Founding Gerakan Sumbar Cerdas yang juga Anggota DPRD Sumbar Rahmat Saleh berkolaborasi dengan Jaringan Pemred Sumbar (JPS) sukseskan Festival Mars Sumbar antar SLTA 2023.

"Saya mengapresiasi gelaran Festival Mars Sumbar antar SLTA (SMA,SMK dan MA) digelar JPS, ini kegiatan positif bagi generasi milenial,"ujar Rahmat Saleh, Rabu 20/9-2023.

Bahkan Gerakan Sumbar Cerdas  selain konsen meningkatkan mutu dan kecerdasan siswa Sumbar juga membudayakan pergaulan positif menghindar generasi milenial terjebak pergaulan negatif 

"Apalagi Festival Mars Sumbar ini (FMS) 2023 ini dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Provinsi Sumbar ke 78. Juga Mars Sumbar ini sarat nilai, ada heroik, ada kebanggaan dan budaya serta religius nya,"ujar Rahmat Saleh.

Sementara itu di tempat terpisah Ketua Tim FMS 2023 Robbi Cahyadi mengatakan Gerkan Sumbar Cerdas sangat support kegiatan FMS 2023.

"FMS ini kegiatan non budjeter tanpa Pokok-pokok pikiran tapi disupport banyak pihak, selain sumbarcerdas.id, tentu dukungan dari Gubernur Kadis Pendidikan dan Ketua DPRD Sumbar,"ujar Robbi

Juga dukungan dari BUMN seperti PLN dan Pertamina dengan Hiswana Migas nya 

"Sudah pasti tentu Bank Nagari, juga tokoh masyarakat seperti Guspardi Gaus, S Budi Syukur, HM Tauhid dan Hj Nevi Zuairina, juga yang berikan jempol FMS 2023 Walikota Padang Panjang,"ujar Robbi didamping Almudazir dan Mona Sisca.

Final live FMS 2023 ini digelar di Youth Center Bagindo Aziz Chan direncanakan 28 September 2023.

"Ada sepuluh tim paduan suara terbaik yang menunjukan skil dan hebatnya dihadapan Dewan Juri FMS 2023, B Anduska, Sexri Budiman dan Ferry Herdianto,"ujar Almudazir owner Mimbar Group (mimbarsumbar dan mimbarnasional) ini. (***)

Kelompok Dasawisma Kartika, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, berhasil meraih Juara Pertama dalam Lomba Dasawisma Berprestasi tingkat Kota Padang, sehingga berhak mewakili Kota Padang untuk loma tingkat Provinsi Sumbar. 

Hal itu disampaikan Ketua TP-PKK Kota Padang Ny. Genny Hendri Septa dalam eksposenya saat menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Gerakan PKK bagi Pengurus TP-PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Padang di Hotel Truntum, Selasa (19/9/2023). Bimtek  dibuka secara resmi oleh Ketua TP-PKK Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Ny. Harneli Mahyeldi.

Juga hadir dalam kesempatan itu sejumlah jajaran pengurus TP-PKK Provinsi Sumbar, Wali Kota Padang diwakili Kepala DP3AP2KB Eri Sendjaya serta unsur terkait lainnya.

Dalam sambutanbya, Ny. Genny Hendri Septa menyebutkan, sejauh ini pihaknya telah melakukan berbagai hal dalam peningkatan kegiatan seluruh Pokja. Baik dari TP-PKK tingkat kota hingga di tingkat kecamatan dan kelurahan.

"Insya Allah, kita akan terus aktif dan bergerak dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga sesuai 10 program pokok PKK di tengah masyarakat. Kami juga bersyukur mampu meraih juara umum lomba gerakan PKK tingkat provinsi di tahun 2023. Semoga ke depan kita mampu mempertahankannya," harapnya bersemangat.

Ditambahkan, Bimtek juga bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian kegiatan dan langkah-langkah apa yang sudah dilaksanakan TP-PKK Kota Padang secara berjenjang.

