Lintasmedianews.com

Plt. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Logistik PMI Sumbar, Hidayatul Irwan mengatakan bahwa berdasarkan laporan BPBD Provinsi Sumatera Barat yang diterima hari ini (17/5), sebanyak 14 orang korban Banjir Bandang di Sumatera Barat masih dinyatakan hilang. 

Satu orang korban hilang merupakan warga Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Sementara itu 13 orang lainnya ialah warga Kabupaten Tanah Datar. 

Menyikapi kondisi tersebut, lanjut Hidayat, 10 orang Relawan PMI diturunkan dan bergabung bersama tim evakuasi TNI, Pol Air, Basarnas serta Masyarakat untuk melakukan pencarian korban yang hilang.

“Ada 3 tim yang bertugas untuk evakuasi hari ini, 2 tim di Agam, satunya lagi di Tanah Datar,” jelas Hidayat. 

Selain personil, PMI juga menyiapkan Mobil Ambulance untuk membantu jalannya proses evakuasi. “Kita belum mendapatkan laporan apakah sudah ada yang ditemukan. Semoga pencarian hari ini membuahkan hasil,” ujarnya.

Noval, salah satu relawan yang tergabung dalam tim evakuasi PMI di Kabupaten Agam melaporkan bahwa saat ini tim evakuasi fokus melakukan pencarian korban S (60) dihilir sungai Jorong Galuang, Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Agam. 

Berdasarkan laporan yang diterima dari keluarga korban, kuat dugaan korban hilang disekitaran  sungai dan pemukiman Masjid di Jorong Galuang tersebut. Untuk memaksimalkan pencarian, 35 orang relawan gabungan evakuasi dibagi menjadi 2 tim untuk pencarian di dua titik.

“Satu tim menyisir hilir sungai, satu tim lagi mencari disekitara Masjid Jorong Galuang,” terang Noval. Hingga malam ini tim evakuasi masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban s (60), dan proses pencarian korban dilanjutkan esok hari tutupnya.

Solok. Lintasmedianews.com 

Bupati Solok diwakili Sekda Medison, S. Sos, M. Si menghadiri Bimtek Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Manajemen Proyek Bagi PA, KPA, PPK, Dan PPTK di Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok di Gedung Solok Nan Indah, Rabu (15/4).

Tampak menghadiri Asisten III Editiawarman, Kepala OPD, PA, KPA, PPK, PPTK masing masing OPD, Narasumber Dr. Des Indri Phantony ST, MPPM, dan tamu undangan lainnya.

Bupati Solok diwakili Sekretaris Daerah Medison mengatakan agenda ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi para pengguna atau pengelola anggaran di Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok dalam bidang pengadaan barang dan jasa.

“Kita juga telah melaksanakan pada awal tahun telah melakukan pembekalan sekaligus sertifikasi bagi seluruh PA, akan terus konsisten untuk terus meningkatkan kompetensi para aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah,”ujarnya.

Medison berharap dengan adanya bimtek ini, proses pengadaan barang / jasa di kabupaten solok dapat meningkat dalam segi kualitas dan semakin minim kesalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa.( karta)

PEKANBARU LINTASMEDIANEWS.COM

Sebagai bentuk sinergitas antar Kepala Daerah, KPK dan Pimpinan Instansi dan lembaga dalam upaya pemberantasan korupsi terintegrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Riau Tahun 2024. Rakor di digelar di Ballroom Hotel Premier Pekanbaru, Kamis (16/5/2024). 

Menghadiri kegiatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar menyatakan Pemkab Kepulauan Meranti sangat berkomitmen dan mendukung setiap upaya untuk pemberantasan dan pencegahan korupsi. 

Menurutnya, Pemkab Kepulauan Meranti terus melakukan berbagai langkah dan upaya untuk meminimalkan potensi korupsi baik dengan cara preventif maupun melalui edukasi. 

H Asmar juga meminta kepada seluruh OPD di Meranti untuk berhati-hati dalam mengelola keuangan serta melaksanakan seluruh kegiatan dengan baik dan benar. 

"OPD bekerjalah sesuai aturan, yang sudah berhati-hati saja masih ada yang tersandung, apalagi yang tidak berhati-hati, jangan main-main,” ungkap Plt Bupati Asmar usai Rakor dengan KPK. 

Sebelumnya, Deputi Koordinator Supervisi KPK, Irjen Didik Agung Wijanarko, usai membuka acara secara resmi memaparkan capaian program Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2023 masing masing Kabupaten/Kota di wilayah Riau, dan berharap dilakukan optimalisasi di tahun-tahun mendatang. 

Adapun Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Kemendagri, Teguh Narutomo menuturkan bahwa ada hal sangat signifikan yang harus dilakukan pemerintah daerah bukan hanya pengumpulan dokumen saja tetapi bisa memberi bukti kondisi faktual. Dengan begitu sangat diperlukan sinergitas kuat. 

