Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Lingga Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

 


Padang, Lintasmedianews.com

Sekretaris  DPC Peradi Padang Mevrizal, S.H., M.H menilai bahwa berdasarkan KUHAP yang baru (UU No. 20 Tahun 2025), putusan bebas dalam sebuah perkara adalah bersifat final dan inkracht sejak diucapkan, 

“Dengan demikian  tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun, baik banding maupun kasasi. Setiap tafsir yang masih membuka ruang upaya hukum terhadap putusan bebas dinilai bertentangan dengan struktur undang-undang, prinsip kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia,” kata Mevrizal menanggapi penerapan KUHAP baru itu setlah resmi berlaku sejak awal 2026 ini.

Ia pun memberi contoh-contoh sejumlah perkara seperti perkara yang dialami Deppedro Marhaen (aktivis Lokataru) dan tiga rekannya di PN Jakarta Pusat yang divonis bebas oleh majelis hakim.

Hakim menilai mereka tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana penghasutan terkait kericuhan demonstrasi Agustus 2025. Atas putusan bebas tersebut, pada tanggal 7 Maret 2026, 

Begitu juga perkara yang divonis bebas majelis hakim PN Medan belum lama ini yang membebaskan  video grapher Amsal Christy Sitepu dari segala tuntutan humum. Bahkan karena tetap juga diupayakan kasasi, perkara itu jadi sampai menjadi acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI pada  1 April 2026. 

DPR RI melalui Komisi III,  menegaskan bahwa sesuai dengan semangat KUHAP yang baru, yakni UU No 1 tahun 2025,  bahwa putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi;

Di Sumbar, perkara yang menyangkut aktivis dan akuntan publik, Teddy Alfonso juga diovonis bebas oleh Pengadilan Tipikor yang bersidang di PN Padang menjelang Idul Fitri lalu.

“Selayaknya semua penegak hukum memberi penguatan pada semangat KUHAP yang baru bahwa vonis bebas adalah final dan berkekuatan hukum tetap,” ujar dia.

Menyangkut vonis bebas yang tidak lagi diajukan kasasi maupun banding sebagaimana UU KUHAP yang bbaru, Menko Hukum & HAM,  Prof Yusril Ihza Mahendra menghimbau untuk menerapkan semua amanat KUHAP yang baru itu. Untuk perkara vonis bebas Depedro di PN Jakpus, Menteri Yusril menghimbau  Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk tidak mengajukan upaya hukum banding ataupun kasasi dengan alasan apapun karena putusan bebas Delpedro dkk sudah final;

Pendapat senada tentang tidak perlunya upaya hukum setelah vonis bebas diketuk oleh majelis hakim tingkat pertama juga datang dari  Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H.,M.H, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Febby berpendapat bahwa, Pasal 361 huruf c KUHAP baru sebenarnya telah memberikan arah yang cukup jelas. KUHAP lama hanya diberi ruang hidup sementara sampai putusan pengadilan yang sedang diperiksa diputus di tingkat pertama. 

“Setelah itu, sistem hukum acara pidana harus beralih kepada rezim yang baru. Karena itu, ketika jaksa mengajukan kasasi setelah KUHAP 2025 berlaku, secara normatif tindakan tersebut harus diproses berdasarkan KUHAP baru (putusan bebas tidak dapat diajukan upaya banding atau kasasi), bukan lagi berdasarkan KUHAP 1981 yang telah dicabut,” ujarnya kepada pers.

 Hakim Agung Kamar pidana Mahkamah Agung RI, Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum, dalam tulisannya di laman resmi Mahkamah Agung RI menegaskan bahwa putusan bebas adalah final dan berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan, di semua tingkatan pengadilan, tanpa jalur upaya hukum apapun.

Menurut Achmad Setyo Pudjoharsoyo, pada pasal 362, Bab XXIII, Ketentutan Penutup KUHAP Baru, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025, maka seyogianya UU No 8 tahun 1981 sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dan digantikan oleh KUHAP Nasional yang baru.

“Ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku umum, lex posteriori derogat legi priori (aturan yang lebih baru mengenyampingkan aturan sebelumnya). Fakta hukum tentang KUHAP lama, UU Nomor 8 tahun 1981  telah dicabut adalah sangat mendasar. Dimana dalam teori perundang-undangan, pencabutan undang-undang memiliki konsekuensi yang tegas. Setelah suatu undang-undang dicabut, maka norma dalam undang-undang tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali secara eksplisit dipertahankan melalui ketentuan peralihan. Berdasarkan asaz tempus regit actum, maka setiap tindakan prosedural tunduk pada hukum acara yang berlaku pada saat tindakan tersebut dilakukan, yaitu KUHAP Nasional yang baru, UU No. 20 Tahun 2025,” tulisnya.

Ia menulis juga bahwa  pengaturan putusan bebas pada KUHAP  Nasional yang baru, pasal 299 ayat (2), UU No. 20 Tahun 2025,mengatur bahwa, “pengajuan pemeriksaan kasasi tidak dapat diajukan terhadap “putusan bebas”. “KUHAP Nasional yang baru menutup kasasi atas putusan bebas secara tegas, mutlak, dan tanpa pengecualian,” tulis Hakim Agung itu.

