Padang,Lintas Media.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar masih mempertimbangkan kenaikan status sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar).

Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Afrizal menyampaikan, saat ini ada 10 OPD yang minta naik status. Namun, jika dituruti, dewan khawatir terjadinya pembengkakan anggaran yang diprediksi sekitar Rp40 miliar pertahunnya.

“Kita masih mempertimbangkan, apakah ini tidak membuat anggaran bengkak. Atau dengan status lama, tapi tetap bisa meningkatkan kinerja,” ujar Afrizal kemaren saat hearing dengan sejumlah OPD yang menjadi mitra kerja komisi I.

Usulan kenaikan status ini muncul seiring dibahasnya rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Perubahan Perda nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).

Ada 10 OPD yang akan berubah status seiring diajukan Ranperda ini.  Untuk OPD yang menjadi B ke A ada delapan, dari C ke A satu, dan A ke B satu OPD.
Kenaikan status sembilan OPD menjadi tipe A diperkirakan akan menambah sumber daya manusia (SDM) yang diiringi dengan alokasi anggaran sekitar Rp 40 miliar. Hal tersebut dikarenakan adanya tunjangan beberapa pejabat eselon yang menempati OPD yang naik ke tipe A.Jelas Afrizal.

Jika OPD tipe B, maka jumlah eselon yang ada di dinas itu adalah, satu orang eselon I, tiga orang eselon II, dan 6 eselon III. Kalau tipe A maka akan menjadi satu orang eselon I, empat orang eselon II, dan 12 orang eselon III.
”Tentunya tunjangan jabatan akan bertambah. Jumlahnya memang belum kita hitung, namun akan menelan biaya yang cukup besar dalam APBD kita. Makanya kita masih mempertimbangkan hal ini,” kata Aftizal.

Disampaikannya, dinas yang diusulkan naik tipe dari B ke A diantaranya adalah Dinas Pangan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Dinas ESDM, Dinas Kominfo, Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan. Lalu yang dari tipe C ke A adalah Badan Litbag sedangkan Dinas Diskucapil turun dari A ke B.

Dalam rapat pembahasan tersebut,menurut Afrizal, alasan Pemprov Sumbar melalui Asisten dan Biro Pemerintahan, kenaikan tipe ini karena skor beban kerja di OPD tersebut tinggi. Sehingga diperlukan untuk kenaikan tipe.

Sebelumnya, Ketua Tim Pembahas Ranperda tersebut Sukryadi Syukur mengatakan. Dalam pengajuan Ranperda ini ada satu dinas yang mengajukan untuk dapat dipisahkan menjadi  dua.
OPD tersebut adalah, adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menjadi dua dinas, yakni Dinas Pertanian, Tanaman Pangan  Hortikultura dan Dinas Perkebunan tidak disetujui Kemendagri.“ Dalam muatan Ranperda yang tengah kita bahas ini, Pemprov merekomendasikan dua OPD ini akan dipisah, namun Kemendagri tidak menyetujui,” katanya.

Ranperda ini diusulkan Pemprov Sumbar. Konsultasi awal sudah dilakukan antara DPRD dan Pemprov. Bahkan sudah dikirimkan surat ke Kemendagri terkait usulan perubahan dan kenaikan tipe sejumlah OPD di Pemprov Sumbar. Surat balasan Kemendagri itu sudah diterima tim pansus.
”Dari sana kita mengetahui pemisahan atau penambahan dinas di Pemprov Sumbar tak disetujui Kemendagri. Dalam surat itu dinyatakan dengan tegas tak disetujui,” kata Syukriyadi. (Sri)

Padang,Lintas Media News.
Tekan harga bawang putih yang semakin melonjak di pasaran,Pemprov Sumbar melalui  Dinas Perindustrian & Perdagangan (Disperindag) memasok sebanyak 46 ton bawang putih di Sumatera Barat. Dengan menurunkan 30 ton bawang putih di Kota Padang, sisanya 16 ton akan diturunkan di Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno langsung turun mengawal operasi pasar dengan di dampingi oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi, Kepala Disperindag Sumbar Asben Hendri, SE, MM, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan para kepala instansi terkait serta sejumlah pejabat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

"Dengan adanya pasokan 46 ton bawang putih ke Sumbar, semoga harga bawang putih dapat kembali normal, setidaknya pada akhir Mei, karena pada saat ini harga bawang merah masih pada kisaran Rp 35 - 40 ribu per kilogram," kata gubernur saat melakukan operasi pasar, Jumat (10/5/2019).

Namun, kenaikan ini cukup tinggi dialami bawang putih, menurut Pantauan di lapangan, harga bawang putih jenis kating beberapa hari ini sebesar Rp 57 ribu per kilogram.

"Kebanyakan masyarakat Sumbar mengunakan bawang putih jenis kating sebagai bumbu masakan, jenis ini didatangkan dari negara Cina, untuk menjaga agar harga tidak menjadi liar terkendali, Pemda Sumbar bersama Bulog   menggelar operasi pasar. bekerjasama dengan Disperindag Sumbar," ujar gubernur Irwan Prayitno.

Selanjutnya dengan adanya pasokan 46 ton bawang putih ini, konsumen bisa belanja paling tinggi hanya Rp 30 ribu saja. Karena pihak Pemprov akan melepaskan bawang putih ini kepada pihak agen seharga Rp 25.700 per kilogram.

