Jumat Berkah Berbagi (JBB) Amal Salih kembali bergulir di Sekretariat Yayasan Berkah Amal Salih (BAS) di Perum Banuaran Indah, Blok AA/02, Kelurahan Banuaran Nan XX , Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) pada Jumat (26/5/2023) siang.

JBB Amal Salih pasca Idul Fitri 1444 Hijriyah ini dihadiri Lurah Banuaran Nan XX, Defrison, ST bersama Kasi Trantib Syukur. Juga hadir, Ketua RW 10 yang juga koordinator JBB Amal Salih, Junaidi, Ketua RW 11, Drs. H. Hudi Sutomo.

Termasuk beberapa pengurus RT yang terlibat langsung, sebagai Tim Kreatif dalam JBB Amal Salih. Mereka adalah Ketua RT 04 RW 11, Saribulih (Pembina Yayasan BAS), Ketua RT 01 RW 10, Herwaty Taher (Koordinator JBB Amal Salih/Sekretaris Yayasan BAS) dan  Ketua RT 04 RW 05 yang juga Instruktur Senam Kelurahan Banuaran, Suwarni/Mba Anik (Tim Kreatif).

Juga, Bendahara RT 01 RW 13 yang juga kader Yandu, Cica Susanti (Tim Kreatif), Ketua Pokja II PKK Banuaran yang juga kader Yandu, Zetri Murni (Ketua Yayasan), Kader Yandu yang merupakan tim kreatif, yakni Farida Yenti, Putri Surati, Olvy Runtuwarow,  Ermasniarti serta Tim Kreatif, Mutmainah (Mba Inah) dan Lilis Jasmanidar.

Juga hadir Zulhendri Naldi dan Guru SMPN 33 Padang, Sri Wahyuni, S.Pd. Keduanya  merupakan orang tua Chayara Zulfa, Hafizhah 6 juz, santri Tahfiz Amal Salih yang menyampaikan hafalan Al Qur'an di kegiatan tersebut.

Donatur tetap yang juga Penasehat JBB Amal Salih, Aipda Dian Wihendro Ratno mengaku bahagia makan bersama ini.

 "Walau makan bersama ini bukan yang pertama, tapi kali ini menjadi spesial. Karena selain anak yatim juga ada para kaum dhuafa. Kita selalu berupaya mendapatkan ikan kualitas ekspor. Hari ini, kita mendapatkan ikan tenggiri ukuran besar yang bisa dinikmati untuk 50 orang," ujarnya.

Aipda Dian WR yang merupakan Anggota Reskrim Polsek Lubuk Begalung (Lubeg), Polres Kota Padang ini tidak hanya membawa ikan, tapi juga beras yang disalurkan untuk kaum dhuafa. Tak ketinggalan sukun, yang berhasil diracik oleh Tim kreatif menjadi gorengan gurih dan renyah.

Koordinator JBB Amal Salih, Herwaty Taher melaporkan untuk Jumat ini tidak hanya memberi santunan anak yatim, tapi juga beras untuk kaum dhuafa.

"Terimakasih pada Bapak Andi Bakhtiar dari Rumah Gadang Basamo Alumni SMA 1 Padang tamatan 1987 yang rutin berbagi untuk anak yatim Banuaran. Juga pada Om Dian, yang berbagi beras, ikan dan cemilan. Ucapan terimakasih juga kami haturkan pada Ani Ayam Geprek, Vegi dari RT 01 RW 10, Febra Meldi RT 05 RW 11, dan donatur lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah selalu memberi kesehatan dan membukakan rezeki para donatur," ujarnya.

Sementara Lurah Banuaran Nan XX, Defrison, ST sangat mengapresiasi program yang digulirkan Yayasan Amal Salih. Bahkan, dia berjanji akan ikut serta secara langsung dalam kegiatan ini. 

"Kita akan dukung semua program. Karena semua ini untuk kemajuan Banuaran khususnya dan Kota Padang umumnya. Tidak semua orang bisa melakukan program seperti ini. Hanya 1 dalam 100 orang yang mau berbuat seperti ini. Apalagi, di Yayasan ada tim kreatif," ujarnya.

Defrison juga salut dengan berbagai program di Yayasan Amal Salih. Karena, semuanya untuk kepentingan masyarakat.

 "Ada pelatihan menjahit, merangkai bunga dan makanan ringan. Juga ada Tahfizh, latihan tari dan kursus bahasa Inggris untuk generasi muda. Malahan sudah ada anak yang 6 juz. Terlebih lagi, semua program, gratis untuk IRT dan anak yatim. Saya akan selalu ikut serta," ujar Defrison yang baru beberapa pekan bertugas di Banuaran ini.

Selain itu, dia juga berharap Aipda Dian WR tidak patah semangat untuk berbagi. "Pak Aipda Dian, teruslah berbagi. Semoga Allah selalu sehat dan tetap peduli," ujarnya.

Sedangkan Pembina Yayasan BAS, Saribulih bersyukur atas dukungan lurah Banuaran. Dia yakin, Banuaran ini akan aman, nyaman dan tentram jika semua pihak saling bahu membahu. 

