SELATPANJANG,LINTASMEDIANEWS.COM

Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti menggelar uji publik terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Pelaku Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Uji publik ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan rancangan regulasi yang diharapkan dapat mendukung dan meningkatkan kesejahteraan pelaku koperasi dan UMKM di Kepulauan Meranti.

Kegiatan tersebut yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti Rabu (22/5/2024) dihadiri oleh Ketua Pansus, Ardiansyah, S.H., MS.i., Wakil Ketua Pansus, Dr. H. M. Taufiqurrahman M.Si.,  Anggota Pansus Khosairi, S.Hi., M.Pdi, puluhan pelaku usaha, perwakilan koperasi, dan perwakilan dari pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Tenaga Ahli Pansus.

Ketua Pansus III, Ardiansyah,  S.H., MS.i dalam sambutannya menyatakan bahwa Ranperda ini adalah Ranperda yang berasal dari inisiatif DPRD, tujuan dari uji publik ini adalah untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi dari masyarakat terkait Ranperda tersebut. 

"Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menyusun peraturan yang benar-benar dapat mendukung pemeberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM di kabupaten kita," ujarnya.

Disambung wakil ketua pansus, Dr. H. M. Taufiqurrahman, MS.i., bahwa pemerintah sudah pernah menyediakan wadah bagi pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan dengan bunga yang ditanggung pemerintah guna untuk mempermudah permodalan pelaku usaha. 

"Untuk perlindungan kami meminta saran dan keterlibatan masyarakat pelaku koperasi dan UMKM agar Perda ini nantinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat," ungkapnya. 

Anggota Pansus Khosairi, S.Hi., M.Pdi., menambahkan forum rapat ini menjadi penting karena merupakan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung yang menjadi tambahan atau kebutuhan masyarakat apabila ada pokok-pokok dari Ranperda ini yang belum dituangkan.

Ranperda ini dirancang untuk memperkuat regulasi dan dukungan terhadap koperasi serta UMKM. Beberapa poin utama yang diangkat dalam draf Ranperda antara lain kemudahan penyelengaraan, pelatihan dan pendampingan usaha, serta pemasaran produk lokal.

Salah satu perwakilan pelaku usaha koperasi memberikan beberapa masukan mengenai pentingnya dukungan pemerintah dalam aspek legalitas usaha dan pengurangan birokrasi.

"Kami berharap pemerintah dapat memberikan kemudahan dalam permodalan, proses perizinan dan membantu Koperasi dan UMKM untuk lebih berkembang," ujar Romi.

Pelaku usaha lainnya menambahkan dirinya berharap sekali Perda ini bisa membantu memberdayakan, mengembangkan dan melindungi koperasi dan UMKM. 

"Kami berterimakasih sekali kepada DPRD Kepulauan Meranti melalui Pansus III yang mengundang dan melibatkan kami dalam hal pembentukan perda ini, karena selama ini kami belum pernah diundang dan dilibatkan dalam pembuatan Perda, kami berharap sekali dengan Perda ini pemerintah bisa membantu memberdayakan, mengembangkan dan melindungi koperasi dan UMKM," ujar Fitriady Mirtha.

Dalam sesi rapat, berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku Koperasi dan UMKM dibahas, termasuk akses permodalan yang sulit, kurangnya pelatihan usaha, dan kendala pemasaran produk. Para peserta rapat juga memberikan berbagai saran untuk menyempurnakan Ranperda.

Sementara itu Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Kepulauan Meranti, Eko Priyo, S.E., M.Si menambahkan bahwa semua masukan dari uji publik ini akan dijadikan bahan pertimbangan penting bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan nantinya. 

"Kami sebagai dinas yang menyelengarakan berkomitmen untuk mendengarkan dan mengakomodir setiap masukan yang konstruktif demi kemajuan koperasi dan UMKM di Kabupaten Kepulauan Meranti," jelas Eko.

