PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Dewan Perkilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap APBD tahun anggaran 2026, Senin, 24 November 2025.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Ustad H. Muharlion, S. Pd., didampingi para Wakil Ketua, yaitu Mastilizal Aye, Osman Ayub, dan Jupri. Ikut mendampingi Sekretaris Dewan (Sekwan), H. Hendrizal Azhar, SH. MM.

Rapat paripurna digelar di ruang sidang utama DPRD Kota Padang, jalan Bagindo Aziz Chan Bypass Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Rapat paripurna langsung dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, para Kepala SKPD, Camat, Dirut Perusahaan Daerah, Kepala Rumah Sakit Daerah (RSUD) M. Zaein, Forkopimda, wartawan awak media, dan undangan lainnya.

Pada paripurna ini, masing-masing fraksi menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap APBD tahun anggaran 2026, termasuk PDIP dan PPP yang tergabung dalam satu fraksi yang diketui Wismar Panjaitan, S. Pd, M. Pd., dan Sektetaris Indra Guswadi.

Fraksi PDIP-PPP memandang bahwa penyusunan APBD Kota Padang tahun anggaran 2026 telah berjalan sesuai amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan Undang-undang nomor 17 tahun 2003, sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah dan bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyrakat.

Pembahasan APBD tahun anggaran 2026 telah dilaksanakan melalui kerja kolektif Badan Anggaran bersama seluruh OPD terkait secara cermat dan sesuai tata tertib. 

Dalam menetapkan sikap akhir fraksi kami berpedoman pada landasan yuridis, prinsip kemasalahatan umum, serta keberpihakan kepada masyarakat.

Bagi fraksi PDI Perjuangan–PPP, APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga kota padang.

"APBD harus mampu memperkuat pelayanan publik, mengurangi ketimpangan, dan memastikan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, serta dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, " kata Wismar. 

Ditegaskannya, setiap rupiah yang dibelanjakan negara harus menghadirkan manfaat nyata, terutama bagi rakyat kecil. 

"Karena itu, sepanjang proses pembahasan APBD 2026, fraksi kami secara konsisten menekankan prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan keberpihakan kepada masyarakat, " ujarnya.

Fraksi PDI Perjuangan–PPP telah mengikuti seluruh tahapan pembahasan bersama TAPD dan OPD, serta melaksanakan rapat internal untuk merumuskan sikap secara objektif. Sebagai komitmen untuk menghadirkan APBD yang lebih berpihak kepada kepentingan warga dan memajukan kota padang secara berkelanjutan.

"Dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, izinkan kami menyampaikan pandangan dan sikap akhir fraksi PDI Perjuangan–PPP, " tegasnya. 

I. Pendapatan Daerah

Fraksi PDIP-PPP mencermati bahwa target pendapatan daerah tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp2,5 triliun. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp 269,9 miliar (atau sekitar 9,6%) dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2,8 triliun.

Fraksi PDIP-PPP memberikan catatan sebagai berikut:

1. Penurunan dana transfer yang signifikan

a. Dana Alokasi Umum (DAU) turun cukup besar, terutama pada kategori yang ditentukan penggunaannya.

b. Dana Bagi Hasil (DBH) juga mengalami penurunan drastis, dari rp 99 miliar menjadi hanya Rp. 32 miliar.

c. Selanjutnya pagu dana alokasi khusus (dak) fisik yang diterima daerah sangat kecil, hanya sebesar Rp. 9,8 miliar, jumlah yang relatif kecil untuk mendukung pembangunan infrastruktur prioritas daerah.

Kondisi ini tentu menuntut respons yang cepat, terukur, dan strategis. oleh karena itu, fraksi PDIP-PPP mendorong agar pemerintah daerah melakukan:

a. Penguatan lobi anggaran yang lebih efektif ke pemerintah pusat,

b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan proposal dak agar mampu bersaing secara nasional,

c. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan akurasi data dan penyempurnaan dokumen perencanaan daerah, sehingga setiap usulan memiliki dasar yang kuat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan 

2. Peningkatan PAD harus berjalan realistis dan tidak membebani rakyat

Fraksi PDIP-PPP mencermati bahwa pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp 1,02 triliun, atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya 897,6 miliyar. 

