Camat Ferdinan Ujang,S.Sos buka secara resmi Musyabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Kecamatan Gunung Tuleh ke XII ,yang sedianya dibuka oleh Bupati tak bisa ,karena ada tugas penting.

Ferdinan ,Kamis tgl 22/3 2023  di Aula Bagonjong itu  menuturkan, adanya agenda penting salah satunya adalah kegiatan dalam agenda tahunan ,kendati pun dengan segala keterbatasan  Dana ,namun niat dan  dorongan serta kemampuan dari para Panitia serta fihak lain akhirnya kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik tutur mantan Camat Ranah Pasisi ini .Ia juga merasa optimis akan  terlaksana dengan baik .di satu sisi  berharap ,agar para kafilah-kafilah dari setiap nagari yang ikut bertanding atau berpartisipasi dalam lomba ini dapat memperlihatkan minat dan kemampuan di hadapan para Juri atau official untuk mengikutinya dengan baik ,sehingga dapat nantinya menjadi utusan dari Kecamatan Gunung Tuleh, yang mana pada tahun sebelumnya untuk tingkat Kabupaten di Parit Koto Balingka ,hanya bisa meraih juara 4 tingkat Kabupaten ,tapi tahun 2024 yang akan diselenggarakan  nantinya di Kecamatan Pasaman dapat bersaing dengan kafilah-kafilah dari  seluruh Kecamatan yang ada di Pasbar ,sehingga bisa meraih Juara tiga, dua bahkan juara satu pintanya.

[24/11 00.41] Bambang LM: M.ikhsan mewakili Kakankamenag Pasbar menuturkan ,kendati pun tidak ada yang hadir yang fitunggu ,namun tidak akan mengurangi kegiatan yang mulia ini ,pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berbangga dengan Visi-Misi mereka ,terutama menyangkut Program Makrib Mengaji ,dengan adanya latihan-,latihan dan hafalan yang mereka terapkan di tempat masing-masing (TPA/MDA) dengan bimbingan para gurunya akhirnya dapat mereka kembangkan  buktikan ,tentunya dapat menjadi ajang bagi ana-anak dalam perlombaan, begitu pula dengan adanya kegiatan MTQ ini dapat termotivasi untuk giat membaca Al-Qur'an ditengah-tengah masyarakat.

Ke  3 Cabang Lomba yang  diperebutkan ini adalah jelas akan ada pemenangnya ,apalagi untuk meraih Piala Tropy , harapannya akan lebih baik dimasa akan datang,Nagari-nagari baru mekar sangat diharapkan,agar lebih baik pungkasnya.  (parsela).

Sebanyak 29 tim ikut berlaga dalam Turnamen Volly Ball PKK Kepulauan Meranti yang diselenggarakan di Lapangan Bola Voli Kantor Camat Tebingtinggi, Jalan Rumbia Selatpanjang. 

Turnamen tingkat kabupaten itu dibuka langsung oleh Plt Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar didampingi Ketua TP PKK Kepulauan Meranti Hj. Ismiatun, Kamis (23/11/2023).

"Selamat datang dan selamat bertanding kepada seluruh tim yang berlaga dalam turnamen ini," kata Asmar.

Dia menegaskan, Pemkab Kepulauan Meranti akan terus mendukung kegiatan-kegiatan positif, terutama dalam hal olahraga. Selain menggali potensi atlet-atlet muda, turnamen yang dilaksanakan juga dinilai mampu mempererat silaturahmi dan semangat olahraga masyarakat.  

"Semoga dari daerah kita ini lahir atlet-atlet yang andal dan mampu mengharumkan nama daerah di kancah provinsi bahkan nasional," harapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sekaligus Ketua Panitia Ratna Juwita menyampaikan terima kasih kepada Plt Bupati dan Ketua PKK Kepulauan Meranti.

"Turnamen ini disponsori oleh Ketua TP PKK Kepulauan Meranti Hj. Ismiatun," ujarnya.

Turnamen ini sendiri akan berlangsung mulai dari tanggal 23 November hingga 2 Desember 2023. (Nina/rls).

Kuliah edukasi tentang Dinamika Peran dan Fungs DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Sumatera Barat, Perhimpunan Mahasiswa Tata Negara (PMTN) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang kunjungi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar).Kamis (23/11/2023).

Kedatangan mahasiswa tersebut diterima oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumbar Raflis didampingi Kasubag Protokol dan kehumas Dahrul Indris di ruangan khusus I DPRD Sumbar .

