November 2019

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok








Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat H.Nasrul Abit mengatakan.Dukung Perjuangan Bebaskan Palestina dari Cengkraman Zionis Israel karena, Indonesia negara Muslim terbesar di dunia.

Sangat wajar kalau bangsa ini kemudian melakukan tindakan konkret terhadap Palestina. Apalagi Palestina itu memiliki jasa besar terhadap kemerdekaan Indonesia.Kata Nasrul Abit saat membuka seminar internasional, yang dilaksanakan di Auditorium Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Lubuk Lintah, Padang (30/11/2019).

Nasrul Abit menyebutkan.Lembaga Kemanusiaan Alquds Volunteer Indonesia (AVI) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Seminar Internasional yang bertajuk "Baitul Maqdis is the key of peace (Baitul Maqdis adalah kunci perdamaian).

Kegiatan bertaraf Internasional itu, hadirkan pemateri ulama besar dari Palestina, Syeikh Prof. Dr. Muraweh Mousa Nassar pakar akhir zaman Timur Tengah dan diikuti 1500 orang peserta.

“Bangsa Indonesia khususnya umat Islam mengutuk keras kebebasan beribadah di Masjid Al-Aqsa dan kekerasan yang telah dilakukan Zionis Israel yang telah memakan banyak memakan korban masyarakat sipil Palestina,” ungkap Wagub Sumbar.

Seringnya terjadi penyerangan Israel ke Palestina membuat orang-orang yang tidak berdosa ikut jadi korban. Ini perbuatan yang melanggar Hak Azazi Manusia (HAM).

“Apakah kita akan membiarkan kejadian seperti di Al-Aqsa terus berulang?. Tentunya kita tidak bisa membiarkan hal ini terus terjadi, penderitaan yang dialami saudara-saudara muslim kita di Palestina adalah masalah kemanusiaan. Karena itu sudah sepatutnya kita bersama - sama juga membantu mereka," kata Nasrul Abit.

Membantu bangsa Palestina, merupakan sikap yang sangat baik karena Indonesia menganut politik bebas aktif. Untuk itu kepedulian kita umat Islam mesti saling membantu, mari uluran tangan kita bersama-sama dari bangsa Indonesia membantu mereka dari penindasan ini.

"Saya mengajak masyarakat Sumbar ikut membantu saudara-saudara kita di Palestina melalui uluran tangan dan ikut mendo'akan agar penderitaan mereka disana dapat segera berakhir," tuturnya.

Selanjutnya Wagub Nasrul Abit menyampaikan, Umat Islam saat ini tengah dilanda prahara besar seperti konflik yang terjadi pada Negara-Negara mayoritas muslim di timur tengah. Konflik yang kian memanas dari hari ke hari ini semakin mendiskreditkan Islam sebagai agama yang penuh dengan ajaran kekerasan.

Banyak orang menilai agama Islam itu agama radikalisme (aliran keras) yang diartikan agama penganut teroris. Menurutnya, anggapan itu salah besar, karena Islam itu mayoritas. Bisa dibuktikan di Indonesia, sampai saat ini toleransi antar agama lain  masih berlangsung hingga saat ini dan terus terjalin harmonis antar umat beragama.

Tujuan tindak teroris adalah untuk menakuti-nakuti dan membuat kondisi kacau negara. Teroris datang ingin menciptakan rasa takut dan kegelisahan di kalangan masyarakat, maka kami imbau agar masyarakat tidak takut akan teroris," tuturnya.

Wagub Sumbar menjelaskan, kejadian teror yang terjadi selama ini terjadi, itu sengaja dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang sengaja ingin menjelek-jelekan Islam dimata dunia, yang sesunggunya Islam merupakan agama rahmat bagi semua semesta alam, berikut segala isinya.

Sementara itu, Ketua AVI Sumbar ustadz Sigit Sugiarto menambahkan kegiatan seminar tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi Palestina, karena akan berguna untuk merangsang kepedulian atas penderitaan umat muslim Palestina .

Negara-negara Arab bersama PBB bekerja keras untuk mencegah eskalasi paling berbahaya di dan sekitar jalur Gaza yang dapat berujung perang.

"Hal ini juga diharapkan dapat menghentikan penyerangan terhadap warga sipil yang tidak bisa dibenarkan atas dasar apapun," ujarnya.

Seminar Internasional itu sebagai shering terhadap masalah Palestina dan Israel yang sekarang ini masih terlibat konflik. Selain itu memberikan peranan terbaik untuk tanah suci Palestina. Bagaimana upaya untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa dan tercapainya  kemerdekaan Palestina seutuhnya.(rel)









PADANG.lintas Media News.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Alirman Sori menegaskan, masa depan bangsa terletak di tangan generasi muda. Untuk menentukan kemajuan bangsa, generasi muda harus menjadi pelopor perubahan.

Hal itu ditegaskan Alirman Sori di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), Padang, Kamis (28/11/2019). Alirman Sori hadir ke kampus tersebut dalam rangka sosialisasi empat pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), menggandeng pihak UMSB dan DPW Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat.

"Pemuda bukan menjadi agen, tetapi adalah pelopor dari perubahan. Masa depan bangsa ini terletak di tangan generasi muda," tegasnya.

Alirman Sori menegaskan, menjadi pelopor artinya, pemuda menjadi motor penggerak sekaligus gerbong dari perubahan. Dengan demikian, pemuda yang akan menentukan perjalanan bangsa ini ke depan.

Alirman Sori memaparkan tentang empat pilar MPR RI kepada mahasiswa UMSB. Empat pilar tersebut adalah Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dia menegaskan, Pancasila sudah final sebagai ideologi dan konsensus nasional untuk mengikat bangsa Indonesia yang majemuk. NKRI menjadi bingkai pemersatu dari keberagaman tersebut dengan mengedepankan nilai toleransi dan merupakan kebulatan tekad seluruh rakyat Indonesia. Toleransi antar umat beragama telah dibuktikan dengan tercantumnya Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila.

Dia mengingatkan, generasi muda harus memahami empat pilar tersebut sebagai perhatian terhadap nilai - nilai luhur bangsa. Empat pilar tersebut menjadi modal dasar membentuk generasi muda berkualitas dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi sehingga menjadi bangsa yang tetap berdiri kokoh di tengah kebhinnekaan.

Menyoal UUD NRI 1945, Alirman Sori menyebutkan sudah terjadi empat kali perubahan sejak tahun 1999 hingga tahun 2002. Perubahan UUD 1945 telah menempatkan lembaga negara pada posisi yang setara, tidak ada lagi lembaga tertinggi negara.

"Ada lima kesepakatan dasar sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Pertama adalah tidak boleh mengubah preambule (mukaddimah/ pembukaan). Kemudian tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mempertegas sistem presidensial," paparnya.

Selanjutnya, hal yang disepakati terkait perubahan UUD 1945 adalah, penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal mormatif dimasukan kedalam pasal-pasal
. Terakhir, perubahan dilakukan dengan cara adenddum.

Dalam sosialisasi empat pilar MPR tersebut, juga ada Nuzul Rahmayanti sebagai narasumber. Nuzul Rahmayanti merupakan staf pengajar di UMSB.

Memperkuat paparan Alirman Sori, Nuzul mengupas tentang peran dan tantangan pemuda di tengah arus globalisasi terkait penerapan empat pilar. Dia menegaskan agar generasi muda memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nuzul menyebut, Pancasila bersifat hierarkis paramida, dimana lima sila saling memiliki hubungan dan keterkaitan secara berurutan. Sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa, secara hirarki berkaitan dengan sila kedua, ketiga, keempat dan kelima. Begitu juga sila kedua dijiwaii sila pertama isinya meliputi sile berikutnya hingga sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. (rel)







Jakarta .Lintas Media News.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meraih Penghargaan Paramakarya Tahun 2019. Penghargaan yang diserahkan Wapres Ma'ruf Amin kepada Wakil Gubernur Sumatera Barat karena atas pencapaian majunya UKM di Sumatera Barat.

"Penghargaan ini diprakarsai Kemenaker RI. Di Pemprov Sumbar dipilih karena dukungan dan pembinaannya pada perusahaan UKM hingga perusahaan tersebut meraih penganugerahan Paramakarya juga", ini dikemukan Wagub Sumbar Nasrul Abit disela-sela kegiatan, di Istana Wapres RI Jakarta,  Kamis (28/11/2019).

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan,  tahun ini Sumatera Barat meraih dua penghargaan Pramakarya  yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.

" Pertama penghargaan atas dukungan dan pembinaan kepada usaha yang memperoleh Penghargaan Pramakarya kategori usaha besar PT. Kunango Jantan dan kedua penghargaan pada kategori Usaha kecil Ayesha colection. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras kedua perusahaan ini baik pimpin usaha maupun karyawannya", ujarnya

Nasrul Abit juga katakan, Sumatera Barat merupakan daerah saat ini amat baik dalam pengembangan UKM. Selain karena budaya juga karakter orang Sumatera Barat yang suka berdagang.

" Kita berharap dengan penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dalam membina dan mendorong kemajuan usaha UKM jadi besar dan perusahaan yang besar menjadi lebih besar lagi. Kenapa ini perlu jadi perhatian karena ini bagian dari meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat", ungkapnya.

Wagub Sumbar juga mengajak,  semua elemen masyarakat Sumbar agar teruslah berinovasi mengembangkan diri sebaik mungkin, tantangan era revolusi industri four point zero (4.0) yang memanfaatkan kemajuan teknologi tidak dapat kita hindari.

" Kemajuan teknologi informasi telah membuat dunia usaha berkembang pesat. Persaingan produk dan pemasaran menjadi sesuatu nyata,  kita mesti bangkit memacu semuanya agar masyarakat kita memiliki daya saing yang unggul", katanya.

