Musi Rawas, Lintasmedianews.com

Ketua TP PKK Kabupaten Musi Rawas, H Riza Novianto Gustam beserta pengurus PKK menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-53 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Tahun 2025 Samarinda Kalimantan Timur, Selasa (08/07/2025).

‎Kegiatan nasional tersebut turut dihadiri oleh Ketua TP PKK dari seluruh provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia. 

‎Acara berlangsung meriah dengan diwarnai tasyakuran dan pemotongan tumpeng oleh Pelindung TP PKK Pusat, Selvi Gibran Rakabuming. Selain seremoni, rangkaian kegiatan sosial seperti pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat Samarinda juga diselenggarakan, menegaskan peran PKK sebagai penggerak aksi nyata di tengah masyarakat.

‎Sebelumnya, pada pagi hari, digelar Sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK yang membahas arah kebijakan dan strategi penguatan gerakan PKK ke depan. Forum ini menghadirkan pemaparan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM, serta Kepala Badan Gizi Nasional.‎

‎Dalam Puncak Peringatan HKG PKK Ke-53 dan Rakernas X PKK tahun 2025 ini, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian, menegaskan pentingnya Rakernas X PKK 2025 sebagai momentum strategis untuk memperkuat arah dan struktur Gerakan PKK secara nasional.

‎“Momentum Rakernas sangat strategis karena akan menghasilkan 3 dokumen utama dalam penyelenggaraan Raker PKK secara nasional,” ujarnya.

‎Ketiga dokumen yang dimaksud oleh Ketua Umum PKK yaitu Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2025–2029, Strategi Gerakan PKK, dan Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK.‎

‎Selanjutnya, Ny. Tri Tito Karnavian, menekankan bahwa Rakernas bukan sekadar kegiatan tahunan, melainkan forum yang sangat penting untuk menyelaraskan gerak PKK ke depan dengan arah pembangunan nasional. Termasuk visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.‎

‎“Tujuan utama Rakernas adalah menyatukan gerak langkah PKK agar nantinya sejalan dengan pembangunan nasional, sekaligus memastikan bahwa program-program PKK benar-benar menyentuh kebutuhan keluarga dan masyarakat,” tegasnya.(Adv.Agi)

‎

Musi Rawas, Lintasmedianews.com

Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud membuka Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029 bertempat di Auditorium Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Rabu (18/06/2025). 

Dalam acara tersebut di hadiri Wakil Bupati Musi Rawas, Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Musi Rawas, Ketua DPRD Musi Rawas, Plt. Kajari Musi Rawas,Kepala BNN Musi Rawas, Polres Musi Rawas, Kodim 0406 Lubullinggau, Kemenag Musi Rawas, Kasubdit Wilayah I Sumatera Bina Bangda Kemendagri, Bappeda Prov. Sumsel, Sekda Musi Rawas, Rektor Unmura dan Rektor ITMS, Pimpinan Bank Sumsel Babel, dan Kepala OPD di Pemkab Musi Rawas. 

Dalam sambutannya Bupati Hj. Ratna Machmud

menyambut baik dilaksanakannya musrembang ini karna dapat bersama-sama memberikan pemikiran, saran dan masukan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan, meliputi strategi dan arah kebijakan yang selanjutnya akan di implementasikan. 

Lebih lanhut Bupati mengatakan, musrembang ini juga membahas program-program strategis dalam menyusun RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2025-2029 yang di dalamnya memuat uraian secara detil tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. 

"Saya mengharapkan kegiatan Musrenbang dapat dilaksanakan dengan serius, sehingga substansi kegiatan ini harus benar-benar terwujud. Hal ini penting untuk kita lakukan agar rencana pembangunan lima tahun kedepan benar-benar efisien, efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Musi Rawas," Ujar Bupati. 

Bupati juga mengajak seluruh komponen masyarakat khususnya di Kabupaten Musi Rawas untuk bersatu padu, menyatukan setiap gerak dan langkah kita dalam bekerja untuk mewujudkan Musi Rawas yang Maju, Mandiri, Bermartabat dan Berkelanjutan (ΜΑΝΤΑΒΚΑΝ).(Adv)

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Ketua Komisi II DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya memberikan apresiasi kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Padang yang telah berhasil memenuhi bahkan melampaui target pendapatan asli daerah (PAD) pada semester pertama tahun 2025. 

Namun, ia juga memberikan sorotan tajam kepada beberapa OPD yang masih tertinggal jauh dari target yang telah ditetapkan.

Dalam rapat evaluasi kinerja OPD yang digelar pada Selasa (8/7/2026) Rachmad Wijaya menegaskan pentingnya evaluasi secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas pembangunan daerah. 

