Memperingati hari  sumpah pemuda dan memperingati hari bulan bahasa yang digelar oleh pihak Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Teluk Belitung selama tiga hari ditutup pada Rabu (1/11/2023), kegiatan berakhir sukses.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari berturut turut itu di gela dihalaman Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Teluk Belitung, yang terletak di jalan Sudirman Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Melalui kegiatan seperti ini diharapkan dapat membangun pendidikan secara nyata dikalangan siswa siswi.

"Alhamdulillah, hari ini (Rabu 1 November 2023, red) kegiatan dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda dan memperingati hari bulan bahasa kita tutup, ucap Kepala Sekolah SD Negeri 1 Teluk Belitung Wan Sendek, S.Pd saat ditemui awak median ini di ruang kerjanya pada Rabu (1/11/2023).

Diakuinya, insyaallah sejumlah kegiatan yang kita laksanakan selama tiga hari ini, semua berlangsung meriah dan sukses, katanya, antusias orang tua wali siswa turut meramaikan bazar yang digelar selama tiga hari itu, tutur perempuan yang bersosok pemakai jilbab itu.

Menurutnya, melalui momintum  hari sumpah pemuda Ke 95 tahun 2023, dan hari bulan bahasa ini, anak anak peserta didik dapat mengenal secara nyata, bebernya lagi.

Kegiatan ini, melibatkan Komite sekolah dan kerjasama orang tua wali siswa jugan menjadi salah satu dapat membangun semangat kita bersama anak didik untuk bisa berbuat banyak, katanya.

Memperingati hari bulan bahasa di sekolah kami merupakan perdana bagi kami, diharapkan program seperti ini dapat ditingkatkan.

Pihaknya, mengucapkan terima kasih kepada orang tua wali siswa yang turut mendukung program sekolah.

Kami mengucapkam terima kasih kepada Komite dan seluruh orang tua wali murid yang turut mendukung kegiatan kami, sehingga semua aktifitas dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai harapan kita bersama, katanya.

Diharapkan, apa yang menjadi program kita di sekolah ini dapat bermanfaat khususnya buat peserta didik umumnya buat kita bersama, pungkas Wan Sendek.

Untuk diketahui, terhitung sejak Senin kemarin berbagai kegiatan dilaksanakan seperti,  bazar makanan ciri khas, persembahkan Puisi, Melukis, tarian Worderland, Nusantara, Mendongeng, Drama, Pasion Show, persembahan tarian Pinguin, juga turut  dipersembahan Drum bend dari Sekolah SD Negeri 1 Teluk Belitung. (Nina/Ali Sanip)

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pegawai daerah yang dijamin undang-undang maka melekat sebagai seorang pegawai (ASN) yang produktif selalu belajar, berkarya dan memberikan berkontribusi bagi kemajuan pembanguan daerah. Aparatur Sipil Negara (ASN) pegawai adalah motor penggerak bagi kemajuan daerah.

 

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Raflis,SH.MM dalam pelantikan dan pengambilan sumpah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kantor DPRD, Senin sore, 31 Oktober 2023.

Sekwan juga mengatakan sesuai dengan UU 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara pada pasal 6 dinyatakan bahwa Aparatur Sipil negara terdiri dari PNS dan PPPK, dimana PPPK merupakan jabatan yang hanya dipangku selama 5 (lima) Tahun sejak tangggal pengangkatan/pelantikan, ini menunjukan bahwasanya pegawai PPPK sewaktu-waktu dapat dilakukan evaluasi oleh Pimpinan dan Unit Organisasi sebagai bahan pertimbangan perpanjangan kerja berikutnya .

"Oleh karena itu jangan pernah berhenti berinovasi kerja yang hebat dan mandiri berkalaborasi menghidupkan kegiatan kelembagaan secara proaktif bersama- sama dengan ASN lainnya di Sekretariat DPRD Sumbar," ajak Raflis.

Raflis juga mengatkan ada 3 orang pegawai PPPk yang diambil sumpanhya diataranya Febriyanto,, SE sebagai Perisalah Legislatif ahli pertama, Ihksan Nurdin, SE sebagai Perisalah Legislatif ahli pertama, Yeni Siswita , S. Sos Perisalah Legislatif Ahli Pertama .

"Dengan telah dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagai PPPK dimana sesuai dengan Surat Edaran Sekda Nomor 02/ED/Setda-2023 tentang larangan mutasi bagi PPPK , oleh pimpianan opd dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu ini menjadi perhatian bersama, tetap dalam koridor ber AKHLAK, ungkapnya.

Raflis juga ingatkan, ASN dilingkup Sekretariat DPRD Sumbar pentingnya berbagi membangun kebersamaan dan kekompakan dalam memberikan pengabdian terbaik meningkatkan pelayanan fasilitasi kedewanan  bagi  lingkup sekretariat DPRD Sumbar. 

"DPRD Sumbar adalah organisasi besar yang mestilah didukung oleh sumberdaya manusia yang peduli akan tugas dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas yang diberikan. Keberhasilan setiap komponen DPRD Sunbar merupakan kebangaan dan keberhasilan kita bersama," katanya.

Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Sumbar, Zardi Syahrir disela-sela kegiatan juga menambahkan, setuju apa yang disampaikan pak Sekwan bahwa produktifitas kinerja seorang ASN dalam pengabdian sesuatu hal yang penting. 

"Sesuai arahan pak Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi disetiap kesempatan mengatakan, setiap ASN dilingkup pemprov Sumbar mestilah berorientasi kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras dan kerja tuntas. Maka setiap kita bekerja secara super tim, bukan kerja sendiri-sendiri seperti superman," ungkapnya. 

(Humas DPRD Sumbar).

Sehubungan dengan diterbitkannya berita di media online tentang Keputusan KPU Sumbar yang menyatakan Irman Gusman tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD RI Sumbar untuk Pemilu 2024, dalam tahapan penyusunan DCT membuat Irman Gusman Center, bereaksi dan membuat tanggapanm

Hal tersebut dikarenakan adanya statemen komisioner KPU Sumbar  Ori Syativa Syakban, Kordiv Teknis penyelenggaraan dimana menyatakan, setidaknya ada dua dokumen  Irman Gusman yang  duverifikasi kembali, yaitu Putusan Pengadilan yang bersifat inkrah dan Surat Keterangan Ka Lapas Kelas 1 Sukamiskin Bandung, pada media Selasa 31 Oktober 2023. 

