Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Lingga Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

 


Musi Rawas, Lintasmedinews.com

Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud Bersama Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Musi Rawas H Riza Novianto Gustam menghadiri pembukaan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 yang dirangkaikan dengan Rapat Konsultasi (Rakon) PKK serta Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.‎

‎Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Arya Duta Palembang, Rabu (1/4/2026), dan dihadiri oleh sejumlah pejabat serta pengurus PKK, di antaranya Bupati Musi Rawas, Ketua TP PKK Musi Rawas, Staf Ahli PKK Hj. Marfuatun, kepala dinas terkait, Sekretaris DPRD (Sekwan) Musi Rawas, serta Ketua Pokja PKK Musi Rawas.‎

‎Dalam sambutannya, Herman Deru mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai wujud nyata komitmen PKK dan Dekranasda dalam mendukung program efisiensi tanpa mengurangi esensi serta semangat pengabdian kepada masyarakat.‎

‎Ia menegaskan bahwa PKK merupakan “andalan negara” dalam menjangkau masyarakat hingga ke lapisan paling bawah. Menurutnya, PKK harus terus adaptif dan mampu memperbarui diri agar tetap relevan dalam pembangunan.

‎“Sebagai bagian dari anatomi pemerintahan yang tidak berorientasi profit, PKK memiliki peran strategis dalam membangun kualitas masyarakat,” ujarnya.‎

‎Gubernur juga menyoroti pentingnya peran Dekranasda dalam menjaga dan mengembangkan kerajinan daerah, khususnya kain wastra khas Sumatera Selatan. Ia mendorong para kepala daerah untuk menyediakan ruang display sebagai sarana promosi produk lokal, serta memastikan proses produksi hingga pemasaran berjalan optimal.

‎Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Selatan, Feby Herman Deru menegaskan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran besar dalam pembangunan. Oleh karena itu, penguatan 10 Program Pokok PKK menjadi bagian penting sebagai investasi masa depan.(Rls.Adv.Angi) 


 

PALEMBANG, LINTASMEDIANEWS.COM

 Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud dan Wakil Bupati H. Suprayitno menghadiri ramah tamah bersama Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru di Griya Agung, Palembang, pada Minggu (22/03/2026). 

Dalam pertemuan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas didampingi oleh Ketua TP PKK Musi Rawas H. Riza Novianto Gustam, Ketua PKK Musi Rawas, Kapolres Musi Rawas, Dandim 0406, Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas serta Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 

Usai pertemuan dengan Gubernur Sumatera Selatan, rombongan melanjutkan rangkaian kunjungan kehormatan dengan Wakil Gubernur Sumatera Selatan H Cik Ujang di Rumah Dinas Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

Selanjutnya, Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas juga menggelar ramah tamah dengan Ketua DPRD Sumatera Selatan Andie Dinialdie di Rumah Dinas Ketua DPRD Sumsel. 

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah bersama Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Drs. H. Edward Candra, MH di Rumah Dinas Sekda Sumsel. 

Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas beserta rombongan turut melaksanakan ramah tamah dengan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, di Rumah Dinas Kapolda Sumsel.

Tak hanya itu, Bupati dan rombongan juga melanjutkan pertemuan dengan Pangdam II Sriwijaya Sumatera Selatan Mayjen TNI Ujang Darwis di Rumah Dinas Pangdam II Sriwijaya dan dilanjutkan Ramah Tamah ke Rumah Dinas Komandan Korem 044/Garuda Dempo Brigjen TNI Khabib Mahfud. 

Sebagai penutup, Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas beserta rombongan turut melaksanakan ramah tamah dengan DPR RI Dapil Sumatera Selatan I, Yudha Novanza Utama di Rumah Kediaman. 

Kegiatan ramah tamah ini mencerminkan upaya Pemkab Musi Rawas dalam membangun komunikasi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat provinsi. Diharapkan, sinergi yang terjalin dapat semakin mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Musi Rawas di masa mendatang.(rls.adv.angi)

 



Aceh timur, Lintasmedianews.com

Suasana kebersamaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah masih sangat terasa di Polres Aceh Timur, Polda Aceh, Senin, (06/04/2026) pagi. Seluruh personel mengikuti apel jam pimpinan yang dirangkai dengan halal bihalal dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Timur, AKBP Irwan Kurniadi, S.I.K.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Aceh Timur, Kompol Abdul Muin, S.H.,M.M., pejabat utama/perwira staf, para Kapolsek, seluruh personel Polres Aceh Timur dan perwakilan personel polsek.

