PADANG,Lintas Media News
Guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pemajuan kebudayaan daerah, cagar budaya dan permuseuman,komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan rapat kerja bersama
organisasi perangkat daerah (OPD) dan mitra terkait lainnya di ruangan rapat DPRD Sumbar .Kamis (2/5/2024).

Ketua Komisi V Daswanto mengatakan, kebudayaan merupakan salah satu bidang yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kerangka perencanaan pembangunan, baik pembangunan berskala nasional dan daerah. Selain juga dalam praktik kehidupan sehari-hari.

“Kebudayaan melekat dalam setiap individu dan kelompok bangsa, yang merupakan ekspresi dari kompleksitas kehidupan,” katanya.

Dalam konteks Sumbar, bentuk-bentuk hasil kebudayaan ini dapat ditemukan dalam beragam bentuk. Mulai dari warisan budaya yang dihasilkan beriringan dengan sejarah masyarakat, pengetahuan yang dihasilkan dari kehidupan ekspresi seni, hingga karya-karya kontemporer.Jelas Daswanto.

“Seluruh bentuk dan nilai yang ada dalam kebudayaan ini perlu dijaga dan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan,” paparnya.

Daswanto menambah karakteristik adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah. Selain itu sesuai pula
dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/ nagari, ritual.

Menurut Daswanto,upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumbar dapat dikataka identik dengan dua hal yaitu Minangkabau dan Islam.

Ditambahkan Daswanto,garis besar permasalahan kebudayaan di Sumatera Barat adalah tergerusnya eksistensi kebudayaan lokal di tengah masyarakat akibat pengaruh globalisasi.

“Diharapkan nantinya keberadaan ranperda ini menjadi salah satu solusi karena selama ini belum ada regulasi khusus di Sumatera Barat mengenai Kebudayaan,” katanya.

Selain itu,sejauh ini belum tampak ada arah yang jelas untuk menyelesaikan permasalah tergerusnya kebudayaan ini, termasuk pula pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Untuk itulah DPRD mengusulkan penyusunan ranperda ini menjadi ranperda usul prakarsa.Twmbah Daswanto.

Sebelumnya, Ketua Tim Pembahasan Ranperda tersebut, Hidayat mengatakans tu penyusunan naskah akademik ranperda inu telah disesuaikan dengan lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Naskah akademik tersebut telah melalui kajian mendalam berupa kajian pustaka, pertemuan dengan masyarakat, pelaku budaya, serta Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota.

Hidayat menambahkan, dalam pembahasan dicermati kembali agar teknik penyusunan substansi ranperda dalam bentuk pasal, ayat, dan tabulasi disesuaikan dengan mempedomani aturan-aturan yang ada.

Selain itu, lanjut Hidayat, ranperda ini sudah diajukan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk diketahui, ranperda tentang tentang pemajuan kebudayaan daerah, cagar budaya dan permuseuman merupakan ranperda usul prakarsa DPRD.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar mengatakan garis besar permasalahan kebudayaan di Sumbar adalah tergerusnya eksistensi kebudayaan lokal di tengah masyarakat akibat pengaruh global.

“Sementara di lain sisi, belum ada regulasi khusus di Sumbar, itulah yang menjadi alasan DPRD Sumbar menjadikan ranperda ini usul prakarsa DPRD,” katanya.

Bahkan, tambah dia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar Tahun 2021-2026 juga belum ada.

“Kita berharap nantinya ranperda ini bisa memberikan manfaat akhir lestari dan bertahannya kebudayaan Sumbar yang merupakan salah satu aset terbesar provinsi ini,” ujar Irsyad.(*)

JAKARTA Lintasmedianews.com

Pelaksanaan tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar melalui Sekretaris Daerah Bambang Suprianto menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Musrenbangnas Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang digelar Kementerian PPN/Bappenas mengusung tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo serta turut dihadiri Wakil Presiden (Wapres) RI, Maaruf Amin. 

