Padang, Lintas Media News
PT Semen Padang kembali menggelar webinar series. Kamis (24/6/2021), webinar dengan tema “Vaksinasi Covid-19, Lindungi Diri & Keluarga Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19” itu, menghadirkan Juru Bicara (Jubir) Vaksin Covid-19 Kemenkes RI dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid sebagai pemateri webinar.
Webinar yang digelar melalui aplikasi zoom yang pelaksanaannya bersamaan dengan program vaksinasi Covid-19 untuk karyawan PT Semen Padang itu, dibuka oleh Direktur Utama PT Semen Padang Yosviandri, dan turut dihadiri oleh Direktur Keuangan PT Semen Padang Tubagus Muhammad Dharury dan juga diikuti oleh ratusan karyawan Semen Padang Group dan Semen Indonesia Group (SIG).
Yosviandri dalam sambutannya menyampaikan, webinar series tentang Covid-19 ini rutin digelar setiap bulan sejak Covid-19 melanda. Oleh karena itu, kepada insan PT Semen Padang, Yosviandri mengajak untuk meluangkan waktunya mendengarkan informasi, knowledge sharing dari Jubir Vaksin Covid-19 Kemenkes RI.
"Informasi yang disampaikan Ibu Siti sangat berguna untuk kita semua, entah informasi hoax, palsu dan menyesatkan, dengan ini kita bisa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan Ibu Siti melalui webinar ini, dapat menambah pemahaman kita bersama tentang Covid-19, maupun tentang vaksin," katanya.
Terkait pelaksanaan vaksinasi untuk karyawan PT Semen Padang, Yosviandri juga mengucapkan terimakasih kepada Polri, khususnya Polda Sumbar, yang telah memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan PT Semen Padang untuk vaksin Covid-19, apalagi saat ini tidak semua orang bisa mendapatkan peluang vaksin seperti ini.
"Kemudian kepada seluruh karyawan, manfaatkan peluang vaksinasi ini, karena hingga kini tidak ada kepastian kapan virus Covid-19 ini berakhir. Kemudian, mohon dipahami juga bahwa ahli seluruh dunia saat ini tengah berusaha semaksimal mungkin untuk menyehatkan umat di dunia. Percayakan kepada ahli, kepada pemerintah. Jangan sampai kita menjadi penyebab sakitnya orang lain karena ketidak pedulian kita," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Ia pun juga mengimbau seluruh karyawan untuk menjalankan 6 M agar terhindar dari Covid-19. "Sekarang ini bukan 3M lagi, tapi sudah 6M. Selain memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, kita juga harus menjahui kerumunan, mengurangi mobilitas dan menghindari makan bersama. Kemudian saya tambahkan 1M lagi, yaitu melaksanakan 6M tersebut. Jadi, 6M+1M yang harus dilaksakan," ungkapnya.
Sementara itu, Jubir Vaksin Covid-19 Kemenkes RI dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid mengapresiasi manajemen PT Semen Padang yang telah melakukan vaksinasi terhadap karyawan, karena vaksinasi massal atau berkelompok ini sangat penting dilakukan, supaya penyebaran patogen penyebab penyakit dapat dibatasi atau dihentikan. Dan ini yang disebut dengan kekebalan kelompok atau herd immunity.
"Dengan kekebalan kelompok, maka kelompok masyarakat yang tidak dapat divaksinasi (bukan merupakan sasaran) seperti bayi baru melahirkan dan mereka yang memiliki kontra indikasi akan dapat turut dilindungi," kata Siti melalui webinar yang digelar oleh perusahaan semen plat merah di Kota Padang itu.
Vaksinasi, kata Siti melanjutkan, mengurangi gejala dan menurunkan penularan. Bahkan, 95 persen vaksin melindungi keparahan penyakit dan 99 persen melindungi dari kematian. Vaksin adalah pencegahan dan setiap vaksin dibuat untuk penyakit apa yang dicegah, atau mengurangi resikonya terhadap penyakit berat atau penyakit yang menyebabkan kematian. "Vaksin sudah teruji. Bahkan dunia, bisa membebaskan dirinya dari cacar," bebernya.