Dalam amanatnya, Kapolres Aceh Timur menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh personel yang telah berdedikasi tinggi selama pelaksanaan Operasi Ketupat Seulawah 2026 yang berlangsung sukses dan lancar.

“Alhamdulillah, Operasi Ketupat Seulawah 2026 yang kita gelar dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Ini merupakan hasil kerja keras dan kekompakan bersama instansi terkait di lapangan. Saya ucapkan terima kasih atas pengabdian dan pengorbanan rekan-rekan yang telah memastikan masyarakat dapat merayakan hari raya dengan nyaman,” ujar Kapolres.

Setelah memberikan apresiasi atas keberhasilan operasi kepolisian terpusat tersebut, Kapolres mengalihkan fokusnya pada tahap akhir pasca-operasi. Ia menekankan pentingnya administrasi dan pertanggungjawaban kinerja personel yang terlibat.

Usai apel, seluruh personel saling bersalaman dan bermaaf-maafan, menandai kebersamaan yang kembali terjalin usai melaksanakan tugas berat selama masa libur Lebaran dan  Kegiatan apel dan halal bihalal tersebut berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan.

(I)



Padang,Lintas Media News
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengusaha UMKM Angkatan I Pluzi Academy, yang digelar di UPTD PLUT KUMKM Provinsi Sumatera Barat, Senin (6/4/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam upaya meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat. 

Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu mengembangkan usaha secara lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan pasar.

Dalam sambutannya, Muhidi menegaskan pentingnya peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Ia menyebutkan bahwa penguatan sektor UMKM harus terus dilakukan, terutama dalam menghadapi tantangan global dan era digitalisasi.

“Bimtek ini merupakan salah satu bentuk dukungan nyata dalam meningkatkan kualitas SDM pelaku UMKM. Dengan kapasitas yang lebih baik, diharapkan UMKM kita mampu bersaing tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional bahkan internasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mendorong para peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan maksimal, mulai dari peningkatan manajemen usaha, strategi pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital.

Kegiatan Bimtek Pluzi Academy ini diikuti oleh sejumlah pelaku UMKM dari berbagai sektor di Sumatera Barat. 

Selain materi pelatihan, peserta juga mendapatkan pendampingan dan praktik langsung guna memperkuat pemahaman mereka dalam mengembangkan usaha.

"Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan UMKM di Sumatera Barat semakin berkembang dan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah," harap Muhidi.(*/st)



Padang,Lintas Media News
 Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang melaksanakan Kegiatan Audiensi dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional I Sumatera di Kantor BBPPKS Padang yang berlokasi di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Senin (06/04/2026). 

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi antara insan pers dan lembaga pemerintah dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta peningkatan kualitas program kesejahteraan sosial.

Rombongan PJKIP Kota Padang disambut langsung oleh Kepala BBPPKS Padang, Wildan Humaedi, yang dalam kesempatan tersebut memaparkan profil kelembagaan serta peran strategis BBPPKS dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial. 

Ia menjelaskan bahwa BBPPKS berperan sebagai lembaga pelaksana pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, serta turut mendukung pelaksanaan berbagai program kesejahteraan sosial melalui penguatan kompetensi dan penyusunan program yang relevan.
Sekretaris PJKIP Kota Padang, Arif Budiman Efendi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah rencana kegiatan organisasi, di antaranya permohonan kepada Kepala BBPPKS Padang untuk menjadi narasumber dalam kegiatan Podcast bertajuk “Bincang Akrab PJKIP Kota Padang Bersama Kepala BBPPKS Padang". Podcast ini dirancang sebagai sarana komunikasi publik yang edukatif dan informatif terkait keterbukaan informasi serta program kesejahteraan sosial.

Selain itu Arif juga meminta saran dan masukan terkait rencana kegiatan Studi Tiru PJKIP Padang ke Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan ini dirancang untuk mendukung upaya Pemerintah Kota Padang dalam menyukseskan Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos). Dipilihnya Banyuwangi untuk daerah tujuan Studi Tiru karena daerah tersebut menjadi daerah  percontohan pelaksanaan Program Digitalisasi Bansos untuk tingkat nasional.

Arif menambahkan, "Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu PJKIP Padang sudah beraudiensi dengan Wakil Ketua DPRD Sumbar Bapak Evi Yandri Rajo Budiman dan menyampaikan permohonan untuk difasilitasi melaksanakan Kegiatan Studi Tiru ke Banyuwangi tersebut melalui Program Pokir beliau". Arif menjelaskan, selain kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, PJKIP Padang juga sudah menyurati Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar dari Dapil Kota Padang yang lainnya untuk maksud yang sama, sehingga bisa mengajak lebih banyak aktifis jurnalis keterbukaan informasi publik dan aktifis sosial seperti Pendamping Program PKH, PSM, TKSK, Karang Taruna dan Tagana di Kota Padang untuk membersamai Program Studi Tiru ke Banyuwangi.