"Atas capaian tersebut, fraksi kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah beserta seluruh perangkat yang telah bekerja keras meningkatkan kinerja pendapatan, " katanya.

Namun demikian, fraksi PDIP – PPP menegaskan bahwa upaya peningkatan PAD harus tetap:

a. Memperhatikan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat.

b. Intensifikasi pajak daerah tidak boleh menambah beban masyarakat kecil, terutama pelaku usaha mikro dan kelompok rentan. 

c. Optimalisasi retribusi daerah harus diiringi dengan peningkatan kualitas layanan publik, sehingga masyarakat merasakan manfaat langsung dari kontribusi yang mereka berikan. 

d. Selain itu, fraksi PDIP - PPP mendorong agar BUMD dikelola secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah sekaligus menjalankan fungsi pelayanan publik secara efektif.

3. Belanja Daerah

Fraksi PDIP - PPP mencermati bahwa belanja daerah Kota Padang tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp 2,697 triliun, mengalami penurunan 290,6 milyar dari tahun sebelumnya 2,988 triliun.

Besaran anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah kota padang untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor prioritas.

Berikut beberapa catatan strategis yang Fraksi PDIP - PPP sampaikan:

1. Belanja Operasi 

Komponen belanja operasi masih terlalu dominan dalam struktur apbd tahun 2026. Belanja pegawai yang mencapai sekitar Rp 1,43 triliun, serta belanja barang dan jasa sebesar Rp 926 miliar, menunjukkan bahwa porsi belanja rutin masih mengambil alokasi yang sangat besar dari total anggaran daerah.

Dominasi belanja operasi ini berpotensi mengurangi fleksibilitas fiskal pemerintah daerah dalam memperluas belanja pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Fraksi Fraksi PDIP - PPP  meminta agar Pemko Padang:

a. Lebih ketat mengendalikan belanja rutin, memastikan bahwa setiap pengeluaran dilakukan secara proporsional dan sesuai prioritas,

b. Mendorong efisiensi pada seluruh perangkat daerah, sehingga anggaran dapat digunakan secara optimal,

c. Mengutamakan belanja yang memberikan efek langsung kepada masyarakat, terutama pada bidang pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan program yang meningkatkan kesejahteraan  masyarakat kota padang

2. Belanja Modal 

Fraksi PDIP - PPP menilai belanja modal perlu kembali diprioritaskan. penurunannya dari Rp473,9 miliar menjadi Rp218 miliar menunjukkan ketidakseimbangan dengan kebutuhan pembangunan kota padang. 

"Kami mendorong agar alokasi belanja modal diperkuat demi mendukung agenda pembangunan bersama dengan kebutuhan pembangunan Kota Padang, " cakapnya.

Fraksi PDIP - PPP  meminta percepatan di bidang:

a. Perbaikan dan pembangunan jalan, drainase, serta irigasi guna meningkatkan konektivitas dan mengurangi risiko banjir. 

b. Penguatan sarana pendidikan dan kesehatan, sebagai wujud komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

c. Percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan publik lainnya, agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat Kota Padang.

3. Belanja Tidak Terduga

Alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp 7,1 miliar masih berada dalam batas kewajaran untuk mengantisipasi kondisi darurat atau kebutuhan mendesak daerah. 

Namun demikian, fraksi PDIP - PPP  menegaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus dilakukan secara ketat, transparan, dan sesuai dengan mekanisme serta ketentuan perundang-undangan. 

Defisit dan pembiayaan

APBD pemerintahan Kota Padang tahun anggaran 2026 mengalami defisit sebesar Rp.162 miliar, yang ditutupi melalui pembiayaan netto sebesar Rp 142 miliar. 

Fraksi PDIP - PPP menegaskan:

a. Pengelolaan pembiayaan harus hati-hati dan tidak menimbulkan beban pada tahun anggaran berikutnya.

b. Utang daerah harus menjadi opsi terakhir dan diarahkan hanya untuk pembiayaan yang produktif.

c. Pemerintah kota harus meningkatkan disiplin fiskal dan perencanaan berbasis data.

