Bendahara Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Nanggalo, Sonny Affandi, ST, mengapresiasi penyelenggaraan Musyawarah Cabang (Muscab) Terpadu ke 13 Muhammadiyah dan Aisyiah Kecamatan Nanggalo, Minggu (8/10/2023) di Gedung Pertemuan PORKAB Pagang, Nanggalo, Padang.

Muscab yang dilaksanakan tersebut menghasilkan ketua terpilih periode 2022-2027 Dr. Afrizal, MA, sebagai Ketua Pengurus Cabang (PC) Muhammadiyah dan Erlis, S.Pd, sebagai Ketua Aisyiah Kecamatan Nanggalo.

Sonny Affandi yang juga Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kampung Lapai, menyampaikan ucapakan selamat atas terpilihnya, Dr. Afrizal, MA, sebagai Ketua Pengurus Cabang (PC) Muhammadiyah dan Erlis, S.Pd, sebagai Ketua Aisyiah Kecamatan Nanggalo periode 2022-2027.

"Kita berharap, Ketua Muhammadiyah dan Aisyiah terpilih dapat mengayomi dan memberdayakan umat, khususnya dalam pengembangan serta memajukan organisasi ke depan," harap Sonny.

Sejalan dengan sudah terpilihnya ketua yang baru dalam Muscah Terpadu yang berjalan lancar dan sukses, Sonny juga mengucapkan terima kasih kepada H. Darmadi, yang sebelumnya telah memimpin PC Muhammadiyah Nanggalo dengan baik, serta Yuliarnis, A.Pd, selaku ketua PC Aisyiah Nanggalo periode 2017-2022. 

Muscab berjalan aman dan lancar. Sejumlah agenda terlaksana dengan berkat kebersamaan anggota kedua organisasi. (rel)

Membahas Kerjasama Pemprov dengan PT Grahamas Citra Wisata

Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat bersama mitra kerja terkait persoalan pemanfaatan aset Hotel Novotel Bukittinggi yang dikelola oleh PT Grahamas Citra Wisata, Senin (09/10/2023) diruang sidang utama DPRD Sumbar.

Ketua Pansus yang juga Ketua komisi III DPRD Sumbar  Ali Tanjung mengatakan, dari hasil pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD hingga kerjasama antara Pemprov Sumbar dengan PT Grahamas Citrawisata selaku pengelola Hotel Novotel Bukittinggi terdapat cukup banyak permasalahan.

“Banyak permasalahan yang kita temukan seperti adanya perbedaan penafsiran kapan berakhirnya waktu kerjasama, PT Grahamas Citrawisata gadaikan aset ke Bank, Laporan keuangan tidak sesuai dengan sebebarnya, dan banyak masalah lainnya. Untuk itu kami di DPRD memutuskan membentuk Pansus untuk menuntaskan masalah tersebut,” tutur Ali Tanjung.

Selain itu, lanjut Ali, pembentukan pansus ini juga bertujuan agar pemanfaatan aset Pemprov Sumbar yang akan bekerja sama dengan pihak manapun, kedepan akan lebih berhati-hati sehingga kenyamanan investasi dapat tercapai.

“Untuk itu, kami mohon kepada anggota Pansus untuk segera bersama-sama menyusun agenda untuk menyelesaikan permasalahan dengan PT Grahamas Citra Wisata ini,” katanya.

Ali Tanjung menambahkan, permasalahan kerjasama antara PT Grahamas Citra Wisata dengan Pemprov Sumbar berdampak buruk bagi investasi Sumbar, sehingga diharapkan dengan terbentuknya pansus ini permasalahan tersebut segera tuntas.

“Permasalahan ini akan memberikan dampak negatif terhadap investasi di Sumbar. Semoga dengan dibentuknya Pansus ini, semua masalah terkait pengelolaan Hotel Novotel Bukittinggi dapat dituntaskan secepatnya,” jelas Ali Tanjung.(*)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Supardi mengatakan.Percepatan digitalisasi pendidikan di Sumbar menjadi agenda penting Dinas Pendidikan dan DPRD Sumbar saat ini. 

Hal itu dikatakan Supardi saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Creative Learning Digital Age angkatan ke -16 bagi guru SMK se Kota Payakumbuh, Minggu (08/10/2023).

