Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok




Padang,Lintas Media News
Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Raflis didampingi didampingi Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Zardi Syahrir dan Kasubag Protokol dan Kehumasan Darul Idris menerima 
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang melaksanakan kegiatan kuliah lapangan.

Rombongan mahasiswa tersebut didampingi oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Dr. Sanidjar Pebrihariati diterima Sekwan Raflis di ruang khusus I DPRD Sumbar . Selasa (4/6/2024).

Dalam sambutannya, Raflis menyampaikan pentingnya pemahaman terhadap proses legislatif bagi mahasiswa hukum, sebagai calon penerus yang akan berkontribusi dalam bidang hukum dan pemerintahan di masa depan.

"Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis mengenai mekanisme kerja DPRD, mulai dari penyusunan hingga pengesahan peraturan daerah. Semoga mahasiswa bisa belajar banyak dari pengalaman ini," ujar Raflis.

Selama kunjungan, mahasiswa berkesempatan untuk mengikuti sesi diskusi mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dewan. Diskusi ini mencakup berbagai topik, mulai dari proses pembuatan kebijakan, pengawasan pemerintah daerah, hingga peran DPRD dalam pembangunan daerah.

Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mendengarkan paparan mengenai jalannya sidang paripurna. Mereka mendapat pemahaman bagaimana anggota dewan berdebat dan berargumen mengenai berbagai isu yang menjadi perhatian masyarakat Sumatera Barat. Pengalaman ini memberikan gambaran nyata mengenai dinamika politik dan legislasi di tingkat daerah.

Salah satu mahasiswa menyatakan rasa terima kasihnya atas kesempatan ini. 

"Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami. Kami bisa belajar bagaimana teori yang kami pelajari di kelas diterapkan dalam praktik. Ini sangat memotivasi kami untuk belajar lebih giat lagi," ujarnya.

Sementara Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Dr. Sanidjar Pebrihariati yang juga turut hadir dalam kunjungan tersebut, menyampaikan harapannya agar kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut. 

"Kami berharap kunjungan ini menjadi salah satu langkah awal bagi mahasiswa untuk lebih memahami dan terlibat aktif dalam proses legislasi serta pengembangan hukum di Indonesia," katanya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program akademik untuk memberikan pemahaman praktis kepada mahasiswa mengenai fungsi legislatif dan proses legislasi di tingkat daerah.

Pertemuan ini diakhiri dengan foto bersama antara mahasiswa, dosen, dan Sekretaris DPRD Sumbar beserta jajaran.(**)



 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

 PT Semen Padang menerima dua Sertifikat Paten Sederhana dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dua Paten Sederhana itu masing-masing Metode Pembuatan Seal Akuator Menggunakan Limbah Ban Truk dan Sistem Ventilasi Udara Proses Pada Penggilingan Semen.

Untuk Metode Pembuatan Seal Akuator dengan inventor Sigit Ari Widodo, Fathul Mausil, Doche Delson, Sabrismen, Suruso dan Ibnu Ghufron didaftarkan pada 31 Agustus 2020 dan dikeluarkan pada 21 Mei 2024 dengan nomor Paten: IDS000008085. Kemudian, Sistem Ventilasi Udara Proses dengan Inventor Ujang Friatna, Algazali, Novan Andy Bachtiar, Maman Wahyudi, Sunoto dan Herwin yang didaftarkan pada 22 Juli 2020 dan dikeluarkan pada 17 Mei 2024 dengan nomor Paten: IDS000008032.

Dua sertifikat paten sederhana itu diserahkan Ketua Tim Kerja Administrasi Permohonan Paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Slamet Riyadi kepada manajemen PT Semen Padang yang diwakili Kepala Departemen Tambang & Pengelolaan Bahan Baku PT Semen Padang Sumarsono  di Wisma Indarung PT Semen Padang, Senin (3/6/2024).

