Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

May 12, 2024


Padang,Lintas Media News
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Sumatera Barat (Sumbar) Hidayat yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar minta,Gubernur Hahyeldi Ansyarullah untuk segera menetapkan status keadaan darurat bencana banjir bandang yang melanda Sumbar.

Karena, kejadian ini sudah mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, tidak hanya di daerah bencana namun juga kepada masyarakat luas lainnya karena kerusakan sarana dan prasarana umum.Tegaskan Hidayat,saat dimintai tanggapannya soal bencana dan merespon kunjungan Gubernur yang langsung meninjau lokasi bencana, Minggu, (12/5/2024).

Dampak bencana banjir bandang yang melanda sejumlah kabupaten di Sumatera Barat pada Sabtu (11/5/2024) telah menimbulkan korban dan kerusakan. Mulai dari korban jiwa, gangguan penghidupan, kerusakan sarana dan prasarana umum, kerusakan lingkungan hingga kerugian materil yang tidak sedikit. Bencana ini bahkan meliputi lintas kabupaten dan kota. Kabupaten Agam, Kabupaten Tanahdatar dan Kota Padangpanjang.Jelas Hidayat.

Berdasarkan dampak luas dan kerugian besar yang ditimbulkan tersebut, Fraksi Gerindra DPRD Sumbar meminta Gubernur yang  memiliki kewenangan mengambil kebijakan dengan menetapkan status keadaan darurat bencana setelah berkoordinasi dengan pemerintahan kabupaten kota yang terdampak bencana.

Hidayat menilai,kunjungan cepat Gubernur ke lokasi bencana sudah tepat dan kita ucapkan terimakasih dan apresiasi untuk Bapak Mahyeldi.

Tetapi,persoalannya bukan pada kunjungan,menurut Hidayat, apa kebijakan yang akan diambil Gubernur secara cepat dalam menghadapi dan menyikapi bencana dan dampak bencana ini. 

Menurut Hidayat yang juga anggota komisi V DPRD Sumbar ini, Bila mengacu pada UU nomor 24 tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat atau Gubernur sudah dapat menetapkan status keadaan darurat bencana tersebut.

Pengumpulan data dan informasi terkait ancaman dan dampak bencana setelah koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait sesungguhnya bisa cepat dilakukan.Kata Hidayat.

Dengan penetapan status keadaan darurat bencana Provinsi, Gubernur bisa memobilisasi sumber daya yang digunakan dalam melakukan upaya upaya penangangan darurat bencana. Bisa mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana dengan melibatkan lintas instansi dan lembaga serta melakukan penanganan awal penyelamatan dan evakuasi korban dan pemenuhan kebutuhan dasar korban.Jelasnya.

Hidayat menanbahkan.Dengan ditetapkannya status keadaan darurat bencana tingkat Provinsi  maka anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pada APBD Provinsi bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kebutuhan penanganan darurat bencana.

"Saya kira, Pemrov memiliki lebih kurang Rp70 miliar anggaran BTT pada 2024 ini. Fraksi Gerindra berharap agar anggaran tersebut segera dikucurkan untuk kebutuhan penanganan darurat bencana ini, sejauh sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang undangan," pintanya.

Sebagai wakil rakyat,tentu sangat berharap, setelah Gubernur meninjau lokasi bencana kemudian seyogyanya diringi dengan kebijakan tersebut. Sebab, kekuasaan dan kebijakan itu ada di tangan Gubernur.

"Ayo Pak Gubernur segera ambil kebijakan tersebut, gunakan anggaran BTT puluhan miliar di APBD Sumbar itu untuk membantu daerah dan masyarakat yang terkena bencana banjir bandang ini," pinta Ketua Fraksi Gerindra ini berharap.(**)
Read more »

May 12, 2024

Payakumbuh,Lintas Media News
 Setelah lebih kurang sebulan lamanya, pemangku kebijakan dalam perkumpulan suku Kampai/Bendang sedunia telah berembuk untuk menetapkan pemegang tongkat komando dalam  perkumpulan suku Kampai/Bendang yang ada di seluruh dunia, akhirnya tepat di hari minggu tanggal 12 Mei 2024 telah ditetapkan dan ditunjuk ketua yang akan memegang tampuk dari perkumpulan suku Kampai/Kampai Minangkabau.

Bertempat di pendopo kediaman rumah dinas Wali Kota Payakumbuh, perwakilan dari beberapa petinggi dari perkumpulan suku Kampai yang datang dari tigo luhak dan rantau di minangkabau (tanah data, agam, Limopuluah dan daerah rantau) berkumpul untuk mengukuhkan ketua perkumpulan suku Kampai/Bendang sedunia.

Atas kesepakatan bersama yang telah dirembukkan sebelumnya, tongkat komando atas perkumpulan suku Kampai/Bendang sedunia diamanahkan kepada Drs. Jasman, MM Dt. Bandaro Bendang yang  pada kesempatan itu juga turut dihadiri Tampuak Tangkai Alam Minangkabau Jufrizal Datuak Bandaro Kayo dan urang tuo Kurang Aso Anam Puluah Alam Surambi Sungai Pagu Inyiak  Majolelo. 

