Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

 

Pasbar ,Lintas Media News Com.

Satuan Tugas dan Sapu Bersih Pangan Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan pengawasan terhadap ketersediaan stok dan stabilitas harga bahan pokok. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pasokan pangan tetap aman serta mencegah praktik penimbunan, permainan harga, dan distribusi ilegal yang dapat merugikan masyarakat, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.

Pengawasan tersebut merupakan bentuk sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam menjaga stabilitas pangan serta melindungi kepentingan masyarakat.

Kamis ,5/2 pengawasan dilakukan di sejumlah lokasi, di antaranya retail modern Sejati Swalayan dan beberapa toko beras di Kecamatan Pasaman. Kegiatan pengawasan oleh Satgas Saber Pangan akan terus dilaksanakan secara berkala maupun insidentil guna menjaga stabilitas pasokan dan melindungi masyarakat luas.

Ketua Pelaksana Satgas Saber Pangan Kabupaten Pasaman Barat, Kasat Reskrim Polres Pasaman Barat Iptu Habib Fuad Alhafsi, menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan secara langsung dengan mengecek stok, harga jual, serta kelancaran distribusi bahan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, telur, daging ayam, daging sapi, dan komoditas pangan lainnya.

Dari hasil pemantauan sementara, Satgas mendapati bahwa ketersediaan bahan pokok masih mencukupi dan harga relatif stabil. Namun demikian, masih ditemukan beberapa harga jual di tingkat konsumen yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi .

Ia menegaskan, Satgas akan menindak tegas pelaku usaha yang terbukti melakukan penimbunan maupun menaikkan harga secara tidak wajar.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan indikasi pelanggaran di bidang pangan. FC


PADANG,Lintas Media News
Melakukan kegiatan reses perorangan,Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi, menggelar kegiatan reses bersama masyarakat GUO Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Jumat (6/2/2026). 

Kegiatan ini dimanfaatkan warga untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi, terutama terkait dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut.

Muhidi menegaskan bahwa reses merupakan momentum penting bagi anggota legislatif untuk mendengar dan menampung aspirasi masyarakat, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan pemerintahan.

“Ada aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota dan ada yang menjadi kewenangan provinsi. Semua kami catat dan akan kami tindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Muhidi.
Ia menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat mencapai sekitar Rp6 triliun dan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Salah satu aspirasi warga GUO, yakni pembangunan musala, dapat diperjuangkan melalui dana bantuan provinsi sebesar Rp20 juta, dengan memenuhi sejumlah persyaratan administrasi.

“Persyaratannya antara lain surat keterangan dari lurah, surat rekomendasi Kabag Kesra Kota Padang, serta SK pengangkatan pengurus dari KUA. Setelah itu dibuat proposal yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Biro Kesra,” jelasnya.

Muhidi juga menegaskan peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, DPRD bertugas membahas dan mengesahkan anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Terkait penanganan masyarakat terdampak bencana, Muhidi menyampaikan bahwa seluruh data telah diinput dalam sistem R3P sesuai kebijakan pemerintah pusat. Ia menambahkan, Gubernur Sumatera Barat bersama Forkopimda kabupaten/kota dan Wali Kota Padang sangat proaktif mendorong kebijakan, terutama menjelang Ramadan, agar bantuan dapat segera dirasakan masyarakat.

“Kami sudah menyampaikan dalam rapat Forkopimda Sumatera Barat bagaimana mencari solusi terbaik bagi masyarakat terdampak,” katanya.

Menurut Muhidi, dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga melumpuhkan perekonomian warga. Oleh sebab itu, diperlukan program yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti kegiatan padat karya, agar roda ekonomi kembali bergerak.

“Usaha kecil dan menengah sangat diharapkan masyarakat. Semua usulan sudah kita sampaikan ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tinggal menunggu kebijakan,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat GUO, Suryadi, mengapresiasi kepedulian Ketua DPRD Sumbar yang dinilai cepat tanggap saat bencana hidrometeorologi terjadi.

“Ketua DPRD Sumbar langsung datang dan memberikan bantuan kepada warga kami yang terdampak. Kami sangat berterima kasih atas perhatian tersebut,” ucapnya.