Secara terpisah, Kepala Departemen Komunikasi dan Hukum Perusahaan PT Semen Padang Iskandar Z Lubis mengatakan, bersyukur atas keberhasilan perusahaan itu meraih sertifikat paten dari Kementerian Hukum & HAM RI. "Alhamdulillah. Ini merupakan bukti dedikasi dan inovasi berkelanjutan dari tim PT Semen Padang yang merupakan bagian dari SIG dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasional kami. Kami percaya bahwa paten-paten ini akan membawa dampak positif bagi perusahaan dan masyarakat secara luas," kata Iskandar.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi yang tulus kepada tim inventor. "Terima kasih juga kepada seluruh tim inventor yang telah berkontribusi dalam pengembangan teknologi ini," katanya.

Kepala Departemen Tambang & Pengelolaan Bahan Baku PT Semen Padang Sumarsono menambahkan, sertifikat paten sederhana yang diterima merupakan karya dari para inovator-inovator insan PT Semen Padang. Manajemen PT Semen Padang sangat mendorong kepada karyawannya untuk melakukan inovasi-inovasi sehingga hasilnya dapat dipatenkan dengan mandaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaaan Intelektual Kemenkumham.

Ketua Tim Kerja Administrasi Permohonan Paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Slamet Riyadi mengatakan, pihaknya menerima tujuh permohonan Paten dari PT Semen Padang. Tujuh permohonan Paten tersebut berdasarkan Bidang Utama IPC yaitu Mechanical Engineering; Lighting; Heating; weapon; Blasting 1 permohonan, Fixed Constructions satu permohonan, Ferforming Operatins; Transporting 4 permohonan dan Human Necessities 1 permohonan.

"Paten Sederhana yang diserahkan hari ini masa perlindungannya selama 10 tahun. Kepemilikan sertifikat hak paten sangat penting melindungi produk kekayaan intelektual. Namun, di sisi lain juga harus dapat dimanfaatkan untuk keuntungan secara ekonomi. Artinya setelah ada sertifikat paten, ada tindak lanjut terkait dengan pengembangan produk tertentu untuk dipasarkan guna mendatangkan keuntungan ekonomi," kata dia.

Pada 18 Juli 2021, PT Semen Padang juga menerima dua sertifikat paten sederhana dari Kemenkumham, yaitu Wahana Pemijahan & Pembiakan Ikan Bilih dan Peningkatan Kapasitas Aliran Udara Panas ke Boiler Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Industri Semen.(*)

 

MERANTI, LINTASMEDIANEWS.COM

 Guna memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, UPT Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepulauan Meranti mulai memberlakukan pendaftaran lewat aplikasi mobile JKN.

Lewat aplikasi tersebut, masyarakat ataupun pasien tidak perlu lagi mengantri lama hanya untuk proses pendaftaran.

Plt Direktur RSUD Kepulauan Meranti Muhammad Sardi, Senin (3/6/2024) menjelaskan tata cara pendaftaran via aplikasi tersebut. 

Pertama, masyarakat harus memiliki aplikasi mobile JKN di ponsel (smart phone) yang bisa diunduh lewat google play atau app store. Lalu melakukan pendaftaran dengan data sesuai kartu BPJS masing-masing. 

Kedua, pilih jenis fasilitas kesehatan lalu klik faskes rujukan tingkat lanjut.  

Ketiga, pilih poli tujuan, tanggal daftar serta dokter tujuan, lalu klik simpan.

Keempat, pasien akan mendapatkan nomor antrian lalu klik check in di hari pelayanan. 

"Jika masyarakat atau pasien belum memahami, bisa ditanyakan langsung kepada petugas kami ya g berada di rumah sakit," kata Sardi.

Dijelaskannya lagi, lewat sistem tersebut diharapkan tidak lagi terjadi penumpukan antrian pasien yang harus menunggu lama.