"Target Program Studi Tiru ke Banyuwangi tersebut adalah membantu Pemko Padang mensukseskan Program Digitalisasi Bansos dimana Kota Padang adalah daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat sebagai percontohan pelaksanaan Program Digitalisasi Bansos untuk Provinsi Sumatera Barat", pungkas Arif.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BBPPKS Padang memberikan sejumlah masukan strategis terkait fokus pembahasan Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos). 

Kepala BBPPKS Padang Wildan Humaedi memberikan dukungan terhadap rencana PJKIP Kota Padang yang akan melaksanakan Studi Tiru ke Kabupaten Banyuwangi. 

Wildan merekomendasikan agar pembahasan yang lebih mendalam mengenai Program Digitalisasi Bansos dilakukan langsung dengan Direktorat Jaminan Sosial di Jakarta, mengingat direktorat tersebut memiliki kewenangan utama dalam merumuskan kebijakan dan pengelolaan sistem jaminan sosial secara nasional.

Dalam kesempatan itu, Wildan Humaedi juga menambahkan bahwa saat ini BBPPKS Padang telah menerapkan sistem digitalisasi dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dijalankan. 

Digitalisasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta mendukung transparansi dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa peran utama BBPPKS Padang adalah sebagai pelaksana pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial, termasuk bagi ASN dan non-ASN, serta mendukung pengembangan berbagai program kesejahteraan sosial yang selaras dengan kebijakan pemerintah.

Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin kolaborasi yang semakin erat antara PJKIP Kota Padang dan BBPPKS Padang dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta penyebarluasan informasi terkait program-program sosial kepada masyarakat. Sinergi yang terbangun juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya sistem pelayanan sosial yang lebih transparan, modern, dan berbasis digital di Kota Padang.(*)


 

Padang, Lintasmedianews.com

Menjelang pelaksanaan Musyawarah Besar Ikatan Alumni SMAN 5 (Ikasmanli) Padang, berbagai komentar dari segenap alumni terus berdatangan.

Kali ini, giliran Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye yang juga alumni angkatan 1989 yang memberikan masukan demi kebaikan organisasi Ikasmanli Padang ke depan. "Kalau menurut saya, ketua Ikasmanli itu harus berdomisili di Padang, minimal di Sumatera Barat," ungkapnya ketika dihubungi Minggu (5/4/2026).

Alasannya, kata Wakil Ketua DPRD Kota Padang itu supaya segala aktifitas kegiatan organisasi bisa dipimpin langsung oleh ketua. Kemudian, menyangkut masalah administrasi juga jadi mudah.

"Kalau ketuanya tidak berdomisili di Padang kan jadi repot? Sementara kita sama-sama tahu jika suatu organisasi ketuanya selalu tidak hadir saat rapat dan kegiatan lainnya maka semangat anggotanya pasti akan turun. Nah, kita tidak ingin itu terjadi di Ikasmanli," saran Ketua Alumni SMPN 18 Padang itu mengingatkan.

Sebagai alumni SMAN 5 Padang, Aye sapaan akrab putra Cubadak Aie Kelurahan Lubuk Lintah tersebut mengaku siap mensupport kegiatan Ikasmanli kapan saja. "Kalau untuk maju jadi calon ketua Ikasmanli tak usahlah, masih banyak yang lain. Tapi kalau untuk mensupport kegiatan, Insya Allah saya siap," ucapnya mantap.

Terkait pelaksanaan Mubes Ikasmanli yang sudah di depan mata, Aye berpendapat sebaiknya tongkat kepemimpinan periode mendatang diberikan kepada yang muda-muda. "Saya setuju dengan saran pendapat uda Iswandi Muchtar yang mengusulkan agar yang muda-muda lagi memimpin Ikasmanli. Yang tua-tua istirahat saja lagi karena masanya sudah lewat," tuturnya.

Meski tidak mau menyebutkan sosok anak muda yang dinilai layak memimpin Ikasmanli periode 2026-2030, namun Ketua Askot PSSI Kota Padang tersebut tetap memberikan beberapa kriteria yang mesti dimiliki sosok ketua Ikasmanli ke depan.

