Jakarta.Lintas Media News.
Terkait pengendalian virus corona,pemerintah harus segera buat Crisis Center, terkait dua warga Indonesia yang dipastikan terkena virus corona.Kedua warga Indonesia tersebut saat ini sedang dirawat secara intensif di RSPI Sulianti Saroso, Sunter Jakarta.

Demikian kesimpulan yang didapat  dalam diskusi terbatas di kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di jalan Veteran II No. 7C Jakarta, pada Selasa pagi (3/2).Diskusi ini diselenggarakan merespons pernyataan Presiden Joko Widodo, satu hari sebelumnya.

Sesaat setelah pengumuman Presiden, warga masyarakat secara spontan berbondong-bondong membeli masker dan hand sanitizer di sejumlah apotek. Bahkan kepanikan warga terlihat juga di sejumlah supermarket di Jakarta dengan memborong
bahan-bahan pokok (sembako) seperti beras, telur, mie instans dan air mineral.

"Saya kira kepanikan warga terjadi secara spontan dan itu lumrah terjadi. Sebaliknya pemerintah perlu menyikapi dengan bijak dan antisipatif, yang intinya memberi rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat dalam menghadapi situasi krisis terkait virus corona ini,." demikian Firdaus, Ketua Umum SMSI.

Lebih lanjut Firdaus mengatakan crisis center yang dimaksud, bertujuan diantaranya menyediakan informasi dan tahapan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh para pihak, khususnya warga masyarakat dan para pelaku usaha dalam menghadapi situasi krisis yang diakibatkan merebaknya virus Covid-19 di bumi nusantara ini. Bentuk respon cepat pemerintah juga sangat diperlukan terutama agar dampak virus Corona ke sektor perekonomian serta pariwisata dapat diminimalisir.

Firdaus juga menghimbau kepada seluruh anggota SMSI yang berjumlahnya lebih dari 1000 media online dari sabang sampai merauke, untuk mengantisipasi berita-berita Hoax terkait virus Corona yang mulai tersebar di media sosial dengan cara menyajikan informasi jernih dan berbasis data. "Masyarakat kita perlu dihadirkan berita-berita sejuk dan edukatif terkait virus Corona ini, dan itu adalah tugas kita sebagai media sahabat masyarakat," demikian pungkas Ketua Umum SMSI.(rel)

Pasaman.Lintas Media News.
Menjalankan fungsi pengawasannya,Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar yang membidangi pembangunan, melaksanakan peninjauan normalisasi sungai Batang Sumpur dan pembangunan jalan provinsi yang menghubungkan Pasaman dengan Limapuluh Kota di Pasaman Timur baru-baru ini.

Sungai Batang Sumpur Pasaman juga butuh penanganan serius karena,pekerjaannya membutuhkan dana besar dan tidak bisa setengah-setengah.Oleh sebab itu, diharapkan penanganannya dilakukan oleh Balai Sungai Lima (V) Kementrian PU, sebab anggaran di provinsi sangat terbatas.Kata Sabar AS anggota Komisi IV.

Melihat Masalah dan kondisi Sungai Batang Sumpur, menurut Sabar, merupakan kebutuhan yang sangat mendesak.Untuk itu, diharapkan pada kabupaten, provinsi, Kementrian PU, Dirjen Sumber Daya Air (SDA) agar melakukan penanganan secara menyeluruh, secara total, utuh dan berkelanjutan.

Dijelaskan Sabar, Sungai Batang Sumpur ini adalah objek yang berkaitan dengan mata pencarian (ekonomi) masyarakat. Sebab, air besar sangat mengancam lahan pertanian dan petani ikan di sekitaran bantaran Sungai Batang Sumpur.Jika ini dibiarkan akan terjadi kemiskinan pada separoh masyarakat Pasaman.

Tentang normalisasi sungai,Sabar minta.Perlu adanya penanganan sedimen dan pelurusan terhadap sungai yang berbelok-belok sehingga arus sungai bisa cepat disaat banjir terjadi. Begitu juga di Batang Asik yang di dalam sungai itu ada batu besar di kiri kanannya, dan batu tersebut harus dipecah sebab air tertahan di sana.