Dalam dialog bersama warga, sejumlah aspirasi turut disampaikan, di antaranya perbaikan irigasi yang jebol akibat banjir, penanganan penyakit masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba melalui regulasi yang lebih tegas, serta bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), termasuk warga yang memiliki usaha kue kering.(*/st)





Pasbar,Lintas Media News
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ali Muda, SH melaksanakan kegiatan reses perorangan di Selatan Ampar Putih, Jorong Kasik Putih Sungai Tanang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Jumat (6/2/2026).

Kegiatan reses tersebut dihadiri oleh Wali Nagari Kasik Putih Sungai Tanang, Anjas Asmara, tokoh masyarakat Selatan Ampar Putih, serta warga setempat yang antusias menyampaikan berbagai aspirasi dan permasalahan di lingkungan mereka.

Dalam reses itu, masyarakat menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak, di antaranya permintaan pengecoran jalan perkampungan yang dinilai sangat penting untuk menunjang aktivitas warga sehari-hari dan memperlancar akses transportasi.

Selain persoalan infrastruktur, warga juga mengeluhkan permasalahan limbah pabrik yang berdampak pada pencemaran udara dan air. 

Kondisi tersebut dinilai sudah mengganggu kesehatan serta kenyamanan masyarakat sekitar, sehingga diharapkan adanya perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah terkait.

Masalah lainnya yang turut disampaikan adalah keterbatasan pupuk subsidi bagi petani. Warga berharap adanya solusi agar distribusi pupuk subsidi dapat lebih tepat sasaran dan mencukupi kebutuhan petani di wilayah tersebut.
Tak hanya itu, masyarakat juga meminta bantuan sarana dan prasarana untuk kegiatan keagamaan, khususnya bagi kelompok wirid yasin, guna menunjang aktivitas sosial dan keagamaan di tengah masyarakat.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ali Muda, SH menyampaikan bahwa seluruh masukan dan keluhan warga akan dicatat dan diperjuangkan melalui kewenangannya di DPRD Provinsi Sumatera Barat. 

Ia menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan wadah penting untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung agar dapat dijadikan bahan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan di tingkat provinsi.

“Kami akan berupaya mengawal aspirasi ini agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan skala prioritas dan kewenangan yang ada,” ujar Ali Muda.

Kegiatan reses ditutup dengan silaturahmi dan foto bersama sebagai wujud kebersamaan antara wakil rakyat dan masyarakat setempat.(*/st)


Pasbar ,Lintas Media News Com.
Satuan Tugas dan Sapu Bersih Pangan Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan pengawasan terhadap ketersediaan stok dan stabilitas harga bahan pokok. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pasokan pangan tetap aman serta mencegah praktik penimbunan, permainan harga, dan distribusi ilegal yang dapat merugikan masyarakat, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.

Pengawasan tersebut merupakan bentuk sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam menjaga stabilitas pangan serta melindungi kepentingan masyarakat.

Kamis ,5/2 pengawasan dilakukan di sejumlah lokasi, di antaranya retail modern Sejati Swalayan dan beberapa toko beras di Kecamatan Pasaman. Kegiatan pengawasan oleh Satgas Saber Pangan akan terus dilaksanakan secara berkala maupun insidentil guna menjaga stabilitas pasokan dan melindungi masyarakat luas.

Ketua Pelaksana Satgas Saber Pangan Kabupaten Pasaman Barat, Kasat Reskrim Polres Pasaman Barat Iptu Habib Fuad Alhafsi, menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan secara langsung dengan mengecek stok, harga jual, serta kelancaran distribusi bahan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, telur, daging ayam, daging sapi, dan komoditas pangan lainnya.

Dari hasil pemantauan sementara, Satgas mendapati bahwa ketersediaan bahan pokok masih mencukupi dan harga relatif stabil. Namun demikian, masih ditemukan beberapa harga jual di tingkat konsumen yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi .

Ia menegaskan, Satgas akan menindak tegas pelaku usaha yang terbukti melakukan penimbunan maupun menaikkan harga secara tidak wajar.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan indikasi pelanggaran di bidang pangan. (FC)

 

Sumbar, Lintasmedianews.com

Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) menerima bantuan dua unit Jembatan Bailey dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo guna mendukung percepatan pemulihan akses masyarakat terdampak bencana banjir di wilayah Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Dua unit Jembatan Bailey tersebut tiba di Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, pada Selasa (3/2/2026) siang, dan selanjutnya segera diberangkatkan menuju Kabupaten Agam menggunakan beberapa unit truk dalam bentuk kontainer. Bantuan ini akan dirakit dan dipasang di wilayah Palembayan pada lokasi yang telah ditentukan untuk menggantikan jembatan yang rusak akibat terjangan banjir.

Pengiriman dua unit Jembatan Bailey ini merupakan bentuk perhatian dan respons cepat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terhadap dampak bencana banjir yang menyebabkan terputusnya akses transportasi dan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya mengatakan bahwa bantuan tersebut sangat penting dalam mendukung pemulihan infrastruktur dan mobilitas warga.

“Jembatan Bailey ini merupakan bantuan langsung dari Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk masyarakat Kabupaten Agam. Setibanya di Pelabuhan Teluk Bayur, dua unit jembatan langsung diberangkatkan ke lokasi agar proses pemasangan dapat segera dilakukan,” ujar Kombes Pol Susmelawati Rosya.

Ia menambahkan, Polda Sumbar akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi teknis terkait agar proses perakitan dan pemasangan jembatan dapat berjalan lancar dan aman.

“Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan seluruh pihak agar pemulihan akses transportasi di wilayah terdampak bencana dapat segera terwujud dan aktivitas masyarakat kembali normal,” tambahnya.

Dengan adanya bantuan dua unit Jembatan Bailey dari Kapolri tersebut, diharapkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Agam, khususnya di wilayah Palembayan, yang sempat terputus akibat bencana banjir dapat segera pulih, sekaligus menjadi bukti nyata kehadiran Polri dan negara di tengah masyarakat yang membutuhkan.

 

Direktur Sales dan Marketing SIG, Dicky Saelan (kiri) menerima Piagam Penghargaan Museum Rekor–Dunia Indonesia (MURI) atas Rekor Pelatihan Tukang Bangunan Serentak di Provinsi Terbanyak yang diserahkan oleh Senior Manager MURI, Triyono di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (1/2/2026).


Jakarta, Lintasmedianews.com

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan mendorong kemandirian bangsa. Keberadaan SDM yang trampil, profesional, dan adaptif, juga diharapkan menjadi pijakan kuat menuju Indonesia Emas 2045. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) berkolaborasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) turut mendukung peningkatan kompetensi SDM sektor konstruksi melalui program Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan.

Diikuti oleh 500 peserta, program Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan SIG diselenggarakan serentak pada Minggu (1/2/2026) di lima kabupaten/kota, antara lain Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Kota Palembang, Sumatra Selatan; Kota Bengkulu, Bengkulu; Kota Malang, Jawa Timur; dan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Program Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan SIG itu pun berhasil meraih Rekor Pelatihan Tukang Bangunan Serentak di Provinsi Terbanyak dari Museum Rekor - Dunia Indonesia (MURI). Setelah penyelenggaraan di lima daerah tersebut, program Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan SIG juga akan diselenggarakan di lebih dari 100 kabupaten/kota lainnya dengan target jumlah peserta mencapai lebih dari 5.000 ahli bangunan. 

Mengusung tema ”Bangga Bangun Keahlian, Bangga Bangun Indonesia”, para peserta dibekali pengetahuan dasar material semen dan beton, prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3), metode konstruksi yang efektif dan efisien, serta pengenalan produk SIG.  Selain itu, mereka juga diberikan kesempatan untuk melakukan praktik pemasangan material, hingga plesteran. Sementara kegiatan sertifikasi dilakukan melalui proses wawancara dan uji keterampilan langsung di lapangan.

Direktur Sales dan Marketing SIG, Dicky Saelan mengatakan, Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan membuktikan konsistensi SIG dan semangat Bangga Bangun Indonesia yang tidak hanya diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga dalam peningkatan kompetensi ahli bangunan sebagai ujung tombak pembangunan agar lebih terampil, profesional dan bersertifikat.