Selain Dasawisma Kartika Kelurahan Kampung Lapai  yang sukses meraih  juara satu tingkat Kota Padang, Juara kedua Kelompok Dasawisma Aloe Vera III, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan dan juara ketiga Kelompok Dasawisma Mawar IV, Kelurahan Koto Lua Kecamatan Pauh.

Ketua LPM Kelurahan Kampung Lapai, Sonny Affandi, ST, mengapresiasi ibu-ibu Dasawisma Kartika yang telah mengharumkan nama Kelurahan Kampung Lapai di tingkat Kota Padang.

"Semoga dalam.lomba Dasawisma Berprestasi tingkat provinsi Sumbar nantinya, ibu-ibu Dasawisma Kartika Kampung Lapai bisa lebih giat lagi sehingga bisa keluar sebagai pemenang. Karena, lomba tingkat provinsi, tentu akan bersaing dengan dasawisma dari seluruh kabupaten dan kota. Ayo semangat,," ungkap Sonny. 

Dalam postingan di grup WhatsApp Kelurahan Kampung Lapai, para ibu-ibu pengurus dasawisma mengucapkan terima kasih atas pembinaan Ketua LPM, Sonny Affandi, Lurah Kampung Lapa Wahyudi Edward dan Ketua IPPKL Hasbi Sitorus, serta dukungan para ketua RW dan RT di Kampung Lapai sehingga Dasawisma Kartika yang berlokasi di RW 5, kompleks asrama TNI AD Lapai ini sukses jadi pemenang.

"Kerja keras para ibu-ibu kelompok dasawisma telah membuahkan hasil. Terimakasih untuk ketua LPM Bapak Sonny Affandiz lurah Kampung Lapai Bapak Wahyudi Edwar, Kketua TP PKK kelurahan ibu Novera Wahyudi,  ketua PKK kecamatan ibu Elzet beserta pengurus PKK Kelutahan dan Ketua pokja 1 sd 4 ..yg selalu memberi suport kepada ibu-ibu Dasawisma KARTIKA. Semoga ibu-ibu tetap semangat dan giat agar nanti ke tingkat provinsi. Jangan pernah bosan memberi pembinaan pada kami," ucap Sri Dian Ekawati, Ketua Dasawisma Kartika. (rel)

Ketua TPP DEWI Sumbar, Muhammad Zuhrizul mengapresiasi rencana Pemerintah Kota (Pemko) Padang yang akan merelokasi tempat berjualan representatif atau pusat kuliner bagi Pedagang Kaki Lima (PKL);di Kawasan Muaro Lasak, Pantai Padang .

"Ini niat yang bagus dari pemko Padang dalam menata kawasan wisata Pantai Padang agar terlihat lebih eatetik, sehingga memberi kenyamanan pada pengunjung yang datang," ungkap Zuhrizul.pada media, Rabu (20/9/2023).

Dikatakan Zuhrizul yang juga Owner alawang Park ini, dengan adanya pusat kuliner yang mengakomodir pedagang di tepi pantai Padang, maka kawasan pantai akan terlihat lebih indah. Pedagang pun dapat berjualan lebih nyaman dan tenang. 

"Penataan kawasan pantai itu akan membuat ledagang lebih aman, pengunjung pun merasa nyaman berwisata sambil makan bersama keluarga dan kerabatnya. Kondisi ini justru akan lebih meningkatkan omset pedagang dan berdampak baik bagi kesejahteraannya," terang Zuhrizul.

Zuhrizul mengaku sangat memahami bahwa masyarakat yang berjualan di kawasan Pantai Padang bukanlan untuk cari kaya. Mereka jualan hanya untuk memenuhi kehidupan harian dan biaya sekolah anak. Karena itu dia berharap, sebelum penataan kawasan selesai, maka Pemko Padang harus menyiapkan dulu lokasi berjualan sementara agar para pedagang tidak terputus pula penghasilannya. 

