Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

 

SOLOK KOTA. Lintasmedianews.com

Wakil Wali Kota Solok, Suryadi Nurdal, SH secara resmi membuka kegiatan Pelatihan tertib administrasi bagi pengurus organisasi wanita se Kota Solok, bertempat di Balairung 99, Selasa (18/11/2025).

Turut hadir Penasehat GOW Kota Solok, Ny. Dona Ramadhani,S.Tr.Keb.M.KM, Ketua harian GOW Kota Solok, Ely Umar Riva’i, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Milda Murniati, S.Pd, dan seluruh organisasi wanita se Kota Solok.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Solok Suryadi Nurdal menyampaikan bahwa seluruh pengurus organisasi wanita se Kota Solok dapat memahami peran serta tanggungjawabnya dalam berorganisasi sehingga organisasi-organisasi Wanita yang ada di Kota Solok dapat berperan aktif  dalam percepatan pembangunan di Kota Solok.

Di era digital ini, pola pengasuhan anak menjadi tantangan tersendiri dan sosialisasi  parenting yang berfokus pada peran ayah sangatlah penting, ucap wawako.

Melalui kegiatan ini, Wakil Wali Kota berharap kedepannya masih banyak lagi kegiatan-kegiatan dan inovasi-inovasi lainnya yang akan lahir dari GOW, teruslah menjadi mitra Pemerintah Daerah untuk membangun Kota Solok yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan. 

“Mari kita tingkatkan kolaborasi dan sinergi antara GOW, Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Kota Solok yang lebih baik”, tambahnya.

Di akhir sambutannya, Wawako berpesan agar GOW dapat terus menjadi wadah yang efektif bagi perempuan untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka  serta berkontribusi aktif dalam pembangunan Kota Solok.(T/K)

 

Jakarta. Lintasmedianews.com

Wali Kota Solok, Dr. Ramadhani Kirana Putra, Wakil Wali Kota Solok, Suryadi Nurdal, SH, serta Ketua DPRD Kota Solok, Fauzi Rusli, SE, MM, menghadiri Peresmian Sekretariat Keluarga Besar Kota Solok (KBKS) Jaya yang dirangkaikan dengan kegiatan Silaturrahmi antara KBKS Jaya dan Pemerintah Kota Solok, bertempat di Kantor Penghubung Kota Solok, Jakarta, Minggu (16/11/2025).

Peresmian ditandai dengan pembukaan selubung papan nama Sekretariat KBKS Jaya, yang dilakukan oleh Wali Kota Solok didampingi Wakil Wali Kota Solok, Ketua DPRD Kota Solok, serta Ketua Dewan Pembina KBKS Jaya.

Ketua Dewan Pembina KBKS Jaya, Prof. Dr. Ir. Khaswar Syamsu, M.Sc, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan bangga atas terwujudnya sekretariat baru ini.

“Alhamdulillah, hari ini kita memiliki sekretariat yang dapat menjadi rumah bersama bagi urang Solok di rantau. Semoga tempat ini menjadi pusat kegiatan, kolaborasi, dan kontribusi kita untuk kampung halaman. Kami siap mendukung dan bersinergi dengan pemerintah daerah demi kemajuan Kota Solok,” ujarnya.

Beliau juga menekankan pentingnya menghidupkan aktivitas positif, memperkuat jaringan perantau, dan melahirkan program-program yang berdampak bagi masyarakat Kota Solok.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Solok Fauzi Rusli menyampaikan apresiasi atas kuatnya komunikasi dan hubungan baik antara KBKS Jaya dan Pemerintah Kota Solok.

“KBKS Jaya selama ini telah membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah. Kami berharap sekretariat ini menjadi wadah bagi masyarakat Kota Solok dan perantau untuk merumuskan gagasan dan rencana pembangunan Kota Solok ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Solok Ramadhani turut menyampaikan harapan agar sekretariat KBKS Jaya dapat berfungsi sebagai pusat koordinasi dan komunikasi antara perantau dan pemerintah daerah, sekaligus menjadi ruang silaturahmi dan konsolidasi yang memperkuat persatuan sesama urang Solok di rantau.

Kegiatan peresmian ini berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, menjadi momentum memperkuat peran perantau dalam mendukung pembangunan Kota Solok. Pemerintah Kota Solok berharap keberadaan sekretariat ini dapat menjadi pusat konsolidasi, komunikasi, dan kolaborasi seluruh masyarakat Kota Solok di perantauan.