Menurut Sabar, ada 3-4 sungai yang banjirnya bersamaan yaitu,Sungai Batang Sumpur, Batang Siminail, Batang Tinggarang dan Batang Asik sehingga lahan pertanian, pemukiman masyarakat dari Nagari Nasikodo, Padang Galugur sampai ke Panti itu semuanya terendam.

“Oleh karena itu kita mengharapkan penanganannya dilakukan oleh Balai Sungai Lima (V) Kementrian PU, sebab anggaran di provinsi sangat terbatas,” kata Sabar.

Melanjutkan kunjungannya di Pasaman,komisi IV meninjau kondisi jalan provinsi menuju Nagari Muara Sungai Lolo yang juga menghubungkan Pasaman dengan Limapuluh Kota. Ruasnya Tapus, Muara Sungai Lolo, Gelugur dan Limapuluh Kota.

Menurut Sabar,Jalan ini merupakan akses satu-satunya bagi 2 nagari yaitu, Nagari Silayang dan Nagari Muara Sungai Lolo. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan atau nagari lainnya yang ada sepanjang jalan tersebut bisa maju apabila jalan ini bisa diperbaiki.

Selama jalan ini tidak diperbaiki, selama itu pula masyarakat diperbatasan ini akan tertinggal dan terisolir. Dalam rangka mengatasi daerah terisolir, tertinggal dan terbelakang  makanya jalan ini harus diperbaiki.Tambah Sabar.

Dijelaskan Sabar,ruas jalan ini pertama dibangun pada 2016 dengan anggaran sebanyak Rp.2,5 miliar dari Pokok Pikiran (Pokir) miliknya, sekaligus meminta gubernur untuk mengubah status jalan ini menjadi jalan provinsi.

Untuk pembangunan jalan ini,selain dari APBD provinsi, komisi IV DPRD juga mendorong Dinas PU untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus ( DAK) dari pusat,sehingga untuk menembus percepatan pembangunan di daerah terisolir ini bisa diwujudkan dengan cepat.Jelas Sabar.

Peninjauan ini dilakukan menurut anggota Komisi IV Benny Utama adalah,untuk pemerataan pembangunan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.

Dijelaskan Benny, 19 kabupaten/kota di Sumbar hendaknya mendapatkan anggaran yang sama sesuai dengan tingkat kebutuhannya,agar ada kesinambungan pembangunan di setiap daerah.

Selaku anggota komisi IV Benny Utama berharap, adanya regulasi dan payung hukum bagi gubernur untuk menganggarkannya, masing-masing daerah di Sumbar sudah seharusnya  mempunyai program strategis seperti jalan provinsi atau irigasi untuk diusulkan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).Sehingga ada kewajiban bagi gubernur untuk menganggarkan setiap tahun anggaran, walaupun anggarannya tidak persis sama antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya karena luas wilayahnya juga tidak sama.

Benny berharap.kebijakan Pemprov dalam menetapkan kebijakan anggaran, ada aspek pemerataan sehingga setiap wilayah itu tersentuh pembangunan.Pemprov harus hadir disetiap kabupaten/kota karena, wilayah provinsi itu adanya di Kabupaten/kota. Masyarakat harus tau mana yang wewenang provinsi dan mana wewenang kabupaten/kota.

Selaku anggota DPRD Sumbar Benny mengatakan,akan menghimpun seluruh Pokok Pikiran (Pokir) dari seluruh kabupaten/kota, tentang jalan ataupun irigasi strategis yang merupakan kewenangan provinsi. Kemudian nantinya kita lahirkan Perda yang memayunginya, sehingga muncullah kewajiban konstitusi bagi gubernur untuk menganggarkan termasuk DPRD.

Menanggapi hal itu,Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumbar, Dedi Rinaldi mengatakan.Jalan ini memang jalan provinsi yang menghubungkan Pasaman dengan Limapuluh Kota.Jalan sepanjang  47 kilometer ini,untuk kelanjutan pengaspalannya akan dicoba usulkan melalui DAK karena, selain jalan ini juga ada Jalan Pangkalan yang harus segera ditangani.(Sri)

Bukittinggi.Lintas Media News.
Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit mengatakan.Prinsip sumberdaya alam harus dikedepankan,pembangunan mesti berbasis lingkungan.Karena,akhir-akhir ini di media masa sering diberitakan tentang banjir, longsor di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Sumbar.

