Kayu Tanam, Lintasmedianews.com

Setelah melalui beberapa proses, Kerapatan Adat Nagari (KAN) menggelar musyawarah dan Rapat Internal KAN, guna membahas lebih lanjut  pergerakan beberapa hari yang lalu, akhurnya Rapat luar biasa berlansung di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Guguak, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman pada Kamis, 3 Juli 2025. 

Sebanyak  29  orang (Dua Puluh Sembilan) Niniak Mamak yang ada di Nagari Guguak,  di kesempatan itu yang bisa hadir 20 orang Niniak Mamak, 9 orang berhalangan hadir, diantaranya ada yang sakit,

Rapat  tersebat membahas tentang pemberhentian ketua KAN yang lama berinisial "JJ", dan sesegera mungkin kami akan membatuk formatur baru terang salah seorang Niniak Mamak saat itu. 

Hari ini setelah rapat selesai, keputusan rapat, kami sepakat bahwa Ketua KAN yang lama resmi kami perhentikan. 

 Karena kepengurusan KAN selama ini dinilai gagal menjalankan fungsi kelembagaan adat secara maksimal. 

Selama kepemimpinannya KAN tak berlajalan semestinya, bahkan mati suri. Tim media ini menelusuri sepanjang rapat di gelar sampai menetapkan hasil keputusan itu. 

"Sudah terlalu lama kita diam. Banyak persoalan adat yang tidak terselesaikan, sengketa kaum tidak dimediasi, peran ninik mamak diremehkan. Kami tidak melihat fungsi KAN berjalan sebagaimana mestinya," tegas Dasrial Dt. Bandaro Putiah, salah satu ninik mamak yang juga inisiator musyawarah tersebut.

Kritik ini tidak berdiri sendiri. Berdasarkan dokumen internal yang berhasil diperoleh tim investigasi, setidaknya 11 permohonan mediasi adat antara tahun 2023–2025 tidak pernah direspons oleh pengurus KAN. Bahkan, beberapa surat resmi dari Wali Nagari kepada KAN tidak mendapat balasan hingga berbulan-bulan lamanya.

Upaya Menyelamatkan Marwah Adat

Musyawarah mufakat yang dilaksanakan dihadiri oleh mayoritas unsur niniak mamak dari berbagai suku di Nagari Guguak. Hadir pula perwakilan dari Polres Padang Pariaman, tokoh pemuda serta beberapa wartawan. Forum tersebut menghasilkan satu keputusan penting mencabut mandat Ketua KAN yang saat ini menjabat.

Dalam musyawarah tersebut terungkap bahwa Ketua KAN lama dinilai tidak transparan dalam pengelolaan dana operasional lembaga.

"Ini bukan soal pribadi. Ini soal tanggung jawab sosial terhadap marwah adat. Jika pemimpin adat tidak lagi berfungsi sebagai tempat batimbang ambiak, maka wibawa nagari akan runtuh," ujar Dasrial Dt. Bandaro Putiah. 

Prosedur Pemberhentian dan Legalitasnya

Secara adat, pemberhentian Ketua KAN bukanlah perkara sepele. Namun, forum musyawarah mufakat dinilai sah karena dihadiri mayoritas niniak mamak dan telah memenuhi unsur quorum adat. Keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama Niniak Mamak Nagari Guguak yang kemudian ditandatangani oleh 18 niniak mamak dari enam suku utama di Guguak.

Menurut pakar hukum adat dari Universitas Andalas, Dr. Taufik Djamal, langkah ini sah secara adat Minangkabau. "Selama prosedur musyawarah mufakat terpenuhi, dan keputusan diambil atas kesepakatan bersama kaum adat, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sah dan mengikat," katanya saat dihubungi oleh tim kami.

Langkah berikutnya, menurut salah satu panitia musyawarah, adalah membentuk tim formatur untuk memilih dan menetapkan Ketua KAN yang baru secara cepat, mengingat banyaknya persoalan adat yang masih menumpuk.