Nasrul Abit, kita berharap OPD tekait terus melakukan pembinaan yang kepada semua perusahaan maupun UKM Sumatera Barat bagaimana kemajuan teknologi ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan mampu juga mereka berinovasi dalam meningkatkan daya saing menghadapi tantangan global.

" Kepada pimpinan dan karyawan  PT Kinango Jantan dan usaha kecil Ayesha colection kita ucapkan selamat dan Sukses semoga kedepan para perusahaan besar, menengah dan kecil terus berupaya berkarya lebih baik lagi dalam memajukan perekonomian Sumatera Barat", ujar Nasrul Abit.(rel).



Padang.Lintas Media.

Terkait semakin menipisnya stok pupuk urea bersubsidi di wilayah Sumatera Barat (Sumbar) saat ini.Anggota komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Safaruddin Dt Bandaro Rajo minta.Pemerintah Daerah harus segerah menyurati Pemerintah pusat untuk penambahan kuota.

"Pupuk subsidi adalah kebutuhan vital petani, jika stok sudah menipis, pemerintah harus bergerak cepat mengatasinya,jangan dibiarkan sampai pupuk tersebut habis",kata Saparuddin pada Lintas Media diruang kerjanya DPRD Sumbar. Senin (25/11).

Selain meminta pemerintah daerah menyurati pusat, selaku anggota dewan Safaruddin juga mengimbau,agar pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi ini ditingkatkan, sebab, bukan tidak mungkin kelangkaan terjadi karena adanya spekulan-spekulan yang bermain, atau karena adanya pemanfaatan pupuk bersubsidi yang tak tepat sasaran.

"Jika stok menipis karena adanya spekulan, oknum yang terlibat  harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku",jelas Safaruddin.

Lebih lanjut Safaruddin menyampaikan, jika dari pengawasan di lapangan tak ditemukan penyelewengan dan ternyata stok memang menipis disebabkan pemakaian petani yang bertambah,  ke depan pemerintah daerah harus melakukan pendataan ulang secara rinci terhadap petani penerima pupuk bersubsidi tersebut.

"Pendataan yang valid harus dilakukan agar diketahui berapa kebutuhan petani kita akan pupuk subsidi ini tiap tahunnya. Bisa saja stok menipis karena jumlah petani yang menggunakan jauh lebih banyak dari kuota yang kita terima," tutupnya.

Dari data Pupuk Iskandar Muda (PIM) kuota pupuk subsidi untuk Sumbar hanya tersisa 1,43 persen saja dari total 51 ribu ton pupuk.(Sri)












Dumai.Lintas Media News.

Panglima Kodam I/Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI MS. Fadhilah melepas secara resmi Satgas Pamtas RI-Malaysia Batalyon Infanteri 131/Yudha Sakti Korem 032/Wirabraja ke wilayah Provinsi Kalimantan Barat, bertempat di Dermaga A PT. Pelindo I Dumai. Senin (25/11)

Satgas yang beranggotakan 450 prajurit ini akan menggantikan tugas Satgas Pamtas RI-Malaysia Batalyon Infanteri Raider 301/Prabu Kian Santang yang sudah terlebih dahulu bertugas mengamankan wilayah perbatasan selama sembilan bulan belakangan.

Seluruh personel Yonif 133/Yudha Sakti  diberangkatkan menggunakan KRI Teluk Hading dari Dermaga A Pelindo Dumai dan akan menempuh perjalanan selama tiga hari sampai ke Kalimantan Barat.

Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI MS. Fadhilah dalam arahannya mengatakan, dalam melaksanakan tugas sebagai satuan pengamanan perbatasan, personel harus mampu melaksanakan deteksi dini dan cegah dini terhadap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan di daerah perbatasan.

“Untuk itu kami berharap kalian mampu menunjukkan prestasi yang gemilang dan terbaik, penampilan sikap dan perilaku positif sehingga kehadiran kalian akan dapat diterima dan mendapat pengakuan dimanapun kalian berada untuk mengawal menjaga dan mengamankan keutuhan NKRI,” katanya.

Lanjutnya, menjadi personeil yang terpilih sebagai Satgas Pengamanan Perbatasan merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan. "Laksanakan tugas dengan gembira dan hati yang tulus," pesannya.

Pangdam juga berpesan, satuan tugas pengamanan perbatasan agar memahami kultur masyarakat perbatasan, hargai adat istiadat maupun kearifan lokal sehingga terjadi hubungan yang harmonis tanpa melupakan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.

"Hal penting lainnya yang perlu personil pahami, bahwa mereka harus mampu mengendalikan diri dengan tidak melanggar hukum dan hak asasi manusia sekecil apapun Saya yakin dan percaya dengan apa yang telah kalian peroleh selama latihan di Home base dapat melaksanakan tugas dengan baik dan berhasil," tegas Pangdam.

Usai upacara pemberangkatan, dilanjutkan dengan upacara tradisi penyerahan bendera Perang Yonif 133/YS kepada Danyonif 133/YS Mayor Inf Hendra Cipta serta pemberian tepung tawar kepada seluruh Prajurit Yonif 133/Yudha Sakti yang akan berangkat melaksanakan tugas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Barat oleh Pangdam I/BB, Danrem 031/WB, Danrem 032/WBR, para pejabat utama Kodam I/BB, pejabat utama Korem 031/WB dan Korem 032/Wira Braja.

Tampak hadir pada kegiatan tersebut, Danrem 032/WBR Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo, Danrem 031/WB Brigjen TNI Mohammad Fadjar, Para Asisten Kasdam I/BB, Kasrem 032 Kolonel Inf Edi Nurhabad, Para Kasi Korem 032/WBR dan Korem 031/WB, Walikota Dumai yang diwakili oleh Asisten II bidang perekonomian Kota Dumai, Ketua Persit KCK Koorcab Rem 032 PD I/BB beserta pengurus, Ketua Persit Koorcab Rem 031  PD I/BB beserta pengurus, Ketua Persit KCK CAB LXXV Kodim 0320/Dumai beserta pengurus, Danlanal Dumai, Dandim 0320/Dumai  031/WB, Dandim 0321/Rohil, Ketua DPRD Kota Dumai, Kapolres Dumai, Ketua Pengadilan Agama, GM. PT Pelindo I Dumai, GM. PT Pertamina Ru II Dumai, GM. PT. Wilmar Group 031/WB, para Veteran, Ormas serta tamu undangan.(rel)









PADANG,Lintas Media News.
Masjid Ali Bin Said yang dibangun dari waqaf yang dihimpun World Asembly Muslim Youth (Wamy) di Komplek Permata Surau Gadang, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Padang, diresmikan penggunaannya, Sabtu (23/11/2019).

Peresmian ini ditandai dengan Shalat Magrib berjamaah dan diakhiri dengan makan bersama. Dikesempatan itu, Wamy juga menyerahkan bantuan 20 buah al Quran yang dibawa langsung dari Saudi Arabia.

"Setiap muslim itu bersaudara. Dalam bingkai tauhid, semua harus saling membantu dalam iman dan taqwa. Tak membedakan suku dan golongan," kata perwakilan Wamy, Mohammed Ahmed Dayooh melalui penterjemah yang juga pengurus Wamy pusat, Syamsudin.

Ahmed Dayooh mengharapkan, masjid ini dimanfaatkan untuk shalat berjamaah. tadabur ilmi, taklim dan ibadah lainnya. "Yang terpenting, menjadikan masjid ini untuk mendidik anak agar mencintai al Quran," harapnya.

"Semoga allah meridhoi kita semua, untuk beribadah di masjid ini," tambahnya.

Di mata Ahmad Dayooh, Sumbar ini merupakan daerah yang baik. Laksana kepingan surga di dunia. "Tumbuhannya sangat hijau dan air hujan yang suci kerap turun ke bumi. Mari kita syukuri nikmat yang tak terhingga dari Allah ini," tukasnya.

Dia menyebut, pewaqah utama dalam pembangunan Masjid Ali bin Said ini adalah Syaikh Ali Alghamidi. "Usia beliau sudah tua. Sehingga tak bisa hadir ke Sumbar. Masjid ini diniatkan beliau untuk hadiah bagi orang tuanya. Semoga Allah meridhoi," tukasnya.

Syaikh Ahmad Dayooh juga mendoakan Pemko Padang berikut warganya, selalu dalam lindungan Allah Azza Wa Jalla. "Kemudahan dalam pengurusan alih fungsi tanah ini jadi lokasi rumah ibadah, dibalas Allah dengan menjadikan negeri ini penuh rahmat," tukasnya.

Bersama Syaikh Mohammed Ahmed Dayooh, juga hadir utusan Wamy lainnya yakni Salem Abdullah Abdul Wahed dan Syamsudin (Wamy Indonesia), Faridansyah (Wamy Sumatera Barat) dan rombongan.

Juga hadir dua orang anggota DPRD Padang, Jafar dan Faisal Nasir. Sedangkan Wali Kota Padang diwakili Lurah Surau Gadang, Irzal, Zulkifli (ketua RW 1 Kelurahan Surau Gadang), Yos Nofrizal (ketua pengurus Masjid Ali Bin Said) dan tamu undangan lainnya.

Sementara, Irzal mengatakan, kehadiran Masjid Ali bin Said ini menambah jumlah rumah ibadah di Kelurahan Surau Gadang. "Sebelumnya, baru ada 21 masjid di Kelurahan Surau Gadang ini. Dengan bertambah 1 lagi maka kini jadi 22 masjid," ungkapnya.

Kehadiran Masjid Ali Bin Said ini, diharapkan Irzal, mendukung program Pemko Padang dibidang keagamaan seperti magrib mengaji, program 18.21 dan lainnya.

Pada kesempatan itu,Perwakilan Wamy, Syaikh Mohammed Ahmed Dayooh juga menyerahkan al Quran kepada  ketua pengurus Masjid Ali Bin Said Yos Nofrizal.