"Pak Aipda Dian telah banyak berbuat. Bahkan, lokasi kegiatan ini akan dia rehab pada Ahad besok. Seng, kayu dan tukang telah dia sediakan. Tentu dukungan kita semua juga sangat dibutuhkan. Apapun program kita tak akan jalan, tanpa kebersamaan.  Inilah yang selalu kita ciptakan di Yayasan ini," ujarnya.

"Semua kita punya kelebihan dan kekurangan.Nan pakak palapeh Badia, nan Buto pa ambuih lasuang dan nan lumpuh pa huni jamua. Mari kita saling mengisi, untuk kemajuan negeri. Jaguang ma upiah, padi manguniang, masyarakat akan aman Santoso," ujar Saribulih yang juga praktisi pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang ini.(rel)

Buncah twit dishare Prof Denny Indrayana soal sistem Pemilu berganti dari Proporsional Terbuka menjadi Tertutup (pilih partai, red).

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) RI punya tiga tahapan lagi yaitu kesimpulan para pihak, Rapat Majelis MK RI dan Putusan MK RI. 

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Imelda Sari menshare sikap Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang itu. 

"Pak SBY sangat mengatensi sekali terkait twit Pak Denny Indrayana, banyak yang penting informasi yh disampaikan dari twit Pak SBY," ujar Imelda Sari, Minggu 28/5-2033.

Twit pak SBY atas twit Prof Denny Indrayana kata Imelda menarik dan sarat pencerahan tehadap pendidikan politik anak bangsa. 

"Ada 14 twit bapak (SBY, red) tentang sikap bapak pribadi dan Partai Demokrat," ujar Imelda Sari. 

Menarik yang disampaikan Prof Denny Indrayana melalui twitnya tentang informasi bakal ditetapkannya Sistem Proporsional Tertutup oleh MK dalam Pemilu 2024.

"Juga menarik, mengait PK Moeldoko di MA yg digambarkan Partai Demokrat sangat mungkin diambil alih Moeldoko," ujar SBY. 

Kata SBY di twitnya, Prof Denny Indrayana adalah mantan Wamenkumham dan ahli hukum yang kredibel. 

"Karenanya, saya tergerak berikan tanggapan tentang sistem pemilu yg akan diputus MK dan PK Moeldoko di MA yg ramai diisukan Partai Demokrat bakal dikalahkan dan diambil alih oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko, itu twit bapak langsung karena diakhir twit ada tulisan*SBY*,"ujar Imelda Sari. 

Jika yang disampaikan Prof Denny Indrayana kata SBY di twitnya “reliable”, bahwa MK akan menetapkan Sistem Proporsional Tertutup, dan bukan Sistem Proporsional Terbuka seperti yg berlaku saat ini.

"Ini akan menjadi isu besar dalam dunia politik di Indonesia," ujar SBY. 

Kata SBY lagi disampaikan Imelda Sari, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan sistem pemilu yang hendak diputuskan MK. 

"Mungkin ini juga pertanyaan mayoritas rakyat Indonesia & mayoritas partai-partai politik. Saya pikir para pemerhati pemilu dan demokrasi juga memiliki kepedulian yg sama," ujsr SBY

 

Pertanyaan pertama kepada MK, apakah ada kegentingan dan kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? 

"Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan “chaos” politik," ujsr SBY. 

Pertanyaan kedua kepada MK, benarkah UU Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dengan konstitusi? 

"Sesuai konstitusi, domain dan wewenang MK adalah menilai apakah sebuah UU bertentangan dengan konstitusi, dan bukan menetapkan UU mana yg paling tepat ~ Sistem Pemilu Tertutup atau Terbuka?," ujar twit SBY lagi. 

Kalau MK tidak memiliki argumentasi kuat bahwa Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dengan konstitusi sehingga diganti menjadi Tertutup, mayoritas rakyat akan sulit menerimanya.

"Ingat, semua lembaga negara termasuk Presiden, DPR & MK harus sama-sama akuntabel di hadapan rakyat," ujsr SBY. 

Ketiga, kata SBY di twitnya, sesungguhnya penetapan UU tentang sistem pemilu berada di tangan Presiden dan DPR, bukan di tangan MK. Mestinya Presiden dan DPR punya suara tentang hal ini. 

"Mayoritas partai politik telah sampaikan sikap menolak pengubahan sistem terbuka menjadi tertutup. Ini mesti didengar," ujar SBY. 

Menurut SBY kata Imelda lagi dalam menyusun DCS, Parpol dan Caleg berasumsi sistem pemilu tidak diubah, tetap sistem terbuka.

"Kalau di tengah jalan diubah oleh MK, menjadi persoalan serius. KPU & Parpol harus siap kelola “krisis” ini. Semoga tdk ganggu pelaksanaan pemilu 2024. Kasihan rakyat," ujar SBY. 

Pandangan SBY, untuk pemilu 2024 tetap menggunakan Sistem Proporsional Terbuka. Setelah pemilu 2024, Presiden dan DPR duduk bersama untuk menelaah sistem pemilu yg berlaku, untuk kemungkinan disempurnakan menjadi sistem yg lebih baik. 

"Dengarkan pula suara rakyat," ujar SBY. 

