JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Kontingen Sumatera Barat (Sumbar) menorehkan sejarah baru di ajang Kejuaraan Nasional Pencak Silat Golongan Remaja 2025 yang berlangsung di GOR Padepokan TMII, Jakarta, 3–7 September 2025.

Pesilat muda asal Kabupaten Agam, Furgon Habil, tampil gemilang dan berhasil meraih juara pertama di nomor putra. Tidak hanya itu, Furgon juga dinobatkan sebagai pesilat terbaik nasional.

Prestasi emas dari Furgon mengantarkan Sumbar berdiri di posisi terhormat sebagai Juara Harapan I Nasional, sekaligus menjadi kontingen terbaik dari Pulau Sumatera.

Capaian ini terasa semakin istimewa karena mampu mematahkan anggapan bahwa Jawa Barat selalu menjadi momok terberat di arena pencak silat remaja.

Berdasarkan rekapitulasi panitia, Jawa Tengah keluar sebagai juara umum dengan empat emas. Di belakangnya, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur masing-masing membawa pulang satu emas.

Sumatera Barat pun melengkapi daftar juara dengan satu emas dari Furgon Habil, namun berhasil unggul berkat predikat pesilat terbaik.

Ketua IPSI Sumbar yang juga Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menyampaikan apresiasi penuh.

“Alhamdulillah, prestasi ini membuktikan semangat juang atlet-atlet muda Sumatera Barat. Kita bangga, tapi jangan berhenti di sini. Mari bersama-sama menatap PON dengan persiapan lebih matang,” ujarnya.

Manajer Tim, Salmi Destiawan, juga menegaskan bahwa gelar ini merupakan hasil kerja bersama.

"“Terima kasih kepada pelatih, ofisial, dan seluruh pihak yang mendukung. Furgon menunjukkan kualitas luar biasa, dan keberhasilan ini menjadi modal berharga untuk langkah berikutnya,” katanya.

Dalam kejuaraan tersebut, kontingen Sumbar diperkuat tujuh atlet, didampingi Pelatih Kepala Iptu Hendri, Asisten Pelatih Jefri Juniardi dan Anuar Ramadhan, serta Ofisial Sahripal Effendi. Soliditas tim menjadi faktor penting dalam meraih hasil terbaik di tingkat nasional.

Kemenangan ini disambut hangat masyarakat silat Sumbar karena menjadi bukti bahwa pembinaan atlet usia muda berjalan ke arah yang tepat.

Apalagi, Sumbar tidak hanya meraih medali emas, tetapi juga predikat pesilat terbaik, yang menegaskan kualitas dan daya saing atlet di panggung nasional.

Dengan pencapaian ini, IPSI Sumbar berkomitmen melanjutkan pembinaan jangka panjang. Harapannya, para atlet yang kini berprestasi di level remaja dapat menjadi tulang punggung bagi Sumatera Barat pada ajang yang lebih besar, termasuk PON mendatang. (*)

Lintasmedianews.com

Data menunjukkan pengguna internet di Indonesia mencapai 229 juta lebih orang. Platform yang paling sering diakses adalah WhatsApp, Facebook, Tiktok, Instagram, YouTube, dan X. Perilaku penggunaan internet dengan komposisi: 24,8% untuk mengakses media sosial, 15% untuk membaca berita media online, 15% untuk transaksi keuangan, dan sisanya untuk lain-lain.

Dari hasil survei Digital News Report 2025, tercatat 57% responden penduduk Indonesia mendapatkan berita atau informasi melalui media sosial. Bukan media online mainstream. Sehingga timeline (lini masa) di media sosial telah menjadi instrumen opini publik. Bukan lagi instrumen chat atau obrolan. 

Lantas apa yang terjadi jika yang beredar di lini masa media sosial dan viral adalah konten hoaks? Seperti Miscaption, Deepfake, Ajakan palsu atau narasi jahat yang dibangun dengan sesat pikir (logical fallacy)? Inilah pelajaran yang harus kita petik dari kerusuhan akhir Agustus lalu. 

