PASAMAN BARAT, LINTASMEDIANEWS.COM

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat menggelar rapat gabungan komisi, dalam rangka pembahasan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pasaman Barat diruang rapat Bamus DPRD setempat, Selasa (04/2).

Rapat dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah, serta dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto dan sebagian anggota TAPD.

Setelah rapat dibuka, beberapa perwakilan dari masing-masing Komisi memberikan usul supaya rapat ditunda, karena TAPD yang hadir tidak lengkap. Bahkan dari beberapa kali rapat yang sudah dilaksanakan terkait pembahasan anggaran, Sekda Pasaman Barat tidak pernah menghadirinya, termasuk pada rapat tersebut.

Menanggapi usulan itu, Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto menyampaikan bahwa tim TAPD yang hadir sudah bisa bertanggung jawab terhadap laporan yang akan disampaikan.

"Kami dari pemerintah daerah maupun TAPD yang hadir ini, sudah bertanggung jawab dan bisa untuk menyampaikan realisasi APBD tahun 2024. Mari kita bersama-sama dalam mencari solusi dan jalan terbaik untuk kemajuan Pasaman Barat kedepannya," katanya.

Namun, sejumlah Komisi DPRD Pasaman Barat tetap meminta supaya TAPD bisa hadir lengkap, terutama Sekda dan Bupati Pasaman Barat untuk membahas realisasi APBD tahun anggaran 2024 tersebut.

Karena tidak lengkapnya kehadiran TAPD, peserta rapat sepakat untuk menunda dan menjadwalkan kembali rapat tersebut. Setelah kesepakatan bersama, Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah langsung menutup rapat. (**)

Parik Malintang , Lintasmedianews.com

Apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaksanakan pada pagi ini, Senin (3/2/2025), merupakan salah satu langkah penting dalam meningkatkan kedisiplinan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman. Selain sebagai sarana silahturahmi dan koordinasi antar aparatur, apel ini juga bertujuan untuk mensukseskan pilot proyek Smart City di daerah ini. 

Bupati Padang Pariaman yang diwakili oleh Sekda, Rudy Repenaldi Rilis, mengingatkan semua ASN untuk meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Melalui Dinas Kominfo, kami berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. Ini merupakan langkah implementasi e-government yang dapat meningkatkan kualitas layanan masyarakat," ujar Rudy dalam sambutan tertulis Bupati Suhatri Bur. 

Program Smart City yang dijalankan sejak tahun 2019 telah membawa dampak signifikan dalam pembangunan Padang Pariaman, antara lain peningkatan layanan publik, pemanfaatan teknologi informasi yang lebih luas, serta promosi pariwisata dan ekonomi daerah. Dinas Kominfo juga telah membangun infrastruktur jaringan internet di seluruh OPD, kecamatan, puskesmas, dan beberapa sekolah, yang diharapkan akan lebih luas menjangkau 103 nagari pada tahun 2025.

Rudy juga menekankan pentingnya transformasi digital dengan penggunaan aplikasi dan teknologi informasi di semua OPD untuk mempermudah pelayanan publik. Meskipun Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Padang Pariaman menunjukkan peningkatan, yakni dari cukup pada 2022 menjadi sangat baik pada 2024, target untuk mencapai level "Memuaskan" masih perlu diperjuangkan.

Selain itu, Dinas Kominfo juga telah meluncurkan program "Nagari Statistik" untuk meningkatkan pengelolaan data statistik di tingkat nagari, yang diharapkan dapat membantu pengambilan keputusan berbasis data.

Dalam hal keterbukaan informasi publik, Pemkab Padang Pariaman terus berupaya untuk meningkatkan transparansi, dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti website dan media sosial untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, Pemkab juga bekerja sama dengan media cetak, elektronik, dan online untuk memperluas jangkauan informasi.

Pemkab Padang Pariaman juga meraih penghargaan sebagai Kabupaten Informatif dari Komisi Informasi Sumatera Barat pada tahun 2024, sebuah pengakuan atas komitmennya dalam menerapkan keterbukaan informasi publik.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan publik, Pemkab Padang Pariaman terus mengoptimalkan sistem pengaduan online melalui SP4N-LAPOR! yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan pengaduan dengan cepat dan efisien. Pada tahun 2024, sudah ada 10 laporan yang diterima, dengan 7 di antaranya berhasil diselesaikan.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun implementasi teknologi informasi yang lebih menyeluruh dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Lintasmedianews.com, Dharmasraya

sumringah terpancar di wajah warga Nagari Siguntur, saat Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, meresmikan Jembatan Gantung Siguntur yang membentang kokoh di atas Sungai Batanghari, Senin (03/01/2025).