Terkait PK Moeldoko di MA, tadi malam saya terima telepon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini. 

"Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih," ujar SBY. 

Berdasarkan akal sehat, sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan.

Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan  politik untuk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yg sangat buruk,"ujarnya.

Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Presiden RI ke 6 ini berharap pemegang kekuasaan (politik dan hukum) tetap amanah, tegakkan kebenaran dan keadilan.

"Indonesia bukan negara "predator" (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba yang kuat menang, yang lemah selalu kalah,"ujar SBY

Kepada kader Partai Demokrat di seluruh tanah air, agar mengikuti perkembangan PK Moeldoko ini sambil memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Swt. Ikuti petunjuk Ketua Umum. 

"Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional," ujar SBY. (***)

PT Bukit Raya Mudisa (BRM), perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Sumatera Barat kembali menyalurkan program Community Development untuk masyarakat di wilayah operasionalnya. 

Kali ini PT BRM menyalurkan tiga program sekaligus untuk wilayah Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.

Program pertama, perlengkapan randai di Nagari Lubuk Tarantang, Kec Kamang Baru, Kab Sijunjung, Sumatera Barat. Adapun perlengkapan yang disalurkan berupa Tambua 2 pcs, Tansa 1 pcs, Bansi, Pupuik Sarunai 1 unit, Baju Pemusik 10 pasang, Talempong Pacik 6 pcs dan Gendang Serunai 1 pcs. Penyerahan bantuan dilakukan di Kantor Nagari Tarantang pada Rabu, 24 Mei 2023.

Program kedua, 7 Kodi Seng, untuk pembangunan Mushollah SMP N 42 Nagari Lubuk Tarantang, Kec Kamang Baru, Kab Sijunjung, Sumatera Barat yang diserahkan pada, Kamis, 25 Mei, 2023.

Dan yang ketiga adalah material pembangunan green house untuk SMP N 2, IX Nagari Banai, Kec IX Koto, Kab Dharmasraya, Sumbar. Material yang diberikan berupa Baja Ringan 48 pcs, Reng Baja, Baut 2 kotak (2000 pcs), Plastik UV 200 micron 50 meter, Screen Net Mesh dan Paranet 50 m yang diserahkan pada Kamis dan Jumat, 25 dan 26 Mei 2023.

Wali Nagari Lubuk Tarantang, Afrizaldi menjelaskan, Randai merupakan tradisi budaya minang mirip opera yang biasanya ditampilkan saat acara adat, atau 17 Agustusan. Biasanya dikolaborasikan dengan silat, tari piring dan nyanyian.

"Mewakili Nagari, kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi PT BRM dalam  melestarikan budaya setempat," tutup Rizaldi.

Ditempat terpisah, Wakil Kepala Sekolah SMP N 42 Nagari Lubuk Tarantang, Fauzi mengungkapkan saat ini Komite dan guru sedang berupaya membangun Musholla. Namun masih terkendala dengan keterbatasan anggaran.

"Keberadaan musholla sekolah sangat diperlukan murid dan guru. Karena waktu belajar SMP meliputi waktu sholat dzuhur. Jika harus sholat bergantian di kantor kan butuh waktu lama, kita khawatir akan mengganggu jam belajar. Dengan adanya mushollah di sekolah, kita harapkan siswa bisa cerdas secara akademis dan spritualnya," jelas Fauzi.

Sementara itu Humas PT BRM, Endri Wahyudi kepada media menjelaskan, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan untuk menunjang sektor pendidikan dan kebudayaan masyarakat.

"Kami berharap agar bantuan ini bisa tepat guna dan bermanfaat bagi masyarakat," tutup Endri. (ms/lmn)

Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA – Acara penilaian Lomba Gerak PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dibuka oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang diwakili oleh Sekda Dharmasraya, Adlisman. Acara ini dilaksanakan di halaman Kantor Sekretariat PKK Nagari Iskandar Saputra Koto Laweh, pada  hari Jum’at, (26/05/23). Dihadiri oleh Istri Gubernur, Harneli Bahar, Ketua TP PKK Dharmasraya, Dewi Sutan Riska, Ketua DWP Kabupaten, Camat se-Kabupaten Dharmasraya, Kadis PMD, Kadis Arsip, Kadis Dukcapil, Porkopimca Kecamatan Koto Besar.

Sekda dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, khususnya kepada keluarga besar TP PKK Kabupaten Dharmasraya, TP PKK Kecamatan Koto Besar Nagari Koto Laweh beserta jajarannya. Dimana berkat kerjasama dan koordinasi serta komunikasi yang baik dari seluruh unsur TP PKK kabupaten, kecamatan maupun nagari penilaian hari ini dapat terlaksana dengan baik.

“Teruslah jalin kerjasama yang baik, sehingga TP PKK Kabupaten Dharmasraya dapat terus berkiprah dan memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Dharmasraya. Karena tim penggerak PKK merupakan mitra kerja pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam pembangunan dan memberdayakan masyarakat,” kata Sekda.

PKK sebagai organisasi yang berhubungan langsung dengan keluarga memiliki andil sangat besar dalam membina dan memaksimalkan anggota keluarga. Karena keluarga merupakan pondasi awal dan modal dasar pembangunan, keluarga juga sebagai lingkungan social pertama dalam kehidupan manusia.