Kepada mahasiswa Raflis menjelaskan, DPRD merupakan lembaga negara yang sejajar dengan kepala daerah. Memiliki peran pengawasan, penganggaran dan membuat produk hukum berupa Peraturan Daerah (perda). 

"Saat ini DPRD Sumbar berjumlah 65 orang anggota. Dari jumlah itu empat orang menjadi pimpinan, terdiri atas satu ketua dan tiga wakil ketua," terang Raflis.

Terkait alat kelengkapan dewan (AKD),menurut Raflis, DPRD Sumbar memiliki lima komisi, yaitu Komisi I sampai komisi V.

Kemudian ada Badan Anggaran (Banggar). Tugas Banggar yaitu menyusun dan memastikan bahwa anggaran ini memang digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat Sumbar. 

Selanjutnya adan Badan Musyawarah (Bamus), tugasnya membahas mengenai jadwal kegiatan Anggota DPRD yang meliputi reses, sosialisasi perda. Terus ada pula Badan Kehormatan (BK) yang memiliki tugas mengawasi etika dari Anggota DPRD Sumbar. 

"Alat kelengkapan dewan yang terakhir yaitu Bapemperda yang memiliki tugas membuat peraturan daerah," terang Raflis.

Pimpinan rombongan PMTN Fakultas Hukum Mahasiswa Unand menyampaikan ucapan terima kasih karena DPRD Sumbar telah bersedia menerima kunjungan mereka untuk belajar banyak hal tentang peran dan fungsi DPRD dalam pembangunan daerah.

“Terima kasih kepada pak Raflis dan pak Idris telah bersedia menerima kunjungan kami, semoga ilmu dan pengetahuan yang kami dapat hari ini dapat menambah wawasan dan berguna bagi kami kedepannya,” ungkapnya.(St)

PADANG,Lintas Media News

Anggota DPR RI Komisi VI, Andre Rosiade bersama Direktur PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, melakukan tinjauan ke sejumlah SPBU di Kota Padang, Rabu (21/11), diantaranya SPBU  14.251.510, Tabing.

Andre mengatakan dalam tinjauan itu, ia ingin memastikan secara langsung informasi dari masyarakat mengenai adanya kesulitan membeli Biosolar dan penumpukan truk milik perusahaan tambang dan perkebunan yang masih antri mengisi Biosolar bersubsidi di beberapa SPBU  kota Padang.

"Saya harap untuk penyaluran Biosolar Subsidi dapat tepat sasaran sesuai dengan Perpres 191/2014. Pengawasan, harus lebih diperketat lagi. Seharusnya, untuk truk pengangkut hasil tambang dan truk pengangkut barang hasil perkebunan tidak boleh mengisi BBM bersubsidi," kata Andre Rosiade.

Andre meminta pihak Pertamina agar lebih mengawasi Distribusi JBT Bisosolar dan JBKP Pertalite. Penggunaan QR code ini agar dimaksimalkan untuk menekan/meminimalisir potensi kecurangan atau distribusi yang tidak tepat sasaran.

Sementara itu, Direktur PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, memastikan untuk stok BBM di Sumatra Barat terpantau aman. Riva memastikan untuk tetap mensosialiasaikan penggunaan QR Code, agar stok bbm solar tepat sasaran.

“Kami salurkan sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kami harap kuota ini akan mencukupi kebutuhan BBM di Sumatra Barat,” ucap Riva.

Pertamina kata Riva, juga mengajak seluruh elemen masyarakat melakukan pengawasan bersama-sama terhadap ketersediaan pasokan BBM subsidi sehingga penggunaannya tepat sasaran.

"Sesuai dengan instruksi yang sudah disampaikan, setiap SPBU harus melayani pembelian solar dengan QR Code," jelasnya.

Riva mengapresiasi pengawasan yang dilakukan oleh Andre Rosiade, legislator Komisi VI yang concern terhadap penyaluran BBM Subsidi ini. “Kami harapkan dukungan dari semua pihak agar penyaluran BBM Subsidi dapat tepat sasara, tepat kuota, dan tepat aturan,” tutup Riva.(rel)

Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumatera Barar (Sumbar),Tahun 2023-2024 mulai bekerja,dengan melaksanakan rapat kerja bersama mintra terkait di ruangan khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar.Selasa (21/11/2023)

Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Zulkeneddi Said dan dihadiri seluruh anggota Pansus lainnya serta mitra kerja dilingkup Pemprov Sumbar.