Catatan Atrategis 

Berikut fraksi PDIP - PPP  sampaikan catatan strategis terhadap apbd kota padang tahun anggaran 2026:

a. Pemerintah Kota Padang harus memperkuat layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, air bersih, dan penanggulangan kemiskinan.

perbaikan basis data kemiskinan harus menjadi prioritas.

b. Pemerintah Kota Padang perlu mengembangkan program pemberdayaan umkm, ekonomi kreatif, dan ketahanan pangan.

c. Digitalisasi pemerintahan harus dipercepat untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

d. Setiap OPD wajib memiliki indikator kinerja yang terukur, agar belanja daerah jelas arah dan dampaknya.

Fraksi PDI Perjuangan – PPP menyatakan setuju terhadap APBD Kota Padang tahun anggaran 2026, dengan catatan bahwa seluruh pelaksanaannya harus dikawal secara ketat, konsisten, transparan, dan berpihak kepada rakyat. (ADV)

PARIWARA

Padang, Lintasmedianews.com

Dewan Perkilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah atau disebut juga Propemperda tahun 2026, Senin, 24 November 2025.

Rapat paripurna digelar di ruang sidang utama DPRD Kota Padang, jalan Bagindo Aziz Chan Bypass Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Ustad H. Muharlion, S. Pd., didampingi para Wakil Ketua, yaitu Mastilizal Aye, Osman Ayub, dan Jupri. Ikut mendampingi Sekretaris Dewan (Sekwan), H. Hendrizal Azhar, SH. MM.

Rapat paripurna langsung dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, para Kepala SKPD, Camat, Dirut Perusahaan Daerah, Kepala Rumah Sakit Daerah (RSUD) M. Zaein, Forkopimda, wartawan awak media, dan undangan lainnya.

Wakil Ketua Bapemperda, Rafly Boy dalam laporannya mengatakan, laporan Bapemperda berdasarkan surat Walikota Padang Nomor. 100.3.200/Huk-Pdg/2025 tanggal 20 Agustus 2025 perihal penyampaian Propemperda Tahun 2026, dan hasil rapat Bapemperda pada tanggal 10 November 2025.

Dikakannya, rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Tahun 2026 terdiri dari Ranperda Inisiatif DPRD Kota Padang dan Ranperda usulan Pemerintah Kota Padang tahun 2026.

I. Ranperda Inisiatif DPRD Kota Padang tahun 2026

1. Persyaratan dan Tata Cara Penyediaan Ruang Usuaha untuk UMKM dengan pangusul Komisi II.

2. Penyelenggaraan dan Percepatan Pembangunan insfrastruktur Sistem penyediaan Air Minum dengan pangusul Komisi III

3. Produk Makanan Halal

dengan pangusul Komisi IV.

II. Ranperda usulan Pemerintah Kota Padang tahun 2026

1. Pertanggungjawaban APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2025 dengan pangusul Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah.

2. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan pangusul Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah. 

3. Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

4. Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dengan pangusul Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ranperda ini merupakan lanjutan. 

5. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Dinas Sosial. Ranperda ini merupakan lanjutan. 

6. Tera, Tera Ulang Alat Ukur, Alat Timbang dan Perlengkapan lainnya

Dinas Perdagangan. Ranperda ini merupakan lanjutan. 

7. Penyandang Disabilitas

Dinas Sosial. Ranperda ini merupakan lanjutan. 

8. Pengelolaan Sampah

Dinas Lingkungan Hidup. Ranperda ini merupakan lanjutan. 

⁠9. Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Dinas Pertanian. Ranperda ini merupakan lanjutan. 

10. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Minuman Beralkohol yang diusulak Dinas Perdagangan. Ranperda ini merupakan lanjutan. 

11.Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diusulkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Ranperda ini merupakan lanjutan. 

12. Kawasan Tanpa Rokok yang diusulkan Dinas Kesehatan. Ranperda ini merupakan lanjutan. 

13. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan Bagian Umum Setda. Ranperda ini merupakan lanjutan. 

14. Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Mingkabau yang diusulkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ranperda ini merupakan lanjutan. 

15. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang diusulkan Badan Pendapatan Daerah. Ranperda ini merupakan lanjutan. 

16. Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2026-2055 yang diusulkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Ranperda ini baru.

17. Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang yang diusulkan Bagian Organisasi. Ranperda ini baru.

(ADV)

Jabar, Lintasmedianews.com

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan arahan dalam acara Apel Kasatwil di Mako Satuan Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengarahannya, Sigit menyinggung soal semangat Polri dalam meningkatkan pelayanan prima untuk seluruh masyarakat. 

