Kuliah edukasi tentang Dinamika Peran dan Fungs DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Sumatera Barat, Perhimpunan Mahasiswa Tata Negara (PMTN) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang kunjungi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar).Kamis (23/11/2023).

Kedatangan mahasiswa tersebut diterima oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumbar Raflis didampingi Kasubag Protokol dan kehumas Dahrul Indris di ruangan khusus I DPRD Sumbar .

Kepada mahasiswa Raflis menjelaskan, DPRD merupakan lembaga negara yang sejajar dengan kepala daerah. Memiliki peran pengawasan, penganggaran dan membuat produk hukum berupa Peraturan Daerah (perda). 

"Saat ini DPRD Sumbar berjumlah 65 orang anggota. Dari jumlah itu empat orang menjadi pimpinan, terdiri atas satu ketua dan tiga wakil ketua," terang Raflis.

Terkait alat kelengkapan dewan (AKD),menurut Raflis, DPRD Sumbar memiliki lima komisi, yaitu Komisi I sampai komisi V.

Kemudian ada Badan Anggaran (Banggar). Tugas Banggar yaitu menyusun dan memastikan bahwa anggaran ini memang digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat Sumbar. 

Selanjutnya adan Badan Musyawarah (Bamus), tugasnya membahas mengenai jadwal kegiatan Anggota DPRD yang meliputi reses, sosialisasi perda. Terus ada pula Badan Kehormatan (BK) yang memiliki tugas mengawasi etika dari Anggota DPRD Sumbar. 

"Alat kelengkapan dewan yang terakhir yaitu Bapemperda yang memiliki tugas membuat peraturan daerah," terang Raflis.

Pimpinan rombongan PMTN Fakultas Hukum Mahasiswa Unand menyampaikan ucapan terima kasih karena DPRD Sumbar telah bersedia menerima kunjungan mereka untuk belajar banyak hal tentang peran dan fungsi DPRD dalam pembangunan daerah.

“Terima kasih kepada pak Raflis dan pak Idris telah bersedia menerima kunjungan kami, semoga ilmu dan pengetahuan yang kami dapat hari ini dapat menambah wawasan dan berguna bagi kami kedepannya,” ungkapnya.(St)

PADANG,Lintas Media News

Anggota DPR RI Komisi VI, Andre Rosiade bersama Direktur PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, melakukan tinjauan ke sejumlah SPBU di Kota Padang, Rabu (21/11), diantaranya SPBU  14.251.510, Tabing.

Andre mengatakan dalam tinjauan itu, ia ingin memastikan secara langsung informasi dari masyarakat mengenai adanya kesulitan membeli Biosolar dan penumpukan truk milik perusahaan tambang dan perkebunan yang masih antri mengisi Biosolar bersubsidi di beberapa SPBU  kota Padang.

"Saya harap untuk penyaluran Biosolar Subsidi dapat tepat sasaran sesuai dengan Perpres 191/2014. Pengawasan, harus lebih diperketat lagi. Seharusnya, untuk truk pengangkut hasil tambang dan truk pengangkut barang hasil perkebunan tidak boleh mengisi BBM bersubsidi," kata Andre Rosiade.

Andre meminta pihak Pertamina agar lebih mengawasi Distribusi JBT Bisosolar dan JBKP Pertalite. Penggunaan QR code ini agar dimaksimalkan untuk menekan/meminimalisir potensi kecurangan atau distribusi yang tidak tepat sasaran.

Sementara itu, Direktur PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, memastikan untuk stok BBM di Sumatra Barat terpantau aman. Riva memastikan untuk tetap mensosialiasaikan penggunaan QR Code, agar stok bbm solar tepat sasaran.

“Kami salurkan sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kami harap kuota ini akan mencukupi kebutuhan BBM di Sumatra Barat,” ucap Riva.

Pertamina kata Riva, juga mengajak seluruh elemen masyarakat melakukan pengawasan bersama-sama terhadap ketersediaan pasokan BBM subsidi sehingga penggunaannya tepat sasaran.

"Sesuai dengan instruksi yang sudah disampaikan, setiap SPBU harus melayani pembelian solar dengan QR Code," jelasnya.

