KELANGKAAN BBM DI SUMBAR DPRD PANGGIL PIHAK PERTAMINA

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-ae5mVIQ0Chg/XdQAvSQHCvI/AAAAAAAACK0/dvgE41fW65MRoIzuHj7M-MDvWwQd0KlFQCLcBGAsYHQ/s1600/Komisi-III-DPR-Sumbar-dan-Pertamina.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="351" data-original-width="720" height="155" src="https://1.bp.blogspot.com/-ae5mVIQ0Chg/XdQAvSQHCvI/AAAAAAAACK0/dvgE41fW65MRoIzuHj7M-MDvWwQd0KlFQCLcBGAsYHQ/s320/Komisi-III-DPR-Sumbar-dan-Pertamina.jpeg" width="320" /></a></div> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Padang.Lintas Media.<br /> Terkait kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar dan premium subsidi yang terjadi hampir diseluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di Sumbar,komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar hearing dengan Dinas ESDM dan pihak Pertamina di ruangan khusus II DPRD Sumbar kemaren.<br /> <br /> Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Afrizal saat memimpin rapat tersebut mengatakan.Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar dan premium sudah berlangsung cukup lama dan menyebabkan terjadinya antrean di sejumlah SPBU di berbagai daerah.<br /> <br /> "Dalam dua pekan terakhir terjadi kelangkaan solar. Jika ini dibiarkan terus-menerus, akan berdampak buruk di tengah masyarakat. Harga-harga akan naik karena distribusi solar ini tersendat," kata Afrizal.<br /> <br /> Politisi Golkar itu juga menyebutkan, kelangkaan BBM jenis solar mesti mendapat perhatian yang intens dari pihak terkait, karena sebagian besar masyarakat Sumbar yang bergerak di berbagai bidang ekonomi, terutama pertanian, mengandalkan BBM jenis solar untuk distribusi hasil usaha. Begitu juga mereka yang berprofesi sebagai nelayan, yang sebagian membutuhkan solar untuk melaut sebagai bahan bakar kapal.<br /> <br /> "Saat ini jumlah penduduk Sumbar 5,6 juta jiwa, hanya 19 ribu yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sisanya, sebagian besar petani dan nelayan. Bayangkan dampak yang akan ditimbulkan jika kelangkaan BBM jenis solar ini terus berlanjut. Inflasi bisa tak terkendali karena semua harga naik," ujarnya lagi.<br /> <br /> Berangkat dari situasi tersebut, Afrizal dengan tegas meminta Pertamina untuk memastikan kecukupan stok untuk mengatasi kelangkaan. Kemudian, DPRD juga meninta agar pengawasan terus ditingkatkan. Sebab, kelangkaan diduga turut terjadi karena ada pihak-pihak yang tak pantas menggunakan BBM bersubsidi, tapi justru ikut menggunakan, seperti para pelaku industri.<br /> <br /> Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Sumbar, Hidayat, ikut menyoroti pelanggaran pada Perpres 191 Tahun 2014 tentang penggunaan BBM subsidi. Dalam Perpres itu jelas disebutkan,  bahwa kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, dibolehkan menggunakan solar, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam).<br /> <br /> "Sementara itu, saat ini solar subsidi masih banyak dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak diperbolehkan itu, seperti untuk kendaraan roda sepuluh. Ini salah satu yang perlu ditertibkan. Siapa yang bertanggung jawab. Semuanya harus patuh melaksanakan Perpres 191 Tahun 2014 itu," kata Hidayat.<br /> <br /> Menanggapi hal tersebut, Area Sales Branch Manager Pertamina Padang, I Made Wira P mengatakan, pihaknya telah menjamin pasokan solar untuk Sumbar aman hingga 31 Desember mendatang. "Kita jamin pasokannya aman hingga 31 Desember 2019," kata I Made Wira.<br /> <br /> I Made menyebutkan, sejak Selasa (12/11), Pertamina telah menyalurkan rata-rata 1,3 juta liter solar per hari ke 111 SPBU di wilayah Sumbar. “Kami salurkan sama dengan konsumsi 2018. Sehingga dari sebelumnya 1 juta liter per hari, menjadi 1,3 juta liter per hari," tegas I Made.<br /> <br /> Di sisi lain, Unit Manager Comm, Rel & CSR Pertamina MOR I Roby Hervindo menyampaikan, rata-rata penyaluran Solar 12-17 November 2019 mencapai 1,4 juta liter per hari. Jumlah tersebut lebih banyak dari penyaluran Solar di November 2018 sebesar 1,3 juta liter per hari.<br /> <br /> "Jika dihitung sejak 1-17 November, Pertamina telah menyalurkan lebih dari 20 juta liter Solar subsidi. Rencana awal akan menyamakan dengan November 2018, namun pada realisasinya penyaluran lebih besar lagi dibanding tahun lalu," kata Roby.<br /> <br /> Roby menyebutkan, sejak Selasa (12/11), Pertamina telah menambah pasokan Solar hingga 30 persen di Sumbar. Pertambahan penyaluran tersebut berdampak positif mengurai antrian Solar di SPBU. Selain itu, Roby juga menyampaikan bahwa Pertamina mulai menerapkan pengendalian konsumsi Solar. Sesuai kesepakatan dengan Pemprov Sumbar, pembelian Solar bersubsidi maksimal 100 liter per konsumen.<br /> <br /> "Tidak hanya itu, Pertamina juga mensosialisasikan peruntukan Solar sesuai dengan Perpres 191 tahun 2014 melalui spanduk dan poster yang dipasang di SPBU. Hal ini bertujuan agar konsumen yang memang berhak menerima Solar bisa mendapatkannya," lanjut Roby.<br /> <br /> Roby kembali menambahkan, agar penggunaan BBM bersubsidi menjadi lebih merata dan sesuai dengan peruntukannya, diimbau kepada masyarakat mampu agar menggunakan BBM non subsidi. Sehingga alokasi kuota BBM bersubsidi tercukupi bagi yang berhak mendapatkannya.<br /> <br /> Sementara, untuk pasokan Premium juga terdapat peningkatan. Rerata penyaluran November 2019 sebanyak lebih dari satu juta liter per hari. Sedangkan Oktober 2019, rata-rata penyaluran sebanyak 900 ribu liter per<br /> hari.<br /> <br /> "Kami mengimbau masyarakat untuk beralih menggunakan BBM dengan kualitas sesuai ketentuan dan tahun pembuatan yang dikeluarkan pabrikan kendaraan. Untuk bahan bakar diesel, tersedia Dexlite maupun Pertamina Dex. Untuk bahan bakar bensin, ada Pertalite dan Pertamax. Jenis-jenis BBM tersebut lebih sesuai untuk kendaraan masa kini," ulas Roby lagi. (Sri)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />

KELANGKAAN BBM DI SUMBAR DPRD PANGGIL PIHAK PERTAMINA

Padang.Lintas Media. Terkait kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar dan premium subsidi yang terjadi hampir diseluruh Stasiun P...