Artikel yang di tulis oleh Hakim Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo itu juga memberi pencerahan kepada publik dan masyarakat hukum Indonesia bahwa  mengacu kepada Ketentuan Peralihan KUHAP Nasional yang baru, Bab XXII,  Pasal 361 huruf c, juga tidak memberikan ruang interpretasi luas mengenai keberlanjutan KUHAP lama.

Pasal tersebut telah menetapkan batas yang jelas: hanya sampai putusan pengadilan tingkat pertama. Tahapan berikutnya (upaya hukum banding atau kasasi) setelah putusan tahap pertama di Pengadilan Negeri Padang dibacakan bukan lagi bagian dari proses pemeriksaan yang sedang berjalan, melainkan tahapan baru dalam proses peradilan pidana. Jika ketentuan ini diabaikan dan KUHAP lama, tetap digunakan hingga kasasi, maka secara substantif terjadi paradoks : undang-undang yang sudah dicabut masih diperlakukan seolah-olah tetap berlaku. Situasi ini tentu bertentangan dengan prinsip dasar sistem hukum yang menuntut kepastian mengenai undang-undang mana yang berlaku.

Hukum acara pidana juga berpegang pada Asaslex scripta (tertulis), lex certa (jelas), lex stricta (ketat). Dalam konteks ini, maka pada prinsipnya tidak boleh dilakukan interprestasi terhadap hukum acara pidana, namun sebaliknya ketika hukum acara pidana harus ditafsirkan maka guna melindungi hak asasi manusia berlaku Prinsip Exceptio Format Regulam, dimana Hukum Acara Pidana harus ditafsirkan menguntungkan pihak terdakwa atau tersangka atau terlapor. Dalam konteks ini tidak boleh putusan bebas diajukan kasasi guna melindungi hak asasi dari terdakwa, karena KUHAP Nasional yang baru dibangun diatas paradigma perlindungan hak asasi manusia.

Sementara itu pakar hukum pidana Universitas Andalas Padang, Prof. Elwi Danil kepada pers belum lama ini mengatakan bahwa  putusan bebas tersebut memiliki konsekuensi hukum yang jelas dalam kerangka KUHAP yang baru. Ia merujuk pada Pasal 299 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

“Terhadap putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan di tingkat judex factie tidak dapat diajukan kasasi. Artinya, peluang jaksa penuntut umum untuk mengajukan kasasi sudah ditutup oleh ketentuan tersebut,” katanya.

Menurutnya, ketentuan itu mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam proses peradilan pidana. Ia juga menegaskan bahwa pembentuk undang-undang tidak lagi membedakan antara putusan bebas murni dan tidak murni sebagaimana praktik pada masa lalu.

 “Dengan semangat penegakan hukum yang berkeadilan dan kepastian hukum dalam KUHAP baru, praktik lama yang keliru seharusnya tidak lagi diikuti,” ujarnya.

Ia menambahkan, ketentuan tersebut harus dipahami dalam kerangka adagium hukum interpretatio cessat in claris, yakni ketika aturan sudah jelas, maka tidak boleh ditafsirkan lain.  (***) 

Hormat Kami,

Yandri Sudarso, SH, MH

(Koordinator Tim Bantuan Hukum Teddy Alfonso)

 


Jakarta, Lintasmedianews.com

Riuh tepuk tangan pecah di Taman Ismail Marzuki saat pertunjukan Pasar Dangdoet: Semesta Berdendank resmi ditutup. Bukan sekadar meriah, musikal ini benar-benar “meledak” menghidupkan panggung dengan energi dangdut yang segar, emosional, lucu dan menghibur sekaligus dekat dengan realitas kehidupan.

Namun di antara puluhan pemain yang tampil, satu nama mendadak jadi perbincangan yakni pemeran utama  perempuan : “Euis”

Diperankan oleh Hani Khumaira, karakter Euis tampil mencuri perhatian sejak awal. Bukan hanya karena vokalnya yang kuat, tetapi juga karena penghayatan yang terasa “kena” seolah penonton tak sedang menonton akting, melainkan melihat potongan kehidupan nyata di atas panggung.

Di usia yang baru menginjak 17 tahun, Gadis berdarah Minang ini menunjukkan kualitas yang jauh melampaui usianya. Putri dari Lisda Hendrajoni dan Hendrajoni ini tampak mewarisi darah seni dari sang ibu yang sempat dikenal sebagai penyanyi religi. 

Bakat itu bukan muncul tiba-tiba, ia sudah terbukti sejak SMP saat menjuarai lomba menyanyi di Al-Azhar dan kemudian dipercaya menjadi Ketua Vocal Group Rawdha Voice.

Kini, langkahnya makin serius. Selain aktif sebagai mahasiswi di Jakarta, Hani saat ini tergabung dalam Godslave Management dibawah naungan  selebritis Atta Halilintar mulai kebanjiran tawaran peran film. 