Rapat uji publik ditutup dengan mencatat seluruh masukan dari peserta rapat. Ranperda ini akan dibahas lebih lanjut di Pansus III dan OPD terkait sebelum diajukan untuk disahkan.

Dengan adanya uji publik ini, diharapkan Ranperda tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM dapat segera disahkan dan diimplementasikan, sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Meranti. Keterlibatan aktif dari semua pihak menjadi kunci keberhasilan regulasi ini. 

Lintasmedianews.com,DHARMASRAYA

 Sebanyak 248 Jemaah Calon Haji (JCH) yang berasal dari Kabupaten Dharmasraya dilepas oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, Mekah.

 Acara pelepasan ini dilaksanakan di Masjid Agung Dharmasraya, Selasa, (21/05/24), yang dihadiri oleh Unsur Forkopimda, Sekda Dharmasraya, Adlisman, Kakan Kemenag Dharmasraya, Okto Verisman dan turut pula hadir  undangan lainnya.

Jumlah Jemaah Calon Haji  asal Kabupaten Dharmasraya pada tahun ini semakin banyak yaitu 248 orang. 

"Alhamdulillah semua jemaah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semua calon jemaah haji asal Dharmasraya ini tergabung dalam kloter 9, menuju Kota Padang dengan 8 Bis yang akan nantinya masuk asrama. Kemudian akan diberangkatkan ke tanah suci Mekkah dari Bandara Internasional Minang Kabau (BIM), Padang Pariaman  pada tanggal 22 Mei 2024," ujar Bupati. 

Kata Bupati, perjalanan haji pada hakekatnya merupakan perjalanan suci yang semua rangkaian kegiatannya adalah merupakan ibadah oleh Allah.

Oleh karena itu sudah sepantasnyalah JCH asal Kabupaten Dharmasraya yang akan berangkat pada tahun ini, untuk dapat bersyukur. Karena diberikan kemampuan dan kesempatan untuk beribadah di tanah suci, bendaknya saling bahu membahu sesama jamaah.

Nantinya jamaah yang muda kuat fisiknya, hendaknya membantu yang sudah berumur atau usia lanjut selama perjalanan. Kita semua mengetahui, bahwa banyak diantara saudara kita yang mungkin punya kemampuan baik secara fisik maupun ekonomi untuk melaksanakan ibadah haji. 

Namun belum diberikan kesempatan oleh Allah, ataupun yang punya kesempatan untuk pergi. Tapi belum memiliki kemampuan di segi ekonomi maupun fisik. Ada juga orang yang secara financial termasuk orang yang sederhana dan biasa-biasa saja bisa untuk melaksanakan ibadah haji. 

"Untuk itu, bagi yang memiliki kesempatan tahun ini merupakan orang-orang pilihan dari sekian ribu jamaah calon haji yang ada,” jelas Bupati yang juga Ketua Apkasi Indonesia itu. 

Apalagi didalam rombongan jamaah haji Dharmasraya ini terdapat sebanyak 49 PNS yang bekerja dilingkup Pemerintahan Dharmasraya. 

Bupati ingatkan agar selalu menjaga kesehatan mengingat suhu dan cuaca disana berbeda jauh dengan kondisi ditanah air indonesia, yang penting perbanyak makan buah. 

Ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima, merupakan ibadah puncak yang melambangkan keteguhan iman dan penyerahan diri secara total kepada Allah.  

Dalam firman Allah secara khusus menegaskan bahwa balasan bagi orang melaksanakan ibadah haji. Dan mendapatkan haji mabrur rak lain adalah surga sebagai tempat abadi di akherat nanti. 

Oleh karena itu, agar mendapatkan rahmat dan title haji yang mabrur tersebut dibutuhkan persiapan yang sebaik-baiknya. Sehingga dalam pelaksanaan nanti tidak ditemui kendala dan hambatan yang berarti. Sesuai dengan fitrah ibadah haji sangat dibutuhkan kebugaran, kesehatan dan kesiapan mental.