"Dengan begitu tercipta efisiensi proses pelayanan pasien, terutama peserta BPJS. Selain itu, proses verifikasi pasien lebih cepat saat berobat di rumah sakit," terang Sardi.

Sementara itu, Sekda Kepulauan Meranti Bambang Suprianto saat melakukan peresmian antrian online tersebut memberikan apresiasi kepada UPT RSUD Kepulauan Meranti. Hal itu menurutnya, merupakan terobosan-terobosan yang baru dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

"Mudah-mudahan dengan adanya antrian online via mobile JKN ini dapat mempermudah pasien BPJS dalam melakukan proses verifikasi dan registrasi," sebutnya.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan serah terima jabatan Direktur RSUD Meranti dari Asrul Meldi kepada Muhammad Sardi.

"Semoga ke depan UPT RSUD Kepulauan Meranti terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan Plt Direktur mampu mengelola manajemen serta berkolaborasi dengan para medis," harap Bambang. Nina/rls).

 

Lintasmedianews.com , Lampung Timur

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kembali menunjukkan prestasinya dengan Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023.

Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung. di Kantor BPK setempat, Selasa, (14 Mei 2024). 

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat BPK, Wakil Ketua DPRD Lampung Timur, Ahmad Basuki dan pejabat Pemkab Lampung Timur.

Kepala BPK Perwakilan Lampung, Masmudi mengapresiasi kerja keras Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang telah berhasil mempertahankan opini WTP selama enam kali berturut-turut. 

“Prestasi ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel,” ujar Masmudi.

Bupati M Dawam Rahardjo menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras. 

“Opini WTP ini merupakan hasil kerja sama dan dedikasi seluruh pihak dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik. Kami akan terus berupaya mempertahankan prestasi ini di masa mendatang,” ungkap Bupati Dawam.

Di akhir perayaannya, Bupati Dawam berharap agar seluruh aparatur pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas kinerja dan tata kelola pemerintahan demi tercapainya transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. 

“Semoga kita semua dapat terus meningkatkan kualitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik,” Harap Bupati Dawam. ( Y.a )

 

JENEPONTO, Lintasmedianews.com

Pimpinan Umum PT. Halilintar News.id, Supriadi Sanusi menerima kunjungan silaturahmi puluhan rekan Jurnalis dari Bantaeng yang tergabung di lembaga Himpunan Jurnalis Bantaeng (HIJAB) Bersatu.

Puluhan rekan HIJAB tersebut, menggelar kunjungan silaturahmi silaturahmi ke kantor Redaksi media Online/cetak Halilintar news.id tepatnya di jalan Lingkar, Kel.Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, Sulsel pada Senin (3/6/2024).

Kedatangan rombongan anggota Himpunan Jurnalis Bantaeng (HIJAB) Bersatu yang dinahkodai Mudahri itu, di sambut baik oleh Direktur utama Media Halilintarnews.id Supriadi Sanusi.

Setibanya rombongan jurnalis dari Kabupaten Bantaeng itu, bersama dengan Awak Media Jeneopnto melakukan santap siang bersama dengan menikmati nyaman cicipan lauk pauk gantala Jarang alias daging kuda rebus dan ayam kampung bakar.

Ketua HIJAB Bersatu, Mudahri mengatakan, kedatangan kami di kantor media Halilintar news.id bertujuan menjalin Silaturahmi mempererat persaudaraan kepada jajaran Direksi media halilintarnews.id, kata Mudahri.

Selain silaturahmi, kami juga ingin menyaksikan bangunan kantor media halilintar news.id, yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Jeneponto, ungkap ketua HIJAB Bersatu.

Setelah kami menyaksikan bangunan tersebut, kami merasa bangga dan bersyukur adanya salah satu Wartawan yang tergabung di Himpunan Jurnalis Bantaeng (HIJAB) Bersatu mampu membangun perusahaan media dan bangunan kantor yang cukup lumayan nampak megah berlantai 3 yang posisinya jantung kota jalan Poros Jeneponto.