Dikatakan Ori Syativa Syakban, Irman Gusman termasuk dalam kategori mantan terpidana yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. 

Atas keputusan KPUD Sumbar, sebagaimana diberitakan situs Mimbar Sumbar pada 31 Oktober 2023, maka Irman Gusman Center memberikan sanggahan, dengan mengundang berbagai Media Masa, baik cetak, elektronik maupun online. 

Sanggahan tersebut bukan tidak mendasar, karena putusan peninjauan kembali (PK) kasus Irman Gusman yang dikeluarkan Mahkamah Agung tertanggal 24 September 2019,ternyata tidak seperti pemahaman KPUD Sumbar yang tercermin dari keterangan Ori Syativa Syakban. 

"Ini membuktikan KPUD Sumbar telah keliru memahami status hukum Irman Gusman dalam putusan PK oleh Mahkamah Agung dimaksud. 

Sesuai putusan PK Mahkamah Agung tertanggal 24 September 2019 tersebut, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya telah menggunakan Pasal 12 huruf b Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mendalilkan kasus penyuapan,"tegas kordinator Tim Ismail. 

Ditambahkannya,dalam putusan PK dimaksud, Mahkamah Agung setelah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimaksud, mengadili kembali perkara a quo dengan tidak menggunakan Pasal 12 huruf b, melainkan menggunakan Pasal 11 Undang Undang No. 31 Tahun 1999,tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena Mahkamah Agung dalam mengadili kembali perkara a quo menggunakan Pasal 11 UU dimaksud, maka ancaman hukuman yang mendasari putusan PK dimaksud, sesuai Pasal 11 tersebut, ternyata bukannya lima tahun atau lebih, melainkan satu tahun sampai lima tahun, sementara putusan PK Mahkamah Agung, sesuai Pasal 11 tersebut, ternyata 3 tahun.  Dengan demikian maka putusan yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap terhadap Irman Gusman adalah 3 tahun, bukan 5 tahun. 

"Dalam putusan PK dimaksud Mahkamah Agung juga menetapkan hukuman tambahan terhadap Irman Gusman berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun dan hukuman politik ini sudah selesai dijalani oleh Irman Gusman dari tanggal 24 September 2019 sampai dengan 24 September 2022

Sesuai fakta hukum sebagaimana dijelaskan dalam poin 2.5 di atas, maka Irman Gusman sudah selesai menjalani pidana badan selama 3 tahun dan hukuman tambahan berupa hukuman politik  selama 3 tahun,"tegasnya.

Dikarakannya lagi,apabila Irman Gusman harus dihukum lagi dengan hukuman politik sehingga tidak dapat mengikuti Pemilu 2024, maka hal itu berarti Negara menghukum warganya tanpa adanya kesalahan yang dibuat oleh warganya tersebut, karena Irman Gusman telah selesai menjalani hukuman, baik pidana badan maupun hukum politik. 

"Ini melanggar azas hukum yang menyatakan tiada hukuman tanpa kesalahan. Ini juga berarti KPU Sumbar telah melanggar hak azasi Irman Gusman untuk maju dalam Pemilu 2024, sehingga tindakan demikian jelas merupakan kesewenang-wenangan, karena menghukum warga negara yang tidak melakukan kesalahan apapun terhadap KPU Sumbar,"tambahnya lagi. 

Dia juga mengatakan, keputusan KPU Sumbar yang telah keliru memaknai status hukum Irman Gusman sebagaimana diuraikan dalam putusan PK Mahkamah Agung tertanggal 24 September 2019 tersebut, ternyata telah mendatangkan kerugian yang amat besar, sehingga KPU Sumbar harus mempertanggung jawabkannya secara hukum.

"KPU Sumbar ternyata juga telah keliru dalam memaknai Pasal 182 huruf g  UU No.7 Tahun 2017 yang menyangkut status hukum Irman Gusman, karena  yang dipersyaratkan dalam Pasal 18 ayat 2 PKPU No 11 Tahun 2023 itu tidak bertentangan dengan Pasal 182 huruf g UU No. 7 tahun 2017,tentang Pemilihan Umum karena Pasal 182 huruf g dimaksud mensyaratkan ancaman pidana 5 tahun atau lebih, sementara putusan PK oleh Mahkamah Agung terhadap Irman Gusman tidak menggunakan Pasal 12 huruf b UU Tipikor yang mensyaratkan ancaman pidana 5 tahun atau lebih, melainkan  menggunakan Pasal 11 yang mensyarakan ancaman pidana 1 tahun sampai 5 tahun, sementara putusannya adalah 3 tahun. 

"Sehingga terhadap Irman Gusman tidak bisa diberlakukan Pasal 182 huruf g tersebut karena ternyata ancamannya adalah 1 tahun atau lebih, sampai 5 tahun. Jadi tidak sesuai dengan bunyi  Pasal 182 huruf g tersebut.

Pasal 182 huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tersebut juga memuat klausul pengecualian yang mengatakan “Kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.” Dengan adanya klausul pengecualian dimaksud maka Irman Gusman seharusnya dikecualikan dari pembatasan dalam pasal 182 huruf g dimaksud,"tambahnya.

Adapun alsan lain, Telah mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, melalui penerbitan tiga jilid buku berjudul Menyibak Kebenaran yang telah beredar luas di masyarakat.

Selain itu, telah mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana melalui surat keterangan Ka Lapas Sukamiskin Bandung dan Surat Keterangan Kejaksaan serta pemberitaan di media massa. Dengan demikian maka Irman Gusman seharusnya dikecualikan dari pembatasan dalam Pasal 182 huruf g tersebut di atas, karena semua unsur pengecualian yang dimaksud dalam pasal 182 huruf g tersebut telah terpenuhi.