Riva mengapresiasi pengawasan yang dilakukan oleh Andre Rosiade, legislator Komisi VI yang concern terhadap penyaluran BBM Subsidi ini. “Kami harapkan dukungan dari semua pihak agar penyaluran BBM Subsidi dapat tepat sasara, tepat kuota, dan tepat aturan,” tutup Riva.(rel)

Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumatera Barar (Sumbar),Tahun 2023-2024 mulai bekerja,dengan melaksanakan rapat kerja bersama mintra terkait di ruangan khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar.Selasa (21/11/2023)

Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Zulkeneddi Said dan dihadiri seluruh anggota Pansus lainnya serta mitra kerja dilingkup Pemprov Sumbar.

Zulkeneddi berharap, dengan adanya pertemuan ini bertujuan agar Ranperda RTRW cepat terselesaikan demi kepentingan masyarakat Sumbar kedepannya.

“Saya berharap kita bisa memperjuangkan hak yang semestinya menjadi hak masyarakat dan terbebas dari kawasan hutan dengan bekerja sama antara tim Pansus RTRW bersama pihak eksekutif,” ungkapnya.

Selanjutnya Zulkeneddi selaku ketua Pansus RTRW menyampaikan bahwa usulan dan catatan dari para mitra kerja yang telah disampaikan harus disusun dengan baik.

“Semua usulan akan kami tampung dan akan dibuat sebuah catatan atau rangkuman supaya pihak kami lebih memahami naskah akademik yang telah disusun oleh tim penyusun, karena masih banyak daerah yang belum terakomodir,” lanjutnya.

Diakhir rapat Zulkeneddi menambahkan bahwa dasar melaksanakan rapat ini bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan masyarakat dan kenyamanan masyarakat Sumbar kedepannya.

“Semoga Ranperda ini cepat selesai dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumbar,” harapnya.(**)

Puluhan peternak ayam yang tergabung dalam Asosiasi peternakan closed house  (Apchada) Sumbar datangi DPRD Sumbar, Selasa (21/11). Mereka mengadukan keadaan mereka yang acap merugi selama empat periode panen.

Kedatangan mereka disambut Komisi II DPRD yang membidangi sektor ekonomi, salah satunya peternakan. Hadir juga Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar, Sukarli dan perwakilan Biro Perekonomian Serdaprov Sumbar. 

Salah seorang peternak, Azrul mengatakan biaya yang mereka keluarkan untuk operasional tidak tertutupi hasil panen dan mereka pun merugi.  

Azrul menjelaskan, mereka menduga bibit ayam (DOC) dan pakan yang diberikan pada mereka tidak berkualitas. Selain itu ketentuan pakan yang diberikan perusahaan tak sesuai dengan seharusnya. 

Ia mengatakan untuk bisa memperoleh untung yang tidak mengakibatkan kerugian seharusnya pertumbuhan ayam bisa mencapai 70 persen jadi daging. 

"Namun ini hanya 52 persen. Alhasil saya merugi dan tak bisa bayar gaji pekerja. Kerugian saya sampai Rp120 juta," paparnya. 

Ketua Apchada, Sumbar Marlis mengatakan bukan hanya Azrul yang mengalami kerugian. Namun juga banyak peternak ayam closed house yang mengalami hal serupa. 

"Ini sudah terjadi empat periode dan sebentar lagi menjadi lima periode," katanya. 

Kedatangan mereka ke DPRD, lanjut Marlis membawa sejumlah harapan. Pertama mereka meminta DPRD bisa memfasilitasi pertemuan dengan perusahaan pemasok inti tersebut. 

Kedua, meminta pemerintah daerah membentuk lembaga koordinasi dan  menyosialisasikan perda nomor 40 Tahun 2015. 

Ketiga, meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi kualitas pakan dan DOC. Keempat, lakukan verifikasi pada kandang secara profesional.  Jika tak layak maka stop operasionalnya.

Kelima, menghentikan pembangunan kandang baru untuk mencegah over populasi dan keenam, menghentkikan operasional kandang milik perusahaan inti karena menurut Marlis, setahunya perusahaan inti tak diperbolehkan memiliki kandang sendiri. 