Ia juga meminta Wali Kota Padang, Fadly Amran segera mengambil langkah nyata terhadap OPD yang belum menunjukkan kinerja optimal dalam hal pengumpulan PAD.

“Bagi OPD yang belum mencapai target, ini harus menjadi perhatian khusus bagi Wali Kota Padang untuk serius dan segera melakukan intervensi dan perbaikan. Kami menyarankan agar Pemko lebih serius dalam memaksimalkan teknologi dan digitalisasi dalam mencapai target PAD ini,” tegas Rachmad dari Dapil Padang V (Padang Selatan dan Padang Timur) ini.

Rachmad menambahkan, secara umum capaian PAD Pemko Padang per 8 Juli 2025 sudah baik, mencapai Rp445 miliar atau 49,76 persen dari total target PAD Rp894,3 miliar. 

“Kami melihat sejumlah OPD yang harusnya menjadi penyumbang PAD besar ada yang belum maksimal. Andai mereka maksimal, tentu angkanya lebih baik lagi. Semoga sisa 6 bulan ke depan bisa dimaksimalkan,” kata Rachmad. 

Tiga OPD Jadi Sorotan

Rachmad mengungkapkan berdasarkan data resmi dari Laporan Harian Realisasi PAD per 8 Juli 2025, tercatat tiga OPD yang menjadi sorotan utama karena belum mencapai 40 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.

“Yang pertama adalah Dinas Perhubungan (Dishub). Dari target PAD sebesar Rp3,39 miliar, baru terealisasi Rp1,25 miliar atau sekitar 36,88 persen. Dishub diketahui mengandalkan pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan, tempat khusus parkir, serta layanan mobil derek. Harus maksimal lagi,” kata Ketua Alumni SMA 6 Padang ini.

Selanjutnya, kata Rachmad, Dinas Perdagangan (Disdag) mencatat realisasi PAD sebesar Rp3,04 miliar dari target Rp12,45 miliar, atau hanya mencapai 24,43 persen.

Rendahnya capaian ini diduga disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan retribusi pasar, pertokoan, serta penyedotan kakus.

Sementara itu, yang ketiga dan menjadi OPD dengan capaian terendah adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dengan target PAD yang cukup besar, yakni Rp64,3 miliar, realisasi yang dicapai baru sebesar Rp14,96 miliar atau sekitar 23,27 persen. 

“PAD DLH sebagian besar berasal dari retribusi kebersihan dan persampahan, serta kerja sama dengan pihak ketiga seperti PDAM. Kami minta Wako lebih memberikan perhatian lagi,” katanya. 

Rachmad mengatakan, OPD berkinerja baik patut dicontoh dan dia mengapresiasi OPD yang mampu menunjukkan hal itu. 

Salah satunya adalah Dinas Pariwisata, yang justru berhasil melampaui target PAD sebesar Rp400 juta dengan realisasi mencapai Rp495 juta, atau 123,75 persen. 

Selain itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga mendekati target maksimal dengan capaian 99,50 persen dari target Rp34 miliar.

Rachmad menilai bahwa kinerja baik seperti itu perlu dijadikan acuan bagi OPD lainnya dalam menyusun strategi dan meningkatkan efisiensi kerja, khususnya dalam memanfaatkan potensi PAD dari berbagai sektor layanan dan aset daerah.

Rachmad menegaskan bahwa digitalisasi menjadi kunci utama dalam memperbaiki tata kelola PAD di Kota Padang. 

Ia mendorong seluruh OPD untuk melakukan transformasi layanan, mulai dari sistem pemungutan hingga pelaporan, agar proses menjadi lebih cepat, transparan, dan terukur.

“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Dengan langkah evaluasi ini, DPRD berharap seluruh OPD dapat mempercepat pencapaian target PAD pada semester kedua tahun 2025.

Hal ini diharapkan mampu mendukung keberlanjutan pembangunan dan menjadikan Kota Padang sebagai kota yang bersih, modern, dan berdaya saing tinggi. (*)

Lampung Timur ,- Lintasmedianews.com 

warga masyrakat mengaku kewalahan saat hendak menggali informasi terkait pengelolaan hutan swakelola di wilayah Desa Jepara dan sri rejosari yang disinyalir dikelola secara terselubung oleh pihak tertentu. Hal ini terjadi lantaran UPTD Pengelolaan Hutan Gunung Balak terpantau tidak pernah membuka kantor untuk layanan informasi publik, meski berkali-kali awak media mencoba melakukan konfirmasi ke kantor tersebut.