Dari keluargalah diharapkan dapat lahir generasi penerus bangsa yang dapat menerima dan meneruskan tongkat estate pembangunan khususnya di Kabupaten Dharmasraya. 

Keberadaan gerakan PKK sangatlah strategis dalam upaya memberdayakan masyarakat yang dimulai dari pemberdayaan diri sendiri, memberdayakan keluarga, memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan kontribusi. Baik langsung maupun  tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjuran.

“Saya berharap, jadikanlah penilaian ini sebagai momen mengevaluasi pelaksanaan 10 program PKK dalam menciptakan keluarga-keluarga sejahtera sebagai unit terkecil dari masyarakat. Sehingga masyarakat dan pemerintah dapat bersama-sama saling bahu membahu untuk bangkit demi mewujudkan Kabupaten Dharmasraya maju, yang mandiri dan berbudaya,” pungkas Sekda.(elda)

 

Guna wujudkan percepatan digitalisasi di dunia pendidikan, sejak tahun lalu, Dinas Pendidikan Sumbar telah bekerjasama dengan Ketua DPRD Sumbar, Supardi, melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Creative Learning in Digital Age dan  kini sudah memasuki tahap III. Ratusan guru SMA/SMK se-Kota Payakumbuh telah mengikuti 2 tahap bimtek sebelumnya.

 

Pada Jumat malam (26/5/2023), Bimtek Creative Learning in Digital Age Tahap III resmi dibuka di Ballroom Pusako Hotel, Bukittinggi dan akan berlangsung hingga 29 Mei mendatang. 

 

Proyek tersebut tidak terlepas dari peran Ketua DPRD Sumbar, Supardi, yang memiliki visi menjadikan Payakumbuh sebagai Kota Pendidikan Berbasis Digital sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya membangun Payakumbuh sebagai Smart City. 

 

Pada penutupan Bimtek Creative Learning Tahap II, Desember tahun lalu, legislator asal Payakumbuh itu melihat bahwa sebagai kota non-Industri, Payakumbuh bisa berkembang dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusianya. 

 

“Payakumbuh adalah satu sentra ekonomi kreatif berbasis digital di Sumbar. Situasi positif ini mesti terus didorong dengan melahirkan lebih banyak lagi generasi muda yang kreatif lewat sistem pendidikan berbasis digital,” katanya saat membuka acara. 

 

Pada tahap sebelumnya  para guru SMA dan SMK se-Kota Payakumbuh difasilitasi agar mampu merancang bahan ajar berbasis digital seperti bahan dalam bentuk audio-visual. 

 

Lebih jauh, Supardi punya mimpi bahwa Payakumbuh bisa melahirkan generasi kreator dan inovator. “Mari kita dorong siswa agar menjadi pencipta, kreator, penghasil sesuatu yang baru, penemu mesin-mesin baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya,“ ujarnya. 

*Payakumbuh Sebagai Kota Pendidikan Berbasis Digital*

 

Saat ini Payakumbuh tengah menjadi pilot project Kota Pendidikan Berbasis Digital di Sumatera Barat. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat melihat Payakumbuh punya beragam prestasi di bidang pendidikan berbasis digital, seperti dikatakan Mahyan S. Pd. MM, Kabid PSMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar dalam kata sambutan pada pembukaan Bimtek Creative Learning pada Tahap III kemarin (22-25 Mei). 

 

Ia juga menyebut upaya percepatan digitalisasi pendidikan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman guru akan dunia peserta didik, yaitu dunia digital.

 

“Anak-anak harus dididik sesuai dengan zamannya. Anak-anak didik kita saat ini merupakan Generasi Z yang sudah menjadi bagian dari dunia digital, mereka telah akrab dengan dunia digital. Saatnya, kita, para guru, menyesuaikan diri,” ujarnya.

 

Senada dengan itu, Syafruddin Abbas, Kacab Dinas Wilayah IV Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi digital oleh tenaga pendidik. 

 

“Kita, para guru dan pejabat instansi pendidikan, harus betul-betul terjun ke dunia baru ini, dunia digital. Setiap minggu ada tools-tools digital baru yang bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran di sekolah,” paparnya. 

 

Salah satu tujuan bimtek ini mendorong tenaga didik agar lebih akrab dan menguasai beragam perangkat-perangkat digital demi memudahkan proses pembelajaran. Hal tersebut sejalan dengan konsep Kurikulum Merdeka yang memungkinkan guru mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi digital. 

 

Dengan adanya Bimtek tersebut, Dinas Pendidikan Sumbar berharap sekolah mampu melahirkan generasi yang kreatif dan inovatif—generasi yang tidak lagi sepenuhnya menggantungkan diri pada ketersediaan sumber daya alam yang terbatas.

Salah satu peserta bimtek

Guru sejarah di SMA Raudathul Jannah Payakumbuh, menilai guru-guru seperti dirinya kini mesti mempelajari dan menguasai teknologi digital.

 “Kita akan tersingkir dan terasing, masyarakat kita, murid-murid kita, jika memalingkan muka dari perkembangan dunia saat ini,” katanya lagi. 