 Provinsi Sumatera Barat dengan geomorfologinya pergunungan dan perbukitan dengan kemiringan diatas 40% meliputi 39% dari wilayahnya, secara alami retan kepada bencana alam. Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya alam mesti dikedepankan. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta tahap opersional aktifitas pembangunan harus sudah berwawasan lingkungan.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada pembukaan acara Rapat Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, di Tri Arga Bukitinggi, Selasa (3 / 3/2020).

Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan dan Sektor Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK (Bpk. Erik Teguh Primiantoro, S.Hut, MES), Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3, Limbah Non B3 Ditjen Pengelolaan Sampah, limbah dan B3 (Bpk. Ir. Ahmad Gunawan Widjaksono, MAS), Kepala Dinas LH, Bappeda dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas LH, Bappeda dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota se Sumatera Barat . Dan narasumber kita dari KLHK yaitu (Bpk. Erik dan Bpk Gunawan yang berkenan hadir untuk memberikan materi sekaligus pencerahan terhadap berbagai persoalan lingkungan hidup di Sumatera Barat.

Wagub Sumbar lebih lanjut sampaikan, selain faktor alami geomorfologi Sumatera Barat yang menyebabkan daerah kita retan terhadap banjir dan longsor, terdapat beberapa persoalan lingkungan yang kita hadapi.

“Secara terus menerus kita berupaya bersamasama mencarikan solusinya. Salah satu persoalan yang Alhamdulillah akan segera teratasi adalah masalah pengelolaan limbah B3 medis. Sejumlah 5,2 ton/hari atau 1.900 ton/tahun timbulan limbah B3 medis yang pengelolaannya dibawa ke pulau Jawa. Apabila semuanya dikelola sesuai Permen LHK 56 tahun 2015 tentang Tatacara dan persyaratan teknis pengelolaan Limbah B3 Fasilitas Pelayanan  Kesehatan  (FASYANKES) maka senilai  Rp 42,75 Milyar/tahun pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk mengangkut dan memusnahkan limbah B3 tersebut di Pulau Jawa”, ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga sampaikan, persoalan lain yang juga menjadi perhatian kita bersama adalah masalah persampahan dan illegal mining serta illegal logging. Pertambahan jumlah penduduk akan menyebabkan meningkatnya timbulan sampah. Di sisi lain tingkat layanan penanganan sampah di Kab/Kota tidak jauh berubah.

Hal ini pahami karena keterbatasan anggaran untuk urusan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota hanya 0,01 sampai 0,1% dari APBD kab/kota. Dengan anggaran tersebut kemampuan daerah untuk melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan yang diterbitkannya tidak lebih dari 25%. Oleh karena itu maka perlu terobosan yang harus dilakukan selain berupaya memperbesar alokasi anggaran. 
“Banyak penghargaan lingkungan diperoleh oleh Provinsi dan  Kab/Kota di Sumatera Barat baik itu penghargaan Adipura, Adiwiyata, kampung iklim sampai green leadership menunjukkan pengelolaan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran tetapi justru bagaimana fungsi koordinasi dan sinergitas antar sektor diciptakan, sehingga lingkungan menjadi mainstream yang diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan  sektor terkait. Disamping itu kemampuan untuk meningkatkan kelompok-kelompok masyarakat termasuk petugas penyuluh yang ada (seperti penyuluh pertanian, kesehatan, peternakan dsb) sebagai agent of environment juga sangat berarti dalam perbaikan lingkungan”, ungkapnya.

Nasrul Abit juga sebutkan, selain itu saat ini adanya semangat  omnibus low yang akan meniadakan AMDAL pada kawasan yang RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) telah dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), secara aturan hal ini dimungkinkan karena termuat pada pasal 13 PP no 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

“Satu sisi kita menyambut baik karena hal tersebut dapat mempercepat perizinan dalam berinvestasi tetapi di sisi lain  berkonsekwensi semakin besarnya peluang terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu kehadiran narasumber dari KLHK saat ini perlu kita optimalkan untuk menggali tentang mekanisme dan hal-hal apa saja yang patut dipertimbangkan dalam penyusunan KLHS sehingga kita tidak salah langkah”, ingatnya.