"Saya menghimbau kepada bapak dan ibu Jamaah Calon Haji Kabupaten Dharmasraya. Untuk dapat menjaga kesehatan sebelum keberangkatan maupun pada saat pelaksanaan dan kembali ke Tanah Air nantinya. Sehingga dapat mengikuti rangkaian pelaksanaan ibadah haji di tanah suci dengan khusuk”, harap Bupati lagi. Dari jumlah 248 orang JCH Dharmasraya tersebut dengan rincian terdiri 113 orang laki-laki, dan 135 orang perempuan.

Tertua umur 84 tahun bernama Lutan Abu Kasim dari Kecamatan Koto Baru. Dan termuda 18 tahun bernama Siti Khadijah dari Ampang Kuranji, berangkat bersama kedua orang tuanya.

Terakhir  beliau sampaikan permohonan dan minta kepada seluruh jamaah agar nantinya berdoa untuk Dharmasraya, Sumbar, Khususnya Indonesia agar terhindar dari bencana dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Lintasmedianews.com, Dharmasraya

Selain Asyla Fadya anak dari mantan Ketua PWI Dharmasraya dua periode itu, untuk cabang yang sama, putra, juga direbut oleh siswa SD IT Andalas Cendekia bernama Fathan. Kedua berhasil unggul pada dua nomor yang wajib diikuti oleh peserta.

Seleksi O2SN sudah dilaksanakan mulai dari tingkat kecamatan, Asyla Fadya yang tergabung dalam Rafa Swimming Club Ajo Manenggang itu selalu unggul dari lawan lawan nya.

Menurut pelatihnya Endri Yuni yang juga guru kesenian SMP Negeri 1 Sitiung itu, tahun lalu sewaktu Asyla Fadya masih duduk di bangku kelas 4, ia dalam kondisi sakit pada O2SN Kabupaten Dharmasraya tahun 2023, ia sama sama meraih dua medali, namun ia kalah dalam ketajaman waktu dengan sang juara 1.

"Alhamdulillah tahun ini ia berhasil menyabet semua medali emas pada dua nomor yang wajib di ikuti," ungkap Endri Yuni.

Kepala SD IT Andalas Cendekia, Epi Setyawati didampingi guru olahraga Aldi Kasriawan, memang Asyla luar biasa, sejak kelas 1 SD ia sudah mengikuti O2SN cabang renang, namun karena masih kecil ia belum bisa menjadi juara."Alhamdulillah tahun ini ia yang mewakili Kabupaten Dharmasraya ke tingkat provinsi, mudah mudahan bisa mewakili Sumatera Barat sampai ke tingkat nasional," imbuhnya.

Ia bersama keluarga besar SD IT Andalas Cendekia memberikan dukungan moril agar Asyla Fadya bisa sampai ke tingkat nasional pada ajang O2SN nantinya.**

Caption Foto: Asyla Fadya saat foto bersama sehabis ajang O2SN tingkat Kabupaten Dharmasraya.

Lintasmedianews.com, Darmasraya

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menerima 7 unit Ambulance yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2024, untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.

"Alhamdulillah, kita dipercaya Pemerintah Pusat untuk menerima 7 unit Ambulance dan Insyaallah akan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah kita," ungkap Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, saat penyerahan Ambulance tersebut kepada 7 Kepala Puskesmas, di Pulau Punjung, Selasa (21/05/2024)

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu berpesan kepada seluruh jajaran pelaksana layanan kesehatan di Kabupaten Dharmasraya untuk senantiasa menjaga kepercayaan pemerintah pusat, agar Dharmasraya selalu  menjadi penerima DAK pada setiap tahunnya.

"Kita tentu sangat berterima kasih dan merasa bangga menjadi kepercayaan pemerintah pusat untuk menjadi penerima manfaat program-program DAK ini, oleh karena itu mari kita jaga kepercayaan itu dengan memberi pelayanan kesehatan optimal kepada masyarakat," ajaknya.

Sutan Riska juga dalam kesempatan itu tak lupa mengucapkan terimakasih kepada  jajaran Dinas Kesehatan di bawah koordinasi Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Yefrinaldi yang telah berhasil meyakinkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk Kabupaten Dharmasraya.