Dikatakan Supardi,sejak tahun lalu, DPRD Sumbar telah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Sumbar  dan telah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Creative Learning in Digital Age yang kini sudah memasuki tahap I6.

Ratusan guru SMA/SMK se-Kota Payakumbuh telah mengikuti sejumlah tahap bimtek sebelumnya, guna mewujudkan Payakumbuh sebagai kota pendidikan berbasis digital.Jelas Supardi.

Dikatakan Supardi, visi untuk menjadikan Payakumbuh sebagai Kota Pendidikan Berbasis Digital, sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya membangun Payakumbuh sebagai Smart City.

“Payakumbuh adalah satu sentra ekonomi kreatif berbasis digital di Sumbar. Situasi positif ini mesti terus didorong dengan melahirkan lebih banyak lagi generasi muda yang kreatif lewat sistem pendidikan berbasis digital,” kata Supardi.

Menurut Supardi,dalam Bimtek ini,para guru SMA dan SMK se-Kota Payakumbuh difasilitasi agar mampu merancang bahan agar berbasis digital seperti bahan dalam bentuk audio-visual.

Supardi berharap, Payakumbuh bisa melahirkan generasi kreator dan inovator. “Mari kita dorong siswa agar menjadi pencipta, kreator, penghasil sesuatu yang baru, penemu mesin-mesin baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya,“ ujarnya.

Menurut Supardi,Bimtek ini bisa sebagai salah satu jalan, di mana para tenaga didik yang menguasai dunia digital dapat muncul.

“Saat ini Payakumbuh tengah menjadi pilot project Kota Pendidikan Berbasis Digital di Sumatera Barat. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat melihat Payakumbuh punya beragam prestasi di bidang pendidikan berbasis digital,” ujar Supardi.(**)

Arkeolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lutfi Yondri saat kunjuungannya ke Pabrik Indarung I dalam rangka Observasi Lapangan Penyusunan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya, menilai secara arkeologi, Pabrik Indarung I PT Semen Padang memiliki potensi sangat luar biasa. Karena, sangat banyak pengetahuan yang bisa diambil di balik sisa-sisa bangunan lama tersebut.

"Namun, yang paling utama adalah tentang industri semen, terutama bagaimana semen diolah sejak 1913, kemudian berkembang sampai teknologi modern," kata Arkeolog itu pada saat Observasi Lapangan ke Pabrik Indarung I bersama tim Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Senin (9/10/2023).

Di samping itu, katanya melanjutkan, jangan biarkan Pabrik Indarung I ini berdiri sendiri. Unsur penting lainnya yang ikut menunjang, seperti kelistrikan dan sumber bahan baku juga harus menjadi bagian dari pengelolaan Cagar Budaya Nasional. Apalagi, Pabrik Indarung I ini juga diusulkan menjadi warisan dunia. 

"Indarung I ini aset penting dan Semen Padang dalam pengelolaannya tidak bisa sendiri. Harus ada keterlibatan Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Nasional," ungkap alumni Magister Humaniora Arkeologi Universitas Indonesia (UI) asal Bukittinggi itu.

Menurut Lutfi, keterlibatan pemerintah daerah hingga pusat sangat dibutuhkan, karena butuh dana yang besar, terutama dalam hal revitalisasi dan merekontruksi pengetahuannya atau militerasi tentang sejarah dari Pabrik Indarung I yang nantinya bisa menjadi sumber pengetahuan. Karena, rekontruksi pengetahuan itu sejalan dengan bukti fisiknya.

"Memang revitalisasi ini butuh dana besar. Dan, walupun sulit Pabrik Indarung I ini dihidupkan kembali, minimal kita bisa membuat video atau film animasinya yang bisa menggambarkan pabrik ini beroperasi pada zamannya, sehingga mudah dicerna oleh generasi sekarang ini. Dan, dengan demikian keberadaan Pabrik Indarung I ini nantinya tidak hanya cerita," ujar Lutfi.

Hal yang sama juga disampaikan Pamong Budaya Ahli Utama Bidang Pemusiuman Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek Siswanto. Kata dia, secara pribadi dia menilai potensi Pabrik Indarung I sangat luar biasa untuk dimanfaatkan, terutama sebagai museum situs ataupun museum industri. 