Sementara Direktur media Online/Cetak halilintarnews.id Supriadi sanusi dihadapan rombongan HIJAB Bersatu menyampaikan kami mewakili jajaran Direksi mengucapkan selamat datang rekan jurnalis yang tergabung di HIJAB Bersatu kedatangannya di kantor kami, hal ini yang perlu di tingkatkan jalinan silaturahmi dan mempererat persaudaraan, kata Supriadi.

"Kehadiran Himpunan Jurnalis Bantaeng Bersatu perlu dijaga sebagai wadah perkumpulan dari berbagai media Online dan Cetak di wilayah Kabupaten Bantaeng, sebab  diketahui HIJAB Bantaeng Bersatu adalah Lembaga yang pertama terbangun di wilayah Kabupaten Bantaeng," tutur Supriadi yang sering di sapa Krg Awing.

"Saya berharap kepada rekan Jurnalis yang tergabung di Himpunan Jurnalis Bantaeng Bersatu, bekerjalah secara profesional sesuai kode etik Jurnalis dan selalu melaksanakan silaturahmi mempererat persaudaraan agar komunikasi semakin lancar, perkuat kekompakan bila jalan yang benar satu orang rekan jurnalis di cubit semuanya merasakannya," pungkas Direktur media halilintarnews.id.

Rombongan anggota HIJAB Bersatu makan bersama di ruang kantor redaksi sambil merencanakan jadwal silaturahmi selanjutnya.


 


Padang,Lintas Media News
Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH mengatakan.
Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa memiliki kedudukan yang vital dalam pembangunan karakter bangsa. Untuk itu, momen peringatan Hari Lahirnya Pancasila bukan hanya ritual tahunan. Tapi sedapat mungkin dijadikan ajang refleksi dan penguatan komitmen anak bangsa terhadap dasar dan nilai-nilai negara yang esensial bagi keberlangsungan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Hal itu yang mencuat dalam Dinamika Publik Radio Padang FM yang menghadirkan narasumber Ketua Badan Kehormatan DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH dan Rektor Universitas Ekasakti, Prof. Dr. H. Sufyarma Marsidin, M.Pd.

Dalam dialog bertema “Relevansi Peringatan Hari Lahir Pancasila Dengan Kekinian” tersebut, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH menyampaikan bahwa Pancasila tidaklah lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan  melalui proses yang panjang, dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain di dunia.

“Pancasila lahir dengan diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan-gagasan besar  Bangsa Indonesia sendiri,” ungkap tokoh yang juga Ketua Majelis Pembina PD Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sumbar ini.

Melalui dialog itu, Leonardy juga mengatakan bahwa Pancasila sebagai sistem etika yang merupakan jalan hidup dan juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku.  Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai- nilai pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya.

Menurut Leonardy, di masa kini bangsa Indonesia sedang mengalami banyak tantangan meski sudah 26 tahun era reformasi berjalan. Jika diidentifikasi, tantangan tersebut berkaitan dengan nilai-nilai agama  dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebahagian masyarakat.

Hal itu kemudian melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia.  

Selain itu, penegakkan hukum jadi tidak berjalan dengan baik dan pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian rupa, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, yaitu persamaan hak warga negara di hadapan hukum. Sistem politik tidak berjalan dengan baik, sehingga belum dapat  melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah dan mampu memberikan teladan serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Perlu dilahirkan solusi-solusi terkini yang efektif dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut,” tegas pria yang akrab dipanggil Bang Leo itu.

Solusi pertama yang disampaikan Leonardy adalah dengan menjadikan nilai-nilai agama dan nilai- nilai budaya bangsa sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka  memperkuat akhlak dan moral penyelenggara negara dan masyarakat. 