Di Indonesia, ada dua tahap vaksinasi Covid-19. Untuk tahap pertama dari Januari hingga Juni, diawali oleh petugas kesehatan dengan target 1,3 juta orang yang tersebar di 34 provinsi, lansia dengan target 21,5 juta orang dan pentugas publik 17,4 juta orang.
"Sedangkan tahapan kedua mulai Juli sampai Desember mendatang, dilakukan kepada 141,2 juta orang dengan sasaran masyarakat rentan dengan beresiko penularan tinggi dan masyarakat lainnya melalui pendekatan klaster," ujarnya.
Vaksinasi, sebut Siti, penting dilakukan, karena setiap orang yang mendapatkan vaksinasi akan membentuk sistem imun adaptif berupa sel memori dan antibodi sebelum terinfeksi firus sebenarnya, karena sistem adaptif ini sudah siap sedia untuk bekerja lebih cepat, sehingga virus dengan cepat pula dinetralisir.
Pembentukan imunitas ada dua, yaitu imunitas alamaiah atau natural dan imunitas didapat. Untuk imunitas natural, antibodi terjadi setelah sesorang terinveksi dan itu disebut dengan aktif. Sedangkan pasif, dari ibu ke janin melalui plasenta.
"Sedangkan imunitas didapat, yaitu antibodi di dalam tubuh terbentuk setelah pemberian vaksin. Dan pemberian vaksin ini tidak menimbulkan penyakit. Bahkan resiko reaksi dari penyakit tersebut rendah dibandingkan resiko oleh infeksi alamiah," tutur Siti.
Klaster Keluarga
Terkait pandemi, Siti menyebut bahwa pandemi sudah berulang kali dihadapi oleh global dan sudah ada 40 juta kematian, meskipun berbagai virus lain yang menyebabkan pandemi, tidak dialami oleh Indonesia. Namun untuk pandemi Covid-19 saat ini, hampir semua negara menyatakan dalam kondisi pandemi.
Pemerintah, kata Siti, telah berupaya melakukan berbagai stratgei untuk mengakhiri masa pandemi ini. Dan itu dimulai dengan kecepatan keluarnya hasil swab kurang dari 24 jam sejak spesimen diterima melalui strategi meningkatkan akses, kapasitas, dan efisiensi laboratorium PCR.
Kemudian, melakukan surveilans genomik untuk memantau adanya strain SARS-COV2 baru, serta mendorong penggunaan rapid Diagnostic Anti Gen dalam tes Covid-19. Melacak seluruh orang yang kontak erat, suspek dan kasus konfirmasi 15-30 kontak erat per kassus konfirmasi dalam waktu kurang dari 72 jam.
"Kami melacaknya melalui strategi door to door tracing dengan cara menggerakkan hingga 81.000 tracers (rasio 30 tracers/100.000 penduduk) untuk melacak kotak erat dan juga melakukan pemantauan karantina selama 14 hari," katanya.
Kemudian bagi pasien Covid-19 yang bergejala sedang dan berat, Siti menambahkan, bahwa pasien tersebut harus dirawat di rumah sakit. Sedangkan yang tidak bergejala dan bergejala ringan, menjalani isolasi di luar rumah sakit dengan menyediakan tempat isolasi terpusat.
"Bagi pasien yang melakukan isolasi mandiri, dipantau menggunakan aplikasi Peduli Lindung dengan melibatkan babinsa, babinkamtibmas dan para kader, serta memperketat pengawasan dan memberlakukan denda bagi pelanggar karantina/isolasi," pungkas Siti. (*/b)
Pariaman, Lintas Media News
Walikota Pariaman, Genius Umar mengeluarkan kebijakan baru bagi PNS di Kota Pariaman untuk menyukseskan vaksinasi di Kota Pariaman.
Wali Kota ini mengaskan Pemko Pariaman tidak akan membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS yang tidak ikut vaksin tanpa alasan yang jelas. Hal ini disampaikan oleh Genius Umar ketika meninjau vaksinasi di Kantor Kecamatan Pariaman Tengah, Rabu, (23/6/2021).