Acara peresmian ditutup dengan dialog hangat antara Pemerintah Kota Solok dan para perantau KBKS Jaya. Suasana penuh kekeluargaan ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama untuk terus bersinergi demi kemajuan Kota Solok.(T/K)

 

SOLOK KOTA. Lintasmedianews.com

Wali Kota Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM secara resmi mengukuhkan pengurus Saka Adhyasta Pemilu Kota Solok masa bakti 2025–2030, bertempat di kantor Bawaslu Kota Solok, Selasa (11/11/2025).

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bawaslu Kota Solok dan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Solok tentang pendidikan partisipatif dalam pengawasan pemilu.

Dalam sambutannya, Wali Kota Solok menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bawaslu dan Kwarcab yang berkolaborasi membentuk Saka Adhyasta Pemilu. Ia berharap keberadaan Saka ini dapat menumbuhkan semangat kepemiluan, kejujuran, dan tanggung jawab di kalangan generasi muda.

“Melalui Saka Adhyasta Pemilu, kita ingin menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini agar generasi muda Kota Solok tumbuh menjadi pemilih cerdas dan pengawas yang berintegritas,” ujar Wali Kota.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Ketua Bawaslu Kota Solok, Komisioner Bawaslu, Sekretaris Bawaslu, Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka, serta para anggota Saka dan peserta Pramuka dari berbagai gugus depan.(T/K)

 


SOLOKKOTA. Lintasmedianews.com

Wakil Wali Kota Solok, H.Suryadi Nurdal membuka kegiatan Ngopi (Ngobrol-Ngobrol Potensi Investasi) pada Forum Investasi Kota Solok dengan tema "Peningkatan Iklim Investasi Di Kota Solok", di Solok Premiere Hotel , Selasa (11/11/2025).

Turut hadir, Kepala KPPN Bukittinggi, Khairil Indra, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat diwakili Yuniarti, S.Pd, M.Si, Kepala DPMPTSP Kota Solok, Elvi Basri, Owner Perusahaan, Pengusaha, Pelaku UMKM Kota Solok, Kepala OPD terkait, Bundo Kanduang, serta undangan lainnya.

Wawako dalam sambutannya mengatakan, Kota Solok, dengan julukan Kota Beras Serambi Madinah, secara geografis adalah daerah yang kecil. Namun, justru dalam keterbatasan wilayah seluas 57 km2 inilah terletak potensi besar dan posisi strategis kita sebagai simpul logistik, perdagangan, dan jasa sehingga ini menjadi peluang dan potensi strategis Kota Solok.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) kita menunjukkan tren yang positif, bahkan sempat berada di atas rata-rata nasional. Ini adalah bukti bahwa fondasi ekonomi Kota Solok cukup kuat, ditopang oleh sektor perdagangan dan jasa. Kini, saatnya kita mendongkrak pertumbuhan ini dengan investasi yang semakin lebih besar, lebih terarah, dan lebih berkelanjutan.

Pemerintah Kota Solok menyadari sepenuhnya bahwa modal dan keberanian Bapak/Ibu para investor tidak akan datang tanpa adanya kepastian, kemudahan, dan jaminan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, melalui forum ini, saya ingin menegaskan tiga komitmen utama dalam mendorong peningkatan iklim investasi:

1.  Kemudahan dan Kepastian Regulasi

Kami akan terus menyempurnakan regulasi, termasuk Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, untuk memastikan alur perizinan investasi cepat, transparan, dan terintegrasi penuh melalui sistem Online Single Submission (OSS). Tidak boleh ada lagi 'pungutan liar' atau birokrasi bertele-tele. Kami ingin memastikan, setiap langkah investasi Bapak/Ibu di Kota Solok mendapatkan kepastian hukum dan pendampingan yang profesional.

2. Pembangunan Infrastruktur Pendukung

Investasi membutuhkan infrastruktur yang handal. Kami terus membenahi infrastruktur utama, mulai dari penataan ulang Pasar Raya Solok sebagai pusat perdagangan, percepatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah untuk layanan kesehatan, hingga rencana pembangunan jalan lingkar utara untuk kelancaran logistik. Kami mengundang Bapak/Ibu untuk melihat peluang kemitraan dalam skema Public-Private Partnership (PPP) di sektor ini.

3. Fokus pada Sektor Unggulan dan Inovatif

Mengingat keterbatasan lahan, investasi di Kota Solok haruslah cerdas dan bernilai tambah tinggi. 

Kami memprioritaskan investasi pada:

Sektor Perdagangan dan Jasa: Pembangunan gudang logistik modern, pusat kuliner, dan properti komersial dan Pasar Induk Produksi Pertanian.