Kementerian Kominfo mencatat 1.923 hoaks terdeteksi sepanjang 2024, dengan tema politik dan keamanan. Artinya ada sebuah kegiatan produksi konten hoaks yang dilakukan oleh orang atau kelompok. Tujuannya jelas: peningkatan keresahan dan misinformasi di masyarakat. Apalagi kebiasaan forward di grup WhatsApp telah menjadi tren para pengguna smartphone.

Ancaman Serius

Setidaknya ada empat konten yang menjadi ancaman serius bagi masyarakat pengguna media sosial. 

Pertama adalah miscaption (video/foto lama diberi keterangan waktu/tempat baru). Misalnya video sekelompok orang atau mahasiswa menyerbu ruang sidang gedung DPR RI. Padahal itu cuplikan gambar peristiwa 1998. Tetapi diberi teks atau narasi Agustus kemarin. Atau video Presiden Prabowo Subianto malam hari mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi. Padahal itu video lama, tetapi diberi konteks saat Jakarta rusuh kemarin.  

Kedua adalah deepfake (audio/visual sintetis yang meniru tokoh). Contoh kasus terbaru adalah video/rekaman yang meniru suara dan memalsukan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut menyebut “guru beban negara”. Tim dari MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) telah menguji dengan detektor watermark SynthID dan menyimpulkan konten tersebut rekayasa AI. 

Ketiga adalah ajakan aksi palsu, yang kerap beredar di lini masa atau terkirim melalui siaran komunitas (broadcast). Contoh di tengah situasi yang memanas, tersebar broadcast mengatasnamakan organisasi atau mahasiswa yang mengajak masyarakat untuk menuju lokasi aksi, lengkap dengan tanggal, jam, dan titik kumpul, yang nyatanya tidak ada agenda aksi resmi. Ajakan palsu ini bertujuan mengarahkan massa ke titik yang salah, waktu yang salah, sehingga justru memicu kerawanan atau bentrokan spontan akibat kerumunan.  

Keempat adalah narasi sesat pikir atau logical fallacy. Narasi ini biasanya dikemas dengan meme atau flyer yang beredar di lini masa media sosial. Teks kalimat yang dituliskan berisi 

argumen yang seolah terlihat benar, padahal tidak valid. Kesalahan ini sering digunakan, baik disengaja maupun tidak, untuk memanipulasi atau menyesatkan orang lain. 

Ada beberapa jenis narasi sesat pikir yang sering menumpang melalui flyer atau teks kalimat di media sosial. Di antaranya: Ad Hominem. Narasi yang dibuat menyerang karakter, motif, atau latar belakang orang. Bukan fokus kepada argumennya. Misalnya: ‘Bagaimana kita bisa percaya pada pendapatnya tentang perubahan iklim? Dia kan seorang politisi. Pasti ada agenda tersembunyi.’

Berikutnya adalah Straw Man Fallacy. Narasi ini menyederhanakan, atau sebaliknya melebih-lebihkan, atau bahkan memutarbalikkan argumentasi. Misalnya: ‘Pemerintah harus meningkatkan dana untuk pendidikan karena kualitasnya menurun.’ Lalu diserang dengan narasi: ‘Jadi semua uang negara dihabiskan untuk pendidikan saja? Itu konyol, lalu bagaimana dengan kesehatan dan infrastruktur?’. 

Lalu ada juga Bandwagon Fallacy (Argumentum ad Populum). Narasi ini mengasumsikan  bahwa suatu isu atau argumen itu benar karena banyak orang yang memercayainya. Misalnya: ‘Jutaan orang di media sosial percaya bahwa vaksin itu berbahaya. Jadi pasti ada kebenarannya.’

Kemudian False Dichotomy. Narasi sesat yang memojokkan seseorang bahwa pilihan itu hanya ada dua. Tidak ada pilihan lain selain dua itu. Padahal ada banyak pilihan lain yang tersedia. Misalnya: ‘Kamu mendukung kebijakan pemerintah ini atau kamu anti-pemerintah?’