Telah Register di Kemenag

Sementara itu, Ketua RT 07 RW 01 Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Padang, Husni Jamal mengucapkan terima kasih atas bantuan Wamy dalam mewujudkan harapan 200 orang warga Perumahan Permata Surau Gadang terhadap keberadaan sebuah rumah ibadah.

"Pada Ramadhan 1440 H lalu, masjid ini telah digunakan untuk aktifitas shalat tarwih, qiyamul lail dan lainnya. Kepengurusan masjid ini juga telah terbentuk dan didaftarkan di Kemenag Padang," ungkap Husni dalam sambutannya.

Husni juga menyampaikan terimakasih pada Pemko Padang, yang telah mengizinkan alih fungsi tanah cadangan pengganti (TCP) jadi fasilitas sosial. (relis)





Padang.Lintas Media News.
Insiyur merupakan salah satu keahlian yang cukup mendapat tempat dan menjadi pilihan bersama keahlian kedokteran. Di tahun 70 an, ada rasa kebanggaan hingga hari ini seseorang yang menjadi insiyur mendapat tempat yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun di bidang swasta dalam memajukan pembangunan nasional.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat membuka Rapat Kerja dan ulang tahun Persatuan Istri Insiyur Indonesia ke-52 Tahun di Padang,  Jum'at (22/11/2019).
Lebih lanjut Wagub Sumbar Nasrul Abit menyampaikan, istri adalah pendamping suami yang dapat memberikan dorongan membuat kerja dan karya-karya terbaik para insiyur memajukan bangsa.

"Lihatlah beberapa tokoh insiyur Indonesia yang telah menoreh prestasi memajukan pembangunan infrastruktur,  kontruksi, listrik dan pertanian, telah ikut serta memajukan Indonesia lebih baik,  hingga hari ini. Contoh Arvilla Delitriana merupakan sosok penting di balik jembatan lengkung LRT Jabodetabek yang diklaim sebagai yang terpanjang di dunia. Jembatan lengkung LRT membentang sepanjang 148 meter dan memiliki radius lengkung 115 meter, yang awal dicela namun akhir diterima sebagai prestasi diakui dunia", ungkapnya.

Nasrul Abit juga katakan, kita mengapresiasi dan terima kasih atas dedikasi kerja para insiyur yang telah memberikan kontribusi besar kemajuan bangsa.

" Dengan kemajuan teknologi saat ini kerja para insiyur semakin menyakinkan memberikan hal-hal baru yang salama ini tidak terpikirkan menjadi bangunan baru yang menjawab tantangan. Lihat juga kemajuan ketahan pangan kita, kebutuhan listrik dan alat-alat telekomunikasi mampu memfasilitasi kebutuhan tuntutan zaman", ucap Nasrul Abit bangga.

Nasrul Abit juga menyampaikan, rakerja PIII diharapakan membuat program-program yang pro rakyat berpenghasilan rendah. Program kemasyarakatan ini merupakan upaya kita membangunan keseimbangan agar mereka dapat hidup sejahtera.

Selain itu juga program kerja membantu masyarakat yang Tertimpa bencana. Saat ini kita ikut berduka terhadap bencana alam longsor dan banjir di Kabupaten Agam dan Solok Selatan. Semoga kepedulian dan perhatian kita dapat meringankan penderitaan mereka untuk bangkit kembali menata hidupnya,  ajak Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga mengingatkan para perserta raker PIII agar juga menikmati keindahan dan keelokan wisata Sumatera Barat tidak saja di Bukittinggi tapi juga ada di kawasan mandeh, danau diatas dan dibawah, istano pagaruyung, Singakarak, Maninjau dan lain-lainnya. 

Namun yang terpentingan jangan lupa beli oleh-oleh sebanyak-banyaknya. Karena ini bahagian dari keindahan dan kesenangan berada di Sumatera Barat yang damai.(rel)












Padang.Lintas Media News.
Ada begitu banyak seni budaya Sumatera Barat dari ragam daerah dan spasifik tradisi yang membuat masyarakat minangkau tidak kalah bagusnya dengan yang lainnya. Seni budaya inilah yang menjadikan masyarakat minangkabau memiliki karakter sendiri dalam menata hidupnya menjadi lebih baik.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela acara pembukaan Festival Minangkabau Pauh Bagalangang VII tahun 2019 di Padang,  Jum'at (22/11/2019).

Lebih lanjut Wagub Sumbar menyampaikan, festival ini merupakan event pertunjukan seni kreatif Minangkabau. Yang mempertunjukan seni kreatif yang terdiri dari seni tari, musik, teater yang dikemas sekreatif mungkin berdurasi 20-30 menit.

"Event ini merupakan ajang silaturahim kelompok seni se-Sumatra Barat. Dan event ini juga diharapkan menjadi ajang memantau dan memetakan perkembangan seni kreatif oleh kelompok seni di Sumatra Barat", ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga mengungkapkan, ajang festival ini diikuti oleh 12 kelompok seni se-Sumatra Barat yang dilaksanakan pada tanggal 20-23 November 2019. Dengan tempat pelaksanaan ini dilaksanakan di gelanggang Palito Nyalo Kecamatan Pauh, Kota Padang.

" untuk mendorong produktifitas setiap kelompok yang tampil dibantu biaya produksi dan konsumsi pertunjukan.Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatra Barat dan kelompok seni Palito Nyalo", katanya

Wagub juga menerangkan festival seni budaya ini bertujuan sebagai wadah dan media bagi kelompok seni pertunjukan di sumatera barat dalam menampilkan karya. Pemerintah provinsi Sumatera Barat peduli bagaimana seluruh element dapat mengali, menumbuh, mengembangkan dan melestarikan komunitas budaya di daerah ini.

" Festival ini juga pemprov Sumbar dapat mendataan perkembangan karya seni pertunjukan di Sumatera Barat. Ini upaya nyata bagaimana kita melestarikan seni budaya daerah sebagai tuan rumah dinegeri sendiri dan menjadi karakter kepribadian moral masyarakat minang yang berfilosofikan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Semoga ini terus berkembang terwarisi kepada generasi berikutnya untuk kebaikan dan kemajuan pembangunan Sumatera Barat maju dan unggul", serunya.(rel)








Padang.Lintas Media News.
Danrem 032/Wirabraja (WBR) Brigjen Kunto Arief Wibowo mengatakan.Masih banyak potensi di Sumatera Barat (Sumbar)b yang bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Danrem Kunto Arif pada acara “Coffe Morning” yang bertajuk silaturrahim dengan insan pers Sumbar di Hotel Mercure Padang, Jumat (22/11).

Dikatakan Kunto Arif,selama bertugas hampir 11 bulan di Sumatera Barat,, ia telah berkeliling sampai ke perbatasan provinsi, melihat dari dekat persoalan-persoalan yang ada di masyarakat,baik pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat.

Menurut Danrem,diadakannya acara Coffe Morning dengan awak media ini,taklain hanya untuk menjaga hubungan baik yang telah terbina selama ini antara jajaran Korem 032/Wirabraja dengan insan pers,

Dalam sambutannya,Danrem sangat mengapresiasi media yang selama ini telah membantu tugas dan kinerja Korem 032 Wirabraja.  Dengan sinergitas yang baik antara media dan jajaran Korem 032 Wirabraja maka terbangun komunikasi yang baik. Sejauh ini, media sudah menjalankan tugasnya dengan pemberitaan yang objektif dan transparan kepada masyarakat.

Menyinggung tentang pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 di Sumbar,  dengan adanya agenda politik lokal, yakni Pilkada Serentak 2020 yang akan datang, untuk gubernur dan 13 bupati / wali kota di Sumbar, Jenderal bintang satu itu melihat bahwa masyarakat Sumbar sudah cerdas dalam berdemokrasi.

Tentang bencana,Kunto Arif menyebutkan.Ancaman yang paling besar di Sumbar adalah bencana alam. Sementara, ancaman sosial sudah ada agama dan adat istiadat yang memfilternya. Kalau ancaman yang bersifat sporadis, untuk di Sumbar, harus disamakan dulu persepsi kita semua.

Lebih lanjut Danrem menjelaskan, manusia itu berpolitik, tapi dalam rangka penataan dan keadilan. Jangan sampai politik itu menjadi pemecah. “Radikal pembangunan benar, tapi radikal yang meneror dan mengarah memecah belah itu yang salah”, tutur Danrem.

Tapi ia yakin, masyarakat Sumbar yang egaliter sudah dewasa di dalam berdemokrasi. Danrem berpesan, jangan sampai masyarakat dihantui-hantui dengan hal-hal yang tidak penting. Persoalan demokrasi di negara ini sudah ada aturan mainnya, ada partai politik, ada penyelenggara, dan ada yang mengawasi.

Danrem berharap, peran dari media untuk menyampaikan segala sesuatunya kepada masyarakat secara berimbang. “Kalau semuanya kritik, maka masyarakat pun lambat laun akan terpengaruh. Padahal ada sisi lain yang bernilai positif dan produktif,” sebutnya.

Sebelumnya, Ketua PWI Provinsi Sumbar, Heranof Firdaus menyampaikan apresiasi kepada danrem yang menyediakan momentum bagi insan pers berkumpul dalam suasana serius tapi santai.

"Biarkanlah, kami insan pers menghasilkan inspirasi dan gagasan melalui obrolan serta bersilaturahmi. Pak Danrem telah menyediakan forum yang patut disambut positif oleh insan pers,"ujar Heranof.