Timbulnya Kepercayaan Publik akan

Pemberhentian Ketua KAN lama ini mengandung makna penting bagi revitalisasi lembaga adat di tingkat nagari. Banyak warga menyambut keputusan tersebut sebagai langkah pemulihan marwah dan kehormatan ninik mamak yang selama ini mereka hormati.

"Selama ini kami bingung mau mengadu ke mana. Masalah waris, batas tanah kaum, pernikahan, semuanya seperti tidak punya payung adat. Sekarang kami punya harapan baru," kata Rina, salah seorang ibu rumah tangga warga nagari Guguak.

Namun, tantangan ke depan tidak kecil. Ketua baru KAN Guguak nanti diharapkan tidak hanya menjadi simbol, tetapi

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Komitmen PT Semen Padang dalam mendukung syiar Islam di wilayah terluar Indonesia kembali diwujudkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Semen Padang. Pada 1 hingga 5 Juli 2025, UPZ kembali menggelar Syafari Dakwah Pedalaman ke Kabupaten Kepulauan Mentawai, memperkuat program pembinaan dai yang telah berjalan sejak 2014.

Berbeda dari kegiatan seremonial semata, program ini menyasar penguatan dakwah Islam secara terstruktur, khususnya di wilayah terpencil seperti Siberut Selatan, Siberut Tengah, dan Siberut Barat Daya.

Supervisor Pembinaan Dai UPZ BAZNAS Semen Padang, Buya Mafril, menyebut kegiatan ini meliputi evaluasi kinerja dai, penyerahan insentif, serta pembinaan spiritual bagi masyarakat, termasuk para muallaf.

“Kami hadir untuk menyemangati para dai dan menyampaikan pencerahan agama bagi umat Islam di pedalaman Mentawai. Tim kali ini juga akan menggelar Tabligh Akbar dan penguatan akidah bersama para tokoh seperti Prof. Ahmad Wira (pakar muamalah), Ust. Zulfi Akmal, Lc., MA (ahli sirah nabawiyah), dan Ust. Tris (praktisi rukyah & bekam),” ujar Buya Mafril.

Seluruh kegiatan didanai dari zakat karyawan PT Semen Padang sebagai bagian dari kontribusi sosial perusahaan. “Kami mengajak masyarakat untuk terus mendoakan kejayaan PT Semen Padang dan mendukung produk dalam negeri. Dari sanalah lahir kekuatan dakwah dan pembangunan umat,” imbuhnya.

Hingga saat ini, UPZ BAZNAS Semen Padang telah membentuk empat wilayah koordinasi dakwah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Wilayah pertama mencakup Siberut Utara dan Siberut Barat, dengan akses utama melalui dermaga Siberut Utara. Wilayah kedua meliputi Siberut Selatan, Siberut Timur, dan Siberut Barat Daya yang dijangkau melalui dermaga Mailepet. Selanjutnya, wilayah ketiga berada di Sikakap yang dikoordinatori oleh Ust. Iswandi, S.HI, sementara wilayah keempat mencakup Pulau Sipora. Pembagian ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi dan menjangkau masyarakat Muslim yang tersebar di pulau-pulau terpencil tersebut secara lebih efektif.

Ust. Iswandi, yang juga menjabat sebagai Ketua Koordinator UPZ BAZNAS Semen Padang se-Kabupaten Kepulauan Mentawai, menegaskan tekadnya untuk terus mengembangkan dakwah di wilayah yang penuh tantangan geografis ini.

“Insya Allah, dengan sinergi semua pihak dan keikhlasan para dai, syiar Islam di Mentawai akan terus tumbuh dan mengakar kuat,” ujarnya.