Baca selengkapnya »

M.JUSUF KALLA BAKAL DIANUGERAHI GELAR DR.HC DARI UNP

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-QpFNM0r1ZO0/XdP8MLeY5EI/AAAAAAAACKo/iqNnUuljE5kwjqP55OvYj5a_Modxh6JtwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG20191119142345.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/-QpFNM0r1ZO0/XdP8MLeY5EI/AAAAAAAACKo/iqNnUuljE5kwjqP55OvYj5a_Modxh6JtwCLcBGAsYHQ/s320/IMG20191119142345.jpg" width="320" /></a></div> <br /> <br /> <br /> <br /> Padang.Lintas Media.<br /> <br /> Universitas Negeri Padang (UNP) kembali memberikan gelar Doktor Honoris Causa (HC) kepada pejabat negara yang dinilai dan di pandang sebagai seorang tokoh penggagas,pejuang dan pengawal mutu pendidikan di Indonesia.<br /> <br /> Setelah gelar Doktor HC ini diberikan kepada Anwar Ibrahim dan Megawati,kini UNP akan memberikannya kepada mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla.Kata Rektor UNP,Prof Ganefri,Ph.D pada wartawan diruang sidang rektor.Selasa (19/11).<br /> <br /> Diberikannya gelar Doktor HC ini kepada Jusuf Kalla,menurut Ganefri karena,Jusuf Kalla telah berjasa dibidang pendidikan melalui kebijakan,kipra dan komitmennya sebagai tokoh yang memiliki kepedulian ada mutu pendidikan dalam membangun peradaban bangsa,untuk mengejar ketertinggalan,agar sejajar dengan dengan negara lain,yang lebih dulu maju pendidikannya.<br /> <br /> Disamping itu,Jusuf Kalla juga berperan dalam penjaminan mutu LPTK,diantaranya suksesnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang berdampak pada mutu input lulusan Sekolah Menengah yang diterima di perguruan tinggi.Kata Ganefri.<br /> <br /> Dijelaskan Ganefri,UNP dalam menganugerahkan gelar Doktor kehormatan ini kepada Jusuf Kalla,sebelumnya telah mengajukan surat pengusulannya kepada Dirjen Sumber Daya dan IPTEK Dikti,dan hasilnya disetujui.<br /> <br /> "Ini merupakan hasil dari kajian yang matang dari tim pakar Penjamin Mutu Pendidikan di UNP,dan di UNP kita juga sudah memiliki Prodi pascasarjana Ilmu Pendidikan berakreditasi A,sebagai salah satu syarat utama pengajuan gelar Doktor kehormatan",jelas Ganefri.<br /> <br /> Prosesi penganugerahan Dr.HC kepada Jusuf Kalla ini akan dilaksanakan dalam agenda Rapat Senat Universitas terbuka pada awal Desember ini,yang akan dihadiri oleh berbagai tokoh nasional,diantaranya Megawati Sukarnoputri,Buya Syafii Maarif dan Prof.Malik Fajar.Tutup Ganefri.(Sri)

M.JUSUF KALLA BAKAL DIANUGERAHI GELAR DR.HC DARI UNP

Padang.Lintas Media. Universitas Negeri Padang (UNP) kembali memberikan gelar Doktor Honoris Causa (HC) kepada pejabat negara yang d...

Baca selengkapnya »

Manfaatkan Waktu Luang, Alirman Sori Ingatkan Bahaya Narkoba dan Kemajuan Teknologi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-aeEBEGnxWZ4/XdJ6lhNaG7I/AAAAAAAACKc/Jo6ZQ5N-EagFclsR29kaAFEzWa1im68ZACLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20191118-WA0015.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="180" src="https://1.bp.blogspot.com/-aeEBEGnxWZ4/XdJ6lhNaG7I/AAAAAAAACKc/Jo6ZQ5N-EagFclsR29kaAFEzWa1im68ZACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20191118-WA0015.jpg" width="320" /></a></div> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> PAINAN.Lintas Media News.<br /> Meski tidak dalam masa reses (masa istirahat bersidang), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat Alirman Sori berusaha untuk bisa bertatap muka dengan masyarakat di daerah pemilihan dalam setiap kesempatan.<br /> <br /> Memanfaatkan waktu luang usai menyerahkan bantuan PKPS kepada warga Pesisir Selatan korban kerusuhan Wamena, Senin (18/11/2019) Alirman Sori bertatap muka dengan masyarakat di Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan.<br /> <br /> Dalam kesempatan tatap muka yang difasilitasi Walinagari Duku Utara Widoyo Hermanto tersebut, Alirman Sori mengingatkan agar orangtua selalu memantau perkembangan anak - anak. Dewasa ini, bahaya narkoba semakin mengancam kehidupan anak - anak terutama usia remaja.<br /> <br /> "Lebih dari 2/3 penghuni lembaga pemasyarakatan saat ini karena tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Ini harus diwaspadai dan orangtua harus terus memantau perkembangan anak - anak terutama yang usia remaja," jelasnya.<br /> <br /> Dia menambahkan, maraknya peredaran narkoba juga sudah mewabah sampai ke Sumatera Barat. Kasus demi kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus diungkap pihak kepolisian namun sepertinya tidak membuat jera para pelaku.<br /> <br /> "Para orangtua harus menyadari hal ini dan hendaknya mengambil langkah antisipasi agar anak - anak remaja tidak terjerumus menggunakan narkoba," sarannya.<br /> <br /> Selain bahaya narkoba, Alirman Sori juga mengingatkan orang tua untuk mewaspadai dampak negati penyalahgunaan tekonologi informasi. Dengan pesatnya perkembangan alat teknologi komunikasi dan informasi saat ini, setiap orang bisa mendapatkan akses terhadap apapun di internet. Kalau pemanfaatan internet melalui telepon pintar oleh anak - anak tidak dikontrol, bisa saja memberikan pengaruh buruk kepada perkembangan mental dan moral generasi bangsa.<br /> <br /> "Penggunaan perangkat telepon pintar di era kemajuan teknologi informasi ini perlu dikontrol oleh orang tua karena internet menyediakan segala hal dan siapapun bisa mengakses apa saja di internet," ulasnya.<br /> <br /> Alirman Sori menyebut, sebagian besar orang, termasuk juga anak - anak dan remaja sudah memiliki perangkat telepon pintar (smartphone). Perkembangan teknologi hendaknya dimanfaatkan untuk memberikan dampak positif kepada penggunanya.<br /> <br /> "Orang tua harus "tega" membatasi penggunaan smartphone kepada anak - anak dan mengontrol penggunaannya pada remaja. Arahkan anak untuk memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendapatkan hal positif untuk perkembangan intelektualitasnya," ujarnya.<br /> <br /> Walinagari Duku Utara Widoyo Hermanto menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota DPD RI tersebut. Adalah suatu kehormatan mendapat kunjungan mendadak tersebut. Dia berharap, Alirman Sori dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat dan pemerintahan nagari di DPD RI sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. (rel)

Manfaatkan Waktu Luang, Alirman Sori Ingatkan Bahaya Narkoba dan Kemajuan Teknologi

PAINAN.Lintas Media News. Meski tidak dalam masa reses (masa istirahat bersidang), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal S...