Diantaranya, wajib berdomisili di Padang (Sumbar), memiliki kemauan mengurus organisasi dan punya kepedulian, mampu merangkul semua pihak (punya jaringan) serta memiliki program kerja yang bermanfaat untuk kesejahteraan anggota. "Saya lihat, dari sejumlah kandidat yang muncul saat ini semuanya punya potensi untuk itu. Mudah-mudahan ke depan Ikasmanli bisa lebih baik lagi," tukasnya mengakhiri. 

Laporan: Noa

Editor: Zamri Yahya, SH. I, WU


PALEMBAYAN,Lintas Media News
Menyikapi tren peningkatan angka kriminalitas serta maraknya peredaran narkoba yang meresahkan masyarakat, Ikatan Keluarga Salareh Aia Nusantara (IKSA Nusantara) mengambil langkah tegas. Organisasi perantau ini menginisiasi Musyawarah Lintas Sektoral yang dipusatkan di Kantor Wali Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, pada Sabtu (4/4/2026).

Pertemuan besar ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum IKSA Nusantara, Dr. Irwanto Tanjung, S.H., M.H., beserta tokoh-tokoh penting daerah, di antaranya Camat Palembayan Endrisasman, S.E., Wakapolsek Iptu Dedi Efendi, serta perwakilan Danramil/Babinsa. Hadir pula anggota DPRD Kabupaten Agam, Jondra Marjaya (Partai Demokrat) dan Zulpardi, S.Ag. (Partai PAN).

Musyawarah ini menunjukkan soliditas yang kuat dengan kehadiran seluruh Wali Nagari dari empat nagari hasil pemekaran, para Wali Jorong, Ketua Pemuda, unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, hingga perwakilan perantau.

*Lima Kesepakatan Strategis*
Dalam diskusi yang berlangsung hangat namun tegas tersebut, para peserta musyawarah menyepakati lima poin utama sebagai garda pertahanan nagari:
-Komitmen Bersama: Seluruh elemen masyarakat berjanji untuk memberantas peredaran narkoba dan praktik judi online di wilayah Salareh Aia Raya tanpa pandang bulu.
-Payung Hukum: Pihak Nagari segera menyiapkan Peraturan Nagari (Pernag) tentang Ketertiban dan Keamanan Umum sebagai landasan legalitas tindakan di lapangan.
-Revitalisasi Kearifan Lokal: Mengaktifkan kembali peran Parik Paga Nagari dan Dubalang di setiap kaum. Personel ini sekaligus akan mengemban tugas sebagai Duta Anti Narkoba.
-Patroli Gabungan: Pembentukan tim khusus patroli yang melibatkan sinergi dari Polsek, perangkat Nagari, Ninik Mamak, unsur pemuda, dan tokoh masyarakat.
-Pemberdayaan Pemuda: Mengalihkan energi negatif dengan mengaktifkan kembali kegiatan kepemudaan yang positif, baik di bidang olahraga maupun keagamaan.

*Membentengi Generasi Muda*
Ketua Umum IKSA Nusantara, Dr. Irwanto Tanjung, S.H., M.H., yang juga merupakan tokoh masyarakat Palembayan, menegaskan bahwa musyawarah ini adalah solusi konkret untuk memutus rantai penyakit masyarakat.

"Dengan diadakannya musyawarah ini, tentunya kita berharap mampu membentengi generasi muda di Salareh Aia Raya khususnya, dan Kecamatan Palembayan umumnya, dari pengaruh negatif narkoba, judi online, dan penyakit masyarakat lainnya," ungkap pria yang akrab disapa Pak Anto tersebut.

Langkah ini diharapkan menjadi pilot project bagi wilayah lain di Kabupaten Agam dalam mengintegrasikan peran perantau dan masyarakat lokal guna menciptakan lingkungan nagari yang aman, tertib, dan religius._(*)_

 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

 Komitmen dan kontribusi nyata dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat (Sumbar) pada akhir November 2025 lalu mengantarkan PT Semen Padang meraih penghargaan Medal of Honor (Bakti untuk Negeri) dari Jaringan Pemred Sumbar (JPS).

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian acara pengukuhan pengurus JPS periode 2026–2028 yang digelar di Padang, Kamis (2/4/2026). Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernardino, hadir langsung menerima penghargaan tersebut.

Prosesi penyerahan penghargaan itu turut disaksikan oleh Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, serta Tenaga Ahli Kepala Badan Pengatur BUMN Bidang Komunikasi Publik, Khairul Jasmi, yang menambah khidmat suasana acara.