Dengan keputusan KPUD Sumbar seperti diuaraikan di atas maka KPUD Sumbar telah mendatangkan kerugian materiil dan non-materiil terhadap Irman Gusman yang telah mengikuti semua proses pencalonan anggota DPD sebagaimana dipersyaratkan oleh KPU Pusat. Maka menjadi tanggung jawab KPUD Sumbar dan KPU Pusat yang keputusannya telah melanggar azas azas hukum yang berlaku di negara ini, sehingga pihak yang dirugikan akan meminta pertanggungjawabannya secara hukum.

Karena dasar tersebut, maka Irman Gusman center meminta,agar KPU tidak melakukan pembatalan pencalonan Irman Gusman sebagai Calon DPD RI, pemilihan Sumatera Barat. 

Dalam jumpa pers juga tampak mantan ketua Muhammadyah Sumatera Barat, mantan anggota DPRD Sumbar Marfendi dan team lainnya. (***)

Staf Sistem Manajemen Kearsipan PT Semen Padang Reni Sari Rahmadani, S.T jadi pembicara dalam Kuliah Umum kepada ratusan mahasiswa Program Studi Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan, Departemen Ilmu Informasi dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Universitas Negeri Padang (UNP) di Aula Lantai IV FBS UNP, Selasa (31/10/2023). 

Kuliah Umum yang mengangkat tema "Kearsipan Era Hibrida Dinamika Pengelolaan Arsip Digital" tersebut dibuka oleh Dekan FBS UNP yang diwakili Wakil Dekan I FBS UNP Dr Havid Ardi, S.Pd, M. Hum.

Reni Sari pada kesempatan itu mengatakan, pihaknya merasa senang bisa berbagi ilmu dan pengetahuan terkait pengelolaan kearsipan dalam kuliah umum di FBS UNP.

Ia menambahkan, untuk mendapatkan guideline yang bagus dalam pengelolaan kearsipan, PT Semen Padang telah bekerjasama dengan ANRI sejak tahun 1986 lalu dan berhasil meraih Akreditasi A dari ANRI pada tahun 2015 dan 2021.  

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa PT Semen Padang sudah sangat baik dalam pengelolaan unit kearsipannya, sesuai standar yang ditetapkan oleh ANRI. 

"Pengelolaan kearsipan juga berkaitan dengan transparansi tata kelola perusahaan serta kepedulian pimpinan, sehingga bermanfaat sebagai pedoman dalam pengelolaan persuratan dan kearsipan di perusahaan," ujarnya.

Kepala Departemen Ilmu Informasi Perpustakaan Dr Marlini, S. IPI, M. LIS dalam sambutannya mengatakan, saat ini kita hidup dalam era yang sangat dinamis yang dikenal dengan Era Hibrida, yang merupakan perpaduan dunia fisik dan digital. Semua aspek kehidupan telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, dan kearsipanpun tidak luput dari perkembangan ini.

"Kearsipan di Era Hibrida yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung dari organisasi dan institusi telah mengalami perkembangan yang signifikan, seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan cara kita bekerja dan berbagi informasi," katanya.

Marlini menambahkan, Era Hibrida adalah sebuah periode yang menarik dan dimana menghubungkan tradisi inovasi dengan teknologi modern menjadi mitra yang setia mengelola arsip dan informasi.

Perubahan drastis ini, lanjutnya telah menghasilkan berbagai tantangan dan peluang bagi para professional kearsipan serta untuk organisasi pada umumnya.

"Kita juga harus berfokus pada pentingnya memelihara warisan, budaya dan sejarah kita, sambil memanfaatkan teknologi untuk menjaga arsip tesebut tetap relevan dan dapat diakses oleh masyarakat dan generasi muda kedepannya," kata dia.

Ia melanjutkan, dalam kesempatan ini, pihaknya mengimbau mahasiswa secara cermat dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Staf Sistem Manajemen Kearsipan PT Semen Padang Reni Sari Rahmadani S.T. 

"Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa menjadi pembelajaran dan pengetahuan bagi kita semua. Dan menjalani perjalanan kearsipan Era Hibrida dengan semangat terbuka. Keterbukaan untuk inovasi dan komitmen untuk menjaga nilai integritas dan nilai informasi yang dikelola bersama dapat membentuk masa depan kearsipan yang lebih baik dan responsive terhadap tujuan organisasi dan masyarakat," ujarnya.

Wakil Dekan I FBS UNP Dr Havid Ardi S.Pd, M.Hum mengatakan, menyikapi perkembangan teknologi dan perkembangan zaman, Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Arsip FBS UNP telah memikirkan, ini perlunya menambahkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa yang lebih lagi.

"Dan cara pemberian itu dengan menghadirkan narasumber yang sangat kompeten dari PT Semen Padang, karena kearsipan PT Semen Padang merupakan tempat pembelajaran bagi beberapa BUMN ataupun perusahaan lainnya terkait kearsipan. Terbaru itu dari PT Pupuk Indonesia," ujarnya.

"Berarti tidak salah pilihan kita, dari sumber yang sudah diperhitungkan secara nasional, kita juga berharap dari mahasiswa dapat menggali bagaimana perkembangan kearsipan era hibrida, karena kalau dulu arsip itu masih secara manual dan sekarang sudah didukung dengan teknologi yang semakin simple dan juga cepat. Jadi nanti, mahasiswa jangan setengah-setengah menggali, banyak-banyak cari ilmunya, bila perlu nanti kunjungi PT Semen Padang," ujarnya.

Havid berharap, kegiatan ini merupakan implementasi dari kerjasama PT Semen Padang dengan UNP khusunya Prodi IPK.

"Kami sangat berterimakasih kepada PT Semen Padang dan buk Reni yang sudah berkenan membagikan ilmunya, dan kepada mahasiswa semua disiapkan bayangan di kepalanya bagaimana nanti bekerja. Kita perlu banyak belajar dari PT Semen padang bagaimana mengarsipkan kegiatan digital," kata dia.

Mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan FBS UNP, Amelia megatakan, senang bisa mengikuti kuliah umum dengan narasumber dari Staf Manajemen Kearsipan PT Semen Padang Reni Sari Rahmadani.