 

Karena itu, ia menilai Bimtek semacam ini penting diikuti. Dalam konteks mata pelajaran yang diampunya, ia melihat masih banyak tools digital yang mesti ia kenal dan kuasai demi membuat murid lebih menggemari pelajaran sejarah. 

“Jika sejarah diajarkan dengan cara yang membuat murid mudah bosan, sejarah akan  diabaikan, dan kita akan kehilangan pijakan lalu bingung menatap masa depan,” tutupnya. (*) 

 

 

Yayasan Varisha Peduli Kota Sawahlunto menggelar bakti sosial berbagi nasi bungkus kepada anak yatim dan kaum dhuafa di Kecamatan Barangin, pada Jumat (26/5/2023).

Ketua Yayasan Varisha Peduli Sarlina Putri, SE. M.Par mengatakan, "bakti sosial kita tidak terlepas dari program jumat berkah," katanya.

"Sebanyak 100 nasi bungkus telah kita salurkan kepada yang membutuhkan," ujar Sarlina.

Terlihat dari pantauan awak media Sarlina Putri menyalurkan nasi bungkus didampingi oleh koodinator lapangan Cecen.

"Selain di Barangin, kita juga menyalurkan untuk daerah Sapan dan sekitarnya dikoordinir oleh Yuli," ujar Sarlina lagi.

Usai menyalurkan bantuan di Barangin dan Sapan, Sarlina Putri bersama rombongan melanjutnya bakti sosialnya untuk para guru non muslim dan  anak yatim di SD Santa Lucia Kecamatan Lembah Segar.

"Terima kasih kepada semua donator dan pihak yang telah membantu, semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah untuk kita semua," harap Sarlina.

Tidak hanya itu, Ketua Sarlina Putri juga membezuk nenek Janidar asal Cocang Desa Silungkang dan Dira Lina dari Sikungkang Duo serta Nurpema dari Bukik Kociak Silungkang Duo yang sedang terbaring sakit di rumah sakit.

Sarlina mendoakan semoga warga Sawahlunto yang sedang dalam keadaan sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah SWT kembali pulih dan bisa beraktifitas kembali. (**)

Lintasmedia news.com, Dharmasraya -Puncak acara Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke 27 dan Hari Taruna Siaga Bencana (Tagana) Nasional ke 19 yang digelar Senin (29/05/2023) yang akan datang tinggal beberapa hari. 

Kabupaten Dharmasraya yang ditunjuk sebagai tuan rumah hampir merampungkan seluruh persiapan, baik di lingkungan kantor bupati, maupun 11 lokasi yang tersebar di seluruh Kecamatan.

Berdasarkan pantauan, sebuah tenda besar sudah berdiri di halaman Kantor Bupati Dharmasraya. Tenda ini nantinya akan menjadi lokasi utama, dimana Menteri Sosial Tri Rismaharini akan memberi sambutan dan memukul gong sebagai tanda dimulainya Pelayanan Lansia Terpadu. Dari lokasi ini pula, Walikota Surabaya periode 2010-2020 itu akan menyapa Lansia di 11 titik Kecamatan, melalui teleconference.

Masih di komplek kantor bupati, ratusan tenda dan booth berukuran sedang dan kecil juga sudah berdiri. Berbagai kegiatan awal sudah dilaksanakan di sana. 

Petugas PT. Telkomsel tampak lalu lalang dengan berbagai macam peralatan untuk memastikan signal telekomunikasi tidak terganggu saat acara.

Selain itu, tamu-tamu yang merupakan peserta dan partisipan kegiatan, sudah mulai terlihat di lokasi-lokasi acara. Tingkat hunian hotel dan penginapan di seluruh Dharmasraya sudah penuh menampung tamu yang datang dari seluruh Indonesia. Untuk mengantisipasi melonjaknya pengunjung, rumah-rumah warga juga disiapkan sebagai penginapan bagi peserta yang tidak kebagian hotel. Rumah makan, restoran bahkan kedai-kedai kopi-pun turut pula mendapat berkah. 

Sepanjang jalan lintas Sumatera disemarakkan berbagai spanduk, baliho dan umbul-umbul sebagai tanda bahwa kabupaten yang terletak di pintu utama Provinsi Sumatera Barat dari arah selatan ini sudah siap menggelar alek tingkat nasional. 

Pun kantor-kantor pemerintah maupun swasta mulai bersolek. Lingkungan yang awalnya sudah rapi dibuat semakin rapi, siap menampakkan wajah manis kepada tetamu yang akan bertandang.

Di media sosial, percakapan tentang Hari Lanjut Usia Nasional ke 27 dan Hari Taruna Siaga Bencana ke 19 trafik-nya sudah mulai meningkat. Warganet Dharmasraya turut  berpartisipasi dengan memposting foto mereka dengan bingkai twibbon, sambil menambahkan tagar #HLUNKE29DHARMASRAYA, #HARITAGANAKE19 dan #LansiaTerawatIndonesiaTerawat.

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, terus memantau dan memberi pengarahan kepada Sekda dan kepala OPD untuk memastikan pengorganisasian kegiatan berjalan sebagaimana mestinya. 