Gubernur meminta kepada para agen agar tidak menjual ke pedagang kecil dengan harga melebihi yang ditetapkan pemerintah. Agar tidak terjadi inflasi bawang putih, agar semua pihak dapat bersama-sama berkontribusi menekan harga bawang putih.

Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan pemerintah saat ini telah mengimpor 115 ton bawang putih ke Indonesia dari Cina. Semua bawang putih ini kata Agung akan disebarkan di seluruh provinsi di Indonesia yang membutuhkan pasokan bawang putih untuk menekan harga.

"Masyarakat atau pedagang langsung bisa membeli bawang putih seharga Rp 500.000 per karung melalui agen, kalau habis bisa juga pesan melalui Disperindag," ungkapnya.

Menurut Agung Hendriadi, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan ketersediaan stok bawang putih. Karena suplai bawang putih ke Sumbar bisa langsung order ke pusat, ada 50.000 ton telah masuk Indonesia. Dalam waktu dekat, akan kembali masuk lebih dari 50.000 ton.(b)

Sijunjung,Lintas Media News.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Barat  Alwis, mengajak semua pihak membangun kembali tali silaturahmi pasca Pemilu serentak 17 April 2019 lalu.

" Alhamdulillah, Pemilu serentak di Sumatera Barat, termasuk di Kabupaten Sijunjung berlangsung aman dan lancar.Mari kita bangun kembali tali silaturahmi, jika sempat rengang karena perbedaan pendapat dan pilihan," kata Alwis dihadapan jamaah tarwih Masjid Al Ikhlas Simancung Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung, Kamis malam (9/5).

Alwis yang didampingi beberapa kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengatakan. Kondisi kondusif itu tentu tidak lepas dari kerja sama semua elemen masyarakat.

Karena itu, orang nomor satu di jajaran korp pegawai negeri sipil Provinsi Sumatera Barat itu, mengucapkan terima kasih semua pihak sehingga pelaksanaan pesta demokrasi berlangsung aman dan lancar.

Sebelumnya, Sekdakab Sijunjung, Zefnihan melaporkan, situasi keamanan di Kabupaten Sijunjung pasca Pemilu serentak berlangsung kondusif.

Selain melaporkan situasi keamanan pasca Pemilu, Sekdakab Zefnihan juga menyebutkan program prioritas pembangunan di kabupaten berjuluk Ranah Lansek Manih, yakni pengembangan Migas dan Geopark Ranah Minang Silokek.

"  Kami mohon dukungan dan bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengembangan dua program tersebut, " ucap Zefnihan yang didampingi, Asisten I Setdakab, Yenuarita, Kadis Dagperinkop dan UKM, Yulizar, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan, Darlias, Kabag Administrasi Pemerintahan, Aprizal dan Kabag Organisasi Wandri Fahrizal

Dalam safari Ramadhan itu, Sekdaprov Alwis menyerahkan bantuan pemerintah provinsi sebesar Rp 20 juta untuk pembangunan Masjid Al Ikhlas.Bantuan tersebut diterima pengurus Masjid Al Ikhlas, H.Jamalus.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Asosiasi Eksportir Dan Produsen Handicraft (ASEPHI) sebagai sebuah asosiasi mandiri secara aktif dan konsisten membangun organisasi secara swadaya dengan kegiatan yang berjalan secara kontinyu yang telah mampu memperkenalkan Industri kerajinan ke pasar Internasional.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S.Psi., M.Sc pada acara pelantikan Badan Pengurus Daerah Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (BPD ASEPHI) Sumatera Barat, masa bakti 2019-2024, yang dilaksanakan di Auditorium Gubernuran, Selasa (7/5/2019).

Dalam pelantikan BPD ASEPHI Sumbar periode 2019 - 2024 resmi melantik Ketua BPD ASEPHI Sumatera Barat Hj. Nevi Zuairina, Wakil Ketua I Bidang Organisasi SDM dan Perdagangan Mahzar Chan, SH, MH, Wakil Ketua II Bidang Produksi dan Infokom Hj. Henny Adli, Wakil Ketua III Bidang Hubungan dan Antar Lembaga Ir. Nasrizal,  Sekretaris Ridonald, SE, M.Si, Wakil Sekretaris Nurna Eva Karmila, B.Sc serta Bendahara Sufnarita.

Pelantikan ini dihadiri oleh Ketua Umum BPP ASEPHI Thamrin Bustami, Sekretaris Jenderal Baby Jurmawati Djuri, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno juga sebagai Penasehat BPD ASEPHI Sumbar dan Kepala Dinas Perindag Sumbar Asben, yang dilaksanakan di Auditorium Gubernuran, Selasa (7/5/2019).

Dalam sambutan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyampaikan, bahwa hadirnya ASEPHI tentu lebih mengairahkan dan mengiatkan supaya produsen-produsen dan pelaku UMKM dibidang Handicraft untuk lebih berperan dengan memperkuat daya saing di dunia produk kreatif.

"ASEPHI harus bisa menyikapi pertumbuhan bisnis kerajinan tangan dan produk kreatif di Sumbar, sehingga kerajinan tangan kita dapat membawa angin segar dalam membangkitkan industri kreatif sebagai salah satu penopang pemasukan devisa negara," kata Gubernur.

Pengembangan Industri  kerajinan sebagai salah satu Subsektor dalam Ekonomi Kreatif adalah penting, karena
ekonomi Sumbar banyak usaha mikronya yaitu sebanyak 84 persen dan usaha kecil 14 persen, untuk usaha menengahnya sebesar 0,8 persen, sementara untuk usaha besar di Sumbar tidak ada.