Wagub Sumbar juga katakana,  tidak satupun fasilitas incenerator di Rumah  Sakit dan Peskusmas yang memiliki izin karena rata-rata FASYANKES di Sumatera Barat berada pada dekat pemukiman sehingga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Selain hal tersebut menyebabkan pembiayaan yang tinggi, juga beresiko terhadap lingkungan karena tidak tertup kemungkinan sebagian limbah  B3 medis tersebut dibuang tengah jalan, di laut dan di hutan atau bercampur dengan limbah domestik.

“Oleh karena itu adanya rencana pembangunan fasilitas Incenerator oleh KLHK yang akan dihibahkan ke Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 sangat kita sambut baik. Untuk itu baik Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas Kesehatan Kab/kota se Sumatera Barat dapat menyikapi dengan meningkatkan pembinaan agar FANYANKES di daerahnya memperbaiki manajemen-nya dalam mengelola limbah medis. Untuk puskesmaspuskemas yang lokasinya tersebar dan jauh untuk dilakukan pengangkutan maka kiranya dapat difasilitasi membangun sistim transfer Depo (Depo Pemindahan/Penyimpan Sementara Bersama)  sehingga seluruh limbah B3 medis ini dapat dikelola dengan baik”, ajak Nasrul Abit.

 Nasrul Abit mengharapkan, manfaatkan rapat koordinasi ini untuk,  meningkatkan  kesinergian dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan antara kabupaten/kota dengan provinsi serta Pusat terutama dalam kaitanya pengelolaan persampahan dan penanganan limbah B3 medis serta KLHS sesuai tema rapat koordinasi ini. Dan melahirkan  kesepakatan dan kerjasama yang saling memperkuat pengelolaan lingkungan hidup antara Pemerintah Pusat, Dinas LH Provinsi, dan Dinas LH Kab/Kota.(rel)

MUSI RAWAS.Lintas Media News.
Sebanyak 70 Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) yang terpilih di 14 Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas ( Mura) resmi di lantik, acara pelantikan di gelar di Ball Room Hotel SMart Lubuklinggau,baru-baru ini.

Pelaksanaan Pelantikan PPK langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas, dengan pengucapan sumpah dan janji yang dipimpin oleh Ketua KPU Anasta Tias diikuti oleh seluruh calon anggota PPK terpilih.

Turut hadir seluruh komisioner KPU yakni Anasta Tias, Syarifudin, Ania Trisna, Apandi, Wahyu hidayat setiadi dan H. Nailul azmi sekretaris KPU. serta di hadiri oleh Komisioner Bawaslu Hermansyah dan Khoirul Anwar beserta para undangan lainnya.

Ketua KPU Mura Anasta Tias dalam sambutannya meyampaikan, bahwa proses pembentukan PPK ini adalah bagian penyelenggara adhock pada pemilihan serentak tahun 2020 ini.

Mengingat bahwa pentingnya tugas sebagai penyelenggara itu cukuplah berat demi menuju demokrasi yang baik, dan dituntut untuk bersikap profesional dalam bekerja dimana mereka harus benar-benar memahami persoalan  teknis dalam  penyelenggaraan pemilihan nantinya, jelas Anasta.

Anasta Tias menambahkan PPK harus menjaga profesionalitas dengan menjalankan tahapan sesuai jadwalnya dan jangan sampai terbengkalai, didepan. tugas menanti yang melakukan verifikasi faktual bagi calon perseorangan.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Alirman Sori mengapresiasi kinerja penyaluran kredit untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat. Penyaluran kredit untuk UMKM juga terlihat searah dengan pertumbuhan UMKM sehingga diharapkan ke depan akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi.

Apresiasi itu disampaikan Alirman Sori saat bersilaturahim dengan Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat, Misran Pasaribu dan jajarannya, Senin (2/3/2020). Dalam kesempatan itu, OJK memaparkan kinerja penyaluran kredit termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM.

"Melihat data yang ditampilkan, ini sangat perlu diapresiasi. Kinerja ini tentunya tidak terlepas dari peran semua pihak termasuk OJK yang terus berupaya mendorong inklusi dan literasi keuangan masyarakat pelaku UMKM," kata Alirman Sori.