Zulkeneddi berharap, dengan adanya pertemuan ini bertujuan agar Ranperda RTRW cepat terselesaikan demi kepentingan masyarakat Sumbar kedepannya.

“Saya berharap kita bisa memperjuangkan hak yang semestinya menjadi hak masyarakat dan terbebas dari kawasan hutan dengan bekerja sama antara tim Pansus RTRW bersama pihak eksekutif,” ungkapnya.

Selanjutnya Zulkeneddi selaku ketua Pansus RTRW menyampaikan bahwa usulan dan catatan dari para mitra kerja yang telah disampaikan harus disusun dengan baik.

“Semua usulan akan kami tampung dan akan dibuat sebuah catatan atau rangkuman supaya pihak kami lebih memahami naskah akademik yang telah disusun oleh tim penyusun, karena masih banyak daerah yang belum terakomodir,” lanjutnya.

Diakhir rapat Zulkeneddi menambahkan bahwa dasar melaksanakan rapat ini bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan masyarakat dan kenyamanan masyarakat Sumbar kedepannya.

“Semoga Ranperda ini cepat selesai dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumbar,” harapnya.(**)

Puluhan peternak ayam yang tergabung dalam Asosiasi peternakan closed house  (Apchada) Sumbar datangi DPRD Sumbar, Selasa (21/11). Mereka mengadukan keadaan mereka yang acap merugi selama empat periode panen.

Kedatangan mereka disambut Komisi II DPRD yang membidangi sektor ekonomi, salah satunya peternakan. Hadir juga Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar, Sukarli dan perwakilan Biro Perekonomian Serdaprov Sumbar. 

Salah seorang peternak, Azrul mengatakan biaya yang mereka keluarkan untuk operasional tidak tertutupi hasil panen dan mereka pun merugi.  

Azrul menjelaskan, mereka menduga bibit ayam (DOC) dan pakan yang diberikan pada mereka tidak berkualitas. Selain itu ketentuan pakan yang diberikan perusahaan tak sesuai dengan seharusnya. 

Ia mengatakan untuk bisa memperoleh untung yang tidak mengakibatkan kerugian seharusnya pertumbuhan ayam bisa mencapai 70 persen jadi daging. 

"Namun ini hanya 52 persen. Alhasil saya merugi dan tak bisa bayar gaji pekerja. Kerugian saya sampai Rp120 juta," paparnya. 

Ketua Apchada, Sumbar Marlis mengatakan bukan hanya Azrul yang mengalami kerugian. Namun juga banyak peternak ayam closed house yang mengalami hal serupa. 

"Ini sudah terjadi empat periode dan sebentar lagi menjadi lima periode," katanya. 

Kedatangan mereka ke DPRD, lanjut Marlis membawa sejumlah harapan. Pertama mereka meminta DPRD bisa memfasilitasi pertemuan dengan perusahaan pemasok inti tersebut. 

Kedua, meminta pemerintah daerah membentuk lembaga koordinasi dan  menyosialisasikan perda nomor 40 Tahun 2015. 

Ketiga, meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi kualitas pakan dan DOC. Keempat, lakukan verifikasi pada kandang secara profesional.  Jika tak layak maka stop operasionalnya.

Kelima, menghentikan pembangunan kandang baru untuk mencegah over populasi dan keenam, menghentkikan operasional kandang milik perusahaan inti karena menurut Marlis, setahunya perusahaan inti tak diperbolehkan memiliki kandang sendiri. 

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar, Sukarli mengatakan telah menindaklanjuti  keluhan yang disampaikan Apchada sebelumnya.  Hasil uji laboratorium dari Balai Pengujian Mutu di bekasi menyatakan pakan tersebut memenuhi standar SNI.

Namun, dinas akan tetap mencari akar permasalahan tersebut. Dalam waktj dekat saat panen akan diadakan uji ternak. 

Sementara itu, untuk penghentian pembuatan kandang baru, wewenangnya berada di dinas perizinan kabupaten/kota. 

Dari Komisi II hadir Ketua Komisi II Mochklasin dan Sekretaris Komisi II, Jefri Masrul. 

Jefri juga merupakan pengusaha ternak ayam namun dengan pola open house. 