“Sedemikiannya bahwa semua capaian ini bisa diperoleh adalah kuncinya sinergi kita bersama. Mari kita berbenah dan rapikan semua tata kelola pemerintah daerah minimal dari terkait administrasi. Oleh karena itu apa yang diperoleh dalam pencapaian indikator kita akan lihat faktualnya,” kata Teguh.

Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto MT, dalam sambutannya turut megingatkan kepada seluruh Kepala Daerah, untuk selalu berkoordinasi dengan penegak hukum dalam melaksanakan kegiatan di daerah. 

"Saya harap seluruh kepala daerah dapat bekerjasama dengan penegak hukum, minta supervisi di setiap kegiatan, itu penting sekali dilakukan supaya sinergitas dapat terus dicapai dan meminimalisir permasalahan," katanya. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Bambang Supriyanto menyampaikan saat ini beberapa OPD di Pemkab Kepulauan Meranti telah menyesuaikan kapasitas dan partisipasinya dalam Survey Penilaian Integritas (SPI) sehingga dari sisi penilaian dirasa telah optimal. 

"Tahun 2024 ini indeks SPI Pemkab Meranti sudah mencapai target nasional, namun belum mencapai target provinsi, oleh karena itu kita akan terus melakukan pembenahan dan optimalisasi," jelasnya. 

Sekda Bambang juga berharap kedepan pihaknya dapat terus meningkatkan penilaian MCP melalui beberapa komponen yang akan di intervensi. 

"Harapannya agar kita dapat meningkatkan penilaian MCP, khususnya melakukan perubahan dan  mengintervensi beberapa komponennya. Kita akan fokus dari sisi perencanaan dan penganggarannya karena penilaian itu harus dilakukan tepat waktu sehingga mampu memenuhi target nasional dan target provinsi," jelasnya. 

Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur Korsupgah Wilayah Satu Edi Suriyanto, Inspektur Khusus Teguh Narutomo, Kakawil BPN Nurhadi Putra, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau Jariyatna, Kakanwil Direktorat Jendral Pajak Provinsi Riau Imanul Hakim serta Bupati/Walikota se-Provinsi Riau. 

Sementara itu dari Pemkab Kepulauan Meranti hadir Inspektur Daerah Rawelly Anelia, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Drs Irmansyah, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah, Susanti, Kabag Prokopim Alfian, Kabag Umum Tarmizi, dan sejumlah pejabat lainnya. 

RILIS KEMANUSIAAN

PALANG MERAH INDONESIA

Provinsi Sumatera Barat

Lintasmedianews.com

Prihatin atas kejadian yang menimpa Sumatera Barat saat ini, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menyerahkan donasi dari Masyarakat Bengkulu senilai 200 juta rupiah. 

Donasi tersebut disalurkan melalui PMI Provinsi Sumatera Barat senilai 100 juta rupiah, Kamis (16/5) dan kepada Pemerintah Kabupaten Agam dengan jumlah yang sama.

Ia terbang langsung dari Bengkulu ke Padang, sejak Rabu (15/5) untuk memantau situasi bencana Banjir Bandang di Kecamatan Canduang, Kecamatan Sungai Pua dan Kecamtan IV Koto, Kabupaten Agam.

Didampingi Wakil Sekretaris PMI Provinsi Sumatera Barat, Hidayatul Irwan, Gubernur Bengkulu bersama Kalaksa BPBD Bengkulu mengunjungi lokasi pengungsian warga yang berada di posko utama dan posko PMI, Kabupaten Agam.

"Kami turut berduka cita atas bencana yang dialami oleh masyarakat Sumbar. Bantuan ini adalah donasi dari masyarakat Bengkulu melalui Buku Rekening Bengkulu Peduli," ucap Rohidin Mersyah.

Sejak hari pertama terjadinya bencana di Sumbar, Pemerintah Bengkulu langsung mengambil sikap dengan menggalang donasi. Ia bersyukur dapat mengantarkan langsung bantuan tersebut kepada masyarakat. 

“Kita juga dibantu PMI Sumbar untuk dapat menuju lokasi bencana. Terimakasih PMI yang selalu bergerak cepat untuk membantu masyarakat,” tutur Gubernur Bengkulu yang juga merupakan Pelindung PMI Provinsi Bengkulu.

Wakil Sekretaris PMI Sumbar, Hidayatul Irwan mengucapkan terimakasih atas kepedulian Gubernur dan masyarakat Bengkulu terhadap musibah yang menimpa Masyarakat Sumatera Barat. Kepercayaan Gubernur Bengkulu menjadi amanah untuk PMI sebagai penyalur bantuan kemanusiaan. 

“Untuk Donasi yang disalurkan kepada PMI, akan kita koordinasikan untuk masyarakat yang terdampak di Agam dan juga Tanah Datar melalui PMI Kabupaten Agam dan PMI Kabupaten Tanah Datar,” terang Hidayat.

Dikatakan Hidayat, PMI Sumbar memang membuka saluran bantuan (penggalangan donasi) untuk masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera Barat. Donasi dapat berupa dana maupun bantuan barang.