Sektor Jasa Pendidikan dan Kesehatan: Pembangunan rumah sakit, klinik spesialis, dan lembaga pendidikan berkualitas.

Ekonomi Kreatif dan Pariwisata: Pengembangan akomodasi dan pusat oleh-oleh yang terintegrasi dengan potensi agrowisata dari kabupaten sekitar, menjadikannya "Segitiga Emas" ekonomi di Sumatera Barat.

Investasi bukan hanya soal uang, tapi soal kepercayaan dan masa depan. Investasi yang Bapak/Ibu tanamkan di Kota Solok adalah investasi untuk masa depan generasi kita, untuk penciptaan lapangan kerja, dan untuk pertumbuhan ekonomi daerah.

" Mari bersama-sama kita jadikan Kota Solok tidak hanya sebagai persinggahan, tetapi sebagai destinasi tujuan utama investasi di Sumatera Barat. Pemerintah Kota Solok siap menjadi mitra terbaik Bapak/Ibu," Tutup wawako.(T/K)


SOLOKKOTA Lintasmedianews.com

Wakil Wali Kota Solok, H.Suryadi Nurdal melakukan Exit Meeting dengan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar yang telah melakukan Pemeriksaan Digitalisasi Pemungutan Pajak Daerah Di Ruang Rapat Zarhismi Ajis, Lantai II Balaikota Solok, Jum'at (07/11/25).

Kegiatan telah berlangsung semenjak 29 September 2025 sampai 7 November 2025.

Wakil Wali Kota Solok, H.Suryadi Nurdal mengucapkan terimakasih kepada BPK RI Perwakilan Sumbar yang telah memberikan pendampingan dan evaluasi kepada Pemko Solok. Pemko Solok telah menunjukkan semangat membuat, memanfaatkan dan mencapai hasil yang sangat tinggi dalam bidang digitalisasi, khususnya saat ini digitalisasi dibidang perpajakan.

" Hasil dari pemeriksaan tim BPK akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kedepan, beberapa item yang kami terima akan menjadi acuan dalam perbaikan kedepannya, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat," Ujar wawako.

Selanjutnya kepada OPD agar melaksanakan segera, dan Perwako agar dibuat secepatnya. Sistem yang telah dibuat harus difungsikan dan ditingkatkan kedepannya.

Sebelumnya, Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Sumbar, Meli Anggraini mengatakan, Pemko Solok telah banyak melakukan upaya meningkatkan pendapatan, dan sudah ada aplikasi yang menunjang. Namun dari hasil pemeriksaan oleh BPK masih banyak yang perlu dibenahi diantaranya aplikasi masih belum terintegrasi, belum didukung sumber daya yang memadai, kompetensi aparatur, sarana dan prasarana masih kurang, belum melakukan sosialisasi dengan maksimal, sehingga belum termanfaatkan dengan maksimal.

Meli mengucapkan terimakasih atas dukungan Pemko Solok selama melakukan pemeriksaan di Kota Solok, dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama di Kota Solok.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan Hasil Pemeriksaan oleh Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Sumbar, Meli Anggraini kepada Wakil Wali Kota Solok, H.Suryadi Nurdal.

Turut hadir, Sekretaris Daerah Kota Solok, Dr.Desmon, Inspektur Kota Solok, Asfiyeni, Kepala BKD Kota Solok, Novirna Hendayani, Kepala BKPSDM Kota Solok, Bitel, Kepala Diskominfo Kota Solok, Nurzal Gustim, Kepala Disdukcapil Kota Solok, Ratnawati, Kabag Perekonomian dan SDA Kota Solok, Lusya Adelina beserta Tim BPK Perwakilan Sumbar.(T/K)



SERANG,Lintas Media News
Tim panitia SMSI untuk Hari Pers Nasional 2026 meninjau Universitas Syech Nawawi Banten (USNB) di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa petang (18/11). 

Kunjungin ini untuk memastikan kesiapan salah satu lokasi tujuan Ekspedisi Sejarah dan Budaya Banten HPN 2026 “Kami ingin memastikan kesiapan dan kondisi pembangunan Universitas Syech Nawawi Banten yang rencananya menjadi lokasi tujuan para peserta Ekspedisi Sejarah dan Budaya Banten HPN 2026 SMSI pada peringatan Hari Pers Nasional bulan Februari 2026,” ujar Ketua Umum SMSI Firdaus, yang didampingi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan SMSI Ashok Kumar, Wakil Sekretaris Jenderal Henny Murniati, dan Ketua SMSI Provinsi Banten Lesman Bangun. 