Untuk itu, siapa pun pengelolanya nanti, dia berharap keberadaan Pabrik Indarung I ini bisa menjadi tempat edukasi ilmu pengetahuan, sehingga generasi sekarang ini mengetahui bagiamana sejarah dari berdirinya Pabrik Indarung I tersebut.

"Indarung I ini pabrik semen pertama di Asia Tenggara dan sangat potensial dikembangkan sebagai museum industri atau museum situs, sehingga orang yang datang berkunjung ke Pabrik Indarung I ini bisa berinteraksi langsung kepada bendanya, koleksinya, dan situsnya, sehingga edukasi ilmu pengetahuan ada di situ. Apalagi, di Indonesia kan belum ada museum situs," katanya.

Kemudian, terkait kunjungan lapangan ke Pabrik Indarung I, Siswanto menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk merancang rencana induk kelestarian cagar budaya nasional. Dan, dari kunjungan ini pihaknya akan mencari praktek baik dan praktek buruk, sekaligus bagaimana pengelolaan cagar budaya Nasional Pabrik Indarung I. 

"Kemarin, kami sudah mengimpun bagaimana pengelolaan-pengelolaannya, mulai dari regulasi, tata kelola, masyarakat, dan pemerintah daerahnya, termasuk Semen Padang, bagaimana pengelolaan rencananya dan sebagainya. karena yang kami susun nanti adalah, bagaimana dalam pelestarian cagar budaya nasional itu memperhatikan rekomendasi-rekomendasi dari TACBN. Namun, yang penting adalah kelestarian dari cagar budaya itu sendiri," katanya.

Selain itu, katanya melanjutkan, yang lebih penting lagi bagaimana dampak pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya tersebut, dan dampaknya terhadap masyarakat seperti apa, serta dampak terhadap cagar budaya itu sendiri juga seperti apa. "Tapi yang jelas, bagaimana Semen Padang dan pemerintah daerah memperhatikan rekomendasi dari TACBN. Karena, kami sepakat ini untuk diperhatikan," ujarnya.

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati menyampaikan bahwa Pabrik Indarung I telah ditetapkan sebagai kawasan Cagar Budaya Nasional pada Februari 2023. Dan, di dalam kawasan Cagar Budaya Nasional ini, juga terdapat PLTA Rasak Bungo yang didirikan 1908. Pada era Pemerintahan Hindia Belanda, pabrik semen ini bernama NV Nederlandsch Indische Portland Cement Maatschappij (NIPCM). 

Anita menyebut Pabrik Indarung I memulai sejarahnya pada tahun 1906, saat seorang perwira Belanda berkebangsaan Jerman bernama Carl Christophus Lau, mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk dapat mendirikan pabrik semen di Indarung, Padang. Begitu dibangun pada 18 Maret 1910, Pabrik Indarung I mulai beroperasi di tahun 1913 dengan kapasitas produksi sebesar 22,9 ribu ton semen per tahun. 

Pabrik semen ini memiliki 5 Kiln. Untuk Klin pertama yang selesai dibangun pada 1911, kapasitas produksi sebesar 76,5 ton semen per hari, sama dengan Klin kedua yang dibangun pada 1912. Pada tahun 1939, Pabrik Indarung I meningkatkan kapasitas produksinya menjadi 170 ribu ton semen per tahun. Peningkatan produksi semen ini pun dilakukan dengan menambah jumlah Kiln dari 2 menjadi 5.

Menurut Anita, Pabrik Indarung I ini merupakan satu kesatuan dengan Tambang Batubara di Sawahlunto dan Emma Haven atau Pelabuhan Teluk Bayur Padang. "Kenapa kami sebut sebagai satu kesatuan? Karena, Batubara untuk memproduksi semen berasal dari Tambang Batubara Sawahlunto dan untuk pendistribusian semennya ke berbagai negara di dunia, melalui Pelabuhan Emma Haven," kata Anita.

Observasi Lapangan ke Pabrik Indarung I itu turut dihadiri Pamong Budaya Ahli Madya dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, Vera Imelda, beserta Analis Budaya Muhammad Ikli, dan juga Anggota Tim Kerja Warisan Budaya yang Dilindungi. Kemudian, juga hadir Tim Ahli Cagar Budaya Nasional (TACBN) R. Widiati, Dosen Arkeologi Universitas Indonesia Ghilman Assilmi, dan Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Padang Syamdani.(*)

Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya kembali memimpin Apel Gabungan Bulan Oktober, yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Dharmasraya, Senin, (09/10/23). Apel gabungan inidiikuti oleh Sekda Dharmasraya, Adlisman, Kepala OPD se-Dharmasraya, Camat, dan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Dharmasraya. 