Atas kepercayaan perwakilan suku Kampai/Bendang dari Luhak dan rantau yang mempercayakan amanah kepada dirinya, Jasman yang juga Pj Wali Kota Payakumbuh dan Sekum LKAAM Sumatera Barat ini, menuampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh angku-angku dan niniak mamak dan pemangku kebijakan di suku Kampai/Bendang yang datang dari seluruh penjuru Minangkabau. 

“Alhamdulilah, saya akan berusaha melaksanakan dengan sebaik mungkin dalam memegang amanah yang dipercayakan kepada saya ini untuk kebersatuan kita semua suku Kampai/Bendang di dunia,” ujar Jasman.

Adapun dasar dari tujuan dikukuhkannya perkumpulan suku Kampai/Bendang ini untuk mengembalikan kembali “adaik lamo pusako usang” yang telah mulai terkikis imbas dari kemajuan jaman saat ini.

“InsyaAllah nanti Saya bersama pengurus lainnya nanti akan bekerjasama dalam menjalankan organisasi, dalam kemasalahatan umat terkhusus untuk perkumpulan Suku Kampai/Bendang,” sebut Jasman.

Lebih lanjut, Jasman terdengar bercerita secara singkat sejarah dari perjalanan suku Kampai yang ada di Minangkabau hingga berkembang dan berada di seluruh dunia sampai saat ini.

“Kampai dan Bendang sebenarnya sama. Suku Kampai tinggalnya pasti di Bendang. Kampai adalah Suku dan Bendang nama kampung tempat tinggal. Makanya Kampai dan Bendang sama. Orang Kampai tinggal di kampung Bendang dan orang yang tinggal di Kampung Bendang adalah bersuku Kampai. Jadi, Kampai dan Bendang tidak bisa dipisahkan sampai kapanpun,” beber Jasman.

Diakhir sambutannya, Jasman berharap kedepannya dengan telah dikukuhkan perkumpulan suku Kampai/Bendang ini akan dapat menjadi jembatan penyambung silaturahim dari seluruh pasukuan yang ada di Minangkabau dan meminta waktu menyusun pengurus paling lama satu bulan. (Humas)
Read more »

May 12, 2024



Padang, Lintas Media News
Para perangkat desa/nagari di Sumbar yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) melakukan Musda DPW PPDI Provinsi Sumbar di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Sabtu (11/5/2024).

Musda PPDI yang dibuka Kadis PMD Sumbar H. Amasrul, SH ini berlangsung sangat demokratis, dan berhasil memilih Ketua DPW PPDI Provinsi Sumbar periode 2024-2029 yaitu Nofrianto dari Kabupaten Solok Selatan.

Menurut Amasrul, tujuan pembentukan PPDI adalah agar terjalin kordinasi yang baik antara PPDI dengan desa/nagari, dengan pemerintahan daerah, termasuk dengan organisasi profesi sejenis seperti APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) dan PABPDSI (Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia).

Sebagaimana visinya, kata Amasrul, maka PPDI harus aktif menjaga, memelihara, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai semangat kekeluargaan, kesetiakawanan yang kokoh serta kesejahteraan lahir batin dan kesetiakawanan organisasi baik di daerah maupun nasional.
"Pengurus PPDI yang baru terpilih harus mempertinggi kesadaran dan sikap Perangkat Desa serta meningkatkan mutu dan kemampuan profesi Perangkat Desa. Kemudian memelihara, menjaga, meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan anggota dan kesetiakawanan organisasi," pesan Kadis PMD Sumbar Amasrul yang didampingi Kabid Pemnag Desrianto Boy, S.Pd., M.Si.

Pengurus DPW PPDI Provinsi Sumbar periode 2024 2029 terpilih, Ketua Nofrianto (Solok Selatan), Wakil Ketua Deki Ornaldo (Kabupaten Solok), Ikhsan Rahmat Hidayat (Tanah Datar), Amril (Agam) dan Harfita Sari (Kota Pariaman). Sekretaris Desi Novalia (Kabupaten Pesisir Selatan) dan Bendahara Zermawati MZ (Kabupaten Padang Pariaman).

Menurut Ketua PPDI Sumbar Nofrianto, dirinya bersama seluruh pengurus akan berusaha mengemban amanah dari anggota PPDI sesuai dengan program kerja yang telah disepakati dalam Musda tahun 2024 ini.

Kata Nofrianto, PPDI adalah tempat berhimpunnya segenap perangkat desa merupakan organisasi profesi, perjuangan dan ketenagakerjaan yang berdasarkan Pancasila.

"Dalam perjuangannya secara nasional PPDI melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya seperti bentuk pengangkatan sebagai PNS seperti yang telah dilakukan pemerintah terhadap Sekretaris Desa," kata Nofrianto.

