Solok Lintasmedianews.com

Mendapat kabar duka bencana banjir yang melanda Nagari Salimpek dan Talang Babungo pada Rabu Pagi (17/04/2024), Bupati Solok dengan sigap membawa Tim Tanggap Bencana yang terdiri dari BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR dan Pol-PP Damkar untuk meninjau langsung lokasi bencana.

Dari laporan Wali Nagari Talang Babungo Hafizur Rahman, luapan sungai Batang Gumanti terjadi pada Selasa sore dan menyebabkan beberapa lokasi di sekitaran Mesjid Baitul Safa, Pasar Talang Babungo, Rumah-rumah warga dan lahan pertanian di sepanjang aliran sungai terdampak banjir. Ia menyampaikan bahwa banjir juga terjadi di Jorong Aie Karuah Nagari Salimpek. Wali Nagari mewakili warga Talang Babungo berharap pemerintah daerah dapat menormalisasi dan membenahi beberapa batu bronjong yang rusak akibat banjir.

"Alhamdulillah beliau langsung sigap menyikapi laporan kami pagi tadi dan datang langsung meninjau lokasi banjir, dan insyaallah laporan untuk normalisasi dan membenahi batu bronjong sudah beliau terima dan akan ditindaklanjuti," tutur Hafizur Rahman.

Sebelumnya Bupati Solok telah meninjau lokasi Banjir dan melihat langsung kondisi dan penyebab terjadinya luapan sungai Batang Gumanti, sesuai laporan warga aliran sungai yang dangkal ditambah curah hujan yang tinggi menyebabkan air cepat meluap hingga menyebabkan banjir yang menggenangi rumah warga bahkan merusak lahan pertanian di sepanjang aliran sungai.

"Setelah melihat secara langsung dampak dan penyebab banjir di Talang Babungo dan Salimpek, insyaallah Pemerintah akan segera menurunkan alat berat untuk normalisasi dan membenahi batu bronjong di Sungai Batang Gumanti ini," ucap Epyardi.

Lebih lanjut Epyardi menyampaikan bahwa Kabupaten Solok juga merupakan salah satu daerah rawan bencana, untuk itu ia bersyukur langkahnya dahulu untuk membeli ekskavator merupakan tindakan yang tepat  karena memang alat berat sangat dibutuhkan untuk kondisi dan saat-saat seperti ini.

Kabupaten Solok sendiri saat ini telah memiliki 6 buah ekskavator besar, 2 buah ekskavator kecil, dan 2 buah Beckhoe Loader. Namun hal ini masih kurang, mengingat luasnya daerah Kabupaten Solok dengan 14 Kecamatan.

"Sebetulnya kita menginginkan ekskavator ini minimal ada 10 di daerah kita, namun karena banyaknya tantangan dan penolakan dari beberapa oknum yang mengatakan hal ini tidak berguna, sekarang dapat dilihat betapa berguna dan pentingnya ekskavator bagi kita di Kabupaten Solok." ucap Epyardi.

Bupati Epyardi sangat menyayangkan keterbatasan peralatan penunjang untuk mengatasi dampak bencana alam, yang saat ini melanda beberapa daerah di wilayah Kabupaten Solok. Pemerintah belum mampu membenahinya secara keseluruhan, namun ia bertekad semaksimal mungkin menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk membantu penanganan bencana yang terjadi Kabupaten Solok.(Karta)

MERANTI LINTASMEDIANEWS.COM

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, bersama Polres dan perwakilan Pertamina, Kamis (18/4/2024) melakukan diskusi sinergi terkait antrian pembelian BBM dan Gas LPG 3 Kg di Selatpanjang dan sekitarnya.

Kegiatan itu berlangsung di Lobi Hotel Indobaru Selatpanjang.

Pelaksana tugas Bupati Kepulauan Meranti AKBP H. Asmar usai diskusi memastikan stok BBM jenis pertalite di dua SPBU maupun APMS dalam kondisi aman. 

Permasalahan yang terjadi itu, tambahnya, dikarenakan ada aturan dari Pertamina bahwa SPBU tidak boleh sembarangan menjual ke pengecer. 

"Jadi stok di SPBU dan di gudang masih aman. Saat ini pihak Pertamina juga sudah turun langsung melihat kondisi di lapangan," kata Asmar.

Untuk itu dia mengimbau kepada masyarakat untuk menahan diri dan tidak menyebarkan informasi-informasi tidak benar khususnya di media sosial, sehingga membuat masyarakat menjadi khawatir.  