Tapi di panggung Semesta Berdendank, ia bukan sekadar “pendatang baru” ia tampil seperti bintang utama yang siap bersinar lebih besar.

Di balik penampilannya yang memukau, Hani mengaku ada rasa bangga sekaligus haru bisa berdiri di panggung sebesar Teater Jakarta. Baginya, tampil di Taman Ismail Marzuki bukan hanya soal pertunjukan, tetapi juga sebuah pencapaian dari proses panjang yang ia jalani. 

“Ini pengalaman yang luar biasa. Bisa tampil di panggung sebesar ini, dengan tim yang hebat, jadi momen yang sangat berharga buat saya,” ungkapnya.

Musikal ini sendiri mengangkat kisah kehidupan pasar tradisional di tengah tekanan modernisasi. Tokoh Adeng, yang bermimpi menjadi aktor dan komika, harus berhadapan dengan realita dan tuntutan keluarga. Dari situlah konflik mengalir dibalut musik dangdut, dialog ringan, dan emosi yang relate dengan kehidupan banyak orang.

Lebih dari sekadar hiburan, Semesta Berdendank terasa seperti cermin sosial. Tentang mimpi yang seringkali harus bernegosiasi dengan kenyataan. Tentang keluarga, tekanan, dan harapan yang tak selalu sejalan.

Di balik gemerlap panggung, proses panjang selama tujuh bulan latihan melibatkan 42 pemain dan total 163 orang tim produksi. Semua digerakkan oleh “Semesta” Semangat Seni Prasetiya Mulya, yang membawa misi besar: menghidupkan kembali seni budaya Indonesia lewat kemasan modern.

Dan hasilnya? Bukan hanya sukses tapi membekas.

Salah seorang penonton, Dina (27), mengaku tak menyangka akan terbawa emosi sedalam itu.

“Pas lihat Euis tampil, merinding. Kita betul-betul terbawa suasana, dan perannya. Jarang banget theater musikal nasional bisa sekuat ini,” ujarnya.

Di akhir pertunjukan, satu hal jadi jelas: Semesta Berdendank bukan sekadar pertunjukan biasa. Dan sosok Euis yang dihidupkan oleh Hani Khumaira berhasil mencuri panggung, sekaligus membuka jalan bagi lahirnya bintang baru di dunia teater musikal Indonesia.




P A R I W A R A

Padang,
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion Pimpin Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap LKPJ tahun 2025 dan Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tentang Penyampaian Rekomendasi Terhadap LKPJ tahun 2025 di ruangan sidang utama DPRD Kota Padang.Senin (6/4/2026).

Pada rapat paripurna tersebut,Hampir semua fraksi menyetujui LKPJ tahun 2025 itu. Namun ada beberapa rekomendasi yang diberikan oleh masing-masing fraksi yang dibacakan juru bicara masing-masing fraksi

Fraksi Partai NasDem menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data dan
kebutuhan riil masyarakat.
2. Mendorong penerapan penganggaran berbasis kinerja secara konsisten.
3. Mengoptimalkan PAD melalui inovasi kebijakan dan digitalisasi layanan.
4. Memperkuat sektor unggulan daerah, khususnya UMKM, pariwisata, dan
ekonomi kreatif.
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur.
6. Memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi yang
terintegrasi.
8. Memperkuat fungsi pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah.
9. Meningkatkan efektivitas dan ketepatan perencanaan program agar penyerapan anggaran lebih optimal.
10. Menguatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, terutama pada proyek-proyek strategis.
11.Mendorong peningkatan proporsi belanja yang berdampak langsung pada masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD, khususnya kepada pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, yang telah melaksanakan pembahasan LKPJ bersama OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

“Masukan dan tanggapan multi dimensi yang telah diberikan oleh DPRD Kota Padang, terutama pimpinan dan anggota Pansus LKPJ Wali Kota Padang, akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan kinerja Pemerintah Kota Padang ke depan,” ujar Fadly Amran dalam sambutannya.
Fadly Amran mengakui bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan oleh Pemerintah Kota Padang pada 2025 belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, pihaknya berharap DPRD Kota Padang terus memberikan masukan guna  meningkatkan pelaksanaan pembangunan di Kota Padang.

“LKPJ ini bukan hanya sebagai laporan kinerja, tetapi juga sebagai alat evaluasi bagi kami untuk meningkatkan pelaksanaan program-program kerja . LKPJ ini juga akan menjadi dasar dalam perencanaan kebijakan pada tahun anggaran berikutnya,” pungkas Fadly Amran.