Persentase vaksinasi di Kota Pariaman baru mencapai 34,9 persen dari keseluruhan sasaran yang ditetapkan 14.566 terdiri dari tenaga kesehatan, lansia dan petugas publik di Kota Pariaman. Capaian vaksinasi nakes di Kota Pariaman lansia 1,20 persen dan petugas publik sudah 68,74 persen”, ungkapnya.
“Oleh sebab itu, seluruh PNS sebagai petugas publik di Kota Pariaman harus bersedia divaksin, bila tidak mau divaksin maka tidak akan kita bayarkan TPP nya”, tegasnya.
Vaksinasi adalah program pemerintah dari pusat hingga daerah dalam rangka memutus rantai penyebaran Virus Covid-19 terutama Kota Pariaman.
Wali Kota Genius Umar menyampaikan "Bila ada PNS yang tidak mendukung vaksinasi ini, bagaimana mereka akan mengajak masyarakat sekitarnya untuk mau divaksin”, Gwnius menegaskan. (ND)
Jakarta, Lintas Media News
Masih banyaknya nagari/desa di Sumatera Barat (Sumbar) yang belum terjangkau oleh jaringan komunikasi (internet) atau blank spot. Ini menjadi salah satu hal penting dalam memajukan pembangunan daerah terutama dalam memajukan dunia pendidikan hari ini dan masa datang.
Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat beraudiensi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G. Plate, di Jakarta, Rabu (23/6/2021).
Gubernur Sumbar juga menyampaikan, berbagai persoalan yang ditimbulkan karena masih adanya blank spot tersebut diantaranya adalah, tidak maksimalnya capaian dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online yang saat ini sedang berlangsung.
"Dengan kondisi ini, perlu dukungan dari pemerintah pusat melalui kementerian kominfo untuk meningkatkan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) di Sumbar", harap Mahyeldi
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Sumbar juga mengundang secara langsung kehadiran Menteri Kominfo RI untuk datang ke Ranah Minang.
"Dalam rangka Rapat Koordinasi Provinsi, Kabupaten/Kota se Sumatera Barat untuk bahas Nagari/Desa blank spot, penerapan SPBE dan ducting bersama, kami mengundang pak Menteri untuk hadir di Sumatera Barat," ujar Mahyeldi.
Menanggapi hal tersebut, Menkominfo mengatakan pembangunan jaringan infrastruktur jaringan komunikasi di daerah 3T yang diusulkan oleh daerah, telah dikontrakkan dengan pihak ketiga dan akan dilaksanakan pada tahun 2022 nanti.
"Ada 9 ribu lebih Kel/desa di daerah 3T akan segera terlayani jaringan komunikasi dan akan selesai tahun 2022. Untuk 3.500 kel/desa daerah Non 3T telah dibicarakan oleh operator seluler dan akan dibangun secara bersama," ungkap Johnny.
Menteri yang berlatar belakang politisi ini juga menyinggung terkait 2.700 Pusat data yang dibangun oleh pemerintah daerah, hanya 3 persen saja yang sesuai standar.
"Pemerintah pusat akan bangun Pusat data, yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak perlu lagi bangun Pusat data, sehingga daerah dapat melakukan efisiensi anggaran," jelas Johnny.
Selain itu, dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Menkominfo juga sampaikan, bahwa untuk mendukung smart city, perlu dilakukan, elektronik edukasi, digital ekonomi, layanan hidup yang sehat, e-Goverment. "Kita berharap pemprov Sumbar selalu koordinasi dengan Bupati/Walikota dalam memajukan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini, agar berjalan optimal di Sumbar," pinta Jhonny.
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas, Sekretaris, serta Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Kominfotik Sumbar. (b/hms)
Pariaman, Lintas Media News
Wali Kota Pariaman Genius Umar menerima kunjungan Walikota Bukittinggi Erman Safar. Kunjungan Walikota Bukittinggi Erman Safar bersama rombongan dilaksanakan pada study banding pengendalian covid-19 dan mendapatkan informasi pengendalian covid-19 di Kota Pariaman yang mampu mempertahankan zona kuning usai libur lebaran idul fitri 2021 M hingga saat ini, bertempat di Aula Balaikota Pariaman, Rabu (23/6/2021).
Genius Umar mengucapkan terima kasih kepada Pemko Bukittinggi yang telah melakukan study banding ke Kota Pariaman. Terima kasih juga diucapkan kepada Ketua DPRD Kota Pariaman yang selalu bekerja sama dengan baik dalam memajukan Kota Pariaman.