"Kita sudah mufakat dengan SPBU supaya stok di gudang segera disalurkan ke agen-agen kecil sesuai dengan SOP. Kalau ada yang menaikkan harga segera laporkan ke Polres Meranti untuk ditindak," tegas Asmar.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Kurnia Setyawan, S.IK, juga menyampaikan hal senada. Dia mengimbau masyarakat untuk bijak menyampaikan dan menerima informasi, agar tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat. 

"Stok BBM aman. Jangan panik agar pemanfaatan BBM untuk masyarakat di Kepulauan Meranti bisa merata dan masyarakat tidak perlu khawatir terkait ketersediaannya," ujar Kapolres Kurnia.

Sementara itu, Perwakilan Pertamina Area Provinsi Riau Dimas Aji Kharisma Cakra turut memastikan stok BBM jenis pertalite di SPBU ada di Kota Selatpanjang sudah mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Dia meminta masyarakat untuk tidak panik sehingga membeli BBM melebih kebutuhan.

"Kami menjamin bahwasanya stok aman, jadi masyarakat jangan sampai membeli tidak sesuai kebutuhan," sebutnya.

Dimas menjelaskan, saat ini ada kiriman 200 kilo liter (Kl) dari Depot Siak yang sedang dalam perjalanan menuju Selatpanjang. Kemudian, akan ada tambahan 184 Kl lagi yang akan dikirim Sabtu mendatang.  

"Jumlah itu sudah sangat mencukupi, karena kebutuhan biasanya hanya 15 Kl untuk satu SPBU. Kita pastikan suplainya tidak putus," ungkap perwakilan Pertamina tersebut. 

Ikut dalam diskusi itu, unsur Forkopimda Kepulauan Meranti, para kepala OPD, perwakilan SPBU dan APMS di Selatpanjang dan sejumlah pihak terkait lainnya. (Nina/rls).

MERANTI LINTASMEDIANEWS.COM

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, Kamis (18/4/2024) menerima kunjungan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis Bayu Soho Rahardjo, SH, di kediamannya, Jalan Merdeka Selatpanjang. 

Selain silaturahmi idul fitri, rombongan PN Bengkalis itu juga membicarakan sejumlah hal lain. Diantaranya, terkait hibah tanah dan renovasi Gedung PN Bengkalis di Selatpanjang.

Dalam kesempatan itu, Bayu mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Kepulauan Meranti yang telah melaksanakan renovasi Gedung PN Bengkalis di Selatpanjang, yang saat ini sudah dalam tahap penyelesaian.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah menyalurkan bantuan untuk merenovasi Gedung PN Bengkalis di Selatpanjang," kata Bayu.

Lebih lanjut, dia mengharapkan proses renovasi tahap selanjutnya bisa diteruskan. 

"Ini tinggal satu tahapan lagi, untuk ruang tunggu pengunjung. Agar terciptanya kenyamanan bagi pengunjung," tambahnya.

Menanggapi hal itu, Plt Bupati Asmar memerintah Asisten I, Kabag Hukum Setdakab dan  Kepulauan Meranti meninjau kembali terkait renovasi dan hibah tanah untuk Gedung PN Bengkalis.

"Atas nama pribadi dan pemerintah kabupaten, sekiranya masih ada dukungan kami yang belum maksimal, kami mohon maaf," ujar Asmar.

Dia menegaskan, Pemkab Meranti akan terus berupaya untuk memberikan dukungan dan meningkatkan sinergitas dengan instansi vertikal, termasuk PN Bengkalis.

"Karena tujuan kita bersama bagaimana masyarakat bisa lebih mudah dan tugas-tugas pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu kami mengharapkan silaturahmi dan hubungan baik antara kita dapat terus terjalin," harapnya. (Nina/rls).

Dharmasraya Lintasmedianews.com

 Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang juga merupakan Ketua Apkasi mengajak  seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Dharmasraya agar dapat mendonorkan darahnya. Sehingga menjamin ketersediaan stok darah di PMI Kabupaten Dharmasraya. 

“Saya menghimbau kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Dharmasraya, agar dapat menyumbangkan darahnya ke PMI. Karena ini diperuntukkan agar stok darah di PMI agar dapat terus aman dan tersedia. Jadi, siapa saja yang membutuhkan darah dapat mengambil di PMI. Jika stok darah kosong, maka kasihan kepada masyarakat yang membutuhkan darah. Terlebih lagi untuk orang yang benar-benar membutuhkan darah dalam waktu yang cepat,” kata Bupati.