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar, Sukarli mengatakan telah menindaklanjuti  keluhan yang disampaikan Apchada sebelumnya.  Hasil uji laboratorium dari Balai Pengujian Mutu di bekasi menyatakan pakan tersebut memenuhi standar SNI.

Namun, dinas akan tetap mencari akar permasalahan tersebut. Dalam waktj dekat saat panen akan diadakan uji ternak. 

Sementara itu, untuk penghentian pembuatan kandang baru, wewenangnya berada di dinas perizinan kabupaten/kota. 

Dari Komisi II hadir Ketua Komisi II Mochklasin dan Sekretaris Komisi II, Jefri Masrul. 

Jefri juga merupakan pengusaha ternak ayam namun dengan pola open house. 

"Saya sangat memahami kesulitan peternak karena merugi. Apalagi banyak yang masih perlu membayar cicilan hutang modal ke bank. Kami di Komisi II akan tindaklanjuti aspirasi dan keluhan ini," katanya. 

Ketua Komisi II, Mochklasin mengatakan hal serupa. Komisi II, kata dia, akan segera menjembatani pertemuan guna mencari sumber permasalhan dan mencarikan solusi. 

"Kami juga akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan Dinas terkait untuk membahas permasalahan ini dengan lebih mendetail," katanya. 

Mockhlasin juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada Apchada yang telah merangkul para peternak. Selain juga telah memberikan informasi sehingga Komisi II mengetahui ada persoalan yang dihadapi peternak ayam closed house.(*)

Rapat pleno Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumbar, sepakat menunjuk Widya Navies sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Sumbar menggantikan Basril Basyar yang diberhentikan oleh PWI Pusat.

Rapat pleno yang dihadiri pengurus dan Dewan Kehormatan (DK) PWI Sumbar serta pengurus PWI 16 Kabupaten kota, dipimpin oleh Sekretaris, Firdaus Abie dan Wakil Ketua Bidang Organisasi, Sawir Pribadi, Selasa (21/11/2023) di ruang rapat kantor PWI Sumbar.

"Akhirnya kita sepakat mempercayakan Widya Navies sebagai Pelaksana Tugas Ketua PWI Sumbar," ujar Firdaus Abie sambil mengetok meja dan disambut tepuk tangan peserta rapat.

Usai pimpinan rapat Ketok meja, Ketua DK PWI Sumbar, Zul Effendi berharap dalam laporannya ke PWI pusat, pengurus tetap meminta klarifikasi dari PWI Pusat terkait pemberhentian Basril Basyar dari Ketua PWI Sumbar.

"Ini penting kita lakukan, agar persoalan pemberhentian Da BB sebagai Ketua jadi jelas sesuai PD dan PRT PWI, sehingga tidak lagi jadi tanda tanya anggota. Jika PWI Sumbar harus membentuk tim terkait hal ini, saya siap menjadi salah seorang anggota tim," ucap Zul Effendi.

Sebelumnya, rapat pleno sempat menghangat, karena sejumlah peserta rapat menilai, pemberhentian Basril Basyar sebagai bentuk kesewenang-wenangan DK dan pengurus PWI Pusat. Apalagi surat sanggahan dari tim perumus PWI Sumbar terhadap pemberhentian Basril Basyar setebal 9 halaman, tidak dijawab oleh PWI Pusat.

Malah PWI Pusat menerbitkan surat baru dalam berisikan perintah pada PWI Sumbar untuk memilih Plt ketua dan melaksanakan konferensi provinsi luar biasa (Konferprovlub) paling lambat 6 bulan sejak penetapan Plt ketua.

"Untuk menjaga Marwah PWI, kita mesti minta klarifikasi pada PWI Pusat, aturan apa yang dilanggar Pak BB sehingga harus dipecat dan PWI Pusat mengusulkan kartu UKW nya dicabut dewan pers. Ini harus clear dulu, agar tidak jadi beban di kepala kita. Karena, saya tidak melihat ada penjelasan itu dari PWI Pusat. Hanya dikatakan, meneruskan rekomendasi dari Dewan Kehormatan, tanpa ada klarifikasi ke yang bersangkutan," tegas Almudazir, pengurus PWI Sumbar, sebelum penunjukan Widya Navies.