“Kami sudah beberapa kali datang ke kantor UPTD Gunung Balak, tapi selalu tutup. Padahal masyarakat ingin tahu bagaimana status dan izin pengelolaan hutan swakelola yang berada di area Desa Jepara dan sri rejosari ini,” ungkap Kepala awak media ., 

Dugaan pengelolaan terselubung ini mencuat setelah beberapa aktivitas yang mengarah pada pemanfaatan kayu dan lahan di kawasan hutan Gunung Balak terpantau berjalan tanpa ada keterbukaan data kepada publik. Pihak media juga telah mencoba melakukan koordinasi dengan pemerintah desa penyangga , namun keterbatasan kewenangan desa menjadikan informasi yang didapat tidak lengkap.

“Kami berharap pihak terkait, terutama UPTD, segera membuka ruang keterbukaan informasi publik agar masyarakat tidak menjadi korban informasi simpang siur dan agar pengelolaan hutan tetap berjalan sesuai aturan,” tambahnya.

Andica,(rajo mudo) salah satu masyrakat way jepara dan juga masyrakat adat desa jepara ini berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar tata kelola hutan berjalan sesuai koridor hukum, sekaligus mencegah potensi kerusakan lingkungan yang dapat berdampak pada masyarakat sekitar.  (Y.A)

Tanah Datar. Lintasmedianews.com

Dalam rangka Musyawarah Nagari (Musnag) Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab dengan agenda kegiatan  penyusunan Rencana kerja Pemerintah Nagari (RKP) Tahun 2026 dan pengusulan DU RKP Tahun 2027, Selasa (08/07/2025)  di Gedung SKB Sungai Tarab. 

Kegiatan Musnag tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua BPRN Roni Herwandi, ST turut di hadiri OPD, Tim Musyawarah kabupaten, Forkopimca, Camat Sungai Tarab A. Mirza. Aziz, wali nagari, BPRN, KAN, Wali Jorong  Tokoh Masyarakat, Niniak Mamak,  TP PKK Nagari Sungai Tarab Bundo kanduang,  Pemuda dan undangan lainnya .

Ketua BPRN Roni Herwandi, ST dalam sambutannya menyampaikan"  Pengertian Musyawarah Nagari RKP Nagari adalah BPRN menyelenggarakan musyawarah  Jorong dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di Jorong  dilanjutkan Ke Musyawarah Nagar  hasil Musnag menjadi pedoman bagi Pemerintah Nagari menyusun rancangan RKP Nagari dan DU RKP Nagari. 

"Penyusunan RKP dan DU RKP telah diatur oleh Undang-undang dan Permendes, juga Perbub, bahwa seluruh Nagari, wajib melakukan Musnag, untuk arah pembangunan Nagari, yang harus dituangkan dalam RKP, dengan memperioritaskan, usulan yang masuk, dalam musnag tersebut, " ujarnya. 

Lebih lanjut Ketua BPRN menyampaikan hasil yang dicapai saat Musnag RKP adalah penetapan prioritas kegiatan RKP Nagari dan DU RKP Nagari yang kedua pembentukan tim verifikasi nagari. 

Sementara itu Wali Nagari  Sungai Tarab Romi Chandra menyampaikan '  untuk memperioritaskan usulan, yang akan dilaksanakan di tahun 2026 nantinya, dan berharap untuk menentukan sumber dananya dan harus melihas pemanfaatnya.

"Kami sebagai pemerintah Nagari berharap untuk memperioritaskan usulan nantinya, kami berharap, tentukanlah sumber dananya dan juga harus dilihat, pemanfaat, agar masyarakat bisa menikmatinya" ungkapnya. 

Camat Sungai Tarab A. Mirza Aziz dalam sambutannya menyampaikan tujuan musyawarah adalah untuk menentukan mana yang menjadi skala prioritas karena pada tahun 2025 pembangunan phisik tidak lagi ada jika ada hanya skala kecil dan tentang masalah sampah yang sampai hari ini belum teratasi dengan baik. 

"Banyak hal yang ada dalam pikiran kita untuk melaksanakan pembangunan  dan disaat ini lah kita wadahnya tempatnya untuk menyampaikan apa apa yang menjadi skala prioritas pembangunan nagari, namun kita dihadapkan dengan keputusan pemerintah pusat dengan adanya efisiensi salah satu dengan dikurangi nya pembangunan phisik untuk itu semoga pembagunan yang diusulkan menjadi prioritas bisa di manfaatkan nantinya oleh masyarakat, " pungkasnya.  (ERM)

.