Selaku holding company yang mengelola produk-produk semen terdepan di Nusantara antara lain Semen Padang, Semen Gresik, Semen Tonasa, Dynamix, Semen Andalas, dan Semen Baturaja, program Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan ini juga merupakan bentuk kepedulian sekaligus menjadi langkah strategis SIG untuk memperkuat sinergi dengan para ahli bangunan sebagai salah satu mitra utama dalam ekosistem bisnis Perusahaan.

”Ahli bangunan berperan penting dalam mewujudkan rancangan menjadi sebuah bangunan kokoh dan berkelanjutan. Selain bekal keterampilan, aspek K3 menjadi bagian tak terpisahkan untuk menjaga kelancaran dan keberlanjutan proyek. Karena itu, Bulan K3 Nasional 2026 menjadi momentum bagi SIG untuk mengajak para ahli bangunan untuk meningkatkan kesadaran dan mengimplementasikan  aspek K3 setiap menjalankan pekerjaan,” kata Dicky Saelan.

Dicky Saelan menambahkan, SIG merasa bangga program Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan yang diikuti oleh ratusan peserta serentak di lima kabupaten/kota ini, berhasil memecahkan Rekor MURI yang menunjukkan semangat SIG untuk terus bangga bangun Indonesia. “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh Insan SIG untuk terus berinovasi memberikan nilai tambah dan  manfaat bagi para mitra khususnya ahli bangunan,” ujar Dicky Saelan.

Dalam rangkaian program Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan, SIG juga memperkenalkan aplikasi Jago Bangunan kepada para peserta yang menandai dimulainya program Akademi Jago Bangunan secara resmi. Aplikasi Jago Bangunan adalah wadah yang difasilitasi oleh SIG guna mengajak para ahli bangunan dan profesional di bidang konstruksi untuk  meningkatkan kompentensi agar adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga dapat maju dan berkembang.

Tim Quality Assurance & techinal sales PT Semen Padang menjelaskan tentang pengujian kadar lumpur dalam pasir kepada peserta Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan SIG di Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu, pada Minggu (1/2/2026).


Melalui aplikasi ini, para peserta dapat bergabung dalam Komunitas Jago Bangunan SIG dan menikmati berbagai benefit, seperti akses e-learning (video dan e-book), katalog produk SIG, fitur komunitas, layanan konsultasi teknis dan perhitungan Rencana Anggaran Bangunan, serta kuis berhadiah di dalam aplikasi. Hingga saat ini, jumlah anggota komunitas Jago Bangunan SIG telah mencapai 14.941 orang.

Antusiasme peserta terlihat dari aktifnya diskusi dan sesi tanya jawab selama pelatihan berlangsung. Salah seorang peserta, Roni Paslah, mengaku bangga dapat mengikuti Akademi Jago Bangunan SIG. Menurutnya, kegiatan ini sangat bermanfaat karena memberikan tambahan ilmu dan wawasan yang dapat langsung diterapkan di lapangan.

“Kegiatan ini sangat menyenangkan dan bermanfaat. Selain sebagai ajang silaturahmi sesama tukang dan dengan pihak PT Semen Padang, kami juga mendapatkan banyak ilmu baru yang selama ini mungkin kami kerjakan berdasarkan pengalaman saja,” katanya.

Tentang SIG

SIG atau PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, adalah perusahaan BUMN klaster infrastruktur yang tercatat di PT Bursa Efek Indonesia, dengan 51% saham dimiliki Pemerintah Indonesia. Bertransformasi sejak tahun 2013, kini SIG telah menjadi penyedia solusi bahan bangunan terdepan di kawasan regional, menjangkau pasar Asia, Australia dan Oceania.

Berbekal pengalaman lebih dari 100 tahun, SIG menyatukan enam anak usaha produsen semen yaitu, PT Semen Padang, PT Semen Gresik, PT Semen Tonasa, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, PT Semen Baturaja Tbk dan Thang Long Cement Company, Vietnam. Di bawah SIG, perusahaan semen nasional tersebut berkomitmen menyediakan solusi bahan bangunan dengan prinsip berkelanjutan untuk menjaga keanekaragaman hayati dan mengurangi emisi gas rumah kaca.