Hal tak jauh berbeda, sebelumnya juga disampaikan oleh Wakil Ketua PWI Sumbar, Amiruddin dan beberapa pengurus lainnya. Bahkan sempat ada peserta rapat yang mengusulkan agar dilakukan perlawanan pada PWI Pusat, namun suasana panas itu bisa diredam oleh Firdaus Abie selaku pimpinan rapat.

Basril Basyar yang hadir, saat dimintai penjelasan terkait pemberhentiannya dan upaya apa yang akan dilakukan, juga tak berkomentar banyak. Dan justru menyerahkan keputusan selanjutnya pada peserta rapat. (rel)

Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Jurnalis Dalam Mengawal Pemilu 2024 dan Hoaks nyaris ricuh.

"Itu narasumber tidak pas dalam penyampaiannya, gak banyak memahami narasumber itu,"ujar Adrian Tuswandi peserta sosialisasi tersebut, Selasa 21/11-2023 di Batigo Kupi Padang.

Adrian menyerang dengan ungkapan kepada satu narasumber yang dikenal sebagai tokoh wartawan aliran keras Sumbar Novrianto Ucok. Sementara narasumber lain Ketua Bawaslu Alni dan Komisioner KPU Sumbar Jons Manadi dinilai pas dan tepat dalam paparan pada diskusi dengan moderator Sherli.

Bahkan saat Novrianto mau menjawab peserta lain sepertinya tidak menginginkan jawaban dari jurnalis senior itu.

Padahal Ucok hanya ingin menyampaikan dalam mengantisipasi informasi hoaks wartawan harus merujuk kepada paduan kerja jurnalis.

"Wartawan itu punya UU Pers dan kode etik jurnalistik yang menjaga marwah pemberitaan, selain itu ada UU Pemilu dan PKPU yang mengawal informasi tepat dan akurat,"ujar Novrianto.

Tapi, peserta terdiri dari anggota kelompok wartawan Kawal Demokrasi dan Anti Hoaks semakin tak memahami apa yang disampaikan Novrianto, suasana sosialisasi semakin hangat bahkan sudah mulai menjurus ricuh, apalagi banyak yang minta narasumber Novrianto turun dari panggung acara.

Semakin memanas,  tapi akhirnya suasana berubah cair setelah lagu ulang tahun dinyanyikan peserta bersama musik dengan suara serak. 'Hari Ini Bertambah Satu Tahun Usia Mu'

Ternyata suasana itu hanya gimick dibuat peserta karena acara itu pas digelar di hari lahirnya Novrianto yang ke 53 tahun.

"Uihh saya terbawa suasana, saya sejak tadi menahan emosi, tapi melihat peserta yang biasanya tidak suka menantang saya , ikutan minta saya turun, saya jadi bertanya di hati, jangan-jangan ini prank Toaik (Adrian Tuswandi,red),"ujar Novrianto.

Bahkan wajah legam dan tegang Ucok menahan emosi pelan berubah  menjadi biasa malah linang air mata terlihat di dua mata tokoh pers aliran keras tersebut.

"Terima kasih kawan semua, saya surprise dengan cara seperti ini memperingati hari lahir saya,"ujar Novrianto.(***)

Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat, Jons Manedi mengatakan, menjelang Pemilu 2024, isu-isu negatif, konten hoaks, dan ujaran kebencian berpotensi menyeruak.

Menyikapi hal tersebut, menurut Jons, semua elemen bersama masyarakat dapat memperkuat persatuan untuk menangkal hoaks, sehingga terciptanya situasi yang kondusif menjelang Pemilu.

"Hoaks berpotensi menjadi sumber perpecahan, menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Kita tentunya tak ingin proses demokrasi terganggu”, ujar Jons Manedi saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Jurnalis dalam Mengawal Pemilu 2024 dan Hoaks yang digelar Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Selasa (21/11/2023) di Kafe Kupi Batigo Padang.

Jons Manedi tambahkan, menjelang pemungutan suara Pemilu serentak tahun 2024, berbagai isu politik santer merebak. Disayangkan, momentum pesta demokrasi ini sengaja dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk menyebar hoaks, yakni informasi mengandung isu-isu menyesatkan yang sengaja menggiring opini dengan informasi seolah-olah benar tetapi faktanya adalah cerita atau berita bohong. 