Selain itu Sutan Riska juga mengingatkan agar semua fasilitas kesehatan, termasuk dalam hal ini Ambulance di Kabupaten Dharmasraya untuk selalu dipelihara. Apalagi Ambulance yang bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat.

Menurutnya, dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tentu sulit untuk selalu mengadakannya pada setiap tahun. Maka dengan adanya bantuan dari Pemerintah Pusat ini tentu menjadi berkah tersendiri buat Kabupaten Dharmasraya. 

"Apabila Ambulance kita selalu prima dan nampak bagus, tentu ada kebanggaan bagi kita apabila lewat di daerah lain. Oleh karena itu, bila perlu buatkan garase tersendiri. Jangan biarkan Ambulance kita ini diparkir tanpa ada pelindung dari sinar matahari dan hujan," tukuknya.

Adapun Ambulance yang diserahkan Sutan Riska pada hari ini terdiri dari, 4 unit Ambulance Transport untuk Puskesmas Gunung Medan, Puskesmas Koto Besar, Puskesmas Tiumang dan Puskesmas  Sitiung 2, 

Sedangkan 3 unit lain adalah Ambulance Puskesmas Keliling yang diperuntukkan bagi Puskesmas Sungai Dareh, Puskesmas Sialang, dan Puskesmas Koto Baru.

Lintasmedianews.com,DHARMASRAYA 

Pemkab Dharmasraya berhasil memperoleh penghargaan dari BPJS atas keberhasilan kepesertaan 100 persen dengan 78 persen peserta aktif pada bulan Mei 2024.

Penghargaan diserahkan kepada Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, di ruang kerja Bupati, Selasa, (22/05/84). 

"Berdasarkan data dari BPJS, bahwa penduduk Dharmasraya sudah terlindungi jaminan kesehatannya sebesar 100 persen. Jika sebelumnya di per Desember tahun lalu baru 98,32 persen. Dan masih tersisa 1,68 persen yang belum terlindungi jaminan kesehatannya. Alhamdulillah, saat ini sudah terpenuhi semuanya," kata Bupati Dharmasraya. 

Dari data BPJS, menurut Kepala Dinas P3APPKB, Martin Effendi dari 100 persen yang sudah terdaftar. Ada sekitar 78 yang aktif untuk jumlah penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan. 

"Semoga Pemkab Dharmasraya dapat meningkatkan BPJS aktifnya dari 78 persen yang aktif, menjadi 100 persen," Pungkas Martin Effendi. 

Dalam penyerahan penghargaan BPJS ke Pemkab Dharmasraya, dihadiri juga oleh Sekda, Adlisman, Kepala Bappeda, Pariyanto, Kepala BKD, Asril,  Kepala Dinas Transmigrasi, Khandam, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Delvita. 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Gubernur Provinsi Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah membuka secara resmi Konferensi Luar Biasa (KLB) PWI Sumatera Barat, Rabu, 22 Mei 2024.

Pada kesempatan Gubernur Sumbar Mahyeldi didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Sumbar Siti Aisyah.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, wartawan adalah bagian penting dalam berdemokrasi. Untuk itu, ia berharap KLB dapat berjalan dengan lancar sebaimana diharapkan.

"Sebagaimana organisasi lain yang ada di Sumbar, saya berharap PWI tetap menjaga kekompakan dan kesolidan. Apa pun organisasinya, termasuk PWI," ajaknya.

Ketua Panitia Pelaksana KLB Sawair Pribadi mengatakan, berdasarkan arahan dan instruksi PWI Pusat, KLB ini digelar pada hari ini.

"PWI pusat juga sudah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai pemilih hak suara sebanyak 300 pemilih di KLB ini," cakapnya.

Sementara itu, kata Sawir Pribadi, dari 7 orang bakal calon Ketua PWI dan DKP Sumbar yang diusulkan ke PWI Pusat, hanya 6 orang yang disetujui.