Menurut Sigit, Apel Kasatwil ini sendiri juga membahas untuk melakukan penguatan internal Kepolisian. Kegiatan ini juga mengingat kembali doktrin Tribrata dan Catur Prasetya. 

"Intinya yang kita harapkan pada apel kasatwil ini tentunya ini menjadi semangat Polri untuk kemudian konsolidasikan ulang dan kemudian mewujudkan institusi Polri yang responsif, adaptif dan kemudian betul-betul bisa mewujudkan institusi Polri seperti apa yang diharapkan masyarakat," kata Sigit di Mako Satuan Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11/2025).

Apel Kasatwil bertajuk 'Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat' ini, kata Sigit sengaja dilaksanakan di Satlat Brimob Cikeas. Para Kapolda dan Kapolres bakal bermalam di tenda selama tiga hari ke depan. 

"Tentunya kegiatan ini yang pertama meningkatkan soliditas internal kekompakan utamanya. Bagaimana kita melakukan preview penanaman ulang doktrin kita Tribrata dan Catur Prasetya. Dan tentunya hakikat dari tugas Polri di dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagai pelaksana alat negara di bidang harkamtibmas di bidang penegakan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman pelayanan terhadap keamanan yang di dalam negeri," ujar Sigit. 

Menurut Sigit, Apel Kasatwil juga menjadi wadah untuk melakukan refleksi apa saja yang sudah dilakukan dan melakukan perbaikan terhadap segala kekurangan yang ada. Di antaranya merespons Komisi Percepatan Reformasi Polri. 

"Semangat upaya Polri untuk respons komisi reformasi ini juga bagian dari upaya kita lakukan perbaikan," ucap Sigit. 

Dalam kesempatan ini, Sigit menyebut, selain menghadirkan pembicara dalam negeri, Apel Kasatwil juga mengundang Kepolisian Hongkong. Hal itu untuk mencari model penanganan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Indonesia. 

Menurut Sigit, ke depannya, Polri akan mengubah doktrin penanganan demonstrasi yang tadinya menjaga menjadi melayani. Hal ini komitmen sesuai dengan komitmen polisi yang sejak awal menjamin hak kebebasan berpendapat masyarakat. 

"Di satu sisi kita juga tentunya miliki konsep dalam menghadapi rusuh massa yang tentunya apabila tidak  kita kendalikan akan berdampak stabilitas kamtibmas, terganggunya fasilitas publik, sektor ekonomi yang tentunya harus kita jaga. Ini menjadi bagian kita evaluasi sekaligus pembahasan dalam apel kasatwil," ucap Sigit. 

Lebih dalam, Apel Kasatwil ini juga melaunching seragam Pamapta. Hal ini merupakan simbol komitmen Polri yang terus merespons cepat pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan pelayanan digital 110. 

"Sehingga saat ada pengaduan, Polri bisa segera turun, termasuk bagaimana kita menguatkan interaksi pelayanan kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat. Tadi kita juga perkenalkan beberapa model paket terkait pelayanan kepolisian ke depan. Supaya masyarakat lebih mudah dapatkan pelayanan," tutup Sigit.

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Kawasan PT Semen Padang kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan strategis di Sumatera Barat (Sumbar), yakni Jambore Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) tahun 2025, yang melibatkan para pegiat wisata dari berbagai wilayah di Sumatera Barat.

Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang  Iskandar Zulkarnain Lubis merasa bangga dan terhormat atas dipilihnya PT Semen Padang sebagai tempat pelaksanaan event Pemerintah Provinsi ini. Sebagai bagian dari masyarakat Sumbar, PT Semen Padang mendukung penuh program ini. 

"Kami memahami bahwa Pokdarwis adalah garda terdepan dalam memajukan destinasi wisata mulai dari edukasi, kreativitas atraksi wisata, hingga menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan yang sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo dan program Pemprov Sumbar saat ini, yakni Gerak Cepat Sumbar Kreatif, Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM,” kata Iskandar saat acara malam networking dan gala dinner serta pembukaan Jambore Pokdarwis tersebut, Jumat malam (21/11).

Iskandar juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah dan Kota Padang melalui Dinas Pariwisata, yang terus mendorong percepatan pengembangan destinasi wisata, peningkatan kapasitas pelaku pariwisata, dan penguatan jejaring Pokdarwis yang menjadi motor penggerak wisata di desa-desa.