Baca selengkapnya »

ATASI DAERAH KUMUH, DPRD RIAU BERKUNJUNG KE DPRD SUMBAR

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-hfvCrnoJSBo/XdJ4Q7tCi1I/AAAAAAAACKQ/HIjFzgD-Hm8pd_czwOq5y-xhNB4jXxNNwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG20191115102633.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/-hfvCrnoJSBo/XdJ4Q7tCi1I/AAAAAAAACKQ/HIjFzgD-Hm8pd_czwOq5y-xhNB4jXxNNwCLcBGAsYHQ/s320/IMG20191115102633.jpg" width="320" /></a></div> <br /> <br /> <br /> Padang.Lintas Media.<br /> UNTUK mengatasi daerah kumuh yang berada di Provinsi Riau,Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Riau melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Sumbar di ruangan khusus I DPRD Sumbar,kemaren.<br /> <br /> Ketua Komisi IV DPRD Riau Ikwan mengatakan, kedatanganya ke DPRD Sumatera Barat untuk mengadopsi pemikiran strategis yang ada di Provinsi Sumbar, baik terkait pelaksanaan pemerintahan, pengelolaan wilayah kumuh serta pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan.<br /> <br /> Pengelolalan wilyah kumuh di Provinsi Riau menjadi hal yang belum bisa dituntaskan ,ratusan hektare wilayah kumuh di Raiiau menjadi tanggung jawab Provinsi .Dilain sisi di Sumbar ini  telah dikelolah dengan baik ,dibuktikan daerah ini telah memiliki Perda tentang pengelolaan wilayah kumuh dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan katanya.<br /> <br /> Anggota Komisi IV DPRD Riau Almainis S.Pd menuturkan, banyak hal hal yang patut dicontoh di Sumbar. Selain telah mengelola wilayah kumuhnya dengan baik, provinsi ini juga peringkat 25 dalam hal penyalahgunaan anggaran versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<br /> <br /> “Mengingat banyak yang positif, Pemerintah Riau mesti menjadikan Sumbar sebagai referensi dalam menjalankan roda pemerintahan,” katanya.<br /> <br /> Sementara itu, Kabid Kawasan Kumuh Dinas PU Tarkim Sumbar Sirdani mengatakan, saat ini pemprov Sumbar tengah menangani 800 Hektare wilayah kumuh, sehinga kedepan tidak ada lagi wilayah sepeti itu di Sumbar.<br /> <br /> “Adapun wilayah kumuh di Sumatera Barat menurut Sirdani tersebar di 17 Kabupaten Kota, yang tidak ada daerah kumuhnya hanya dua Kota yakni Kota Bukitinggi dan Kota Padang panjang,” jelasnya.<br /> <br /> Kedatangan tamu dari DPRD Riau ini juga disambut oleh kabag Umum Sekretriat DPRD Sumbar Riswandi.(Sri)<br /> <br /> <br />

ATASI DAERAH KUMUH, DPRD RIAU BERKUNJUNG KE DPRD SUMBAR

Padang.Lintas Media. UNTUK mengatasi daerah kumuh yang berada di Provinsi Riau,Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Riau mel...

Baca selengkapnya »

Ketum PKPS Serahkan Bantuan Korban Kerusuhan Wamena

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-3RnOxKE2idk/XdJ2FO9f4nI/AAAAAAAACKE/-3g7_dhzFpIdcLbs8AxKI--nNFETnrnxgCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20191118-WA0014.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="774" data-original-width="1032" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/-3RnOxKE2idk/XdJ2FO9f4nI/AAAAAAAACKE/-3g7_dhzFpIdcLbs8AxKI--nNFETnrnxgCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20191118-WA0014.jpg" width="320" /></a></div> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Painan.Lintas Media News.<br /> Ketua Umum Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan (PKPS) Alirman Sori menyerahkan bantuan kepada keluarga korban kerusuhan Wamena. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dari sesama perantau dan diharapkan dapat meringankan beban keluarga korban kerusuhan.<br /> <br /> Penyerahan bantuan berlangsung di kantor bupati Pesisir Selatan, Senin (18/11/2019). Bantuan dalam bentuk uang senilai Rp85 juta tersebut diterima oleh Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni mewakili masyarakat korban kerusuhan.<br /> <br /> "Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian dari perantau. Meskipun jumlahnya tidak banyak, namun kami berharap hendaknya dapat membantu meringankan beban," kata Alirman Sori.<br /> <br /> Ketum PKPS yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini berharap, masyarakat yang menjadi korban dalam kerusuhan Wamena dapat sabar dan memulai kehidupan baru di kampung halaman dengan lebih baik lagi.<br /> <br /> Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan kepedulian masyarakat perantauan. Bantuan tersebut secepatnya akan disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat korban kerusuhan Wamena yang terpaksa harus pulang kampung.<br /> <br /> "Masyarakat perantau yang pulang kampung usai terjadinya kerusuhan di Wamena, saat ini belum sepenuhnya pulih. Sebab di kampung mereka harus memulai semua dari awal lagi. Bantuan uluran tangan dari PKPS dan semua pihak yang telah diterima sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka," ungkapnya.<br /> <br /> Seperti diketahui, kerusuhan pecah di Wamena, Papua pada 23 September 2019 lalu. Kerusuhan itu menyebabkan puluhan orang meninggal dunia dan ribuan orang yang sebagian besar perantau terpaksa meninggalkan rumah mereka, termasuk perantau dari Sumatera Barat. Dalam kerusuhan itu, warga asal Sumatera Barat ada yang menjadi korban meninggal dunia.<br /> <br /> Alirman Sori menyatakan mengutuk kerusuhan tersebut dan meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas. Meski demikian, ia meminta agar persoalan itu jangan sampai memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. (rel)

Ketum PKPS Serahkan Bantuan Korban Kerusuhan Wamena

Painan.Lintas Media News. Ketua Umum Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan (PKPS) Alirman Sori menyerahkan bantuan kepada keluarga k...