"Saya sangat memahami kesulitan peternak karena merugi. Apalagi banyak yang masih perlu membayar cicilan hutang modal ke bank. Kami di Komisi II akan tindaklanjuti aspirasi dan keluhan ini," katanya. 

Ketua Komisi II, Mochklasin mengatakan hal serupa. Komisi II, kata dia, akan segera menjembatani pertemuan guna mencari sumber permasalhan dan mencarikan solusi. 

"Kami juga akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan Dinas terkait untuk membahas permasalahan ini dengan lebih mendetail," katanya. 

Mockhlasin juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada Apchada yang telah merangkul para peternak. Selain juga telah memberikan informasi sehingga Komisi II mengetahui ada persoalan yang dihadapi peternak ayam closed house.(*)

Rapat pleno Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumbar, sepakat menunjuk Widya Navies sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Sumbar menggantikan Basril Basyar yang diberhentikan oleh PWI Pusat.

Rapat pleno yang dihadiri pengurus dan Dewan Kehormatan (DK) PWI Sumbar serta pengurus PWI 16 Kabupaten kota, dipimpin oleh Sekretaris, Firdaus Abie dan Wakil Ketua Bidang Organisasi, Sawir Pribadi, Selasa (21/11/2023) di ruang rapat kantor PWI Sumbar.

"Akhirnya kita sepakat mempercayakan Widya Navies sebagai Pelaksana Tugas Ketua PWI Sumbar," ujar Firdaus Abie sambil mengetok meja dan disambut tepuk tangan peserta rapat.

Usai pimpinan rapat Ketok meja, Ketua DK PWI Sumbar, Zul Effendi berharap dalam laporannya ke PWI pusat, pengurus tetap meminta klarifikasi dari PWI Pusat terkait pemberhentian Basril Basyar dari Ketua PWI Sumbar.

"Ini penting kita lakukan, agar persoalan pemberhentian Da BB sebagai Ketua jadi jelas sesuai PD dan PRT PWI, sehingga tidak lagi jadi tanda tanya anggota. Jika PWI Sumbar harus membentuk tim terkait hal ini, saya siap menjadi salah seorang anggota tim," ucap Zul Effendi.

Sebelumnya, rapat pleno sempat menghangat, karena sejumlah peserta rapat menilai, pemberhentian Basril Basyar sebagai bentuk kesewenang-wenangan DK dan pengurus PWI Pusat. Apalagi surat sanggahan dari tim perumus PWI Sumbar terhadap pemberhentian Basril Basyar setebal 9 halaman, tidak dijawab oleh PWI Pusat.

Malah PWI Pusat menerbitkan surat baru dalam berisikan perintah pada PWI Sumbar untuk memilih Plt ketua dan melaksanakan konferensi provinsi luar biasa (Konferprovlub) paling lambat 6 bulan sejak penetapan Plt ketua.

"Untuk menjaga Marwah PWI, kita mesti minta klarifikasi pada PWI Pusat, aturan apa yang dilanggar Pak BB sehingga harus dipecat dan PWI Pusat mengusulkan kartu UKW nya dicabut dewan pers. Ini harus clear dulu, agar tidak jadi beban di kepala kita. Karena, saya tidak melihat ada penjelasan itu dari PWI Pusat. Hanya dikatakan, meneruskan rekomendasi dari Dewan Kehormatan, tanpa ada klarifikasi ke yang bersangkutan," tegas Almudazir, pengurus PWI Sumbar, sebelum penunjukan Widya Navies.

Hal tak jauh berbeda, sebelumnya juga disampaikan oleh Wakil Ketua PWI Sumbar, Amiruddin dan beberapa pengurus lainnya. Bahkan sempat ada peserta rapat yang mengusulkan agar dilakukan perlawanan pada PWI Pusat, namun suasana panas itu bisa diredam oleh Firdaus Abie selaku pimpinan rapat.

Basril Basyar yang hadir, saat dimintai penjelasan terkait pemberhentiannya dan upaya apa yang akan dilakukan, juga tak berkomentar banyak. Dan justru menyerahkan keputusan selanjutnya pada peserta rapat. (rel)

Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Jurnalis Dalam Mengawal Pemilu 2024 dan Hoaks nyaris ricuh.

"Itu narasumber tidak pas dalam penyampaiannya, gak banyak memahami narasumber itu,"ujar Adrian Tuswandi peserta sosialisasi tersebut, Selasa 21/11-2023 di Batigo Kupi Padang.