Tampak hadir pada silaturahmi yang santai itu, Kasrem 032/Wbr Kolonel Inf Edi Nurhabad, Para Kasi Korem 032, Dandim 0312/Padang, Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus, Sekretaris IWO Sumbar Erwandi, Kepala LPP RRI Padang M. Lahar Rudiyarso, Pemred Koran Padang Edi Jarot, dan puluhan wartawan dari media cetak, elektronik dan online di Sumbar.(St)


Jakarta.Lintas Media News.
 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat atas capaian sebagai provinsi dengan penilaian tertinggi kualifikasi “Informatif” dalam penganugerahan keterbukaan informasi publik. Penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin yang diterima oleh Wakila Gubenur Sumatera Barat Nasrul Abit di Istana Wapres Jakarta,  Kamis (21/11/2019).

Wagub Sumbar Nasrul  Abit mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk komitmen dan upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola informasi penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

“Tidak ada lagi yang boleh ditutup-tutupi, kita harus terbuka dan transparan untuk mendorong masyarakat ikur serta terlibat dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat, termasuk pada kabupaten/kota,” ujar Wagub Nasrul disela-sela kegiatan.

Nasrul Abit mengapresiasi dan mengucapan terima kasih kepada jajaran Diskominfo beserta Komisi Informasi Provinsi Sumbar yang telah bekerja dan menjembatani sehingga penghargaan sebagai provinsi yang informatif dapat diwujudkan.

“Pencapaian ini adalah yang pertama kali bagi Sumatera Barat karena pada tahun 2018 kita masih dalam penilaian menuju informatif. Untuk itu kedepan kita mesti tinggkatkan dan mesti kita pertahankan pada tahun-tahun berikutnya,“ ajak Nasrul Abit

Sementara Kepala Diskominfo Sumbar, Yeflin Luandri mengatakan bahwa tahun ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika telah berhasil meningkatkan indeks Keterbukaan Informasi Publik.

" Semula tahun 2018 provinsi Sumatera Barat meraih kualifikasi “Provinsi Menuju Informatif” menjadi “Provinsi Informatif”. Kualifikasi ini merupakan kualifikasi tertinggi dengan range nilai 90-100", ungkapnya

Yetlin juga mengatakan, indek keterbukaan informasi publik merupakan salah dari menjalan ketentuan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang menegaskan informasi penyelenggaraan pemerintah ada hak publik untuk tahu.

“Kedepan, tentu setiap pengelelolaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)  di masing-masing OP mesti meningkatkan bentuk pelayanannya sehingga mampu memberikan dorong peran serta masyarakat dal memajukan pembangunan daerah. Dan disamping apa yang kita dapatkan hari ini mesti dipertahankan kualifikasi informatif, seraya akan terus berupaya untuk menyempurnakan pelayanan informasi di Provinsi Sumatera Barat,”  pungkas Yeflin.(rel)









Pariaman.Lintas Media News.
Dandim 0308/Pariaman diwakili oleh Bati Teritorial Kodim 0308/Pariaman Pelda Deni Putra menyampaikan, laju pertumbuhan penduduk semakin pesat, sehingga makanan atau sumber-sumber yang ada cenderung belum dapat mengimbangi, otomatis pesatnya pertumbuhan penduduk, bahan kebutuhan manusiapun dikhawatirkan semakin berkurang.

"Oleh sebab itu, sesuai UU no 34 tahun 2004 tentang TNI disebutkan salah satu tugas TNI itu adalah Tugas Operasi Militer Perang (OMP) dan Tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dengan ini, Salah satu tugas OMSP diantaranya, mengatasi kesulitan masyarakat, maka disitulah ada kegiatan atau program Bhakti TNI," ujarnya pada kegiatan monitoring Bhakti TNI Keluarga Berencana (KB) Kesehatan Terpadu di wilayah Kota Pariaman, Kamis(21/11/2019).

Disampaikan Pelda Deni Putra, mengingat pertambahan penduduk semakin pesat sehingga TNI dilibatkan guna membantu dalam menyukseskan kegiatan KB Kesehatan.

"Pencanangan KB Kesehatan tingkat Prov. Sumatera Barat (Sumbar) sudah dilaksanakan di Kota Pariaman beberapa waktu yang lalu, tepatnya di daerah Kecamatan Pariaman Utara. selanjutnya, kegiatan yang serupa akan dilaksanakan di Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman" paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas DP3AKB Kota Pariaman, Ibuk Dra. Nazifah.MM mengucapkan terimakasih kepada TNI atas perannya terkait kegiatan Bhakti TNI KB Kesehatan, yang terus melaksanakan sosialisasi dan mendampingi petugas KB dan Bidan Desa di lapangan.

"Saat ini, Kota Pariaman sedang giatnya pelaksanaan program Kampung KB dan kegiatan rumah data ku untuk menindak lanjutkan kegiatan",tutup Nasifah.(rel)











Padang.Lintas Media News.

Sebanyak 37 personel Polri  mendapatkan kenaikan pangkat perwira tinggi.Diantaranya, Wakapolda Sumatera Barat, Drs. Damisnur. AM, SH. MM resmi menyandang pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi.

Kenaikan pangkat tersebut diumumkan pada pelaksanaan upacara korp raport kenaikan pangkat pati Polri, Kamis (21/11) di Mabes Polri.

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolri, Jenderal Polisi Idham Aziz. Dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri, para Pati Polri, dan Bhayangkari.

Kenaikan pangkat Irjen Pol Damisnur tersebut telah sesuai dengan Keppres Nomor : 110/Polri/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Kenaikan Pangkat ke dan dalam golongan Pati Polri.Kata Kapolri.

Dalam kenaikan pangkat tersebut, Irjen Pol Damisnur mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian TMT 1 Desember 2019.

Selain Wakapolda Sumbar, Kabaharkam Polri, Drs. Firly juga mendapatkan kenaikan pangkat dari Irjen menjadi Komjen Polisi.

37 personil yang mendapatkan kenaikan pangkat tersebut adalah,  1 personel naik menjadi Komjen, 10 personel naik menjadi Irjen, dan 26 personel naik menjadi Brigjen.(rel)










Padang.Lintas Media.

Mengawali tugas barunya selaku Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Kombes Pol. Stefanus Satake Bayu Satianto, SIK menggelar silaturahmi dengan rekan-rekan wartawan yang intens mempublikasikan kegiatan serta keberhasilan tugas-tugas jajaran Polda Sumbar.Rabu(20/11) di Ruang Rapat Besar lantai IV Mapolda Sumbar.

Dalam sambutannya, Stefanus mengatakan.Temu silaturrahmi ini dilaksanakan,disamping selaku Kabid Humas yang baru di Sumbar,juga guna menjalin kerjasama dengan awak media,agar bisa bekerjasama dan saling sinergitas antara media dengan humas.

Menurut  Stefanus yang sebelumnya bertugas di Dirpamobvit Polda Gorontalo,merasa senang sekaligus sangat berterimakasih atas kelowongan waktu rekan-rekan wartawan di Padang memenuhi undangan temu silaturahmi dengan dirinya selaku penjabat Kabid Humas Polda Sumbar menggantikan Kombes Pol Syamsi yang dimutasi ke Polda Bali.

Pada silaturrahmi yang dihadiri sedikitnya oleh 55 orang wartawan, baik dari media cetak, elektronik maupun media online itu,Stefanus mengharapkan,bantuan dan dukungan dari segenap wartawan di Sumbar agar pihaknya dapat melaksanakan tugas-tugas kehumasan di Polda Sumbar dengan baik dan lancar.

Pada kesempatan itu,Stefanus selaku Kabi Humas Polda Sumbar juga menyatakan siap bekerjasama secara profesional dengan rekan-rekan wartawan, baik dalam hal penyebarluasan pers relis maupun ragam kegiatan lainnya.

"Disamping itu,saya juga siap untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi dengan rekan-rekan wartawan di Sumbar, baik melalui tatap muka maupun melalui komunikasi di ponsel",kata Stefanus.

Seperti diketahui, Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kabid Humas Polda Sumbar dari Kombes Pol Syamsi kepada Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Satianto dilaksanakan pada Kamis (7/11/2019) lalu, dipimpin langsung oleh Wakapolda Sumbar.(Sri)





Padang,Lintas Media.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Indra Datuak Rajo Lelo mengatakan.Kemajuan pariwisata daerah akan memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat. Namun, kemajuan tersebut harus ditunjang oleh dukungan yang baik dari masyarakat.

Hal itu disampaikan Indra saat membuka sekaligus memberikan materi dalam pelatihan peningkatan dan pengembangan sadar wisata di Witz Hotel, Padang, baru-baru ini.

“Dukungan masyarakat menjadi unsur penting dalam menentukan kemajuan pariwisata. Kalau masyarakat mendukung, pariwisata akan maju dan akan mendatangkan dampak kepada kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” kata Indra.

Indra menambahkan, kemajuan pariwisata akan menggerakkan berbagai sektor perekonomian. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) akan menggeliat, rumah makan dan restoran, usaha jasa dan sebagainya akan berkembang.

Untuk mencapai kemajuan pariwisata tersebut, ingatnya, masyarakat harus berpikir bagaimana wisatawan nyaman ketika berkunjung. Memberikan kesan baik kepada wisatawan dampaknya akan sangatluar biasa. Wisatawan memiliki keinginan untuk kembali dan menceritakan kesan baik yang didapat ketika berkunjung.

Para pelaku usaha yang berkaitan dengan pariwisata, lanjut Indra, sangat berperan penting dalam menciptakan suasana nyaman kepada pengunjung yang datang. Pelayanan yang ramah, harga – harga yang sesuai standar, menjaga kebersihan objek wisata menjadi faktor yang akan mendorong peningkatan kunjungan wisata.

Kegiatan pelatihan tersebut ditujukan untuk para pelaku usaha pariwisata di Kota Padang selama dua hari. Pelatihan peningkatan dan pengembangan sadar wisata tersebut mengangkat tema Pariwisata Maju Masyarakat Sejahtera”.