Rombongan Erman Safar tersebut membawa Forkopimda Kota Bukittinggi, Kepala OPD Pemkot Bukitinggi dan Camat se-Kota Bukittinggi. Kunjungan ke Kota Pariaman sengaja dilakukan karena Kota Pariaman menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Sumatera Barat yang terbaik dalam penanganan covid-19 dan sampai saat ini berada di zona kuning.
“Kota Pariaman sejak Januari 2021 telah melaksanakan belajar tatap muka dengan menetapkan protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Ini bisa dilakukan karena kota Pariaman berada pada zona kuning. Kota Pariaman juga telah melakukan vaksinasi tenaga kesehatan di kota Pariaman dan telah melebihi target atau 100%, “ ungkapnya.
Banyak hal yang dilakukan Pemko Pariaman untuk mencegah penularan Covid-19. Salah satunya mendirikan posko pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) disetiap desa dan kelurahan se Kota Pariaman. Posko tersebut dijaga langsung oleh masyarakat setempat dan diawasi oleh pihak kecamatan, Polres pariaman dan Kodim 0308 Pariaman.
Erman Safar berharap dengan telah melakukan study banding ini, nantinya Kota Bukittinggi akan bisa mencegah penularan Covid-19 sehingga Kota Bukittinggi akan berada pada zona kuning bahkan hijau. Harap Wako Bukittinggi ini.
Walikota Bukittinggi Erman Safar mengatakan bahwa kunjungan ini dilaksanakan karena berdasarkan hasil pantauan tim satgas covid-19 Kota Bukittinggi, Kota Pariaman mampu mempertahankan posisinya yang berada pada zona kuning. Sementara perekonomian di Kota Pariaman tetap berputar bahkan belajarpun telah dilakukan dengan tatap muka.
“Taktik dan resep jitu yang diberikan Pemko Pariaman hari ini akan kita coba laksanakan di Kota Bukittinggi. Terima kasih kami ucapkan kepada Pemko Pariaman dan Forkopimda yang telah menjelaskan seperti apa Kota Pariaman mencegah penularan Covid-19. Semoga saja Kota Bukittinggi bisa keluar dari zona merah dan menjadi salah satu kota terbaik di Sumatera Barat setelah Kota Pariaman dalam pencegahan Covid-19,“ sebut Erman mengakhiri. (ND)
Dharmasraya, Lintas Media News
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menerima dana CSR atau Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan dari PT. PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Barat, senilai Rp 350 juta.
Dana yang diberikan sebagai bantuan sarana Islamic Center Kabupaten Dharmasraya ini diterima secara simbolis oleh Wakil Bupati Dharmasraya, DP Datuk Labuan, di ruang kerjanya, Rabu (23/6/2021).
Wabup yang pada kesempatan itu didampingi Asisten II, Yefrinaldi, Kabag Kesra, Syarbaini, dan Kabag Humas, Irwan, atas nama pemerintah daerah menyampaikan ucapan terimakasih atas kepedulian PLN untuk turut hadir selalu dalam program membangun Dharmasraya.
"Alhamdulillah. Dari sekian cita-cita besar pemerintah daerah dalam membangun sarana publik mendapat dukungan dari berbagai pihak. PLN dengan rela dan senang hati kembali menyalurkan bantuan kepada Pemda teruntuk warga Dharmasraya. Ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami pemerintah daerah dan juga masyarakat. Bagaimana tidak, nominal Rp 350 juta cukup besar bantuan yang diberikan PLN untuk Dharmasraya," tukasnya.
Sementara itu, Manager PLN UP3 Solok, Taswin, pada kesempatan itu mengatakan, bahwa Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan untuk bantuan sarana Islamic Center Pemkab Dharmasraya oleh PLN Unit Induk Wilayah Sumbar ini merupakan wujud komitmen dan sinergi perusahaan untuk terus mendorong program pemerintah daerah, agar semua menyentuh kepada lapisan masyarakat. Ia berharap, bantuan ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat Dharmasraya. (Elda)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuasin Gerlar Rapat Paripurna dalam rangka Reperda LPJ Bupati Tahun 2020, Yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan pada hari Senin (21/6/21).