Dengan persetujuan ini, Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, serta menjadikan masukan dari DPRD sebagai langkah perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. 
Muharlion dalam memimpin rapat didampingi para wakil ketua: Mastilizal Aye dan Osman Ayub. Selain itu, Sekretaris Dewan (Sekwan), Hendrizal Azhar juga tampak hadir dengan segenap anggota dewan.
Sementara,dipihak Pemerintah Kota Padang langsung dihadir Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Raju Minrofa Caniago, seganap Kepala SKPD, dan tamu undangan lainnya.(*)

Stagnanya kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumbar di angka 30.000 - 50.000 membuat Sumbar harus berfikir keras untuk mencari solusi dan melakukan terobosan pembangunan untuk di usulkan ke pemerintahan pusat agar potensi wisata alam dan budaya Sumatera barat  yang beragam dapat di akses langsung oleh wisatawan tampa kesulitan dengan transit dulu ke kota Padang dan melanjutkan dengan pesawat perintis atau kapal Ferry ke Mentawai yang membuat cost wisatawan menjadi mahal dan waktu yang menyesuaikan dengan jadwal penerbangan pesawat perintis dan kapal Ferry ke Mentawai 

Wisatawan manca negara ke Mentawai rata rata membawa papan selancar yang jelas akan sangat merepotkan wisatawan untuk transit 

Membayangkan pesawat dari berbagai negara langsung terbang ke Mentawai dan Mentawai memiliki kantor imigrasi sendiri adalah mimpi wisatawan dan pelaku wisata di sumatera  Barat, sebagaimana pulau Mentawai layaknya pulau Dewata Bali yang bisa di akses penerbangan dari berbagai negara di dunia ujar zuhrizul saat seminar kebangkitan ekonomi Sumbar pasca bencana 

Ke depan Mentawai akan menjadi episentrum pariwisata di wilayah Indonesia Barat yang tentu lebih dekat dari negara negara di Asia dan limpahan wisatawan Eropa yang banyak di Singapore sebagai hub tourism dimana cost nya lebih murah di banding mereka harus ke Bali atau lombok apalagi raja Ampat 

Untuk amenity hotel, restourant dan fasilitas lainnya dari pihak swasta sudah pasti akan akan di siapkan  beriringan dengan proses  pembangunan bandara internasional yang lebih representatif di Mentawai 

Secara budaya masyarakat asli kabupaten Mentawai memang berbeda dengan daerah-daerah kab/kota lainnya di  sumatera barat , keberagaman budaya inilah yang membuat Mentawai sangat memiliki potensi besar untuk wisatawan asing yang lebih menyukai wisata pantai dan atraksi wisata budaya lokal yang kental dan  potensi ini sangat memungkinkan untuk pemerintahan provinsi sumatera barat fokus menyiapkan aksesibility wisatawan ke Mentawai lebih mudah dengan meyakinkan pemerintahan pusat bahwa Mentawai akan menjadi episentrum wisatawan manca negara di Indonesia Barat di tambah lagi dengan potensi ombak surfing Mentawai yang mendunia 

Sumatera Utara  memiliki 2 bandara internasional Kuala namu dan Sibolangit , kenapa tidak sumatera barat yang memiliki potensi lebih dari Sumatera Utara  juga memiliki 2 bandara bertaraf internasional agar wisatawan bisa lebih mudah meng akses kepulauan Mentawai 

Sumbar harus miliki ide ide lebih dan tidak lagi berkutat dengan hal hal normatif yang menjadi perdebatan publik tentang bagaimana ekonomi Sumbar untuk bangkit di angka 3 persenan dan terbawah di sumatera.(*)

Padang,Lintas Media News
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Aida, melaksanakan kegiatan Halal Bi Halal bersama Keluarga Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Guguak pada Sabtu (4/4/2026). 

Kegiatan yang berlangsung penuh kehangatan tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi pasca Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Dalam suasana penuh kekeluargaan, Aida menyampaikan ucapan selamat Idulfitri kepada seluruh anggota PGRI yang hadir. 

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para tenaga pendidik, untuk terus memperkuat kebersamaan dan semangat dalam membangun dunia pendidikan di daerah.

“Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita kembali fitri dan selalu berada dalam rahmat Allah SWT,” ucap Aida dalam sambutannya.

Kegiatan Halal Bi Halal ini turut diisi dengan ramah tamah dan saling bermaafan antar sesama anggota PGRI, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, persatuan, dan kekeluargaan yang menjadi semangat utama dalam momentum Idulfitri.

Selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara legislatif dan para tenaga pendidik dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Barat, khususnya di Kecamatan Guguak.(*/st)



Padang,Lintas Media News
Langit pagi di halaman Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat menjadi saksi semangat baru yang dibangun dari rutinitas sederhana: apel pagi. Namun kali ini, suasana terasa lebih hidup saat dipimpin langsung oleh Ismelda Jenreini,Senen(6/4).

Dengan langkah tegas dan sikap penuh wibawa, Ismelda Jenreini mengomandoi jalannya apel yang berlangsung khidmat. Barisan pegawai berdiri rapi, mencerminkan disiplin yang menjadi ruh utama dalam birokrasi modern. Tidak sekadar formalitas, apel pagi ini menjadi ruang konsolidasi untuk menyatukan ritme kerja dan semangat pengabdian.

Dalam arahannya, Ismelda menekankan bahwa disiplin bukan hanya soal kehadiran tepat waktu, tetapi juga tentang konsistensi dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa setiap peran, sekecil apa pun, memiliki kontribusi penting dalam mendukung kelancaran fungsi kedewanan.