Didampingi Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional II Sumbar, Andi Mulya Rusli,  Sutan Riska secara simbolis memotong pita sebagai tanda dimulainya pemanfaatan jembatan, yang disambut gembira oleh tokoh masyarakat, perangkat nagari, dan ratusan warga yang turut hadir dalam kegiatan bersejarah ini. 

Hadir Ketua DPRD Dharmasraya, Jemi Hendra, dan anggota, Sutan Riki Alkhalik, Plt Kadis PU Andar, Camat Sitiung Zulhedri, Walinagari Siguntur Hamdan, dan sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Jembatan senilai Rp.21,7 Miliar ini telah lama dinantikan untuk menjadi penghubung vital bagi masyarakat dari Jorong Siluak ke pusat pemerintahan Nagari Siguntur dan Kecamatan Sitiung, atau sebaliknya. 

Jembatan dengan panjang total 230 meter, yang terdiri dari pendekat 2x40 meter dan bentang utama 150 meter ini diklaim sebagai yang terpanjang di Sumatera Barat, menjadi kebahagiaan yang diberikan Sutan Riska di penghujung masa jabatannya kepada masyarakat setempat

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat.

"Jembatan ini bukan hanya sekadar infrastruktur, tetapi juga jembatan harapan bagi masyarakat. Kami berharap dengan adanya jembatan ini, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat semakin lancar," ujar Sutan Riska.

Sutan Riska juga berpesan agar jembatan ini dirawat dengan baik agar dapat bertahan lama. Ketua Umum Apkasi itu juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk merasa memiliki dan menjaga fasilitas ini bersama.

Sebelumnya, warga harus menggunakan perahu atau memakai pelayangan ponton untuk menyeberangi sungai terpanjang di Pulau Sumatera itu. Kondisi ini menyulitkan terutama bagi pelajar yang harus pergi ke sekolah dan petani yang ingin membawa hasil panen mereka ke pasar. 

Dengan adanya jembatan gantung ini, akses menjadi lebih mudah dan aman bagi warga seberang Batanghari yang ingin berususan ke kecamatan dan kantor walinagari setempat. 

"Alhamdulillah, sudah ada jembatan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat dan Bapak Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang telah berhasil membawa proyek ini ke nagari kami," ujar Sutan Hendri, seorang tokoh masyarakat setempat.

Dirinya mengatakan, sebetulnya, keinginan masyakat untuk mempunyai jembatan penghubung ini sudah lama, dan telah diusulkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Apalagi di seberang Batanghari ada sejumlah situs bersejarah yang perlu dikembangkan menjadi objek wisata. 

Pembangunan jembatan ini juga menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak memungkinkan proyek ini akhirnya selesai dan dapat segera dimanfaatkan.

 Dengan peresmian Jembatan Gantung Batanghari, asa baru pun muncul bagi warga Jorong Siluluak dan Nagari Siguntur. Keberadaan jembatan ini tidak hanya memperlancar mobilitas, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.(elda)

Padang, Lintasmedianews.com

Sesungguhnya Buk Welly Nofi adalah contoh yang baik untuk siapapun pelaku Ekraf di kota. Sebab semangat kegigihan dan semangat berbagi Buk Welly sungguh luar biasa. Jujur saja, Pemko Padang berterimakasih kepada Buk Welly.

Demikian sambutan Pj. Walikota Padang yang disampaikan Asisten II Drs. Didi Aryadi, M.Si pada saat launching dan diskusi buku Welfrydha (Welly Nofi Sastera) Senin siang (3/2) kemaren di Gedung Youth Center Bagindo Azizchan Padang.

Dijelaskan Didi, semangat seperti Buk Wel inilah yang pantas menjadi inspirasi bagi generasi muda kota Padang. Bahkan untuk itu Pemko Padang telah menyediakan gedung Youth Center untuk mempromosikan produk UMKM kota Padang.