Yang terakhir adalah Appeal to Authority (Argumentum ad Verecundiam). Narasi sesat ini membangun kebenaran argumen hanya karena disampaikan oleh figur otoritas, tanpa mempertimbangkan validitas argumen itu sendiri. Misalnya: ‘Teori konspirasi ini pasti benar karena seorang profesor di universitas ternama juga mendukungnya.’

Memahami jenis-jenis sesat pikir ini bisa membantu kita lebih kritis dalam menyaring narasi, terutama di media sosial. Dengan mengenali polanya, kita tidak akan mudah terjebak dalam narasi yang menyesatkan dan bisa berargumen dengan lebih logis.

Keempat konten di atas; miscaption, deepfake, ajakan palsu dan narasi sesat pikir, apabila diterima secara bersamaan atau dalam rentang yang tidak terlalu jauh waktunya, maka akan saling menguatkan. Karena miscaption menyalakan emosi, deepfake menghantam kepercayaan pada otoritas, ajakan palsu akan menggerakkan kerumunan ke titik rawan, sedangkan narasi sesat pikir diproduksi untuk memanipulasi atau menyesatkan masyarakat dalam alam pikirnya. 

Tugas Pemerintah

Masyarakat pengguna atau yang terpapar konten hoaks tentu tidak memiliki kemampuan yang sama dalam melakukan verifikasi. Apalagi masyarakat dengan latar pendidikan yang tidak tinggi. Dan itu mayoritas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir untuk melakukan penjernihan hoaks.  

Negara harus membentuk command room satu atap yang bertugas melakukan analitik disinformasi, dan merespon dengan cepat dalam hitungan menit untuk menyampaikan bahwa konten tersebut hoaks, deepfake atau ajakan palsu. Command room ini bisa dikomando oleh Kementerian Informasi, dengan melibatkan semua perangkat atau instansi yang berkaitan dengan cyber. 

Tugasnya jelas: deteksi real-time miscaption, deepfake, ajakan palsu, narasi sesat pikir dan amplifikasinya. Jangan biarkan konten tersebut menyebar dengan cepat, tanpa verifikasi, atau tanpa counter atau tanpa ulasan yang menjelaskan bahwa itu hoaks atau berbahaya bagi masyarakat. 

Penjelasan atau counter tersebut disiarkan serentak di media mainstream TV, Radio dan media online, serta di kanal medsos YouTube, Facebook, TikTok, Instagram dan Tiktok serta broadcast WA. 

Dalam situasi gejolak atau genting, harus dilakukan jumpa pers harian atau update per waktu, mengenai situasi terkini, termasuk klarifikasi informasi hoaks yang beredar di medsos. Waktu respon ini harus secepatnya. Bukan menunggu hari esok. Tapi realtime setelah didapatkan bukti bahwa konten tersebut hoaks, deepfake dan sejenisnya. 

Karena dalam ekologi digital yang berkecepatan tinggi, kecepatan klarifikasi menjadi salah satu indikator kunci. Studi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2024, mencatat rata-rata warganet Indonesia menghabiskan 3 jam 6 menit per hari di media sosial, dengan 167 juta pengguna aktif. 

Dalam konteks kerusuhan 2025, kita bisa mengambil pelajaran, secepat apa pemerintah melakukan debunking alias tindakan membongkar dan menunjukkan bahwa suatu informasi itu hoaks, deepfake dan sejenisnya, dengan menyajikan bukti-bukti yang terverifikasi. Sehingga hoaks yang menjadi viral tersebut akan teredam dengan sendirinya, dan tidak laku di jari masyarakat yang terbiasa memforward konten. (*)

*Penulis adalah Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, dan Guru Besar Universitas Negeri Makassar dan Wakil Rektor Universitas Jayabaya Jakarta.*

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Suasana Lapangan Outdoor PT Semen Padang pada Jumat pagi tampak semarak. Sorak semangat para atlet muda dan dukungan keluarga yang hadir mengiringi dimulainya Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Junior TDP Semen Padang Tennis Tournament 2025.