Setelah melalui tahapan pembahasan di Fraksi maupun Komisi-Komisi yang dimulai sejak tanggal 11- 12 Juni 2021, DPRD Banyuasin menyetujui Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2020.
Persetujuan ini disampaikan langsung oleh perwakilan Fraksi-Fraksi anggota DPRD Banyuasin dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan sendiri.
Bupati Banyuasin H. Askolani SH MH menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap segenap anggota dewan yang telah banyak memberikan masukan dan saran serta bantuan terhadap Raperda yang telah disampaikan, sehingga Raperda LPJ ini bisa terstruktur dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan.
“Saya mengharapkan agar bentuk sinergi kemitraan dan kerjasama seperti ini dapat tetap terpelihara antara seluruh lembaga di daerah ini guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan demi terwujudnya tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah,” harapnya.
Untuk pencapaian itu semua, dirinya bersyukur semoga apa yang dilakukan menjadi ladang amal ibadah, serta menjadi manfaat masyarakat Banyuasin khususnya.
“Memang ada beberapa catatan usul dan saran teman-teman di Fraksi terkait pembangunan ke depannya, tentunya ini menjadi motivasi kita ke depan guna mewujudkan Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera,” Pungkas nya. (Adv/ Amansyah).
Pdg. Panjang, Lintas Media News
Berseliwernya berita berita hoaks di media sosial, terkait alasan pembatalan keberangkatan ibadah haji 2021, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padang Panjang merasa perlu meluruskan agar tak ada lagi kesimpangsiuran. Termasuk mengenai dana haji atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) yang telah disetorkan dijamin aman dan bisa diambil kembali atau tetap berada di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan, ibadah haji 1442 H hanya untuk warga negara mereka dan warga ekspatriat yang bermukim di situ. Keputusan ini diambil menimbang keselamatan dan keamanan jamaah haji dari ancaman Covid-19 yang belum juga mereda,” jelas Kepala Kantor Kemenag, Drs. H. Gusman Piliang, MM dalam acara Sosialisasi Keputusan Menteri Agama (KMA) No 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Tahun 2021 yang digelar di Lesehan Pajok, Silaing Bawah, Selasa (22/6).
Dikatakan Gusman, pihak Arab Saudi telah mengumumkan secara resmi hal tersebut pada 12 Juni lalu. Sebelumnya pun pemerintah RI juga sudah menjadikan keselamatan dan keamanan jamaah sebagai pertimbangan utama dalam pembatalan keberangkatan tahun ini. Sebagai tindak lanjut pengumuman Arab Saudi itu, maka dikeluarkan KMA No 660/2021 itu pada 13 Juni lalu.
“Sebelum mengeluarkan keputusan, Kemenag telah melakukan diskusi dengan Komisi VIII DPR RI, para alim ulama, pimpinan ormas Islam, hingga biro perjalanan haji terkait pembatalan tersebut,” terangnya.
Terkait Bipih, jelas Gusman, dana haji per Mei 2021 sebesar Rp 150 triliun, tetap aman. Tidak ada utang akomodasi Arab Saudi dan tidak ada investasi di infrastruktur yang menimbulkan risiko tinggi bagi dana haji.
“Dana haji telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sampai dengan 2019 dinyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP). Dan laporan keuangan BPKH 2020 sedang dalam proses audit,” ungkapnya.
Bagi calon jamaah, kata Gusman, bisa saja mengambil dana yang telah disetorkan. Namun jika kemudian mendaftar lagi, maka daftar antreannya akan dimulai dari awal lagi untuk pemberangkatan puluhan tahun kemudian sesuai dengan daftar kuota haji saat itu.
Mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait investasi infrastruktur, jelas Gusman lagi, tidak ada. Yang ada itu adalah Ijtima Ulama 2012 yang dalam keputusannya tentang status kepemilikian dana setoran Bipih yang masuk daftar tunggu, dinyatakan dana boleh ditasharrufkan untuk hal-hal produktif (memberikan keuntungan). Antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk.