Peserta yang hadir dalam Musda DPW PPDI Sumbar ini berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan, Solok Selatan, Solok, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman dan Kota Pariaman. (*)
Read more »

May 12, 2024
Padang,Lintas Media News
Walikota Padang Hendri Septa Datuak Alam Batuah mengganjar dua tim kreatif Yayasan Berkah Amal Salih (yBAS) dengan penghargaan Bapak Asuh Anak Stunting.
Penghargaan yang ditandatangani Walikota Padang itu diserahkan langsung pada Pembina Yayasan Berkah Amal Salih, Saribulih dan Ketua Kelompok Pembinaan dan Pengembangan Potensi Generasi Muda (KP3GM) Yayasan Berkah Amal Salih, Aipda Dian Wihendro Ratno di Mushalla Mukhlisin Kelurahan Cangkeh Nan XX Kecamatan Lubuk Bagalung, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Kamis, 9 Mei 2024.
Menariknya penyerahan penghargaan dilakukan pada rumah ibadah bersejarah di Cengkeh, Nagari Nan XX. Bahkan, prosesi juga dilakukan pada kegiatan Subuh Mubarakah. 
Ketua Mushalla Muchlisin Syamsurial mengatakan kegiatan ini merupakan sejarah besar bagi jamaah Mushalla Muchlisin. Lantaran, Walikota Padang adalah pejabat pertama hadir di mushalla ini. 
"Mushalla Muchlisin dulu bernama Surau Angku Kanduang. Merupakan surau tertua di Cengkeh. Walau tertua, Pak Hendri Septa merupakan orang pertama sebagai pejabat datang ke mushalla ini. Bahkan kami seperti bermimpi yang datang itu nomor satu pula," ujarnya.
Dijelaskan juga, sebagai surau tertua, maka sebagian besar jamaah di mushalla Mukhlisin adalah para lansia (lanjut usia). "Kegiatan subuh mubarakah Walikota Padang Bapak Hendri Septa Datuak Alam Batuah di Mushalla Mukhlisin Kelurahan Cangkeh Nan XX adalah berkah bagi kami. Semoga Pak Hendri Septa sehat selalu dan dapat melanjutkan pembangunan di Kota Padang. Sudah banyak bukti nyata yang telah beliau perbuat untuk kepentingan masyarakat banyak," ujarnya.
Sementara, Camat Lubuk Begalung, Nofiandi Amir meminta maaf pada masyarakat Cengkeh Nan XX. Dia sampaikan, mestinya Walikota Padang akan hadir di Program Jumat Sajadah pada Jumat Subuh (3/5). 
"Walau tertunda, Alhamdulillah Pak Hendri Septa hadir Subuh ini. Beruntung kita, karena lebih 900 masjid dan mushalla yang ada di Kota Padang. Mushalla Mukhlisin mendapat kunjungan pada kali ini," ujarnya.
Nofiandi Amir yang akrab disapa Andi Amir ini meminta jamaah yang hadir untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di Cengkeh ini. 
Selain itu, ujarnya, Pemerintah Kecamatan Lubuk Begalung juga membuka ruang sebesar besarnya pada masyarakat yang ingin memberi masukan dan menyampaikan berbagai persoalan melalui Mata Pintar.
"Mata Pintar adalah Masyarakat bertanya, pemerintah menjawab. Ini merupakan inovasi pemerintah Lubuk Begalung untuk menampung berbagai persoalan yang dialami masyarakat," ujarnya.
Seperti biasa, dalam kesempatan Safari Subuh kali  ini walikota juga memberikan tausiyah. Kali ini Hendri Septa mengingatkan untuk terus meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Karena, Allah tidak menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah. 
"Kita tak pernah tahu, kapan Allah SWT menjemput kita. Untuk itu, mari kita selalu mengingat mati. Dengan makin mendekatkan diri kepada-Nya," ujar Hendri Septa.
Pada kesempatan itu Walikota Padang juga menyerahkan Piagam Penghargaan untuk Saribulih dan Aipda Dian Wihendro Ratno. Atas partisipasinya dalam mendukung program ketahanan keluarga dan upaya percepatan penurunan stunting di Kota Padang sebagai Bapak Asuh Anak Stunting.
Dikesempatan tersebut Walikota Padang, juga menyerahkan dana hibah bantuan rumah ibadah senilai Rp10 juta.  Dana hibah tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk mengganti kubah mushalla. (*)
Read more »

May 11, 2024
Jakarta,Lintas Media News
Pemerintah bersama DPR berencana merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Recana ini telah memasuki tahap penyelesaian draf revisi UU Penyiaran. Draf revisi UU Penyiaran yang merupakan inisiasi dari DPR telah dibahas di Baleg pada 27 Maret 2024. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menaruh perhatian terhadap draf revisi UU Penyiaran baik dari sisi proses penyusunan maupun subtansi. 