Menurut Firdaus, Universitas Syech Nawawi Banten milik Ketua Dewan Penasehat SMSI Prof Dr. (H.C) K.H Ma’ruf Amin layak untuk menjadi lokasi tujuan untuk dikunjungi para jurnalis se-Indonesia. “Karena di sini, mereka juga bisa belajar salah satu sejarah Banten, dimana ada seorang putra asal Banten yaitu Syech Nawawi Al Bantani bisa menjadi ulama besar dunia. Banyak  orang terkenal menjadi muridnya.”
Secara detail, kata Firdaus, beberapa orang penting di antaranya pendiri Nahdatul Ulama Hadratussyekh KH Hasyim Asyari, pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan, pimpinan Mathlaul Anwar KH Mas Abdurrahman, dan pimpinan Persatuan Tarbiyah Islamiyah Syekh Sulaiman Ar-Rasuly.
Saat panitia HPN 2026 SMSI meninjau lokasi Universitas Syech Nawawi Banten, pembangunan gedung rektorat hampir rampung, dan sejumlah ruangan bahkan sudah diisi perlengkapan dan fasilitas. Terlihat, dekorasi ruangan lantai 1 rektorat paling kanan tentang sejarah Syech Nawawi Al Bantani.
Di belakang gedung rektorat, berdiri gedung salah satu fakultas. Dan di samping gedung rektorat, telah dibangun masjid. “Informasinya tak lama lagi akan ada penanaman rumput di sekitar gedung-gedung ini,” ujar salah satu petugas jaga.  
Universitas Syekh Nawawi Banten (USNB) didirikan di Banten sebagai transformasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Fikih (STIF) Syentra, yang sebelumnya telah diresmikan pada 2016 dan merupakan pengakuan dari Kementerian Agama. Universitas ini resmi mendapatkan izin pada 12 Desember 2023 dan memiliki tujuan utama untuk mendidik generasi yang memahami agama dan mampu menguasai ilmu dunia, seperti teknologi, ekonomi, dan pertanian, mengikuti teladan ulama besar Banten, Syekh Nawawi al-Bantani.

Peresmian dan peletakan batu pertama pembangunan gedung Universitas Syech Nawawi Banten dilakukan Ma’ruf Amin saat masih menjabat Wakil Presiden RI pada Senin 14/10/2024. Menurut Ma’ruf Amin, gedung universitas dan fasilitasnya akan dibangun di lahan seluar 10 hektar. Gedung tersebut akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas, di antaranya gedung rektorat, gedung fakultas, masjid, dan juga ballroom, juga lagi dipertimbangkan ada rumah hunian atau hotel.(rls)

 

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, bersama Ketua TP PKK dan Ketua MUI Sumbar, membuka secara resmi launching Modul Sekolah Keluarga Gemilang.  Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Tri Arga, Senin (17/11). 

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, sejak 2018 pembangunan keluarga menjadi agenda utama pemerintah, karena keluarga dinilai memiliki peran penting dalam membentuk SDM berkualitas.  Untuk itu, Pemko Bukittinggi meluncurkan Modul Sekolah Keluarga Gemilang sebagai Program Unggulan kota Bukittinggi. 

Program ini menegaskan komitmen mewujudkan Bukittinggi yang Gemilang, berkeadilan, dan Berbudaya. Selain itu juga untuk membentuk keluarga tangguh yang melahirkan generasi cerdas, sehat dan berdaya saing.

“Dengan keberadaan program ini, diharapkan tumbuh keluarga-keluarga tangguh yang mampu mencetak generasi cerdas, sehat, berakhlak mulia dan berdaya saing. Generasi penerus inilah yang akan menentukan wajah Kota Bukittinggi di masa depan, sehingga memperkuat ketahanan keluarga berarti memperkuat pondasi pembangunan daerah," ujarnya.

Ramlan juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua TP-PKK Kota Bukittinggi selaku inisiator program sekolah keluarga, Dinas P3APPKB sebagai leading sektor, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Ia berharap Sekolah Keluarga Gemilang dapat menjadi gerakan bersama dalam memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan cita-cita Kota Bukittinggi yang Maju, Berdaya Saing, dan Gemilang.

Sementara itu, Sekolah Keluarga Gemilang merupakan pengembangan dari program Sekolah Keluarga yang diinisiasi TP PKK Kota Bukittinggi sejak 2018 sebagai wadah edukasi bagi keluarga. Demikian disampaikan Plt Kepala Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi, Robby Novaldi. 