Alirman Sori berkunjung ke kantor perwakilan OJK Sumatera Barat dalam rangka mengisi masa istirahat bersidang (reses) sidang kedua tahun 2019 - 2020 DPD RI. Dia menyatakan, DPD dan OJK sudah melakukan pertemuan di Jakarta untuk membicarakan hal yang berkaitan dengan UMKM.

"DPD dan OJK sudah melakukan pembicaraan untuk mendorong kerja sama dalam rangka melakukan advokasi kepada masyarakat pelaku UMKM. Selain meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, juga membahas upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memperbaiki kinerja kredit," bebernya.

Dalam kesempatan itu, ia meminta OJK perwakilan Sumatera Barat khususnya, untuk terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat pelaku UMKM. Juga dibutuhkan upaya meluruskan pemahaman masyarakat pelaku UMKM terkait KUR serta mendorong pelaku UMKM yang bankable, memahami hak dan kewajiban sebagai debitur.

Kepala Perwakilan OJK Sumatera Barat Misran Pasaribu dalam kesempatan itu mengungkapkan, pengaturan UMKM masih diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dari data penyaluran kredit perbankan, sejauh ini sudah terpenuhi persentase penyaluran untuk UMKM minimal 20 persen dan setiap tahun terus meningkat.

"Kinerja penyaluran kredit untuk UMKM sudah di atas 20 persen dengan kuantitas yang semakin meningkat setiap tahun," terang Misran.

Kepala KPw OJK yang baru bertugas sekitar sebulan ini di  Sumatera Barat menambahkan, kuantitas dan kualitas pertumbuhan kredit UMKM juga semakin baik.

"Dengan Non Performing Loan (NPL) yang tetap terjaga di bawah 5 persen, pertumbuhan kredit semakin naik searah dengan pertumbuhan UMKM," ujarnya.

Misran memaparkan, ada empat kota di Sumatera Barat yang penyaluran KUR di atas Rp1 triliun yaitu Kota Padang, Payakumbuh, Padang Panjang dan Bukittinggi. Untuk perbankan, penyaluran KUR tertinggi berada di BRI dengan Rp8.974 triliun pada tahun 2019. Disusul Bank Nagari denga penyaluran KUR sebesar Rp3,842 triliun.

Terkait upaya mendorong inklusi dan literasi keuangan, OJK telah menjalankan sejumlah program edukasi melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Salah satunya adalah melalui program pengembangan Kawasan Inklusi Keuangan Terpadu (KIKT) bersinergi dengan Nagari Mandiri Pangan (NMP).

"Dari target program NMP hanya 12 nagari di Sumbar, berhasil mencapai 38 nagari. Prestasi ini mengantarkan Sumbar mendapat penghargaan sebagai TPAKD Terbaik Nasional Pengembangan Kawasan Inklusi Keuangan Daerah," tutupnya. (rel)

Padang.Lintas Media News.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Barat, Drs. Alwis meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumbar harus tetap menegakkan Undang-Undang Kediplinan, termasuk pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Mulai setiap hari Senin awal bulan, saya akan ambil apel, eselon II yang tidak hadir tanpa ada keterangan akan kita proses. Apel hanya wajib satu kali dalam seminggu, sebagai ASN wajib kita hadiri," ujar Sekda Sumbar saat memberi amanat pada apel pagi di halaman Kantor Gubernur, Senin (2/3/2020).

Sekda Alwis minta pada Kasatpol PP Sumbar bisa menyikapi hal ini, menyangkut banyaknya ASN yang tidak hadir pada Apel Senin, termasuk eselon II, III dan IV.

"Ini sangat prihatin sekali, sudah banyak laporan pada saya. Termasuk ceramah bulanan di Masjid Raya, masih banyak ASN yang hadir hanya ambil absen saja, lalu dudukdi luar masjid," sebut Alwis.

Selanjutnya Sekda Provinsi Sumbar mengatakan, akhir-akhir ini juga banyak laporan dari masyarakat terkait penggunaan genset dan air bawah tanah secara illegal. Sekali lagi Sekda minta Satpol PP Sumbar dapat lakukan penertiban sesuai dengan aturan berlaku yang pengaturan soal pemanfaatan genset dan air bawah tanah saat ini.