Dalam sambutannya, Menteri Bappenas RI, Suharso Monoarfa menyampaikan apresiasi atas kemajuan signifikan yang diraih Indonesia dalam satu dekade terakhir di berbagai bidang pembangunan. Ia juga menjelaskan bahwa Bappenas tengah menyusun dokumen rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan sebagai acuan pembangunan nasional.

"Kita patut bersyukur atas kepemimpinan Presiden Jokowi yang telah membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi, Musrenbangnas ini menjadi momen penting untuk menyelaraskan berbagai rencana dan program pembangunan dari pusat hingga daerah," ungkap Suharso.

Sementara itu, Presiden Jokowi menyampaikan saat ini Indonesia dihadapkan pada situasi yang tidak mudah serta tantangan yang tidak gampang. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya tumbuh 3,2 persen, serta dampak runtutan dari Covid-19 yang masih terasa sampai sekarang.

"Oleh sebab itu berhati-hatilah dalam mengelola fiskal, mengelola anggaran. Betul-betul harus hati-hati, jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang sudah dibuat dan skala prioritas juga harus diperhatikan," ujarnya. 

Jokowi juga mengatakan, bahwa sekarang semua negara sangat ketakutan terhadap kenaikan harga minyak dan bunga pinjaman. Menurutnya, jika bunga pinjaman naik maka beban terhadap fiskal juga akan sangat besar.

"Sekali lagi kita harus hati-hati dalam mengelola setiap rupiah anggaran yang kita miliki," tambahnya. 

Sekda Kepulauan Meranti Bambang Suprianto mengatakan, Pemkab Kepulauan Meranti sangat komitmen untuk mendukung penuh sinergi pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

"Kita siap bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Bambang.

Dalam Musrenbangnas tersebut juga dihadiri para menteri koordinator, jajaran menteri, seluruh gubernur, bupati dan wali kota, serta para sekretaris daerah dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah se-Indonesia. (Nina/rls).

Jakarta Lintasmedianews.com 

Wakil Walikota Solok,Dr.H.Ramadhani Kirana Putra menghadiri musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 yang diadakan oleh Kementerian PPN/Bappenas bertempat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.Senin (06/05/2024)

Musrenbangnas ini dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. 

Selain Presiden RI Joko Widodo, Musrenbangnas 2024 ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Maaruf Amin,para menteri koordinator, jajaran menteri, seluruh gubernur, bupati dan wali kota, serta para sekretaris daerah dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah seluruh Indonesia. 

Musrenbangnas 2024 itu digelar untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang mengusung tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Presiden Jokowi menyampaikan, saat ini Indonesia dihadapkan pada situasi yang tidak mudah serta tantangan yang tidak gampang.

"Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya tumbuh 3,2 persen, serta dampak runtutan dari COVID-19 juga masih terasa sampai sekarang," ujarnya. 

Presiden Joko Widodo menerangkan, diketahui bahwa beberapa negara telah masuk pada resesi, misalnya Jepang, Inggris dan beberapa negara Eropa berada pada posisi menuju pada resesi.

Oleh sebab itu terangnya, kehati-hatian dalam mengelola fiskal, mengelola anggaran, betul-betul harus hati-hati. 

Sehingga jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang sudah dibuat dan skala prioritas juga harus diperhatikan. 

"Karena sekarang semua negara takut dan sangat ketakutan terhadap beberapa hal, yang pertama harga minyak, yang kedua bunga pinjaman semua pada takut masalah itu. Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban terhadap fiskal itu akan sangat-sangat besar," lanjutnya. 

"Sekali lagi kita harus hati-hati dalam mengelola setiap rupiah anggaran yang kita miliki," tambah dia. 

Jokowi mengungkapkan, pemerintah Indonesia telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang, bahkan juga sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan masuk ke tahunan masing-masing daerah juga telah memiliki RKP. 

Karenanya, dia meminta agar rencana kerja tersebut atau rencana besar yang telah disusun oleh pemerintah ini harus sinkron. 