Tidak hanya PT Semen Padang, sejumlah institusi strategis dan tokoh masyarakat juga menerima penghargaan serupa dari JPS. Di antaranya PT Hutama Karya, Bank Nagari, PT Nindya Karya, Kodam XX Tuanku Imam Bonjol, dan Polda Sumbar.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah tokoh yang dinilai memiliki kepedulian tinggi terhadap penanganan bencana hidrometeorologi di Sumbar, seperti Doni Oskaria, Andre Rosiade, Zigo Rolanda, Sonny Affandi, Rahmad Saleh, serta Harneli Bahar.

Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menyampaikan apresiasi kepada JPS yang telah menginisiasi penghargaan tersebut. Menurutnya, penghargaan ini tidak hanya sebagai bentuk pengakuan, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap penanggulangan bencana.

Ketua JPS, Adrian Tuswandi, menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kepedulian dan aksi nyata berbagai pihak di tengah situasi bencana. Ia menyebut, musibah yang melanda Sumbar kala itu memang membawa dampak besar. “Kata banyak orang, bencana tersebut membuat semuanya tertimbun, kecuali yang tetap tumbuh dan kokoh adalah solidaritas,” katanya.

Menurutnya, pemberian penghargaan tidak dilakukan secara sembarangan. JPS terlebih dahulu melakukan kajian mendalam dengan mengumpulkan sejumlah nama, baik dari kalangan lembaga maupun individu. Proses seleksi dilakukan melalui berbagai metode, termasuk menguji konsistensi kepedulian serta bagaimana aksi nyata yang dilakukan saat bencana terjadi.

Dari hasil seleksi tersebut, terkumpul 24 kandidat yang kemudian mengerucut menjadi 12 penerima penghargaan yang terdiri dari enam lembaga dan enam tokoh.

Terpilihnya PT Semen Padang, kata dia, bukan tanpa alasan. Perusahaan semen kebanggaan masyarakat Sumbar ini dinilai menunjukkan respons cepat dan kontribusi signifikan sejak awal terjadinya bencana.

“Bagi masyarakat Sumbar, kepedulian Semen Padang bukan hanya saat bencana saja, itu sudah menjadi hal yang diketahui luas. Saat bencana kemarin, Semen Padang langsung menurunkan Tim Reaksi Cepat pada hari pertama, kemudian juga membuka dapur umum, serta mengerahkan seluruh kemampuan untuk membantu pemulihan di daerah terdampak,” jelasnya.

Ia menegaskan, peran aktif PT Semen Padang menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian JPS. Bahkan, menurutnya, tanpa keterlibatan perusahaan tersebut, proses pemulihan pascabencana berpotensi berjalan lebih lambat. “Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi berbagai pihak untuk terus menumbuhkan kepedulian dan memperkuat solidaritas,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernardino, menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan Medal of Honor (Bakti untuk Negeri) yang diberikan. Ia pun menegaskan bahwa perusahaan selalu berupaya hadir di tengah masyarakat, terutama saat terjadi bencana.

Menurutnya, berbagai langkah telah dilakukan oleh PT Semen Padang selama masa tanggap darurat hingga pascabencana yang melanda sejumlah daerah di Sumbar, mulai dari penyaluran bantuan logistik, dukungan material, hingga bantuan nonmaterial bagi masyarakat terdampak, termasuk mengirimkan tim medis.



“Sebagai perusahaan semen kebanggaan masyarakat Sumbar, Semen Padang berkomitmen untuk memberikan bantuan secara maksimal. Alhamdulillah, kontribusi yang diberikan perusahaan dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” kata Win usai acara penyerahan penghargaan.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa komitmen tersebut tidak berhenti pada masa tanggap darurat saja. Sebagai bagian dari SIG, PT Semen Padang menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Win menyebutkan, perusahaan memiliki kapasitas dan kapabilitas yang dapat diandalkan dalam mendukung pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pemanfaatan produk inovatif Sepablock, yang dinilai efektif untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak.

“Insya Allah, kami siap 100 persen untuk mendukung program pemerintah. Kami berharap kemampuan yang dimiliki Semen Padang dapat menjadi solusi dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi, tidak hanya di Sumbar, tetapi juga untuk seluruh daerah yang terdampak,” tuturnya.

 


Lintasmedianews.com

Kondisi Jembatan Kalawi di Jalan Koto Panjang, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang yang kondisinya memprihatinkan. Hampir seluruh lantai jembatan yang terbuat dari plat besi sudah banyak yang terlepas, sehingga membahayakan pengguna jalan yang melintas.