“Dana haji milik jamaah ini, dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal ini ditegaskan dalam surat LPS No. S-001/DK01/2020 tentang Penjaminan Dana BPKH tertanggal 15 Januari 2020,” ujarnya.
Terkait hoaks yang banyak beredar melalui media sosial, Gusman mengimbau agar masyarakat untuk tidak percaya begitu saja. Silahkan lakukan tabayyun atau langsung konfirmasi ke Kantor Kemenag terdekat untuk mendapatkan info valid, pungkasnya. (maison pisano)
Padang, Lintas Media News
Setelah menggandeng Pemprov Sumatera Barat untuk melaksanakan vaksinasi untuk lanjut usia (Lansia), PT Semen Padang kini bekerja sama dengan Polda Sumbar dalam pelaksanaan vaksinasi bagi 1.200 karyawan. Vaksinasi dilaksanakan di Gedung Seba Guna Semen Padang selama dua hari, mulai Rabu (23/6/2021).
Direktur Operasi PT Semen Padang Asri Mukhtar mengatakan, vaksinasi kali ini merupakan gelombang kedua untuk dosis pertama yang digelar PT Semen Padang. Dua gelombang sebelumnya, digelar untuk kalangan lansia.
“Vaksinasi ini digelar dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 melalui pembentukan herd immunity (kekebalan kelompok),” kata Asri Mukhtar di sela-sela vaksinasi yang dihadiri Kapolda Sumbar yang diwakili Kapolresta Padang Kombes Pol. Imran Amir, S.I.K., M.H, Kepala Departemen Tambang & Pengelolaan Bahan Baku PT Semen Padang Andria Delfa dan Kepala Unit Humas & Kesekretariatan, Nur Anita Rahmawati,
Selain vaksinasi karyawan, kata Asri, PT Semen Padang juga memfasilitasi vaksinasi untuk karyawan Anak Perusahaan Lembaga Penunjang (APLP) dan Afiliasi pada Jumat (25/6) hingga Sabtu (26/6).
Dia menegaskan, program vaksinasi terhadap semua karyawan Semen Padang Group ini juga salah satu ikhtiar perusahaan. “Jangan termakan hoax yang aneh-aneh tentang vaksinasi, karena sudah dipastikan pemerintah bahwa vaksin ini aman dan halal," ujarnya.
Asri juga mengucapkan terimakasih kepada Polda Sumbar yang telah memfasilitasi PT Semen Padang untuk vaksinasi Covid-19 . “Vaksinasi ini diharapkan menciptakan suatu klaster baru, dimana klaster ini relatif aman terhadap Covid-19 ,” tukasnya.
“Mewakili manajemen PT semen Padang, saya mengucapkan terimakasih kepada Polda Sumbar, karena dengan adanya vaksinasi ini, tentunya karyawan akan semakin mantap untuk bekerja lebih baik," tuturnya.
Kapolresta Padang Kombes Pol. Imran Amir mengapresiasi PT Semen Padang yang telah bekerjasama dengan Polda Sumbar dalam rangka mempercepat program vaksinasi massal di Kota Padang.
Kerjasama ini dilakukan, kata dia, seiring adanya perubahan sasaran dari percepatan program vaksinasi, yaitu dari lansia kepada masyarakat yang berusia 18 tahun ke atas.
"Vaksinasi ini dilakukan kepada seluruh masyarakat di Kota Padang dengan tujuan, untuk membentuk herd immunity agar masyarakat tidak terpapar Covid-19," kata Imran Amir.
Melalui kerjasama dengan PT Semen Padang ini, Imran berharap agar vaksinasi massal ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat, sehingga masyarakat Kota Padang yang belum divaksin tergerak hatinya untuk mau divaksin.
"Semoga vaksinasi massal di PT Semen Padang ini, juga dapat mendorong dan menjadi contoh bagi masyarakat yang belum divaksin untuk segera divaksin, supaya Kota Padang aman dari virus Covid-19," ujarnya.
Disambut Antusias Karyawan
Program vaksinasi massal yang digelar PT Semen Padang bersama Polda Sumbar itu, berlangsung sejak pukul 08.00 WIB pagi hingga siang dan melibatkan 30 orang tim medis dari Biddokkes Polda Sumbar.