"Kita meyakini pemko mempunyai niat yang sama untuk kebaikan Bersama. Saya pikir, apa yang diakukan Buya Mahyeldi saat jadi Wako dulu bisa jadi rujukan dengan membangunkan LPC. Tapi, sebelum mereka dipindahkan harus ada tempat berdagang sementara dengan tetap menjaga kebersihan. Satu hal yang penting, harus ada komitmen mereka mau pindah ketika tempat berjualan ( pusat kuliner ) yang akan di bangun pemko Padang selesai dibangun. Pemko harus memprioritaskan pedagang yang ada sekarang untuk menempatinya," tegas Zuhrizul yang juga inisiator Gerakan Sumbar Bersih

Dengan komitmen bersama tersebut, lanjut Zuhrizul, maka harapan Pantai Padang bersih, bebas dari maksiat dan pendapatan pedagangnya lebih meningkat akan dapat terwujud. 

"Saya yakin, selagi tidak ada yang dirugikan, makan program pemko ini akan dapat berjalan dengan baik..Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk itu.," pungkas Zuhrizul. (rel)

Muratara - DPC Partai Demokrat Kabupaten Musi Rawas Utara telah resmi melaksanakan pemantapan calon legislatif (Caleg), pada masing - masing Dapil ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Pemantapan caleg tersebut salah satunya Anggit Prabowo S.kom, nomor urut lima (5) dapil satu (1) yang meliputi daerah pemilihan di Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Dapo. Ia merupakan caleg dari partai Demokrat termuda di dapilnya. 

Alumni dari Perguruan Tinggi Kampus Inovasi STMIK MDP Palembang Sumatera Selatan (Sumsel), yang baru berusia 33 tahun itu ikut berjuang bertarung di dapil 1 ia mengatakan kepada wartawan niatnya ikut berkontestasi di pemilu 2024  tersebut berangkat dari niat yang tulus untuk mewujudkan mimpi serta memenuhi harapan masyarakat dan konstituen, mendengarkan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan - kepentingan rakyat.

Anggit sapaan akrabnya ini mengaku siap mengemban tugas dan akan selalu amanah jika dipercayakan rakyat sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara. 

“Meskipun usia saya masih terbilang muda, namun saya siap bekerja jika dipercayakan oleh masyarakat. Saya minta dukungan dan doanya,”ujar anggit saat di bincangi wartawan usai menghadiri Rakorcab di Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Musi Rawas Utara, senin (18/9). 

Anak pertama dari tiga bersaudara itu berprofesi sebagai penggiat media namun dirinya mengatakan bahwa ia hanyalah tukang koran yang bermimpi jadi dewan karna menjadi anggota legislatif tidak melulu harus punya uang banyak. Setiap orang dengan beragam latar belakang profesi bisa menjadi wakil rakyat. 

"Bismilah dengan niat yang tulus dan semangat untuk perubahan yang lebih baik, insyaallah niat baik, tujuan baik hasilnyapun akan dapat yang terbaik. Yang terpenting anak muda generasi muda harus punya semangat perubahan jangan pernah takut untuk mencoba apapun profesi kita tidak melulu harus bermodal besar untuk punya mimpi yang besar karna setiap orang punya kesempatan yang sama,"ujarnya. 

Dia pun mengatakan tidak selamanya finansial menjadi ukuran dan penentu kemenangan. Dirinya hanya mengaharapkan ketulusan dari keluarga serta para pendukungnya. 

"Walaupun perjuangan kami dipandang sebelah mata dari beberapa kalangan yang merasa sudah besar, itu sudah hal biyasa kita jalani dengan tulus dan ikhlas saja karna masyarakat sekarang sudah lebih bijak dalam menentukan pilihannya, wong cilik yang tak bermodal besar lebih paham apa yang dirasakan dan diinginkan rakyat, sebab sama hal nya dengan apa yang dirinya rasakan sebagi wong cilik yang tak punya modal besar namun memiliki mimpi yang besar,"ucapnya sambil tersenyum lebar. 