Bagi Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Seluruh Indonesia (Apkasi) itu, sukses kegiatan nasional di Kabupaten Dharmasraya berarti memberi kesan positif bagi pemerintah pusat, yang bermuara kepada meningkatnya kepercayaan untuk menggelontorkan dana APBN di kabupaten yang ia pimpin.

Di temui paska meresmikan Kampung Siaga Bencana, Jum’at (26/05/2023), Sutan Riska mengatakan, dengan hampir rampungnya semua persiapan, Dharmasraya siap melangsungkan puncak acara pada Senin yang akan datang.

“Alhamdulillah persiapan kita mengelar puncak acara HLUN ke 27 dan hari Tagana ke 19 sudah hampir rampung, baik dari segi teknis maupun non teknis, InsyaAllah Senin semua sudah OK,” kata Sutan Riska.

Sutan Riska mengajak warga untuk turut mensukseskan kegiatan demi memberi kesan positif kepada Kabupaten Dharmasraya. Dirinya menjelaskan, banyak keuntungan yang didapatkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini di Dharmasraya.

“Saya ajak kita semua agar turut berpatisipasi aktif, menunjukkan sikap yang ramah, sopan dan bersahabat kepada tamu, agar informasi positif tentang Dharmasraya sampai ke seluruh Indonesia,” tukasnya. (elda)

Wakil ketua DPRD Provinsi Sumbar, Irsyad Safar didampingi anggota Komisi V, Hardinalis Kobal meninjau kesiapan  UPT Asrama Haji Embarkasi Padang menjelang keberangkatan Jemaah haji Sumatera Barat, Jum'at (26/5/2023).

Kedatangan Irsyad Safar dan Hardinalis Kobal disambut langsung kepala Asrama Haji Embarkasi Padang, Afrizen.

Irsyad Safar katakan, pada tanggal 4 Juni mendatang Jemaah Haji Sumatera Barat kloter pertama sudah masuk asrama, dan besok dini harinya tanggal 5 Juni akan diberangkatkan ke tanah suci.

"Hari ini kita sudah tinjau kesiapan Asrama Haji Embarkasi Padang termasuk seluruh kamar-kamar yang ada. Alhamdulillah, persiapan sudah sangat baik dan ada semangat untuk peningkatan layanan," ujar Irsyad.

Irsyad Safar tambahkan, DPRD Sumbar terus mensupport UPT Asrama Haji Embarkasi Padang agar proses pemberangkatan jemaah haji Sumatera Barat berjalan lancar dan sukses.

"Kita akan dukung semaksimal mungkin supaya proses pemberangkatan jemaah haji Sumatera Barat berjalan lancar mulai berangkat sampai pulang nantinya," kata Irsyad.

Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Padang, Afrizen mengucapkan terima kasih atas kunjungan DPRD Sumbar dalam rangka silaturrahmi dan melakukan peninjauan terkait kesiapan Asrama Haji Padang menyambut jemaah haji Sumatera Barat.

Afrizen katakan, tahun ini UPT Embarkasi Padang memberangkatkan jemaah haji Sumatera Barat sebanyak 4.613 jemaah.

"Kita akan terus berbenah agar bisa memberikan pelayanan prima untuk para jemaah," kata Afrizen.

Kemudian lanjut Afrizen, UPT Asrama Haji Embarkasi Padang juga sudah menyiapkan tim khusus untuk menangani jemaah haji lansia, sesuai dengan motto nya tahun ini yaitu "Berkeadilan dan Ramah Lansia".

"Jemaah Sumatera Barat yang lansia tahun ini sebanyak 1.900 jemaah. Kita sudah siapkan tim khusus untuk melatih dan menangani jemaah lansia tersebut," ujar Afrizen.(**)

Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, memberi perhatian khusus terhadap balita yang terkena stunting. Targetnya, Kelurahan Kampung Lapai nol kasus stunting.

Karena itu, pihak kelurahan bersama LPM Kelurahan Kampung Lapai, menggelar Rembuk Stunting, Jumat (26/5/2023) di Taman Edukasi Kelurahan Kampung Lapai.

 Kegiatan yang dibuka Sekcam Nanggako, Ishak, menghadirkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Tedy Antonius, para ketua RW, RT, PKK, Babinsa dan Bhabin Kamtibmas Nanggalo serta tokoh masyarakat Kampung Lapai. 

Sekcam Nanggalo, Ishak menyampaikan bahwa kasus stunting ini menjadi perhatian khusus pemerintah. Karena itu, Presiden Jokowi menerbitkan Perpres untuk penangulangannya oleh jajaran kementerian dan pemerintah daerah. 

"Semoga rembuk Stunting ini dapat meminimalisir anak anak kita yang terkena stunting, sehingga masa depannya bisa lebih baik," kata Ishak dalam sambutannya ketika membuka Rembuk Stunting ini.

Ketua LPM Kampung Lapai, Sonny Affandi, ST, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rembuk Stunting ini merupakan program pemerintah untuk menghindari anak-anak agar tidak kurang gizi. Kegiatan rembuk stunting ini diharapkan dapat mencarikan solusi guna menanggulangi kasus stunting di Kampung Lapai.