“Senang, bisa menambah pengetahuan terkait pengelolaan kearsiapan baik secara manual dan digital. Kearsipan Era Hibrida tak bisa dielakkan lagi dan kedepannya pasti akan lebih maju dan dengan kuliah umum tadi membuat kita siap dengan perubahan-perubahan itu,” ujarnya.

Mahasiswa lainnya, Wina Rahmayani juga mengungkapkan hal yang sama. Wina mengatakan kuliah umum kearsipan ini jelas menambah pengetahuan.

“Kedepannya harus sering seperti ini. Semoga ada kesempatan bisa berkunjung langsung bagaimana PT Semen Padang mengelola arsipnya. Kemudian kita juga diberi pengetahuan terkait profil PT Semen Padang. Senang sekali pastinya,” kata Wina. (*)

Fraksi_fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) sampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dalam rapat paripurna dewan.Selasa (31/10/2023) di ruangan rapat utama DPRD Sumbar .

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh wakil ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar didampingi wakil ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib. Selain itu juga dihadiri oleh sekda Prov Sumbar hansastry yang mewakili gubernur dan wakil gubernur. 

Membuka rapat paripurna tersebut,Irsyad Safar mengatakan, pandangan umum fraksi-fraksi ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan APBD. 

Catatan dan  masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi akan menjadi bahan yang seharusnya dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan APBD 2024 yang akan dibahas bersama DPRD Sumbar. Jelas Irsyad.

Irsyad juga mengatakanbbahwa, penyusunan APBD 2024 harus selesai sebelum tanggal 30 November. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah pusat terkait tentang penyusunan APBD tiap tahunnya. 

"Karena itu kita berharap dalam pembahasan APBD 24 nanti bisa dilakukan secara efektif dan efisien namun tetap dilakukan dengan optimal untuk memastikan kebutuhan anggaran dan program terpenuhi untuk selama tahun 2024 selain juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Irsyad. 

Irsyad menambahkan ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan dalam penyusunan APBD 2024 salah satunya terkait pendapatan dan DAU. Selain juga program-program yang menjadi target dalam RPJMD. Hal ini dikarenakan tahun 2024 merupakan tahun ketiga kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Mahyeldi dan Audi Joinaldi. 

Dalam rapat Paripurna tersebut, seluruh fraksi-fraksi DPRD Sumbar telah menyampaikan pandangan umum yakni total 7 fraksi. 

Secara garis besar ada beberapa poin yang sama disampaikan antara beberapa faksi, diantaranya adalah perlunya pengoptimalan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan APBD provinsi Sumatera Barat masih sangat bergantung pada pajak daerah terutama pajak kendaraan. 

Selain itu sejumlah fraksi juga meminta pengoptimalan program-program pemimpinan maherdi dan Audi terutama yang merupakan visi dan misi. Begitu pula dengan target rpjmd salah satunya Fraksi Partai Demokrat yang meminta untuk mengevaluasi kembali tentang perkembangan penambahan jalan Hal ini dikarenakan sudah banyak jalan-jalan di Sumbar yang sudah mengalami keadaan rusak sehingga perlu diperbaiki. 

Juru bicara Fraksi Demokrat M.Nurnas mengatakan, dalam upaya pengoptimalan pendapatan daerah masih banyak terdapat aset-aset daerah yang seharusnya bisa dioptimalkan pemanfaatannya. 

Selain itu, perlu upaya optimal dari pemerintah provinsi untuk memaksimalkan komunikasi dengan pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan bantuan dana untuk membiayai pembangunan di Sumatera Barat.Kata Nurnas.

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan tentang pentingnya upaya optimal untuk mengentaskan kemiskinan.  Hal ini dikarenakan kemiskinan di provinsi Sumatera Barat dinilai masih relatif tinggi dan belum sesuai dengan target yang seharusnya tercapai pada RPJMD. 

Ketua Fraksi Gerindra Hidayat mengatakan, Angka kemiskinan pada Tahun 2022 merupakan Angka kemiskinan tertinggi selama 9 tahun terakhir. Sehingga perlu upaya yang paling optimal dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk mengentaskan kemiskinan.

Pasca telah disampaikannya pandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda APBD 2024, PRJ Sumbar juga akan menggelar rapat paripurna yang beragendakan penyampaian jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tersebut. (St/*)

Teks Foto: 1. Fukratuz Zakiah, salah satu atlet binaan FKKSPG yang mewakili Sumbar pada ajang PON XXI Sumut-Aceh 2024.

PADANG,Lintas Media News

Cabang olahraga (Cabor) binaan Forum Komunikasi Karyawan Semen Padang Group (FKKSPG) ibarat 'KONI mininya' Sumbar. Pasalnya, setiap gelaran PON, selalu saja ada atlet binaan FKKSPG yang menjadi andalan untuk mewakili Sumbar di ajang nasional tersebut.

Sekretaris Umum FKKSPG Edi Fahrizal mengatakan, untuk PON XXI PON ACEH-SUMUT 2024, sedikitnya ada tiga atlet binaan FKKSPG yang akan berlaga pada PON mendatang. Ketiga atlet itu adalah Fukratuz Zakiah dari cabor Soft Tennis, Muhammad Iqbal dari kelatnas Perisai Diri yang turun untuk cabor Pencak Silat, dan Septian Thoriq A dari cabor Karate.

"Ini baru data sementara. Karena sejauh ini, baru tiga atlet binaan yang melapor ke FKKSPG. Kemungkinan, masih ada atlet binaan kami lainnya yang akan turun mewakili Sumbar pada PON mendatang. Namun, mereka belum melapor ke FKKSPG," kata Edi, Senin (30/10/2023). 

Untuk Fukratuz Zakiah, sebut Edi, berhasil mengamankan tiket PON XXI setelah menyabet medali perak pada babak kualifikasi (Pra) PON cabor Soft Tennis yang digelar di Jakarta 21-26 Agustus 2023. Kemudian Muhammad Iqbal, mendapatkan medali emas pada Kejurnas/Pra PON. "Begitu juga dengan Septian Thoriq A yang juga juara pada Pra PON," ujar Edi.