PADANG,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar/ Muhidi melaksanakan kegiatan reses perorangan  di Griya Syahlinar Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kamis (5/2/2026).

Reses tersebut berlangsung hangat dan penuh antusiasme, berbondong-bondong menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga dukungan bagi UMKM.

Dalam pertemuan tersebut, Muhidi menegaskan bahwa masa reses merupakan momen penting bagi anggota dewan untuk turun langsung menyerap kebutuhan masyarakat. Ia menekankan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Sebelum pengesahan anggaran, ada tahapan yang harus dilalui, mulai dari RKPD, rembuk warga di tingkat RW, rakorbang, hingga Musrenbang kecamatan. Semua aspirasi itu kita kawal,” ujar Muhidi di hadapan warga.

Ia juga mengapresiasi kekompakan masyarakat Lubuk Minturun yang dinilainya menjadi modal utama dalam pembangunan daerah. Menurutnya, kebersamaan di lingkungan RT, RW, hingga kelurahan menjadi kunci percepatan pembangunan.
“Kalau sudah bersama, tidak ada yang tidak bisa. Insya Allah setiap aspirasi masyarakat sudah kami catat dan tampung. Mana yang menjadi kewenangan DPRD akan kita tindak lanjuti,” tegasnya.

Kabar baik pun disampaikan Muhidi kepada warga Perumahan Griya Syahlinar. Ia memastikan pembangunan betonisasi jalan komplek akan direalisasikan pada tahun anggaran 2026, mengingat pengajuannya telah masuk sejak 2025.

“Untuk betonisasi jalan ini, insya Allah dikerjakan tahun 2026. Aspirasi lainnya akan kita dorong masuk di anggaran 2027,” katanya.

Sementara itu, sesi dialog berlangsung dinamis. Warga menyampaikan sejumlah keluhan dan usulan, di antaranya penanganan longsor pasca bencana hidrometeorologi yang menyebabkan akses jalan dan drainase terputus. Warga juga berharap adanya bantuan bagi pelaku UMKM, khususnya di sektor perikanan.

Tak hanya itu, kreativitas warga turut mencuri perhatian. Salah seorang warga memperkenalkan produk bakso rumahan khas Griya Syahlinar (GSR) yang diharapkan mendapat dukungan pembinaan agar bisa berkembang.

Reses tersebut menjadi bukti kuat bahwa dialog langsung antara wakil rakyat dan masyarakat masih menjadi ruang strategis untuk memperjuangkan kebutuhan warga secara nyata.(*/st)

PADANG,Lintas Media News
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Nanda Satria komitmen perjuangkan kenaikan bantuan modal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari sebelumnya Rp2 juta menjadi Rp4 juta per pelaku usaha. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas usaha sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Nanda Satria usai melaksanakan reses di Pasa Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Kamis (5/2/2026). 

Menurut Nanda,hal itu adalah  salah satu dari sekian banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses adalah soal bantuan modal bagi UMKM.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, bantuan permodalan yang disalurkan melalui program Dinas Koperasi dan UKM selama ini masih berada di angka Rp2 juta per UMKM. Nilai tersebut dinilai belum cukup untuk menopang keberlangsungan usaha para pelaku UMKM.

“Bantuan yang diterima relatif kecil, sehingga belum mampu menutup kebutuhan operasional usaha. Akibatnya, banyak pelaku UMKM masih terjerat pinjaman berbunga dari bank maupun lembaga pembiayaan,” ujar Nanda.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius DPRD Sumbar. Ia berkomitmen untuk mengawal agar bantuan permodalan UMKM dapat ditingkatkan, minimal menjadi Rp4 juta per pelaku usaha.

“Ini akan kami perjuangkan melalui Dinas Koperasi. Kami juga akan mendorong penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait kenaikan bantuan UMKM pada tahun ini,” tegasnya.

Selain memperjuangkan kenaikan bantuan UMKM, Nanda Satria juga mendorong masyarakat untuk membentuk koperasi. Hal ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan Koperasi Merah Putih sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyebutkan, berdasarkan penjelasan Dinas Koperasi dan UKM, peluang bantuan permodalan untuk koperasi cukup besar. Nilainya bahkan bisa mencapai lebih dari Rp100 juta, yang diberikan dalam bentuk aset untuk mendukung kegiatan produksi atau usaha koperasi. Hal ini tergantung pada jenis usaha yang dijalankan.