Untuk diketahui Anggit Prabowo S.Kom merupakan putra sulung dari Alm.Artuhu Dwi Kordianto (UUD), serta merupakan cucu dari Alm.Mayor Sudjadi, Kepala Desa Pertama di Tran subur Sp 4 Desa Setiamarga. Latar belakang pendidikan, SD Setiamarga Karang Dapo Tahun 1996 - 2002, SMP Ampera Karang Dapo Tahun 2002 - 2005, SMA Muhammadiah 1 Lubuklinggau Tahun 2005 - 2008, Perguruan Tinggi Kampus STMIK MDP Tahun 2009 - 2014. 

Melalui Partai Demokrat dirinya optimis bisa meraih kepercayaan warga untuk memperjuangkan aspirasi di kursi legislatif. (Rls)

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI, H. Leonardy Harmainy, Dt. Bandaro Basa, S.IP, M.H mengapresiasi Festival Vocal Group (Paduan Suara) Mars Sumatera Barat (Sumbar) tingkat SLTA yang digelar oleh Jaringan Pemred Sumbar (JPS). Kegiatan ini merupakan dukungan nyata JPS terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar dalam mensosialisasikan Lagu Mars Sumbar.

“Festival Paduan Suara Mars Sumbar yang dilaksanakan oleh JPS ini sangat bagus, termasuk dalam hal makin mendekatkan hubungan JPS dengan Pemerintah Daerah,” ujar pria yang karena pengalaman dan ketokohannya didapuk menjadi Ketua Badan Kehormatan DPD RI 5 kali berturut-turut itu.

Leonardy juga menyarankan agar pemenang lomba bukan hanya diberi kesempatan tampil menyanyikan Mars Sumatera Barat dalam Sidang Paripurna DPRD Sumbar pada Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat 1 Oktober nanti. Diskusikan juga dengan DPRD, agar mereka juga menyanyikan Lagu Indonesia Raya. Sehingga lagu Indonesia Raya bukan lagi mengikuti rekaman.

Dia pun berharap, kegiatan ini dilakukan rutin setiap tahun. Tentu saja harus diikuti peningkatan dari jumlah peserta, kualitas pelaksanaan, besaran hadiah dan kualitas grup paduan suara yang dihasilkan dari festival tersebut. “Sehingga setiap tahun ada penampilan dari para juara festival Mars Sumbar di Hari Jadi Provins Sumbar. Dan kehadiran JPS dirasakan oleh Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat Sumbar,” tegas pria yang akrab disapa Bang Leo dalam pertemuan di Balai Gadang Kemensos RI di Padang, Senin 18 September 2023.

Leonardy Harmainy mengapresiasi pengurusan badan hukum ke Kemenkum HAM. Leonardy yang juga Pembina JPS mengusulkan nama JPS diganti  menjadi Persatuan Pemimpin Redaksi Sumbar, mengingat kata “jaringan” tidak bisa lolos pendaftaran di Dirjen AHU Kemenkumham.

“Bagus sudah ada badan hukum disetujui oleh Kemenkum HAM RI namun namanya kalau bisa jadi Persatuan Pemimpin Redaksi Sumbar, bila Jaringan Pemred Sumbar tidak lolos. Seusai dengan aturan di negara kita. Karena perkumpulan atau yayasan itu hanya kategori atau pengelompokan sebuah organisasi,” ujar Leonardy Harmainy.

Hal itu disambut baik oleh Sekretaris JPS Zondra Volta. Pria yang akrab disapa Pajok itu menegaskan, “Nama JPS setelah kita coba daftarkan ke Dirjen AHU Kemenkumham, yang lolos menjadi Perkumpulan Pemimpin Redaksi Sumbar, penyebutannya tetap JPS. Namun Bang Leonardy mengusulkan Persatuan Pemimpin Redaksi Sumbar.”

Selain soal pengesahan nama, Ketua JPS Adrian Tuswandi, Jadwal Jalal, Almudazir, Mona Sisca, Gusdi Riko juga memaparkan teknis pelaksanaan Festival Vocal Group Mars Sumbar kepada Pembina mereka.

“Insya Allah Festival Vocal Group Mars Sumbar 2023 digelar, puncaknya pada 28 September 2023, penjurian secara live kepada tim paduan suara tingkat SLTA se-Sumbar oleh Dewan Juri Festival Mars Sumbar di Youth Center Bagindo Aziz Chan Padang,” ujar Adrian. (*)

Terkait masalah Air Bangis dan Rempang,Sekitar 30 orang dari Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar pada, Selasa sore (19/9/2023).