"Dari proses penyusunan, IJTI menyayangkan draf revisi UU Penyiaran terkesan disusun secara tidak cermat dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers telebih penyusunan tidak melibatkan berbagai pihak seperti organisasi profesi jurnalis atau komunitas pers. Dalam darf revisi UU Penyiaran terdapat sejumlah pasal yang menjadi perhatian khusus bagi IJTI," jelas Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan yang juga dirilis dalam siaran pers IJTI Sabtu (11/5/2024).

Lebih jauh menjelaskan,  Pasal 50 B ayat 2 huruf c yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi. IJTI memandang pasal tersebut telah menimbulkan banyak tafsir dan membingungkan, pertanyaan besarnya mengapa RUU ini melarang televisi menayangkan secara eksklusif karya jurnalsitik investigasi?. Selama karya tersebut memegang teguh kode etik jurnalistik, berdasarkan fakta dan data yang benar, dibuat secara profesional dan semata-mata untuk kepentingan publik maka tidak boleh ada yang melarang karya jurnalistik investigas disiarkan di televisi.

Secara subtansi pasal pelarangan tayangan eksklusif jurnalistik investigasi di televisi bisa diartikan sebagai upaya intervensi dan pembungkaman terhadap kemerdekaan pers di tanah air. Upaya ini tentu sebagai suatu ancaman serius bagi kehidupan pers yang tengah dibangun bersama dengan penuh rasa tanggung jawab. Tidak hanya itu, dikhawatirkan revisi RUU Penyiaran akan menjadi alat kekuasan serta politik oleh pihak tertentu untuk mengkebiri kerja-kerja jurnalistik yang profesional dan berkualitas.

Kedua, Pasal 50 B ayat 2 huruf k, penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Pasal ini sangat multi tafsir terlebih yeng menyangkut penghinaan dan pencemaran nama baik. IJTI memandang pasal yang multi tafsir dan membingungkan berpotensi menjadi alat kekuasan untuk membungkam dan mengkriminalisasikan jurnalis/pers.

"Kita sepakat bahwa sistem tata negara menggunakan demokrasi, dan pers merupakan pilar keempat dari demokrasi. Pers memiliki tanggung jawab sebagai control sosial agar proses bernegara berjalan transparan, akuntable dan sepenuhnya memenuhi hak-hak publik," Tegas Herik

Ketiga, Pasal 8A huruf q dan Pasal 42 ayat 2 yang menyebutkan penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik Penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini harus dikaji ulang karena bersinggungan dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengamanatkan penyeleseaian sengketa jurnalistik dilakukan di Dewan Pers. IJTI juga memandang bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik penyiaran di KPI berpotensi mengintervensi kerja-kerja jurnalistik yang profesional, mengingat KPI merupakan lembaga yang dibentuk melalui keputusan politik di DPR.

Sesuai dengan UU Pers telah jelas bahwa komunitas pers mendapat mandat untuk membuat regulasi sendiri dalam rangka mengatur kehidupan pers yang sehat, profesional dan berkualitas melalui selft regulation. Oleh karena itu setiap sengketa yang berkaitan dengan karya jurnalistik baik penyiaran, cetak, digital (online) hanya bisa diselesaikan di Dewan Pers. Langkah ini guna memastikan bahwa kerja-kerja jurnalistik yang profesional, berkualitas dan bertanggungjawab bisa berlangsung independent serta tidak ada intervensi dari pihak manapun.

Menyikapi hal tersebut, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menolak dan meminta agar sejumlah pasal dalam draf revisi RUU Penyiaran yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers dicabut

2. Meminta DPR mengkaji kembali draf revisi RUU Penyiaran dengan melibatkan semua pihak termasuk organisasi jurnalis serta public

3. Meminta kepada semua pihak untuk mengawal revisi RUU Penyiaran agar tidak menjadi alat untuk membungkam kemerdekaan pers serta kreativitas individu di berbagai platform.(rel)
Read more »

May 11, 2024

Foto:Kehadiran Adrian Tuswandi, akrab disapa Toaik,  sesaat mengambil formulir, untuk bakal calon(Balon),Ketua DKP di Sekretariat PWI Sumbar pada Sabtu (11/5/2024) siang disambut Ketua Seksi Registrasi&Pendaftaran Balon Ketua Harian dan DKP, Eriyanto Leo serta dua anggotanya, Lailatul Aidil juga Susi Suzanna.(dok)

Padang,Lintas Media News
 Pendaftar bakal calon (Balon) Ketua PWI dan Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sumbar, hingga Sabtu 11/5-2024 menyusul pendaftar berikutnya, Adrian Tuswandi. Jurnalis yang mengawaki sejumlah portal berita, juga Ketua Jaringan Pemred Sumbar (JPS), mengambil formulir untuk Balon Ketua DKP PWI Sumbar. Juga mendaftar Calon Ketua PWI Sumbar Almudazir pemegang kartu utama dewan pers, owner Mimbar Sumbar group dan Ketua Perhimpunan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumbar berbadan hukum.