Fukratuz Zakiah yang dihubungi terpisah mengaku bangga bisa mewakili Sumbar pada PON Aceh-Sumut mendatang. Dan, keberhasilan tentunya tidak terlepas dari dukungan PT Semen Padang melalui FKKSPG yang telah memberikan pembinaan kepada dirinya maupun kepada cabor Tennis. 

"Jadi, saya sangat berterima kasih sekali kepada Semen Padang dan FKKSPG. Mewakili Sumbar untuk ajang PON ini adalah impian saya sejak lama. Alhamdulillah, terwujud. Mudah-mudahan pada PON mendatang, saya bisa mengharumkan nama Sumbar dan Semen Padang di kancah nasional tersebut," katanya. 

Dalam mempersiapkan diri mengahadapi PON mendatang, mahasiswi semester 5 jurusan Kepelatihan Guru Olahraga, Universitas Negeri Padang (UNP) itu menyebut bahwa dirinya saat ini masih terus giat berlatih, meskipun belum ada pemanggilan dari KONI Sumbar untuk pemusatan latihan.

Latihan dilakukan secara mandiri setiap sore sepulang kuliah mulai dari Senin sampai Jumat di Lapangan Tennis UNP. Kemudian pada Sabtu dan Minggu, latihan pagi dan sore di Lapangan Tennis PT Semen Padang atau di lapangan Tennis Unand.

"Latihan mandiri ini saya lakukan sambil menunggu pemanggilan dari Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) Sumbar dan KONI Sumbar. 

Latihan yang saya lakukan mulai dari fisik, mental, teknik, taktik dan steragis dalam bemain Soft Tennis, baik itu tunggal maupun ganda," kata Zakiah.

Sementara itu, Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati mengapresiasi ketiga atlet binaan FKKSPG yang berhasil mewakili Sumbar di ajang PON XXI Aceh-Sumut. Anita berharap ketiganya bisa membawa medali untuk Sumbar. 

"Selamat buat Zakiah, Iqbal dan Septian Thoriq. Kami dari manajemen Semen Padang turut berbangga ketiganya bisa lolos PON Aceh-Sumut. Mudah-mudahan, ketiganya mampu memberikan hasil maksimal untuk Sumbar dan juga Semen Padang," kata Anita.(*)

Jhuan Silitonga kembali mengomandoi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Musi Rawas masa bhakti  2023-2026 setelah terpilih secara aklamasi 14 suara memberikan dukungan dari total 15 suara. 

Kembali terpilihnya Jhuan ini dibuktikan dengan telah suksesnya pelaksanaan Konferensi Kabupaten (Konferkab) PWI Kabupaten Musi Rawas ke -3, yang digelar di Sekretariat PWI Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (30/10/2023). 

Jhuan Silitonga, Ketua PWI Musi Rawas terpilih mengucapkan terimakasih kepada seluruh Anggota PWI Musi Rawas yang telah memberikan kepercayaan dan amanah untuk kembali mengomandoi PWI Musi Rawas. 

Ia  mengungkapkan, akan terus  berkomitmen melanjutkan program kerja yang telah berjalan di periode sebelumnya dan melengkapi program kerja yang belum terlaksana. 

"Visi misi PWI Musi Rawas kedepan masih pada periode sebelumnya (red-2020-2023) yakni Menjadikan Pers Musi Rawas Semakin Terdepan (Terampil, Beretika, Berdedikasi, Profesional dan Bermanfaat)," kata Jhuan. 

Hal ini menurut Bang Joe, panggilan akrab nya, masih ada beberapa program yang harus terpenuhi di periode ini, seperti tersedianya sekretariat PWI Mura yang memadai sebagai rumah Pers, sosialisasi pendidikan jurnalistik, studio informasi sebagai sarana ruang diskusi publik dan peningkatan serta pelatihan jurnalistik. 

"Misi PWI Musi Rawas yang akan dijalankan kedepan menyasar pada tiga poin yakni, memperjuangkan kepentingan masyarakat Pers, mencerdaskan masyarakat Musi Rawas dan berkontribusi dalam membangun daerah," jelas Jhuan. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Jhuan, yang diutamakan adalah soliditas dan kekompakan seluruh anggota dan pengurus PWI Musi Rawas. 

Periode kedua ini juga, tegas Jhuan merupakan waktu yang tepat untuk menyiapkan kader-kader terbaik PWI Musi Rawas untuk melanjutkan organisasi ini di kedepannya. 

"Yang terpenting adalah ciptakan buah pikiran nya untuk membesarkan organisasi melalui program kerja bidangnya masing-masing, sehingga keberlangsungan organisasi ini dapat terus berjalan dan memberikan kebermanfaatan untuk semua," ujar Jhuan. 

Pelaksanaan Konferkab PWI Kabupaten Musi Rawas langsung di pimpin Ketua PWI Sumsel Dr H Firdaus Komar dan Wakil Ketua Bidang Organisasi Anwar Rasuan. 

Sementara Ketua PWI Sumsel H Firdaus Komar meminta Ketua PWI Musi Rawas terpilih untuk segera menyusun struktur kepengurusan, agar Surat Keputusan masa kepengurusan segera diterbitkan PWI Pusat. 

"Selamat bekerja, jaga marwah organisasi, bekerjalah secara aturan dan jalin kerjasama dengan semua pihak," kata Firdaus Komar.(Hari Rahadi )

Arosuka,Lintasmedianews.com. - Pemerintah Kabupaten Solok kembali menoreh prestasi. Setelah berhasil menurunkan angka stunting di bidang kesehatan, kenaikan angka pertumbuhan ekonomi, dan pelayanan publik. 

Kali ini di sektor pendidikan, kabupaten yang dipimpin Bupati Epyardi Asda mendapat rapor pendidikan tertinggi se-Sumatera Barat (Sumbar) yang dinilai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Sumbar, Muslihuddin di Padang pada Senin (30/10/2023).

Dijelaskannya, dalam capaian rapor nasional khususnya dalam asesmen nasional, Kabupaten Solok masuk tinggi. “Ini menjadi contoh ya, bagi kabupaten dan kota di Sumbar dan Kabupaten Solok ini lonjatannya luar biasa, tertingi se-Sumatera Barat. 