“Kita dorong masyarakat membentuk koperasi sesuai program Presiden, agar terjadi pemerataan ekonomi dan tercipta ruang bersama untuk memperoleh penghasilan demi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Reses yang digelar Nanda di Pasa Lalang dihadiri lurah, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta pemuda setempat. Selain persoalan modal UMKM, masyarakat juga menyampaikan berbagai aspirasi lain terkait sektor pertanian, pendidikan, ekonomi, dan keagamaan.

Nanda menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan telah dicatat dan akan diperjuangkan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sementara aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Padang. (*/st)

 


Padang, Lintasmedianews.com

Setiap Nasabah adalah bagian penting dari perjalanan Bank Nagari. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-64, Bank Nagari menghadirkan berbagai program spesial sebagai bentuk apresiasi kepada Nasabah setia dan masyarakat Sumatera Barat (khususnya) yang telah mempercayakan layanan keuangannya.

Direktur Utama (Dirut) Bank Nagari, Gusti Candra, menyampaikan, Sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank Nagari tidak hanya sekedar memberikan layanan perbankan, tapi juga berkomitmen untuk tumbuh bersama masyarakat melalui berbagai kebijakan Istimewa yang memberikan manfaat nyata.

Karena itu, Bank Nagari menawarkan program istimewa (sweetener) kepada ASN, pegawai, PPPK, dan pensiunan yang akan menjadi nasabah baru maupun nasabah eksisting loyal.

Promo itu di antaranya, pertama, cashback Bulan Suci Ramadan 1447 H dan HUT ke-64 Bank Nagari. Nasabah berkesempatan memperoleh cashback dalam bentuk uang tunai saat mengajukan kredit/pembiayaan.
Promo yang kedua yaitu, program Member Get Member (MGM). Bank Nagari memberikan kesempatan kepada Nasabah tertentu yang memenuhi syarat dapat memperoleh referral fee dengan merekomendasikan produk kredit/pembiayaan Bank Nagari kepada ASN, PPPK, pegawai, dan pensiunan sebagai bentuk apresiasi dari Bank Nagari.
“Informasi lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme program ini dapat dilihat di website resmi Bank Nagari www.banknagari.co.id,” jelas Gusti.

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari, Hafid Dauli menambahkan, bprogram-program ini merupakan wujud nyata komitmen Bank Nagari dalam menghadirkan Solusi finansial yang mudah, terjangkau, dan memberikan manfaat luas bagi keluarga ASN, Pegawai, dan pensiunan, khususnya di Sumatera Barat.

Hafid Dauli mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan terbatas ini secepatnya, karena program sweetener tersebut bersifat racing, sehingga periode promo dapat berakhir lebih cepat jika kuota telah habis.

Bank Nagari siap memberikan layanan jemput bola langsung ke instansi maupun ke rumah nasabah untuk mempermudah proses pengajuan kredit/pembiayaan.
“ASN, PPPK, pegawai, dan pensiunan kami imbau untuk segera mengajukan permohonan dan berkonsultasi ke Kantor Bank Nagari terdekat,” jelasnya.

Selain tatap muka, masyarakat juga dapat memanfaatkan kanal digital dengan mengajukan pinjaman secara online melalui menu N_Form di di website resmi Bank Nagari www.banknagari.co.id atau melalui aplikasi Ollin by Nagari pada menu simulasi pinjaman. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Nagari Call 150234.

Lebih lanjut Hafid menyampaikkan, melalui momentum ini, Bank Nagari menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Nyaman, serta mempererat hubungan dengan nasabah sebagai mitra utama dalam mewujudkan kemajuan Sumatera Barat.