"Kita berharap, anak-anak di Kampung Lapai terbebas dari kurang gizi. Hari ini ada 11 anak stunting, nah dari kegiatan ini kita harapkan dapat menghabiskan anak kurang gizi di Kampung Lapai," ungkap Sonny. 

Sonny berharap, Kadis Dukcapil dan DP3AP2KB serta tokoh yang hadir dapat mencarikan solusi terbaik, guna menghindari balita kurang gizi khususnya di kelurahan Kampung Lapai.

"Insyaallah, sejalan dengan program pengurangan stunting, maka kita di Kelurahan Kampung Lapai akan melaunching program Dapur Gizi pada 6 Juni mendatang," ucap Sonny.

Anggota DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye mengaku akan mencoba menganggarkan di APBD Kota Padang untuk mengatasi gizi buruk ini. 

"Pada pembahasan anggaran Juni mendatang, kita akan coba anggarkan," kata Aye. 

Dalam diskusi yang dipandu oleh Lurah Kampung Lapai, Wahyudi Edwar, Kadis Dukcapil Kota Padang Tedy Antonius menyampaikan bahwa dalam penanganan kasus stunting, maka perlu diperjelas domisili anak yang bersangkutan untuk mempermudah penanganannya. 

"Kita di Disdukcapil akan membantu menyelesaikan dokumen anak terkena stunting agar pelayanannya lebih mudah dan jelas sasarannya," kata Teddy yang pernah menjabat Camat Nanggalo.

Pada kesempatan itu, Teddy juga menjelaskan terkait kebijakan baru terkait pengurusan administrasi kependudukan, berikut berbagai kemudahannya dan bebas biaya. 

"Terkait stunting, maka anak harus memiliki akta kelahiran agar ke depannya tidak ada masalah. Karena itu, orang tua diharapkan segera melaporkan dan mengurus akte kelahirannya, paling lambat 60 hari sejak lahir, lewat dari itu ada dendanya. Gunanya, agar data kependudukannya jelas," pungkas Teddy. (rel)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menyampaikan jawaban atas tanggaan Gubernur tentang rancangan peraturan daerah (ranperda) perhutanan sosial sebagai ranperda prakarsa anggota DPRD Sumbar pada rapat paripurna ,Jumat (26/5/223) di ruangan sidang utama DPRD Sumbar .

Ketua tim pembahas ranperda perhutanan sosia dari komisi II Arkadius Dt.Intan Bano menyampaikan,landasan hukum ranperda sudah dipastikan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

"Dengan adanya perda yang mengatur tentang perhutanan sosial, maka akan ada regulasi yang mengarahkan pada pelestarian hutan dan pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Arkadius saat rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar dan dihadiri Gubernur Mahyeldi. 

Arkadius mengatakan perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hak hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat. 

Pemerintah pusat, lanjit Arkadius, telah mencanangkan program perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare.  

"Selain di tingkat pusat, kebijakan ini juga diimplementasikan di tingkat provinsi,"  ujarnya. 

Kebijakan ini pun sudah dimasukkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sumbar Tahun 2016-2021. Dalam RPJMD tersebut disebutkan bahwa perhutanan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah daerah Sumbar dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. 

"Apalagi mengingat Sumbar memiliki kawasan hutan seluas lebih dari 2,2 juta hektare atau sekitsr 54,4 persen dari luas provinsi ini. Selain itu, lanjut sebanyak lebih dari 900 nagari di Sumbar berada di kawasan hutan," ujarnya. 

Kawasan hutan ini terdiri dari fungsi kawasan suaka alam, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi, hutan produksi konversi.

Arkadius menjelaskan, ranperda ini diharapkan  bisa mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan dalam perhutanan sosial. 

paparnya. 

"Dengan begitu pengelolaan hutan kedepannya dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya," paparnya. 

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar saat memimpin rapat mengatakan, catatan dan masukan-masukan yang diberikan Gubernur terhadap ranperda  Perhutanan Sosial tersebut   merupakan wujud dukungan dari Gubernur dalam kaedah saling mengisi dan saling melengkapi muatan ranperda. 

Irsyad menambahkan, sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam peraturan tata tertib, tanggapan yang disampaikan Gubernur tersebut,  diberikan jawaban pula oleh DPRD yang disampaikan dalam Rapat Paripurna.

"Dengan telah disampaikan jawaban DPRD terhadap pendapat dan tanggapan  Gubernur atas ranperda perhutanan sosial

maka sesuai dengan mekanisme, pembahasan  akan dilanjutkan dengan tahap pembahasan di komisi. Memperhatikan ruang lingkup materi, pembahasan akan dilakukan oleh Komisi II," paparnya. 

Selain agenda penyampaian jawaban DPRD terhadap tanggapan gubernur terkait ranperda perhutanan sosial, pada rapat paripurna tersebut juga dilakasanakan agenda penyampaian jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang ranperda pajak daerah dan retribusi daerah yang disampaikan langsung oleh gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah. (St)

Seratus guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Payakumbuh mengikuti  Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi selama empat hari (22-25) di Hotel Pusako Bukittinggi. Bimtek tersebut merupakan program Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang dilaksanakan melalui anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) Ketua DPRD Sumbar Supardi. 