"Hoaks tak hanya dimanfaatkan penyebar untuk mengambil keuntungan tetapi juga merugikan orang lain," papar Jons.

Jons Manedi berharap, kegiatan sosialisasi ini bisa terus dilakukan guna membahas persiapan pengamanan menjelang Pemilu 2024 agar berjalan aman dan lancar.

"Diharapkan kegiatan ini tidak berhenti disini dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat," kata Jons.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri ketua Bawaslu Sumbar Alni, SH, M.Kn, Kabiro Adpim Setdaprov Sumbar Mursalim, Ketua Forum Wartawan Parlemen (FWP) Sumbar Nofrianto Ucok dan belasan jurnalis Sumatera Barat.(**)

 Hoaks meruyak saat Tahapan Kampanye dan Tahapan Pungut dan Hitung.

Menurut Alni (Ketua Bawaslu) diprediksi pada dua tahapan ini pasti hoaks merajelela.

"Pemberitaan tidak benar di tahapan itu tujuannya adalah untuk memanfaatkan hal negatif dan positif,"ujar Alni.

Media yang hadir di sosialisasi ini Alni memastikan jurnalis yang sangat paham menangkal hoaks di dua tahapan tersebut.

"Hoaks adalah informasi bohong dan harus di sikapi dengan seksama sehingga pelaksanaan tahapan pemilu tidak dirusak oleh informasi tidak benar itu,"ujar Alni.

Banyak saat ini isu hoaks sudah berseliweran di banyak lini massa.

"Satu yang pasti hoaks di pemilu pasti untuk mengatakan baik untuk seorang calon dan mendiskriditikan orang lain,"ujar Alni.

Fenomena berita tidak benar tentang hoaks bisa dirasakan dan bisa saja ada yang menjadi pelaku, baik pelaku aktif maupun pasif.

Alni menegaskan tak ada satu lembaga negara yang punya kuasa untuk stop seluruh hoaks.

"Yang bisa meminimalisir hoaks adalah pikiran semua orang, pahami bahwa informasi hoaks adalah ketidak benaran, sehingga itu menerima informasi tabayun dulu, chek and ricek dulu atau saring dulu sebelum sharing,"ujar Alni.

Bawaslu kata Alni selain cegah juga tindak hoaks.

"Selalu mengedepankan pencegahan dulu, kita melakukan kerjasama dengan media dan stakeholder seperti Kampung Pengawas Pemilu,"ujar Alni. (***)

Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Mursalim menegaskan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah pondasi demokrasi yang sangat penting dalam dalam memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Di sini, peran jurnalis diharapkan dapat membantu memberi pencerdasan masyarakat agar keputusan yang diambil akan menentukan perjalanan bangsa agar lebih baik.

"Nah, dalam posisi ini, jurnalis atau media massa memiliki peran penting dalam mengawal pesta demokrasi ini, sehingga memberikan pencerdasan pada masyarakat dengan informasi yang berimbang," ucap Mursalim saat membuka Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Jurnalis dalam Mengawal Pemilihan Umum 2024 dan Hoaks, Selasa (21/11/2023) di Kupi Batigo, Padang. 

Menurut Mursalim, secara garis besar ada 6 poin penting dalam pelaksanaan Pemilu, yakni Partisipasi Demokratis, Legitimasi Pemerintahan, Penyaluran Kepentingan masyarakat, Pengambilan keputusan bersama, Penguatan Demokrasi dan Pengawasan terhadap pemerintahan. 

"Dalam posisi ini, media massa berperan sebagai jembatan yang menghubungkan kandidat dengan pemilihnya, sehingga dapat membuat keputusan yang cerdas," ungkap Mursalim dalam sosialisasi yang menghadirkan narasumber Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, SH, M.On, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Sumbar Jons Manedi dan Novrianto Ucok, Ketua DWP-SB. 

Selain itu, lanjut Mursalim, Media massa memberikan informasi tentang kandidat, platform politik, isu-isu terkini, dan pertanyaan yang relevan dalam pemilihan umum. Ini memungkinkan pemilih untuk membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang calon dan isu-isu yang berkaitan. Termasuk  memiliki peran penting dalam mengawasi dan menganalisis tindakan kandidat, serta melaporkan fakta-fakta yang penting bagi pemilih.