“Apel pagi ini bukan sekadar rutinitas, tetapi momentum untuk memperkuat koordinasi dan semangat kerja kita bersama,” tegasnya di hadapan peserta apel.
Lebih jauh, Ismelda mendorong seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme. Menurutnya, pelayanan yang optimal kepada pimpinan dan anggota dewan hanya bisa terwujud jika seluruh pegawai bekerja dengan komitmen tinggi dan standar kinerja yang terus ditingkatkan.

Apel pagi tersebut sekaligus menjadi refleksi bersama bahwa keberhasilan institusi tidak lepas dari kekompakan tim dan kesadaran individu dalam menjalankan tugasnya. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, Sekretariat DPRD Sumbar dituntut adaptif, responsif, dan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar ASN.

Ditambahkanya,melalui kegiatan rutin ini, semangat kolektif terus dibangun bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk bekerja lebih baik, melayani lebih tulus, dan menjaga marwah institusi dengan penuh tanggung jawab,"pungkasnya.(**)

 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Pagi itu, Rabu (1/4/2026), suasana di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang, terasa berbeda. Di tengah hamparan sawah dengan bulir padi yang mulai menguning, sebuah rumah sederhana berdiri dengan wajah baru, lebih kokoh, lebih layak, dan sarat makna. Dibangun PT Semen Padang melalui Forum Nagari Kelurahan Lambung Bukit, rumah tipe 36 yang dilengkapi satu kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi itu merupakan hasil program bedah rumah yang dibangun menggunakan teknologi Semen Padang Bata Interlock atau SEPABLOCK.

Pemilik rumah bernama Alamsyur tampak tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Berdiri di depan rumah barunya, ia meneteskan air mata, bukan karena kesedihan, melainkan rasa syukur yang mendalam. “Alhamdulillah, sekarang kami punya rumah yang sangat layak huni,” kata Alamsyur usai acara serah terima rumah dari PT Semen Padang.

Acara penyerahan rumah itu turut disaksikan pihak kelurahan dan tokoh masyarakat setempat, termasuk Ketua LPM Syamsul Bahri serta Ketua Forum Nagari Dedi Azhari. Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa rumah ini bukan hanya milik satu keluarga, tetapi juga hasil kepedulian bersama.

Bagi Alamsyur, rumah barunya ini bukan sekadar bangunan. Meski hanya memiliki satu kamar, yang lebih penting baginya adalah kini keluarganya sudah memiliki tempat tinggal yang layak. “Rumah ini adalah jawaban atas doa-doa panjang yang selama ini kami gantungkan di setiap langkah hidup kami,” kata Alamsyur.

Pria paruh baya berusia 51 tahun itu menyampaikan bahwa selama puluhan tahun terakhir, ia menjalani kehidupan sebagai tukang bangunan harian. Pekerjaan yang ia tekuni menuntut tenaga, namun tak selalu menjanjikan kepastian. Upah datang tak menentu, tergantung ada atau tidaknya proyek yang dikerjakan.

Di tengah keterbatasan tersebut, satu hal yang selalu ia jaga adalah komitmen untuk menyekolahkan keempat anaknya. Baginya, pendidikan adalah jalan keluar dari lingkaran kesulitan yang selama ini ia rasakan. “Kalau untuk makan sehari-hari masih bisa kami atur. Tapi untuk biaya sekolah, itu yang paling utama,” katanya didampingi sang istri, Eza Risandi.

Alamsyur mengaku, sebelum rumahnya dibedah PT Semen Padang, kondisi rumah lamanya jauh dari standar kelayakan. Atapnya bocor di sana-sini. Setiap kali hujan turun, ia dan keluarganya harus sigap memindahkan barang agar tidak basah. Dinding rumah yang belum diplester membuat air mudah merembes masuk, menciptakan suasana lembap yang tidak sehat.

Kemudian, lantai semen kasar menambah ketidaknyamanan, terutama bagi anak-anak yang masih kecil. Yang paling menyulitkan adalah ketiadaan fasilitas dasar, seperti kamar mandi dan WC. Untuk mandi dan kebutuhan sanitasi, ia dan keluarganya harus menumpang ke rumah tetangga, sebuah kondisi yang tidak hanya merepotkan, tetapi juga mengurangi rasa privasi.

Di dalam rumah yang sempit itu, hanya terdapat satu kamar yang digunakan bersama oleh seluruh anggota keluarga. Seiring waktu, ruang yang terbatas itu semakin terasa sesak, terutama ketika anak-anak mulai beranjak dewasa. Meski demikian, Alamsyur dan keluarganya tetap bertahan sambil menunggu datangnya harapan.

Harapan itu akhirnya menemukan jalannya ketika program bedah rumah hadir di Kelurahan Lambung Bukit. Melalui kolaborasi Forum Nagari setempat dan PT Semen Padang, keluarga Alamsyur terpilih sebagai penerima bantuan bedah rumah.

Rumah baru itu kemudian dibangun menggunakan SEPABLOCK, material inovatif yang memungkinkan pembangunan lebih cepat, efisien, dan kokoh. Selama proses pembangunan, harapan perlahan tumbuh di hati Alamsyur. Ia menyaksikan sendiri bagaimana rumah lamanya yang penuh keterbatasan mulai berubah menjadi hunian yang lebih layak.