"satu orang dinyatakan belum lolos verifikasi. Dari 6 orang calon itu, 5 untuk calon Ketua PWI Sumbar dan 2 orang calon Ketua DKP (Dewan Kehormatan Provinsi, reda) ," katanya.

Pada kesempatan itu, Sawir Pribadi juga menyampaikan rasa terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pihak-pihak lain yang telah mensuport terlaksanakanya KLB ini.

"Kami berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, diantaranya Pemprov Sumbar melalui Dinaskominfotik Sumbar, Biro Adpim, dan Biro Umum Setdaprov Sumbar. Ucapan yang sama juga kami sampaikan kepada teman-teman panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan terlaksanakanya KLB ini. Siang malam mereka bekerja, tidak mengenal hari libur," ujarnya.

Plt Ketua PWI Sumbar Widya Navis mengatakan, semestinya konferensi itu dilaksanakan sekali dalam lima tahun.

"Namun, belum cukup 5 tahun, kita kembali bertemu di tempat yang sama, untuk melaksanakan Konferensi Luar Biasa (KLB)," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PWI Pusat yang diwakili Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Zulmansyah Sakedang meneyaskan, konferensi ini adalah amanat dari PDPRT.

"PDPRT sekarang, calon ditetapkan PWI Pusat. Calon diajukan PWI daerah dan nanti diverifikasi dan ditetapkan oleh PWI Pusat," katanya.

Dikatakannya, aturan yang baru melarang ASN menjadi anggota PWI. Dan anggota PWI yang berstatus ASN paling banyak di Sumatera Barat.

"Ini akan ditertibkan. Selain itu, semua wartawan yang sudah lanjut umur juga diharuskan ikut UKW. Karena semua anggota PWI wajib kompeten. PWI akan melaksanakan UKW bagi wartawan lanjut umur, ujiannya gratis," terangnya.

Ia menginformasikan, untuk menghadapi Pilkada 2024, Mendagri mengeluarkan surat edaran untuk kepala daerah.

"Edaran Mendagari ini meminta Kepala Daerah bekerjasama dengan PWI untuk membantu sosialisasi Pilkada bermatabat," ujarnya. (*)

Padang, Lintasmedianews.com

Andi (45) padagang sapi sejak tahun 2007, menjalankan usaha jual beli sapi Qurban dan Kerbau.Sebelumnya usaha dagang sapi ini dilakukan orang tuanya.

Andi memiliki kandang sapi sendiri di Kanagarian Bt. Hampar Selatan, Kecamatan XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan,  Sumatera Barat.Dalam satu kandang tersebut berisi 80 ekor sapi, terdiri dari sapi Simental, Sapi Bali, sapi Brahman, dan sapi kampung Pesisir Selatan.

"Kandang sapi ini harus dijaga kebersihannya, setelah itu pemberian pakan juga secara teratur dengan tenaga pekerja 4 orang. Insyaallah sapi Qurban yang dijual pada panitia Qurban Idul Adha sehat dan berkualitas,"ungkap Andi, Selasa (21/5/2024).

Masyarakat pembeli yang datang untuk memilih hewan Qurban  Hari Raya Idul Adha 1445 H tahun 2024 selalu diberitahu bahwa hewan sapi sehat dan tidak cacat.Ciri-ciri fisik sapi yang sehat antara lain moncongnya segar, bersih, tidak berbuih, tidak berbau, dan tidak terlihat ada luka. Hal ini perlu diinformasikan pada setiap calon pembeli, ungkap Andi 

  "Sapi yang sehat tampak agresif, tidak lesu, bernafsu makan, menandakan  hewan  memamah biak," ucapnya.

Andi juga mengatakan,biasanya 10 hari menjelang Idul Adha 1445 H sampai H-1 hanya tinggal mengantarkan pesanan sapi Qurban ke berbagai masjid di Kota Padang, Bukittinggi, Payakumbuh dan ke Kampar, Provinsi Riau.