Konferensi Luar Biasa (KLB) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar digelar 22 Mei 2024 di Kota Padang, Provinsi Sumbar.

Sehari sebelumnya, pengambil formulir pertama adalah Emil Mahmudsyah, yang akrab disapa Emil Kando saat ini Penanggung jawab TribunPadang (padang.tribunnews.com - Tribun Network) menjadi pengambil formulir pertama seiring, pembukaan penjaringan hari pertama dimulai, Jumat (10/5/2024). Juga mendaftar sore nya Revdi Ope.

Sebagaimana dilansir TribunPadang.com, pada Jumat (10/5/2024) dimulai dengan tahapan pengambilan formulir sejak 10 hingga 15 Mei, lalu penyerahan kembali formulir atau pendaftaran berakhir 17 Mei 2024.

Kehadiran Adrian Tuswandi yang akrab disapa Toaik, sesaat mengambil formulir, Sabtu siang ini di Sekretariat PWI Sumbar, dia disambut Ketua Seksi Registrasi & Pendaftaran Balon Ketua Harian dan DKP, Eriyanto Leo serta dua anggotanya, Lailatul Aidil juga Susi Suzanna.

"Bismillah Kita tunjukan ke dunia bagaimana demokrasi wartawan itu sebenar benarnya demokrasi. Cadiak India membuang kawan gapuak indak mambuag lamak," ujar Toaik seusai mengambil formulir ke seksi pendaftaran calon Ketua PWI Sumbar dan Ketua DKP PWI Sumbar di Kantor PWI kompleks gedung Youth Center Bagindo Aziz Chan Padang.

Adrian Tuswandi saat ini adalah anggota Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sumbar. Alumni Universitas Andalas (Unand) ini akan menghadapi persaingan ketat perebutan Ketua DK PWI Sumbar.

Bursa kandidat, yang mengapung nama-namanya jadi ketua PWI antara lain; mantan ketua PWI Sumbar, Heranof Firdaus, Plt Ketua PWI Sumbar, Widya Navies, Sekretaris PWI Sumbar Firdaus Abie, serta Revdi "Ope" Syahputra, Almudazir dan Adrian Toaik Tuswandi. (***)


Read more »

May 11, 2024


PADANG PARIAMAN,Lintas Media News – Wakil Bupati Padang Pariaman Drs. Rahmang, MM membenarkan terjadinya ketidakseimbangan atau perbedaan pendapatan daerah dengan belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023, dimana realisasi Pendapatan Daerah hanya Rp. 1.394.096.335.144,51 atau 97,56 persen dari target Rp. 1.428.935.942.184. Sedangkan realisasi Belanja Daerah Rp..1.405.945.780.170,01 atau 93,31 persen dari target Rp. 1.506.699.351.579.

“Memang benar terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah pada APBD Padang Pariaman Tahun 2023, dimana realisasi belanja lebih besar dari realisasi pendapatan. Tapi kekurangan tersebut sudah ditutupi dengan pembayaran netto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan”, kata Rahmang menjawab pertanyaan media ini Jum’at (26/4) di Pariaman.

Menurut Rahmang, perbedaan tesebut juga sudah disampaikan melalui Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi PKS dan Fraksi Partai Golkar DPRD Padang Pariaman terhadap Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2023.

Terkait dengan pendapatan daerah, kata Wakil Bupati Padang Pariaman, Pendapatan Transfer tidak diterima 100 persen, terutama berkenaan dengan dana alokasi kusus (DAK) yang juga tidak diterima 10 persen. Hal itu terjadi karena penganggaran DAK didasari dengan Peraturan Presiden, sedangkan penyalurannya didasari atas nilai kontrak, sehingga terdapat selisih antara anggaran yang telah ditetapkan dengan nilai yang disalurkan oleh pemerintah pusat.

Kemudian berkenaan dengan realisasi belanja sehingga terdapat Silpa, menurut Wabup, Silpa tersebut merupakan dana yang sudah jelas peruntukannya, diantaranya Silpa TPG, Silpa dana BNPB, Silpa BLUD dan BOK, Silpa DAU Specific Grand (SG).

Berdasarkan aspek Pendapatan dan Belanja Daerah Padang Pariaman itu, kata Rahmang, diperoleh makro daerah dengan pertumbuhan kinerja makro terhadap enam indikator kinerja kunci Kabupaten Padang Pariaman.

Indikator tersebut terdiri dari indeks pembangunan manusia (IPM), terjadi peningkatan laju pertumbuhan dari 71,63 persen tahun 2022 menjadi 72,61 persen tahun 2023, dengan capaian laju pertumbuhan 1,37 persen. Laju ini diatas laju pertumbuhan IPM kabupaten/kota di Sumatera Barat yang hanya 0,66 persen.