Ini saya ucapkan selamat dan perlu dicontoh dan ternyata salah satu cara yang dilakukan oleh Pak Bupati Solok adalah dengan bersama-sama atau kolaborasi. Terima kasih atas dukungan dan keseriusan pak Bupati serta juga para pendidik sehingga dapat meningkatkan Delta a

Assesmen Nasional rapor mutunya,” ucap Muslihuddin.

Ia mengungkapkan, sebelumnya Kabupaten Solok masuk terendah atau di bawah peringkat 10 ke bawah di Sumbar, namun bisa berada di peringkat tertinggi mengalahkan daerah yang sebelumnya. “Ga usah disebut daerah mananya karena ada beberapa kabupaten dan kota yang dulu langganan (tertinggi), tapi ga usah disebutkan.  Yang jelas Kabupaten Solok ini luar biasa cepat karena kerja keras Kepala Daerah dan Kepala Dinas tentunya".

Ia menjelaskan, kaitan rapor mutu pendidikan terutama Asesmen Nasional (AN) terkait dengan Literasi dan Numerasi yang cukup tinggi bagi anak-anak Kabupaten Solok. Capaian mutu satuan pendidikan dinilai dari hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi dan karakter), serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar. 

Bupati Solok Epyardi Asda mengatakan, sejak awal mengabdi di kampung halamannya Kabupaten Solok, hal yang ia lakukan adalah mengajak semua ASN dan honorer untuk sama-sama bekerja ikhlas dari hati niat dunia dan akhirat. “Kita ketuk pintu hatinya dulu, mari sama-sama kita mengabdi. Lalu saya terapkan agar guru-guru atau para pengajar ini senang saya kasih kesempatan untuk pindah sesuai kampung halamannya. Contoh ia orang Selayo tapi mengajar di Aia Dingin, kan biaya transportasi dan lainnya jadi besar belum lagi akses, dan kendala lainnya. Nah dengan ini minimal ia senang bisa mengajar di kampung (nagari) nya,”tutur Epyardi.

Hal lain yang terus ia lakukan adalah dengan memberikan permintaan para guru-guru dan pengajar saat ia berkunjung di Nagari.

Setiap kunjungan tersebut, Epyardi selalu membukan dialog dengan masyarakat. Dalam momen tersebut selain warga yang banyak pemintaan adalah di sektor pendidikan terutama para guru. “Hampir setiap saya kunjungan ke nagari selalu ada guru-guru yang meminta banyak hal. Mulai dari bangun mushala, WC, ruang belajar dan lainnya. Dan ini selalu saya utamakan, sesuai dengan anggaran yang saya anut yakni anggaran berbasis kebutuhan masyarakat,”ucapnya.

Hal lain yang dilakukan oleh Epyardi adalah menerapkan sekolah lima hari. Hal ini bertujuan agar murid bisa belajar maksimal dan mempunyai waktu dua hari untuk waktu bersama keluarga. “Baik itu ia bisa lebih dekat dengan keluarga dan juga kalau ada usaha keluarga anaknya bisa bantu orang tua. Dan satu hal lagi muatan lokal juga kita terapkan. Selain itu kurikulum merdeka belajar dari Kemendikbud saat ini sangat bagus bagi anak-anak di Indonesia karena mengedepankan karakter anak,”ujarnya.

Lebih lanjut kata Epyardi, semua yang ia terapkan tersebut bisa berjalan dengan cara kolaborasi atau bersama-sama dengan seluruh perangkat di Pemerintah Kabupaten Solok. Karena itu ia membentuk tim yang bernama Solok Super Team (SST). “Jadi karena kami bekerja harus bersama-sama dan saya meyakini supermen itu tidak ada yang ada hanyalah super tim. Maka diawal saya menjabat saya membentuk Solok Super Team (SST) dan kekompakan di Pemkab Solok. Alhamdulilah saat ini mulai banyak capaian yang kami terima mulai dari stunting, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan penghargaan lainnya,” kata mantan kapten kapal itu (karta).

Dalam rangka mendukung gerakan nasional non tunai dan penggunaan bahan bakar minyak kualitas tinggi, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Sales Area Retail Sumatera Barat bekerjasama dengan Ikatan Motor Indonesia Sumatera Barat, mengajak seluruh insan otomotif Sumatera Barat untuk menggunakan MyPertamina saat membeli bahan bakar Pertamax Turbo.

Hal ini nampak dari penyelenggaraan beberapa event balap belakangan ini, dimana kini Pertamina hadir dengan menyediakan Pertamax Turbo di sirkuit balap. Penyediaan Pertamax Turbo dilakukan melalui mobil tangki untuk balap mobil, dan melalui kemasan 1 Liter untuk balap motor. Demi lebih memudahkan para peserta, sistem pembayaran Pertamax Turbo seluruhnya dilakukan secara non tunai (cashless) dengan menggunakan aplikasi MyPertamina.

Kerjasama yang sudah terjalin ini sangat diapresiasi oleh Nasta Oktavian Abit, Ketua Ikatan Motor Indonesia Sumatera Barat. "Partisipasi Pertamina di event balap yang diselenggarakan oleh IMI Sumatera Barat disambut positif oleh para peserta. Mereka tidak lagi khawatir BBM nya habis, karena BBM sudah tersedia di lokasi balap", ucap Nasta, pada Minggu (29/10).

Hal serupa juga disampaikan oleh Narotama Aulia Fazri, Sales Area Manager Retail Pertamina Sumatera Barat. "Kerjasama Pertamina dengan IMI Sumatera Barat diharapkan mampu memberikan simbiosis mutualisma, saling menguntungkan diantara kedua belah pihak", jelas Narotama, pada Minggu (29/10). Pertamina dan Pemerintah butuh peningkatan transaksi cashless, IMI dan Pembalap membutuhkan BBM berkualitas tinggi tersedia di lokasi balap, berikut penjelasan simbiosis oleh Narotama.

Narotama lebih lanjut menjelaskan bahwa Pertamina Sales Area Sumatera Barat juga mengadakan loyalty program khusus anggota IMI Sumatera Barat, dimana peserta yang paling banyak membeli BBM dengan menggunakan aplikasi MyPertamina, akan mendapatkan hadiah bulanan yang menarik. Semakin tinggi kualitas BBM yang dibeli, semakin tinggi pula poin yang didapat.