Kedatangan rombongan FMM

tersebut diterima Wakil ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar di ruang Komisi V DPRD Sumbar .

Juru bicara FMM, Drs. Ibnu Aqil Ghani melalui DPRD Sumbar meminta presiden Repubik Indonesia untuk segera menyelesaikan sengketa yang terjadi di pulau Rempang Batam dan membatalkan rencana Proyek Strategis Nasional tersebut.

Selain itu FMM juga mendesak Presiden RI untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat melayu yang atas terjadinya peristiwa tersebut banyak memakan korban baik harta maupun jiwa.

“Masyarakat Kampung Melayu Tua Rempang Batam adalah penduduk sah asli pribumi Indonesia yang keberadaannya tidak boleh diusik apalagi diusir dari negeri sendiri,” kata Ibnu Aqil.

Dalam kesempatan itu FMM juga Pemerintah provinsi Sumbar untuk bersikap pro rakyat dalam menyelesaikan sengketa lahan di Air Bangis Pasaman Barat.

“Kita juga minta Pemprov Sumbar menjaga batas-batas tanah ulayat dan hak-hak masyarakat adat. Kita berharap insiden yang terjadi di Rempang Batam tidak terjadi Air Bangis,” harapnya.

Menanggapi dua permasalahan tersebut,Irsyad Syafar menegaskan.

Terkait konflik agraria yang terjadi di Rempang Batam tidak menjadi Tupoksi DPRD Sumbar.

“Untuk kejadian di Rempang Batam, memang tidak menjadi Tupoksi DPRD Sumbar namun tetap kita tampung,” jelas Irsyad.

Terkait konflik di Air Bangis, lanjut Irsyad, DPRD bersama Pemprov Sumbar sudah ada kesepakatan untuk membuat forum rapat bersama membahas sengketa lahan yang terjadi di Air Bangis.

“Mudah-mudahan saja konflik yang terjadi di Rempang Batam tidak sampai terjadi di Air Bangis, maka dari itu perlu kita antisipasi agar tidak terjadi hal yang sama,” ujar Irsyad.(st)

Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Kepala Sekolah Jenjang Paud, SD dan SMP di lingkungan Pemkab Dharmasraya. Acara ini dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati, pada hari Jum’at, (15/09/23). 

Dalam sambutannya Bupati mengatakan bahwa atas nama Pemkab Kabupaten Dharmasraya  mengucapkan terima kasih kepada kita semua, atas kehadirannya pada kegiatan rakor jenjang PAUD, SD, SMP se-Kabupaten Dharmasraya. Melalui kegiatan rakor ini kita akan membahas permasalahan dunia pendidikan di Kabupaten Dharmasraya. 

“Sesuai arahan Menteri Pendidikan kebudayaan Riset dan Teknologi, kondisi saat ini sudah diluncurkan 24 episode Merdeka Belajar yang membawa kita menuju pendidikan yang menuntun bakat, minat dan potensi peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia sebagai anggota masyarakat,” kata Bupati.

Para guru sekarang ini berlomba-lomba untuk berbagi dan berkarya dengan hadirnya platform merdeka mengajar. Selain itu, guru-guru yang dulu diikat berbagai peraturan yang kaku sekarang lebih bebas berinovasi di kelas dengan hadirnya kurikulum merdeka. 

Dari segi pendanaan, pencairan langsung dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) ke sekolah dan pemanfaatannya yang lebih fleksibel untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan perluasan program beasiswa, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sekarang sekarang jauh lebih terbuka.

“Khusus di Kabupaten Dharmasraya kondisi sarana dan pra sarana pendidkan In Shaa Allah jadi prioritas utama dalam pembangunan kedepan. Kita berdayakan seluruh sumber dana yang ada, baik dari DAK, DAU yang diarahkan. Maupun DAU murni untuk dapat memenuhi kebutuhan seluruh siswa kita dalam rangka menyambut masa depan Indonesia Emas 2045,” kata Bupati.