Dalam sambutan Bupati, bahwa saat ini sudah Bulan Oktober 2023, dimana saat ini kita sedang menunggu proses evaluasi Gubernur atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Dharmasraya tahun 2023. Diperkirakan akan selesai evaluasi Gubernur tanggal 16 Oktober 2023. 

“Untuk itu, setelah selesai evaluasi Gubernur nantinya marilah kita segera tindak-lanjuti hasil evaluasi tersebut. Sehingga APBDP Kabupaten Dharmasraya 2023 dapat kita tetapkan peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dapat segera kita manfaatkan penggunaannya yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat Kabupaten Dharmasraya,” kata Bupati.

Proses penyusunan APBD Tahun 2024 juga sudah harus dimulai, diharapkan kepada seluruh OPD untuk segera menyusun anggaran ini sesuai dengan skala prioritas yang mengacu kepada RKPD dan RPJM yang sudah kita tetapkan. Dan untuk kegiatan HUT Kabupaten yang ke-20 agar dimasukkan perencanaan dan penganggarannya dengan seluruh itemnya. Karena HUT kabupaten ke-20 ini harus berbeda nuansanya dari tahun tahun sebelumnya. 

“Begitu juga dengan kecamatan agar membuat even atau kegiatan di tingkat kecamatan, jadi gezah ulang tahun itu sampai ke pelosok nagari. Mulai sekarang camat sudah memikirkan pendanaan kegiatanya yang mungkin bisa didukung melalui anggaran kecamatan dan sumbangan dari pihak lain,” kata Bupati lagi.

Dalam apel gabungan tersebut, Bupati juga mengatakan bahwa sejak hari Rabu minggu lalu tim BPK RI perwakilan Sumbar sedang melakukan pemeriksaan pendahuluan kegiatan tahun 2023. Saya ingatkan kepada seluruh OPD, camat dan Pimpinan BLUD se-Kabupaten Dharmasraya agar dapat membantu dengan memberikan data yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa, dan juga memberikan informasi yang akurat. Serta selalu bersikap kooperatif dan proaktif sehingga pemeriksaan ini dapat berjalan dengan baik.

Selain juga, Bupati mengatakan bahwa proses seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah dimulai. Formasi untuk Kabupaten Dharmasraya terdiri dari guru sebanyak 331, kesehatan 255 dan tenaga teknis 39. Jumlah seluruh formasi 625. 

“Untuk itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan harapan semoga formasi yang tersedia dapat kita isi seluruhnya. Sehingga secara bertahap dapat terpenuhi kebutuhan organisasi, meningkatkan kinerja organisasi serta meningkatkan kesejahteraan kita semua,” harap Bupati.(elda)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan studi komparatif Pansus III DPRD Provinsi Sumatera Selatan di ruang khusus I,DPRD Sumbar. Senin (9/10/2023).

Rombongan DPRD Sumsel tersebut diterima di ruangan khusus I DPRD Sumbar oleh Wakil Ketua komisi IV Buchari dan anggota komisi IV H.M.Nurnas,Sekwan DPRD Sumbar Raflis, Dinas Perkimtan Sumbar, Bappeda, Biro Hukum dan HAM setda Provinsi Sumatera Barat.

Ketua rombongan Erizal Kenedi mengataka.Kedatangan rombongannya ke DPRD Sumbar dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman provinsi Sumatera Selatan.

Erizal menjelaskan,DPRD Sumatera Selatan sengaja melakukan studi komparatif ke  DPRD Sumbar karena,DPRD Sumbarlah satu-satunya yang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang pembangunan pemukiman.

"Kita semua sengaja belajar ke Sumatera Barat, karena sudah lama dikenal memiliki sumber daya manusia yang baik untuk diambil pembelajaran disini," ujarnya Erizal.

Kepada rombongan,Anggota Komisi IV DPRD Sumbar HM Nurnas menjelskan,ditetapkannya Ranperda tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ini oleh DPRD bersama Pemprov Sumbar menjadi

Peraturan Daerah denga tujuan sebagai payung hukum dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang PKP.