Turnamen yang digelar PT Semen Padang bersama Forum Komunikasi Karyawan Semen Padang Group (FKKSPG) ini berlangsung hingga 9 September dan diikuti 130 atlet dari berbagai daerah di Sumatera, mulai dari Sumbar, Riau, Jambi, hingga Bengkulu.

Kejurnas dibuka secara resmi oleh Direktur Keuangan PT Semen Padang, Iskandar Z. Lubis, disaksikan Sekretaris Umum PELTI Pengprov Sumbar Romi Sandra, Ketua Umum FKKSPG Freddo Syukri, dan Ketua Panitia Anka Stefano.

Dalam sambutannya, Iskandar mengajak atlet menjunjung tinggi sportivitas. Menurutnya, olahraga bukan hanya soal prestasi, melainkan juga pembentukan karakter tangguh dan rendah hati.

“Bertandinglah dengan penuh semangat, junjung tinggi sportivitas, dan manfaatkan momen ini sebagai ajang pembelajaran. Turnamen ini bukan sekadar kompetisi, tetapi juga ruang silaturahmi dan pengalaman berharga bagi atlet dan keluarga,” ujarnya.

Iskandar menambahkan, PT Semen Padang aktif membina berbagai cabang olahraga hingga dijuluki “mini KONI” Sumbar. Selain tenis, perusahaan juga membina pencak silat, karate, bulu tangkis, bowling, basket, panahan, hingga olahraga alat berat.

Menurutnya, penyelenggaraan kejurnas ini selaras dengan Asta Cita ke-6 Pemerintah RI yang mendorong produktivitas, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta penguatan kewirausahaan generasi muda.

“Olahraga adalah sarana strategis membentuk generasi disiplin, tangguh, dan produktif. Semangat ini sejalan dengan visi nasional mencetak SDM unggul yang berdaya saing, sekaligus mendukung lahirnya atlet berprestasi dari Sumbar,” katanya.

Iskandar juga berharap dukungan masyarakat terhadap PT Semen Padang di tengah ketatnya persaingan industri semen. “Dengan dukungan masyarakat Sumbar dan Indonesia, Insya Allah PT Semen Padang akan terus berdiri kokoh dan berkontribusi bagi bangsa,” tuturnya.

Sekretaris Umum PELTI Sumbar, Romi Sandra, mengapresiasi peran PT Semen Padang yang konsisten mendukung olahraga, khususnya tenis. “Kejurnas ini kesempatan emas bagi atlet muda untuk menguji kemampuan. Namun sebesar apa pun prestasi, akhlak dan kerendahan hati tetap nomor satu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Anka Stefano menyebut kejurnas ini merupakan edisi kedua setelah sukses pada 2024. Turnamen ini juga menjadi bagian dari rangkaian Tennis Series 2025 dengan kelompok umur 8, 10, 12, 14, dan 16 tahun.

Selain kejurnas, panitia menyiapkan Fun Tenis untuk pemula tanpa batasan usia yang akan digelar 12–15 September 2025. “Kami berharap ajang ini berlanjut setiap tahun, karena penting untuk mengasah mental sejati atlet: rendah hati, semangat, dan pantang menyerah,” pungkasnya. (*)

Padang, Lintasmedianews.com

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Bapak Jupri, S.AP, politisi dari Fraksi PAN yang akrab disapa Mak Dang, melakukan kunjungan dan peninjauan pembangunan Mushalla di SMP Negeri 17 Padang.

Pembangunan Mushalla tersebut bersumber dari Dana Pokok Pikiran (Pokir) Tahun 2025 yang dialokasikan oleh Bapak Jupri sebagai bentuk perhatian terhadap peningkatan sarana keagamaan dan fasilitas penunjang pendidikan di sekolah.