“Rasanya seperti mimpi. Saya yang biasanya membangun rumah orang, sekarang dibangunkan rumah oleh PT Semen Padang. Terima kasih PT Semen Padang dan Forum Nagari Kelurahan Lambung Bukit yang sudah membangunkan rumah baru untuk kami. Rumahnya sangat estetik,” katanya dengan mata berkaca-kaca.

Rumah baru dari SEPABLOCK ini, kata Alamsyur, tentunya akan membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarganya. Selain tidak lagi khawatir saat hujan turun, karena tidak ada lagi air yang menetes dari atap atau merembes dari dinding, anak-anak juga bisa belajar dengan lebih nyaman.

Kemudian, rumah ini juga telah dilengkapi fasilitas sanitasi yang layak. Namun, lebih dari itu, rumah ini menghadirkan rasa aman dan martabat. “Rumah ini juga menjadi ruang di mana keluarga kami bisa tumbuh, bermimpi, dan menata masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Alamsyur pun mengaku, meski rumah yang dibangunkan hanya satu kamar, ke depan ia berencana melanjutkan pembangunan secara bertahap dengan memanfaatkan bagian rumah lama yang masih bisa diperbaiki untuk menambah kamar. “Insya Allah, pelan-pelan kami tambah. Yang penting sekarang sudah ada tempat yang layak untuk kami tinggali,” ujarnya.

Ketua Forum Nagari Lambung Bukit, Dedi Azhari, menjelaskan bahwa program bedah rumah ini telah melalui proses seleksi yang dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kelayakan hunian. Bagi Forum Nagari Lambung Bukit, keluarga Alamsyur adalah salah satu yang paling membutuhkan.

“Program bedah rumah ini merupakan program tahun kelima bagi Forum Nagari Lambung Bukit. Rumah Alamsyur ini juga menjadi rumah kedua yang dibangun menggunakan teknologi SEPABLOCK. Kami berharap ke depannya PT Semen Padang terus mendukung program bedah rumah ini, karena masih banyak warga yang kondisi rumahnya tidak layak,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat terhadap keberadaan PT Semen Padang agar program-program sosial seperti ini dapat terus berlanjut. “Jadi, mari bersama-sama kita mendukung kinerja PT Semen Padang, supaya ke depannya semakin banyak lagi bantuan dari PT Semen Padang untuk Lambung Bukit,” ujarnya.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, menegaskan bahwa program bedah rumah ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) secara berkelanjutan.

“Program ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, khususnya di wilayah sekitar operasional perusahaan,” ujar Win.

PT Semen Padang terus mendorong pendekatan pembangunan berbasis pemberdayaan dan kolaborasi dengan masyarakat. “Kami percaya bahwa keberlanjutan perusahaan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap program CSR dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang, tidak hanya membantu, tetapi juga menguatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat,” lanjutnya.

Win juga menekankan bahwa inovasi produk seperti SEPABLOCK menjadi bagian dari kontribusi perusahaan dalam menghadirkan solusi pembangunan yang efisien, ramah lingkungan, dan bernilai sosial tinggi. “Kami ingin memastikan bahwa inovasi yang kami hasilkan tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.

Staf Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Unit Corporate Social Responsibility (CSR) PT Semen Padang, Nurwan, berharap agar rumah tersebut tidak hanya menjadi tempat berteduh, tetapi juga menjadi pusat kehidupan yang positif.

“Semoga rumah ini diisi dengan kegiatan baik, mengaji, belajar, dan hal-hal yang membawa keberkahan. Jadikan rumah ini sebagai ‘rumahku surgaku’,” pesannya.

Kini, sebuah rumah baru sederhana yang baru saja diserahkan oleh PT Semen Padang kepada Alamsyur menyimpan cerita besar. Cerita tentang perjuangan seorang ayah, keteguhan sebuah keluarga, dan kepedulian yang menjelma menjadi nyata. (*)

 


Musi Rawas, Lintasmedinews.com

Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud Bersama Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Musi Rawas H Riza Novianto Gustam menghadiri pembukaan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 yang dirangkaikan dengan Rapat Konsultasi (Rakon) PKK serta Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.‎

‎Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Arya Duta Palembang, Rabu (1/4/2026), dan dihadiri oleh sejumlah pejabat serta pengurus PKK, di antaranya Bupati Musi Rawas, Ketua TP PKK Musi Rawas, Staf Ahli PKK Hj. Marfuatun, kepala dinas terkait, Sekretaris DPRD (Sekwan) Musi Rawas, serta Ketua Pokja PKK Musi Rawas.‎

‎Dalam sambutannya, Herman Deru mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai wujud nyata komitmen PKK dan Dekranasda dalam mendukung program efisiensi tanpa mengurangi esensi serta semangat pengabdian kepada masyarakat.‎

‎Ia menegaskan bahwa PKK merupakan “andalan negara” dalam menjangkau masyarakat hingga ke lapisan paling bawah. Menurutnya, PKK harus terus adaptif dan mampu memperbarui diri agar tetap relevan dalam pembangunan.