"Itu sebabnya pelaku Industri Kreatif ini masih menghadapi persoalan, terutama masalah permodalan, nilai tambah dan cara pemasaran, persoalan ini selalu kita hadapi dalam memasarkan produknya," tutur Irwan Prayitno.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat mendukung dan mengapresiasi hadirnya ASEPHI yang berperan sebagai wadah bagi Produsen dan Eksportir Handicraft Indonesia atau yang dikenal Asosiasi Eksportir Dan Produsen Handicraft Indonesia.

Sementara itu Ketua BPD ASEPHI Sumbar masa bakti 2019 - 2024 Nevi Zuairina mengatakan, pemanfaatan kreativitas, keahlian, dan bakat individu untuk menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan kualitas hidup yang lebih baik dalam Ekonomi Kreatif dapat menggerakan sektor-sektor lainnya yang berkaitan.

Proses Kreatif tidak hanya mencakup kualitas suatu barang, tetapi juga harus fokus pada “Kreativitas” dalam satu usaha berkelanjutan, karena sektor Industri Kreatif merupakan Kerajinan (craft), Fesyen (fashion) dan Kuliner.

“Kita di Sumatera Barat sangat banyak UMKM yang bergerak pada bidang kerajinan, diantaranya bordir, tenun dan songket. Ini merupakan kreativitas dari tangan, maka perlu dilakukan pembenahan dari segi kualitas dan pengemasan produk,” ujarnya

"Untuk itu perlu pelatihan kreativitas untuk memberikan ide-ide dan inovasi dalam membantu perajin di Sumatera Barat," ungkapnya.

Nevi berharap mendukungan ASEPHI dapat menjadi wahana bersama para pe­laku industri kerajinan di Sumbar pada, untuk memajukan industri ke­ra­jinan dengan dukungan untuk mengembangkan usahanya, baik dari pemerintah dan stakeholder lainnya.

Dalam kesempatan itu Thamrin Bustami mengucapkan selamat atas di­lan­tik­nya pengurus BPD ASEPHI Sumbar Periode 2019-2024. Diharapkan, para pengurus dapat lebih intensif men­jalin komunikasi dengan BPP ASEPHI, sehingga setiap masalah yang ada, dapat segera diatasi.

Ketua Umum ASEPHI Pusat, Thamrin Bustami, mengungkapkan, Sumatera Barat memiliki potensi kerajinan tangan yang telah dikenal sejak dulu. Kualitasnya tidak kalah dengan daerah lainnya. Untuk itu, perlu pengembangan usaha tersebut, agar produk yang dihasilkan layak ekspor.

Thamrin Bustami dalam sam­­butan mengajak seluruh pe­ngu­rus dan anggota BPD ASEPHI Sumbar untuk bekerja sama menjalankan roda or­ganisasi, sekaligus memajukan organisasi.(b)

Padang,Lintas Media News.
Pemilihan Umum Serentak 2019, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden  telah usai, diharapkan momentu ramadhan ini masyarakat kembali bangun silaturrahmi, walau beda pilihan kita tetap satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada mengikuti sholat tarwih ramadhan di Masjid Nurul Hasanah Mega Permai Lubuk Buaya Padang,  Senin malam (6/5/2019).

Lebih lanjut Nasrul Abit menyampaikan,  perbedaan pemilu jangan berdampak perpecahan terhadap persatuan bangsa. Rakyat mesti mampu bersatu kembali membangun harmonisasi kembali.

Di dalam penyelenggaraan bulan ramadhan, bulan penuh berkah dan ampunan, saling memaafkan dan membangun hubungan harmonis dengam siapa saja merupakan sarana perjalanan ibadah agar mendapat pahala dari Allah SWT serta menjadi orang-oramg bertaqwa. 

Wagub Sumbar itu juga menyampaikan,  soal melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi,  negeri ataupun swasta mesti memiliki agretasi A dan B . 
Anak-anak janga sampai asal sekolah saja,  lihat dan pelajari juga status perguruan tinggi yang kita ingin masuki, karena agretasi perguruan tinggu c tidak masuk  dalam penerimaan pekerjaan negeri.

" Kan nasihan anak-anak kita lulus dengan terbaik namun karena perguruan tingginya beragretasi C, dia tidak biasa lulus,  ingat Nasrul Abit.

Wagub juga mengingatkan para generasi muda,  kaum milenial agar menjaga diri sebaik mungkin agar tidak terjebak dalam nakorba dan LGBI.

" Para ananda yang sedang sekolah dah kuliah agar menjauhkan diri dari bahaya laten narkoba dan prilaku sex menyimpang LGBT yang nantinya hanya akan merusak kehidupan ananda di masa datang", seru Nasrul Abit.

Wagub juga menegaskan jumlah penguna obat terlarang nakorba di Sumatera Barat terus bertambah banyak dan dikawatirkan daerah ini akan memberikan dampak pemimpin massa datang. 

" Penyalahgunaan Narkoba dan penyimpangan sex LGBT merupakan prilaku yang merusak dan menyesatkan dalam kehidupan manusia. Perbuatan-perbuatan merusak ini dalam kurun waktunya akan diturunkan azab dan bencana. Oleh karena itu diajak para ulama,  ninik mamak, bundo kanduang dan komponen pemuda untuk bersama-sama memberantas narkoba dan LGBT  untuk kebaikan dimasa datang", himbaunya.(rel)

Padang,Lintas Media News. Memasuki awal Bulan Ramadhan 1440 H yang jatuh pada hari Senin 6 Mei 2019 ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan Apel Gabungan bagi PNS di lapangan Kantor Gubernur.