Kunjungan Wakil Ketua DPRD ini disambut langsung oleh Kepala Sekolah Dra. Doris Yelniwetis, Ketua Komite Bapak Yohanis, S.Sos., M.Pd, serta Sekretaris Lurah Banuaran Ibu Eliaroza, S.Sos.

Dalam kesempatan itu, Bapak Jupri menyampaikan bahwa pembangunan Mushalla di SMPN 17 Padang diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi siswa, guru, dan masyarakat sekitar, sekaligus memperkuat pembinaan karakter religius di lingkungan sekolah.

PEKANBARU, LINTASMEDIANEWS.COM

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menggelar pertemuan dengan Panitia Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (2/9/2025). Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, di Pekanbaru.

Kehadiran Bupati Asmar diterima langsung Ketua Panitia Selter, Prof. Dr. Adolf Bastian, S.Pd M.Pd., beserta jajaran anggota yang terdiri dari Prof. Dr. Fahmi, SH., MH., Zulkifli, S.Ag., MA., M.Si., Sigit Juli Hendriawan, SE.Ak., MM., CA., CRMP., QGIA, dan Dr. Surizki Febrianto, SH., MH.

Dalam pertemuan itu, Bupati Asmar menyampaikan harapannya agar proses seleksi berjalan objektif, terbuka dan kompetitif. Ia juga menjelaskan bahwa tujuan utama dari pelaksanaan seleksi jabatan ini adalah mendapatkan individu yang tepat sesuai tugas pokok dan fungsi yang dibutuhkan oleh instansi, serta mampu menginspirasi, mengarahkan dan mengelola tim untuk mencapai tujuan organisasi.

"Saya berharap melalui seleksi ini terpilih pejabat terbaik yang mempunyai kompetensi, kemampuan, dan rekam jejak yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi," ungkap Bupati.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Selter, Prof. Adolf Bastian, menyampaikan kepada Bupati Asmar, bahwa pihaknya memastikan proses seleksi berjalan secara objektif dan transparan untuk menemukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten dan berintegritas tinggi guna mengisi jabatan yang dibutuhkan.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti membuka seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk memenuhi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), dan tiga jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kosong. Adapun ketiga jabatan itu adalah jabatan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Hadir mendampingi Bupati dalam pertemuan ini, Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti, Drs. Bakharuddin beserta Sekretaris BKPSDM, Siti Rodhiyah.(Nina).

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang menggelar silaturahmi sekaligus evaluasi bersama orang tua dan 25 mahasiswa Politeknik Negeri Padang (PNP) penerima Beasiswa Anak Nagari Semen Padang (BANGSA) Gelombang I Tahun Ajaran 2024/2025 di Gedung Diklat PT Semen Padang, Rabu (3/9).

Acara tersebut dihadiri Kepala Unit CSR PT Semen Padang Idris, Wakil Direktur PNP Bidang Kerja Sama Ihsan Lumasa Rimra, perwakilan KAN Lubuk Kilangan Jaswir Manti dan Syamsur Malin, Staf TJSL Nurwan, serta Staf Diklat & KM Zamris.

Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino menegaskan, sebagai bagian dari SIG, Program BANGSA PT Semen Padang merupakan bentuk dari implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di bidang pendidikan untuk melahirkan generasi unggul dari Sumbar.

“Investasi terbaik adalah pada pendidikan generasi muda. Program ini selaras dengan Asta Cita Presiden RI, khususnya poin ke-4 tentang pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas SDM. Harapannya, penerima beasiswa kelak menjadi pemimpin, inovator, dan agen perubahan bagi nagari, daerah, bahkan bangsa,” ujarnya.

Kepala Unit CSR PT Semen Padang Idris menambahkan, kegiatan ini menjadi ajang mempererat hubungan antara perusahaan, mahasiswa, orang tua, dan ninik mamak, sekaligus mengevaluasi perkembangan akademik maupun kedisiplinan mahasiswa.