‎“Sebagai bagian dari anatomi pemerintahan yang tidak berorientasi profit, PKK memiliki peran strategis dalam membangun kualitas masyarakat,” ujarnya.‎

‎Gubernur juga menyoroti pentingnya peran Dekranasda dalam menjaga dan mengembangkan kerajinan daerah, khususnya kain wastra khas Sumatera Selatan. Ia mendorong para kepala daerah untuk menyediakan ruang display sebagai sarana promosi produk lokal, serta memastikan proses produksi hingga pemasaran berjalan optimal.

‎Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Selatan, Feby Herman Deru menegaskan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran besar dalam pembangunan. Oleh karena itu, penguatan 10 Program Pokok PKK menjadi bagian penting sebagai investasi masa depan.(Rls.Adv.Angi) 


 

PALEMBANG, LINTASMEDIANEWS.COM

 Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud dan Wakil Bupati H. Suprayitno menghadiri ramah tamah bersama Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru di Griya Agung, Palembang, pada Minggu (22/03/2026). 

Dalam pertemuan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas didampingi oleh Ketua TP PKK Musi Rawas H. Riza Novianto Gustam, Ketua PKK Musi Rawas, Kapolres Musi Rawas, Dandim 0406, Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas serta Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 

Usai pertemuan dengan Gubernur Sumatera Selatan, rombongan melanjutkan rangkaian kunjungan kehormatan dengan Wakil Gubernur Sumatera Selatan H Cik Ujang di Rumah Dinas Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

Selanjutnya, Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas juga menggelar ramah tamah dengan Ketua DPRD Sumatera Selatan Andie Dinialdie di Rumah Dinas Ketua DPRD Sumsel. 

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah bersama Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Drs. H. Edward Candra, MH di Rumah Dinas Sekda Sumsel. 

Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas beserta rombongan turut melaksanakan ramah tamah dengan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, di Rumah Dinas Kapolda Sumsel.

Tak hanya itu, Bupati dan rombongan juga melanjutkan pertemuan dengan Pangdam II Sriwijaya Sumatera Selatan Mayjen TNI Ujang Darwis di Rumah Dinas Pangdam II Sriwijaya dan dilanjutkan Ramah Tamah ke Rumah Dinas Komandan Korem 044/Garuda Dempo Brigjen TNI Khabib Mahfud. 

Sebagai penutup, Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas beserta rombongan turut melaksanakan ramah tamah dengan DPR RI Dapil Sumatera Selatan I, Yudha Novanza Utama di Rumah Kediaman. 

Kegiatan ramah tamah ini mencerminkan upaya Pemkab Musi Rawas dalam membangun komunikasi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat provinsi. Diharapkan, sinergi yang terjalin dapat semakin mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Musi Rawas di masa mendatang.(rls.adv.angi)

 



Aceh timur, Lintasmedianews.com

Suasana kebersamaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah masih sangat terasa di Polres Aceh Timur, Polda Aceh, Senin, (06/04/2026) pagi. Seluruh personel mengikuti apel jam pimpinan yang dirangkai dengan halal bihalal dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Timur, AKBP Irwan Kurniadi, S.I.K.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Aceh Timur, Kompol Abdul Muin, S.H.,M.M., pejabat utama/perwira staf, para Kapolsek, seluruh personel Polres Aceh Timur dan perwakilan personel polsek.

Dalam amanatnya, Kapolres Aceh Timur menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh personel yang telah berdedikasi tinggi selama pelaksanaan Operasi Ketupat Seulawah 2026 yang berlangsung sukses dan lancar.

“Alhamdulillah, Operasi Ketupat Seulawah 2026 yang kita gelar dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Ini merupakan hasil kerja keras dan kekompakan bersama instansi terkait di lapangan. Saya ucapkan terima kasih atas pengabdian dan pengorbanan rekan-rekan yang telah memastikan masyarakat dapat merayakan hari raya dengan nyaman,” ujar Kapolres.

Setelah memberikan apresiasi atas keberhasilan operasi kepolisian terpusat tersebut, Kapolres mengalihkan fokusnya pada tahap akhir pasca-operasi. Ia menekankan pentingnya administrasi dan pertanggungjawaban kinerja personel yang terlibat.

Usai apel, seluruh personel saling bersalaman dan bermaaf-maafan, menandai kebersamaan yang kembali terjalin usai melaksanakan tugas berat selama masa libur Lebaran dan  Kegiatan apel dan halal bihalal tersebut berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan.

(I)



Padang,Lintas Media News
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengusaha UMKM Angkatan I Pluzi Academy, yang digelar di UPTD PLUT KUMKM Provinsi Sumatera Barat, Senin (6/4/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam upaya meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat. 

Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu mengembangkan usaha secara lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan pasar.

Dalam sambutannya, Muhidi menegaskan pentingnya peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Ia menyebutkan bahwa penguatan sektor UMKM harus terus dilakukan, terutama dalam menghadapi tantangan global dan era digitalisasi.