"Semoga akan lahir Ibuk Welly-Ibuk Welly yang baru yang bisa menginspirasi kita semua khususnya di bidang UMKM ini," ujar Didi Aryadi.

Sastri Bakry Ketua SatuPena Sumbar menyebut Welly sebagai perempuan tangguh dan pantang menyerah. Bila gagal di satu bidang, maka dia akan mencoba bidang lain.

"Saya pikir dia memang mendapatkan pin emas dari Pemko Padang. Karena semangat berkarya dan semangat berbagi dengan masyarakat sungguh luar biasa. Ia bahkan rela untuk membagi ilmu dengan masyarakat walaupun ia tidak dibayar sekalipun," ujar Sastri yang saat itu bertindak sebagai pengupas buku Buk Welly tersebut.

Dra. Nurjani Muis, M.Pd penggiat literasi kota Padang menyebut salah satu kelebihan Buk Wel dalam setiap karyanya adalah masalah legalitas. Artinya setiap karya yang dihasilkan Buk Wel pasti memiliki legalitas yang sahih. Bahkan Deta dan Tingkuluak Buk Wel sudah punya HaKi. Begitu pula sebagai penatar, Buk Wel juga sudah punya Sertifikat BNSP.

"Nah, banyak UMKM kita kadang melupakan masalah legalitas ini. Tentunya untuk semakin berkembang, masalah legalitas tidak bisa dilupakan," ujar wanita yang lebih dikenal dengan nama Nanik Muis.

Komisaris PT. Semen Padang Khairul Jasmi secara bergurau menyebut bukan Nofrialdi Nofi Sastera yang hebat dalam masalah buku launching ini. Tapi sebaliknya Buk Wel lah yang hebat karena mau ditulis oleh suaminya.

"Tapi apa pun namanya saya salut dengan Buk Wel. Saya juga penerima pin emas di tahun sebelumnya. Tapi sampai saat ini saya tidak bisa menerbitkan buku. Karena itu selamat kepada Nofrialdi Nofi Sastera atas penerbitan buku ini," ujar Khairul Jasmi yang datang bersama isterinya.

Selain pembahas buku Sastri Bakry dan Nani Muis pada diskusi yang dikomandoi oleh Dr. Hermawan itu, banyak pembicara lain yang menyampaikan pendapat, saran dan masukan untuk buku yang akan keluar ISBN-nya itu. Sebutlah Kadispar Ekraf Yudhi Indrasyani, Kakankesbangpol Tarmizi Ismail, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM, dari Dinas Perdagangan, termasuk Camat Koto Tangah, Kasi Kesos Koto Tangah, Lurah Perupuk Tabing dan Lurah Banuaran.

Dari sisi lain mantan anggota DPRD Padang Elly Thrisyanti juga menyampaikan pendapatnya. Lalu Drs. Musdek, Dosen Multimedia Rino. Dari kalangan seniman dan budayawan serta wartawan juga ada Fauzul El Nurca dan Yurnaldi Paduka Raja.

Launching buku ini menceritakan perjalanan panjang Welfrydha (Welly Nofi Sastera) mendapatkan pin emas dan penghargaan dari Pemko Padang. Sedang penulisnya adalah Nofrialdi Nofi Sastera yang juga wartawan dan seniman dan suami dari Buk Wel sendiri.

PASAMAN BARAT , LINTASMEDIANEWS.COM

Ratusan tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat mendatangi kantor DPRD setempat kamis pagi, (30/01). Kedatangan tenaga kesehatan ini untuk menyampaikan beberapa aspirasi, dan meminta DPRD supaya bisa memperjungkan nasib mereka. Karena berdasarkan surat edaran Sekda Kabupaten Pasaman Barat, bagi pegawai non ASN yang tidak terdata di database BKN terancam dinon aktifkan.

Aspirasi para tenaga kesehatan ini, terlihat disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD Supriono bersama beberapa anggota DPRD lainnya. Penyampaian aspirasi dari tenaga kesehatan ini berlangsung tertib, yang dilaksanakan di ruang rapat Bamus DPRD setempat.

