Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok





Padang,Lintas Media News
Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menyampaikan pandangannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan Tahun 2024,pada rapat paripurna dewan,Kamis (1/8/2024) di ruangan sidang utama DPRD Sumbar.

Sehubungan dengan hal itu,Sekretaris sekaligus juru bicara fraksi Demokrat Aida mengapresiasi rencana kenaikan Pendapatan Asli Daerah ( PAD),Untuk itu,pemerintahan harus berupaya menggali sumber pendapatan secara luas tanpa membebani perekonomian masyarakat.

Menurut fraksi Demokrat, Pemerintahan Provinsi harus dapat membuka, membangun, memfasilitasi, dan mengembangkan usaha Masyarakat secara maksimal, apabila pendapatan Masyarakat meningkat, maka pendapatan daerah juga akan meningkat melalui pajak dan retribusi daerah.

Perubahan yang terjadi pada PAD yang disebabkan oleh penyesuaian dangan perkembangan perekonomian dan ketentuan perundang- undangan serta perubahan pada pendapatan transfer. Fraksi Demokrat berharap Lembaga yang terkait teruslah menggali sumber-sumber pendapatan baru yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara fraksi Gerindra melalui jurubicaranya Mario Sahjohan minta penjelasan Gubernur terhadap defisit sebesar Rp 160,447 Miliar.Yang Secara umum, proyeksi Pendapatan Daerah dalam APBD Perubahan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 4,42 persen dari APBD awal sebesar RP 6,586 Triliun menjadi Rp 6,877 Triliun.

Bagi Fraksi Gerindra, angka ini MASIH KALAH JAUH dan belum sesuai target yang telah dituangkan dalam RPJMD, dimana angkanya pada tahun 2024 dituliskan diatas Rp 7 Triliun rupiah. "Kami melihat banyak hal yang belum sesuai dengan terget-target penerimaan daerah. Mohon penjelasan Saudara Gubernur.Kata Mario.

Pada umumnya fraksi-fraksi DPRD Sumbar menyorot belum sesuinya target-target penerimaan daerah.

Rapat paripurna tersebut di pimpin oleh wakil ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar didampingi wakil ketua Suwirpen Suib di hadiri wakil Gubernur Sumbar Audy Joenaldy.

Irsyad Safar menyampaikan.Dari Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 yang disampaikan tersebut, secara umum telah sesuai dengan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024 yang disepakati oleh DPRD dan Gubernur Sumatera Barat, dimana proyeksi pendapatan sebesar Rp. 6.877.451.649.287,- dan belanja daerah sebesar               Rp. 7.037.899.193.712,-..

"Namun, perlu kita cermati bersama, bahwa proyeksi pendapatan dan alokasi belanja yang diusulkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 masih bersifat tentatif dan perlu di dalami kembali dalam pembahasan nanti",ujar Irsyad.

Dijelaskan Irsyad,sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda dan APBD, terhadap  Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 yang disampaikan oleh Gubenur, maka Fraksi-Fraksi akan memberikan Pandangan Umum Fraksinya yang berisikan pandangan, tanggapan, masukan dan saran terhadap Perubahan APBD Tahun 2024 tersebut.

"Kami berharap, jawaban atau tanggapan Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tersebut, dapat menjelaskan dan menjawab secara utuh",harap Irsyad.(St)


 

 

Tampak Kapolres Limapuluh Kota AKBP. Syaiful Wachid SH.S.I.K.,laksanakan silaturahmi Kamtibmas.


Lintasmedianews.com

Polres LimapuluhKota Laksanakan Silaturahmi Kamtibmas dengan tema "Manjopuik Nan Tingga" oleh Polres Limapuluh Koya merupakan langkah inovatif dalam memperkuat hubungan antara Kepolisian dan masyarakat. Program ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi, keluhan, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Pada kesempatan kali ini, Silaturahmi Kamtibmas yang langsung dipimpin oleh Kapolres 50 AKBP Syaiful Wachid, S.H., S.I.K. dan di dampingi oleh PJU Polres 50 Kota diselenggarakan di Wilayah hukum polsek Harau yaitu di Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota yang dihadiri Wali Nagari,Camat, Tokoh Masyarakat,Tokoh Adat setempat dan tentunya warga sekitar, Jumat (26/07/2024).

Dalam program ini, Kapolres 50 Kota beserta jajarannya bertatap muka langsung bersama masyarakat. Mereka menyediakan waktu khusus bagi warga yang ingin berbicara tentang berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Dalam suasana yang santai dan tidak formal, masyarakat dapat dengan bebas mengungkapkan keluh kesah mereka kepada pihak Kepolisian.

Melalui program ini, Polisi dapat lebih memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat serta permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari. Dengan demikian, Kepolisian dapat merumuskan solusi yang tepat guna untuk membantu memecahkan masalah tersebut.