Ia mengatakan, peluncuran dan sosialisasi Modul Sekolah Keluarga Gemilang 2025 tahun ini disusun bersama akademisi, praktisi, tokoh agama dan tokoh adat melalui beberapa Forum Group Discussion (FGD). (Sandra)


MENTAWAI,Lintas Media News
 Aksi penyampaian aspirasi terkait hak Tanah Ulayat yang dilakukan Aliansi Masyarakat Adat Uma Taileleu dan Sakoikoi, dari Dusun Taraet Desa Betumonga, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai beberapa waktu lalu ditanggapi oleh Pemerintah setempat.

Ratusan tanda tangan warga desa Betumonga telah diserahkan beberapa perwakilan kaum. Berkas telah diterima oleh Bupati Mentawai dan  mendapatkan sambutan baik dari Pemerintah.

Diketahui beberapa Minggu lalu pada Selasa 28 Oktober 2025, warga desa Betumonga Taraet dan Matuptupman datang menyampaikan aspirasi terkait Hak Tanah Ulayat (Tanah Adat) yang diplang Satgas PKH. Dan saat aksi masyarakat itu langsung disampaikan dihadapan Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana, Wakil Bupati Mentawai Jakop Saguruk serta Ketua DPRD Mentawai Ibrani Sababalat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Mentawai.

Saat orasi penyampaian aspirasi terkait hak tanah adat yang mana Bupati dan Ketua DPRD maju kedepan dan menengarai suasana hiruk pikuk masyarakat yang mendesak masuk halaman kantor hingga keruangan untuk berdialog.

Dimoment yang sama saat berdialog, Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana menyampaikan bahwa pihaknya akan mendukung penuh tujuan dari pada aksi penyampaian aspirasi Aliansi Masyarakat Adat Desa Betumonga yang datang langsung menghadap dan mau berdiskusi dengan tertib.

Menanggapi permasalahan yang terjadi dimasyarakat, Bupati memberikan dukungan. Pasalnya Bupati akan berusaha menyampaikan aspirasi masyarakat kepada tingkat yang lebih tinggi dihadapan DPR RI Komisi IV untuk dibahas lebih lanjut.

Namun Bupati meminta kekuatan dari masyarakat itu sendiri dengan membuat dan melakukan penandatanganan Surat Pernyataan Moral (Tanda Tangan Warga) sehingga ada bahan serta lampiran Bupati untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut kepihak yang berwenang dalam hal ini adalah Panglima TNI, Menteri Kehutanan (Kemenhut RI), Menteri BPN/ATR, dan Komisi IV DPR RI.

Pendamping kuasa hukum pihak kaum Rudianto Sitorus mengatakan, bahwa berharap aspirasi masyarakat segera ditindaklanjuti agar persolan bisa terselesaikan sehingga hak masyarakat banyak terjawabkan.

"Kita berharap kepada Bupati dan jajaran bisa memperjuangkan hak hak masyarakat kepada pemerintah pusat dan segera ditindaklanjuti dengan tanggap dan terselesaikan", ucap Rudianto usai penyerahan berkas tanda tangan masyarakat.

Sementara itu, Mangasa Taileleu sebagai perwakilan kaum mengatakan, bahwa salah satu tuntutan masyarakat agar lahan masyarakat yang di klaim sebagai Kawasan Hutan Produksi harus dibebaskan termasuk Hak Pengelolaan (HPL) yang di klaim oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Ia berharap melalui aspiras yang dilakukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai bisa tersampaikan dan diteruskan ke atas sehingga ada jawaban atas hak masyarakat Desa Betumonga terkait larangan mereka untuk melakukan aktivitas berkebun di wilayah yang diklaim sebagai Kawasan Hutan, ujar Mangasa setelah penyerahan berkas tanda tangan masyarakat kepada Sespri karena Bupati sedang perjalanan luar daerah. Selasa (18/11/2025)

“Kami berharap kepada Pemerintah supaya hak kami masyarakat, bisa diperjuangkan agar kembali kepada kaum kami", pungkasnya.