"Disini kami ingin menciptakan kebiasaan baru, yakni penggunaan BBM kualitas tinggi yakni Pertamax Turbo dan Pertamina Dex, dan juga pembayaran non tunai dengan aplikasi MyPertamina. Reward bulanan sudah kami siapkan bagi anggota IMI Sumatera Barat yang paling banyak mengumpulkan poin di program ini," tutup Narotama.

Bagi masyarakat dan pelanggan setia Pertamina yang membutuhkan informasi terkait produk dari Pertamina dapat mengakses web MyPertamina dan dapat memanfaatkan layanan Pertamina Call Center di nomor 135.(***)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menerima nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Sumbar Tahun 2024 pada dalam paripurna dewan,Senin (30/10/2023) di ruanga rapat utama DPRD Sumbar .

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi wakil ketua Irsyad Safar, wakil ketua Indra Datuak Rajo Lelo dan dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah serta undangan lainnya.

Supardi dalam sambutannya menyampaikan, pada rapat paripurna tanggal 31 Agustus 2023 yang lalu, Gubernur bersama DPRD Sumbar telah menyepakati KUA dan PPAS Tahun 2024 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2024.

Dalam KUA dan PPAS Tahun 2024 tersebut, target pendapatan daerah yang ditetapkan sebesar Rp. 6.462.726.661.218 dan belanja daerah sebesar Rp. 6.692.726.661.218, penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 250.000.000.000,- dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000.000,-. Target pendapatan dan belanja tersebut, masih bersifat tentatif dan alokasi pendapatan transfer masih mengacu kepada target Tahun 2023.

Ditegaskan Supardi, APBD Tahun 2024 merupakan APBD terakhir bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat masa jabatan Tahun 2021-2026, oleh karena pada tahun 2024 akan dilakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. 

"Oleh sebab itu, APBD Tahun 2024 merupakan instrument terakhir untuk mewujudkan visi dan misi  Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat masa jabatan tahun 2021-2026. Sebagai APBD terakhir, maka semua target kinerja dari visi, misi dan program unggulannya, semestinya dapat diwujudkan melalui instrumen  APBD Tahun 2024," ucap Supardi.

Supardi menambahkan, pada Tahun 2024 nanti, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 7.331.691.000.000,- dan alokasi belanja disediakan sebesar  Rp. 7.353.015.000.000.

"Oleh sebab itu, perlu upaya yang lebih kuat untuk dapat meningkatkan target pendapatan dan belanja yang ditampung nanti pada Ranperda APBD Tahun 2024," lanjut Supardi.

Alokasi DAU yang diterima pada Tahun 2024 nanti, lanjut Supardi, adalah sebesar Rp. 2.062.837.785.000, lebih besar dari yang ditetapkan pada KUA dan PPAS Tahun 2024 yaitu sebesar Rp.1.953.080.098.000. 

"Dengan demikian terdapat kenaikan DAU sebesar Rp. 109.975.687.000,- yang penggunaanya perlu dibicarakan nanti dalam pembahasan Ranperda APBD Tahun 2024, kecuali untuk DAU yang sudah ada peruntukannya," ujar politisi Partai Gerindra itu.

Kemudian, kondisi celah fiskal pada tahun 2024 semakin sempit dan semakin sulit, oleh karena semakin banyaknya kegiatan yang bersifat mandatory dan semakin besarnya alokasi DAU Peruntukan.Jelas Supardi.

Menurut Supardi,DPRD dan Pemerintah Daerah harus lebih cermat dalam pendistribusian anggaran untuk kegiatan yang bersifat mandatory dan untuk kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Sementara, Gubernur Mahyeldi Ansharullah mengatakan, Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumbar periode 2021-2026. Kebijakan Pemabangunan tahun 2024 haruslah menjadi keberlanjutan dari pelaksanaan program dan kegiatan dsri tahun sebelumnya yang telah ditetapkan dalam RKPD 2024 guna mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD  2021-2026.

Dengan mempertimbangkan potensi capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumbar, tema yang diusung dalam RKPD 2024 yakni "Transformasi Sektor Strategis yang Inklusif dan Berkelanjutan".

"Kami menyadari masih banyak kebutuhan pembangunan yang belum dapat kita alokasikan pendanaannya, karena keterbatasan anggaran, kita mengalokasikan belanja berdasarkan skala prioritas pembangunan dan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan dengan memperhatikan sinergitas program dan kegiatan provinsi dengan kebijakan pemerintah," ucap Mahyeldi.(St)

Promosikan Wisata di Kabupaten Solok, Bupati Solok, Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar Dt Sutan Majo Lelo buka Event Sumarak Salingka Danau Tahun 2023, Sabtu (28/10/2023), di Dermaga Danau Singkarak.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut, Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar Dt Sutan Majo Lelo, Adiyatama Direktorat Event Daerah Kementrian Parekraf RI Joko Suhartono, Forkopimda, Pimpinan DPRD Kab. Solok Ivoni Munir, Sekretaris Daerah Medison, S.Sos, M.Si, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Kepala OPD, Kepala BUMN dan BUMD se-Kabupaten Solok, Tokoh-Tokoh Masyarakat Kabupaten Solok, Ketua Organisasi Wanita se-Kabupaten Solok, Camat se-Kabupaten Solok, Walinagari se-Kabupaten Solok, serta Ketua Penggiat Wisata se- Kabupaten Solok.

Sebelumnya, pada tanggal 26 sampai 27 Oktober 2023 Event Sumarak Salingka Danau telah diisi dengan beberapa rangkaian Kegiatan dan Perlombaan seperti Lomba Hymne Bundo Kanduang, Lomba Mencari Pensi, Silahturahmi dan Camp Seni, Penampilan Paket Seni dan Tradisi dari Kabupaten/Kota di Luar Kab. Solok.

Sedangkan pada hari ini, Sabtu (28/10/2023) akan digelar beberapa kegiatan, diantaranya Pameran UMKM, Ekraf, dan Pokdarwis, Pameran Lukisan Lapiak Pandan, Festival Lauak dan Jajanan Tempo Dulu, Grand Final Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Solok, dan Launching Bujang Jo Gadih Kabupaten Solok.