Kata Bupati lagi, saat ini masih ada sekolah kita yang kekurangan local. Walaupun di beberapa sekolah ada juga yang kelebihan. Begitu juga mobile juga sudah banyak yang memprihatinkan, ini akan menjadi prioritas pembenahan utama kita.

Dalam rangka menyambut digitalisasi pendidikan, diharapkan akan disiapkan sarana pra sarana pendukungnya seperti laptop, chromebook maupun pendukung lainnya juga jadi atensi kami untuk segera dipenuhi agar anak-anak kita tidak tertinggal dari segi melek teknologi dan siap menyongsong persaingan global yang semakin keras.

Kata Bupati lagi, saat ini pemerintah daerah pada tahun ini mengadakan pakaian seragam sekolah untuk memotivasi anak-anak kita dalam belajar. Kalau melihat jumlah murid dan siswa cukup banyak TK sebanyak 5.600 orang. SD sebanyak 26.846 orang dan SMP sebanyak 8.794 orang. 

“Kalau keadaan keuangan kita memungkinan program ini akan terus kita lanjutkan setiap tahunnya. In shaa allah secara kuantitas akan kita tambah dengan seragam lainnya. Alhamdulillah program ini mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakat,” beber Bupati lagi.

Sedangkan kondisi tenaga kependidikan saat ini jumlah guru PNS dan PPPK TK sebanyak 37 orang, SD sebanyak 1.201 orang dan SMP sebanyak 571 orang. Kita masih kekurangan guru SD sebanyak 204 orang lagi, dan SMP sebanyak 119 orang. Untuk memenuhi kekurangan guru pemerintah berusaha memenuhinya melalui jalur PPPK. Bulan lalu sudah dilantik sebanyak 612 guru. Dan In Shaa Allah tahun ini akan ada lagi penerimaan PPPK guru sebanyak 351 orang.

“Ini menjadi solusi bagi pemenuhan kekurangan guru, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan terutama guru-guru honor kita yang Alhamdulillah dengan kebijakan pengangkatan PPPK setiap tahun jumlahnya terus menurun,” bebernya lagi.

Sedangkan jumlah sekolah penggerak kita baru 15 buah, masih sangat sedikit disbanding jumlah sekolah kita secera keseluruhan. Dilihat dari jumlaah TK yang ada sebanyak 294 buah. Baik negeri maupun swasta. Jumlah SD mencapai 168 buah dan SMP kita berjumlah 40 buah. Berarti baru 4 persen dari keseluruhan. Ini jadi beban berat bagi sekolah penggerak yang sudah ada untuk dapat menggerakkan sekolah disekitarnya. Dan harapannya saya Dinas Pendidikan dapat lebih bekerja keras untuk mewujudkan lebih banyak sekolah penggerak di Kabupaten Dharmasraya.

“Saya juga mengucapkan selamat untuk 48 guru penggerak yang sudah dikukuhkan beberapa bulan yang lalu. Dan beberapa juga sudah ada dilantik menjadi Kepala Sekolah. Dan dengan jumlah calon guru penggerak angkatan 10 sekarang sebanyak 149 orang tiga kali lipat dari jumlah sebelumnya. Tentu jadi modal yang kuat bagi kita untuk pembenahan pendidikan. Terutama untuk penerapan kurikulum merdeka yang memang membutuhkan perubahan mindset bagi seluruh tenaga kependidikan di kabupaten Dharmasraya. Harapan kita kedepannya lebih banyak lagi guru-guru Dharmasraya yang menjadi guru penggerak,” jelasnya lagi.

Terkait dengan zonasi penerimaan siswa dan murid baru yang banyak menjadi sorotan di masyarakat. Saya menghimbau para kepala sekolah dapat menikapinya sesuai aturan yang berlaku. Terpenting anak-anak semua bisa bersekolah jangan gara-gara zonasi ini orang tua tidak mau menyekolahkan anaknya.