Adapun delapan tuntutan masyarakat adat Taileleu yang disampaikan kepada Pemerintah saat aksi penyampaian aspirasi sebagai berikut:
1. Mencabut Plang yang dipasang oleh Satgas PKH di lahan kami.
2. Menuntut Pemerintah Daerah dan DPRD Kepulauan Mentawai untuk,
a. Melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam
b. Menolak kriminalısası terhadap masyarakat adat dan mitra Kami
c. Menyelesaikan batas wilayah secara partimpatif.
3. Mendesak pembentukan Tim Klarifikasi dan Delimitasi Wilayah Adat dengan melibatkan tokoh adat, akademisi, BPN, dan instansi teknis.
4. Meminta Pemerintah Pusat meninjau kembali pelaksanaan Perpres No. 5 Tahun 2025 agar tidak menjadi dasar pemidanaan terhadap masyarakat adat.
5. Jika lahan kami telah diklarifikasi sebagai APL (Areal Penggunaan Lain) atau kami memiliki alas hak berupa PHAT (seperti yang diakui oleh Desa atau BPN setempat), maka aktivitas ekonomi yang kami lakukan di lahan tersebut adalah sah secara hukum perdata dan agraria. Kami menolak penerapan hukum kehutanan dalam bentuk pemidanaan.
6. Menuntut pemulihan hak ekonomi masyarakat adat atas penghentian kegiatan diwilayah APL.
7. Segera terbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan bekerja secara transparan untuk memverifikasi dan memetakan batas-batas Wilayah Adat kami.
8. Kami menuntut agar seluruh proses pemetaan batas Wilayah Adat dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang terukur, sehingga members kepastian hukum dan tata ruang bagi masyarakat Mentawai.(*)




Padang,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi mendorong siswa kota Padang untuk menguasai keterampilan menulis dan berfikir kritis melalui sebuah pelatihan yang melibatkan ratusan siswa SMA se-Kota Padang, para peserta diajak memperluas wawasan, mengasah kreativitas, dan membangun kemampuan menulis sebagai bekal masa depan.

“Melalui pelatihan ini kita ingin mendorong adik-adik memiliki skill menulis yang bermanfaat, baik untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Bahkan, kemampuan ini bisa menghasilkan karya dan menambah uang saku,” ujar Muhidi saat menjadi narasumber pada kegiatan di SMK 6 Padang, Selasa (18/11/225).

Dalam paparannya, Muhidi menekankan bahwa literasi telah menjadi kebutuhan utama bagi generasi muda,penguasaan keterampilan menulis tidak hanya membantu siswa dalam proses belajar, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui berbagai karya yang dapat dipublikasikan.

Pada kesempatan itu,Muhidi juga menyoroti besarnya ruang kreatif yang tersedia di era digital. Siswa, kini memiliki peluang untuk menulis artikel, membuat konten edukasi, hingga mengembangkan portofolio kepenulisan yang bisa menjadi nilai tambah ketika melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. 

Untuk itu,Muhidi mendorong sekolah-sekolah di Sumbar terus memperluas program literasi melalui pojok baca, kelas menulis, hingga lomba jurnalistik pelajar.

Pelatihan tersebut menghadirkan dua tokoh literasi Sumbar: Yusrizal KW, budayawan yang lama berkecimpung dalam gerakan literasi, dan Eko Yance, wartawan senior sekaligus tokoh pers Sumbar. Keduanya memberikan materi mulai dari merangkai ide, membangun struktur tulisan, hingga etika berkarya di bidang kepenulisan dan jurnalistik.

Yusrizal menegaskan bahwa literasi adalah pintu awal bagi anak muda untuk mengenali sekaligus menyuarakan gagasannya.

 “Menulis bukan sekadar tugas sekolah, tetapi tentang keberanian mengungkapkan pemikiran. Generasi muda harus tumbuh dengan budaya membaca dan kemampuan menulis yang kuat,” katanya.

Eko Yance menambahkan bahwa perkembangan media digital membuka jalan bagi siapa saja untuk berkarya. “Dengan keterampilan menulis, adik-adik bisa membuat konten yang bermanfaat, artikel, maupun opini yang memberi nilai tambah. Ini kemampuan yang sangat dibutuhkan hari ini,” ujarnya.

Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan DPRD Sumbar dalam mendorong lahirnya generasi yang lebih kritis, kreatif, dan produktif, sekaligus memperkuat ekosistem literasi di lingkungan sekolah. (*/st)

 

Lintas Media News.com

Salah satu kampus swasta tertua  di Indonesia, Universitas Tarumanagara (Untar) menempati urutan pertama (1) di antara perguruan tinggi swasta di Indonesia dalam kategori kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pencapaian ini berdasarkan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Keputusan Nomor 0968/C3/DT.05.00/2025 tentang Penetapan Klaster mandiri Perguruan Tinggi Tahun 2026.

Dengan predikat ini, Untar menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan salah satu pilar utama Tridharma perguruan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pencapaian ini merupakan  tonggak penting dalam perjalanan Universitas Swasta terbaik yang memiliki 8 fakultas untuk jenjang S1, S2 dan S3.