Mengawali pembukaan, Bupati Solok bersama seluruh tamu undangan disambut dengan penampilan Tari Pasambahan yang dibawakan oleh Sanggar Suluah Galanggang Nagari Koto Baru.

Kepala Disparbud Kab. Solok, Armen dalam laporannya mengatakan, Event sudah diselenggarakan mulai tanggal 26 Oktober 2023 dan berakhir pada 29 Oktober 2023. Event ini sebagai ajang Promosi Wisata dan Budaya Tradisional Kabupaten Solok yang Indah serta kuliner Kabupaten Solok. Untuk selanjutnya Event ini akan disebut dengan Festival Lima Danau, yang mana kegiatan ini telah masuk 10 besar di Provinsi serta telah lulus seleksi administrasi di tingkat Nasional.

“Untuk itu mohon Doa dan Dukungan kita bersama agar Event ini dapat ditetapkan sebagai Event Nasional,” katanya.

Sementara itu, Adiyatama Direktorat Event Daerah Kementrian Parekraf RI, Joko Suhartono dalam kesempatannya mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Solok, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam mensukseskan acara Sumarak Salingka Danau Tahun 2023.

Dikatakan nya, Kabupaten Solok yang dikenal dengan banyak potensi tidak hanya dari segi pertanian dan holtikultura, namun juga dengan keindahan destinasi wisata yang mempesona serta ragam seni dan budaya.

“Pengembangan potensi ini selanjutnya perlu didorong dengan Promosi salah satunya ialah dengan penyelenggaran Event yang berkualitas. Oleh karena itu, Kemenparekraf sangat mendukung penyelenggaraan Event Sumarak Salingka Danau dengan menyajikan beragam aktivitas yang mengangkat potensi Alam, Potensi Budaya, Potensi Kreatif sampai dengan Produk Unggulan UMKM nya,” ucapnya.

“Kami berharap Event Sumarak Salingka Danau Tahun 2023 dapat berjalan Lancar, Sukses, dan Semakin mengembangkan Citra Promosi Wisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Solok sebagai Destinasi Wisata Alam dan Budaya,” harapnya.

Bupati Solok, Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar Dt Sutan Majo Lelo dalam arahannya mengatakan, Sumarak Salingka Danau ini kita laksanakan dalam rangka Promosi Wisata di Kabupaten Solok.

Sebagaimana kita ketahui bahwa selain dari Pertanian yaitu penghasil beras dan holtikultura ada sesuatu yang kita banggakan di Kabupaten Solok yaitu Alam Wisatanya dengan memiliki 5 Danau dan Alamnya yang indah dan tidak dimiliki daerah lainnya di Indonesia.

“Saya yakin dengan kerjasama kita semua dan dukungan dari segala pihak maka kita dapat memajukan sektor pariwisata, sehingga memberikan dampak yang baik bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk itu sebagai Bupati Solok saya mendukung semua program promosi untuk wisata,” kata bupati.

Selain itu, Bupati Solok mengucapkan terimakasih kepada Kementrian Parekraf RI karena telah banyak memberikan bantuan Infrastruktur Pariwista untuk Kabupaten Solok, diantaranya Panggung Kesenian dan Menara Pandang yang ada di Dermaga Danau Singkarak.

Usai sambutannya, Bupati Solok membuka secara langsung Event Sumarak Salingka Danau Tahun 2023 yang ditandai dengan pemukulan gendang yang didampingi oleh seluruh tamu undangan.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan penampilan Kesenian Tradisional Talempong Pacik secara kolosal oleh tiga Kecamatan Salingka Danau Singkarak, yakni Kec. X Koto Singkarak, Kec. Junjung Sirih dan Kec. X Koto Diatas dengan jumlah pemain sebanyak 100 orang dan Talempong Pacik sebanyak 200 buah.

Pada kesempatan ini Bupati Solok turut ikut serta memainkan Talempong Pacik bersama seluruh tamu undangan. Selanjutnya Bupati Solok beserta seluruh tamu undangan lakukan peninjauan lokasi pameran dan jajanan tradisional pada Event Sumarak Salingka Danau Tahun 2023. ( karta)

PT PLN (Persero) UIP3B Sumatera UPT Padang melalui Yayasan Baitul Maal (YBM) menyalurkan 100 paket gizi kepada kaum dhuafa dan fakir miskin untuk mencegah dan menangkal stunting di Provinsi Sumatera Barat.

Bertepatan dengan peresmian gedung kantor ULTG Bukittinggi pada pertengahan Oktober lalu, diserahkan 30 paket anti stunting di wilayah Kota Bukittinggi dan sekitarnya. Bantuan diberikan secara langsung oleh GM PLN UIP3B Sumatera, Daniel Eliawardhana, didampingi oleh SRM Sistem Transmisi 2 PLN UIP3B Sumatera, Ardiansyah, Manager UPT Padang, Doni Adrean, serta Ketua YBM PLN UPT Padang, Abdel Haq.

Pemberian bantuan paket gizi tersebut sesuai dengan rekomendasi ahli gizi yang juga disesuaikan dengan kasus serta umur masing-masing balita. “Sehingga setiap penerima mendapatkan gizi sesuai dengan kebutuhan,” tutur Abdel.

“Bantuan paket gizi yang diberikan berupa beras, minyak, ayam, telur, beberapa sayuran dan juga protein dari susu dan biskuit untuk anak-anak dan balita,” tambahnya.

Selanjutnya, sebanyak 58 paket bantuan diserahkan kepada kaum dhuafa dan fakir miskin di sekitar kawasan pinggir pantai Kelurahan Olo Kota Padang. Sedangkan 12 paket gizi diberikan kepada kaum dhuafa dan fakir miskin di wilayah Kota Payakumbuh.

“Alhamdulillah pembagian paket gizi berjalan dengan lancar, diharapkan dengan adanya paket gizi ini dapat memberikan manfaat bagi penerima. Selain itu, semoga menjadi pendorong kepedulian masyarakat dalam mencegah dan menangkal stunting,” tutup Abdel. (**)