Selanjutnya  menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggungjawab serta menjamin dan menghormati hak asasi manusia. Langkah ini harus didahulukan dengan memproses dan menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi  dan nepotisme.  Supremasi hukum itu harusnya menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Bisa dilakukan dengan menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pelanggaran hak asasi manusia.

Selanjutnya, memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, bertanggungjawab, menjadi panutan masyarakat dan mampu  mempersatukan bangsa dan negara.  

Leonardy juga menyampaikan bahwa kedepannya Indonesia akan menyongsong  tahun emas pada 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045 nanti. Saat ini Indonesia mendapatkan hadiah demografi, dimana usia produktif akan lebih besar dari usia nonproduktif (65 tahun keatas), dengan proporsi lebih dari 60%, dari total jumlah penduduk Indonesia. Hal ini harus dijadikan motivasi untuk mempersiapkan generasi tersebut menjadi generasi yang mencintai bangsa.

“100 tahun kemerdekaan Indonesia sangat membutuhkan generasi yang sehat, generasi yang cerdas, generasi yang terampil, dan generasi yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila ini perlu terus disosialisasikan dengan baik kepada generasi yang akan menghadapi tahun emas ini,” imbau Ketua PB Lemkari itu.

Rektor Universitas Ekasakti, Prof. Dr. H. Sufyarma Marsidin, M.Pd menjelaskan tentang penetapan Lahirnya Pancasila berangkat dari pidato Bung Karno yang berfokus pada nilai kebangsaan, internasionalisme atau good humanity, demokrasi, keadilan sosial, serta ketuhanan. Pidato yang disampaikan pada 1 Juni 1945 inilah yang kemudian direspon positif oleh pemimpin bangsa yang melahirkan Piagam Jakarta.

Sependapat dengan yang disampaikan oleh Leonardy, Sufyarma menyampaikan bahwa relevansi setiap sila harus diterjemahkan secara lebih baik. Pertama berkaitan kekuatan spiritual tentang nilai religius. Kedua tentang kemanusiaan atau humanity agar dapat menjaga nilai tersebut. 

“Jadi bukan hanya kemiskinan ekonomi yang perlu diselesaikan, tapi juga kemiskinan spiritual. Sehingga akhlak mulia yang ingin dituju dalam mendidik generasi emas mendatang dapat diselesaikan secara menyeluruh,” ujarnya. 

Relevansi Pancasila dengan kekinian kata Sufyarma dapat diwujudkan dengan kembali menghidupkan mata pelajaran Pancasila untuk pelajar di Indonesia. Hal ini agar nilai-nilai filosofis dan ideologi bangsa tertanam sejak dini. 

“Di perguruan tinggi ada mata kuliah wajib yang harus diambil mahasiswa, yaitu mata kuliah Pancasila, Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, serta mata kuliah Agama. Empat mata kuliah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri,” katanya.

Di akhir dialog tersebut, Leonardy tak lupa mengingatkan tentang “khairunnas anfauhum linnas”. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. “Jadilah orang baik, Indonesia membutuhkan orang baik,” pungkasnya.  (*)

 

Lintasmedianews.com,DHARMASRAYA

 Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dharmasraya, Nota Penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya. Rapat ini dilaksanakan di gedung DPRD Kabupaten Dharmasraya, pada hari Senin, (03/06/24).

Kagiatan ini diikuti oleh Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya, Forkopimda, Sekda, Asisten, Sekwan, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya.

Dalam penjelasannya Bupati mengugucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota dewan atas kesempatan yang diberikan kepadanya, untuk menyampaikan nota penjelasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023.

Sebagai pelaksanaan pasal 320 ayat 1 Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti UU Nomor 2 tahun 2023.

“Seiring dengan ranperda yang telah kami sampaikan disertakan juga laporan keuangan Pemkab Dharmasraya tahun 2023 yang telah diperiksa BPK perwakilan Sumbar. Terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, mlaporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan per-31 desember 2023. Laporan tersebut adalah Opini yang diberikan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP ini sudah didapat yang kesembilan kalinya,” ungkap Bupati.