Menurut Rektor Universitas Tarumangara, Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., penetapan predikat pada klaster mandiri sebagai perguruan tinggi swasta nomor satu (1) dalam kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat ini bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga panggilan tanggung jawab untuk terus berinovasi dan memberikan manfaat nyata dan berdampak positif bagi bangsa serta dunia Pendidikan khususnya.

“Seluruh sivitas akademika Untar telah bekerja keras menguatkan sinergi antara penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pengabdian yang memberikan dampak langsung,” katanya.

Ke depan, lanjut Prof Sudiro, Untar akan memperkuat kolaborasi interdisipliner, menggandeng mitra nasional dan internasional, serta memastikan bahwa penelitian dan pengabdian kami dapat dirasakan dampaknya secara luas oleh masyarakat.

“Dengan komitmen ini, kami yakin Untar dapat bertransformasi menjadi institusi yang semakin unggul, berdaya saing global, namun tetap berakar pada kepedulian sosial dan integritas akademik,” kata Prof Sudiro.

Sementara itu, Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara mengatakan sebagai yayasan yang menaungi Untar, merasa bangga sekaligus percaya bahwa posisi ini merupakan hasil dari sinergi yang baik antara visi strategis, sumber daya manusia, dan budaya kampus yang dinamis.

Peringkat tertinggi dalam klaster penelitian dan pengabdian masyarakat ini menegaskan bahwa Untar tidak hanya mengedepankan pendidikan formal, tetapi juga berkomitmen kuat untuk menghasilkan karya yang berdampak bagi masyarakat.

“Kami berharap pencapaian ini menjadi pijakan untuk langkah selanjutnya memperluas jaringan kemitraan, memperkuat kontribusi sosial dan membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan inovatif,” kata Prof Ariawan.

Yayasan Tarumangara, menurutnya akan terus mendukung penguatan infrastruktur riset, optimalisasi dana penelitian, serta pembinaan mahasiswa dan dosen agar mampu berkiprah secara nasional dan global.

Seperti diberitakan, Universitas Tarumanagara menempati peringkat satu (1) universitas swasta di bidang kinerja penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dan menempati peringkat 11 secara nasional. (rel)

 


PARIWARA

Padang, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menyepakati langkah besar dalam reformasi birokrasi dan tata kelola aset daerah. Kesepakatan ini ditandai dengan disetujuinya dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Padang, Senin (17/11/2025).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, dan dihadiri oleh Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, serta segenap unsur Forkopimda.
Dua regulasi yang disahkan tersebut adalah Ranperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Ranperda Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (SOTK).
Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam sambutannya mengapresiasi sinergi solid antara eksekutif dan legislatif. Ia menegaskan bahwa regulasi ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi untuk tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan akuntabel.


Menurut Fadly, penyempurnaan aturan BMD sangat krusial untuk memastikan aset daerah tidak hanya tercatat, tetapi juga berdaya guna.

Regulasi pengelolaan BMD ini disusun selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan pembaruan dari aturan sebelumnya. Fokus utamanya adalah standarisasi prosedur, penguatan sistem informasi aset, serta penertiban administrasi.
Sementara itu, terkait perubahan SOTK, Fadly menjelaskan bahwa hal ini merupakan amanat Permendagri Nomor 7 Tahun 2023. Salah satu poin vital dalam perubahan ini adalah transformasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang kini diperkuat fungsi risetnya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), serta penguatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Transformasi menjadi Bapperida diharapkan dapat mengintegrasikan riset dan inovasi ke dalam perencanaan pembangunan yang lebih efisien dan berbasis data.


Pengesahan ini juga diwarnai dengan catatan kritis dan konstruktif dari fraksi-fraksi di DPRD Padang. Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Partai NasDem menekankan bahwa revisi Perda BMD harus memperkuat empat pilar utama manajemen aset, yakni perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan.

Fraksi NasDem secara spesifik menyoroti pentingnya pemeliharaan aset yang sering kali menyebabkan penurunan nilai barang jika tidak direncanakan dengan baik.
Senada dengan itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong agar aset daerah tidak hanya menjadi daftar inventaris yang pasif. Fraksi PAN meminta Pemko Padang mengkaji potensi aset untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui mekanisme sewa, pinjam pakai, atau kerja sama pemanfaatan yang profesional.

Terkait pembentukan Bapperida, Fraksi PAN juga mengingatkan agar badan baru ini menyelaraskan programnya dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menghindari tumpang tindih kebijakan serta memaksimalkan hasil riset secara nasional.