Apresiasi datang dari Kepala Departemen Hukum & Komunikasi Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z. Lubis. Ia menilai program Syafari Dakwah sebagai bukti nyata pengelolaan zakat yang amanah, transparan, dan berdampak langsung pada masyarakat, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

“Program ini tak hanya memperkuat dimensi spiritual umat, tetapi juga mempererat jalinan sosial di tengah masyarakat terpencil. Ini adalah bentuk nyata tanggung jawab sosial perusahaan dalam membangun manusia seutuhnya,” ujar Iskandar.

Ia menambahkan, Semen Padang tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga berkomitmen terhadap pembangunan nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan. (*)

Padang, lintasmedianews.com

Satu persatu mulai terbongkar modus dan tujuan penerbitan tiga tulisan dimedia online Republikpers.id. Tiga tulisan terkait fitnah hamil diluar nikah yang dituduhkan kepada N istri dari Rahmat disinyalir bernuansa pemerasan. 

Hal ini mulai terkuak setelah S selaku penulis di media Republikpers.id mengakui menerima uang sejumlah Rp. 1 juta dari AF untuk menghapus tiga tulisan yang terbit di Republikpers.id. Kepada Ismail Raja Tega selaku kuasa hukum Rahmat, S dengan sportif mengakui telah menerima uang dari AF. 

" Kalau dua juta saya tidak ada menerima uang dari AF, tapi kalau satu juta memang ada. Uang tersebut untuk menghapus berita tiga berita", ujar S kepada Ismail Raja Tega saat dihubungi melalui Whatsapp. 

Pengakuan S ini menurut Ismail Raja Tega telah menambah alat bukti tentang adanya dugaan pengancaman dan pemerasan yang dilakukan AF beserta komplotannya. Sebelumnya selaku kuasa hukum, dia juga telah memiliki alat bukti berupa percakapan lewat chatingan WhatsApp, rekaman pembicaraan antara AF dan S serta bukti transfer uang dari keluarga Rahmat kepada AF sebesar empat juta rupiah.

Ditambahkan Ismail Raja Tega, dirinya meminta Polda Sumbar khususnya kepada Ditreskrimsus untuk serius dan segera menindaklanjuti pengaduan kliennya tersebut. Sebab beberapa alat bukti telah diberikan kepada pihak Ditreskrimsus. 

" Saya sudah koordinasi dengan Pak Dirreskrimsus terkait pengaduan ini dan beliau akan segera menindaklanjutinya. Kami tunggu dalam beberapa hari ini gebrakan dari penyidik di Polda Sumbar", ujar Ismail Raja Tega. 

Sebelumnya diberitakan Rahmat EP warga Silungkang Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat yang mengaku diancam dan diperas oleh beberapa orang yang mengaku wartawan mendatangi Mapolda Sumbar untuk membuat pengaduan. Pengaduan terkait dugaan pengancaman dan pemerasan itu berawal dari tiga buah tulisan yang terbit di media online republikpers.id. Akibat tulisan yang diterbitkan di Republikpers.id itu, istrinya harus dilarikan kerumah sakit. Tak hanya itu, keluarga istrinyapun harus menjual sepeda motor untuk memenuhi permintaan oknum yang mengaku wartawan tersebut. 

Rahmat yang didampingi Kuasa Hukumnya Ismail Novendra, S.H mendatangi SPKT Polda Sumbar pada Sabtu (28/6). Kepada petugas piket, Rahmat menceritakan kejadian dugaan pengancaman disertai pemerasan yang dialaminya pada Jumat (27/6) kemarin.

Menurut Rahmat, Rian yang merupakan kakak iparnya mengatakan bahwa AF oknum wartawan meminta uang sebesar Rp.12 juta. Uang tersebut menurut AF sesuai permintaan S selaku penulis untuk menghapus tiga buah tulisan yang dimuat di republikpers.id. Karena tak memiliki uang sebanyak itu, Rahmad meminta Rian untuk menyampaikan kepada AF agar diberi keringanan dan mengurangi jumlah permintaan tersebut. 

