Dharmasraya.Lintas Media News.com,  -  Berbagai aliansi Mahasiswa Dharmasraya ( AMD) lakukan  demontrasi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di halaman Kantor DPRD Dharmasraya, provinsi Sumatera Barat, Senin (11/04/2022).

Sebelum memulai aksi mahasiswa yang tergabung dalam 15 OKP ini berkumpul lingkungan Sport Center  Kampus Universitas Dharmasraya (UNDARI), Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru.

M.Hasbi selaku koordinator Umum aksi demonstrasi ini menyampaikan kepada mahasiswa untuk tidak anarkis saat melaksanakan aksi seruduk DPRD ini,agar nantinya tidak ada korban baik itu luka-luka maupun korban jiwa.

"Kita hanya ingin menyuarakan aspirasi kita "ucap Hasbi 

"Dengan harapan besar para Dewan agar menanggapi tuntutan kita" lanjutnya kepada seluruh mahasiswa

Mahasiswa berjalan kaki menuju kantor DPRD Dharmasraya membawa harapan besar, namun tidak ada sambutan baik dari para Dewan. 
Dewan yang diharapkan untuk menanggapi aksi ini,nyatanya hanya berjumlah 7 orang yang hadir dari 30 orang jumlah keseluruhan Dewan itupun hanya mengintip dari dalam gedung DPRD. Mahasiswa menunjukkan rasa kecewanya atas tanggapan para anggota DPRD itu.

Aksi ini dipicu oleh beberapa tuntutan mahasiswa yang mewakili suara rakyat menyatakan ketidaksetujuan mereka atas penundaan Pemilu 2024 ,menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

Disamping itu , mahasiswa juga menyampaikan aspirasi untuk menolak kenaikan harga BBM, serta menuntut penyelesaian masalah minyak goreng.

Selain itu , mahasiswa juga menuntut atas kehadiran anggota DPRD yang berjumlah 7 orang itu.

Sekadar informasi, wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau tiga periode jabatan presiden mencuat dalam beberapa waktu belakangan ini. Mulanya, wacana ini mencuat ketika adanya usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dari beberapa tokoh partai politik.

Sejauh ini, ada tiga partai politik (parpol) yang mendukung usulan penundaan pemilu. Tiga parpol tersebut yakni, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar. Ketiga partai tersebut sepakat pemilu 2024 ditunda. Usulan tersebut kemudian ditolak dan dikritisi banyak pihak karena dianggap melanggar konstitusi(elda).
 
Top