Pada Apel Gabungan tersebut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno bertindak selaku pembina apel yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Nasrul Abit, Sekda Provinsi Alwis, Pejabat Eselon II dan beserta staf di jajaran Pemerintah Provinsi Sumbar.

Gubernur Irwan Prayitno dalam sambutannya mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1440 H kepada PNS yang hadir, serta mengajak untuk memakmurkan Masjid,  berlaku baik dan selalu menjaga ketenteraman dalam menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan ini.

“Ramadhan adalah bulan penuh rahmat, bulan pengampunan. Perbanyaklah beramal sholeh. Berinfaq, berzakat, tadarus, perbanyak amalan sholat sunnah, membaca Al Quran, beri’tiqaf, tahajjud dan amalan lainnya. Namun sebelum itu, mari kita saling bermaafan agar tak ada ganjalan dalam menjalankan ibadah puasa” ajak Irwan Prayitno.

Menurut Gubernur, sesuai kebijakan pemerintah, jam kerja selama bulan Ramadhan masuk jam 08.00 pulang jam 15.00 dari Senin sampai Kamis dan pada Jumat pulangnya jam 15.30, dan diharapkan jangan ada pekerjaan yang terbengkalai dengan alasan puasa.

Pengurangan jam kerja merupakan bentuk toleransi agar PNS bisa pulang lebih awal dan bisa berbuka bersama keluarga, bukan berarti menjadi alasan untuk bisa bermalas-malasan, mengurangi pelayanan masyarakat.

"Meski puasa, kita harus tetap produktif, disiplin dan bersemangat, jadikan pekerjaan dalam bulan Ramadhan sebagai ladang ibadah, jangan puasa menjadi alasan membuat semangat kerja kita menjadi menurun," ujar Irwan Prayitno.

Lanjut Gubernur menyampaikan, bahwa dalam berpuasa yang paling utama adalah beri'tikaf dengan sempurna, 10 hari diakhir Ramadhan, namun apabila ada PNS ingin melakukan I'tikaf diperbolehkan asalkan pelayanan kantor tidak terganggu.

"Silahkan bagi PNS melaksanakan i'tikaf, asalkan tugas dan kewajibannya dari kantor tidak terganggu, tentu tidak ada keharusan untuk bolos atau mangkir dari kerja," kata gubernur.

Irwan Prayitno berpesan agar setiap PNS  sama-sama menjaga ukhuwah islamiah, kemudian manfaatkan waktu dibulan Ramadhan ini untuk perbanyak melakukan ibadah untuk mencapai taqwa.

Jangan jadikan alasan berpuasa menjadi lemas dan letih, sehingga tidak masuk kantor.

Diakhir sambutannya, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengucapkan "Marhaban Ya Ramadhan 1440 H" perbanyak ibadah, perkuat iman di bulan Ramadhan untuk menjadi orang-orang yang bertaqwa.

Usai pelaksanaan apel bersama dilanjutkan dengan bersalam-salaman untuk bermaaf-maafan memasuki bulan suci ramadhan yang di awali Dinas Satpol PP dan Damkar dan dilanjutkan oleh SKPD lainnya.(b)

Tua Pejat,Lintas Media News.
 Dalam menertibkan laporan keuangan,  pertanggal 10 Januari tidak ada lagi kegiatan di desa artinya seluruh Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) mesti sudah selesai. Dana pembangunan desa secara keseluruhan di Mentawai ada sebesar Rp.108 M jumlahnya kalau dibagi 43 desa, dibagi rata masing-masing Rp. 2,5 M. Namun ketika di kunjungi ke desa, ada desa tidak kelihatan fisik pembangunannya.

Hal ini disampaikan Bupati Kepulauan Mentawai pada acara pembukaan Pelatihan Aparatur Pemerintah desa di Tua Pejat Mentawai,  Sabtu (4/5/2019).

Lebih lanjut Bupati Yudas menyampaikan dana pembangunan daerah itu terdapat dari dua sumber, pertama dari APBN yang disisikan bukan hibah, lalu dari APBD 10 persen dari APBD kita sekitar 64 M.

"Kenapa saya ngomong begini dana ini harus dipertanggung jawabkan, dikelola dengan benar untuk membangun desa, bila ada pelanggaran atau penyalahgunaan anggran saudara mesti mempertanggung jawabkan, bisa-bisa menjadi persoalan hukum".tegasnya.

Yudas juga menyampaikan, setiap kepala desa dan aparat jangan main-main soal dana desa, disini ada Kejari yang akan menjelaskan, bila saudara tidak mengerti bertanya supaya tidak ada masalah dikemuadian hari.

"Saya tegaskan kepala desa dan aparaturnya kalau perifikasi SPJ jangan lama-lama di Tua Pejat. Anggran desa jangan sampai habis karena operasional saja tetapi wajib pembangunan infrastruktur di desa diutamakan", ajaknya.

Bupati juga menyampaikan, agar Kecamatan untuk mencek dan monitoring setiap desa apa yang dilakukan , apa yang sudah dibangun, kualitasnya bangunannya bagaimana,   kalau tidak cocok ?, segera laporkan

" Ini tugas camat untuk menindaklanjutinya karena kecamatan diberi kewenangan untuk mengontrol kegiatan di desa.  Saat ini saya ingatkan sepulang dari pelatihan ini bereskan administrasi, perbaiki cara kerja dengan baik dan benar", perintahya.