Pada kesempatan tersebut, beberapa orang guru membeberkan sejumlah kerisauan terkait tantangan dunia pendidikan pada masa sekarang kepada Supardi, Rina salah satu guru di Payakumbuh mengatakan, memang disaat sekarang murid lebih kompeten terkait digitalisasi dibanding guru, namun ada yang lebih penting untuk saat ini yaitu penurunan karakter anak sebagai murid dan kurangnya kepedulian orang tua pada anak.

Artinya orang tua membebankan proses perkembangan anak dari segala aspek ke guru, padahal peran orang tua juga penting dalam pendidikan anak. Penurunan karakter sebagai murid di era digitalisasi mulai menurun, dahulu murid selalu menghargai guru secara sikap dan yang lainya, namun sekarang tidak lagi. 

"Hal itu merupakan tantangan sendiri bagi guru, jika proses pendidikan gagal guru lah orang pertama disalahkan," katanya.

Sementara itu Jefriando guru SMA 3 Payakumbuh mengatakan pentingnya perlindungan hukum terhadap guru pada proses belajar mengajar, dia mengaku pernah diancam oleh orang tua murid akan dilaporkan kepada yang berwajib karena mendidik sedikit keras, tugas guru ada dua mendidik dan mengajar, karena dalam tekanan tugas kita tidak optimal.

" Jadi kita perlu perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, " katanya.

Sementara itu Ayu mengatakan, pentingnya peningkatan kapasitas guru dalam penerapan kurikulum merdeka, guru harus lebih pintar dari murid dalam era digitalisasi, dimana penggunaan teknologi bukan tolak ukur utama dalam menilai kompetensi anak. 

Dirinya pernah memberikan tugas kepada anak murid nya melalui platform digital, namun setelah menggunakan aplikasi terkait tugas anak-anak semua mengandung plagiat, itu merupakan hal krusial bagi guru untuk terus meningkatkan kompetensi di era digital.

Menanggapi Hal tersebut Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, memang karakter anak itu terbentuk oleh beberapa faktor termasuk kepedulian orang tua, pada saat saya sekolah di akhir 90 memang terasa sopan santun terhadap guru. Namun sekarang hal itu telah berkurang, begitupun keresahan-keresahan guru lainya akan menjadi masukan bagi dprd untuk ditindaklanjuti bersama. 

Sekarang ini, kata dia, telah memasuki kurikulum merdeka, penekanan kurikulum ini bagaimana anak bisa mandiri belajar, dan guru-guru tidak hanya sebagai sumber ilmu tapi juga sebagai mediator dan fasilitator untuk anak. Kemandirian itu membutuhkan kecerdasan dan kemampuan guru. 

Bimtek digitalisasi ini akan menjadi salah satu persyaratan dalam meningkatkan kualitas kemandirian guru menghadapi kurikulum merdeka ke depan. 

Disebut Supardi, agar ada folow up dari apa yang dilaksanakan, ia bersama dinas pendidikan terus memantau perkembangan guru-guru yang telah mengikuti bimtek tersebut. 

Lebih lanjut ia menyampaikan, dalam upaya untuk menuju perubahan semuanya pasti butuh proses. Hal ini menurut dia tak hanya bisa dilakukan oleh guru-guru tapi, juga kepala sekolah. Sebab hebat pun guru, kalau kepala sekolah tidak terus meningkatkan kemampuan, hasilnya juga tak akan sesuai dengan yang diharapkan.

"Panglima perang di dunia pendidikan itu bukanlah dinas, atau kacabdin, tapi ada di sekolah masing-masing dalam hal ini dikomandoi oleh kepala sekolah, jadi kepala sekolah juga harus terus meningkatkan kemampuan, karena peran kepala sekolah sangatlah penting" tukasnya.(rel)

 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima penghargaan atas pencapaian prestasi Terbaik Ke 2 atas UKPBJ Proaktif tahun 2023 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 

Penghargaan disampaikan langsung oleh Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, dan diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto.

Andap menilai pemberian penghargaan ini sangat penting karena pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional dalam meningkatkan pelayanan publik, serta berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

“Pencapaian atas prestasi tersebut merupakan kerja keras dan komitmen dari seluruh jajaran Kemenkumham, terutama rekan-rekan pengelola PBJ, dalam menerjemahkan perintah Bapak Menteri Yasonna Laoly sehingga target yang diinginkan tercapai,” ujar Andap dalam kegiatan Rapat Koordinasi UKPBJ yang diselenggarakan LKPP di Hotel The Westin Jakarta, Rabu (24/05/2023).

Jenderal polisi bintang tiga ini berharap apresiasi ini dapat semakin memacu UKPBJ Kemenkumham untuk lebih meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan terbaik dalam proses PBJ Kemenkumham.

Adapun kriteria penilaian didasarkan pada beberapa faktor yaitu tingkat kematangan proaktif pada tahun 2022, tingkat keterisian pejabat fungsional minimal 60%, nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) minimal baik (lebih dr 70%) serta Pimpinan tertinggi tidak terjerat permasalahan hukum di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Rel/Ism)