Sementara itu, Direktur Keuangan Bank Nagari, Roni Edrian mengungkapkan, program Member Get Member adalah reward program yang diberikan bagi debitur/nasabah Bank Nagari yang sudah memiliki CIF (kecuali Pegawai Intern Bank Nagari, Bendahara dan Bendahara Instansi, dan Pejabat pemutus yang berhubungan dengan Pengajuan Kredit/Pembiayaan di instansi terkait) dan berhasil mereferensikan kepada keluarga, saudara, rekanan kantor, rekanan bisnis dll untuk mengambil produk Kredit Cicilan Uang atau Pembiayaan Konsumtif, baik untuk realisasi baru maupun top up.

Ia menambahkan, alokasi dana untuk program promo ini adalah sebesar Rp 1 miliar dan akan dilakukan pemindahan biaya promosi secara bertahap ke penampungan Promosi Member Get Member.

Masa berlaku program promo terhitung Februari 2026 sampai dengan Desember 2026 (tentative) atau sampai alokasi dana program promosi sudah terserap habis. (*)

 


Tanah Datar. Lintasmedianews.com

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meresmikan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat, Kamis. ( 5/02 ) 2026. 

Peresmian ini menjadi langkah awal kehidupan baru bagi warga terdampak pascabencana sehingga dapat kembali tinggal di hunian yang aman dan layak.

Sekretaris Utama BNPB Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan baik dalam pembangunan huntara sesuai dengan target yang ditetapkan.

“Syukur _alhamdullilah_ atas kerja sama yang baik, artinya bagi yang muslim dapat menjalankan ibadah suci Ramadan di huntara yang sudah disiapkan,” ujar Rustian. 

Pemberian kunci huntara secara simbolis diberikan oleh Sekretaris Utama BNPB kepada Bupati Tanah Datar bersama perwakilan warga yang akan menempati huntara. 

Adapun sebanyak 66 unit huntara telah dibangun dan siap ditempati masyarakat di tiga titik pada wilayah Kabupaten Tanah Datar, yakni 15 unit di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan dan 23 unit di Nagari Bungo Tanjuang, Kecamatan Batipuh yang dibangun oleh BNPB serta 28 unit di Nagari Guguk Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan yang dibangun melalui dukungan Danantara. 


Selain peresmian huntara, BNPB bersama lintas sektor terkait juga menyalurkan berbagai dukungan logistik dan kebutuhan dasar bagi penghuni huntara di Nagari Sumpur. ,

". Bantuan tersebut meliputi paket sekolah, sembako, sandang, perlengkapan ibadah, perlengkapan mandi, kasur lipat, velbed, selimut, matras, kompor dan regulator, perlengkapan dapur dan kebersihan keluarga, galon air mineral, _hygiene kit_, kipas angin, serta dipan lengkap dengan kasur dan bantal, guna mendukung aktivitas dan kenyamanan warga tinggal di huntara. '

" Peresmian huntara di Kabupaten Tanah Datar ini dilaksanakan secara serentak bersama wilayah lainnya, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Pidie Jaya. Pada wilayah lainnya turut diserahkan secara simbolis Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak yang tidak menempati huntara. '

" Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana secara merata di berbagai daerah serta 'memastikan masyarakat dapat tinggal di tempat yang layak sampai memperoleh hunian tetap (huntap).'  ucap Sekretaris BNPB  Dr Rustian. S.Si.,Apt.,M.Kes.      ( ERM  )


Tanah Datar. Lintasmedianews.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meresmikan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat, Kamis. ( 5/02 ) 2026. 

Peresmian ini menjadi langkah awal kehidupan baru bagi warga terdampak pascabencana sehingga dapat kembali tinggal di hunian yang aman dan layak.

Sekretaris Utama BNPB Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan baik dalam pembangunan huntara sesuai dengan target yang ditetapkan.

“Syukur _alhamdullilah_ atas kerja sama yang baik, artinya bagi yang muslim dapat menjalankan ibadah suci Ramadan di huntara yang sudah disiapkan,” ujar Rustian. 

Pemberian kunci huntara secara simbolis diberikan oleh Sekretaris Utama BNPB kepada Bupati Tanah Datar bersama perwakilan warga yang akan menempati huntara. 