“Saya minta kepada seluruh Kepala Sekolah dapat membina gurunya dengan baik. Tingkatkaan disiplin kerja, dan harus banyak membuat inovasi dan terobosan demi kemajuan dunia pendidikan Kabupaten Dharmasraya. Kemudian dengan banyaknya dana yang dikelola oleh sekolah saya minta agar kepala Sekolah dapat memanagemen keuangannya sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah. Kalau ada yang ragu tanyakan ke Dinas Pendidikan dan inspektorat. Jangan ditanyakan ke sekolah lain, mana tahu tempat bertanya itu jawabannya salah,” tegas Bupati.(elda)

 Komisi III DPRD Kota Padang menggelar hearing terkait dengan rusaknya rumah warga sebagai dampak pembangunan rumah kos yang berubah menjadi penginapan di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur, Senin, 18 September 2023.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Boby Rustam dan dihadiri semua anggota Komisi III.

Pada hearing itu, Komisi III DPRD Kota Padang menghadirkan pengelola penginapan, pemilik rumah yang terdampak, Dinas PUPr, Bagian Hukum, Lurah, Camat dan instansi teknis lainnya.

"Solusi yang diberikan itu harus yang terbaik bagi masyarakat, tapi tidak merugikan kedua belah pihak," kata Boby Rustam kepada awak media usai hearing.

Untuk itu, jelas Boby, Komisi III DPRD Kota Padang merekomendasikan ke dinas terkait, seperti Dinas PUPr, pemberi izin, Dinas Lingkungan Hidup melakukan investigasi ke lapangan.

"Tolong ke lapangan untuk menchek rumah terdampak dari hotel yang dibangun yang izin awalnya itu rumah kos yang berubah fungsi menjadi penginapan," katanya.

Dikatakan Boby, jika nanti ditemukan pelanggaran, maka harus diambil tindakan tegas.

"Ketika mereka melanggar aturan, harus ada tindakan tegas. Misalnya, terhadap penyimpangan izin yang awalnya rumah kos berubah menjadi penginapan," tukuknya.

Sementara itu, lanjut Boby lagi, korban harus dicarikan penyelesaian yang tidak merugikan sebagai imbas dari pembangunan penginapan atau hotel tersebut.

"Korban harus diselesaikan. Ketika belum dibangun hotel, rumahnya bagus, tapi setelah dibangun hotel rumahnya rusak, tentu harus ada penyelesaian yang tidak mengecewakan si pemilik rumah, sebagai korban dari imbas pembangunan hotel itu," tukuknya. (*)

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Hidayat mengatakan.Budaya apatis harus dikikis,dan untuk mengikis budaya tersebut dibutuhkan sosialisasi strategis seperti, dialog ruang publik.

Hal tersebut dikatakan Hidayat  saat mewakil ketua DPRD Sumbar Supardi dalam program Parlemen Menjawab yang diselenggarakan RRI Pro 1 Padang di SMK 7 Kota Padang, Selasa (19/9/2023).

Menurut Hidayat,program Dialog Parlemen Menjawab dengan tema Pemilih Pemula Cerdas dan Berintegritas merupakan upaya strategis untuk memberikan pemahaman akan pentingnya proses demokrasi, sehingga budaya-budaya apatis bisa terkikis dan partisipasi pemilih lebih meningkat .

Tidak bisa dipungkiri pemilih pemula yang mayoritas kaum milenial sedikit apatis untuk menggunakan hak pilihnya karena,

mereka memiliki presepsi bahwa politik itu bukan sesuatu yang bersih, " bahkan" ada juga terbangun anggapan bahwa dewan yang dipilih tidak menjalankan tugas sesuai amanat konstitusi.Jelas Hidayat.

Hidayat mengatakan, pentingnya memilih pada Pemilu merupakan upaya untuk memperbaiki hingga mengoptimalkan pembangunan daerah, pada sektor pendidikan contohnya, DPRD dan Pemprov Sumbar tengah mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana SMK hingga menambah pendapatan guru honorer. Semua itu bisa dilaksanakan dengan upaya-upaya politik, jika semua Fraksi di dprd sepakat maka disetujukan lah kebijakan itu bersama Pemprov. 

