Jakarta, Lintas Media News

Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Balitbang Kementerian Kesehatan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanakan penguatan Sistem Pencatatan Kelahiran, Kematian dan Penyebab Kematian (SPKKPK) dalam kegiatan Workshop Implementasi dan Alih Kelola Strategi Penguatan SPKKPK Tahun 2021 di Hotel Grand Mercure Jakarta, pada Kamis (18/11). 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Padang Pariaman Muhammad Fadhly menyampaikan Program Integrasi Data Pencatatan Kelahiran dan Kematian di Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementarian Kesehatan RI, pada saat menjadi narasumber pada workshop tersebut.

Hadir pada pertemuan yang dilakukan secara daring dan luring serta diikuti oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota itu, diantaranya Direktur Pencatatan Sipil Handayani Ningrum mewakili Dirjen Dukcapil Kemendagri, Kapuslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan, para peneliti dan Dinas Kesehatan serta Dinas Dukcapil Kabupaten Kota.

Upaya membangun SPKKPK merupakan bagian dari Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) atau Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H). Penguatan SPKKPK telah lama dirintis oleh Balitbang Kementerian Kesehatan melalui sejumlah program. Termasuk diantaranya Sample Registration System (SRS), yang telah menghasilkan data terinci penyebab kematian. Dengan luas dan besarnya wilayah Indonesia, data nasional penyebab kematian sangat beragam antar daerah. Dengan adanya kebijakan desentralisasi kesehatan, ketersediaan data yang spesifik di daerah akan mendukung kebijakan pembangunan yang spesifik dan sesuai dengan konteks dan permasalahan spesifik pula di daerah. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Balitbangkes memulai uji coba pengembangan SPKKPK di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia mulai tahun 2019 di Kota Makassar, Kabupaten Kudus, Kabupaten Padang Pariaman, tahun 2020 di Kabupaten Malang, dan tahun 2021 di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Kepulauan Sula.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan menyampaikan harapannya, akan kesinambungan program ini yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota. Prof. Anwar Sadaad yang mempresentasikan perkembangan program ini di beberapa Kabupaten dan Kota menyampaikan, bahwa perlunya penguatan aspek-aspek pendukung program pencatatan kelahiran dan kematian, berdasarkan rapid assessment yang telah dilakukan Kabupaten/Kota. 

Pada kesempatan tersebut, Kadisdukcapil Kabupaten Padang Pariaman Muhammad Fadhly menyampaikan integrasi sistem yang sedang dibangun di Padang Pariaman. Mulai dari pencatatan perkawinan, kehamilan, kelahiran, perkawinan, kematian dan penyebab kematian melalui inovasi SiPakem (Sistem Pelaporan Kelahiran dan Kematian). Saat ini, Dinas Dukcapil Padang Pariaman bersama Dinas Kesehatan terus mengembangkan sistem aplikasi pelaporan dan pencatatan kelahiran dan kematian yang terintegrasi dengan sistem lainnya. 

“Bersama Dinas Kesehatan, kami terus berupaya mengembangkan aplikasi pencatatan kelahiran dan kematian untuk program ini agar lebih terintegrasi dan memudahkan pelaporan serta evaluasi. Sistem ini juga diharapkan memberikan hasil untuk pengambilan kebijakan di daerah”, terang Fadhly.

Sebagaimana telah dimulai pada tahun 2019, SiPakem telah dilaksanakan di kabupaten Padang Pariaman dimana aplikasinya dibangun oleh Dinas Dukcapil untuk digunakan bersama dengan Dinas Kesehatan dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai basis pelaporan. Pencatatan kelahiran yang dimulai dari kehamilan serta pencatatan kematian dengan penyebab kematian, akan memberikan dampak positif bagi penanganan Kesehatan ibu dan anak serta pemberian hak-hak pelayanan lainnya bagi masyarakat.

Beberapa penanggap memberikan tanggapan pada workshop tersebut, diantaranya Dr. Brian Sri Prahastuti dari Kantor Staf Presiden, dr. Erna Mulati (Direktur Kesehatan Keluarga Kemenkes), Handayani Ningrum (Direktur Pencatatan Sipil Kemendagri) dan beberapa lainnya dari kalangan Kementerian Kesehatan.

Muhammad Fadhly berharap, sistem ini terus dikembangkan dan semakin berkualitas  dimasa yang akan datang. (*/b)

 
Top