Adrian menyerang dengan ungkapan kepada satu narasumber yang dikenal sebagai tokoh wartawan aliran keras Sumbar Novrianto Ucok. Sementara narasumber lain Ketua Bawaslu Alni dan Komisioner KPU Sumbar Jons Manadi dinilai pas dan tepat dalam paparan pada diskusi dengan moderator Sherli.

Bahkan saat Novrianto mau menjawab peserta lain sepertinya tidak menginginkan jawaban dari jurnalis senior itu.

Padahal Ucok hanya ingin menyampaikan dalam mengantisipasi informasi hoaks wartawan harus merujuk kepada paduan kerja jurnalis.

"Wartawan itu punya UU Pers dan kode etik jurnalistik yang menjaga marwah pemberitaan, selain itu ada UU Pemilu dan PKPU yang mengawal informasi tepat dan akurat,"ujar Novrianto.

Tapi, peserta terdiri dari anggota kelompok wartawan Kawal Demokrasi dan Anti Hoaks semakin tak memahami apa yang disampaikan Novrianto, suasana sosialisasi semakin hangat bahkan sudah mulai menjurus ricuh, apalagi banyak yang minta narasumber Novrianto turun dari panggung acara.

Semakin memanas,  tapi akhirnya suasana berubah cair setelah lagu ulang tahun dinyanyikan peserta bersama musik dengan suara serak. 'Hari Ini Bertambah Satu Tahun Usia Mu'

Ternyata suasana itu hanya gimick dibuat peserta karena acara itu pas digelar di hari lahirnya Novrianto yang ke 53 tahun.

"Uihh saya terbawa suasana, saya sejak tadi menahan emosi, tapi melihat peserta yang biasanya tidak suka menantang saya , ikutan minta saya turun, saya jadi bertanya di hati, jangan-jangan ini prank Toaik (Adrian Tuswandi,red),"ujar Novrianto.

Bahkan wajah legam dan tegang Ucok menahan emosi pelan berubah  menjadi biasa malah linang air mata terlihat di dua mata tokoh pers aliran keras tersebut.

"Terima kasih kawan semua, saya surprise dengan cara seperti ini memperingati hari lahir saya,"ujar Novrianto.(***)

Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat, Jons Manedi mengatakan, menjelang Pemilu 2024, isu-isu negatif, konten hoaks, dan ujaran kebencian berpotensi menyeruak.

Menyikapi hal tersebut, menurut Jons, semua elemen bersama masyarakat dapat memperkuat persatuan untuk menangkal hoaks, sehingga terciptanya situasi yang kondusif menjelang Pemilu.

"Hoaks berpotensi menjadi sumber perpecahan, menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Kita tentunya tak ingin proses demokrasi terganggu”, ujar Jons Manedi saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Jurnalis dalam Mengawal Pemilu 2024 dan Hoaks yang digelar Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Selasa (21/11/2023) di Kafe Kupi Batigo Padang.

Jons Manedi tambahkan, menjelang pemungutan suara Pemilu serentak tahun 2024, berbagai isu politik santer merebak. Disayangkan, momentum pesta demokrasi ini sengaja dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk menyebar hoaks, yakni informasi mengandung isu-isu menyesatkan yang sengaja menggiring opini dengan informasi seolah-olah benar tetapi faktanya adalah cerita atau berita bohong. 

"Hoaks tak hanya dimanfaatkan penyebar untuk mengambil keuntungan tetapi juga merugikan orang lain," papar Jons.

Jons Manedi berharap, kegiatan sosialisasi ini bisa terus dilakukan guna membahas persiapan pengamanan menjelang Pemilu 2024 agar berjalan aman dan lancar.

"Diharapkan kegiatan ini tidak berhenti disini dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat," kata Jons.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri ketua Bawaslu Sumbar Alni, SH, M.Kn, Kabiro Adpim Setdaprov Sumbar Mursalim, Ketua Forum Wartawan Parlemen (FWP) Sumbar Nofrianto Ucok dan belasan jurnalis Sumatera Barat.(**)

 Hoaks meruyak saat Tahapan Kampanye dan Tahapan Pungut dan Hitung.

Menurut Alni (Ketua Bawaslu) diprediksi pada dua tahapan ini pasti hoaks merajelela.

"Pemberitaan tidak benar di tahapan itu tujuannya adalah untuk memanfaatkan hal negatif dan positif,"ujar Alni.