"Kita juga sengaja untuk mewujudkan keterpaduan prasarana dan sarana dalam rangka mendukung kebijakan pengembangan PKP," ujar HM Nurnas Politisi Demokrat ini.

Menurut HM Nurnas, sebagai pedoman bagi kabupaten/kota dalam penyusunan RP3KP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

"Kita juga merencakan Perda ini untuk direvisi sesuai kebutuhan dan dinamika saat ini," ujar HM Nurnas.(St).

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menerima dua unit motor roda tiga pengangkut sampah dari program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Penyerahan itu diterima langsung Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar, Senin (9/10/2023) di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (Perkimtan-LH), Selatpanjang.

"Terima kasih, bantuan ini akan difungsikan sebagaimana mestinya," kata Asmar.

Dia menyebutkan, pengelolaan sampah saat ini telah menjadi urusan penting bagi pemerintah. Dikarenakan berkaitan dengan masalah kesehatan, tambah Asmar, penanganan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan bersama-sama. 

"Alhamdulillah tahun 2023 ini Pemda Kepulauan Meranti menerima bantuan bajaj, mudah-mudahan tahun depan kita bisa menerima mobil dari PT RAPP," ujarnya.

Asmar juga menyampaikan, belum lama ini telah mengunjungi Kantor Tanoto Foundation di Jakarta. "Dari pertemuan itu telah disepakati mereka akan turun bersama pihak RAPP, untuk menjajaki kerja sama yang bisa dilakukan," sebut Asmar.

Sebelumnya, Stakeholder Relation Manager PT RAPP wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Susilo Sudarman, menjelaskan bantuan tersebut untuk menyukseskan Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai bentuk komitmen APRIL 2030 terhadap Iklim Positif. 

"Kami bersama Dinas Perkimtan-LH akan menginisiasi ProKlim sebagai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terpadu," jelasnya. (Nina/rls).

Lebih 100 Kepala Sekolah dan guru-guru Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se Kecamatan Nanggalo, mengikuti Pelatihan Public Speaking yang digelar Pertemuan Kegiatan Guru (PKG) Cempaka Kecamatan Nanggalo. 

Sekitar 100 kepala sekolah dan guru TK dan PAUD se Kecamatan Nanggalo mengikuti kegiatan yang menghadirkan narasumber, Andi Amir, SH, (Kabid Dalduk DP3A2PKB) Kota Padang dan Sonny Affandi, ST, selaku Pemerhati PAUD Kota Padang, Senin (9/10/2023) di Padang Youth Center. 

Ketua PKG Cempaka Kecamatan, Sri Dian Ekawati, S.Pd, dalam laporannya menyampaikan bahwa ada 92 lembaga dengan 109 guru-guru TK dan PAUD di Kecamatan Nanggalo. 

"Gagasan kegiatan ini berangkat dari acara merdeka belajar beberapa waktu lalu. Kemudian, dengan difasilitasi oleh Bapak Sonny Affandi yang selama ini juga konsen dan punya perhatian khusus pada perkembangan TK dan PAUD. Alhamdulillah, kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik," ucap Sri Dian Ekawati. 

Sri Dian berharap, para kepala sekolah dan guru TK serta PAUD dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, dalam upaya menambah ilmu dan peningkatan kapasitas sehingga proses belajar mengajar di sekolah masing-masing dapat berjalan dengan baik.

"Semoga kegiatan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kapasitas bagi guru-guru TK dan PAUD khususnya di Kecamatan Nanggalo," harap Sri Dian.

Sementara itu pemerhati TK dan PAUD Kota Padang, Sonny Affandi menyampaikan bahwa tantangan guru-guru TK dan PAUD sangat besar dalam mendidik anak-anak usia dini, namun kesejahteraannya masih jauh dari harapan. 

"Karena itu saya siap berjuang dan memfasilitasi berbagai kegiatan untuk peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Guru-guru TK dan PAUD di Kecamatan Nanggalo khususnya. Saat ini kita tengah berupaya mencarikan jalan keluar, bagaimana guru-guru PAUD khususnya di kecamatan Nanggalo bisa lebih sejahtera," ucap Sonny yang juga Pembina PAUD di Kelurahan Kampung Lapai.

Salah satu program yang saat ini tengah diupayakan, lanjut Sonny, yaitu dengan menggandeng Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) Provinsi Sumatera Barat. Karena di Kadin Sumbar ada bidang pendidikan dan Peningkatan SDM.