Dalam kegiatan ini Wali Nagari dan Masyarakat Nagari Batu Balang sangat antusias atas kedatangan Kapolres Limapuluh Kota yang peduli terhadap warganya dan mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat mendatangi Aula Wali Nagari Batu Balang.

Selain itu, program Silaturahmi Kamtibmas juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat karena mereka merasa didengar dan diperhatikan oleh pihak Kepolisian. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan antara polisi dan warga sehingga kolaborasi dalam menjaga keamanan lingkungan menjadi lebih baik.

Dalam sambutan wali Nagari Batu Balang  mengucapkan terimakasih kepada Kapolres Limapuluh kota yang telah melaksanakan silaturahmi kamtibmas ini dikarenakan dengan adanya silaturahmi Kamtibmas Kapolres dapat mendengarkan keluh kesah dan masukan dari masyarakat Nagari Batu Balang.

Dalam pembukaannya Kapolres Limapukuh Kota mengucapkan terimakasih kepada masyarakat nagari Batu Balang karena wilayah hukum Koto Tangah sudah mampu mengelola Kamtibmas dengan baik Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat agar menjadi Polisi bagi dirinya sendiri.

“Kami telah membuat program berupa sosialisasi pemasangan nomor layanan Call Center Kepolisian yang mana telah disosialisasikan oleh masing-masing Bhabinkamtibmas di wilayah binaan, untuk itu kami minta warga tidak segan untuk melaporkan kepada kami prihal Kapolres 50 AKBP Syaiful Wachid, S.H., S.I.K.

Secara keseluruhan, program Silaturahmi Kamtibmas yang diadakan oleh Polres Limapuluh  Kota merupakan langkah yang sangat positif dalam memperkuat hubungan antara Kepolisian dan masyarakat. Dengan adanya program ini, diharapkan masalah-masalah sosial dapat teridentifikasi dengan lebih baik dan solusi yang tepat dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup, keamanan dan ketentraman masyarakat setempat.

Setelah kegiatan Silaturahmi kamtibmas tersebut Kapolres 50 Kota menutup Kegiatan dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan dilanjutkan kegiatan foto bersama masyarakat.( Marthen )

 

MERANTI, LINTASMEDIANEWS.COM

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, Rabu (31/7/2024), melantik dan mengambil sumpah 39 Pejabat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang berlangsung di Gedung Afifa Selatpanjang.

39 Pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya terdiri dari 15 Pejabat Administrator (Eselon III), dan 24 Pejabat Pengawas (Eselon IV). Mereka akan mengisi jabatan barunya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tersebar di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti. 

Dalam pengarahannya Plt Bupati Asmar mengatakan pelaksanaan promosi dan mutasi jabatan adalah hal biasa, dengan tujuan untuk peningkatan karir pegawai serta penyegaran dalam OPD. 

Lebih jauh Asmar mengingatkan para pejabat untuk tidak sombong atas amanah jabatan yang diberikan. Dia juga meminta ASN senantiasa bersemangat menjalankan tugasnya, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

"Jabatan itu amanah, jangan pernah sombong, laksanakan dengan sepenuh hati dengan semangat dan kerja keras sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," harapnya. 

Adapun beberapa pejabat Administrator yang dilantik, yakni Muhammad Sardi sebagai Direktur UPT RSUD Kepulauan Meranti, Siti Rukijah sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan, Rama Tazdi sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Siti Rodhiyah sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Rahmat Kurnia sebagai Sekretaris Dinas PUPR, dan Nurisna sebagai Sekretaris Dinas Perkim Lingkungan Hidup. 

Kemudian Edoward sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR, Hidayatullah sebagai Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD, Abdul Mufid sebagai Kabid Aplikasi dan Informatika Dinas Kominfotik, dr. Joko Santoso sebagai Kabid Pelayanan Medis UPT RSUD Kepulauan Meranti, serta sejumlah nama pejabat lainnya. 

Hadir dalam acara Pelantikan, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Khalid Ali, Kepala BPSDM Bakharuddin, dan seluruh Kepala Dinas/Badan/Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. (Nina/rls).




 
Bukittinggi,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Supardi mengatakan.Payakumbuh harus segera merubah nasib. Jika tidak maka kota ini akan terpuruk.

Hal itu disampaikan Supardi saat membuka acara Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemangku Kebudayaan Kota Payakumbuh, 26 hingga 28 Juli di Hotel Tripletree Bukittinggi.

Supardi menjelaskan, untuk mengubah nasib maka harus ada pemacunya. Sementara Payakumbuh tidak memiliki banyak sumber daya alam dan tempat wisata yang bisa dijual untuk memajukan daerah.