Imbauan Bupati untuk mengajak seluruh ASN melakukan donor darah ini bukan tanpa sebab, pasalnya stok darah yang ada di PMI terkadang hanya tiga atau empat kantong saja pada setiap golongan darah. Bahkan stok untuk golongan darah tertentu kosong sama sekali. Hal ini membuat masyarakat yang membutuhkan darah menjadi sangat terkendala untuk mendapatkan.

“Jika setiap ASN rutin mendonorkan darahnya tentu saja tidak akan ada lagi warga Kabupaten Dharmasraya yang kesulitan mencari pendonor, jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Saya harap, sebagai ASN kita peduli dengan permasalahan tersebut, sehingga masyarakat akan sangat terbantu,” ujar Bupati.

Selain membantu bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan, mendonorkan darah juga memiliki banyak manfaat seperti pemeriksaan kesehatan gratis, kalori, meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi kadar zat besi, mendorong produksi sel darah, menurunkan tekanan darah, merangsang regenerasi sel darah, merasa lebih bahagia, menurunkan berat badan, menurunkan risiko kanker, dan membantu menyehatkan organ hati.

“Semoga seluruh ASN di lingkungan Pemkab Dharmasraya dapat tergerak untuk secara rutin menyumbangkan darahnya. Sehingga stok darah di PMI Dharmasraya aman, dan terpenuhi siapa pun yang membutuhkannya,” pungkas Bupati.(elda)

MERANTI LINTASMEDIANEWS.COM

Untuk mengurai antrian panjang masyarakat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengimbau SPBU dan APMS di Selatpanjang untuk mendistribusikan BBM jenis pertalite ke kios-kios pengecer.

Langkah tersebut diambil pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak Polres Kepulauan Meranti. 

"Kita mengimbau pihak SPBU dan APMS untuk mendistribusikan pertalite yang masih ada di gudang kepada kios-kios pengecer," kata Asmar, Rabu (17/4/2024).

Dia mengatakan, hal itu bertujuan agar tidak lagi terjadi penumpukan pembeli atau antrian panjang masyarakat untuk mendapatkan pertalite di dua SPBU di Kota Selatpanjang. 

"Kita tak mau masyarakat jadi susah dan juga dikhawatirkan dapat mengganggu mobilitas barang dan ekonomi masyarakat nantinya," sebutnya.

Selain itu, Asmar menjelaskan pihaknya juga telah menerbitkan surat imbauan kepada SPBU untuk menambah jam operasional. 

"Hanya saja pihak SPBU tidak sanggup, karena keterbatasan operator yang melayani. Jadi mereka hanya bisa beroperasi dari pagi hingga sore," jelas Asmar.

Ditambahkan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kepulauan Meranti Marwan, imbauan Pemkab bersama Polres Kepulauan Meranti itu disambut baik oleh pihak SPBU dan APMS.

"Kalau tak ada halangan siang ini akan mulai didistribusikan kepada pengecer dari gudang milik SPBU dan APMS," ungkap Marwan. 

Para pengecer yang mendapatkan distribusi pertalite dari SPBU atau APMS, tambah Marwan, diminta untuk tetap menjual ke masyarakat dengan harga normal.

"Jangan pula dijual dengan harga tinggi mentang-mentang permintaan sedang banyak seperti saat ini. Masyarakat juga diminta untuk tidak panik dan khawatir berlebihan, insyaallah akan segera normal," jelasnya. 

Lebih jauh Marwan juga menyampaikan, hari ini kapal pengangkut BBM dari Pekanbaru sudah berangkat menuju Selatpanjang.

"Biasanya dalam 30 jam pelayaran. Insyaallah hari kamis atau jumat sudah sampai," terang Kepala Disperindag Meranti itu. (Nina/rls).

Dharmasraya Lintasmedianews.com

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, melakukan inspeksi ratusan kendaraan dinas Pemkab setempat, di Pulau Punjung, Rabu (17/04/2024).

Hal tersebut dilakukan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu, untuk memastikan kendaraan dinas dalam keadaan laik jalan dalam rangka menjalankan tugas-tugas pelayanan masyarakat pasca Idul Fitri 1445 H.

Apalagi banyak kegiatan mobilisasi ke berbagai wilayah kecamatan se Kabupaten Dharmasraya selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri, seperti kegiatan safari Ramadhan dan berbagai kegiatan lainnya, sehingga memerlukan pemeriksaan rutin.

“Hari ini kami sengaja mengumpulkan kendaraan dinas jabatan dan operasional khususnya yang tidak mengganggu pelayanan umum seperti Ambulance untuk melihat kondisinya,”ujar Sutan Riska.