Baca selengkapnya »

POLIS ASURANSI BELUM DICAIRKAN,KOMISI III PANGGIL OJK DAN BUMI PUTRA

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-FWAXFEUInsE/XdImoQ94J5I/AAAAAAAACJ4/v-Zau9DPK48RSj6ql0YTS7Fgrn2Cqt0rACLcBGAsYHQ/s1600/IMG20191113110349.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1200" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-FWAXFEUInsE/XdImoQ94J5I/AAAAAAAACJ4/v-Zau9DPK48RSj6ql0YTS7Fgrn2Cqt0rACLcBGAsYHQ/s320/IMG20191113110349.jpg" width="240" /></a></div> <br /> <br /> <br /> <br /> Padang.Lintas Media.<br /> <br /> Terkait laporan masyarakat yang masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar tentang Klaim nasabah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putra yang belum dibayarkan.Komisi III DPRD Sumbar kemaren,Rabu (13/11) datangkan unsur pimpinan Bumi Putra dan  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk minta keterangan soal polis bermasalah.<br /> <br /> Ketua Komisi III DPRD Sumbar Afrizal saat memimpin rapat tersebut mengatakan.Harus ada solusi yang tepat untuk permasalahan ini dan jangan biarkan Bumiputera hancur karena segelintir oknum.Untuk itulah DPRD memanggilan Bumiputera dan OJK untuk mengetahui tindak lanjut dari keresahan masyarakat yang polisnya tidak kunjung cair.<br /> <br /> “Harus ada solusi yang tepat untuk permasalahan ini dan jangan biarkan Bumiputera hancur karena segelintir oknum. Kita juga tidak rela dana masyarakat Sumbar tertahan dan tidak ada kepastian terkait pengembaliannya " kata Afrizal.<br /> <br /> Menurut Afrizal, banyak surat masuk ke DPRD terkait klaim pembayaran polis asuransi Bumiputera ini.<br /> <br /> "Mereka juga ingin ikut dalam rapat ini untuk meminta kepastian, namun kita larang dan mempercayakan kepada DPRD Sumbar mencari solusinya,” kata dia.<br /> <br /> Sementara.Kepala OJK Sumbar Darwisman mengatakan.Dalam tahun 2019, 28 pengaduan perihal pemegang polis Bumiputera masuk ke OJK. OJK sebagai lembaga pengawas akan mendukung Bumiputera menyelesaikan permasalahan klaim yang belum terbayarkan ini.<br /> <br /> Pemegang polis Bumiputera mencapai 7,5 juta orang di seluruh Indonesia dan beban klaim yang harus ditanggung perusahaan setiap tahunnya mencapai Rp2,5 triliun.Jelas Darwisman.<br /> <br /> Menurut Darwisman,bumiputra sendiri memiliki banyak aset di berbagai kota besar di Indonesia dengan nilai yang cukup besar yakni Rp38 triliun.<br /> <br /> Direksi AJB Bumiputra Syafrudin mengatakan. Pihaknya terus berupaya mencarikan solusi agar dana masyarakat yang diklaim dapat dibayarkan namun tentu secara bertahap. Ia merinci pencairan klaim nasabah dengan jumlah di atas Rp50 juta ditawarkan keuntungan 4,5 persen jika mereka mau menahan uang mereka di Bumiputra dan diberikan jaminan dari perusahaan<br /> <br /> Selain itu, pihaknya juga memprioritaskan untuk mencairkan polis nasabah di bawah Rp50 juta yang terdiri dari pengusaha UMKM, guru, dan lainnya.<br /> <br /> Kemudian berbagai pihak yang dalam keadaan membutuhkan keuangan, seperti untuk biaya berobat dan pendidikan. “Kita utamakan mereka yang telah lama memegang polis, namun jika ada urgensi tertentu akan didahulukan,” katanya.<br /> <br /> Menurut Syafrudin, sejak Maret 2019 AJB Bumi Putra telah mencairkan polis nasabah sebesar Rp.9 miliar per bulan untuk Sumatera Bara.(Sri)<br /> <br />

POLIS ASURANSI BELUM DICAIRKAN,KOMISI III PANGGIL OJK DAN BUMI PUTRA

Padang.Lintas Media. Terkait laporan masyarakat yang masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar tentang Klaim nasabah Asu...

Baca selengkapnya »

KEKURANGAN ANGGARAN 432 M KOMISI III HEARING DENGAN JASA RAHARJA

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-_qhCKzern9I/XdIl0Q43uCI/AAAAAAAACJo/LGgNJ71iA8Ut2WYCka9iBsZEoy-R66BfgCLcBGAsYHQ/s1600/IMG20191112170500.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/-_qhCKzern9I/XdIl0Q43uCI/AAAAAAAACJo/LGgNJ71iA8Ut2WYCka9iBsZEoy-R66BfgCLcBGAsYHQ/s320/IMG20191112170500.jpg" width="320" /></a></div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-wOhdej0RjY8/XdIl2hucx-I/AAAAAAAACJs/w5TgYGJ8MRE_ZIuAmqMU0Y3yFfUcUEvQwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG20191112171715.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1200" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-wOhdej0RjY8/XdIl2hucx-I/AAAAAAAACJs/w5TgYGJ8MRE_ZIuAmqMU0Y3yFfUcUEvQwCLcBGAsYHQ/s320/IMG20191112171715.jpg" width="240" /></a></div> <br /> <br /> <br /> <br /> Padang.Lintas Media.<br /> <br /> Untuk lebih mengetahui sejauh mana kontribusi PT.Jasa Raharja terhadap Pendapatan Asli Daera (PAD) Sumbar.Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar baru-baru ini melakukan hearing dengan PT.Jasa Raharja Cabang Sumbar di ruangan khusus II DPRD Sumbar.<br /> <br /> Ketua Komisi III DPRD Sumbar Afrizal saat memimpin rapat mengatakan.mengingat anggaran 2020 tidak sesuai dengan harapan perencanaan yang masih kekurangan anggaran sebesar Rp.432 miliar. Maka Komisi III DPRD melakukan hearing dengan seluruh yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya adalah Jasa Raharja.<br /> <br /> "Menghadapi iven-iven besar di tahun 2020 yang akan menyerap anggaran cukup besar.Alhamdulillah Jasa Raharja telah menginformasikan bahwa ada Rp.2,4 miliar di tahun 2019 anggarannya masuk ke Kas Daerah, dan kita berharap pada tahun 2020 angka tersebut akan melebihi targetnya,” harap Afrizal.<br /> <br /> Sebelumnya Komisi III DPRD Sumbar juga telah melakukan hearing dengan dealer kendaraan bermotor, pengelola hutan dan setelah ini kita akan coba lagi dengan mereka yang membayarkan pajak ke daerah.Sebut Afrizal.<br /> <br /> Menurut Afrizal,dilakukan hearing ini adalah, untuk mengetahui sejauh mana kontribusi erusahaan-perusahaan ini terhadap PAD,sehingga nantinya ada penambahan pendapatan di Sumbar.Karena, di tahun 2020 tersebut, Sumbar memiliki beban anggaran cukup besar.<br /> <br /> “Beban tersebut adalah,pertama, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang menghabiskan anggaran lebih kurang sebesar Rp200 miliar, Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional, Pekan Nasional Tani Indonesia (PENAS TANI) ke-XVI, setelah itu akan ada iven nasional yang “share-nya” dengan pemerintah daerah cukup tinggi yaitu Tour de Singkarak (TdS) dan lain sebagainya",jelas Afrizal.<br /> <br /> Ditambahkan Afrizal, apalagi surat penunjukan Pemprov sebagai tuan rumah iven yang berskala nasional itu sudah diterima. Ditambah lagi beban daerah adalah mengirim perwakilan daerah kita mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua pada 2020 tersebut.<br /> <br /> Berdasarkan perhitungan perusahaan, angka Rp2,4 miliar itulah yang dikirim dan yang jelas, setiap tahunnya ada peningkatan dari 2,1 miliar, 2,2 miliar, 2,3 dan 2,4 miliar.Terang Afrizal.<br /> <br /> “Kita berharap pada tahun 2020 angka Rp2,4 miliar terlampaui dan angka kecelakaan menurun,” tutupnya.<br /> <br /> Hearing Komisi III DPRD Sumbar tersebut juga dihadiri anggota komisi III Reinaldi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dodi Delvi dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Kepala Jasa Raharja Cabang Sumbar Agung Tri G. dan bawahannya serta para awak media. (Sri)