Jembatan yang berada di RW 7 Kelurahan Limau Manis ini merupakan akses vital bagi masyarakat. Selain sebagai jalur alternatif menuju Kampus Universitas Andalas (Unand) dan pusat kota, jembatan juga digunakan untuk distribusi hasil pertanian, akses ke rumah sakit, serta jalur penghubung antara Kenagarian Pauh dengan Limau Manis.

Anggota DPRD Kota Padang Rafdi,ST.,menyampaikan beberapa waktu lalu, kami bersama PUPR Kota Padang, berkoordinasi terkait kendala lapangan untuk design rencana peningkatan pembangunan kembali jembatan Kalawi Limau Manis 

Kami secara pribadi sangat berterima kasih kepada Pak Zigo Rolanda anggota DPR RI yang sudah memperjuangkan jembatan ini. Terima kasih juga supportnya Pak Iqra Chissa Wakil Ketua DPRD Sumbar dan Uda Helmi Musim anggota DPRD Kota Padang dari Partai Golkar. Kami sudah melakukan pertemuan bersama pada tanggal 3 Maret 2026 kemarin.

"Sekali lagi, kita berterima kasih kepada Bapak Zigo Rolando yang sudah menginisiasi pembangunan jembatan Kalawi Kurahan Limau Manis Kecamatan Pauh. Saat ini sedang dalam tahap design.InsyaAllah kita akan segera berkoordinasi dengan BPJN, "ungkap Rafdi Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Padang, anggota dewan dari dari pemilihan (Dapil) III Pauh Lubuk Kilangan ini, Sabtu (4/4/2026) saat  dihubungi media ini melalui via WhatsApp.

"Pada tahap ini, tentu design harus tepat agar secara konstruksi bisa tepat dan masyarakat bisa menerima terkait pemanfaatan lahan.Kami membantu mengkoordinasikan dengan seluruh stakeholder.Termasuk dengan BPJN (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional).Sesuai kordinasi dengan Pak Zigo, Pak Iqra dan Pak Helmi Musim," ujarnya.

Sebelumnya tanggal 9 Oktober 2025, Pak Zigo dan pak wali sudah melaunching rencana pembangunan jembatan Kalawi ini.Jembatan ini menghubungkan masyarakat Limau Manis dengan kampus Unand Limau Manis."Kita berharap bisa terealisasi karena akan meluaskan akses masyarakat dengan pusat- pusat ekonomi,"pungkasnya. 

Sebelumnya, baru - baru ini Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa, meninjau langsung kondisi jembatan tersebut. Ia menegaskan, pembangunan ulang jembatan sangat mendesak mengingat fungsinya yang strategis bagi warga sekitar.

“Untuk merevitalisasi jembatan ini dibutuhkan anggaran sekitar Rp15 miliar. Melihat keterbatasan APBD provinsi dan kota, jumlah itu memang cukup besar. Karena itu, kami akan mengupayakan agar pembangunan jembatan ini bisa dibiayai melalui APBN. Kita berharap pembangunan ini bisa direalisasikan pada 2026 atau 2027, " pungkasnya. (bim).

Agam,Lintas Media News
Gabungan Tim Intel Korem 032/Wbr, Kodim 0304/Agam dan Sat Narkoba Polresta Bukittinggi berhasil menggagalkan peredaran Narkotika jenis Sabu-Sabu, Ektasi, Ganja serta barang bukti lainnya berikut menangkap 2 orang pengedar ditempat berbeda pada 4/4/2026.

Pelaku berinisial DK  seorang Pedagang dengan alamat Sawah Paduan Kelurahan Pekan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dan SY seorang Wiraswasta asal Jorong Kampeh, Nagari Simarosok Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. 

Penangkapan saudara DK dilakukan di Pasar Baso, kemudian dilakukan pengembangan dengan ditangkapnya saudara SY di Jorong Kampeh Nagari Simarosok Kecamatan Baso Kabupatan Agam.

Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain barang bukti DK 8 paket Sabu-Sabu terbungkus dalam plastik klip bening, 5 paket Sabu-Sabu dalam bungkusan makanan ringan Go Potato hijau, 7 paket Sabu-Sabu dalam plastik bening, 1 paket Sabu-Sabu dalam bungkusan makanan ringan Saltchess, 21 paket Sabu-Sabu terbungkus plastik makanan ringan Gerry Salut Biru, 4 paket Sabu-Sabu yang terletak di lantai kamar, 1 kantong plastik pipet potongan diduga alat untuk hisap Sabu-Sabu, 63 diduga paket Sabu-Sabu di dalam pipet siap edar, 5 paket diduga paket Sabu-Sabu di dalam bungkus plastik makanan ringan Oreo, 47 butir diduga pil Ekstasi warna coklat dalam plastik bening, 91 butir diduga pil Ekstasi merek Granat terbungkus dalam plastik bening, 46 Butir di duga pil Ekstasi merek Heneken terbungkus dalam plastik bening, 1 buah piret kaca dan alat bong, 1 toples ganja kering, 1 bungkus plastik terbungkus diduga sabu, 4 paket diduga Sabu-Sabu terbungkus (3 klip dan 1 klip), 1 bungkusan berisi 3 kantong diduga Sabu-Sabu, 1 botol berisi Ganja kering, 4 paket terbungkus plastik permen Kopiko diduga Sabu-Sabu, 4 paket diduga Sabu-Sabu terbungkus plastik dalam lemari, 12 paket diduga Ganja terbungkus plastik warna coklat, 1 gelas diduga Ganja diatas lemari, 1 alat pres plastik, Uang sebesar Rp. 1.400.000,-, 1 tumpuk plastik bening dalam lemari, 1 Buah dompet berisi uang sebesar Rp. 1.000.000,1 buah HP Samsung A16 warna biru, 1 buah HP Iphone 16 warna biru, 1 buah ATM BRI dan buku rekening BRI dan 2 buah timbangan digital.

Barang bukti SY antaralain 1 paket Ganja seberat 11 gram, uang Rp. 400.000, 2 buah Handphone merk Redmi warna hitam dan merk Vivo warna putih, Plastik klip satu kotak, 2 buah timbangan digital dan 1 buah kaca pirex.

Barang bukti yang diamankan dari saudara DK dengan jumlah total keseluruhan adalah Sabu-Sabu seberat 927,27 gram (1 Kg kurang),  184 butir pil Ekstasi, Ganja 1,939 Kg dan Sabu-Sabu diduga palsu 1,180 Kg. 

DK mengaku menjual Narkoba di wilayah Agam untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan berperan sebagai pengedar di wilayah tersebut. Sedangkan Saudara SY mengaku barang bukti tersebut memang miliknya dan untuk dipakai pribadi.

Dantim Intel Korem 032/Wbr Mayor Cba Mavio menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan anggota TNI dalam kasus ini. Namun, setiap informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum TNI akan diselidiki lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya.

Di tempat terpisah Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Mahfud, S.E., M.Si, menegaskan komitmen TNI dalam pemberantasan narkoba. "TNI tidak akan memberikan toleransi terhadap oknum TNI yang terlibat dalam kejahatan ini. Jika terbukti, tindakan tegas sesuai prosedur hukum akan diambil." tegasnya

TNI terus berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Korem 032/Wbr serta memerangi peredaran Narkoba untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan bebas dari bahaya Narkotika.(rls)





PADANG,Lintas Media News
Direktur Operasi II  PT Hutama Karya Persero Mardiansyah tercatat sebagai pendaftar pertama Bakal calon (Bacalon) Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Bung Hatta periode 2026–2030, dari  4 kandidat yang telah mengambil formulir pendaftaran, Sabtu (4/4/2026) di Sekretariat Panitia di Wisma Indah I Padang. 

Musyawarah Besar (Mubes) sendiri rencananya akan digelar pada 10–12 April 2026 mendatang di Kampus I UBH, Padang akan memperebutkan 35 suara pemilih dari berbagai Komisariat. 

Mardiansyah yang didampingi timnya Sonny Affandi dan Rio Agusti Firnando dan lainnya menyerahkan berkas dan formulir pendaftaran kepada Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan (TOP) Victor Siagian didampingi Ketua OC,  Adrian Luthan.

Kepada media Usai mendaftar Mardiansyah mengatakan motivasinya maju sebagai calon ketua umum untuk memajukan organisasi alumni universitas Bung Hatta Sekaligus membuka jalan bagi alumni-alumni UBH khususnya dalam meningkatkan daya saing dari alumni itu sendiri yang diharapkan nanti berdampak pada peringkat dan prestasi dari kampus UBY sendiri. 

"Saya lihat sejauh ini banyak alumni UBH yang berprestasi di luaran sana tapi sayangnya belum terkonsolidasi dan terkumpulkan sehingga dampaknya terhadap Kampus belum signifikan," jelasnyanya. 