Sementara itu Kajari  Mentawai Syamsurdi ,SH, MH Juga menyampaikan dan memberikan materi yaitu program jaga desa, diminta untuk saling berkoordinasi saling kerja sama dengan BPD untuk menjaga dan pengelolaan keuangan desa, karena cukup besar pengalokasian anggaran desa ini, jadi kami berkewajiban melakukan pengawalan, penjagaan program pemerintah ini bisa dan betul-betul terwujud.

" Kita tahu pimpinan Kejaksaan Agung melakukan MOU dengn Kemendes untuk mengawal dana desa ini agar bisa terealisasi dan berguna untuk rakyat", ungkapnya

Kajari juga menyampaikan bahwa program pemerintahan Jokowi -JK yang namanya nawacita adalah membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa,  hal ini bertujuan agar desa kita bisa terbangun dengan baik dan menjadi desa yang mandiri.

" KPK datang ke Mentawai memberikan arahan lalu soal dana desa juga dibahas dalam pertemuan tersebut, artinya aparat desa jangan main-main  soal pengelolaan dana desa kami sebagai aparat penegak hukum akan tetap mengawal soal pengeloaan dana desa dari 43 desa yang ada di Mentawai", serunya.

Kepala dinas keuangan Mentawai juga meyampaikan, tujuan dan sasaran pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan desa sehingga terwujud aparatur yang memiliki kemampuan pengelolaan keuangan desa, sesuai aturan perundang undangan yg berlaku diantaranya Permendagri No.20 thn 2018.

Kita berharap para kepala desa dan aparat bisa memahami terhadap penyetoran pajak atas dana desa, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan serta pemanfaatan dana desa dengan baik.

Hadiri juga dalam kesempatan tersebut Kajari syamsuardi , SH, MH. Kepala dinas Keuangan  Rinaldi, serta peserta pelatihan penerapan aplikasi siskeudes 2.0 bagi perangkat desa kaur keuanga,   operator  seskeudes dan aparatur kecamatan.(rel)

Jakarta, Lintas Media News.
Pemerintahan Provinsi (pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) akan menyiapkan MOU dengan beberapa kabupaten yang dilewati jalur kereta Ombilin antara lain adalah Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang.

Hal ini disampai Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela kegiatan Menghadiri Persiapan Pameran “Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto”  bertempat di Kementrin Luar Negeri Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Wagub Nasrul Abit yang didampingi Wali kota Sawahluto Deri Asta)  dan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbat (Dra. Hj. Gemala Ranti, M.Si.) menambahkan, guna mendorong kemajuan pariwisata Kota Sawahlunto dan Tambang Batu Bara Ombilin  sebagai daerah wisata warisan budaya dunia.

" Pemprov. Sumbar akan mengkoordinasikan secepatnya dengan Kab/Kota mengamankan dan melestarikan kawasan beserta area di sepanjang jalur kereta api ombilin", tegas Wagub Sumbar itu.

Wagub Nasrul Abit juga akan mengusulkan Ngarai Sianok, Harau, Gua Batu Kapal dan Rendang kepada UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia. Harapan kedepan untuk OCMHS (Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto) menjadi warisan Dunia.

Wakil Gubernur Nasrul Abit juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Luar Negeri yang telah menfasilitasi forum ini.

"Sejalan dengan kegiatan ini juga ditekankan terkait persiapan dan dukungan untuk perwujudan (OCMHS) menjadi Warisan Dunia UNESCO agar kita segera ditindaklanjuti", tekadnya

Acara ini di buka  oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard sekaligus memberikan komentar tentang pengusulan “Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto”  menjadi Warisan Dunia UNESCO yang akan ditetapkan pada Sidang ke - 43 Komite Warisan Dunia tahun 2019 di Baku, Azerbaijan.

Pertemuan dengan  tajuk Update From The Region One Day In Ombilin – Sawahlunto diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian luar Negeri yang menghadirkan perwakilan negara-negara sahabat yang berada di Jakarta, beberapa deputi dan direktur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga diundang   Bupati/Walikota 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang dilalui jalur kereta Api pengangkutan bahan tambang Batu Bara Ombilin dari Kota Sawahlunto ke Kota Padang.

Pada kesempatan ini paparan tentang poses pengusulan “Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto”  untuk menjadi Warisan Dunia UNESCO disampaikan Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid. Ratifikasi Konvensi Warisan Dunia mengikat Indonesia untuk menerapkan pelaksanaan Konvensi Warisan Dunia.

Pada Pengusulan telah melalui tahapan prakarsa, tentative list (daftar sementara), nominasi, evaluasi, dan akan diakhiri dengan penetapan pada Sidang ke-43 Komite Warisan Dunia di Baku, Azerbaijan 29 Juni s/d 10 Juli 2019. Pengukuhan mutlak diperlukan untuk mengisi Daftar Warisan Dunia UNESCO dengan warisan budaya nasional, menjamin keberlanjutan upaya pelestarian warisan budaya nasional & meningkatkan kebermanfaatan warisan perkotaan, pertambangan, dan perkeretapian Ombilin – Sawahlunto bagi warga masyarakat Sumatera Barat pada khususnya.