"Melalui liputan pemantauan perjalanan tahapan pemilu yang luas dan edukasi politik, media massa dapat mendorong partisipasi aktif pemilih dalam proses demokrasi serta mengidentifikasi masalah atau kecurangan, serta memberikan liputan yang objektif terhadap proses tersebut," ujar Mursalim 

Terakhir, Mursalim berharap diskusi ini dapat menjadi penguatan bagi jurnalis sehingga dapat memastikan liputannya seimbang, berdasarkan fakta, dan menghindari bias yang tidak perlu. 

"Kami harap, rekan-rekan dapat menjadi pilar demokrasi ke-empat yang independen, yang menyiarkan kabar murni untuk kepentingan bersama, alih-alih kepentingan golongan tertentu, apalagi kepentingan pemilik modal," pungkas Mursalim.

 Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana yang juga Kepala Bagian Prokopim Biro Adpim, Budi Arie menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk kampanye pesta demokrasi pada jurnalis sekaligus memberikab pemahaman pada jurnalis untuk kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2024. 

"Dengan sosialisasi ini, diharapkan para jurnalis dapat melahirkan pemberitaan yang memberikan pencerahan pada masyarakat pemilih agar Pemilu dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar," ungkap Budi. (rel)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Supardi menjadi pembicara pada kegiatan sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup bagi masyarakat Payakumbuh dan Limapuluh Kota (19 -20/11/2023) di Agam Jua Art and culture caffe dan Gedung Gambir Unand, Payakumbuh.

Pada kesempatan itu,Supardi memaparkan masalah pengelolaan sampah.Dimana,sampah bisa menjadi objek yang dikelola dengan sistem ekonomi sirkular, potensinya besar sementara,di Sumbar, 72 persen masyarakat masih menilai sampah sebagai musuh.

Supardi mengatakan. sampah bisa menjadi sumber tambahan pendapatan dan juga solusi untuk mengentaskan permasalahan pengangguran. Bahkan jika dikelola secara massal bisa menjadi bisnis besar yang menjanjikan.

"Untuk hal ini,sudah ada tiga pihak yang menemui saya untuk diminta fasilitasi agar bisa mengelola sampah asal Sumbar. Salah satu diantaranya merupakan perusahaan asing. Ini menjadi bukti bahwa sampah merupakan potensi yang menjanjikan jika dikelola dengan tepat",terang Supardi.

Lebih jauh Supardi menjelaskan.

sampah merupakan objek yang bisa dikola dengan sistem ekonomi sirkular. Sistem ekonomi sirkular, lanjut Supardi, merupakan sistem ekonomi di mana pelaku ekonomi menjaga agar sumber daya dapat dipakai selama mungkin, menggali nilai maksimum dari penggunaan, kemudian memulihkan dan meregenerasi produk dan bahan pada setiap akhir umur layanan.

“Berdasarkan pantauan saya, saya melihat pengelola ekonomi sirkular ini kebanyakan pasti sukses,” ujarnya.

Supardi menilai di tengah tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di Sumbar saat ini, maka perlu didorong masyarakat untuk memaksimalkan sebanyak mungkin potensi yang ada.

Ia mencotohkan tentang budidaya magot yang juga merupakan peluang untuk berusaha oleh masyarakat. Magot ini merupakan belatung atau bernga/berenga adalah larva dari lalat yang ditemukan pada barang-barang yang membusuk seperti bangkai, buah, atau sayur-mayur yang rusak.

“Ini merupakan potensi bagus. Budidaya magot bisa membantu masyarakat mencukupi kebutuhan hidup dan juga bisa membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sampah,” paparnya.

Magot atau ulat-ulat ini, kata Supardi bukanlah hal yang menjijikkan, jenisnya berbeda dengan lalat lainnya. Magot merupakan lalat yang bersih dan higienis. Pada banyak tempat magot dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Bahkan juga dijadikan komoditas kebutuhan manusia.