Program ini merupakan pokok pikiran (pokir) Indra Datuak Rajo Lelo yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Program pelatihan ini akan berlangsung untuk lima angkatan dengan peserta per angkatan sebanyak 100 orang. (Sri)










Padang.Lintas Media.
Terkait kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar dan premium subsidi yang terjadi hampir diseluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di Sumbar,komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar hearing dengan Dinas ESDM dan pihak Pertamina di ruangan khusus II DPRD Sumbar kemaren.

Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Afrizal saat memimpin rapat tersebut mengatakan.Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar dan premium sudah berlangsung cukup lama dan menyebabkan terjadinya antrean di sejumlah SPBU di berbagai daerah.

"Dalam dua pekan terakhir terjadi kelangkaan solar. Jika ini dibiarkan terus-menerus, akan berdampak buruk di tengah masyarakat. Harga-harga akan naik karena distribusi solar ini tersendat," kata Afrizal.

Politisi Golkar itu juga menyebutkan, kelangkaan BBM jenis solar mesti mendapat perhatian yang intens dari pihak terkait, karena sebagian besar masyarakat Sumbar yang bergerak di berbagai bidang ekonomi, terutama pertanian, mengandalkan BBM jenis solar untuk distribusi hasil usaha. Begitu juga mereka yang berprofesi sebagai nelayan, yang sebagian membutuhkan solar untuk melaut sebagai bahan bakar kapal.

"Saat ini jumlah penduduk Sumbar 5,6 juta jiwa, hanya 19 ribu yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sisanya, sebagian besar petani dan nelayan. Bayangkan dampak yang akan ditimbulkan jika kelangkaan BBM jenis solar ini terus berlanjut. Inflasi bisa tak terkendali karena semua harga naik," ujarnya lagi.

Berangkat dari situasi tersebut, Afrizal dengan tegas meminta Pertamina untuk memastikan kecukupan stok untuk mengatasi kelangkaan. Kemudian, DPRD juga meninta agar pengawasan terus ditingkatkan. Sebab, kelangkaan diduga turut terjadi karena ada pihak-pihak yang tak pantas menggunakan BBM bersubsidi, tapi justru ikut menggunakan, seperti para pelaku industri.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Sumbar, Hidayat, ikut menyoroti pelanggaran pada Perpres 191 Tahun 2014 tentang penggunaan BBM subsidi. Dalam Perpres itu jelas disebutkan,  bahwa kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, dibolehkan menggunakan solar, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam).

"Sementara itu, saat ini solar subsidi masih banyak dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak diperbolehkan itu, seperti untuk kendaraan roda sepuluh. Ini salah satu yang perlu ditertibkan. Siapa yang bertanggung jawab. Semuanya harus patuh melaksanakan Perpres 191 Tahun 2014 itu," kata Hidayat.

Menanggapi hal tersebut, Area Sales Branch Manager Pertamina Padang, I Made Wira P mengatakan, pihaknya telah menjamin pasokan solar untuk Sumbar aman hingga 31 Desember mendatang. "Kita jamin pasokannya aman hingga 31 Desember 2019," kata I Made Wira.

I Made menyebutkan, sejak Selasa (12/11), Pertamina telah menyalurkan rata-rata 1,3 juta liter solar per hari ke 111 SPBU di wilayah Sumbar. “Kami salurkan sama dengan konsumsi 2018. Sehingga dari sebelumnya 1 juta liter per hari, menjadi 1,3 juta liter per hari," tegas I Made.

Di sisi lain, Unit Manager Comm, Rel & CSR Pertamina MOR I Roby Hervindo menyampaikan, rata-rata penyaluran Solar 12-17 November 2019 mencapai 1,4 juta liter per hari. Jumlah tersebut lebih banyak dari penyaluran Solar di November 2018 sebesar 1,3 juta liter per hari.

"Jika dihitung sejak 1-17 November, Pertamina telah menyalurkan lebih dari 20 juta liter Solar subsidi. Rencana awal akan menyamakan dengan November 2018, namun pada realisasinya penyaluran lebih besar lagi dibanding tahun lalu," kata Roby.

Roby menyebutkan, sejak Selasa (12/11), Pertamina telah menambah pasokan Solar hingga 30 persen di Sumbar. Pertambahan penyaluran tersebut berdampak positif mengurai antrian Solar di SPBU. Selain itu, Roby juga menyampaikan bahwa Pertamina mulai menerapkan pengendalian konsumsi Solar. Sesuai kesepakatan dengan Pemprov Sumbar, pembelian Solar bersubsidi maksimal 100 liter per konsumen.

"Tidak hanya itu, Pertamina juga mensosialisasikan peruntukan Solar sesuai dengan Perpres 191 tahun 2014 melalui spanduk dan poster yang dipasang di SPBU. Hal ini bertujuan agar konsumen yang memang berhak menerima Solar bisa mendapatkannya," lanjut Roby.

Roby kembali menambahkan, agar penggunaan BBM bersubsidi menjadi lebih merata dan sesuai dengan peruntukannya, diimbau kepada masyarakat mampu agar menggunakan BBM non subsidi. Sehingga alokasi kuota BBM bersubsidi tercukupi bagi yang berhak mendapatkannya.

Sementara, untuk pasokan Premium juga terdapat peningkatan. Rerata penyaluran November 2019 sebanyak lebih dari satu juta liter per hari. Sedangkan Oktober 2019, rata-rata penyaluran sebanyak 900 ribu liter per
hari.

"Kami mengimbau masyarakat untuk beralih menggunakan BBM dengan kualitas sesuai ketentuan dan tahun pembuatan yang dikeluarkan pabrikan kendaraan. Untuk bahan bakar diesel, tersedia Dexlite maupun Pertamina Dex. Untuk bahan bakar bensin, ada Pertalite dan Pertamax. Jenis-jenis BBM tersebut lebih sesuai untuk kendaraan masa kini," ulas Roby lagi. (Sri)












Padang.Lintas Media.

Universitas Negeri Padang (UNP) kembali memberikan gelar Doktor Honoris Causa (HC) kepada pejabat negara yang dinilai dan di pandang sebagai seorang tokoh penggagas,pejuang dan pengawal mutu pendidikan di Indonesia.

Setelah gelar Doktor HC ini diberikan kepada Anwar Ibrahim dan Megawati,kini UNP akan memberikannya kepada mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla.Kata Rektor UNP,Prof Ganefri,Ph.D pada wartawan diruang sidang rektor.Selasa (19/11).

Diberikannya gelar Doktor HC ini kepada Jusuf Kalla,menurut Ganefri karena,Jusuf Kalla telah berjasa dibidang pendidikan melalui kebijakan,kipra dan komitmennya sebagai tokoh yang memiliki kepedulian ada mutu pendidikan dalam membangun peradaban bangsa,untuk mengejar ketertinggalan,agar sejajar dengan dengan negara lain,yang lebih dulu maju pendidikannya.

Disamping itu,Jusuf Kalla juga berperan dalam penjaminan mutu LPTK,diantaranya suksesnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang berdampak pada mutu input lulusan Sekolah Menengah yang diterima di perguruan tinggi.Kata Ganefri.

Dijelaskan Ganefri,UNP dalam menganugerahkan gelar Doktor kehormatan ini kepada Jusuf Kalla,sebelumnya telah mengajukan surat pengusulannya kepada Dirjen Sumber Daya dan IPTEK Dikti,dan hasilnya disetujui.

"Ini merupakan hasil dari kajian yang matang dari tim pakar Penjamin Mutu Pendidikan di UNP,dan di UNP kita juga sudah memiliki Prodi pascasarjana Ilmu Pendidikan berakreditasi A,sebagai salah satu syarat utama pengajuan gelar Doktor kehormatan",jelas Ganefri.

Prosesi penganugerahan Dr.HC kepada Jusuf Kalla ini akan dilaksanakan dalam agenda Rapat Senat Universitas terbuka pada awal Desember ini,yang akan dihadiri oleh berbagai tokoh nasional,diantaranya Megawati Sukarnoputri,Buya Syafii Maarif dan Prof.Malik Fajar.Tutup Ganefri.(Sri)








PAINAN.Lintas Media News.
Meski tidak dalam masa reses (masa istirahat bersidang), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat Alirman Sori berusaha untuk bisa bertatap muka dengan masyarakat di daerah pemilihan dalam setiap kesempatan.

Memanfaatkan waktu luang usai menyerahkan bantuan PKPS kepada warga Pesisir Selatan korban kerusuhan Wamena, Senin (18/11/2019) Alirman Sori bertatap muka dengan masyarakat di Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan.

Dalam kesempatan tatap muka yang difasilitasi Walinagari Duku Utara Widoyo Hermanto tersebut, Alirman Sori mengingatkan agar orangtua selalu memantau perkembangan anak - anak. Dewasa ini, bahaya narkoba semakin mengancam kehidupan anak - anak terutama usia remaja.

"Lebih dari 2/3 penghuni lembaga pemasyarakatan saat ini karena tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Ini harus diwaspadai dan orangtua harus terus memantau perkembangan anak - anak terutama yang usia remaja," jelasnya.

Dia menambahkan, maraknya peredaran narkoba juga sudah mewabah sampai ke Sumatera Barat. Kasus demi kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus diungkap pihak kepolisian namun sepertinya tidak membuat jera para pelaku.

"Para orangtua harus menyadari hal ini dan hendaknya mengambil langkah antisipasi agar anak - anak remaja tidak terjerumus menggunakan narkoba," sarannya.

Selain bahaya narkoba, Alirman Sori juga mengingatkan orang tua untuk mewaspadai dampak negati penyalahgunaan tekonologi informasi. Dengan pesatnya perkembangan alat teknologi komunikasi dan informasi saat ini, setiap orang bisa mendapatkan akses terhadap apapun di internet. Kalau pemanfaatan internet melalui telepon pintar oleh anak - anak tidak dikontrol, bisa saja memberikan pengaruh buruk kepada perkembangan mental dan moral generasi bangsa.