Setelah melalui pembicaraan antara Rian dan AF, akhirnya pada Kamis malam (26/6) AF memutuskan agar Rian menyampaikan kepada Rahmat untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 4 juta kepada AF. Menurut AF uang tersebut akan dibagi-baginya. Untuk AF dan S sebagai yang menulis di republikpers.id serta pemimpin redaksinya sebesar Rp. 2 juta. Sisanya akan diserahkan kepada R selaku tokoh masyarakat Silungkang Rp. 1 juta dan N tokoh pemuda Silungkang Rp. 1 juta. 

AF juga memastikan kepada Rian, apabila uang telah dikirim Rahmat kepada AF sebesar Rp. 4 juta, maka ketiga berita dipastikan akan dihapus S. AF juga memberikan nomor rekening Bank Mandiri miliknya kepada Rian.

Pada Jumat (27/6) dinihari, Rahmat mengirimkan uang sejumlah Rp. 2,5 juta kepada AF melalui rekening Bank Mandiri. Tapi ketiga berita belum dihapus. 

Siangnya Rahmat kembali mengirimkan uang Rp. 1,5 juta ke rekening Bank Mandiri AF. Setelah uang dikirimkan sebesar Rp. 4 juta kepada AF, tak lama kemudian ketiga berita ditakedown/dihapus. (Rel)

PASAMAN BARAT, LINTASMEDIANEWS.COM

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan banggar DPRD tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024, di ruang rapat DPRD setempat, Selasa (01/07).

Rapat tersebut dibuka dan dipimping langsung oleh ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah dan dihadiri oleh Bupati Pasaman Barat H. Yulianto, Wakil Bupati M. Ihpan, Forkopimda, Kepala OPD dan para anggota DPRD Pasaman Barat.

Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah, mengucapkan terima kasih kepada Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasaman Barat dan TAPD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang telah bekerja keras serta mengedepankan asas efesiensi dan efektifitas, sehingga dapat dicapai kesamaan pandangan dalam mencermati dan memberikan solusi, terhadap persoalan yang dihadapi dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda pertanggungjawaban LKPD tahun Anggaran 2024 ini dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan dengan segala perubahannya, dan perbaikan – perbaikan.

"Berdasarkan hasil rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasaman Barat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tentang Laporan Pertanggung Jawaban APBD Pemerintah Daerah yang telah disampaikan pada nota pertanggung Jawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan mempertimbangkan perhitungan dan dasar pencatatan yang sudah sesuai dengan hasil audit BPK-RI Tahun Anggaran 2024, dapat kita setujui namun  ada beberapa langkah – langkah yang perlu kita laksanakan," katanya.

Badan Anggaran DPRD juga memberiakn mengapresiasi kepada Pemerintah Daerah atas perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, namun atas temuan dalam LHP BPK ada yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada.

"Banggar Mendorong Pemerintah Daerah menuntaskan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dan melaporkan hasil tindak lanjut tersebut kepada DPRD sebagaimana amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK," jelasnya.

Pemerintah Daerah diminta untuk Mengambil terobosan untuk menuntaskan tunda bayar, dan menghindari berlanjutnya masalah di tahun berikutnya.

"Untuk tunda bayar agar diselesaikan di tahun yang sama, karena tunda bayar yang berlarut-larut dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Daerah Pasaman Barat," lanjutnya.

Disampaikan, realisasi Pajak Daerah tahun anggaran 2024 hanya mencapai 27,98 persen, sehingga memperoleh kekurangan capaian target yang sangat besar menunjukkan hasil yang tidak optimal dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Banggar juga Menekankan perlunya optimalisasi pendapatan Daerah yang dinilai masih konvensional dan belu inovatif serta mendorong perbaikan menyeluruh dalam pengelolaan pajak, Perencanaan Belanja dan Pengawasan Proyek.

"Diminta Pemerintah Daerah dapat meningkatkan capaian target dengan mengeksplorasi potensi pendapatan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Serta meningkatkan sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan pengelolaan PAD serta melibatkan seluruh stakeholder melalui koordinasi dan kemitraan," ujarnya.

