50Kota Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bali Bank Nagari Bantaeng Batang anai Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau Sawahlunto Selat panjang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Supardi: Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa,Wali Nagari Harus Proaktif Tampung Kebutuhan Petani

50 Kota,Lintas Media News
Wali nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, harus proaktif dalam manampung kebutuhan para petani untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar). 

Dorongan itu diungkapkan Ketua DPRD Sumbar Supardi saat melaksanakan reses perseorangan di Nagari Tanjung Gadang, Kabupaten Limapuluhkota, Jumat. (3/3).

" Untuk mendapatkan bantuan dari Pemprov Sumbar, mesti ada proposal yang diajukan oleh Wali Nagari atau Kelompok Usaha Tani yang direkomendasikan oleh dinas pertanian kabupaten," katanya.

Dia mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan banyak petani tidak sejahtera yaitu mahalnya pupuk. Tidak hanya mahal pupuk juga susah didapatkan dipasaran, terutama yang bersubsidi. Karena pupuk kimia sulit ditemukan, sudah saatnya beralih ke pupuk organik. 
Dia mengatakan pertanian merupakan sektor unggulan dalam pemerintahan Mahyeldi-Audy, butuh komitmen bersama untuk memajukan bidang ini. Banyak infrastruktur pertanian yang tidak layak, mestinya itu luput dari perhatian pemerintah.

"Keseriusan Pemprov untuk pertanian  tidak main-main, 10 persen anggaran dari total APBD Sumbar dialokasikan untuk itu, secara hitungan yaitu Rp 600 miliar,"katanya.

Agenda jemput aspirasi (Rese-red) Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi oleh Sekretaris Dinas Perkebunan dan Tanaman Pangan Holtikultura Sumbar Ferdinal dan Sekretaris Dinas Yelfi.

Ferdinal mengatakan, 64 persen petani di Sumbar bergerak pada bidang tanaman pangan dan holtikultura, atas dasar itu menjadi perhatian dari Pemprov Sumbar. Karena sektor ini menjadi perhatian, maka banyak program bantuan yang akan disalurkan untuk penunjang produksi, diantaranya perbaikan irigasi, Alsintan hingga jalan usaha tani. Sementara dalam bidang kegiatan ada pelatihan atau bimbingan teknis peningkatan SDM.

" Untuk lebih mengoptimalkan sektor pertanian dinas juga memiliki satuan tugas (Satgas) untuk menunjang pertanian,"katanya.

Salah satu masyarakat yang berasal dari Jorong Tanjung Ampalu Susilawati menyampaikan, pihaknya telah melaksanakan pendidikan lapangan selopo pertanian organik, untuk tanaman cabe atau padi hal itu sangat bermanfaat. 

Dia menjelaskan, sekolah lapangn organik,  adalah proses pembelajaran yang berlisensi untuk para petani organik.  Masyarakat akan diajarkan cara budidaya organik sesuai SNI selama satu musim tanam yaitu enam bulan.  Dan dalam sekolah lapangan juga diajarkan cara membuat pupuk dan budidaya organik, dengan muara petaninya mandari

Sementara itu Kepala Jorong Parak Lubang Risamanto mengatakan, petani daerah ini fokus pada sistem tanam lahan kering. Pemerintah perlu melakukan pelatihan membuat pupuk kompos agar tidak tergantung pada pupuk kimia.

Sementara itu Warga Jorong Tanjung Gadang mengatakan, warga membutuhkan jalan tani yang pernah digunakan oleh perusahaan produksi teh sosro Bahu Halaban. Sekarang perkebunan teh telah diserahkan masyarakat, mayoritas petani menanam ubi, komuditi itu sekarang juga sering diserang hama kutu putih, sehingga berdampak buruk terhadap hasil panen.

Sementara itu jalan Jalan alang laweh untuk menuju sekolah SMP daerah itu sangat memprihatinkan, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Untuk ini Pemprov telah menganggarkan Rp 10 miliar untuk jalan itu, namun selalu terjadi kerusakan karena dilewati oleh truk.(rel/St)
[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.