" Paling lambat mengantarkan sapi Qurban ke lokasi masjid di berbagai daerah menjelang subuh Idul Adha 1445 H. Sebab setiap panitia Qurban akan menyembelih sapi Qurban setelah selesai melaksanakan salat idul adha. Jadi 10 hari hingga Idul Adha  menjadi aktivitas yang paling sibuk sebagai pedagang sapi Qurban," sebut Andi.(Irwan Rais)

Padang, Lintasmedianews.com

Andi (45) pedagang sapi Qurban menyebutkan panitia hewan Qurban masjid dari berbagai daerah mulai datang membeli serta melihat dan cek kondisi sapi Qurban di kandang.

Ia dalam satu kandang menyediakan sapi Qurban 80 ekor, mulai dari sapi Simental, sapi Bali,sapi Brahman dan sapi kampung Pesisir." Kami telah mengirim sapi permintaan 400 ekor ke Payakumbuh,  Limapuluh kota , Bukittinggi 150  ekor dan ke kota Padang  50 ekor,"ucap Andi yang mulai usaha dagang sapi sejak tahun 2007, Selasa (21/5/2024).

"Konsumen yang banyak memberikan rezki keuntungan dari kota Padang, Bukittinggi, Payakumbuh,Limapuluh kota dan Kabupaten Kampar, Riau dan lain sebagainya. Soalnya mereka membeli sapi Qurban yang besar besar,mulai dari satu ekor sapi dengan daging 60 kilogram sampai sapi bobot 70 kg dan sapi bobot 150 kg,sebut Andi.

Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 H/2024  yang jatuh pada Senin, 17 Juni 2024, pembeli sapi Qurban mulai berdatangan ke kandang di Kanagarian Bt. Hampar Selatan, Kecamatan XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, ungkap Andi suami dari Merlin itu.

Alhamdulillah, setiap panitia Qurban masjid yang datang melihat kondisi sapi, langsung tertarik dan berminat.Bahkan langsung pula memberikan uang panjarnya,tanda jadi membeli sapi Qurban, seperti panitia Qurban masjid Al Kautsar dari kota Padang.Untuk sementara mereka memesan 5 ekor sapi Qurban,sebut Andi yang telah dikaruniai dua orang anak itu.

Terkait harga sapi saat ini mulai dari  Rp 14 juta sampai yang termahal Rp40 juta.Harga sapi tersebut melihat kondisinya dan jumlah dagingnya."Sapi yang disediakan insyaallah sehat dan berkualitas, karena saya pakai kandang permanen sendiri disamping rumah.Melibatkan tenaga pekerja 4 orang, satu orang sopir armada untuk mengantar sapi pesanan, tukang bersih kandang dan penyedia makanan rumput,"ucapnya.

Andi dan istri Merlin menyebutkan khusus untuk hewan Kerbau selalu mengirim ke Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.Dan dalam waktu 10 hari lagi akan disibukkan melayani para pembeli yang datang dari berbagai daerah di Sumatera Barat, bahkan sampai hari raya Idul Adha 1445 H.(Irwan Rais)

Padang,Lintas Media News
Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan rekomendasi Dewan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2023 di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Selasa (21/5/2024).

Rapat paripurna tersebut dipimpin wakil ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar didamping dua wakil lainnya Suwirpen Suib, Indra Dt Rajo Lelo dan Sekwan Raflis. Serta dihadiri  Wagub Audy Joinlady.

Irsyad Safar dalam sambutannya menyampaikan, secara umum capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik terhadap pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan, telah cukup baik.

“Hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi target kinerja makro, target kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD,” ungkap Irsyad.

Meskipun capaian target kinerja program dan kegiatan telah cukup baik, lanjut Irsyad, namun masih terdapat kelemahan terutama dalam pelaksanaan empat program unggulan daerah yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yaitu Progul Sumbar Sehat dan Cerdas, Sumbar religi dan Berbudaya, Sumbar Sejahtera dan Sumbar Berkeadilan.