Pengukuhan memerlukan pendekatan kepada Negara Anggota Komite Warisan Dunia untuk memberikan dukungan pada nominasi Warisan Tambang Batubara Ombilin di Sawahlunto, dengan menimbang situasi terkait kemungkinan rekomendasi Badan Penasehat Warisan Dunia, ICOMOS yaitu to be inscribed, referral, deferral, dan not to be inscribed.

Dalam rangka menfasilitasi pertemuan antara Indonesia dan Perwakilan Negara Sahabat, diharapkan menyediakan kesempatan kepada Negara Sahabat menerima dan menyerap informasi terkait dalam kurun waktu yang mencukupi dan memahami kepentingan Indonesia memprioritaskan pengukuhan segera dari nominasi OCMHS.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kependudukan Pencatatan Sipil (DPPKBKPS) Prov. Sumbar dan Dinas Sosial dan Dukcapil Prov. Jambi sepakat untuk memfasilitasi kesepakatan Forum Bersama dengan anggota 19 Kab/ Kota Sumbar dan 11 Kab/ Kota Jambi dalam waktu dekat.

Forum bersama ini ditujukan untuk menyamakan sistim operasional dan prosedur status dan kepemilikan dokumen kependudukan, perlakuan penduduk pindah datang, peningkatan cakupan perekaman dan pemilikan KTP-elektronik dan dukungan tata pemerintahan terutama substansi administrasi kawasan perbatasan daerah.

Hal ini disampaikan Kepala DPPKBKPS Prov. Sumbar Novrial, SE, MA, Akt.disela-sela kesibukan tugasnya hari ini, Padang Kamis (2/5/2019).

Novrial lebih lanjut menerangkan, lnisiatif pembentukan Forum Bersama Dukcapil Sumbar - Riau terus berlanjut dengan rencana pembentukan bersama Forum Sumbar - Jambi, yang pembicaraan awalnya sudah dilakukan tanggal 29 dan 30 kemaren dalam bentuk rapat Forum di Muaro Bungo Kab. Bungo dan dilanjutkan di Jambi melalui rapat koordinasi tingkat Provinsi Sumbar dan Jambi.

"Beberapa permasalahan yang menjadi dasar pembentukan Forum adalah, tingginya lalu lintas penduduk antara Kab. Dharmasraya Prov Sumbar dengan Kab. Bungo dan Kab. Tebo Prov Jambi dan Kab. Solsel dan Kab. Pessel Prov Sumbar dengan Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh Prov. Jambi, banyak nya penduduk 6 Kab/ Kota tersebut yang belum jelas status kependudukannya, serta masih banyaknya perantau masing-masing daerah di daerah Provinsi lain walaupun sudah berdomisili tetap, tapi belum mau merobah dokumen kependudukannya" katanya.

Novrial juga katakan, rencana tindaklanjut dari forum bersama ini akan dilakukan dalam waktu dekat adalah penandatanganan kesepakatan bersama yang akan dilakukan di Sumbar sesegeranya bulan Juni mendatang. Formulasi rencana kerja Forum Bersama, penyusunan SOP pelayanan yang berkaitan dengan penduduk di wilayah perbatasan.

" Sosialisasi adminduk bagi para perantau masing-masing daerah di daerah lainnya untuk mau menertibkan dokumen kependudukannya berbasis wilayah domisili, segera juga akan dilakukan, agar semua ini dapat berjalan lancar sesuai harapan", ujarnya

Novrial juga menegaskan tujuan adalah untuk: penyamaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) pelayanan adminduk di wilayah perbatasan: kesamaan rencana tindak penduduk pindah datang antar daerah, pelayanan bersama penduduk yang masih belum teridentifikasi di wilayah perbatasan dan fasilitasi penertiban administrasi kependudukan bagi warga perantau di masing-masing daerah

Sementara sasaran yang diharapkan antara lain : pertama, 6 kab/ kota berbatasan di Sumbar dan Jambi punya SOP yang sama di bidang pelayanan,  pengolahan data dan inovasi/ kreasi. Kedua,  terwujudnya tertib administrasi kependudukan bagi perantau di wilayah masing-masing. Dan semestinya perantau Sumbar di Jambi harus ber KTP Jambi dan sebaliknya juga demikian,  terangnya.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Prilaku sek bebas dan menyimpang seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) terhadap generasi muda yang setiap waktu terus meningkat, ini sangat mengkuatirkan. 

"Yang perlu kita waspadai adalah pengaruh dari LGBT, lebih ganas dari pada pekerja sek komersil (PSK), karena pelaku LGBT mereka mencari mangsa menyalurkan penyakit HIV Aids.

Hal itu disampaikan  Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat membuka acara "Ajang kreatif produktif remaja GenRe Sumatera Barat 2019 dalam Pemilihan Duta GenRe se Sumatera Barat" di Hotel Kyriad Bumi Minang, Rabu (1/5/2019).

Bahaya Narkoba dan LGBT amat dekat dengan masyarakat Sumbar. Perlu perhatian banyak pihak, pemerintah daerah dan masyarakat. Sudah saat melakukan antisipasi merobah semua ini untuk kebaikan daerah kita  bersama.Kata Nasrul Abit.

"Melalui ajang ini, selaku pemerintah Sumbar memberikan apresiasi, karena program GenRe (Generasi berRencana) dapat menjadikan remaja generasi berencana dimasa sekarang dan sama mendatang secara utuh," kata Wagub Sumbar.