“Bimtek ini merupakan salah satu bentuk dukungan nyata dalam meningkatkan kualitas SDM pelaku UMKM. Dengan kapasitas yang lebih baik, diharapkan UMKM kita mampu bersaing tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional bahkan internasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mendorong para peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan maksimal, mulai dari peningkatan manajemen usaha, strategi pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital.

Kegiatan Bimtek Pluzi Academy ini diikuti oleh sejumlah pelaku UMKM dari berbagai sektor di Sumatera Barat. 

Selain materi pelatihan, peserta juga mendapatkan pendampingan dan praktik langsung guna memperkuat pemahaman mereka dalam mengembangkan usaha.

"Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan UMKM di Sumatera Barat semakin berkembang dan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah," harap Muhidi.(*/st)



Padang,Lintas Media News
 Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang melaksanakan Kegiatan Audiensi dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional I Sumatera di Kantor BBPPKS Padang yang berlokasi di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Senin (06/04/2026). 

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi antara insan pers dan lembaga pemerintah dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta peningkatan kualitas program kesejahteraan sosial.

Rombongan PJKIP Kota Padang disambut langsung oleh Kepala BBPPKS Padang, Wildan Humaedi, yang dalam kesempatan tersebut memaparkan profil kelembagaan serta peran strategis BBPPKS dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial. 

Ia menjelaskan bahwa BBPPKS berperan sebagai lembaga pelaksana pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, serta turut mendukung pelaksanaan berbagai program kesejahteraan sosial melalui penguatan kompetensi dan penyusunan program yang relevan.
Sekretaris PJKIP Kota Padang, Arif Budiman Efendi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah rencana kegiatan organisasi, di antaranya permohonan kepada Kepala BBPPKS Padang untuk menjadi narasumber dalam kegiatan Podcast bertajuk “Bincang Akrab PJKIP Kota Padang Bersama Kepala BBPPKS Padang". Podcast ini dirancang sebagai sarana komunikasi publik yang edukatif dan informatif terkait keterbukaan informasi serta program kesejahteraan sosial.

Selain itu Arif juga meminta saran dan masukan terkait rencana kegiatan Studi Tiru PJKIP Padang ke Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan ini dirancang untuk mendukung upaya Pemerintah Kota Padang dalam menyukseskan Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos). Dipilihnya Banyuwangi untuk daerah tujuan Studi Tiru karena daerah tersebut menjadi daerah  percontohan pelaksanaan Program Digitalisasi Bansos untuk tingkat nasional.

Arif menambahkan, "Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu PJKIP Padang sudah beraudiensi dengan Wakil Ketua DPRD Sumbar Bapak Evi Yandri Rajo Budiman dan menyampaikan permohonan untuk difasilitasi melaksanakan Kegiatan Studi Tiru ke Banyuwangi tersebut melalui Program Pokir beliau". Arif menjelaskan, selain kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, PJKIP Padang juga sudah menyurati Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar dari Dapil Kota Padang yang lainnya untuk maksud yang sama, sehingga bisa mengajak lebih banyak aktifis jurnalis keterbukaan informasi publik dan aktifis sosial seperti Pendamping Program PKH, PSM, TKSK, Karang Taruna dan Tagana di Kota Padang untuk membersamai Program Studi Tiru ke Banyuwangi.

"Target Program Studi Tiru ke Banyuwangi tersebut adalah membantu Pemko Padang mensukseskan Program Digitalisasi Bansos dimana Kota Padang adalah daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat sebagai percontohan pelaksanaan Program Digitalisasi Bansos untuk Provinsi Sumatera Barat", pungkas Arif.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BBPPKS Padang memberikan sejumlah masukan strategis terkait fokus pembahasan Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos). 

Kepala BBPPKS Padang Wildan Humaedi memberikan dukungan terhadap rencana PJKIP Kota Padang yang akan melaksanakan Studi Tiru ke Kabupaten Banyuwangi. 

Wildan merekomendasikan agar pembahasan yang lebih mendalam mengenai Program Digitalisasi Bansos dilakukan langsung dengan Direktorat Jaminan Sosial di Jakarta, mengingat direktorat tersebut memiliki kewenangan utama dalam merumuskan kebijakan dan pengelolaan sistem jaminan sosial secara nasional.

Dalam kesempatan itu, Wildan Humaedi juga menambahkan bahwa saat ini BBPPKS Padang telah menerapkan sistem digitalisasi dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dijalankan. 

Digitalisasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta mendukung transparansi dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa peran utama BBPPKS Padang adalah sebagai pelaksana pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial, termasuk bagi ASN dan non-ASN, serta mendukung pengembangan berbagai program kesejahteraan sosial yang selaras dengan kebijakan pemerintah.

Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin kolaborasi yang semakin erat antara PJKIP Kota Padang dan BBPPKS Padang dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta penyebarluasan informasi terkait program-program sosial kepada masyarakat. Sinergi yang terbangun juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya sistem pelayanan sosial yang lebih transparan, modern, dan berbasis digital di Kota Padang.(*)


Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.