KEKURANGAN ANGGARAN 432 M KOMISI III HEARING DENGAN JASA RAHARJA

Padang.Lintas Media. Untuk lebih mengetahui sejauh mana kontribusi PT.Jasa Raharja terhadap Pendapatan Asli Daera (PAD) Sumbar.Ko...

Baca selengkapnya »

Sumbar Ekspo Promosi Potensi Memadukan Semua Element Daerah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-bVV7WQYALXs/XdHFv-fuwII/AAAAAAAACJA/R18parMC9rEYGM3K8_MbuvT8vlRr3XE9ACLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20191118-WA0003.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/-bVV7WQYALXs/XdHFv-fuwII/AAAAAAAACJA/R18parMC9rEYGM3K8_MbuvT8vlRr3XE9ACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20191118-WA0003.jpg" width="320" /></a></div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-wL1ZWtDSFl0/XdHFyirYlAI/AAAAAAAACJE/6f4dQFGzH8UP3ajB2VJe-uQ1GQxbwaWwACLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20191118-WA0004.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/-wL1ZWtDSFl0/XdHFyirYlAI/AAAAAAAACJE/6f4dQFGzH8UP3ajB2VJe-uQ1GQxbwaWwACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20191118-WA0004.jpg" width="320" /></a></div> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Medan .Lintas Media News.<br /> Sumatera Barat Expo (Sumbar Ekspo) bertujuan untuk mempromosikan potensi pembangunan daerah Sumatera Barat dapat ditampilkan secara menyeluruh mulai dari sektor ekonomi (pariwisata, investasi, produk unggulan, UKM), sektor pendidikan, komunikasi dan informatika, kebudayaan, sosial kemasyarakatan yang dapat mengangkatnya menjadi kekuatan kemajuan daerah.<br /> <br /> Karena itu, Sumatera Barat Expo menjadi satu-satunya kegiatan pemprov Sumbat yang melibatkan seluruh elemen terkait di Sumatera Barat, tidak hanya OPD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat saja, namun juga BUMN/ BUMD, Perguruan Tinggi, UMKM bahkan pada tahun ini juga diisi oleh peserta dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan Politeknik Penerbangan Medan, serta Peserta Undangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan.<br /> <br /> Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada penutupan Sumbar Ekspo ke-8 di Medab Sumatera Utara, Minggu (18/11/2019).<br /> <br /> Hadir dalam kesempatan tersebut, Wagub Sumut, Forkopimda Sumbar, Ketua DPRD dan Forkopimda Sumut,<br /> Plt. Walikota Medan, Ketua DPRD dan Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan,<br /> Bupati/ Walikota se Sumatera Barat, beserta Ibu, Ketua DPRD Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat, Kepala OPD Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara, Pimpinan BUMN dan BUMD, Perbankan, Kadin, ASITA, PHRI dan Dunia Usaha, Ketua BM3 dan Ketua Gebu Minang Provinsi Sumatera Utara, Para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh dan Masyarakat Sumatera Barat di Kota Medan dan Sekitarnya;<br /> <br /> Lebih lanjut Wagub Sumbar sampaikan, Sumbar Expo merupakan agenda rutin Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan setiap tahun. Sumatera Barat Expo ke 8 Tahun 2019 di Kota Medan dilaksanakan dari tanggal 14 s/d 17 November 2019 dengan tema : Membangkitkan Sumatera Barat Untuk Indonesia Maju<br /> <br /> " Selama 7 kali pelaksanaan sebelumnya, Sumatera Barat Expo dilaksanakan di beberapa provinsi di Indonesia sejak tahun 2011. Melalui event ini, diharapkan terjalinnya kerjasama yang saling menguntungkan antara seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara khususnya dengan Pemerintah Kota Medan, meningkatnya kunjungan wisatawan ke dua daerah, meningkatnya arus investasi, terjalinnya hubungan bisnis antara pelaku usaha, serta menguatnya persatuan melalui hubungan kebudayaan dan masyarakat kedua daerah yang pada akhirnya secara fundamental akan membawa dampak bagi kemajuan NKRI", ungkap Nasrul Abit.<br /> <br /> Nasrul Abit juga ungkapkan, dalam 4 hari pelaksanaan Sumatera Barat Expo setelah dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat pada taggal 14 November yang lalu, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yakni , Pagelaran Seni Budaya tradisonal Sumatera Barat. yang dibawakan oleh duta-duta kesenian dari Kabupaten dan Kota yang ada di Sumatera Barat. Pameran produk dan program unggulan Sumatera Barat yang dibawa oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota, OPD Provinsi, BUMD, serta UMKM yang ada di Sumatera Barat.<br /> <br /> Pendataan dan Layanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Dukcapil Provinsi Sumatera Barat<br /> Fashion Show dan kegiatan sosial donor darah oleh Gebu Minang.<br /> <br /> " Demo dan Lomba Marandang oleh IKA BOGA Padang dan Gebu MInang<br /> Gelar Potensi dan Temu Usaha (GPTU) oleh Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sumatera Barat, yang mempresentasikan sektor unggulan oleh 4 (empat) Kepala Daerah di Kabupaten/Kota yaitu, Bupati Pasaman, Bupati Tanah Datar, Walikota Padang Panjang, Walikota Pariaman dan kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perantau di Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi oleh Biro Kerjasama, Pembangunan, dan Rantau," ujarnya<br /> <br /> Wagub juga mengatakan juga dilakukan Kegiatan Temu Bisnis UKM Unggulan Sumatera Barat oleh Dinas Koperasi dan UKM, dalam rangka memperluas peluang pasar produk UKM unggulan Sumatera Barat.<br /> <br /> " Dalam acara dialog Interaktif TV mengenai Potensi Unggulan Sumatera Barat dan Hubungan Antar Daerah oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dengan narasumber Gubernur Sumatera Barat Tokoh Perantau sekaligus Pengusaha  Bapak Indra Utama, serta Wakil Ketua KADIN Sumatera Utara, dengan tema “Sinergi Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Potensi Untuk Percepatan Pembangunan Daerah”, katanya<br /> <br /> Wagub Sumbar Nasrul Abit juga sampaikan, atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berpartispiasi mengisi kegiatan Sumatera Barat Expo ini. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan, serta kepada BM3 dan Gebu Minang Sumatera Utara yang telah membantu dan memfasilitasi terselenggaranya Sumatera Barat Expo ke 8 Tahun 2019 ini sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sukses.<br /> <br /> Kami menyadari, dengan keterbatasan waktu pelaksanaan yang hanya selama 4 hari ini, belum cukup untuk memenuhi kerinduan akan Sumatera Barat. Disamping itu, masih ada beberapa kerjasama potensial  baik pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan bisnis, ataupun bisnis dengan bisnis yang belum terakomodir dalam kegiatan ini.<br /> <br /> " Kita berharap ke depannya kita semua masih perlu menjajaki kerjasama-kerjasama yang saling menguntungkan antara seluruh pihak, khususnya antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal perdagangan produk, pengembangan pariwisata (termasuk perluasan Tour de Singkarak dalam semangat connecting sumatera), pembangunan kawasan perbatasan, pembangunan infrastruktur jalan penghubung kedua daerah, dan lain sebagainya. Dengan segala upaya yang telah dan akan kita lakukan, kita harapkan akan mampu meningkatkan daya saing dan kapasitas pemerintahan daerah serta mempercepat pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di kedua daerah", pungkasnya<br /> <br /> Dari panitia juga didapat informasi tambahan , adapun jumlah transaksi yg terjadi pada stand produk daerah sejumlah 1,5 M, pada stand kuliner sejumlah 400 jt. Stand yg ada berjumlah 88 (55 produk daerah, 33 kuliner) yang diisi oleh OPD Prov Sumbar, Kab/Kota se Sumbar, BUMD, Perguruan Tinggi dan Kab. Bengkalis, dan penyelenggaraan ini sangat sukses dengan kehadiran selama 13-17 nov lebih kurang 5000 orang.(rel)