Kemudian angka kemiskinan, terjadi penurunan 6,34 persen, angka pengangguran, terjadi penurunan 6,69 persen. Ketiga, pertumbuhan ekonomi, terjadi peningkatan menjadi 5,46 persen ditahun 2023. Laju pertumbuhan ekonomi ini tertinggi dari kabupaten/kota se Sumatera Barat, bahkan juga diatas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang hanya 4,62 persen.

Selanjutnya pendapatan perkapita, terjadi laju pertumbuhan 50,02 persen tahun 2022 menjadi 55,54 persen tahun 2023 dengan capaian laju pertumbuhan 11,04 persen. Keenam, ketimpangan pendapatan, terjadi penurunan ketimpangan pendapatan sebesar 0,26 persen.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman itu juga menjelaskan, selain pertumbuhan kinerja makro, pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan fokus kegiatan pada pembangunan fisik, baik jalan, jembatan, irigasi dan sarana prasarana lainnya dengan belanja infrastruktur sebesar Rp. 172.249.199.101.

“Pembangunan infrastruktur diutamakan pada peningkatan jalan yang bertujuan untuk mempermudah akses jalur yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat, akses menuju objek wisata, akses ke tempat ibadah dan akses yang mempermudah anak-anak menjalani pendidikannya, dengan total jalan yang dibangun tahun 2023 sepanjang 81.000 meter dan jembatan 124 meter, yang kesemuanya tersebar di wilayah Kabupaten Padang Pariaman”, kata Rahmang mengakiri.(*)

 
Read more »

May 11, 2024
PADANG,Lintas Media News
Bakal calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Epyardi Asda, berencana membuat koalisi besar untuk menghadapi Mahyeldi pada pilkada 2024. Pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, mengatakan bahwa kalau koalisi besar itu terbentuk dan terjadi head to head antara Epyardi versus Mahyeldi, Epyardi berpeluang besar menang. 

“Hampir semua partai politik di Sumbar ingin mengganti kepemimpinan PKS. Tapi, mencari orang yang sepadan sebagai lawan Mahyeldi itu sulit. Selama ini tidak ada orang yang berani mendeklarasikan diri untuk melawan Mahyeldi pada Pilkada Sumbar 2024. Orang pertama yang mendeklarasikan diri untuk melawan Mahyeldi adalah Epyardi,” ujar Asrinaldi di Padang, Jumat (10/5/2024). 

Jika Epyardi diusung oleh banyak partai sehingga terbentuk koalisi besar, Asrinaldi menilai bahwa kekuatan koalisi tersebut cukup besar karena basis suara PKS sebagai partai pengusung Mahyeldi hanya 25 sampai 30 persen. Hal itu terbukti pada Pilkada Sumbar 2010 dan 2020 yang pesertanya sama-sama empat pasangan calon. Pada kedua pilkada tersebut, PKS hanya mendapatkan suara sekitar 32 persen. 

“Kalau pada Pilkada Sumbar ada koalisi besar yang head to head melawan PKS, kalau mereka solid, dalam arti mesin politiknya bekerja, mereka bisa menang melawan PKS,” ujar Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas tersebut. 

Meskipun demikian, kata Asrinaldi, Epyardi harus mencari figur calon wakil gubernur yang dapat diterima masyarakat. Ia menjelaskan bahwa karena Epyardi merupakan figur yang kontroversial, masyarakat setidaknya punya pilihan untuk mendukung Epyardi dengan melihat figur wakilnya. 

Mengenai calon wakil gubernur, Epyardi sudah memberikan bocoran bahwa calon wakilnya pada Pilkada Sumbar 2024. Sebelumnya Epyardi mengatakan bahwa wakilnya dari daerah pemilihan (dapil) 2 Sumbar. Pada dapil tersebut ada empat kabupaten yang ia incar untuk mencari wakil, yaitu Padang Pariaman, Limapuluh Kota, Pasaman, Agam.

Perihal rencana untuk membuat koalisi besar, Epyardi sudah sejumlah partai sekaligus mengajak partai-partai tersebut untuk berkoalisi, yaitu Nasdem, Demokrat, dan Golkar. Ia juga sudah mengambil formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah ke Gerindra dan akan mengembalikannya dalam waktu dekat. Dalam Rakornas PAN di Jakarta, Kamis (9/5/2024), Prabowo menyatakan mendukung Epyardi menjadi calon Gubernur Sumbar dan menyarankan kepada Epyardi untuk mengambil wakilnya dari Gerindra. Selain itu, dalam beberapa kesempatan Epyardi mengatakan bahwa ia terus menjalin komunikasi dengan partai-partai lainnya untuk diajak berkoalisi.(*)
Read more »

May 11, 2024

Padang Lintasmedianews.com 

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menerima penghargaan Tokoh peduli SPSI Award Tahun 2024, Di Auditorium Gubernuran Provinsi Sumatera Barat, Sabtu (11/05/24).

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Sumatera Barat, Arsukman Edi dalam kegiatan memperingati Hari Buruh Internasional (Mayday) Tahun 2024.