Kehadiran peserta Jambore ini adalah bukti bahwa semangat kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat terus tumbuh, sejalan dengan visi pembangunan pariwisata berkelanjutan di Sumatera Barat.

"Kami juga terus berupaya menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat sekitar melalui berbagai program CSR, mulai dari pembinaan UMKM, konservasi lingkungan, hingga pengembangan kawasan wisata lokal yang berada di sekitar wilayahoperasional kami, Kota padang dan Provinsi Sumbar. Salah satu destinasi tersebut adalah Goa Kelelawar Padayo," tuturnya.

Objek wisata alam yang berada berdampingan dengan lingkungan PT Semen Padang. Saat ini, Goa Kelelawar tengah giat dipromosikan oleh Pemerintah Kota Padang sebagai salah satu ikon wisata berbasis edukasi dan konservasi di kawasan Indarung. "Kami bangga dapat berkontribusi dan bersinergi dalam pengembangan destinasi ini, termasuk dalam aspek infrastruktur, aksesibilitas, dan pemberdayaan masyarakat setempat," katanya.

Iskandar juga minta dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Ketua DPRD, Pemerintah Kota Padang, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung kelancaran kegiatan operasional dan penjualan PT Semen Padang, baik di wilayah Sumatera Barat maupun di lima provinsi lainnya (Aceh, Bengkulu, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Riau Daratan).

"Dukungan tersebut sangat penting agar kami dapat terus menyediakan produk dan layanan terbaik bagi masyarakat serta menjaga kontribusi positif perusahaan

terhadap pembangunan daerah,"tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, dalam sambutan pembukaanya menegaskan komitmennya untuk memperkuat Pokdarwis sebagai ujung tombak penggerak pariwisata berbasis masyarakat. Komitmen itu diwujudkan melalui penyelenggaraan Jambore Pokdarwis Sumbar yang berlangsung pada 21–22 November di kawasan Camping Ground PT Semen Padang.

Muhidi menyampaikan, Pokdarwis memegang peran dalam menjaga keberlangsungan destinasi wisata. Mulai dari kebersihan, keasrian lingkungan, hingga kualitas pelayanan kepada pengunjung, semuanya berada pada sentuhan langsung para penggerak wisata di lapangan.

“Pokdarwis adalah garda terdepan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Di tangan Pokdarwislah destinasi-destinasi kita terawat dan kearifan lokal diperkenalkan kepada wisatawan. Inilah kekuatan utama pariwisata Sumatera Barat perpaduan alam, budaya, dan masyarakatnya,” ujar Muhidi.

Ia menegaskan kepada ratusan peserta yang hadir bahwa masa depan pariwisata Sumatera Barat sangat ditentukan oleh inovasi dan konsistensi Pokdarwis di setiap nagari dan desa wisata.

Melalui pengelolaan destinasi yang kreatif dan profesional, lanjutnya, Pokdarwis mampu menciptakan peluang ekonomi baru. Keberadaan mereka dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan UMKM, meningkatkan penjualan produk lokal, serta memicu tumbuhnya homestay, kuliner, transportasi wisata, dan berbagai layanan pendukung lainnya.

Dampaknya langsung dirasakan masyarakat melalui meningkatnya perputaran ekonomi serta kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, melalui kegiatan Jambore ini, Muhidi mengajak seluruh Pokdarwis untuk terus berinovasi, khususnya dalam memanfaatkan teknologi digital untuk promosi destinasi, memperkuat jejaring dan kolaborasi lintas daerah, serta menjadikan pelayanan prima sebagai standar utama.

Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat, Lila Yanwar, menegaskan bahwa kinerja Pokdarwis selama ini telah memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan sektor pariwisata daerah dimana sejumlah desa wisata di Sumbar berhasil masuk dalam 50 desa wisata terbaik di Indonesia, sebuah capaian yang menunjukkan kuatnya peran masyarakat dalam menggerakkan sektor ini.

"Pembangunan pariwisata tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi harus dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat sebagai motor utama. Kami terus mendorong tumbuhnya desa-desa wisata yang berkelanjutan, karena pariwisata dan ekonomi kreatif terbukti berkontribusi besar terhadap PDRB daerah," ujarnya.