Sumbar Ekspo Promosi Potensi Memadukan Semua Element Daerah

Medan .Lintas Media News. Sumatera Barat Expo (Sumbar Ekspo) bertujuan untuk mempromosikan potensi pembangunan daerah Sumatera ...

Baca selengkapnya »

Turnamen Sepakbola Bangkitkan Rasa Masyarakat Membangun Nagari

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-TEYGJv86_a8/XdALnw9BJII/AAAAAAAACI0/3AHt0RQzyJks4BcBO0X5ID9yWIfyqWrAACLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20191116-WA0010.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/-TEYGJv86_a8/XdALnw9BJII/AAAAAAAACI0/3AHt0RQzyJks4BcBO0X5ID9yWIfyqWrAACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20191116-WA0010.jpg" width="320" /></a></div> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Pessel.Kintas Media News.<br />  Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyaksikan pertandingan sepakbola antar Nagari "Wali Cup U-19" yang diselenggarakan di lapangan Nagari Murao Sakai Indrapuro Pesisir Selatan, Sabtu sore (16/11/2019).<br /> <br /> Pertandingan sebagai salah satu ajang berkompetisi yang positif bagi pelajar antar Nagari - Nagari Pesisir Selatan. Wagub Sumbar Nasrul Abit berharap turnamen antar pelajar se-Nagari Pesisir Selatan ini mampu memupuk bibit atlet nasional dari Sumbar.<br /> <br /> Dihadiri ribuan penonton yang memenuhi Stadion Mini Muaro Sakai membuat euforia begitu meriah, teriakan dari penonton memberikan semangat, mencuri perhatian Nasrul Abit yang merupakan Datuak dari kaum Panai yaitu Datuak Malintang Panai,  mengaku takjub dengan antusiasme para supporter.<br /> <br /> "Saya begitu gembira melihat turnamen ini yang antusiasme penontonnya luar biasa, ada rasa kagum-kagum akan semangat membela antar nagari mulai dari pemuda-pemudi, anak-anak, bahkan orangtuapun ikut menyaksikan turnamen ini saling memberi suport kepada tim mereka masing-masing ," kata Nasrul Abit.<br /> <br /> Menurutnya ini menjadi acuan untuk tumbuh bibit-bibit pemain sepakbola yang dinilai cukup bagus bermain dan tingkat sportifitasnya tinggi.<br /> <br /> "Kita sangat mengapresiasi kegiatan olahraga ini, semoga dari kompetisi ini akan muncul bibit bibit pesepakbola handal dari negeri kita," harapnya.<br /> <br /> Gemuruh suara supporter yang tiada henti memberikan semangat kepada Tim kesayangan mereka membuat pertandingan semakain seru. Sekali-kali terlihat Nasrul Abit bersorak memberi semangat para pemain dan para penontonpun makin bersemangat.<br /> <br /> Perhatian masyarakat langsung tertuju kepada sosok Nasrul Abit yang terlihat ceria, bersahabat menyaksikan pertandingan ini dan kehadirannya menambah spirit bagi pemain dan masyarakat yang hadir dalam turnamen ini.(rel)

Turnamen Sepakbola Bangkitkan Rasa Masyarakat Membangun Nagari

Pessel.Kintas Media News.  Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyaksikan pertandingan sepakbola antar Nagari "Wali Cup ...