Bersama Wako, turut menerima penghargaan yakni Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol.Suharyono, Bupati Solok Selatan, Khairunnas serta Ketua DPP APINDO Sumatera Barat, Rina Pangeran.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi dalam sambutannya mengucapkan selamat memperingati hari Mayday. Semoga peringatan ini akan menjadikan buruh meningkatkan kompetensi dan kualitas kerjanya dimanapun berada.

Merefleksi beberapa tahun belakang, semenjak covid-19, ada beberapa negara yang mengalami resesi ekonomi. Alhamdulillah Indonesia berhasil selamat dengan semangat persatuan dan harmonisasi serta semangat petarung. Itu harus selalu kita jaga bersama.

" Jangan sampai kita lengah dengan digitalisasi 4.0. Ini harus kita persiapkan secara tepat," ujar Mahyeldi.

Selanjutnya, penggunaan produksi dalam negeri harus ditingkatkan. Semua OPD Pemprov Sumbar melaksanakan tugas dan kegiatan menggunakan E-Katalog. SDM dalam negeri harus baik dari SDM luar negeri, minimal terbaik di wilayah Asean bahkan nanti tingkat Asia bahkan Dunia.

" Kepada pengurus dan anggota SPSI Sumbar agar selalu meningkatkan kompetensi dan SDM para buruh di Sumbar karena itu merupakan hal yang sangat penting," tutupnya.(T/K)

Read more »

May 11, 2024

 

Tanah Datar , Lintas media.com

Incumbent Richi Aprian, SH, MH kembalikan berkas  formulir pendaftaran ke DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jalan Raya Bukit Gombak Batusangkar, Jumat (10/05/2024.

Disambut langsung Ketua DPC PKB Tanah Datar  Indra Gunalan, S.Ap.  Sekretaris Firdaus, S. Pd, Bendahara Winparadilah,

 Kedatangan Richi Aprian didampingi Sekretaris DPD  Partai Nasdem Adrijinil Simabura, SH, MH,  Dt Rangkayo Mulie Noviandri . Jhon fauzi SH  serta kader DPD Partai Nasdem. 

Dikesempatan tersebut Richi Aprian menyampaikan maksud dan tujuannya mendaftarkan ke DPC PKB adalah untuk minta dukungan dari partai tersebut untuk maju sebagai bakal calon bupati Tanah Datar 2024-2029.

"Hari ini saya sebagai calon bupati Tanah Datar tahun 2024 , hadir bersama sekretaris DPD partai Nasdem untuk mengembalikan secara resmi formulir pendaftaran ke DPC Partai Kebangkitan Bangsa dan juga suatu keberuntungan bagi kami karena disambut langsung oleh Ketua DPC PKB, " ujarnya. 

Menurut Richi Aprian kenapa dia mendaftar di PKB karena berharap kehadiran di terima dengan sangat baik, dan apa yang sudah terjalin sebelumnya antara Nasdem dan PKB selama masa pileg dan pilpres kemarin harus diikat lagi kerja samanya, rasa persaudaraan dan rasa persahabatan harus dipupuk lagi. 

"Untuk itu kami sebagai calon Bupati sangat berharap bahwa kami dapat diusung oleh PKB bahkan tadi kami menyatakan dengan jelas bersama pak Ketua dan pak sekretaris kalaupun kami maju PKB tidak hanya mencukupkan begitu saja, sangat penting bagi kami PKB salah satu pengusung kami dan tentu kerjasama kita tidak hanya sampai pilkada," ungkap Richi

Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Indra Gunalan dalam kesempatan tersebut menyambut baik kedatangan rombongan ketua Nasdem tetsebut bahkan dirinya siap jika disediakan. 

"Kami dari DPC PKB kabupaten Tanah Datar menyambut baik kedatangan Bapak Richi Aprian  untuk mendaftar di PKB dan hari ini adalah suatu moment yang Istimewa dan kebanggaan  tersendiri bagi saya karena saya bisa menyambut langsung kedatangan Bapak Richi Aprian," ungkapnya. 

Indra, Gunalan tidak menutup kemungkinan adanya koalisi antara Partai Nasdem dan PKB dalam menuju Pilkada Tanah Datar namun semua itu tidak lepas dari SOP dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa. 

"Tujuan kita adalah sama mengusung perubahan untuk Tanah Datar dan dari awal kita memang sudah berkolaborasi saat pileg dan pilpres lalu dan Kita dari PKB selalu siap

jika sediahkan tempat apakah sebagai wakil, sebagai partai pengusung  kah atau sebagai tim pemenangan namun kita ada proses dan mekanismenya, " tukas Indra Gunalan.     (  ERM )

Read more »

May 11, 2024

PADANG,Lintas Media News
 Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyatakan akan mendukung Epyardi Asda sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Barat 2024. Bahkan, presiden terpilih itu meminta Bupati Kabupaten Solok tersebut untuk menggaet calon wakil gubernur dari partai politiknya.