Menurut Sekda, penggunaan perangkat pembangkit listrik generator atau genset berkapasitas di atas 200 KVA (kilo volt ampere) harus berizin.

"Kalau di atas 200 KVA itu memang harus ada izinnya sesuai UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, kalau tidak memiliki izin perusahaan akan berhadapan dengan hukum," katanya.

Biasanya pihak perusahaan, seperti perhotelan, rumah makan, perusahaan dagang menggunakannya sebagian besar banyak yang belum mengetahui aturan tersebut. Jadi Sekda Sumbar perlu ada sosialisasi oleh pihak terkait, kalau tidak ingin ditertibkan oleh Satpol PP.

Permohonan pengeluaran izin operasi dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Biasanya tetap disertai tembusan dari Dinas ESDM wilayah setempat.

Sementara untuk penggunaan air bawah tanah dengan membuat sumur bor setiap perusahaan wajib mengantongi izin pengambilan air bawah tanah (SIPA). Kondisi seperti ini membuat pemasukan untuk daerah melalui pajak air tanah ini hilang.

"Tergantung Satpol PP kita bagaimana menyikapi ini semua," ujar Sekda Sumbar.

Terakhir dalam apel tersebut Sekda Sumbar juga menekankan pada kepala OPD untuk segera buatkan laporan segera perihal triwulan pertama akan berakhir. Sekda minta ASN jangan sampai ada masalah dengan hukum. (rel)

TERKAIT LHP BPK, KOMISI V HEARING DENGAN DINKES DAN JAJARANNYA

Padang.Lintas Media.
Terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan  Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesi (LHP BPK-RI) yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) tentang selisih bayar di beberapa rumah sakit di Sumbar, komisi V  DPRD Sumbar melakukan rapat kerja (Hearing) dengan Dinas Kesehatan Sumbar dan Kepala-Kepala rumah sakit diantaranya,  Kepala Rumah sakit M. Djamil Padang, Rumah Sakit Daerah Pariaman, dan Kepala rumah sakit Ahmat Muktar, di ruangan rapat bamus DPRD Sumbar.Kamis (27/2).

Syahrul Furqan Anggota komisi V usai memimpin rapat menjelaskan.Untuk kejelasan dari  laporan LHP-BPKRI tersebut, maka komisi V melaksanakan hearing dengan Dinas Kesehatan dan jajarannya yang terkait.

Diagui syahrul,memang ada ditemukan selisih bayar di beberapa rumah sakit di Sumbar,itu pun jumlahnya tidak banyak,hanya berkisar Rp.14 juta,168 juta dan 6 juta,dan sudah ditindaklanjuti.

Syahrul berharap,temuan- temuan tersebut hendaknya segera di selesaikan dan harus klier dalam waktu dekat ini.

Selain tentang temuan LHP BPK tersebut,menurut Syahrul,anggota komisi V lainnya juga mempertanyakan tentang kesejahteraan masyarakat.Seperti, banyaknya ditemukan dilapangan masyarakat miskin yang seharusnya mendapat pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah,tidak mendapatkannya.

Anggota komisi V yang hadir pada hearing tersebut adalah, H. Maigus Nasir, Khai Runas, Muklis Yusuf Abit H. Ismed Amzis , Ahmad Rius ,Syahrul Furqan dan Siti Izzati Azis.(Sri)

Padang,Lintas Media.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar sesalkan kelalaian Otorita Jasa Keuangan (OJK) dalam menetapkan calon direksi Bank Nagari,dan terkesan OJK mengulur-ulur waktu untuk menetapkannya.

"Jika memang calon Direksi yang masuk belum memenuhi syarat,  kembalikan segera kepada pemegang saham",tegas Ketua Komisi III Afrizal saat hearing dengan mitra kerjanya diruang rapat khusus I DPRD Sumbar kemaren.

Dijelaskan  Afrizal, bahwa saat ini Bank Nagari hanya dipimpin oleh dua orang, sedangkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, bank yang merupakan milik pemerintah daerah ini harus dipimpin satu orang Direktur Utama dan sekurang- kurangnya tiga direktur dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

“Bank Nagari ini sudah menjadi perhatian publik, termasuk polemik-polemik yang ada didalamnya. Sedangkan dipimpin lima orang direksi, Bank Nagari ini sudah tercecer, apalagi dua orang, tambah parah nantinya bank ini,” jelas Afrizal.