“Sampai tahun 2023 yang merupakan tahun ke 3 dari RPJMD, masih ada sasaran dan tujuan dari empat Progul tersebut yang belum tercapai,” katanya.

Permasalahan yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023, pada umumnya merupakan permasalahan yang sama pada tahun 2022.

“Kondisi ini diperlukan perbaikan dari Pemerintah Daerah dan OPD terkait terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta menuntaskan pelaksanaan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun-tahun sebelumnya,” ujar Irsyad.

Wakil gubernur Sumbar, Audy Joinaldy menyampaikan, Berbagai keberhasilan yang telah dicapai selama ini merupakan modal yang sangat berharga untuk pembangunan Sumatera Barat kedepannya, serta harus dijadikan motivasi bagi kita semua untuk terus melakukan percepatan pembangunan Sumatera Barat. Namun disamping itu, terhadap berbagai program yang masih belum tercapai, tentunya memerlukan dukungan dari segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat agar dapat kita realisasikan bersama.

“Rekomendasi DPRD Sumbar baik berupa saran, masukan maupun koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, merupakan suatu sumbang saran yang sangat berharga bagi Pemprov Sumbar sebagai titik tolak bagi kita bersama dalam membangun suatu kebijakan yang strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada
masa yang akan datang,” ungkap Audy.

Wagub Audy juga mengharapkan kerjasama yang lebih intensif lagi dari seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD, instansi vertikal, BUMN dan BUMD, akademisi, swasta serta seluruh lapisan masyarakat, untuk dapat secara bersama-sama
bersatu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Dengan kebulatan tekad serta memperkuat komitmen untuk mewujudkan Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan, kami yakin akan dapat mendorong pelaksanaan otonomi daerah yang lebih profesional, sehingga implementasi terhadap hak, wewenang dan kewajiban dalam menjalankan otonomi daerah benar-benar akan mampu memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat yang kita cita-citakan bersama,” kata Audy.

Setelah ditetapkan, rekomendasi Rekomendasi DPRD Sumbar Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2023 langsung diserahkan kepada wakil gubernur.(St)

MERANTI LINTASMEDIANEWS.COM

 Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar mempimpin apel peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke 116 Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, di halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin, (20/5/2024).

Mengusung tema "Bangkit Untuk Indonesia Emas", Plt Bupati Kepulauan Meranti itu membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Budi Arie Setiadi dalam apel Harkitnas kali ini. 

Plt Bupati Asmar menyebut, Kebangkitan Nasional merupakan titik awal bagi Bangsa Indonesia untuk bangkit dan memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi. 

Selain itu, menurutnya, bagi ASN Kebangkitan Nasional juga merupakan momen untuk memperkuat semangat dalam melaksanakan tugas fungsi sebagai aparatur pemerintah. 

Usai apel, H Asmar menyampaikan beberapa pesan, diantaranya mengajak seluruh aparatur baik ASN maupun Non ASN untuk memberikan yang terbaik dimana pun berada. 

"Secara khusus, saya mengajak ASN, baik PNS maupun Non PNS untuk memberikan yang terbaik, baik di kantor saat memberikan pelayanan, maupun di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari masyarakat," harapnya. 

Lebih jauh, Plt Bupati Asmar mengingatkan bahwa fungsi aparatur pemerintah adalah melaksanakan kebijakan publik, melaksanakan pelayanan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. 

Dia juga menggugah, agar keberadaan ASN mampu menjadi penyejuk dan dapat memberikan contoh serta teladan yang baik bagi masyarakat disekitarnya. 

"Jadilah penyejuk, berikan contoh dan teladan yang baik. Saya meyakini, kita mampu menyelesaikan tugas yang berat sekalipun, dan kesulitan-kesulitan dapat kita atasi dan menjadi jawaban atas usaha dan kekompakan kita bersama," pungkasnya. 

Turut mengikuti apel Harkitnas 2024, Sekretaris Daerah Bambang Supriyanto, seluruh Pejabat, PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.