Pdg. Panjang, Lintas Media News
Sebagai pengelola keuangan terbaik, pemerintah kota Padang Panjang menjadi daerah pertama didatangi Tim Audit BPK RI. Pemeriksaan rutin saban tahun dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan, terhadap pengelola keuangan daerah transparan tanpa ada rekayasa.
"BPK mengapresiasi Pemko atas pengelolaan keuangannya. Oleh karena itu, kami memilih Kota Padang Panjang dalam mengawali pemeriksaan intern ini," ungkap Ketua Tim Audit BPK Perwakilan Sumbar, M. Ilyas saat pertemuan dengan Walikota Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano di Balaikota, Silang Bawah, Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Selasa (2/2).
Pemeriksaan rutin yang dilakukan, ungkap Ilyas, dilaksanakan selama 35 hari kerja. "Beberapa OPD akan dilakukan pemeriksaan, sejauh mana OPD bersangkutan efektif, tranparan dalam menggunakan angaran keuangan daerah" katanya.
Ilyas berharap, dalam pemeriksaan nanti berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak terjadi sesuatu hal dalam pemeriksaan nanti.
Tidak ditemukan permasalahan signifikan. "Mudah-mudahan dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP bukan pemberian hadiah, tapi sebuah pengakuan atas kerja keras," lanjutnya.
Sejalan, dengan komitmen walikota bagaimana menjadikan Pemerintahan kota Padang Panjang terbebas dari yang namanya, korupsi, kolusi dan nepotisme, terangnya.
Usai pemeriksaan ini, kata Ilyas, Pemko akan menyerahkan laporan audit ke BPK, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lanjutan tim BPK. Dalam pemeriksaan kelak, Tim audit BPK akan memeriksa item peritem dari anggaran yag dibelanjakan masing masing OPD. Besar kecilnya, transparan atau tidak, dalam pemeriksaan kelak akan terurai dalam laporan keuangan masing masing OPD, tukuknya.
Sementara, Fadly Amran dengan tangan terbuka, menyambut baik kunjungan tim pemeriksa BPK. " Selaku kepala daerah, kita sangat menginginkan masukan dari bapak dan ibu fari Tim Audit BPK, memberikan solusi agar tidak terjadi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Kalau bisa ada digitalisasi dalam pengelolaan aset," katanya.
Di samping itu, komitmen antikorupsi, sebut Fadly, akan terus dipertahankan. "Kami siap diperiksa. Insyaa Allah dan tidak akan memutip nutupi, transparansi anggaran yang kami tetapkan. Semua, komitmen ini untuk kepentingan masyarakat," terang Fadly. (maison pisano)