Selain memahami konsep tidak menikah diusia anak, tidak melakukan seks menyimpang (LGBT), tidak Narkoba dan memberantas HIV/Aids dilingkungan remaja."Ancaman saat ini adalah anak-anak usia 12 -15 tahun," ucapnya.

Wagub Nasrul Abit mengajak para finalis ajang kreatif produktif atau duta GenRe dan anggota pramuka selalu berbuat dan beraksi nyata perang melawan Narkoba Dan LGBT di Sumbar.

"Silahkan beraktivitas, apabila ada yang terlibat dalam Narkoba dan LGBT di daerah Sumbar, kami akan beri tindakan keras yaitu harus dihapus di tanah minang ini," tutur Nasrul Abit.

"Jadilah lelaki sejati, jangan ada lagi lelaki melenggan lengok seperti perempuan, berbicara lemah gemulai," tegasnya.

Wagub Sumbar mengimbau seluruh orang tua untuk lebih memperhatikan lingkungan anak-anaknya. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjerumus ke lingkungan LGBT.

“Para orang tua harus lebih peduli terhadap lingkungan anak-anaknya, jangan membiarkan begitu saja,” terangnya.

“Ini masalahnya kejiwaan, jadi yang harus diobati terkait masalah LGBT ini mengenai kejiwaannya, akibat perilaku seks yang tidak pada tempatnya,” paparnya.

Lebih lanjut Wagub Sumbar juga berharap, agar remaja GenRe dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan era milenial dan revolusi industri 4.0 yang berusia remaja 10-24 tahun cukup besar.

Selanjutnya Malam puncak pemilihan duta GenRe Sumatera Barat, Rabu (1/5), dihadiri oleh ribuan pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten dan Kota se Sumbar di Hotel Kriyad Bumi Minang.

Sebanyak 50 orang peserta yang berasal dari Kabupaten Kota se Sumbar menampilkan yang terbaik demi memperebutkan titel Duta GenRe Sumatera Barat 2019.

Sekretaris utama BKKBN Nofrijal, mengatakan melalui ajang ini diharapkan para Duta GenRe terpilih bisa menjadi pelopor dan motivator di tengah-tengah masyarakat nantinya.

Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, memahami sikap dan pandangan positif dalam pengembangan diri, serta karakter dan berintegritas baik dilingkungan sekolah maupun kampus serta masyarakat, dalam pergaulan dan mensosialisasikan GenRe program di era industri 4.0 (era digital) ).

Selain pemilihan Duta GenRe juga bertujuan untuk membantu pemerintah mensosialisasikan program masalah ketahanan keluarga sesuai dengan UU Nomor 52 Tahun 2009 dengan sasaran remaja dapat meningkatkan kreativitas sehingga menjadi lebih produktif baik untuk diri sendiri, keluarga maupun lingkungan.

“Mewujudkan Generasi Berencana (GenRe) yang maju, mandiri dan berdaya saing merupakan tujuan yang ingin kita wujudkan bersama,” ucap Nofrijal.

Hadir pada acara tersebut Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal, MA, Kepala BKKBN Sumbar H. Syahruddin, SH, M.Si, Kepala Humas Sumbar Jasman Rizal, Kepala OPD KB se Sumbar dan Keluarga peserta duta GenRe se Sumbar.(b)

Padang,Lintas Media News.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Drs. Alwis resmikan Masjid Al-Hidayah yang terletak di jalan Purus I nomor 8 A Padang Barat, Kota Padang, Rabu (1/5/2019).

Masjid ini berdiri karena kecintaan sosok Almarhum Hasan Basri Durin terhadap kemajuan pendidikan dan keagamaan di Sumatera Barat sehingga, menjadi prioritas utama dalam pembangunan Sumatera Barat.  Tanpa sumberdaya yang  kecerdasan dan bertaqwa kepada Allah SWT tentunya tidak akan membawa kebaikan dalam kemajuan daerah.Kata Alwis.

Didikan keagamaan masyarakat lewat pembinaan di masjid merupakan suruhan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasullulah Muhammad SAW. Masjid selain tempat beribadah juga tempat belajar baik bagi generasi muda maupun masyarakat umumnya.

Seperti halnya pendidikan surau pada masa lalu. Yang membuat banyak tokoh minang lahir dan besar dalam didikan tersebut. Hari ini tentu masjid tetap menjadi pusat ibadah dan pendidikan bagi kaum muslimin, ujar Alwis.

Sekda Sumbar Alwis berharap, agar masjid Al-Hidayah bukan hanya difungsikan sebagai tempat ibadah semata. Namun bisa menjadi pusat  memberdayakan dan edukasi masyarakat setempat.

"Masjid ini semoga bisa meningkatkan ukhuwwah Islamiah dan bisa dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan ketaqwaan yang sebentar lagi kita masuk bulan Ramadhan 1440 H," ucapnya

Peresmian tersebut ditandai dengan pembukaan tirai plang nama dan penyerahan sertifikat tanah atas nama masjid Al-Hidayah kepada pengurus oleh Walikota Padang yang didamping ahli waris Almarhun Hasan Basri Durin.

Di kesempatan itu, dalam sambutannya Mahyeldi menyampaikan, masjid sangat baik sebagai tempat ibadah umat Islam serta mengoptimalisasikan potensi-potensi masyarakat yang berada disekitar masjid.

Selain menjadi tempat ibadah, bangunan itu mestinya juga menjadi bagian dari pembangunan akhlak dan mental masyarakat di daerah ini.