"Nantinya, kita harapkan bidang pendidikan Kadin Sumbar akan menjadikan Kecamatan Nanggalo sebagai Percontohan Program Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Guru-guru TK dan PAUD tingkat Sumbar. Ini yang sedang kita upayakan," ungkap Sonny. 

Dikatakan Sonny, saat ini pemerintah telah memberikan perhatian khusus pada TK dan PAUD. Karena itu, sejumlah istri-istri kepala daerah dinobatkan sebagai Bunda PAUD, termasuk istri dari Gubernur Sumbar, Umi Harneli Mahyeldi yang juga telah dinobatkan sebagai Bunda PAUD Provinsi Sumatera Barat.

"Karena itu, Saya berharap perhatian pada guru-guru TK dan PAUD ini terus meningkat, termasuk peningkatan kesejahteraannya," ucap Sonny pada acara yang dibuka oleh Dirna Yanti, penilik PAUD Kecamatan Nanggalo.

Narasumber Andi Amir dalam paparannya menjelaskan bahwa Public Speaking tidak saja diperlukan oleh pejabat atau pimpinan lembaga, tapi juga bagi guru-guru PAUD. karena, kemampuan berkomunikasi dengan publik atau masyarakat atau bagi guru-guru, bagaimana dapat berkomunikasi dengan baik dengan anak didiknya, sehingga transfer ilmu bisa berjalan dengan baik. 

"Ilmu Public Speaking ini sangat bermanfaat bagi siapa saja, karena kemampuan ini untuk bisa berkomunikasi yang baik dengan banyak orang. Apalagi dalam kehidupan  sosial bermasyarakat, dimana kita harus berkomunikasi dengan lingkungan sosial kita. Komunikasi yang baik akan menghasilkan pemahaman yang baik," terang Andi Amir.  (rel)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan ke-III SOTK dan ranperda tentang pengelolaan sampah di ruangan sidang utama DPRD Sumbar .Senin (9/1/2023).

Dalam Rapat paripurna yang dipimpin wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar didampingi wakil ketua Suwirpen dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar mengatakan,sesuai dengan Propemperda Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2023 Pemerintah Daerah bersama DPRD akan membahas dan menetapkan sebanyak 16 Ranperda terdiri dari 7 Usul Insiatif DPRD dan 6 ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah serta 3 ranperda kumulatif terbuka.

Dari 16 ranperda tersebut, menurut Irsyad Safat 4 ranperda telah ditetapkan menjadi perda, 2 ranperda menunggu evaluasi dan 1 ranperda menunggu hasil fasilitasi, selanjutnya 2 ranperda lainnya masih dalam tahapan pembahasan dan sisanya 7 ranperda belum dilakukan pembahasan. 

Pada kesempatan paripurna penyampaian nota penjelasan kali ini pemerintah daerah telah menyampaikan nota pengantar atas 2 ranperda, yaitu : 

Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan ranperda tentang Pengelolaan Sampah.Jelas Irsyad.

Menurut Irsyad,Ke dua ranperda tersebut  sudah termasuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 26/SB/TAHUN 2022.

Irsyad menjelaskan.ke dua ranperda ini diajukan bertujuan untuk penataan struktur baru sesuai dengan beban kerja Perangkat Daerah. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pengaturan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sumbar yaitu, Tertatanya struktur Perangkat Daerah yang baru sesuai dengan beban kerja Perangkat Daerah baik berupa pengubahan tipe perangkat daerah, pengabungan perangkat daerah maupun pemisahan perangkat daerah dengan tujuan meningkatnya kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. 

Sedangkan Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Irsyad menjelaskan,berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28H ayat ( 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa negara memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah yang didasarkan pada asas-asas yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan. Tambah Irsyad.

Dalam payung hukum tersebut menurut Irsyad, nantinya akan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan pemerintah,

Memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah,

menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan

Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/ antarkota dalam 1 Provinsi.

Dengan telah disampaikannya Nota Penjelasan terhadap dua Ranperda tersebut, maka sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib, maka akan dilanjutkan dengan penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.