Menurutnya, pariwisata harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi lokal yang dimiliki setiap nagari dan menekankan pentingnya penguatan konsep experience tourism yang mengutamakan pengalaman autentik bagi wisatawan, melalui kolaborasi masyarakat, pelaku usaha, serta seluruh unsur terkait. Upaya menciptakan desa wisata yang hidup, kreatif, dan berdaya saing menjadi strategi jangka panjang yang terus didorong.

"Jambore Pokdarwis bertujuan memperluas jejaring antarpelaku wisata, memperkuat kapasitas pokdarwis, serta mendorong terciptanya inovasi untuk memajukan pariwisata Sumbar secara berkelanjutan," tuturnya.

Plt. Asisten I Setdako Padang, Tarmizi Ismail yang hadir pada kesempatan itu mengharapkan Pokdarwis harus mampu menciptakan kenangan dan rasa. Semakim dalam kenangan yang dibawa pulang oleh para wisatawan, semakin lama mereka akan tinggal dan semakin besar perputaran ekonomi masyarakat.

"Mari  tingkatkan standar pelayanan menuju profesionalisme, namun tetap mempertahankan kehangatan dan kearufan lokal yang menjadi ciri kita," ujarnnya.

Pembukaan tersebut juga diiringi dengan pengukuhan Forum Pokdarwis Sumbar, penyerahan penghargaan terhadap pokdarwis berprestasi. 

Jambore Pokdarwis dilaksanakan selama 2 hari, 21 - 22 November 2025 di kawasan PT Semen Padang. Kegiatannya diisi dengan Seminar/Talkshow dengan tema, Tren Pengembangan Wisata Berbasis Komunitas dan Daya Saing Destinasi, Business Plan Pokdarwis Monetisasi Potensi Lokal dan Akses Pasar. 

Juga ada Program Outbound, Malam Networking & Gala Dinner, Field Trip ke Gua Padayo, Padayo Goat Farm, Cagar Budaya Indarung 1. Selanjutnya, Seminar Pokdarwis Berkelanjutan mengangkat topik, "Peran Pemerintah dalam Penguatan Pokdarwis Menuju Destinasi Berkelanjutan, dan Pengembangan Ekowisata di Kawasan Industri; Studi PT Semen Padang”. (*)

PEKANBARU, LINTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang, anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG, menggelar Retail Gathering bertema “Jalin Kolaborasi, Bangga Bangun Indonesia” di Pekanbaru, Kamis (20/11/2025) malam.

Acara yang dihadiri 110 toko bangunan dari Pekanbaru dan Kampar serta enam distributor wilayah Riau itu menjadi bentuk apresiasi PT Semen Padang kepada mitra yang selama ini menjadi ujung tombak distribusi produk di lapangan.

Direktur Utama SIG, Indrieffouny Indra, dalam sambutan virtualnya menyampaikan terima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin. Ia menegaskan bahwa kemitraan dengan toko bangunan bukan sekadar hubungan bisnis.

“Komitmen kami adalah memberikan yang terbaik. Toko bangunan merupakan garda terdepan dalam mengenalkan produk kami. Mari bersama membangun Indonesia hingga ke pelosok negeri,” ujar Indrieffouny.

Acara tersebut turut dihadiri Direktur Utama PT Semen Padang, Pri Gustari Akbar, bersama jajaran pimpinan SIG dan PT Semen Padang, termasuk Group Head of Supply Chain SIG Andi Khrisna Arinaldi; GM Supply Chain SIG, Yoseph Budi Wicaksono; GM Brand & Product Management SIG, Sasha Media; serta sejumlah general manager dan senior manager dari PT Semen Padang.

Dalam sambutannya, Pri mengapresiasi loyalitas para mitra ritel, distributor, dan toko bangunan yang selama ini mendukung perluasan pasar PT Semen Padang di Riau.

“Kami percaya kolaborasi kuat adalah kunci untuk terus maju. Mari membangun sinergi agar PT Semen Padang semakin dekat, semakin kuat, dan semakin dipercaya masyarakat Riau,” kata Pri.

Ia menyebut Riau sebagai salah satu pasar paling potensial di Sumatra. Pertumbuhan konstruksi, infrastruktur, dan kawasan industri menjadikan kebutuhan semen di wilayah itu stabil dan terus meningkat.