Baca selengkapnya »

Wagub Sumbar: Tempat Pensiunan PNS dan BUMD Adalah PWRI

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-HFeQR1rJlxU/Xc_eGgEZprI/AAAAAAAACIg/jJTaCRnaWLAlNTDC-tXyHRQFJtXBzU2agCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20191116-WA0002.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/-HFeQR1rJlxU/Xc_eGgEZprI/AAAAAAAACIg/jJTaCRnaWLAlNTDC-tXyHRQFJtXBzU2agCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20191116-WA0002.jpg" width="320" /></a></div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-2cLf3hYhk3c/Xc_eIRekrYI/AAAAAAAACIk/-fLel50e1dMTWaRiCAs56DWQB9l86W6CACLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20191116-WA0004.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/-2cLf3hYhk3c/Xc_eIRekrYI/AAAAAAAACIk/-fLel50e1dMTWaRiCAs56DWQB9l86W6CACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20191116-WA0004.jpg" width="320" /></a></div> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Padang,Lintas Media.<br /> Wakil Gubernur Sumatera Barat meminta agar Pengurus Daerah Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Provinsi Sumbar, bisa mempersatukan seluruh pensiunan PNS dan pegawai BUMN di daerah tersebut.<br /> <br /> Meski sudah memasuki masa pensiun, anggota organisasi diharapkan mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di dunia birokrasi dan sosial kemasyarakatan Sumbar.<br /> <br /> "Berakhirnya pengabdian sebagai PNS, abdi negara dan abdi masyarakat, bukan berarti sudah tidak dapat lagi memberikan dharma bhaktinya kepada bangsa dan negara. Peran organisasi ini sangat penting sebagai pendamping dan pemimpin informal sebagai tempat bertanya dan teladan bagi masyarakat," tutur Wagub.<br /> <br /> Berbekal pengalaman dan latar belakang pendidikan yang dimiliki, Wagub yakin jika peran dan partisipasi aktif pengurus maupun anggota PWRI sangat dibutuhkan oleh pemerintah maupun masyarakat.<br /> <br /> Persatuan PWRI adalah pemersatu dan kesatuan bagi pesiunan PNS yang memberikan kekompakan dalam pembangunan bangsa dan negara. PWRI adalah Rumah Idaman Kita, Tempat Bernaung dan beramal di hari tua.<br /> <br /> "Oleh karena itu saya mendorong semua anggota PWRI tetap jadilah penyemangat dalam kehidupan bermasyarakat membangun daerah," kata Nasrul Abit.<br /> <br /> Wagub Sumbar berharap, organisasi PWRI merupakan anggotanya pesiunan PNS yang bisa menghadirkan program kerja yang realistis, murah dan harus bermanfaat bagi anggotanya.<br /> <br /> "Jangan sampai pengalaman sebagai aparatur tidak bermanfaat untuk pembangunan, jadikan pertemuan ini sebagai silaturahmi dan bisa bekerjasama dengan aparat pemerintah, untuk membangun Sumbar," ungkap Nasrul Abit.<br /> <br /> Sementara itu, Rusdi Lubis Ketua PWRI Sumbar mengharapkan silaturahmi dan komunikasi antar pensiunan dan pemerintah diharapkan dapat terus terjalin di masa yang akan datang dan selalu berkontribusi buat negara dan bangsa.<br /> <br /> Selain itu, Rusdi Lubis yang juga mantan Sekda Provinsi Sumbar menjelaskan jumlah anggota PWRI di Sumbar diperkirakan sebanyak 100 ribu, sementara Kota padang ada 35 ribu orang.<br /> <br /> "Untuk yang hadir saat ini ada 350 orang sesuai dengan undangan yang kami kirim, kegiatan ini sudah berlangsung yang ke empat kalinya, namun kali ini yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar, untuk itu kami ucapkan terima kasih buat Nasrul Abit yang berkenan hadir saat ini," ucap Rusdi Lubis.<br /> <br /> Mantan Sekda Sumbar itu mengatakan, organisasi kemasyarakatan tingkat nasional, memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah, selain itu organisasi ini   dapat menunda kepikunan, bahkan tetap menjaga otak bekerja dengan baik hingga usia 90 tahun ke atas.<br /> <br /> "Ternyata organisasi, makin dibutuhkan untuk kita yang makin tua. Orang tua itu tidak boleh menyepi berdiam diri saja, otaknya akan mengecil, cepat pikun, untuk itu dengan berorganisasi ini otak kita akan bekerja terus dan bisa ditunda penyakit pikun, dengan cara berorganisasilah," sambut Rusdi Lubis.(rel)<br /> <br />

Wagub Sumbar: Tempat Pensiunan PNS dan BUMD Adalah PWRI

Padang,Lintas Media. Wakil Gubernur Sumatera Barat meminta agar Pengurus Daerah Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Provinsi Sum...

Baca selengkapnya »

Puluhan Pedagang korban kebakaran Pasar Ateh Bukittinggi adukan nasib ke DPRD Sumbar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-kKc61VvVndw/Xc_dgVhlI_I/AAAAAAAACIY/Q5ZROQiIVIUrIw921SXXiDBQn2V4jAKbQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20191114-WA0018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/-kKc61VvVndw/Xc_dgVhlI_I/AAAAAAAACIY/Q5ZROQiIVIUrIw921SXXiDBQn2V4jAKbQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20191114-WA0018.jpg" width="320" /></a></div> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Padang,Lintas Media.<br /> Puluhan pedagang korban kebakaran Pasar Ateh Kota Bukittinggi mengadukan nasib mereka kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar kemaren yang diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Indra Dt.Rajo Lelo di ruangan khusus I DPRD Sumbar.<br /> <br /> Ketua Perhimpunan Korban Kebakaran Pasar Ateh Yulius Rustam mengatakan.Kedatangannya bersama puluhan pedagang ini,untuk menindaklanjuti laporan pihaknya ke DPRD Kota Bukittinggi yang belum menemukan solusi bagi pedagang dan pemerintah kota.Pemkot Bukittinggi yang diduga akan melakukan sistem sewa terhadap bangunan yang saat ini dibangun setelah terjadinya kebakaran.<br /> <br />  Ia mengatakan. Ada semacam kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Wali Kota Bukittingi melalui Dinas Koperasi dan UKM yang mengganti sistem kepemilikan toko yang saat ini dibangun pascakebakaran dengan menggunakan APBN.<br /> <br /> Menurut Yulius,dulunya pedagang yang berjualan di toko tersebut diberikan kartu kuning sebagai tanda kepemilikan dan kartu itu dapat dialihkan kepada pihak lain dan dapat dianggunkan ke bank sebagai tambahan modal usaha.<br /> <br /> “Jika pemerintah memberlakukan sistem sewa tentu kepemilikan hak ini akan hilang padahal kami dijanjikan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meresmikan akan mempermudah pedagang korban kebakaran mendapatkan toko dengan harga murah,” imbuhnya.<br /> <br /> Dijelaskan yulis,bangunan Pasar Ateh yang terbakar itu saat ini dibangun dengan menggunakan dana APBN sebesar Rp292 miliar. Dan dalam pasal 7 Perpres 64 2018 tentang pengucuran dana tersebut menyebutkan pedagang korban kebakaran akan dipermudah mendapatkan toko dengan harga terjangkau.<br /> <br /> “Ada 763 tokodi Pasar Ateh dan kami mencoba meminta solusi dari persoalan ini agar pemda tidak mempersulit dan mengubah sistem yang sudah ada,” tukuknya.<br /> <br /> Ia mengatakan tokonya di Pasar Ateh ini memiliki sejarah karena orang tuanya dulunya berjualan di lokasi tersebut sejak 1950 dan saat ini dirinya melanjutkan usaha tersebut.<br /> <br /> Menurut dia sebelum kebakaran, pihaknya hanya membayarkan retribusi kepada Pemkot Bukittinggi sebesar Rp6.500 per meter persegi setiap bulannya.<br /> <br /> “Saya memiliki satu petak toko yang diturunkan orang tua kepada saya dan tentunya kami berharap pemerintah mempermudah kami mendapatkan toko untuk kembali berusaha,” katanya.<br /> <br /> Seluruh korban ini berharap dengan kedatangannya ke DPRD Sumbar akan mendatangkan solusi dan mempertemukan seluruh pihak yang berkepentingan mencari solusi terbaik.Ksta Yulius<br /> <br /> “Kita berharap dapat duduk bersama dan memberikan solusi pedagang kembali berdagang di lokasi itu tentunya dengan harga terjangkau. Apalagi selama di penampungan usaha mereka tidak berjalan dengan baik,” tutupnya.<br /> <br /> Sementara, Wakil Ketua DPRD Sumbar Indra dt Rajo Lelo yang menerima kedatangan mereka  mengatakan. Pihaknya akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan akan mengundang seluruh pihak terkait duduk bersama mencarikan solusi terbaik tidak hanya kepada pedagang tapi juga pemkot.<br /> <br /> “Kita dengarkan seluruh keluhan dan harapan mereka dan ini akan kita tindaklanjuti sesegera mungkin,” kata Indra. (Sri)<br /> <br />