"Penggunaan perangkat telepon pintar di era kemajuan teknologi informasi ini perlu dikontrol oleh orang tua karena internet menyediakan segala hal dan siapapun bisa mengakses apa saja di internet," ulasnya.

Alirman Sori menyebut, sebagian besar orang, termasuk juga anak - anak dan remaja sudah memiliki perangkat telepon pintar (smartphone). Perkembangan teknologi hendaknya dimanfaatkan untuk memberikan dampak positif kepada penggunanya.

"Orang tua harus "tega" membatasi penggunaan smartphone kepada anak - anak dan mengontrol penggunaannya pada remaja. Arahkan anak untuk memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendapatkan hal positif untuk perkembangan intelektualitasnya," ujarnya.

Walinagari Duku Utara Widoyo Hermanto menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota DPD RI tersebut. Adalah suatu kehormatan mendapat kunjungan mendadak tersebut. Dia berharap, Alirman Sori dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat dan pemerintahan nagari di DPD RI sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. (rel)




Padang.Lintas Media.
UNTUK mengatasi daerah kumuh yang berada di Provinsi Riau,Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Riau melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Sumbar di ruangan khusus I DPRD Sumbar,kemaren.

Ketua Komisi IV DPRD Riau Ikwan mengatakan, kedatanganya ke DPRD Sumatera Barat untuk mengadopsi pemikiran strategis yang ada di Provinsi Sumbar, baik terkait pelaksanaan pemerintahan, pengelolaan wilayah kumuh serta pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan.

Pengelolalan wilyah kumuh di Provinsi Riau menjadi hal yang belum bisa dituntaskan ,ratusan hektare wilayah kumuh di Raiiau menjadi tanggung jawab Provinsi .Dilain sisi di Sumbar ini  telah dikelolah dengan baik ,dibuktikan daerah ini telah memiliki Perda tentang pengelolaan wilayah kumuh dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan katanya.

Anggota Komisi IV DPRD Riau Almainis S.Pd menuturkan, banyak hal hal yang patut dicontoh di Sumbar. Selain telah mengelola wilayah kumuhnya dengan baik, provinsi ini juga peringkat 25 dalam hal penyalahgunaan anggaran versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Mengingat banyak yang positif, Pemerintah Riau mesti menjadikan Sumbar sebagai referensi dalam menjalankan roda pemerintahan,” katanya.

Sementara itu, Kabid Kawasan Kumuh Dinas PU Tarkim Sumbar Sirdani mengatakan, saat ini pemprov Sumbar tengah menangani 800 Hektare wilayah kumuh, sehinga kedepan tidak ada lagi wilayah sepeti itu di Sumbar.

“Adapun wilayah kumuh di Sumatera Barat menurut Sirdani tersebar di 17 Kabupaten Kota, yang tidak ada daerah kumuhnya hanya dua Kota yakni Kota Bukitinggi dan Kota Padang panjang,” jelasnya.

Kedatangan tamu dari DPRD Riau ini juga disambut oleh kabag Umum Sekretriat DPRD Sumbar Riswandi.(Sri)








Painan.Lintas Media News.
Ketua Umum Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan (PKPS) Alirman Sori menyerahkan bantuan kepada keluarga korban kerusuhan Wamena. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dari sesama perantau dan diharapkan dapat meringankan beban keluarga korban kerusuhan.

Penyerahan bantuan berlangsung di kantor bupati Pesisir Selatan, Senin (18/11/2019). Bantuan dalam bentuk uang senilai Rp85 juta tersebut diterima oleh Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni mewakili masyarakat korban kerusuhan.

"Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian dari perantau. Meskipun jumlahnya tidak banyak, namun kami berharap hendaknya dapat membantu meringankan beban," kata Alirman Sori.

Ketum PKPS yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini berharap, masyarakat yang menjadi korban dalam kerusuhan Wamena dapat sabar dan memulai kehidupan baru di kampung halaman dengan lebih baik lagi.

Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan kepedulian masyarakat perantauan. Bantuan tersebut secepatnya akan disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat korban kerusuhan Wamena yang terpaksa harus pulang kampung.

"Masyarakat perantau yang pulang kampung usai terjadinya kerusuhan di Wamena, saat ini belum sepenuhnya pulih. Sebab di kampung mereka harus memulai semua dari awal lagi. Bantuan uluran tangan dari PKPS dan semua pihak yang telah diterima sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka," ungkapnya.

Seperti diketahui, kerusuhan pecah di Wamena, Papua pada 23 September 2019 lalu. Kerusuhan itu menyebabkan puluhan orang meninggal dunia dan ribuan orang yang sebagian besar perantau terpaksa meninggalkan rumah mereka, termasuk perantau dari Sumatera Barat. Dalam kerusuhan itu, warga asal Sumatera Barat ada yang menjadi korban meninggal dunia.

Alirman Sori menyatakan mengutuk kerusuhan tersebut dan meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas. Meski demikian, ia meminta agar persoalan itu jangan sampai memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. (rel)





Padang.Lintas Media.

Terkait laporan masyarakat yang masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar tentang Klaim nasabah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putra yang belum dibayarkan.Komisi III DPRD Sumbar kemaren,Rabu (13/11) datangkan unsur pimpinan Bumi Putra dan  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk minta keterangan soal polis bermasalah.

Ketua Komisi III DPRD Sumbar Afrizal saat memimpin rapat tersebut mengatakan.Harus ada solusi yang tepat untuk permasalahan ini dan jangan biarkan Bumiputera hancur karena segelintir oknum.Untuk itulah DPRD memanggilan Bumiputera dan OJK untuk mengetahui tindak lanjut dari keresahan masyarakat yang polisnya tidak kunjung cair.

“Harus ada solusi yang tepat untuk permasalahan ini dan jangan biarkan Bumiputera hancur karena segelintir oknum. Kita juga tidak rela dana masyarakat Sumbar tertahan dan tidak ada kepastian terkait pengembaliannya " kata Afrizal.

Menurut Afrizal, banyak surat masuk ke DPRD terkait klaim pembayaran polis asuransi Bumiputera ini.

"Mereka juga ingin ikut dalam rapat ini untuk meminta kepastian, namun kita larang dan mempercayakan kepada DPRD Sumbar mencari solusinya,” kata dia.

Sementara.Kepala OJK Sumbar Darwisman mengatakan.Dalam tahun 2019, 28 pengaduan perihal pemegang polis Bumiputera masuk ke OJK. OJK sebagai lembaga pengawas akan mendukung Bumiputera menyelesaikan permasalahan klaim yang belum terbayarkan ini.

Pemegang polis Bumiputera mencapai 7,5 juta orang di seluruh Indonesia dan beban klaim yang harus ditanggung perusahaan setiap tahunnya mencapai Rp2,5 triliun.Jelas Darwisman.

Menurut Darwisman,bumiputra sendiri memiliki banyak aset di berbagai kota besar di Indonesia dengan nilai yang cukup besar yakni Rp38 triliun.

Direksi AJB Bumiputra Syafrudin mengatakan. Pihaknya terus berupaya mencarikan solusi agar dana masyarakat yang diklaim dapat dibayarkan namun tentu secara bertahap. Ia merinci pencairan klaim nasabah dengan jumlah di atas Rp50 juta ditawarkan keuntungan 4,5 persen jika mereka mau menahan uang mereka di Bumiputra dan diberikan jaminan dari perusahaan

Selain itu, pihaknya juga memprioritaskan untuk mencairkan polis nasabah di bawah Rp50 juta yang terdiri dari pengusaha UMKM, guru, dan lainnya.

Kemudian berbagai pihak yang dalam keadaan membutuhkan keuangan, seperti untuk biaya berobat dan pendidikan. “Kita utamakan mereka yang telah lama memegang polis, namun jika ada urgensi tertentu akan didahulukan,” katanya.

Menurut Syafrudin, sejak Maret 2019 AJB Bumi Putra telah mencairkan polis nasabah sebesar Rp.9 miliar per bulan untuk Sumatera Bara.(Sri)






Padang.Lintas Media.

Untuk lebih mengetahui sejauh mana kontribusi PT.Jasa Raharja terhadap Pendapatan Asli Daera (PAD) Sumbar.Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar baru-baru ini melakukan hearing dengan PT.Jasa Raharja Cabang Sumbar di ruangan khusus II DPRD Sumbar.

Ketua Komisi III DPRD Sumbar Afrizal saat memimpin rapat mengatakan.mengingat anggaran 2020 tidak sesuai dengan harapan perencanaan yang masih kekurangan anggaran sebesar Rp.432 miliar. Maka Komisi III DPRD melakukan hearing dengan seluruh yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya adalah Jasa Raharja.

"Menghadapi iven-iven besar di tahun 2020 yang akan menyerap anggaran cukup besar.Alhamdulillah Jasa Raharja telah menginformasikan bahwa ada Rp.2,4 miliar di tahun 2019 anggarannya masuk ke Kas Daerah, dan kita berharap pada tahun 2020 angka tersebut akan melebihi targetnya,” harap Afrizal.

Sebelumnya Komisi III DPRD Sumbar juga telah melakukan hearing dengan dealer kendaraan bermotor, pengelola hutan dan setelah ini kita akan coba lagi dengan mereka yang membayarkan pajak ke daerah.Sebut Afrizal.

Menurut Afrizal,dilakukan hearing ini adalah, untuk mengetahui sejauh mana kontribusi erusahaan-perusahaan ini terhadap PAD,sehingga nantinya ada penambahan pendapatan di Sumbar.Karena, di tahun 2020 tersebut, Sumbar memiliki beban anggaran cukup besar.