“Evaluasi mencakup kehadiran kuliah, kepatuhan terhadap aturan, hingga capaian indeks prestasi. Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kami berharap para penerima beasiswa bersungguh-sungguh dan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini,” tegasnya.

Apresiasi juga datang dari perwakilan KAN Lubuk Kilangan, Jaswir Manti. Ia menyebut Program BANGSA sebagai bentuk nyata komitmen PT Semen Padang dalam mendukung pendidikan anak nagari.

“Banyak anak yang sebelumnya terkendala biaya kini bisa melanjutkan kuliah. Kami berharap kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya agar keberhasilan mereka juga mengangkat nama baik nagari,” katanya.

Sementara itu, Wakil Direktur PNP Bidang Kerja Sama Ihsan Lumasa Rimra menilai, sinergi kampus dan industri sangat strategis dalam mencetak lulusan berkualitas.

“Program ini tidak hanya berupa beasiswa, tapi juga pembinaan, mentoring, hingga magang industri. Kami berkomitmen menjaga kualitas pendidikan mahasiswa penerima beasiswa, karena mereka adalah aset berharga bagi daerah dan bangsa,” jelas Ihsan.

Salah satu penerima beasiswa, Najmi Zahrabiyyah Edfa, menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diperoleh. Mahasiswi yang meraih IP 3,73 di semester pertama dan 3,45 di semester kedua itu berjanji untuk terus meningkatkan prestasi.

“Tanpa beasiswa ini, mungkin saya kesulitan melanjutkan kuliah. Saya akan lebih disiplin dan giat belajar agar bisa menjadi kebanggaan keluarga dan daerah,” ungkapnya.

Farida, orang tua Najmi, juga menyampaikan rasa terima kasih. “Beasiswa ini sangat meringankan beban keluarga sekaligus menjadi motivasi bagi anak untuk terus berjuang. Kami akan mendukung penuh agar kesempatan berharga ini tidak disia-siakan,” ujarnya. (*)

Tanah Datar –Lintasmedianews.com

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Penandatanganan Nota pesepakatan perubahan Kebijakan Umum APBN (KUA) dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025 di ruang sidang utama DPRD setempat. Kamis (14/8/25) 

Rapat dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahri dan Kamrita, dan 27 anggota DPRD dihadiri Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Sekda, Staf Ahli Bupati, para Asisten, kepala OPD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya.

Pada kesempatan iru, Bupati Eka Putra menyampaikan terima kasih kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD, ketua fraksi, dan pihak terkait lainnya sehingga KUA PPAS Perubahan Tahun 2025 disepakati dan ditandatangani bersama. 

"Terima kasih kepada kita semua yang terlibat dalam KUA PPAS Perubahan ini. Sungguh menjadi kebanggaan, bahwa proses penyusunan dan pembahasan dilakukan melalui penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap dokumen tersebut," ujarnya. 

Dikatakan Bupati, selanjutnya dapat segera diaplikasikan sebagai pedoman bagi

Pemkab Tanah Datar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025. 

Pelaksanaan perubahan KUA PPAS dipengaruhi beberapa faktor sehingga terpenuhi persyaratan untuk melakukan perubahan dimana hal ini merupakan tahapan dalam mekanisme penyesuaian anggaran tahun berjalan yang disebabkan beberapa kondisi, sehingga apa yang menjadi target awal dalam APBD dapat disesuaikan kembali berdasarkan perubahan itu, sampainya. 

Diungkapkan lebih lanjut, Eka Putra menyampaikan perubahan KUA PPAS sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dimana dinyatakan Perubahan APBD dapat dilakukan antara lain disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. 

"Beberapa asumsi yang mendasari Perubahan KUA PPAS ini di Tanah Datar adalah, Perubahan asumsi indikator makro ekonomi, penyesuaian pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pemanfaatan anggaran lanjutan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 (DAK), pemanfaatan Silpa Tahun 2024 dan mengakomodir program, visi dan misi Kepala Daerah serta Asta Cita Naional," terangnya. 