Dengan disampaikannya Ranperda pertanggungjawaban ini ke hadapan pimpinan dan seluruh anggota dewan, maka berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014. Dan telah beberapa kali diubah dengan UU nomor 6 tahun 2023 menyatakan bahwa rancangan perda tentang pertanggungjawabab pelaksanaan APBD dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.

Serta rangkaian dari mekanisme dan tahapan pembahasan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2023.

“Sebagaimana yang telah disepakati antara Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Dharmasraya, melalui rapat Badan Musyawarah, kiranya ranperda ini dapat dibahas guna menghasilkan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Dharmasraya,” kata Bupati.

Bupati juga menjelaskan atas ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 yang merupakan gambaran umum pelaksanaan APBD Kabupaten Dharmasraya, yang merupakan gambaran umum pelaksanaan APBD Kabupaten Dharmasraya selama tahun anggaran 2023. Dijabarkan dalam struktur APBD sesuai peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pendapatan daerah, target sebesar telah direalisasikan 99,54 persen. Belanja daerah 94,83 persen. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD tahun anggaran 2023 terealisasi 105,23 persen. Sedangkan rincian PAD antara lain, pajak daerah dari terealalisasi sebesar 99.33 persen.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas diberikannya kesempatan pada kami untuk menyampaikan nota ini. Dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan APBD selama tahun 2023. Serta yang terlibat dalam penyusunan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan akan member manfaat bagi daerah dan masyarakat secara keseluruhan,” pungkas Bupati.(elda)

 

Padang, lintasmedianews.com

 Ir. Suharti, MA, Ph.D., Sekjend Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemdikbud Ristek) meresmikan Gedung Pusat Informasi dan Perpustakaan Universitas Negeri Padang (UNP), Senin (3/6/2024). 

Sekjend Kemdikbud Ristek Suharti berharap gedung Pusat Informasi dan Perpustakaan  akan menjadi jantungnya UNP bahkan akan mampu pula menjadi tempat munculnya inovasi-inovasi baru dari mahasiswa UNP.

"Disini di gedung Pusat Informasi dan Perpustakaan menjadi tempat bertemunya Sivitas Akademik UNP, disini dosen dan mahasiswa mencari ilmu dan disinilah diharapkan munculnya inovasi-inovasi. Jadikanlah tempat ini sebagai tempat diskusi mahasiswa, tempat menyelesaikan tugas, dan bahas isu-isu terkini," ungkap Suharti

Sejalan dengan hal tersebut jug dilaksanakan penandatanganan Prasasti serta serah terima hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Sijunjung kepada Kemdikbud RI.

Sedangkan Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D  mengungkapkan gedung Pusat Informasi dan Perpustakaan ini memiliki luas 11.100 meter persegi itu dibagun pada tahun 2023. Gedung ini terdiri dari enam lantai, masing-masing lantai memiliki luas 1.800 meter persegi.

"Gedung ini merupakan jantungnya universitas karena disinilah berkumpul sumber belajar walaupun dalam perjalanannya gedung ini kita bangun hampir 2 tahun," terangnya.(Irwan Rais)

 

Padang, Lintasmedianews.com

Camat Lubuk Begalung, Kota Padang Andi Amir, SH MH memimpin Apel Gabungan ASN dan Non ASN se Kecamatan Lubuk Begalung di halaman kantor camat setempat, Senin, (3/6/2024).

Camat Lubuk Begalung Nofiandi Amir, SH MH pada kesempatan Apel gabungan tersebut sekaligus  menutup secara resmi kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan  Lubuk Begalung tahun 2024.

"BBGRM merupakan implementasi terhadap upaya pemeliharaan dan pengembangan semangat kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan di lingkungan Lubuk Begalung,"ungkap Camat Nofiandi Amir.