"Kami berharap masyarakat dapat memakmurkan masjid ini dengan baik," kata Walikota saat peresmian.

"Pemko Padang terus memicu berbagai program dengan masjid sebagai tempat peningkatan kualitas masyarakat. Di antaranya, masjid sebagai tempat pendidikan dengan program pesantren ramadhan, wirid remaja, didikan subuh, MDA/TPA," ungkap Mahyeldi.

Kemudian Weno Aulia anak sulung dari Almarhun Hasan Basri Durin disela-sela peresmian tersebut juga menyampaikan, Masjid ini merupakan Wakaf Orangtua Almarhum Hasan Basri Durin yang meninggal dalam usia 81 tahun.

Dulu semasa hidup beliau pernah berkeinginan untuk membangun masjid, karena masjid bisa mempersatukan umat untuk saling berinteraksi dan bersilaturahmi dalam mencapai ukhuwah Islamiyah.

Apalagi Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam besabda “Barangsiapa yang membangun masjid karena Allah Ta'ala  (berharap wajah-Nya) maka Allah akan membangunkan mendukung rumah (istana) di Surga”

"Karena hadits inilah keinginan beliau kami wujudkan dalam waktu empat bulan, mudah-mudahan dengan adanya masjid ini dapat memberi manfaat bagi warga disini," ujarnya.

"Kami berharap masjid ini dapat ramai dikunjungi melakukan sholat berjemaah lima waktu dan meningkatkan agenda pendidikan agama, majelis taklim dan kegiatan keagamaan lainnya," kata Weno Aulia.

Dalam beberapa ungkapan Almarhum Hasan Basri Durin merupakan sosok seorang Bapak baginya, yang patut dicontoh, selain seorang yang religus juga seorang pemimpin yang memiliki kepribadian.

Hasan Basri Durin adalah seorang pamong yang berhasil meniti karir dari bawah, dan terakhir tercatat sebagai Menteri Negara Agraria tahun 1998 sampai 1999, pada Kabinet Reformasi di masa Presiden Habibie.

Sebelumnya almarhum adalah Gubernur Sumbar dua periode (1987-1997), Walikota Padang (1971-1983) dan juga pemegang Mahaputera Adipradana tahun1998.

Hasan Basri Durin adalah pemimpin yang konsisten, punya idealisme yang kuat dan teguh dalam pendirian.Kalau sudah mengambil keputusan, beliau tidak akan berubah, sangat konsisten dan berani menanggung resiko. Jadi, sebelum mengambil sebuah keputusan, sudah pasti telah berpikir baik dan buruk setta resiko yang akan timbul.

Dengan dibangunnya Masjid Al-Hidayah ini, merupakan salah satu cita-cita dan harapan dari Almarhum Hasan Basri Durin.

Hadir juga dalam kesempatan itu Walikota Padang H Mahyeldi, Zuraida  istri Almarhum Hasan Basri Durin, Weno Aulia anak sulung Hasan Basri Durin, keluarga besar Almarhum Hasan Basri Durin, juga dihadiri Syahrul Ujud tokoh masyarakat Sumbar, Fachri Ahmad mantan Wakil Gubernur Sumbar, Syawir Taher dan para mantan Walikota Padang seperti Zuiyen Rais dan Fauzi Bahar, Yusman Kasim serta masyarakat Purus sekitarnya.(rel)

Padang,Lintas Media.
Untuk yang ketujuh kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat ( Sumbar) meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumbar 2018.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan itu diserahkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) RI Moemahadi Soerja Djanegara pada rapat  paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Jumat (26/4).

Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim selaku pimpinan rapat mengatakan.Walaupun Sumbar telah mendapatkan Opini WTP tujuh kali berturut-turut namun,secara reformasi pengelolaan keuangan negara yang telah dilaksanakan melalui Undang-undang,ternyata belum mampu mewujudkan tata pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Hal itu menurut Hendra karena,masih banyak daerah yang memenuhi belajar mandatori atau yang diharuskan oleh undang-undang,belum transparannya pengelolaan pajak daerah,pengadaan barang dan jasa,administrasi pemerintahan,perjalanan dinas,aset serta pengelolaan hina dan bantuan sosial.

Akan tetapi,kondisi-kondisi tersebut diatas sudah mendapat perhatian pemerintah daerah dan DPRD,sehingga aspek pengelolaan keuangan daerah diprovinsi ini telah menunjukan peningkatan kualitas secara terus menerus.Ujar Hendra.

Sementara,Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Prof.Dr.Moemahadi Soerja Djanegara mengatakan. Kesuksesan Pemprov Sumbar meraih WTP tujuh kali berturut-turut membuktikan komitmen pemprov dan DPRD Sumbar dalam penyelenggaraan keuangan daerah.

"Kita memberi apresiasi kepada Pemprov Sumbar yang meraih WTP tujuh kali berturut-turut. Pemprov Sumbar terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan praktik pengelolaan keuangan yang baik," katanya.

Terlepas dari capaian yang diperoleh Pemprov Sumbar, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno pada kesempatan yang sama mengakui, masih ada sejumlah permasalahan yang  terjadi dalam pengelolaan keuangan  daerah di Simbar.

Dari data BPK RI, permasalahan itu adalah temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Memang masih ada yang kecil-kecil kita perbaiki. Dalam waktu dua bulan ini, semuanya ditargetkan selesai," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.(Sri)