Bupati di kesempatan itu juga berharap kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar proaktif dan responsif dalam mengikuti semua tahapan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahunb Anggaran 2025.

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Tanah Datar hakikatnya merupakan perwujudan sinergi kita semua yang diukur dari penilaian berbagai indikator pada visi dan misi Kabupaten Tanah Datar dan direfleksikan ke dalam target pada RKPD. Dan disadari juga bahwa keberhasilan program tergantung peran serta dan dukungan setiap stakeholder yang terlibat didalamnya, tukasnya.   (  ERM )

Kepulauan Mentawai, Lintasmedianews.com

Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Kepulauan Mentawai mendatangi Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Selasa (03/09) pukul 14.15 WIB.

Ketua DPC AWI Kabupaten Kepulauan Mentawai, Faisal Ryanggie Fermana, didampingi Sekretaris Anjar Suryono serta Bendahara Ilsadul Ilbat, secara resmi melaporkan keberadaan serta struktur kepengurusan AWI di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Rombongan AWI diterima langsung oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rikson, di ruang kerjanya. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Ketua AWI, Faisal Ryanggie Fermana, menyampaikan bahwa kehadiran AWI di Mentawai diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pers daerah, serta menjalin sinergi dengan pemerintah dan masyarakat.

“Kami berharap keberadaan AWI bisa menjadi wadah profesionalisme wartawan di Mentawai, serta mendukung pembangunan daerah melalui pemberitaan yang objektif dan berkualitas,” ungkap Faisal.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol, Rikson, menyambut baik laporan keberadaan AWI. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung keberadaan organisasi wartawan selama tetap berlandaskan aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi etika jurnalistik.

Dengan resmi dilaporkannya keberadaan AWI ke Kesbangpol, diharapkan organisasi ini dapat segera aktif menjalankan program kerja serta memperkuat peran pers di Kabupaten Kepulauan Mentawai(Fais)

Tanah Datar - Lintasmedianews.com

DPRD Bersama Pemkab Tanah Datar tandatangani Nota kesepakatan tentang KUA dan PAS ABPD tahun 2026 waktu rapat Paripurna diruang sidang Utama DPRD Pagaruyung Batusangkar Kabupaten Tanah Datar, penandatanganan itu dipimpin lansung oleh Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, SE. Selasa (02/9/25) 

Pada kesempatan itu, Bupati Eka Putra didampingi Wakil Bupati (Wabup) Ahmad Fadly mengucapkan rasa terima kasih kepada pimpinan beserta anggota DPRD yang telah membahas KUA dan PPAS APBD tahun 2026 hingga ditandatanganinya nota kesepakatan tersebut.

"Dengan telah dilaksanakannya kegiatan ini, Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD mempunyai tanggung jawab melalui fungsi serta

kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan pembangunan daerah," ujanya.

Bupati Eka Putra menambahkan, arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 disusun dalam rangka mencapai target yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029 dengan memperhatikan dinamika perekonomian dan kondisi sosial masyarakat.

"KUA dan PPAS APBD tahun 2026 yang telah disepakati akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2026. Dan, kepada seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjuti hasilnya dengan menyusun RKA Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sudah dialokasikan pada perangkat daerah masing-masing dengan mempedomani perundang-undangan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Anton Yondra didampinggi Ketua DPRD Anton Yondra, Wakil Ketua DPRD Nurhamdi Zahari dan Kamrita beserta Sekretaris Dewan DPRD Yuhardi, mengatakan sebelum dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepakatan Tentang KUA dan PPAS APBD tahun 2026 telah terlaksana beberapa rangkaian kegiatan.

"Sebelum ini telah terlaksana kegiatan pembahasan dan perumusan antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemda, Penandatangganan berita acara pembahasan kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Tanah Datar serta Rapat Paripurna Internal DPRD penetapan keputusan DPRD tentang Kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Tanah Datar tahun 2026," ujarnya.   (  ERM  )