Salah seorang karyawan PT Semen Padang bernama Hendri Priparis mengaku bahwa dirinya ingin divaksin, karena mau sehat dan menurutnya, vaksinasi massal ini adalah kesempatan untuk sehat.
"Bagi teman-teman dan masyarakat Kota Padang yang belum divaksin, mari segera divaksin, karena vaksin ini kesempatan kita untuk sehat," katanya.
Hal yang sama juga disampaikan karyawan PT Semen Padang lainnya, Iskandar Samudra Taqwa. “Kami bersedia divaksin, karena ingin menyukseskan program pemerintah. Mari segara vaksin. Saya barusan divaksin dan tidak ada gejala. Vaksin itu penting untuk menjaga diri kita dari Covid-19 dan vaksin itu tidak sakit," ajaknya.
Karyawan PT Semen Padang lainnya bernama Dasril, juga mengatakan bahwa vaksinasi ini suatu ikhtiar untuk membantu dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Vaksinasi ini, juga berkaitan dengan produktivitas karyawan.
"Kalau karyawan sehat, tentu produktivitas pekerjaan maksimal. Jadi ini suatu hal yang bagus dan selayaknya dilakukan suatu perusahaan, apalagi vaksin ini terbatas jumlahnya," kata Staf Analisa Kinerja Departemen Keuangan PT Semen Padang itu.
Komitmen PT Semen Padang dalam mendukung program vaksinasi sebelumnya terlihat dari kegiatan perusahaan ini menggandeng Pemprov Sumbar melakukan percepatan vaksinasi kalangan lanjut usia (lansia). Vaksinasi tahap 1 lansia sudah dilakukan pada 12 April lalu, dan dilanjutkan dengan tahap 2 pada 19 Mei 2021.
PT Semen Padang juga memberikan dukungan kepada insan pers di Sumbar untuk kegiatan vaksinasi Covid-19, dalam bentuk pemberian bantuan sebanyak 200 pcs kaos bertuliskan Ayo Vaksin pada 1 April 2021.
PT Semen Padang juga menyemangati para pedagang Pasar Raya Padang yang mengikuti vaksin pada 2 April 2021 dengan memberikan baju kaos “Ayo Vaksin” sebanyak 100 pcs. (*/b)
Agam, Lintas Media News
Sapi warga Kabupaten Agam jadi calon terkuat sebagai hewan kurban Presiden Joko Widodo, pada Idul Adha 1442 hijriah mendatang.
Sapi milik F Dt Palindih warga nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang kabupaten Agam ini berjenis simental, dengan bobotnya mencapai 1,3 ton yang usianya baru sekitar 4 tahun.
Saat di konfirmasi awak media lewat via telpon Kepala Dinas Pertanian Agam, Arief Restu, Rabu (23/6) menyebutkan, sapi itu memang diusulkan jadi hewan kurban Presiden Joko Widodo, dan sampel darahnya sudah diambil untuk dilakukan pemeriksaan.
“Saat ini kita dari dinas pertanian masih menunggu hasil pemeriksaan labor dari tim Pemprov Sumbar,” ujarnya.
Disegi bobot, terangnya, sapi ini terberat dibanding sapi dari daerah lain di Sumatera Barat, sehingga jadi calon terkuat untuk jadi hewan kurban presiden tahun ini.
Jika ini terpilih, kata pak Arief, maka dalam 5 tahun terakhir sudah 3 ekor sapi warga Agam menjadi hewan kurban orang nomor satu di Indonesia. “Sebelumnya 2017 dan 2019 sapi warga Agam juga dipilih jadi hewan kurban presiden,” sebutnya.
Menurutnya, ini tentu saja menjadi prestasi tersendiri dan semakin mengukuhkan eksistensi Kabupaten Agam, sebagai penghasil ternak berkualitas di Sumatera Barat.
F. Dt Palindih selaku pemilik, katanya, tergabung dalam Kelompok Tani Harimau Agam. Di kandang miliknya itu, terdapat sejumlah sapi dengan jenis simental, PO, limousin dan FH terpelihara dan terawat dengan baik. “Ada sekitar 80 ekor sapi yang dipelihara secara intensif, dengan memperhatikan manajemen kandang yang bagus,” sebutnya. (Fahmi/jr)