“Saya berharap peserta kegiatan hari ini bisa membantu mengubah persepsi masyarakat tentang sampah. Bahwa banyak jalur potensi yang bisa diolah untuk menjadi sumber pendapatan, baik melalui daur ulang atau bahkan budidaya magot. Dari sampah kita bisa membuka peluang lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar, Asben Hendri mengajak semua masyarakat untuk memulai atensi untuk benar-benar mencintai tempat tinggal masing-masing, salah satunya dalam pengelolaan sampah.

“Apa yang jadi penyebab terjadinya bencana salah satunya karena sikap kita, seperti membuang sampah sembarang. Pembuangan sampah di sembarang tempat bisa berujung pada tertutupnya aliran air dan menyebabkan banjir. Kita butuh atensi masyarakat untuk menjaga kebersihan, mengelola sampah dengan baik,” katanya.

Untuk menumbuhkan atensi masyarakat terkait sampah, menurut Asben memang harus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan sudah terbentuk kebiasaan masyarakat mencari cara yang mudah dalam membuang sampah, salah satunya ke aliran sungai.

“Masyarakat kita harapkan menyadari bahwa sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya menyebankan bencana banjir. Namun juga bisa menjadi poin buruk yang menghambat perkembangan pariwisata. Bagaimana pun lingkungan yang kotor tentu membuat wisatawan enggan datang lagi berkunjung,” kata Asben.

Senada dengan Supardi, Asben juga menilai amat penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menggali potensi sampah, seperti daur ulang dan budidaya magot.

“Magot ini sekarang sangat bernilai ekonomi dan bisa menjadi potensi sumber pendapatan dan usaha masyarakat,” ujarnya.(***/st)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menirima jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun  2023-2043 pada rapat paripurna dewan di ruangan sidang utama DPRD Sumbar .Senin (20/11/2023).

Rapat paripurna yang dipim Ketua DPRD Sumbar Supardi yang dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah,selain menerima jawaban Gubernur,juga menetapkan keanggotaan pansus pembahasan Ranperda RTRW yang surat keputusannya di bacakan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Raflis.

Supardi mengatakan,dalam pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi cukup banyak masukan, pertanyaan dan tanggapan terhadap subtansi dan materi Ranperda RTRW.

Fraksi-fraksi DPRD Sumbar sepakat bahwa penyusunan RTRW dilaksanakan dengan dasar percepatan pembangunan daerah, dan untuk kepentingan masyarakat sehingga akan mengurangi kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di Sumbar. 

“Di samping itu diharapkan juga agar RTRW yang disusun selaras dengan RPJMD, RPJPD, dan RPJMN,” ucap Supardi. 

Ia menambahkan, terhadap RPJMD 2021-2026 yang sudah berjalan selama tiga tahun, harus dilakukan penyelarasan dengan RTRW Tahun 2023-2043, dan diharapkan Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumbar Tahun 2023-2043 akan dilaksanakan secara konsisten.

Menurut Supardi, Tata Ruang Wilayah sebagai Induk Perencanaan Pembangunan dan sebagai sumber data yang operasionalnya berupa program-program harus tertuang dalam RPJP Sumbar dan juga RPJMD dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan menampung partisipasi publik.

“Pada dasarnya semua fraksi mendukung diusulkannya pembentukan Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumbar Tahun 2023-2043. Secara umum jawaban yang disampaikan gubernur pada hari ini juga telah dapat mengakomodir pertanyaan, pandangan, dan pendapat yang disampaikan fraksi-fraksi, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam proses pembahasan,” ucap Supardi.

Sementara,Gubernur Mahyeldi dalam jawabannya  menyampaikan, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan azaz keterpaduan, keserasian, kelesarasan dan keseimbangan, kepastian hukum, perlindungan kepentingan umum, keadilan dan akuntabilitas. 

“Rancangan tentang RTRW tahun 2023-2043 kita ajukan terdiri dari 12 bab. Diantaranya memuat kawasan strategis provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, serta hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam tata ruang,” tukasnya. (St)

Setelah terjadi perpecahan selama hampir lima tahun, akhirnya Ninik Mamak di Kenagarian Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, kini telah bersatu kembali dalam Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) periode 2023-2028. 