"Untuk itu, kami mengharapkan kepada masing-masing  Fraksi untuk dapat mempelajari dan mendalami substansi  dari ke dua Ranperda tersebut dalam rangka menyusun pandangan umum Fraksi-Fraksi yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 10 Oktober 2023 besok.Tutup Irsyad.(St)

Koalisi Masyarakat Peduli Bank Nagari (KMP Bank Nagari) meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat ( Sumbar) untuk ikut mengawasi pemilihan Direksi Bank Nagari.

Permintaan tersebut disampaikan KMP Bank Naragi) saat audiensi dengan komisi III DPRD Sumbar.Jumat (6/10/2023) di ruangan khusus I DPRD Sumbar .

Audiensi yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Ali Tanjung menerima pernyataan sikap KMP Bank Nagari menyangkut akan dilaksanakannya proses pemilihan direksi Bank Nagari.

Dalam kesempatan itu, KMP Bank Nagari meminta DPRD Sumbar mengawasi proses pembentukan Pansel dan proses suksesi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bank Nagari.

Seperti yang disampaikan ketua KMP Bank Nagari, Marlis, audiensi bersama dengan komisi III tersebut terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank Nagari yang akan digelar pada tanggal 11 Oktober 2023 mendatang. RUPS-LB dengan agenda tunggal yakni pembentukan panitia seleksi (pansel) dewan direksi dan komisaris Bank Nagari.

“Kami minta kepada DPRD Sumbar untuk meman­tau dan mengawasi proses pembentukan Pansel dan proses suksesi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi karena Bank Nagari merupakan BUMD yang mem­berikan pendapatan asli daerah secara signifikan,” kata Marlis.

Dalam kesempatan itu KMP Bank Nagari juga meminta para pemegang saham dan Pansel untuk menghentikan wacana mendatangkan calon Direksi dari luar internal Bank Nagari.

“Ini sangat penting karena berkaca pada penga­laman masa lalu (periode 2016-2020), kinerja Bank Nagari memburuk karena mendatangkan Direksi dari luar,” ujar Marlis.

KMP Bank Nagari juga meminta pemegang saham seri A untuk memilih anggota Pansel yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang perbankan dan tidak terafiliasi dengan kelompok politik tertentu.

“Kita ingin pembentukan anggota Pansel dilakukan secara terbuka dan transparan dan anggota Pansel tersebut memang memiliki kompetensi di bidang perbankan,” pungkas Marlis.

Menanggapi hal tersebut, ketua Komisi III DPRD Sumbar Ali Tanjung menyatakan, mendukung upaya yang dila­kukan KMP Bank Nagari selaku masyarakat Sumbar yang peduli atas Bank Nagari.

“Kita akan kawal terus proses pembentukan Pansel dan suksesi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Nagari,” kata Ali Tanjung.

Selanjutnya, kata Ali Tanjung, terkait aspirasi KMP Bank Nagari hari ini, Komisi III akan membuat laporan resmi kepada pimpinan DPRD Sumbar yang nantinya akan diteruskan kepada gubernur Sumbar.

“Usai rapat ini, kita akan tulis surat resmi kepada pimpinan DPRD Sumbar, dan pimpinan akan mengirim surat resmi pula kepada gubernur,” ujar Ali Tanjung. (St)

Puluhan Emak-emak di Kampung Koto Pulai, Nagari Kambang Timur, Kecamatan Lengayang (Pesisir Selatan) sangat antusias ketika bersilaturrahmi dengan Caleg DPRD Sumbar Partai Golkar Drs. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah hari Jum'at (6/10/2023) pagi. Salah satu aspirasi masyarakat yang paling menonjol adalah minta diperjuangkan mendapatkan kartu BPJS Kesehatan.

"Kami ini keluarga miskin Pak. Kalau kami sakit dengan apa kami berobat, apalagi jika harus ke Padang. Kami tidak punya kartu BPJS Kesehatan padahal kami keluarga miskin," kata Uni Emi (46) salah seorang emak-emak di Koto Pulai. 

Menurut Uni Emi, banyak warga miskin di Koto Pulai Kambang Timur yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan, sehingga selalu menjadi keluhan masyarakat yang sakit. 

Ketika Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah menanyakan kenapa tidak didaftarkan melalui Wali Nagari, warga mengatakan sudah berusaha mendaftarkan diri namun belum terakomodir seluruhnya. 