Pada kesempatan  itu juga Camat mengimbau  kepada para Lurah untuk terus mengajak masyarakat agar membudayakan semangat  gotong royong.  Membangun kerjasama yang baik antara pemerintah, pelaku  usaha, serta mayarakat guna  mensukseskan berbagai pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Lubuk Begalung.

Kepada masyarakat diingatkan, bahwa BBGRM bukan hanya momentum untuk menggalakkan, meningkatkan serta menjaga budaya gotong royong saja, namun semangat gotong royong tersebut senantiasa bersama sama, dipelihara, ditingkatkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Biasakan kegiatan gotong royong  yang baik pada setiap aktivitas dalam melakukan pembangunan untuk meraih kemajuan lingkungan, ucap Camat.(Irwan Rais)

 

Lintadmedianews.com,DHARMASRAYA

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dharmasraya, Nota Penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya. Rapat ini dilaksanakan di gedung DPRD Kabupaten Dharmasraya, pada hari Senin, (03/06/24).

Kagiatan ini diikuti oleh Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya, Forkopimda, Sekda, Asisten, Sekwan, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati mengugucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota dewan atas kesempatan yang diberikan kepadanya, untuk menyampaikan nota penjelasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023.

Sebagai pelaksanaan pasal 320 ayat 1 Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti UU Nomor 2 tahun 2023.

“Seiring dengan ranperda yang telah kami sampaikan disertakan juga laporan keuangan Pemkab Dharmasraya tahun 2023 yang telah diperiksa BPK perwakilan Sumbar. Terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, mlaporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan per-31 desember 2023. Laporan tersebut adalah Opini yang diberikan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP ini sudah didapat yang kesembilan kalinya,” ungkap Bupati.

Dengan disampaikannya Ranperda pertanggungjawaban ini ke hadapan pimpinan dan seluruh anggota dewan, maka berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014. Dan telah beberapa kali diubah dengan UU nomor 6 tahun 2023 menyatakan bahwa rancangan perda tentang pertanggungjawabab pelaksanaan APBD dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.

Serta rangkaian dari mekanisme dan tahapan pembahasan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2023.

“Sebagaimana yang telah disepakati antara Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Dharmasraya, melalui rapat Badan Musyawarah, kiranya ranperda ini dapat dibahas guna menghasilkan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Dharmasraya,” kata Bupati.

Bupati juga menjelaskan atas ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 yang merupakan gambaran umum pelaksanaan APBD Kabupaten Dharmasraya, yang merupakan gambaran umum pelaksanaan APBD Kabupaten Dharmasraya selama tahun anggaran 2023. Dijabarkan dalam struktur APBD sesuai peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pendapatan daerah, target sebesar Rp.941.855.386.005 telah direalisasikan sebesar Rp.937.513.290.365 atau 99,54 persen. Belanja daerah, dari anggaran sebesar Rp.982.267.918.085 telah terealisasi sebesar Rp.931.495.282.968 atau 94,83 persen. Pembiayaan daerah sebesar, Rp.40.412.532.080 terdiri dari penerimaan pembiayaan atas penggunaan Silpa tahun 2022 sebesar Rp.41.912.532.080, dan pengeluaran pembiayaan atas penyertaan modal atau investasi Pemkab pada Bank Nagari sebesar Rp.1,5 Milyar. Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2023 sebagaimana hasil pemeriksaan BPK-RI sebesar Rp.46.430.539.477.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD tahun anggaran 2023 terdiri atas PAD yang ditargetkan sebesar Rp.110.227.023.738 terealisasi sebesar Rp.115.996.029.005 atau 105,23 persen. Sedangkan rincian PAD antara lain, pajak daerah dari target sebesar Rp.23.850.981.411 terealalisasi sebesar Rp.23.692.000.465 atau 99.33 persen.