Karena itu jika dipercaya menjadi Ketua Umum Alumni UBH Mardiansyah yang akrab disapa Dian bertekad akan mengumpulkan potensi-potensi alumni sehingga bisa solid agar  bisa berdampak nyata pada peningkatan akreditasi kampus," ungkap Dian yang mengaku sudah mempersiapkan Tim untuk melakukan konsolidasi pada alumni khusus para pemilik suara untuk bisa memenangkan alek. Mubes 2026 ini. 

Mardiansyah alumni fakultas teknik UBH Lulusan 2002 dinilai  memiliki segudang pengalaman dibidang Infrastruktur. Sebelumnya menjabat sekretaris perusahaan PT Hutama Karya (Persero). 

Ketua TPP Victor Siagian menegaskan bahwa setelah penyerahan berkas pendaftaran selanjutnya TPP 

Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Mubes Alumni UBH, Victor Siagian, mengatakan pendaftaran akan berakhir hari ini pukul 17.00 WIB. Selanjutnya pada 6-7 April dilakukan verifikasi berkas dan 8 April TPP dan OC akan mengumumkan Calon yang lolos verifikasi. 

Ia menegaskan seluruh proses pencalonan dilakukan secara ketat, objektif, dan transparan sesuai aturan yang telah ditetapkan panitia. Setiap bakal calon, kata dia, wajib memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebelum ditetapkan sebagai calon resmi.

Adapun syarat khusus yang harus dipenuhi antara lain mendapatkan dukungan minimal dari tujuh pemilik suara sah, memiliki pengalaman organisasi, serta tidak berstatus sebagai dosen di UBH.

Ketua Pelaksana Mubes, Henddy Adrian Luthan, menyebut aturan pencalonan dirancang untuk memastikan kualitas kepemimpinan organisasi alumni ke depan

“Persyaratan ini penting agar kandidat memiliki legitimasi kuat dan kapasitas dalam memimpin organisasi secara profesional,” katanya.

Ia juga menegaskan komitmen panitia untuk menjaga netralitas selama seluruh tahapan berlangsung.

Mubes Alumni UBH akan diikuti sekitar 37 pemilik h4ak suara yang berasal dari unsur Dewan Pengurus Daerah (DPD), Dewan Pengurus Cabang (DPC), serta komisariat fakultas.

Secara keseluruhan, jumlah alumni UBH diperkirakan mencapai sekitar 70.000 orang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri.

Terakhir Dian berharap Mubes Alumni &BH 2026 ini berlangsung sukses dan lancar sehingga mendapatkan alumni-alumni terbaik serta berkomitmen kuat memajukan kampus UBH ke depan. (*)



JAKARTA,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi mendorong penguatan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar berjalan sesuai prinsip clean and good governance.

Hal tersebut disampaikan usai menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Muhidi hadir bersama Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi.

Ia menegaskan, penguatan fungsi pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara transparan dan akuntabel.

“Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, kami berkomitmen memperkuat penerapan clean and good governance di daerah,” ujarnya.

Menurutnya, pemeriksaan LKPD oleh BPK harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan, terutama dalam penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, DPRD juga mencermati bahwa tahun 2025 merupakan tahun pertama masa jabatan gubernur dan wakil gubernur periode 2025–2030, sekaligus menjadi masa transisi dalam evaluasi capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026.

DPRD turut menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Sumatera Barat sepanjang 2025, terutama akibat bencana hidrometeorologi. Pemerintah mencatat bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda 16 kabupaten/kota, 150 kecamatan, serta 793 nagari/desa/kelurahan.

Selain itu, tekanan fiskal daerah juga meningkat akibat kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta pengurangan transfer ke daerah pada APBD 2026.

Meski demikian, DPRD mencatat adanya capaian positif pada sejumlah indikator makro. Tingkat kemiskinan tercatat turun dari 5,42 persen pada 2024 menjadi 5,31 persen pada 2025. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari 5,69 persen menjadi 5,52 persen.

Namun, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami perlambatan dari 4,36 persen pada 2024 menjadi 3,37 persen pada 2025, yang dipengaruhi kerusakan infrastruktur ekonomi dan sosial pascabencana.

Kegiatan entry meeting ini dipimpin oleh Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bobby Adhityo Rizaldi, dan dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, termasuk pimpinan DPR RI, kepala daerah, serta pimpinan DPRD dari berbagai provinsi.

Melalui kegiatan ini, seluruh entitas pemeriksaan diharapkan dapat berperan aktif dan kooperatif dalam mendukung kelancaran proses audit, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Ia menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas peran pentingnya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyusun laporan keuangan secara tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.

Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agar lebih transparan dan akuntabel.

“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara serius dan tepat waktu, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih dan bertanggung jawab,” ujarnya.(*/st)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.