Nagari Kambang Timur memiliki penduduk hampir 9.000 jiwa yang tersebar di 6 kampung. Separuh penduduk nagari ini berada di Kampung Koto Pulai tempat Emak-emak ini mengeluhkan kartu BPJS Kesehatan.

"Tolong ya Pak Ucok, bantu kami perjuangkan kartu BPJS Kesehatan sehingga kami dapat berobat gratis, termasuk berobat ke Padang. Kalau Pak Ucok diamanahkan jadi Anggota DPRD Sumbar tolong harapan kami ini diwujudkan Pak,"  ujar Uni Emi ini diamini oleh puluhan Emak-emak Koto Pulai yang hadir. 

Menanggapi harapan Emak-emak ini, Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah mengaku sangat terkejut, karena kartu BPJS Kesehatan adalah hak dari keluarga miskin. Mudah mudahan hal ini mendapat perhatian serius dari pemerintah, mulai dari tingkat nagari, kecamatan hingga kabupaten.

Jika kuota yang disediakan pemerintahan nagari tidak mencukupi, maka nasib keluarga miskin Koto Pulai ini tentu harus mendapatkan prioritas BPJS Kesehatan, sehingga harus diusulkan penambahan kuota kepada Pemda Kabupaten melalui Kecamatan Lengayang. 

Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah menjanjikan, jika  mendapatkan amanah menjadi Anggota DPRD Sumbar maka masalah kartu BPJS Kesehatan bagi masyarakat Pesisir Selatan, termasuk aspirasi di Koto Pulai Kambang Timur ini, akan menjadi perhatian. "Bagi yang belum mendapat kartu BPJS Kesehatan akan dicarikan solusinya," kata Syafrizal Ucok, Ketua LKAAM Pesisir Selatan ini.

Selain kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka fokus perjuangan Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah nantinya adalah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. (*)

Setelah beberapa tahun kosong, akhir Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat melakukan pemilihan ketua Pemuda kembali. Ini dilakukan karena adanya keinginan dari Pemuda dan tokoh masyarakat untuk memiliki Ketua Pemuda yang akan mengayomi pemuda dan pemudi di Kelurahan.

Ketua Panitia Pemilihan Ade Suharmansyah yang juga merupakan Wakil Ketua LPM mengatakan, proses penyaringan berlangsung dari tingkat RT, sampai nantinya akan mendapatkan satu calon yang akan di daftarkan ke panitia.

"Proses dilakukan dari tingkat RT, nanti satu yang terpilih akan didaftarkan ke Panitia pelaksana melalui rekomendasi dari Ketua RW yang bersangkutan", tutur Ade.

Lebih lanjut Ade juga mengatakan selama masa waktu yang diberikan kepada Ketua RW lebih kurang satu minggu, sampai pada hari terakhir pendaftaran hanya 2 RW yang mendaftarkan calonnya.

"Sampai hari terakhir pendaftaran, hanya 2 RW yang mendaftarkan calonnya. Yang mana RW tersebut adalah RW 2 dan RW 3, masing-masing Harry Sakti dan Dion Saputra" ujarnya.

Dihari pelaksanaan pemilihan pada hari minggu 8/10/23 di Balai Pemuda, berduyun masyarakat mendatangi tempat pemilihan. Pemilihan layaknya seperti pemilu, masyarakat datang dengan membawa undangan.

"Kami meminta kepada seluruh RT untuk memberikan data pemilih kepada panitia, masing-masing Kartu Keluarga (KK) satu orang pemilih. Pada hari pemilihan terdaftar sebanyak 760 pemilih" ujar Ade lagi.

Dihari pencoblosan yang berlangsung dari pukul 08.00 sampai 12.00 Wib dengan 350 surat suara, terpilihlah Dion Saputra sebagai Ketua Pemuda terpilih periode 2023-2026 dengan 273 suara sementara Harry 76 suara dan satu suara tidak sah.

Dion Saputra sendiri adalah warga dari RT 005 RW 003 yang saat ini bertugas di Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar.

Hadir pada acara pemilihan Ketua Pemuda para tokoh masyarakat seperti Mantan Ketua LPM Andi Noviandi, Jashardi HB, Ramlan Papi, Ketua LPM Didit Setiawan, Bhabinkamtibmas Dedi Andika, Kasitrantib Heriyanto, para bundo kanduang dan yang pasti pemuda dan pemudi Kelurahan Nerok Nipah. (rel)