Retribusi daerah sebesar Rp.3.456.738.885 dengan realisasi sebesar Rp.2.449.560.848 atau 70.86 persen.  Pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp.828.428.362.269 terealisasi sebesar Rp.819.526.123.990 atau 98,93 persen. Lain lain pendapatan daerah yang sah dengan rencana penerimaan sebesar Rp.3.200.000.000 terealisasi sebesar Rp.1.991.137.370.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas diberikannya kesempatan pada kami untuk menyampaikan nota ini. Dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan APBD selama tahun 2023. Serta yang terlibat dalam penyusunan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan akan member manfaat bagi daerah dan masyarakat secara keseluruhan,” pungkas Bupati.(elda)

 


Agam.Lintasmedianews.com

Kabupaten Agam menggelar Sidang Paripurna Nota Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Agam tahun 2025-2045, Senin (3/6) di aula utama DPRD.

Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Agam Dr Novi Irwan,S,Pd,M.M, Turut dihadiri Bupati Agam Dr Andri Warman, Wakil Ketua DPRD, Suharman, Marga Indra Putra,S,Pd dan Irfan Amran, anggota DPRD dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Agam serta undangan lainnya.

Berikut masing-masing jawaban bupati atas pernyataan, tanggapan dan saran dari ke-tujuh Fraksi DPRD.

Pertama, menanggapi saran dari Fraksi Gerindra, bahwa pihaknya sependapat dalam penyusunan RPJPD harus menganut prinsip dasar pemerataan dan keadilan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ke-dua, dari Fraksi PKS, bupati juga berpendapat sama bahwa kearifan lokal akan diusulkan bersama dalam batang tubuh RPJPD, mengingat UU ini merupakan pengakuan secara konstitusional tentang kearifan lokal Ranah Minang tentang prinsip pembangunam berdasarkan falsafah ABS-SBK.

Ke-tiga, pihaknya juga sependapat dengan diusulkannya pembangunan berasaskan lingkungan dan mitigasi bencana, yang disarankan oleh Fraksi Demokrat Nasdem RPJPD.

Tanggapan senada juga disampaikan bupati atas saran dari Fraksi PAN. Bupati mendukung penuh tentang pengurangan resiko dan penanggulangan bencana, karena Kabupaten Agam merupakan wilayah rawan bencana.

Menjawab tanggapan dari Fraksi Golkar yang meminta pemerintah daerah mendorong transformasi ekonomi, pihaknya mendukung penuh bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor dominan yang memberi kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Agam

Terkait  dengan saran Fraksi PPP. Bupati mendukung bahwa PAD harus menjadi prioritas melalui upaya mendorong iklim berinvestasi, pengelolaan pajak dan retribusi dengan baik. Hal ini guna mendorong perumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

Pertanyaan dari Fraksi PBB, Hanura dan Berkarya tentang formulasi apa saja yang dilakukan dalam RPJP terhadap pembentukan karakter peserta didik dan kesiapan SDM aparatur daerah. Pihaknya menjawab, bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan bagian arah kebijakan transformasi sosial dan transformasi tata kelola pemerintahan.

 


Agam.Lintasmedianews.com

Masih tingginya curah hujan yg melanda daerah Kabupaten Agam.menyebabkan Nagari Sianok. VI Suku.Kecamatan IV Koto .Kabuapten Agam di terjang Banjir Bandang pada hari .Senin .3 Mei 2024 sekitar jam 15.38 sore.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Agam.Ichwan Pratama Danda .STTP.mengatakan.sekurang nya 3 unit rumah dan 3 unit kedai sekaligus rumah rusak akibat di terjang Banjir Bandang  tersebut.

Di jelaskan belum di pastikan berapa kerugian Materil akibat bencana ini.karna saat ini fihak BPBD Agam masih di lokasi berjaga jaga.dan  melakukan pendataan

".  Di himbau kepada masyarakat sekitar supaya meningkatkan ke waspadaan .karena cuaca saat ini masih turun hujan." ujar nya.

 

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.