Puluhan Pedagang korban kebakaran Pasar Ateh Bukittinggi adukan nasib ke DPRD Sumbar

Padang,Lintas Media. Puluhan pedagang korban kebakaran Pasar Ateh Kota Bukittinggi mengadukan nasib mereka kepada Dewan Perwakilan ...

Baca selengkapnya »

Muhammad Ikhbal: KONFLIK TAMBANG HARUS SEGERA DITINDAKLANJUTI

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-N7xVdLQ7Sgg/Xc1mnApfy_I/AAAAAAAACIE/0KSR1MFs9IEOt_JSpI35ycHAiOUYT_C2QCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20191114-WA0020.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/-N7xVdLQ7Sgg/Xc1mnApfy_I/AAAAAAAACIE/0KSR1MFs9IEOt_JSpI35ycHAiOUYT_C2QCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20191114-WA0020.jpg" width="320" /></a></div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-gmKbAXX0BVo/Xc1mpMb71HI/AAAAAAAACII/0iVKNdD9I7QB3QdeZJplxPGEgC9PGQ_-wCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20191114-WA0021.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/-gmKbAXX0BVo/Xc1mpMb71HI/AAAAAAAACII/0iVKNdD9I7QB3QdeZJplxPGEgC9PGQ_-wCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20191114-WA0021.jpg" width="320" /></a></div> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sawahlunto,Lintas Media.<br /> <br /> Agar konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan tambang tidak berlarut-larut dan bisa segera diselesaikan, komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar kemaren,meninjau ke lapangan lokasih tambang batubara milik CV. Tahiti Coal di Dusun Bukik Sibanta, Desa Sikalang tersebut.<br /> <br /> Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Muhammad Ikhbal mengatakan. Peninjauan ini dilakukan karena terjadinya konflik antara pihak perusahaan dan masyarakat setempat soal jarak lubang tambang dan pemukiman mereka.<br /> <br /> "Konflik tambang ini harus ditindaklanjuti agar tidak berlarutlarut ," kata Ikhbal.<br /> <br /> Dijelaskan Ikbal,Sebelumnya, terkait permasalahan ini, pada tanggal 30 Oktober lalu sudah ada audiensi antara DPRD Sumbar dengan masyarakat Desa Sikalang.<br /> <br /> Setelah dilakukan pengecekan  ditemukan ada kerancuan data, dan hal ini harus dipastikan dan data-data lain harus dilengkapi juga agar tidak menyulut konflik yang lebih besar.Kata Ikbal.<br /> <br /> Sementara, anggota Komisi IV lainnya Riko yang hadir pada kesempatan itu mengatakan, setelah dilakukan pengecekan dan rapat dengan perangkat daerah, disepakati pengukuran ulang tapal batas tambang serta pembuatan berita acara dilakukan pada Kamis ini.<br /> <br /> "Jika tidak selesai Kamis ini, kami dari DPRD Sumbar akan menyampaikan rekomendasi ke Dinas ESDM Sumbar untuk menutup sementara aktifitas tambang di Desa Sikalang ini," tegasnya.<br /> <br /> Edi Rahmat, masyarakat setempat dalam pertemuan itu menyebutkan, ada beberapa efek yang dirasakan masyarakat yang diduga akibat aktifitas tambang, seperti rumah rusak, tanah amblas, sumber mata air tercemar hingga suara mesin tambang yang mengganggu.<br /> <br /> Pada kesempatan yang sama,Komisaris CV. Tahiti Coal Ismet mengatakan.Kalau tuntutan masyarakat terkait aktifitas tambang perusahaannya, tidaklah benar. Ia mengaku bekerja sesuai aturan. Setelah dicek ke lapangan pun juga tidak terbukti.<br /> <br /> "Tidak sekali ini masyarakat beraksi. Lingkungan Hidup Pusat pun sudah pernah mencek ke sini, dan tidak ada temuan pelanggaran," katanya.<br /> <br /> Soal izin,  Ismet menjelaskan.Semuanya sudah dilengkapi, tinggal menunggu hasil untuk izin limbah B3.dan produksi batubara CV. Tahiti Coal setiap bulannya mencapai 6 ribu ton.<br /> <br /> Direktur Walhi Sumbar, Uslaini yang juga hadir mewakili masyarakat setempat pada saat itu mengatakan,kalau pihaknya menerima laporan tentang adanya konflik tambang antara mereka dan pihak CV. Tahiti Coal.<br /> <br /> "Laporan ini kami terima, bermula dari kerusakan rumah masyarakat Bukik Sibanta diduga karena aktifitas tambang bawah tanah CV. Tahiti Coal keluar dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mengarah ke pemukiman masayarakat," tutupnya.(Sri)

Muhammad Ikhbal: KONFLIK TAMBANG HARUS SEGERA DITINDAKLANJUTI

Sawahlunto,Lintas Media. Agar konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan tambang tidak berlarut-larut dan bisa segera disele...

Baca selengkapnya »