Salah seorang tenaga kesehatan dari Puskesmas Sungai Aur Efriwaldi mengatakan, dirinya bersama 156 tenaga ketehatan lainnya tidak terdata dalam database BKN, karena sesuai SK belum mencukupi waktu dua tahun per tanggal 31 Desember 2024 kemarin. selain itu dia juga tidak bisa lagi mengikuti seleksi PPPK tahap dua yang sedang berlangsung saat ini, karena dia bersama ratusan tenaga kesehatan lainnya sudah mengikuti tes CPNS tahun 2024 namun tidak lulus//

Mereka berharap, DPRD Kabupaten

Pasaman Barat bisa menanggapi aspirasi dan memperjuangkan nasib mereka, agar mereka bisa masuk dalam database BKN sehingga bisa masuk dalam kategori pegawai PPPK paruh waktu.

Tidak berselang lama, Kamis siang kantor DPRD Pasaman Barat Kembali didatangi oleh ratusan masa dari tenaga honorer atau pegawai non ASN yang berdinsa di berbagai instansi pemerintah di Kabupaten itu.

Kedatangan tenaga honorer ini juga untuk mengadukan nasib mereka yang tidak lulus PPPK dan meminta supaya mereka yang diinfokan akan dijadikan PPPK paruh waktu, supaya diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Ratusan masa tersebut terlihat disambut oleh Ketua DPRD Dirwansyah bersama Wakil dan anggota DPRD lainnya.

Ketua Aliansi R2 dan R3 Pasaman Barat Haryono mengatakan pada momen itu, mereka menyampaikan tiga tuntutan. Pertama meminta dan berharap kepada DPRD Pasaman Barat supaya mereka bisa dijadikan pegawai penuh waktu.

Kedua, mereka meminta jika hanya bisa menjadi PPPK paruh waktu, namun mereka diberikan peluang supaya bisa menjadi PPPK penuh waktu nantinya.

"Terakhir, jika tetap sebagai PPPK paruh waktu, kami meminta supaya gaji mereka sesuai Upah Minimum Propinsi (UMP)," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah menyampaikan semua aspirasi yang disampaikan oleh pegawai kategiri R2 dan R3 tersebut akan ditindaklanjuti. Dan akan mengawak aspirasi dari Nakes maupun tenaga honorer tersebut hingga ke pusat.

"Aspirasi yang sudah disampaikan kepada kami, akan kami tindak lanjuti, aspirasi dan harapan dari para Nakes dan tenaga honorer ini akan kita kawal," kata Dirwansyah.

Usai menyampaikan aspirasi, dan mendapat tanggalan dari DPRD Pasaman Barat, masa langsung membubarkan diri dengan tettib. (**)

Solok. Lintasmedianews.com.

Pemerintah Kabupaten Solok menyambut kedatangan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan daerah. Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Setda ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin siang (03/02/2025)

Ketua Tim BPK RI, Sri Katana, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Solok yang telah menyambut mereka dengan baik. Sri Katana menjelaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten Solok, guna memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. "Kami juga mengimbau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk segera melaporkan jika ada oknum yang mengatasnamakan BPK meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan," tambahnya.

Sementara itu Sekda Medison menyampaikan komitmennya untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan Tim BPK selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia juga mengapresiasi kunjungan Tim BPK RI, dan berharap audit ini akan memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Solok dalam menjaga integritas dan kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Kami sudah mempersiapkan laporan keuangan daerah yang akan diserahkan pada akhir Maret 2025, dengan mempertimbangkan persiapan untuk bulan Ramadhan. Semoga dengan adanya pemeriksaan ini, kami dapat terus menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Solok," ujar Medison.

Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen untuk bekerja sama secara maksimal dengan Tim BPK RI, serta menyediakan semua informasi yang dibutuhkan selama proses audit dan pemeriksaan berlangsung.

Pemeriksaan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Solok dalam pengelolaan anggaran dan laporan keuangan di masa mendatang.(Karta)

Solok. Lintasmedianews.com.

Pemerintah Kabupaten Solok menggelar apel pagi pada Senin, (03/02/25) di Lapangan Kantor Bupati Solok. Apel ini dihadiri oleh Staf Ahli, Asisten Daerah, Kepala OPD, serta ASN dan THL di lingkungan Pemkab Solok. Bertindak sebagai Pembina Apel, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Solok, Ricky Carnova, S.STP, M.Si, yang menyampaikan beberapa arahan penting terkait program kerja dan pencapaian daerah.  