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, yang turut hadir menilai bahwa perubahan SOTK adalah upaya nyata meningkatkan responsibilitas perangkat daerah. Penataan struktur organisasi ini memastikan distribusi tugas yang lebih proporsional demi pelayanan publik yang lebih cepat, sejalan dengan visi Padang Amanah.

Menutup paripurna, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa kedua Perda ini telah melalui proses harmonisasi yang ketat di Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat (Sumbar) dan fasilitasi Pemerintah Provinsi.

Ia berharap implementasi regulasi ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan kota yang semakin dinamis. (*)

 


PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemensos) Robben Rico, mengaku kagum terhadap inovasi rumah contoh yang dibangun menggunakan Semen Padang Bata Interlock (SEPABLOCK) milik PT Semen Padang. Dalam kunjungan kerjanya ke Padang, Sabtu (15/11/2025), ia menilai rumah tersebut banyak memiliki keunggulan baik dari segi biaya dan waktu pembuatan, serta ramah gempa.

Dalam kunjungan ke rumah contoh SEPABLOCK yang berada di area PT Semen Padang tersebut,  rombongan Sekjen Kemensos itu disambut oleh Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang, Ilham Akbar, serta Kepala Unit CSR, Idris.

“Saya awalnya hanya dapat kabar dari teman-teman bahwa PT Semen Padang membantu Kemensos membangun Rumah Sejahtera Terpadu (RST) di 11 titik yang dibangun dengan SEPABLOCK. Hari ini bisa melihat langsung, rumah dari contoh dari SEPABLOCK dan ini luar biasa keren,” ujar Robben.

Robben menilai teknologi interlock pada SEPABLOCK memudahkan proses konstruksi sekaligus meningkatkan kekokohan bangunan. Dengan sistem sambungan mirip potongan Lego, struktur rumah menjadi lebih stabil dan tahan terhadap guncangan gempa, suatu hal yang sangat relevan bagi wilayah rawan bencana seperti Sumatera Barat.

“Saya kira banyak orang awam yang belum tahu bahwa produk SEPABLOCK ini didesain anti gempa. Bentuknya interlock, kayak orang main Lego begitu,” ujarnya sambil tertawa kecil.

Dalam kunjungan itu, Robben juga sempat melakukan uji tekan dan dorong pada struktur contoh. Tanpa perekat semen sekalipun, kekuatan material sudah terlihat jelas. “Kami tadi coba uji tekan, dorong, dan hasilnya luar biasa," kata Robben.

Menanggapi kunjungan dan apresiasi tersebut, Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino, menegaskan bahwa SEPABLOCK merupakan wujud transformasi inovasi perusahaan dalam menghadapi dinamika industri semen yang semakin kompetitif.

Menurut Win Bernadino, SEPABLOCK dikembangkan sebagai bentuk diversifikasi bisnis sekaligus solusi material konstruksi yang lebih efisien, hemat energi, dan ramah lingkungan. Teknologi bata interlock ini memungkinkan proses pembangunan rumah yang lebih cepat, terukur, dan presisi.

“Kehadiran Sekjen Kemensos hari ini semakin menegaskan bahwa inovasi konstruksi memiliki peran penting dalam ekosistem perumahan nasional. Perhatian para pemangku kepentingan terhadap SEPABLOCK memberi semangat bagi kami untuk terus menghadirkan produk yang lebih efisien, ekonomis, dan berdaya guna,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengembangan SEPABLOCK juga selaras dengan agenda pembangunan nasional, khususnya Asta Cita Pemerintah RI. Dia menyinggung poin kelima tentang percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur perumahan, serta poin ketujuh yang mendorong penguatan kota dan permukiman berkelanjutan berbasis teknologi ramah lingkungan. “SEPABLOCK menjadi bagian dari kontribusi PT Semen Padang dalam mendukung hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan,” katanya.

Produk ini telah diterapkan pada sejumlah rumah contoh di berbagai daerah, termasuk kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Rumah contoh di kompleks PT Semen Padang sendiri merupakan tipe 36, terdiri atas dua kamar tidur, ruang tamu, serta dilengkapi mock-up struktur seperti kolom, balok pinggang, dan sloof untuk kepentingan edukasi publik dan pengembang.

“Kami ingin para pemangku kepentingan melihat langsung aplikasinya dan memahami kelebihan sistem konstruksi interlock ini,” tambah Win Bernadino.

Dengan berbagai keunggulan dan apresiasi yang datang dari pemerintah pusat, SEPABLOCK kian menunjukkan potensinya sebagai inovasi material konstruksi yang mampu menjawab tantangan penyediaan hunian yang layak, kuat, dan terjangkau, terutama bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.