Hal tersebut diungkapkan Epyardi usai menghadiri rapat koordinasi nasional atau Rakornas persiapan Pilkada 2024 PAN di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, pada Kamis (9/5/2024). Ia menyebutkan bahwa dukungan dan permintaan tersebut disampaikan Prabowo ketika mereka bersalaman di atas panggung.

“Saat itu saya menyalami beliau dan ingin memperkenalkan diri. Tapi, beliau langsung berkata sembari menepuk-nepuk pundak saya, 'Ini Kapten, kan?' Rupanya beliau masih ingat dengan saya,” kata Epyardi, Sabtu (11/5/2024).

Setelah itu, kata Epyardi, Prabowo kemudian menyatakan akan mendukung pencalonannya di pilkada. Presiden terpilih itu juga menyarankan untuk mengambil calon wakil gubernur dari Partai Gerindra.

“Beliau berkata, 'Kita dukung. Wakilnya Gerindra, ya.' Saya jawab, 'Siap Jendral!' sambil mengacungkan jempol, seperti yang terlihat di video yang beredar itu,” tutur Epyardi.

Pada Rakornas PAN tersebut Prabowo memang menyebut partainya akan tetap menjalin kerja sama dengan PAN pada sejumlah pilkada. Hal tersebut sebagai wujud ungkapan rasa terima kasih Prabowo atas loyalitas PAN selama ini.

“Saya sangat terima kasih dengan kesetiaan 15 tahun tanpa pamrih (dari PAN). Setiap kita bergabung tidak pernah minta apa pun, tidak pernah minta apa-apa,” kata Menteri Pertahanan itu.

PAN diketahui telah mendukung Prabowo sebagai calon presiden dalam tiga kali pilpres sejak 2014. Setelah kalah dalam dua pemilihan sebelumnya, Prabowo akhirnya berhasil memenangi Pilpres 2024.

“Kesetiaan harus dibalas dengan kesetiaan. Kesetiaan itu seperti oksigen: semakin kita naik ke gunung yang tinggi, (kadar) oksigen semakin tipis. Hanya seseorang yang berada di puncak yang dapat merasakan pentingnya oksigen. Ini sama halnya dengan pentingnya kesetiaan,”ujar Prabowo.

Sebelumnya, pengurus DPW PAN Sumbar telah mewakili Epyardi untuk mengambil formulir pendaftaran calon gubernur di DPD Partai Gerindra Sumbar. Nantinya, pengembalian formulir akan dilakukan sendiri oleh Epyardi, dengan menyesuaikan jadwal kehadiran Ketua DPD Gerindra Sumbar, Andre Rosiade.(*)
Read more »

May 10, 2024

PADANG,Lintas Media News
Pihak Kepolisian Resort Padang Pariaman diminta segera mengungkap kasus dugaan pembunuhan di Kasiak Putiah, Singguling, Lubuk Alung Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Desakan itu disampaikan pihak keluarga korban AEZ (46) warga Nias, Sumatera Utara yang ditemukan meninggal dalam sumur.

"Kami berharap kepolisian segera mengungkap penyebab kematian saudara kami,"pinta keluarga korban.

Alasannya, selain ada kejanggalan dengan kematian korban, penemuan penemuan korban juga sudah berlangsung beberapa hari lalu.

"Sekarang sudah hari  keempat, tapi kami belum daoat kabar perkembangannya,"ungkapnya.
Diketahui, sebelumnya warga Lubuk Alung dihebohka dengan penemuan sesosok mayat pria di dalam sumur.

Korban diketahui berinisial  AEZ (46) telah lama bermukim di Kasiak Putiah. Berikut awal mula terungkapnya penemuan mayat di dalam sumur tersebut.

Terungkapnya mayat pria di dalam sumur itu berawal dari pihak keluarga yang kehilangan korban sejak Minggu (5/5) lalu. Diketahui saat itu korban pergi bersama temannya.

"Korban AEZ (46) warga Nias yang sudah tinggal di sana juga. Korban diduga meninggal dunia pada hari Minggu," kata Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisol, pada Selasa (7/5/2024).

Faisol mengatakan korban ditemukan usai pihak keluarga mencari keberadaan korban yang tidak pulang ke rumah. Sementara lokasi penemuan jasad tidak jauh dari rumahnya.

"Penemuan mayat di dalam sumur ini berawal dari pihak keluarga yang mencari keberadaan korban. Keluarga terus mencari korban ke teman-teman terdekatnya. Pada Senin siang lah, baru ditemukan korban dalam sumur oleh warga dan pihak keluarga," jelas Faisol.

Faisol mengatakan AEZ ditemukan di dalam sumur yang kondisinya dangkal. Sementara sumur itu tidak digunakan lagi karena rumah tersebut tidak ada penghuni.

"Korban ditemukan dalam sumur yang kondisinya dangkal. Di kepalanya terdapat luka," ungkapnya.(*)
Read more »
Subscribe to: Posts (Atom)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.