Media yang hadir di sosialisasi ini Alni memastikan jurnalis yang sangat paham menangkal hoaks di dua tahapan tersebut.

"Hoaks adalah informasi bohong dan harus di sikapi dengan seksama sehingga pelaksanaan tahapan pemilu tidak dirusak oleh informasi tidak benar itu,"ujar Alni.

Banyak saat ini isu hoaks sudah berseliweran di banyak lini massa.

"Satu yang pasti hoaks di pemilu pasti untuk mengatakan baik untuk seorang calon dan mendiskriditikan orang lain,"ujar Alni.

Fenomena berita tidak benar tentang hoaks bisa dirasakan dan bisa saja ada yang menjadi pelaku, baik pelaku aktif maupun pasif.

Alni menegaskan tak ada satu lembaga negara yang punya kuasa untuk stop seluruh hoaks.

"Yang bisa meminimalisir hoaks adalah pikiran semua orang, pahami bahwa informasi hoaks adalah ketidak benaran, sehingga itu menerima informasi tabayun dulu, chek and ricek dulu atau saring dulu sebelum sharing,"ujar Alni.

Bawaslu kata Alni selain cegah juga tindak hoaks.

"Selalu mengedepankan pencegahan dulu, kita melakukan kerjasama dengan media dan stakeholder seperti Kampung Pengawas Pemilu,"ujar Alni. (***)

Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Mursalim menegaskan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah pondasi demokrasi yang sangat penting dalam dalam memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Di sini, peran jurnalis diharapkan dapat membantu memberi pencerdasan masyarakat agar keputusan yang diambil akan menentukan perjalanan bangsa agar lebih baik.

"Nah, dalam posisi ini, jurnalis atau media massa memiliki peran penting dalam mengawal pesta demokrasi ini, sehingga memberikan pencerdasan pada masyarakat dengan informasi yang berimbang," ucap Mursalim saat membuka Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Jurnalis dalam Mengawal Pemilihan Umum 2024 dan Hoaks, Selasa (21/11/2023) di Kupi Batigo, Padang. 

Menurut Mursalim, secara garis besar ada 6 poin penting dalam pelaksanaan Pemilu, yakni Partisipasi Demokratis, Legitimasi Pemerintahan, Penyaluran Kepentingan masyarakat, Pengambilan keputusan bersama, Penguatan Demokrasi dan Pengawasan terhadap pemerintahan. 

"Dalam posisi ini, media massa berperan sebagai jembatan yang menghubungkan kandidat dengan pemilihnya, sehingga dapat membuat keputusan yang cerdas," ungkap Mursalim dalam sosialisasi yang menghadirkan narasumber Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, SH, M.On, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Sumbar Jons Manedi dan Novrianto Ucok, Ketua DWP-SB. 

Selain itu, lanjut Mursalim, Media massa memberikan informasi tentang kandidat, platform politik, isu-isu terkini, dan pertanyaan yang relevan dalam pemilihan umum. Ini memungkinkan pemilih untuk membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang calon dan isu-isu yang berkaitan. Termasuk  memiliki peran penting dalam mengawasi dan menganalisis tindakan kandidat, serta melaporkan fakta-fakta yang penting bagi pemilih.

"Melalui liputan pemantauan perjalanan tahapan pemilu yang luas dan edukasi politik, media massa dapat mendorong partisipasi aktif pemilih dalam proses demokrasi serta mengidentifikasi masalah atau kecurangan, serta memberikan liputan yang objektif terhadap proses tersebut," ujar Mursalim 

Terakhir, Mursalim berharap diskusi ini dapat menjadi penguatan bagi jurnalis sehingga dapat memastikan liputannya seimbang, berdasarkan fakta, dan menghindari bias yang tidak perlu. 

"Kami harap, rekan-rekan dapat menjadi pilar demokrasi ke-empat yang independen, yang menyiarkan kabar murni untuk kepentingan bersama, alih-alih kepentingan golongan tertentu, apalagi kepentingan pemilik modal," pungkas Mursalim.

 Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana yang juga Kepala Bagian Prokopim Biro Adpim, Budi Arie menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk kampanye pesta demokrasi pada jurnalis sekaligus memberikab pemahaman pada jurnalis untuk kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2024. 