Dalam kesempatan sidak itu, Sutan Riska menemukan satu unit kendaraan dinas jabatan dan dua OPD kendaraan dinas operasional yang tidak layak jalan, dan memerintahkan Sekretaris Daerah untuk segera memepersiapkan penggantinya.

Kepada para pemengang kendaraan dinas, Sutan Riska berpesan agar selalu memperhatikan pemeliharaan kondisi kendaraan dinas, serta fitur keselamatan sesuai standar yang ditetapkan. 

“Pemkab sudah menyediakan anggaran pemeliharaan, maka gunakan dengan baik, pastikan kendaraan dinas kita dalam kondisi siap jalan,” ungkapnya.

Seterusnya, dengan kendaraan tersebut Sutan Riska mengingatkan kepala OPD dan Camat untuk tidak berdiam diri saja di kantor, agar lebih sering menjemput aspirasi di tengah masyarakat.

“Para camat dan kepala OPD khususnya yang menjalankan pelayanan langsung agar sering-sering terjun ke tengah-tengan masyarakat untuk mengetahui kondisi ril situasi yang harus kita kerjakan,” terangnya.

Selanjutnya, atas inspeksi yang dilakukan hari ini, Sutan Riska memerintahkan Sekda agar memberi laporan konprehensif untuk memetakan kondisi keseluruhan kendaraan dinas yang ada di jajaran Pemkab Dharmasraya.(elda)

SELATPANJANG LINTASMEDIANEWS.COM

Meskipun masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah yang penuh dengan kehangatan dan kebersamaan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti tetap melaksanakan tanggung jawabnya dengan menggelar sidang paripurna. Sidang tersebut bertujuan untuk membahas dan menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif kepada pemerintah daerah.

Dalam sidang paripurna tersebut, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan dua Ranperda inisiatif yang telah disusun secara cermat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Ranperda ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pengembangan sektor ekonomi lokal.

Meskipun suasana masih dalam momen Lebaran yang penuh dengan kegembiraan, DPRD tetap memprioritaskan tugasnya untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap terwakili dan dilindungi. Sidang paripurna ini menjadi bukti komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara profesional dan bertanggung jawab.

Rapat Paripurna Pertama, Masa Persidangan Kedua, Tahun Persidangan 2024 itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Fauzi Hasan SIkom, Selasa (16/4/2024) malam. 

Dengan didampingi Wakil Ketua DPRD, Iskandar Budiman dan Khalid Ali serta dihadiri 23 anggota DPRD. Selain itu tampak hadir Plt Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H Asmar, seluruh pimpinan OPD dan instansi vertikal lainnya. 

Diharapkan bahwa dua Ranperda inisiatif yang disampaikan dalam sidang paripurna tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti, serta meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

Rapat Paripurna yang dilaksanakan atas Keputusan Badan Musyawarah DPRD itu terkait pengajuan Ranperda hal inisiatif DPRD tentang ;

1.Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

2.pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi dan UMKM.

Ketua DPRD mengatakan, sesuai Pasal 6 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019 Yang menyatakan bahwa rancangan Perda Yang Berasal Dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda berdasarkan Propemperda 

Selanjutnya, Pimpinan Dewan akan menyerahkan 2  Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti itu kepada Kepala Daerah untuk dibahas dan dicermati sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan Tanggapan Kepala Daerah pada Paripurna berikutnya pada hari Rabu besok, tanggal 17 April 2024, tepat pukul 09.00 WIB.

Penyampaian 2 Ranperda hak Inisiatif DPRD Kepulauan Meranti tahun 2024 itu disampaikan juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Al Amin MPd. 

Disampaikan, atas nama Bapemperda, pihaknya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan paripurna yang telah memberikan kesempatan untuk membacakan penyampaian 2 Ranperda inisiatif DPRD.

"Sempena masih dalam suasana syawal ini dan dengan senantiasa memohon bimbingan dan Ridho Allah SWT,  pekerjaan kita dalam mengabdi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti semoga selalu kita jalani dengan semangat

etos kerja yang tinggi dan peningkatan programprogram kerja yang baru yang kesemuanya bermuara pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti," kata Al Amin. 

Disampaikannya lagi, tolak ukur keberhasilan DPRD dalam menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas pimpinan dan anggota DPRD. untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain.

