang bersubsidi. Karena pupuk kimia sulit ditemukan, sudah saatnya beralih ke pupuk organik.
Dia mengatakan pertanian merupakan sektor unggulan dalam pemerintahan Mahyeldi-Audy, butuh komitmen bersama untuk memajukan bidang ini. Banyak infrastruktur pertanian yang tidak layak, mestinya itu luput dari perhatian pemerintah.
"Keseriusan Pemprov untuk pertanian tidak main-main, 10 persen anggaran dari total APBD Sumbar dialokasikan untuk itu, secara hitungan yaitu Rp 600 miliar,"katanya.
Agenda jemput aspirasi (Rese-red) Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi oleh Sekretaris Dinas Perkebunan dan Tanaman Pangan Holtikultura Sumbar Ferdinal dan Sekretaris Dinas Yelfi.
Ferdinal mengatakan, 64 persen petani di Sumbar bergerak pada bidang tanaman pangan dan holtikultura, atas dasar itu menjadi perhatian dari Pemprov Sumbar. Karena sektor ini menjadi perhatian, maka banyak program bantuan yang akan disalurkan untuk penunjang produksi, diantaranya perbaikan irigasi, Alsintan hingga jalan usaha tani. Sementara dalam bidang kegiatan ada pelatihan atau bimbingan teknis peningkatan SDM.
" Untuk lebih mengoptimalkan sektor pertanian dinas juga memiliki satuan tugas (Satgas) untuk menunjang pertanian,"katanya.
Salah satu masyarakat yang berasal dari Jorong Tanjung Ampalu Susilawati menyampaikan, pihaknya telah melaksanakan pendidikan lapangan selopo pertanian organik, untuk tanaman cabe atau padi hal itu sangat bermanfaat.
Dia menjelaskan, sekolah lapangn organik, adalah proses pembelajaran yang berlisensi untuk para petani organik. Masyarakat akan diajarkan cara budidaya organik sesuai SNI selama satu musim tanam yaitu enam bulan. Dan dalam sekolah lapangan juga diajarkan cara membuat pupuk dan budidaya organik, dengan muara petaninya mandari
Sementara itu Kepala Jorong Parak Lubang Risamanto mengatakan, petani daerah ini fokus pada sistem tanam lahan kering. Pemerintah perlu melakukan pelatihan membuat pupuk kompos agar tidak tergantung pada pupuk kimia.
Sementara itu Warga Jorong Tanjung Gadang mengatakan, warga membutuhkan jalan tani yang pernah digunakan oleh perusahaan produksi teh sosro Bahu Halaban. Sekarang perkebunan teh telah diserahkan masyarakat, mayoritas petani menanam ubi, komuditi itu sekarang juga sering diserang hama kutu putih, sehingga berdampak buruk terhadap hasil panen.
Sementara itu jalan Jalan alang laweh untuk menuju sekolah SMP daerah itu sangat memprihatinkan, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Untuk ini Pemprov telah menganggarkan Rp 10 miliar untuk jalan itu, namun selalu terjadi kerusakan karena dilewati oleh truk.(rel/St)