Seperti,kebudayaan dan sejarah merupakan aset kekayaan yang berpotensi bisa memacu pemajuan daerah. Jika tidak dilestarikan dan dieksplorasi maka daerah amat merugi.Tambahnya.

“Kota ini hanya kota transit. Maka dari itu kita harus mengubah nasib kota ini dengan kebudayaan dan sejarah. Inilah aset kekayaan kita,” ujar Supardi.

Ia mengatakan selama ini penopang perekonomian Payakumbuh adalah UMKM dan kuliner. Kedua sektor ini pun terancam tergerus, apalagi jika tol Padang- Pekanbaru selesai. Kuliner dan UMKM bisa ikut mati, jika tak ada terobosan untuk mengubah daerah ini menjadi kota tujuan.

Jika kebudayaan dan sejarah bisa diapungkan maka nasib Payakumbuh akan berubah. Payakumbuh akan menjadi daerah besar.Tuturnya.

“Itulah mengapa saya getol membuat festival Maek. Payakumbuh akan ikut terkena dampak positifnya jika kawasan Maek menjadi wilayah wisata khusus tempat berkumpulnya para peneliti dan arkaelog dunia,” tambahnya.

Menurut Supardi,Maek merupakan aset sejarah luar biasa yang dimiliki Sumbar. Bahkan peradabannya diprediksi ada sejak 4 ribu tahun sebelum masehi. Maek harus mendunia.

Supardi menilai kebudayaan dan sejarah bukan tidak mungkin membuat suatu daerah maju. Bahkan Bali dan Yogyakarta telah membuktikannya.

“Bali itu bukan hanya menjual pantai dan laut, mereka menjual budaya, ada tari Kecak, ada ritual ngaben. Itulah mengapa wisatawan berduyun-duyun datang ke sana sejak lama,” katanya.

Yogyakarta juga serupa. Walaupun memiliki Borobudur dan banyak candi mereka juga mengadakan banyak festival yang menjadi magnet datangnya turis mancanegara.

Supardi menjelaskan, mengekplorasi kebudayaan dan sejarah bukanlah hal yang buruk. Justru itu termasuk sebagai upaya melestarikannya. Bahkan tanpa kebudayaan maka daerah dan masyarakat akan kehilangan identitas dan jika daerah lain tak malu mengekspos budaya mereka, maka Sumbar termasuk Payakumbuh juga tak boleh malu.

“Jika Bali mengekspos tari Kecak, kita juga punya banyak tarian hebat, tari payung, tadi pasambahan dan banyak lain. Sayangnya semua kekayaan budaya dan sejarah itu tak pernah serius diekspos selama ini,” tegasnya.

Menurut Supardi, mengubah nasib daerah akan mengubah pula nasib masyarakatnya. Saat ini Payakumbuh mengalami banyak permasalahan. Mulai dari banyaknya kemiskinan ekstrim, tingginya angka pengangguran, LGBT, penyalahgunaan narkoba dan lem hingga permasalahan anak kekurangan gizi atau stunting.

“Stunting ini yang sangat miris. Tidak ada dalam kamus orang Minang selama ini kelaparan. Rumah gadang dilengkapi lumbung, ini adalah konsep ketahanan pangan. Namun yang terjadi saat ini banyak rumah gadang yang diruntuhkan,” ujarnya.

Ia mengatakan tidak seharusnya lagi para pemangku kebudayaan, Ninik mamak, Datuak Bundo kandung bahkan masyarakat untuk santai-santai saja melihat situasi di Payakumbuh saat ini. Angka kemiskinan ektrem dan pengangguran tinggi, ini bisa memacu kriminalitas,bahkan penyalahgunaan narkoba dan LGBT semakin marak yang tentu saja merusak generasi penerus.

“Apakah kita masih bisa santai-santai mengabiskan hari dengan main hp tanpa memikirkan nasib anak cucu kita? Marilah bersama-sama merubah nasib daerah ini,” tanyanya.

Ia mengatakan, memang tanggung jawab pemerintah untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Namun tanpa dukungan seluruh pihak di masyarakat tersebut itu sendiri maka hal itu sulit terwujud.

Apalagi mengingat APBD Payakumbuh tidaklah besar. Hanya Rp799 miliar yang 90 persennya berasal dari bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

“Sebagian besar pendapatan daerah banyak hanya berasal dari pajak kendaraan bermotor. Itupun jumlahnya tak seberapa,” katanya.

Itulah mengapa, lanjut Supardi, harus ada terobosan untuk menjadikan Payakumbuh kota yang besar dan maju. Salah satunya melalui eksplorasi kebudayaan dan sejarah. Jika keduanya terekspos maka seluruh sektor lain akan ikut membaik.(*/St)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.