Dikatakan satu dari tiga fungsi DPRD yaitu pembentukan Perda telah dilaksanakan oleh Bapemperda dalam rangka melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap Ranperda

 inisiatif DPRD. Dimana Pasal 33 Permendagri 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda berdasarkan Program Pembentukan Perda.   Berdasarkan kesepakatan rapat Bapemperda tentang pembahasan ranperda inisiatif DPRD tahun 2024, ada 5 Ranperda yang akan diajukan pada tahapan pembahasan. 

Namun demikian pada tahapan pertama ini setidaknya ada 2 Ranperda yang menjadi skala prioritas untuk disampaikan pada hari ini sebagai berikut :  

1. Ranperda tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas  Ranperda tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan Ranperda yang mengatur tentang perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Secara definitif Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.  Kehadiran ranpeda ini salah satunya adalah untuk memberikan pedoman dan payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, pihak swasta/badan usaha, badan hukum serta masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kepulauan Meranti, serta guna menjamin penyandang disabilitas di Kaupaten Kepulauan Meranti mendapatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-haknya demi terwujudnya kesamaan hak dan kesempatan dalam kehidupan yang sejahtera, mandiri dan afirmasi.   

"Penting menjadi perhatian kita bersama, bahwa latar belakang diajukan Ranperda

 ini adalah untuk melaksanakan kewenangan delegasi dari Ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Surat Edaran Mendagri Nomor 100.2.2.6/5749/OTDA tanggal 26 Oktober 2023 tentang Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah Yang Mengatur Mengenai Penyandang Disabilitas, bahwa Pemerintah Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia perlu segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas untuk memastikan hak-hak disabilitas dapat terpenuhi," jelasnya. 

Bercermin dari jumlah angka penyandang disabilitas Kabupaten Kepulauan Meranti diperoleh data dari OPD terkait tahun 2023 tergolong cukup tinggi pada angka 1324 Orang/Jiwa yang pada tahun-tahun sebelumnya hanya berkisar 500-an orang/jiwa saja.

"Hal ini tentu perlu menjadi fokus dan keseriusan kita dalam membentuk Perda tentang penyandang disabilitas. Sehingga, Bapemperda bersama Pemerintah Daerah telah menyepakati bahwa Ranperda ini menjadi skala prioritas untuk dibahas pada tahun ini," ungkapnya. 

Aspek filosofis, sosiologis dan yuridis telah dijadikan sandingan utama dalam setiap muatan pasal yang diatur dalam ranperda ini.  Sedangkan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Ranperda ini terdiri dari 13 Bab Substansi dan 1 Bab Penutup dengan 99 Pasal.   

Selanjutnya Ranperda tentang Pemberdayaan, Pengembangan Dan Perlindungan Koperasi Dan UMKM Koperasi dan UMKM memiliki kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan dan perlindungan bagi Koperasi dan UMKM . Pembentukan Perda mengenai Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro ini perlu dilakukan karena dibutuhkan peranan Pemerintah Daerah dalam melakukan usaha untuk menjamin dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat dengan pemberdayaan, perlindungan koperasi dan UMKM dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantanganperkembangan ekonomi di Masyarakat. 

Ranperda ini setidaknya membuat strategi  akan mengatur terkait pemberdayaan, strategi pengembangan, dan strategi perlindungan terhadap Koperasi dan UMKM. pembentukan Rancangan Sehingga, Perda dengan ini akan dapat : 

1. Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. 

 2. Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

3. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.

4. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

5. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki daya saing. 

 Untuk jangkauan dan arah pengaturan Ranperda Pemberdayaan, Pengembangan Dan Perlindungan Koperasi Dan UMKM ini terdiri dari 8 Bab dengan 68 Pasal.   

 "Dapat pula kami sampaikan bahwa kita semua tentu mengharapkan dalam pembahasan lanjutan nanti, Pemerintah Daerah melalui OPD terkait akan membahas secara detil aspek filosofis, sosiologis dan yuridis agar tercermin dalam 2 Ranperda ini, kita juga berharap OPD turut berpartisipasi aktif dalam proses pendampingan pada setiap agenda pembahasan dilakukan," tuturnya. 

Sebagai catatan akhir Bapemperda dapat menyampaikan  Pemerintah Daerah hendaknya kembali mengevaluasi Peraturan Daerah yang telah disahkan namun belum sepenuhnya diterapkan dengan maksimal di Meranti pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga belum bisa berdaya guna bagi masyarakat dalam proses peningkatan diberbagai aspek.

Kemudian Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan perda-perda yang telah disahkan agar dilakukan penyebarluasan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi Perda langsung. (Nina/rls).