"Kami simpulkan bahwa pembahasan Ranperda Pertanggung Jawaban APBD  dapat kita selesaikan dengan baik, apabila kita mematuhi tahapan pembahasan sesuai dengan amanat undang-undang. Selanjutnya kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD tentang Ranperda Pertanggung Jawaban APBD menjadi dasar utama untuk menyusun PERDA LKPD," tutup Dirwansyah.

Selain itu, di hari yang sama juga dilaksanakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian jawaban bupati atas laporan Banggar DPRD tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024, rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD atas jawaban bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024, dan rapat paripurna dalam rangka pengampaian jawaban bupati atas pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024. (**)

PADANG, Lintasmedianews.com

PT Semen Padang kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dengan menggandeng Kwartir Daerah (Kwarda) Sumatera Barat (Sumbar) dalam program penanaman 50 ribu batang kaliandra merah (Calliandra calothyrsus) di lahan seluas 6 hektare milik Kwarda, yang berlokasi di Lembaga Daerah Pendidikan Pramuka (Lemdadika) Padang Besi, Kota Padang.

Penanaman simbolis dilakukan melalui penyerahan bibit kaliandra oleh Kepala Seksi Keuangan & Umum Unit CSR PT Semen Padang, Nila Puspa Reni, kepada Ketua Harian Kwarda Sumbar, Yulius, disaksikan Wakil Ketua Humas Kwarda Sumbar, Thamrin.

Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z Lubis, menjelaskan bahwa program kaliandra ini merupakan bagian dari langkah konkret perusahaan dalam mendukung transisi energi sekaligus memperkuat program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

"Kaliandra merah memiliki potensi besar sebagai bahan bakar biomassa ramah lingkungan yang mampu mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dari sisi lingkungan, tanaman ini juga efektif menyerap karbon, memperbaiki kualitas tanah, serta memperkaya keanekaragaman hayati di lahan kritis," jelas Iskandar.

Tak hanya berdampak ekologis, menurut Iskandar, program ini juga membawa manfaat sosial bagi masyarakat sekitar. PT Semen Padang melibatkan kelompok masyarakat dan generasi muda, termasuk pramuka, dalam proses penanaman, perawatan, hingga pengelolaan hasil panen, sehingga tercipta pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.

"Program ini bukan sekadar penghijauan, tapi sebuah investasi sosial. Melalui kolaborasi dengan Kwarda Sumbar, kami mendorong keterlibatan aktif pramuka dalam gerakan pelestarian lingkungan sekaligus mengembangkan ekonomi hijau," tambahnya.

Kepala Seksi Keuangan & Umum Unit CSR PT Semen Padang, Nila Puspa Reni, menambahkan bahwa pengembangan kaliandra merah ini telah dimulai sejak 2022. Kolaborasi dengan Kwarda Sumbar menjadi langkah strategis karena adanya potensi besar dari lahan dan keterlibatan masyarakat.

"Ini bukan sekadar proyek lingkungan, tetapi program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan generasi muda," ujarnya.

Ketua Harian Kwarda Sumbar, Yulius, menyambut baik sinergi ini. Menurutnya, penanaman kaliandra memberikan manfaat ganda, baik bagi lingkungan maupun kegiatan produktif pramuka dan masyarakat sekitar.

"Hasil panen kayu kaliandra kelak bisa menopang kegiatan kepramukaan sekaligus memberi nilai tambah ekonomi bagi warga," katanya.

Senada, Wakil Ketua Humas Kwarda Sumbar, Thamrin, berharap kolaborasi ini juga mencakup pemberian pelatihan teknis budidaya kaliandra secara berkelanjutan.

"Daunnya bisa menjadi pakan ternak, bunganya menghasilkan madu galo-galo. Dengan pembinaan dari PT Semen Padang, kami optimis program ini akan produktif dan berkelanjutan," pungkas Thamrin.