Dalam arahannya, Ricky Carnova menekankan pentingnya setiap OPD segera menyusun Rencana Aksi 2025, seiring dengan telah diresmikannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Perencanaan tersebut harus mempertimbangkan informasi terbaru serta kondisi anggaran yang tersedia agar program-program pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien.  

Pada kesempatan itu, Ricky Carnova juga mengungkapkan beberapa pencapaian membanggakan yang telah diraih oleh Disdukcapil Kabupaten Solok, yang pertama Kabupaten Solok berhasil meraih predikat terbaik di luar Pulau Jawa dalam kepatuhan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dari KemenpanRB tahun 2024. Selain itu, berdasarkan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Disdukcapil Kabupaten Solok mendapatkan nilai 4,55 dengan predikat Pelayanan Prima. Capaian ini menjadikan Disdukcapil Kabupaten Solok sebagai yang tertinggi di Sumatera Barat dalam penilaian kinerja pelayanan kependudukan.

Ricky Carnova menyampaikan keberhasilan ini tentu tidak lepas dari kerja keras serta dukungan seluruh jajaran ASN dan staf di Disdukcapil.  

Data terbaru dari konsolidasi bersih Semester II Tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Solok telah mencapai 413.075 jiwa. Selama tiga tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Solok mengalami kenaikan sebesar 5.360 jiwa per tahun.

Untuk meningkatkan akses pelayanan kependudukan, Disdukcapil Kabupaten Solok telah membuka layanan cetak KTP hilang, rusak, dan baru di Mal Pelayanan Publik (MPP) Koto Baru, yang menjadi lokasi kedua setelah sebelumnya tersedia di Kantor Camat Lembah Gumanti.

Pada tahun 2025, direncanakan dua wilayah tambahan akan mendapatkan layanan serupa, yaitu Wilayah Utara Kecamatan X Koto Singkarak, X Koto Diatas, Junjung Sirih, dan sekitarnya serta Wilayah Timur Kecamatan Bukit Sundi, Lembang Jaya, dan Tigo Lurah. Ekspansi layanan ini dilakukan untuk mendekatkan layanan kependudukan kepada masyarakat, sehingga warga tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mengurus administrasi kependudukan.  

Dengan berbagai pencapaian dan inovasi yang terus dilakukan, Pemerintah Kabupaten Solok, khususnya Disdukcapil, berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ricky Carnova berharap dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas. (Karta)

SOLOK KOTA Lintasmedianews.com.

Wali Kota Solok H. Zul Elfian Umar bersama Ketua DPRD Kota Solok Fauzi Rusli menerima Tim Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun 2024, di Ruang Rapat Walikota Solok. Senin (03/02/2025)

Turut mendampingi Sekretaris Daerah Kota Solok Syaiful A, Wakil Ketua DPRD Kota Solok Amrinof Dias, Dt. Ula Gadang, Asisten Sekda Kota Solok, Inspektur Kota Solok dan BKD Kota Solok serta seluruh Kepala OPD di Pemerintahan Kota Solok 

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun 2024, Tim direncanakan akan melakukan pemeriksaan selama 27 hari kedepan.

Tim audit BPK berjumlah 8 orang dengan 

Penanggung Jawab Sudarminto Eko Putra, Wakil Penanggung Jawab I, Ali Thoyibi, Wakil Penanggung Jawab II Roni Altur, Pengendali Teknis Vivi Lunedi Basyiruddin, Ketua Tim Reza Akbar Latief, Anggota Tim Mikael Wil Iskandar Siahaaan, Sofiani Yulian Sari, Febri Rahmadini.

Dalam kesempatan itu Wako mengucapkan selamat datang kepada tim Audit ke Kota Solok yang akan melaksanakan pemeriksaan pendahuluan (Interim) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun 2024, mudahan-mudahan Kota Solok kembali mendapatkan WTP yang ke 9 kalinya tahun 2025 ini. 

Kepada seluruh kepala OPD tolong siapkan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan oleh tim dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk proses pemeriksaan Interim laporan keuangan tahun 2024. "ucap Wako.(T/K)