“Beban tersebut adalah,pertama, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang menghabiskan anggaran lebih kurang sebesar Rp200 miliar, Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional, Pekan Nasional Tani Indonesia (PENAS TANI) ke-XVI, setelah itu akan ada iven nasional yang “share-nya” dengan pemerintah daerah cukup tinggi yaitu Tour de Singkarak (TdS) dan lain sebagainya",jelas Afrizal.

Ditambahkan Afrizal, apalagi surat penunjukan Pemprov sebagai tuan rumah iven yang berskala nasional itu sudah diterima. Ditambah lagi beban daerah adalah mengirim perwakilan daerah kita mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua pada 2020 tersebut.

Berdasarkan perhitungan perusahaan, angka Rp2,4 miliar itulah yang dikirim dan yang jelas, setiap tahunnya ada peningkatan dari 2,1 miliar, 2,2 miliar, 2,3 dan 2,4 miliar.Terang Afrizal.

“Kita berharap pada tahun 2020 angka Rp2,4 miliar terlampaui dan angka kecelakaan menurun,” tutupnya.

Hearing Komisi III DPRD Sumbar tersebut juga dihadiri anggota komisi III Reinaldi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dodi Delvi dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Kepala Jasa Raharja Cabang Sumbar Agung Tri G. dan bawahannya serta para awak media. (Sri)









Medan .Lintas Media News.
Sumatera Barat Expo (Sumbar Ekspo) bertujuan untuk mempromosikan potensi pembangunan daerah Sumatera Barat dapat ditampilkan secara menyeluruh mulai dari sektor ekonomi (pariwisata, investasi, produk unggulan, UKM), sektor pendidikan, komunikasi dan informatika, kebudayaan, sosial kemasyarakatan yang dapat mengangkatnya menjadi kekuatan kemajuan daerah.

Karena itu, Sumatera Barat Expo menjadi satu-satunya kegiatan pemprov Sumbat yang melibatkan seluruh elemen terkait di Sumatera Barat, tidak hanya OPD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat saja, namun juga BUMN/ BUMD, Perguruan Tinggi, UMKM bahkan pada tahun ini juga diisi oleh peserta dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan Politeknik Penerbangan Medan, serta Peserta Undangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada penutupan Sumbar Ekspo ke-8 di Medab Sumatera Utara, Minggu (18/11/2019).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Wagub Sumut, Forkopimda Sumbar, Ketua DPRD dan Forkopimda Sumut,
Plt. Walikota Medan, Ketua DPRD dan Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan,
Bupati/ Walikota se Sumatera Barat, beserta Ibu, Ketua DPRD Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat, Kepala OPD Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara, Pimpinan BUMN dan BUMD, Perbankan, Kadin, ASITA, PHRI dan Dunia Usaha, Ketua BM3 dan Ketua Gebu Minang Provinsi Sumatera Utara, Para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh dan Masyarakat Sumatera Barat di Kota Medan dan Sekitarnya;

Lebih lanjut Wagub Sumbar sampaikan, Sumbar Expo merupakan agenda rutin Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan setiap tahun. Sumatera Barat Expo ke 8 Tahun 2019 di Kota Medan dilaksanakan dari tanggal 14 s/d 17 November 2019 dengan tema : Membangkitkan Sumatera Barat Untuk Indonesia Maju

" Selama 7 kali pelaksanaan sebelumnya, Sumatera Barat Expo dilaksanakan di beberapa provinsi di Indonesia sejak tahun 2011. Melalui event ini, diharapkan terjalinnya kerjasama yang saling menguntungkan antara seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara khususnya dengan Pemerintah Kota Medan, meningkatnya kunjungan wisatawan ke dua daerah, meningkatnya arus investasi, terjalinnya hubungan bisnis antara pelaku usaha, serta menguatnya persatuan melalui hubungan kebudayaan dan masyarakat kedua daerah yang pada akhirnya secara fundamental akan membawa dampak bagi kemajuan NKRI", ungkap Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga ungkapkan, dalam 4 hari pelaksanaan Sumatera Barat Expo setelah dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat pada taggal 14 November yang lalu, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yakni , Pagelaran Seni Budaya tradisonal Sumatera Barat. yang dibawakan oleh duta-duta kesenian dari Kabupaten dan Kota yang ada di Sumatera Barat. Pameran produk dan program unggulan Sumatera Barat yang dibawa oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota, OPD Provinsi, BUMD, serta UMKM yang ada di Sumatera Barat.

Pendataan dan Layanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Dukcapil Provinsi Sumatera Barat
Fashion Show dan kegiatan sosial donor darah oleh Gebu Minang.

" Demo dan Lomba Marandang oleh IKA BOGA Padang dan Gebu MInang
Gelar Potensi dan Temu Usaha (GPTU) oleh Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sumatera Barat, yang mempresentasikan sektor unggulan oleh 4 (empat) Kepala Daerah di Kabupaten/Kota yaitu, Bupati Pasaman, Bupati Tanah Datar, Walikota Padang Panjang, Walikota Pariaman dan kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perantau di Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi oleh Biro Kerjasama, Pembangunan, dan Rantau," ujarnya

Wagub juga mengatakan juga dilakukan Kegiatan Temu Bisnis UKM Unggulan Sumatera Barat oleh Dinas Koperasi dan UKM, dalam rangka memperluas peluang pasar produk UKM unggulan Sumatera Barat.

" Dalam acara dialog Interaktif TV mengenai Potensi Unggulan Sumatera Barat dan Hubungan Antar Daerah oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dengan narasumber Gubernur Sumatera Barat Tokoh Perantau sekaligus Pengusaha  Bapak Indra Utama, serta Wakil Ketua KADIN Sumatera Utara, dengan tema “Sinergi Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Potensi Untuk Percepatan Pembangunan Daerah”, katanya

Wagub Sumbar Nasrul Abit juga sampaikan, atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berpartispiasi mengisi kegiatan Sumatera Barat Expo ini. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan, serta kepada BM3 dan Gebu Minang Sumatera Utara yang telah membantu dan memfasilitasi terselenggaranya Sumatera Barat Expo ke 8 Tahun 2019 ini sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sukses.

Kami menyadari, dengan keterbatasan waktu pelaksanaan yang hanya selama 4 hari ini, belum cukup untuk memenuhi kerinduan akan Sumatera Barat. Disamping itu, masih ada beberapa kerjasama potensial  baik pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan bisnis, ataupun bisnis dengan bisnis yang belum terakomodir dalam kegiatan ini.

" Kita berharap ke depannya kita semua masih perlu menjajaki kerjasama-kerjasama yang saling menguntungkan antara seluruh pihak, khususnya antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal perdagangan produk, pengembangan pariwisata (termasuk perluasan Tour de Singkarak dalam semangat connecting sumatera), pembangunan kawasan perbatasan, pembangunan infrastruktur jalan penghubung kedua daerah, dan lain sebagainya. Dengan segala upaya yang telah dan akan kita lakukan, kita harapkan akan mampu meningkatkan daya saing dan kapasitas pemerintahan daerah serta mempercepat pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di kedua daerah", pungkasnya

Dari panitia juga didapat informasi tambahan , adapun jumlah transaksi yg terjadi pada stand produk daerah sejumlah 1,5 M, pada stand kuliner sejumlah 400 jt. Stand yg ada berjumlah 88 (55 produk daerah, 33 kuliner) yang diisi oleh OPD Prov Sumbar, Kab/Kota se Sumbar, BUMD, Perguruan Tinggi dan Kab. Bengkalis, dan penyelenggaraan ini sangat sukses dengan kehadiran selama 13-17 nov lebih kurang 5000 orang.(rel)






Pessel.Kintas Media News.
 Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyaksikan pertandingan sepakbola antar Nagari "Wali Cup U-19" yang diselenggarakan di lapangan Nagari Murao Sakai Indrapuro Pesisir Selatan, Sabtu sore (16/11/2019).

Pertandingan sebagai salah satu ajang berkompetisi yang positif bagi pelajar antar Nagari - Nagari Pesisir Selatan. Wagub Sumbar Nasrul Abit berharap turnamen antar pelajar se-Nagari Pesisir Selatan ini mampu memupuk bibit atlet nasional dari Sumbar.

Dihadiri ribuan penonton yang memenuhi Stadion Mini Muaro Sakai membuat euforia begitu meriah, teriakan dari penonton memberikan semangat, mencuri perhatian Nasrul Abit yang merupakan Datuak dari kaum Panai yaitu Datuak Malintang Panai,  mengaku takjub dengan antusiasme para supporter.

"Saya begitu gembira melihat turnamen ini yang antusiasme penontonnya luar biasa, ada rasa kagum-kagum akan semangat membela antar nagari mulai dari pemuda-pemudi, anak-anak, bahkan orangtuapun ikut menyaksikan turnamen ini saling memberi suport kepada tim mereka masing-masing ," kata Nasrul Abit.

Menurutnya ini menjadi acuan untuk tumbuh bibit-bibit pemain sepakbola yang dinilai cukup bagus bermain dan tingkat sportifitasnya tinggi.

"Kita sangat mengapresiasi kegiatan olahraga ini, semoga dari kompetisi ini akan muncul bibit bibit pesepakbola handal dari negeri kita," harapnya.

Gemuruh suara supporter yang tiada henti memberikan semangat kepada Tim kesayangan mereka membuat pertandingan semakain seru. Sekali-kali terlihat Nasrul Abit bersorak memberi semangat para pemain dan para penontonpun makin bersemangat.

Perhatian masyarakat langsung tertuju kepada sosok Nasrul Abit yang terlihat ceria, bersahabat menyaksikan pertandingan ini dan kehadirannya menambah spirit bagi pemain dan masyarakat yang hadir dalam turnamen ini.(rel)








Padang,Lintas Media.
Wakil Gubernur Sumatera Barat meminta agar Pengurus Daerah Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Provinsi Sumbar, bisa mempersatukan seluruh pensiunan PNS dan pegawai BUMN di daerah tersebut.