Afrizal juga menyayangkan sikap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan Sumatera Barat, yang tidak hadir dalam hearing di Komisi lll DPRD Sumbar kemaren.

“Jangankan perwakilan, untuk hadir saja memenuhi undangan kami, OJK tidak ada, jadi mau dibawa kemana Bank Nagari ini. Jika belum siap tentang kejelasan calon direksi Bank Nagari ini, berikan informasi secepatnya, agar publik tidak bertanya-tanya.  Namun kedepannya kita akan tetap undang OJK agar jelas ujung dari permasalahan ini,” pungkasnya

Sebelumnya DPRD juga menyoroti proses seleksi calon direksi Bank Nagari yang diduga menyimpang dan tidak sesuai kepada peraturan pemerintah No. 54 tahun 2017 tentang BUMD.

Dalam hal ini menurut Afrizal,pimpinan DPRD juga sudah menyurati Gubernur Sumbar selaku pemegang saham mayoritas untuk melakukan seleksi ulang. Namun Gubernur Irwan Prayitno mangaku sudah menjalankan aturan sesuai arahan OJK Pusat.

Polemik ini kian memanas setelah Ketua DPRD menegaskan bahwa tidak akan membahas legislasi daerah (prolegda) tahun 2020, terkait perda konversi Bank Nagari ke syariah, jika belum ada kejelasan tentang calon direksi Bank Nagari tersebut.(Sri)

Padang.Lintas Media News.
Direktorat Reserse Narkoba  (Ditresnarkoba) Polda Sumbar
kembali mengamankan 16 tersangka pengedar dan pemakai Narkoba jenis sabu dan ganja dalam Operasi Antik Narkoba sejak tanggal 7-20 Februari 2020 lalu.

Dua tersangka BO (25) dan Z (36) merupakan warga Koto Tangah Kota Padang yang bekerja sebagai buruh bangunan.

Kedua tersangka ditangkap pada Rabu, 12 Februari 2020 pada pukul 17.50 Wib di Kel. Dadok Tunggul Hitam, Koto Tangah, Kota Padang.

Tersangka diamankan dengan barang bukti 7 paket besar Narkoba golongan satu dalam bentuk ganja dengan berat 6.774,72 gram, satu paket kecil ganja berat 5.80 gram, satu ember dan satu HP merk Samsung.

Dengan barang bukti tersangka dikenai pasal 144 ayat (2) sub pasal 111 ayat (2) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancam hukuman paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara.

Sedangkan tersangka DS (51) dengan alamat Komp.Jonf Rawang Blok 00-13 RT.002 RW .011 Kel Rawang Kec.Padang Selatan Kota Padang.Ditangkap di pinggir jalan Sumbar Riau  Pangkalan 50 Kota pada hari Kamis 13 Pebruari lalu.

DS ditangkap dengan barang bukti,1 paket butiran kristal narkotika jenis sabu,1 buah kantonga plastik warna hijau,1 buah kotak,1 buah baut no.4, 1 unit HP dan 1 unit Ranmor.Kepada tersangka dikenakan hukuman dengan pasal 114 ayat 2 sub pasal 112 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2019 tentang narkoba.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar, Kombes Pol Ma’mun mengatakan, puluhan kasus itu merupakan hasil pengungkapan seluruh jajaran. Pengungkapan terbanyak dilakukan Polresta Padang, total 20 kasus.

Sedangkan Polda Sumbar mengungkap 13 kasus dengan 16 orang tersangka,disusul enam polres lainnya di jajaran yang terlibat operasi antik.Kata Ma’mun saat konferensi pers dengan awak media di lantai IV Polda Sumbar. Senin (2/3).(St)








 

Padang.Lintas Media News.
Masjid Raya Sumatera Barat merupakan salah satu icon wisata Sumbar saat ini yang banyak dikunjungi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Untuk menjaga kebaikan lingkungan karena masjid ini, telah ada aturan dan standar operasional pelaksanaan (SOP) pengurus masjid.