“Riau adalah pasar strategis. Pertumbuhan infrastrukturnya cepat, dan kami hadir untuk memperkuat posisi serta kinerja penjualan. Mitra yang solid adalah kekuatan utama kami,” ujarnya.

Pri menegaskan kembali peran penting distributor dan toko bangunan sebagai ujung tombak perusahaan dalam menjaga mutu layanan dan memastikan produk sampai ke konsumen.

“Kepercayaan pelanggan adalah kunci. Karena itu, kami terus memperkuat program kemitraan, meningkatkan benefit, dan membangun loyalitas agar usaha kita dapat tumbuh bersama,” ucapnya.

Retail Gathering ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga dimeriahkan dengan puluhan doorprize. Antusiasme peserta meningkat dengan hadirnya grand prize berupa satu unit Yamaha NMax Neo Standart 155 dan satu unit mobil Pick Up Carry.

“Toko bangunan yang hadir berkesempatan mendapatkan grand prize tersebut,” ujar Kepala Unit Penjualan Wilayah Sumatera Bagian Tengah PT Semen Padang, Nanda Kurniawan.

Suasana acara semakin meriah dengan penampilan diva Indonesia, Krisdayanti, yang membawakan lagu “Pilihlah Aku Jadi Pacarmu” dan memukau seluruh tamu undangan.

Pada malam itu, pemilik Toko Bangunan Maju Jaya, Syahrioma Yosse, menjadi peserta paling beruntung setelah memenangkan pick up Carry sebagai hadiah utama.

“Alhamdulillah, senang sekali mendapatkan hadiah ini. Mobil ini sangat berguna untuk mendistribusikan semen ke pelanggan. Terima kasih PT Semen Padang dan SIG atas undangan dan hiburannya,” ujarnya.(*)

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Malam - malam anggota DPRD Kota Padang masih saja rapat Badan Anggaran (Banggar), Sabtu, 22 November 2025.

Mereka rapat dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, red) Pemerintah Kota Padang. Mereka "basitungkin" membahas dan mencari jalan keluar atau solusi defisit yang dihadapi Pemko Padang. 

Defesit itu sekitar Rp109 milliar. Itu lah yang mereka bahas. Masing-masing anggota Banggar memplototi buku Rancanngan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 

Setelah pesong sana pesong sini, tarik sana tarik sini, kurang sana kurang sini, maka dapat lah solusi yang dicari. 

Menurut Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Banggar DPRD Kota Padang dan TAPD Pemko berkesimpulan dari rapat itu untuk melakukan beberapa langkah untuk mengatasi defisit anggaran Rp109 miliar lebih kurang tersebut.

Pertama, pengurangan pokok - poko pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Padang. Uang yang terkumpul sekitar Rp18 miliar. Kedua, pengurangan TPP atau Tambahan Penghasilan Pegawai. Saat ini TPP yang diberikan selama 14 bulan, sedangkan kewajiban pemko hanya 12 bulan. Berarti terjadi pengurangan 2 bulan, sehingga uang terkumpul diperkirakan Rp60 miliar. 

Ketiga, SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, red). Ada sekitar Rp8 miliar SILPA ini yang dikumpulkan dari masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red). Namun angka pastinya menunggu hasil pemeriksaan BPK RI. "Misalnya leleng, pasti ada anggaran lebihnya. Namun kita masih menunggu angka pastinya, " katanya. 

Keempat, perjalanan dinas anggota DPRD. Uang yang berhasi dihemat sekitar Rp4 miliar. Kelima, pinjaman. Semula direncanakan pinjaman Rp85 miliar, tapi ada kegiatan yang dicancer, sehingga menjadi Rp. 61 miliar. Pinjaman ini bisa dari  ank, baik Bank Nagari maupun bank lain. 

Dikatakan Muharlion, kalau tidak ada pinjaman bank ini, maka boleh dikata anggaran untuk infrastruktur tidak ada. Agar pembanguan infrastruktur tetap jalan, dilakukan pinjaman bank. 

Rapat Banggar itu dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Padang Mastilizal Aye, dan Osman Ayub didampingi Sekwan Hendrizal Azhar, serta dihadiri Asisten Bidang Anggaran Corry Saidan lengkap dengan TAPD Pemko. (*)