Donasi yang terhimpun, akan disalurkan kepada masyarakat di beberapa  daerah yang terdampak, sesuai dengan data kebutuhan yang dihimpun oleh Tim Operasi TDB PMI dan koordinasi dengan pemerintah setempat. “Bagi masyarakat yang ingin berdonasi, kami siap bantu salurkan niat baiknya,” tutup Hidayat.

Agam.Lintasmedia.com

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam melantik 80 orang Panitia Pemilihan Kecamatan  (PPK) Se Kabupaten Agam .di Balairong rumas Dinas  Bupati Agam.16 Mei 2024.

Kegiatan ini di hadiri Bupati Agam yg di wakili oleh Staf Ahli  Bidang Pemerintahan.Fauzi.Ketua Bawaslu Agam.Suhendra.Forkopimda Agam .serta undangan lain nya.

Ketua KPU Agam.Herman Susilo mengatakan.80 orang anggota PPK yg di lantik ini di oleh 5 orang per Kecamatan yg akan bertugas di 16 Kecamtan .dalam pemilihan Kepala Daerah .Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati th 2024 yg akan di laksanakan pada rabu 27 Nofember mendatang.

Dari kompisisi anggota PPK yg di lantik ini masih di dominasi oleh anggota PPK pada Pemilu kemaren dan di tambah dg anggota yg baru.

Tahapan Pilkada yg kita hadang hanya mempunyai waktu cuma 7 bulan.jadi kita tekankan kepada anggota PPK saat ini kita harus siap sepenuh waktu.dengan komitmen dan integritas yg tinggi dalam menghadang Pilkada mendatang.

 Tak lp ucapan bela sungkawa untukvsalahvseaorangvmantan Anggota PPK dr Kamang Magek yg menjadi korban longsor sepulang dr Wawancara pada 13 mei kemaren .semoga almarhum bisa beristirahat dg tenang dan husnul khotimah.

MERANTI LINTASMEDIAMEWS.COM

 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Dumai menggelar Bimtek dan Pelatihan Penyusunan DTH/RTH dalam Rangka Percepatan Penyampaian BAR Pajak-Pajak Pusat sebagai Syarat Salur DBH Pajak.

Kegiatan itu dibuka oleh Pelaksana tugas Bupati Kepulauan Meranti melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Sudandri Jauzah, Rabu (15/5/2024) di Grand Meranti Hotel, Selatpanjang.

"Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala KPP Pratama Bengkalis Teguh Hadi Wardoyo dan para narasumber yang hadir memberikan ilmunya," kata Sudandri.

Dijelaskannya, bimtek itu bertujuan meningkatkan akurasi data penerimaan dan penyetoran pajak pusat ke rekening kas umum negara (RKUN). Hal itu dalam rangka persiapan penyusunan berita acara rekonsiliasi antara pemerintah daerah dengan KPPN dan KPP.

"Berita acara rekonsiliasi tersebut sebagai syarat penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penghasilan, yang disalurkan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan kinerja pemerintah daerah berupa berita acara rekonsiliasi atas penyetoran pajak-pajak pusat dimaksud," terangnya.

Untuk itu dia mengharapkan para peserta bimtek dan pelatihan untuk mengikuti kegiatan itu dengan baik dan serius.

"Mudah-mudahan kita semua mendapat pencerahan secara detail terkait pengisian DTH/RTH dari narasumber yang memang ahli di bidangnya demi pelaporan pajak yang dapat dipertanggungjawabkan," harap Sudandri.

Sebelumnya, Kepala KPP Pratama Bengkalis Teguh Hadi Wardoyo menyampaikan, bersama tim KP2KP Selatpanjang bersilaturahmi serta memberikan bimbingan berupa materi pengisian kertas kerja berita acara rekonsiliasi.

"Materi ini nantinya akan dibawakan oleh tim KPP Pratama Bengkalis dan juga dari BPKAD dan KPPN Dumai. Tujuannya agar kita lebih memahami secara komprehensif terkait pengisian berita acara rekonsiliasi ini, dengan harapan bisa segera terselesaikan di bulan Juni semua transaksinya," sebut Teguh Hadi.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan penghargaan dalam berbagai kategori kepada OPD di lingkungan Pemkab Meranti.

Kategori OPD paling lengkap dalam penyiapan berita acara rekonsiliasi pajak pusat tahun 2023, diberikan kepada Dinas Pendidikan, BKPSDM dan Pemerintah Kecamatan Tebingtinggi.

Kategori OPD paling tepat waktu dalam penyiapan berita acara rekonsiliasi pajak pusat tahun 2023, di berikan kepada BPKAD, Dinas pendidikan dan Sekretariat DPRD.

Kategori OPD paling kooperatif dalam penyiapan berita acara rekonsiliasi pajak pusat tahun 2023, diberikan kepada Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Dinas Sosial.

Hadir dalam kegiatan tersebut para kepala OPD, camat se-Kabupaten Kepulauan Meranti dan undangan serta peserta bimtek. (Nina/rls).