"Oleh sebab itu sinkronisasi itu menjadi kunci. Saya berikan contoh, pemerintah pusat membangun bendungan, bangun lagi irigasi primernya, tapi irigasi sekunder irigasi tersier sampai ke sawah tidak dikerjakan, airnya tidak akan sampai ke sawah-sawah yang kita miliki. Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama," tutupnya.

Sementara Wawako disela kegiatan mengaku bersyukur karena Kota Solok pada ajang penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kategori Kota, masuk dalam 10 Nominasi bersama 9 Kota Lainnya Se-Indonesia. 

Wawako berharap, dengan diselenggarakannya Musrenbangnas ini, Pemerintah Pusat dapat meningkatkan dukungannya pada pembangunan daerah melalui usulan-usulan prioritas. 

“Mudah-mudahan pemerintah pusat dan di dukung pemerintah provinsi dapat merealisasikan apa yang kita usulkan pada Desk Musrenbangnas. Hal ini dilakukan semata-mata demi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Turut Mendampingi wawako Dalam kegiatan, Sektretaris Daerah, Asisten III,Kepala Bappeda berserta jajaran dan Kepala OPD Lingkup Pemko Solok.(T/K)

Jakarta. Lintasmedianews.com 

Wakil Walikota Solok,Dr.H.Ramadhani Kirana Putra menghadiri Halal Bi halal Keluarga Besar Kota Solok (KBKS) Jakarta Raya yang  diselenggarakan di Gelanggang Remaja Rawamangun Jakarta Timur.Minggu (05/05/2024) 

Turut hadir pada acara ini Asisten Bidang Administrasi Umum, Ketua KAN Nagari Solok, Ketua LKAAM Kota Solok, Ketua Bundo Kanduang, Direktur PDAM serta Kepala OPD terkait.

Ketua Umum KBKS Jakarta Raya,Maizul Hadi Djabar pada kesempatan ini menyampaikan bahwa momentum ini menjadi ajang silaturrahmi seluruh warga Solok yang ada di Jakarta dan sekitarnya. KBKS juga memiliki program untuk membantu keluarga besar/masyarakat Kota Solok yang ada di Jakarta dan sekitarnya yang membutuhkan.

Disisi lain Lembaga Adat Kota Solok yang diwakili oleh Ketua LKAAM, H.Rusli Khatib Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada Pengurus KBKS yang telah menginisiasi kegiatan Halal Bihalal ini. Lembaga adat juga berharap adanya dukungan dan masukan dari para perantau kita untuk kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Solok.

Wawako dalam sambutannya mengatakan bahwa Halal Bi Halal yang diselenggarakn oleh KBKS Jaya ini merupakan suatu momentum untuk bersilaturahim dan bermaafan dalam merefleksikan hubungan kekerabatan antara kita keluarga besar KBKS yang ada dirantau.

"Alhamdulillah,Kami atas nama pribadi, keluarga dan Pemerintah Kota Solok menyampaikan minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan bathin kepada bapak ibu semua keluarga besar KBKS Jaya. Selamat menggelar Halal Bi Halal, semoga melalui kegiatan ini semakin menguatkan tali silaturahmi antara kita semua".Ucap wawako

Lebih lanjut wawako menyampaikan Kota Solok saat ini pemerintah terus membangun berbagai infrastruktur diantaranya RSUD Kota Solok yang Insya Allah Akan Beroperasi Pada Tahun ini, Gor Marahadin dan Jalan Lingkar Utara Yang Juga Akan segera diselesaikan.

Program jaminan kesehatan bagi warga kota solok begitu juga dengan pendidikan.

"Tentu hal ini tidak akan berjalan tanpa kolaborasi seluruh pihak baik dari pemerintah, dan tentunya dukungan para perantau untuk terus menggiring dan memberikan dukungan untuk kemajuan Kota Solok dimasa yang akan datang".tutupnya

Kegiatan halal bi halal di akhiri dengan hiburan dan lelang yang hasilnya akan didonasikan bagi keluarga besar Kota Solok di Jakarta yang membutuhkan.(T/K)