"Dengan sosialisasi ini, diharapkan para jurnalis dapat melahirkan pemberitaan yang memberikan pencerahan pada masyarakat pemilih agar Pemilu dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar," ungkap Budi. (rel)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Supardi menjadi pembicara pada kegiatan sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup bagi masyarakat Payakumbuh dan Limapuluh Kota (19 -20/11/2023) di Agam Jua Art and culture caffe dan Gedung Gambir Unand, Payakumbuh.

Pada kesempatan itu,Supardi memaparkan masalah pengelolaan sampah.Dimana,sampah bisa menjadi objek yang dikelola dengan sistem ekonomi sirkular, potensinya besar sementara,di Sumbar, 72 persen masyarakat masih menilai sampah sebagai musuh.

Supardi mengatakan. sampah bisa menjadi sumber tambahan pendapatan dan juga solusi untuk mengentaskan permasalahan pengangguran. Bahkan jika dikelola secara massal bisa menjadi bisnis besar yang menjanjikan.

"Untuk hal ini,sudah ada tiga pihak yang menemui saya untuk diminta fasilitasi agar bisa mengelola sampah asal Sumbar. Salah satu diantaranya merupakan perusahaan asing. Ini menjadi bukti bahwa sampah merupakan potensi yang menjanjikan jika dikelola dengan tepat",terang Supardi.

Lebih jauh Supardi menjelaskan.

sampah merupakan objek yang bisa dikola dengan sistem ekonomi sirkular. Sistem ekonomi sirkular, lanjut Supardi, merupakan sistem ekonomi di mana pelaku ekonomi menjaga agar sumber daya dapat dipakai selama mungkin, menggali nilai maksimum dari penggunaan, kemudian memulihkan dan meregenerasi produk dan bahan pada setiap akhir umur layanan.

“Berdasarkan pantauan saya, saya melihat pengelola ekonomi sirkular ini kebanyakan pasti sukses,” ujarnya.

Supardi menilai di tengah tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di Sumbar saat ini, maka perlu didorong masyarakat untuk memaksimalkan sebanyak mungkin potensi yang ada.

Ia mencotohkan tentang budidaya magot yang juga merupakan peluang untuk berusaha oleh masyarakat. Magot ini merupakan belatung atau bernga/berenga adalah larva dari lalat yang ditemukan pada barang-barang yang membusuk seperti bangkai, buah, atau sayur-mayur yang rusak.

“Ini merupakan potensi bagus. Budidaya magot bisa membantu masyarakat mencukupi kebutuhan hidup dan juga bisa membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sampah,” paparnya.

Magot atau ulat-ulat ini, kata Supardi bukanlah hal yang menjijikkan, jenisnya berbeda dengan lalat lainnya. Magot merupakan lalat yang bersih dan higienis. Pada banyak tempat magot dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Bahkan juga dijadikan komoditas kebutuhan manusia.

“Saya berharap peserta kegiatan hari ini bisa membantu mengubah persepsi masyarakat tentang sampah. Bahwa banyak jalur potensi yang bisa diolah untuk menjadi sumber pendapatan, baik melalui daur ulang atau bahkan budidaya magot. Dari sampah kita bisa membuka peluang lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar, Asben Hendri mengajak semua masyarakat untuk memulai atensi untuk benar-benar mencintai tempat tinggal masing-masing, salah satunya dalam pengelolaan sampah.

“Apa yang jadi penyebab terjadinya bencana salah satunya karena sikap kita, seperti membuang sampah sembarang. Pembuangan sampah di sembarang tempat bisa berujung pada tertutupnya aliran air dan menyebabkan banjir. Kita butuh atensi masyarakat untuk menjaga kebersihan, mengelola sampah dengan baik,” katanya.

Untuk menumbuhkan atensi masyarakat terkait sampah, menurut Asben memang harus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan sudah terbentuk kebiasaan masyarakat mencari cara yang mudah dalam membuang sampah, salah satunya ke aliran sungai.

“Masyarakat kita harapkan menyadari bahwa sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya menyebankan bencana banjir. Namun juga bisa menjadi poin buruk yang menghambat perkembangan pariwisata. Bagaimana pun lingkungan yang kotor tentu membuat wisatawan enggan datang lagi berkunjung,” kata Asben.

Senada dengan Supardi, Asben juga menilai amat penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menggali potensi sampah, seperti daur ulang dan budidaya magot.

“Magot ini sekarang sangat bernilai ekonomi dan bisa menjadi potensi sumber pendapatan dan usaha masyarakat,” ujarnya.(***/st)