KAN Koto Berapak yang diketuai oleh N. Efendi, S.Sos Datuak Rajo Nan Gadang ini adalah hasil musyawarah Ninik Mamak pada 28 Oktober 2023, yang dikukuhkan dalam acara adat di Kantor Wali Nagari Koto Berapak, Minggu (19/11/2023) pagi.

Prosesi pengukuhan KAN Koto Berapak ini diawali dengan Pati Ambalau oleh Pucuk Bulek Koto Salapan Bayang Nan Tujuah Azizan Dt. Bagindo Rajo Jalia. Kemudian KAN dikukuhkan secara resmi oleh Ketua LKAAM Kabupaten Pesisir Selatan Drs. H. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah.

"Kami ucapkan selamat kepada Pengurus KAN Koto Berapak yang mampu menjadi pemersatu dari perpecahan selama ini. Tidak ada lagi gonjang-ganjing dalam tubuh Ninik Mamak Koto Berapak, mari bersatu untuk melestarikan dan menjaga nilai-nilai adat dalam mewujudkan terlaksananya adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah di tengah masyarakat," kata Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah.

Diharapkan kedepannya, kehadiran Pengurus KAN Koto Berapak yang baru dikukuhkan ini dapat menjadi mitra strategis dalam bidang kelestarian adat dan budaya oleh nagari-nagari yang ada dalam Kenagarian Koto Berapak. Termasuk tentunya membantu pemerintahan nagari dalam upaya penyelesaian sengketa adat.

"Kenagarian Koto Berapak ini termasuk nagari tuo yang menjadi panutan bagi nagari lain, tokoh-tokohnya hebat di perantauan. Karena itu dengan bersatunya seluruh Ninik Mamak dalam KAN akan membuat Kenagarian Koto Berapak akan makin kuat adat dan budaya kedepan," kata Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah, Wabup Pesisir Selatan periode 2005-2010. 

Pengukuhan KAN Koto Berapak ini dihadiri banyak tokoh, yaitu Gubernur Sumbar diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar Amasrul, SH., Anggota DPR-RI Dr. Alirman Sori, SH.M.Hum., Ketua LKAAM Kabupaten Pesisir Selatan Drs. H. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah, Bupati Pesisir Selatan yang diwakili Kaban Kesbang Drs. Ardi Dharma Putra, M.Si., Camat Bayang, Wali Nagari se-Kenagarian Koto Berapak, tokoh masyarakat Dr. Risnaldi Ibrahim,  Dr. Ahmad Kosasih, Azhar Nuri Dt. Rajo Nan Putiah, Riki Sumarta, MH.,M.Kn., dan beberapa perantau Koto Berapak.

Anggota DPD-RI Dr. Alirman Sori, SH.M.Hum yang didaulat memberikan sambutan mengatakan bahwa KAN adalah organisasi Ninik Mamak yang harus menjadi teladan dan tempat minta petuah oleh masyarakat yang tidak lain adalah anak kemenakan dari Ninik Mamak.

Karena itu Alirman Sori berharap gonjang-ganjing yang pernah terjadi sebagai pengalaman berharga bahwa perpecahan itu tidak memberikan manfaat. Mari rajut kembali kebersamaan dan kekompakan untuk semata-mata demi kemajuan Kenagarian Koto Berapak. 

Sementara Gubernur Sumbar diwakili Kadis PMD H. Amasrul, SH mengatakan bahwa peran Ninik Mamak saat ini sangat besar dalam menjaga tegaknya adat di nagari, serta melindungi anak kemenakan dari serangan pengaruh budaya barat yang luar biasa.

"Banyak anak kemenakan yang dilanda tsunami besar pengaruh narkoba yang mencengkram anak kemenakan kita. Ini merupakan tugas Ninik mamak memagari anak kemenakan agar tidak terjerumus kepada narkoba dan penyakit masyarakat seperti LGBT dan pornografi serta perjudian," kata Amasrul, SH. 

Kemudian ditengah maraknya kasus sengketa sako jo pusako, gugat menggugat tanah yang terjadi di banyak nagari, maka disinilah peran KAN dalam menyelesaikan, secara adil dan memerlukan Ninik Mamak yang berintegritas. Hendaknya tidak ada sengketa, maka peran dari Ninik Mamak lah yang mencegah terjadinya silang sengketo. (*)