"Berpakaian muslim ketika mengunjungi masjid raya Sumatera Barat merupakan sesuatu yang wajar dan wajib,  selain juga menjaga kekhusukan dalam beribadah bagi umat muslim yang beribadah, juga menjaga etika budaya minang dengan filosofi adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah (ABS-SBK) ", himbau Wakil Gubenur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela kegiatan Acara Kajian Dan Diskusi Bulanan dengan Tema "Dalam Rangka Menangkal Kriminalitas, Memperkuat Ketahanan Keluarga" di Masjid Raya Sumatera Barat,kemaren.

Lebih lanjut Wagub Sumbar katakan,Masjid Raya Sumbar ini merupakan tempat beribadah umat Islam perlu  menghormati dengan berpakaian muslim. Dan masjid raya Sumbar boleh dikunjungi oleh siapa saja, bagi yang tidak muslim nanti akan ada petugas masjid dan satpam yang membantu menyediakan kain sarung dan khas pakaian muslim lainnya.

"Bagi yang tidak berpakaian muslim nanti memang ada petugas satpam yang mengingkatkan secara baik-baik. Dan petugas masjid akan menawarkan pakaian muslim untuk dipakai dalam area lingkungan masjid raya Sumatera Barat", ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga katakan,  jangan ada lagi gonjang ganjing, datang kemasjid raya boleh tidak berpakaian muslim.

"Mari kita ikuti tata cara aturan dan SOP masjid raya Sumatera Barat dengan sebaik-baiknya. Petugas masjid dan satpam telah didik untuk melayani secara baik-baik dan disiplin. Bagi yang tidak ada jilbab dan mukenah disiapkan serta termasuk kain sarungnya", ungkap Nasrul Abit.(rel)

BUKITTINGGI Lintas Media News
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, melepas ribuan peserta sepeda santai dalam rangka Fun Adventure RCT-HHT "Exploring Ngarai Sianok 2020" di depan Jam Gadang, Bukittinggi, Minggu (1/3/2020).

Bersepeda dapat memjadi ajang untuk mempererat silaturahmi, tempat bersosialisasi, mengajak orang untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT.

Dewasa ini sepeda tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi tapi lebih dari itu, bersepeda telah menjadi tren atau gaya hidup di masyarakat saat ini.  Kegiatan bersepeda tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental.

"Karena bersepeda banyak hal yang kita saksikan, ada banyak tempat yang bisa kita kunjungi dan kita eksplorasi. Sebagaimana kita ketahui Sumatera Barat khususnya Bukittinggi yang terkenal dengan wisata alam yang sangat indah," ucap Nasrul Abit saat membuka acara Fun Adventure RCT-HHT di Bukittinggi secara resmi.

Nasrul mengajak masyarakat Sumatera Barat untuk bersama-sama menyukseskan Fun Adventure RCT-HHT 2020, Dia yakin, acara ini sangat penting untuk mengangkat dan memperkenalkan pariwisata Bukittinggi yang terkenal dengan daerah wisata.

"Karena ini kegitan yang pertama, mari kita sukseskan Fun Adventure RCT-HHT 2020 untuk memperkenalkan dan menarik kunjungan wisata demi kemajuan Sumatera Barat," ungkapnya.

Sementara itu Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias sepakat kegiatan ini harus bisa sukses, dengan hadirnya ribuan peserta yang berasal dari berbagai daerah, provinsi dan bahkan ada dari negara Jepang ikut memeriahkan Fun Adventure RCT-HHT.

"Ini kegiatan pertama, Alhamdulillah banyak diikuti peserta dari berbagai daerah dan provinsi lain serta ada juga dua orang dari warga Jepang," ujar Walikota Bukittinggi.

Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah kurang lebih dari 1100 peserta dari komunitas sepeda 426 yang berasal dari Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Ternate dan Cilegon Banten serta dua orang peserta berwarga negara Jepang.

Selain Wagub Sumbar hadir juga dalam acara Fun Adventure RCT-HHT 2020 ini, yaitu Bupati Agam Indra Catri, Walikota Pariaman Genius Umar, Forkopimda Bukittinggi, Direktur Rumah Sakit Ahmad Mochtar, OPD Bukittinggi, dan Direktur PT. Garam (persero). (rel)