Meski sudah memasuki masa pensiun, anggota organisasi diharapkan mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di dunia birokrasi dan sosial kemasyarakatan Sumbar.

"Berakhirnya pengabdian sebagai PNS, abdi negara dan abdi masyarakat, bukan berarti sudah tidak dapat lagi memberikan dharma bhaktinya kepada bangsa dan negara. Peran organisasi ini sangat penting sebagai pendamping dan pemimpin informal sebagai tempat bertanya dan teladan bagi masyarakat," tutur Wagub.

Berbekal pengalaman dan latar belakang pendidikan yang dimiliki, Wagub yakin jika peran dan partisipasi aktif pengurus maupun anggota PWRI sangat dibutuhkan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Persatuan PWRI adalah pemersatu dan kesatuan bagi pesiunan PNS yang memberikan kekompakan dalam pembangunan bangsa dan negara. PWRI adalah Rumah Idaman Kita, Tempat Bernaung dan beramal di hari tua.

"Oleh karena itu saya mendorong semua anggota PWRI tetap jadilah penyemangat dalam kehidupan bermasyarakat membangun daerah," kata Nasrul Abit.

Wagub Sumbar berharap, organisasi PWRI merupakan anggotanya pesiunan PNS yang bisa menghadirkan program kerja yang realistis, murah dan harus bermanfaat bagi anggotanya.

"Jangan sampai pengalaman sebagai aparatur tidak bermanfaat untuk pembangunan, jadikan pertemuan ini sebagai silaturahmi dan bisa bekerjasama dengan aparat pemerintah, untuk membangun Sumbar," ungkap Nasrul Abit.

Sementara itu, Rusdi Lubis Ketua PWRI Sumbar mengharapkan silaturahmi dan komunikasi antar pensiunan dan pemerintah diharapkan dapat terus terjalin di masa yang akan datang dan selalu berkontribusi buat negara dan bangsa.

Selain itu, Rusdi Lubis yang juga mantan Sekda Provinsi Sumbar menjelaskan jumlah anggota PWRI di Sumbar diperkirakan sebanyak 100 ribu, sementara Kota padang ada 35 ribu orang.

"Untuk yang hadir saat ini ada 350 orang sesuai dengan undangan yang kami kirim, kegiatan ini sudah berlangsung yang ke empat kalinya, namun kali ini yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar, untuk itu kami ucapkan terima kasih buat Nasrul Abit yang berkenan hadir saat ini," ucap Rusdi Lubis.

Mantan Sekda Sumbar itu mengatakan, organisasi kemasyarakatan tingkat nasional, memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah, selain itu organisasi ini   dapat menunda kepikunan, bahkan tetap menjaga otak bekerja dengan baik hingga usia 90 tahun ke atas.

"Ternyata organisasi, makin dibutuhkan untuk kita yang makin tua. Orang tua itu tidak boleh menyepi berdiam diri saja, otaknya akan mengecil, cepat pikun, untuk itu dengan berorganisasi ini otak kita akan bekerja terus dan bisa ditunda penyakit pikun, dengan cara berorganisasilah," sambut Rusdi Lubis.(rel)







Padang,Lintas Media.
Puluhan pedagang korban kebakaran Pasar Ateh Kota Bukittinggi mengadukan nasib mereka kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar kemaren yang diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Indra Dt.Rajo Lelo di ruangan khusus I DPRD Sumbar.

Ketua Perhimpunan Korban Kebakaran Pasar Ateh Yulius Rustam mengatakan.Kedatangannya bersama puluhan pedagang ini,untuk menindaklanjuti laporan pihaknya ke DPRD Kota Bukittinggi yang belum menemukan solusi bagi pedagang dan pemerintah kota.Pemkot Bukittinggi yang diduga akan melakukan sistem sewa terhadap bangunan yang saat ini dibangun setelah terjadinya kebakaran.

 Ia mengatakan. Ada semacam kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Wali Kota Bukittingi melalui Dinas Koperasi dan UKM yang mengganti sistem kepemilikan toko yang saat ini dibangun pascakebakaran dengan menggunakan APBN.

Menurut Yulius,dulunya pedagang yang berjualan di toko tersebut diberikan kartu kuning sebagai tanda kepemilikan dan kartu itu dapat dialihkan kepada pihak lain dan dapat dianggunkan ke bank sebagai tambahan modal usaha.

“Jika pemerintah memberlakukan sistem sewa tentu kepemilikan hak ini akan hilang padahal kami dijanjikan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meresmikan akan mempermudah pedagang korban kebakaran mendapatkan toko dengan harga murah,” imbuhnya.

Dijelaskan yulis,bangunan Pasar Ateh yang terbakar itu saat ini dibangun dengan menggunakan dana APBN sebesar Rp292 miliar. Dan dalam pasal 7 Perpres 64 2018 tentang pengucuran dana tersebut menyebutkan pedagang korban kebakaran akan dipermudah mendapatkan toko dengan harga terjangkau.

“Ada 763 tokodi Pasar Ateh dan kami mencoba meminta solusi dari persoalan ini agar pemda tidak mempersulit dan mengubah sistem yang sudah ada,” tukuknya.

Ia mengatakan tokonya di Pasar Ateh ini memiliki sejarah karena orang tuanya dulunya berjualan di lokasi tersebut sejak 1950 dan saat ini dirinya melanjutkan usaha tersebut.

Menurut dia sebelum kebakaran, pihaknya hanya membayarkan retribusi kepada Pemkot Bukittinggi sebesar Rp6.500 per meter persegi setiap bulannya.

“Saya memiliki satu petak toko yang diturunkan orang tua kepada saya dan tentunya kami berharap pemerintah mempermudah kami mendapatkan toko untuk kembali berusaha,” katanya.

Seluruh korban ini berharap dengan kedatangannya ke DPRD Sumbar akan mendatangkan solusi dan mempertemukan seluruh pihak yang berkepentingan mencari solusi terbaik.Ksta Yulius

“Kita berharap dapat duduk bersama dan memberikan solusi pedagang kembali berdagang di lokasi itu tentunya dengan harga terjangkau. Apalagi selama di penampungan usaha mereka tidak berjalan dengan baik,” tutupnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Sumbar Indra dt Rajo Lelo yang menerima kedatangan mereka  mengatakan. Pihaknya akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan akan mengundang seluruh pihak terkait duduk bersama mencarikan solusi terbaik tidak hanya kepada pedagang tapi juga pemkot.

“Kita dengarkan seluruh keluhan dan harapan mereka dan ini akan kita tindaklanjuti sesegera mungkin,” kata Indra. (Sri)







Sawahlunto,Lintas Media.

Agar konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan tambang tidak berlarut-larut dan bisa segera diselesaikan, komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar kemaren,meninjau ke lapangan lokasih tambang batubara milik CV. Tahiti Coal di Dusun Bukik Sibanta, Desa Sikalang tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Muhammad Ikhbal mengatakan. Peninjauan ini dilakukan karena terjadinya konflik antara pihak perusahaan dan masyarakat setempat soal jarak lubang tambang dan pemukiman mereka.

"Konflik tambang ini harus ditindaklanjuti agar tidak berlarutlarut ," kata Ikhbal.

Dijelaskan Ikbal,Sebelumnya, terkait permasalahan ini, pada tanggal 30 Oktober lalu sudah ada audiensi antara DPRD Sumbar dengan masyarakat Desa Sikalang.

Setelah dilakukan pengecekan  ditemukan ada kerancuan data, dan hal ini harus dipastikan dan data-data lain harus dilengkapi juga agar tidak menyulut konflik yang lebih besar.Kata Ikbal.

Sementara, anggota Komisi IV lainnya Riko yang hadir pada kesempatan itu mengatakan, setelah dilakukan pengecekan dan rapat dengan perangkat daerah, disepakati pengukuran ulang tapal batas tambang serta pembuatan berita acara dilakukan pada Kamis ini.

"Jika tidak selesai Kamis ini, kami dari DPRD Sumbar akan menyampaikan rekomendasi ke Dinas ESDM Sumbar untuk menutup sementara aktifitas tambang di Desa Sikalang ini," tegasnya.

Edi Rahmat, masyarakat setempat dalam pertemuan itu menyebutkan, ada beberapa efek yang dirasakan masyarakat yang diduga akibat aktifitas tambang, seperti rumah rusak, tanah amblas, sumber mata air tercemar hingga suara mesin tambang yang mengganggu.

Pada kesempatan yang sama,Komisaris CV. Tahiti Coal Ismet mengatakan.Kalau tuntutan masyarakat terkait aktifitas tambang perusahaannya, tidaklah benar. Ia mengaku bekerja sesuai aturan. Setelah dicek ke lapangan pun juga tidak terbukti.

"Tidak sekali ini masyarakat beraksi. Lingkungan Hidup Pusat pun sudah pernah mencek ke sini, dan tidak ada temuan pelanggaran," katanya.

Soal izin,  Ismet menjelaskan.Semuanya sudah dilengkapi, tinggal menunggu hasil untuk izin limbah B3.dan produksi batubara CV. Tahiti Coal setiap bulannya mencapai 6 ribu ton.

Direktur Walhi Sumbar, Uslaini yang juga hadir mewakili masyarakat setempat pada saat itu mengatakan,kalau pihaknya menerima laporan tentang adanya konflik tambang antara mereka dan pihak CV. Tahiti Coal.

"Laporan ini kami terima, bermula dari kerusakan rumah masyarakat Bukik Sibanta diduga karena aktifitas tambang bawah tanah CV. Tahiti Coal keluar dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mengarah ke pemukiman masayarakat," tutupnya.(Sri)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.