Adapun sebanyak 66 unit huntara telah dibangun dan siap ditempati masyarakat di tiga titik pada wilayah Kabupaten Tanah Datar, yakni 15 unit di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan dan 23 unit di Nagari Bungo Tanjuang, Kecamatan Batipuh yang dibangun oleh BNPB serta 28 unit di Nagari Guguk Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan yang dibangun melalui dukungan Danantara. 

Selain peresmian huntara, BNPB bersama lintas sektor terkait juga menyalurkan berbagai dukungan logistik dan kebutuhan dasar bagi penghuni huntara di Nagari Sumpur. ,

". Bantuan tersebut meliputi paket sekolah, sembako, sandang, perlengkapan ibadah, perlengkapan mandi, kasur lipat, velbed, selimut, matras, kompor dan regulator, perlengkapan dapur dan kebersihan keluarga, galon air mineral, _hygiene kit_, kipas angin, serta dipan lengkap dengan kasur dan bantal, guna mendukung aktivitas dan kenyamanan warga tinggal di huntara. '

" Peresmian huntara di Kabupaten Tanah Datar ini dilaksanakan secara serentak bersama wilayah lainnya, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Pidie Jaya. Pada wilayah lainnya turut diserahkan secara simbolis Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak yang tidak menempati huntara. '

" Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana secara merata di berbagai daerah serta 'memastikan masyarakat dapat tinggal di tempat yang layak sampai memperoleh hunian tetap (huntap).'  ucap Sekretaris BNPB  Dr Rustian. S.Si.,Apt.,M.Kes.      ( ERM  )

 

Lintasmedianews.com —Dharmasraya

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memberhentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dharmasraya Sungai Rumbai menyusul dugaan kejadian gangguan kesehatan yang dialami puluhan siswa di Kecamatan Sungai Rumbai, Rabu (04/02/2026) 

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Badan Gizi Nasional Nomor 297/D.TWS/02/2026 tertanggal 4 Februari 2026 yang ditujukan kepada Kepala SPPG Dharmasraya Sungai Rumbai.

Penghentian operasional bersifat sementara dan dilakukan dalam rangka investigasi lanjutan serta menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dari Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa keputusan diambil berdasarkan laporan Kepala SPPG setempat terkait dugaan gangguan kesehatan, hasil investigasi singkat di lapangan oleh Koordinator Regional Provinsi Sumatera Barat, serta pertimbangan pimpinan BGN atas terjadinya Kejadian Menonjol (KM) berupa gangguan pencernaan pada sejumlah penerima manfaat MBG.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Drs. Jasman Dt Bandaro Bendang, MM, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menghormati dan mendukung penuh langkah cepat yang diambil oleh Badan Gizi Nasional demi menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat.

“Pemkab Dharmasraya mendukung sepenuhnya penghentian sementara operasional SPPG Sungai Rumbai oleh BGN sebagai langkah cepat dan kehati-hatian program MBG di Kabupaten Dharmasraya."

"Sampel makanan telah diambil dan dikirim ke laboratorium Dinas Kesehatan serta BPOM di Padang untuk dilakukan pemeriksaan. Hasilnya akan kami sampaikan segera kepada BGN dan instansi  terkait. Keselamatan dan kesehatan penerima manfaat adalah prioritas utama,” ujar Jasman.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan, pihak SPPG, Pemerintah Provinsi, BGN, serta seluruh unsur Forkopimda guna memastikan proses pemeriksaan berjalan cepat, akurat, dan transparan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga melakukan koordinasi intensif dengan RSUD dan puskesmas setempat yang melakukan perawatan untuk terus memantau kondisi pasien-pasien yang mengalami gangguan kesehatan tersebut.

“Kita menunggu hasil laboratorium dari Dinas Kesehatan dan BPOM serta berkoordinasi dengan seluruh SPPI dan SPPG agar mentaati standar operasional prosedur (SOP) keamanan SPPG sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala BGN tentang percepatan pengelolaan keamanan pangan,” jelasnya.

Jasman juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak berspekulasi. Menurutnya, setiap perkembangan akan disampaikan secara terbuka kepada publik dan menjadi bahan evaluasi bersama.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memastikan seluruh pasien mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur, sementara hasil pemeriksaan laboratorium dari Dinas Kesehatan dan BPOM masih ditunggu untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut.(el)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.