Terkait hal tersebut dia mendorong pemilih pemula untuk terus menegakan integritas dan cerdas dalam memilih sosok pemimpin. Jangan hanya karena amplop maka kita rela menggadaikan kelangsungan daerah kepada orang yang salah.

" Sejatinya, anggota dewan itu kantornya bukan di gedung di parlemen saja, namun juga tempat-tempat dimana aspirasi masyarakat itu berada, mulai dari kedai-kedai hingga rumah ibadah," katanya.

Sementara itu Ketua Divisi Partisipasi, sosialisasi masyarakat KPU Sumbar Jons Menedi mengatakan, pada tahun 2019 partisipasi pemilih Sumbar sebesar 75,63 persen pada tahun 2024 KPU Sumbar akan berupaya untuk meningkatkan angka partisipasi.

Dia juga menjelaskan bagaimana untuk menjadi pemilih pemula diantaranya genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el

tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam program Parlemen Menjawab tersebut menghadirkan sejumlah pertunjukan, dari tarian-tarian tradisional Minangkabau hingga drama yang berjudul malin menjadi pemilih pemula. Tim yang memainkan mini drama tersebut merupakan pemenang dari lomba tingkat nasional. Disela-sela drama itu komisioner KPU diajak ke panggung untuk mensosialisasikan cara untuk memilih bagi pemilih pemula.(rel/St)

Era Disrupsi saat ini, tiga orang anak bangsa yang tak bisa dilepaskan dari tanah Minangkabau, berkiprah mewarnai perjalanan bangsa di profesi mereka masing-masing. siapa mereka?

Tak menunggu jawabannya, ketiganya, Dr (HC) Puan Maharani, Prof Saldi Isra dan Dr Mochamad Basuki Hadimoeljono.

“Ketiga figur ini, jadi pembicaraan serius di tingkat kader PDI Perjuangan Sumatera Barat dalam menentukan estafet kepemimpinan bangsa kedepan,” ungkap Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat, Alex Indra Lukman, Minggu 17/9-2033.

Dr (HC) Puan Maharani merupakan perempuan pertama yang mengemban amanah sebagai Ketua DPR RI. Puan juga pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Dalam dunia politik praktis, Puan memiliki jabatan strategis di partainya, PDIP serta jadi peraih suara pribadi terbanyak pada dua kali perhelatan Pemilu, 2009 dan 2019.

Pada diri Puan, mengalir kental darah Minang, baik dari pihak bapak maupun ibu. Nenek Puan, Fatmawati merupakan istri ketiga Soekarno yang berasal dari keturunan Kesultanan Indrapura di Sumatera Barat. Fatmawati juga dikenal sejarah sebagai sosok ibu negara yang menjahit sang saka bendera merah putih pertama kali.

Ibunda Puan, Megawati Soekarnoputri merupakan anak kedua (Soekarno dan Fatmawati) dari 5 bersaudara yaitu Guntur Soekarnoputra, Rachmawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri, dan Guntur Soekarnoputra.

Dari garis sang ayah, Taufik Kiemas, darah minang Puan berasal neneknya. Diketahui, Taufiq Kiemas lahir dari pasangan Tjik Agus Kiemas, asal Sumatera Selatan dan Hamzathoen Roesyda berasal dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat.

Dalam perjalanannya, Taufik Kiemas kemudian memangku gelar adat, Datuk Basa Batuah dari Nagari Sabu di Kabupaten Tanah Datar yang merupakan tanah kelahiran ibundanya.

Sementara, Prof Saldi Isra adalah anak Minangkabau kelahiran Paninggahan, Kabupaten Solok yang kini mengemban amanah sebagai wakil ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028.

Prof Saldi Isra adalah akademisi Universitas Andalas dan Hakim Konstitusi Republik Indonesia sejak 11 April 2017. Prestasinya telah moncer sejak jadi mahasiswa.

Ia jadi mahasiswa berprestasi tingkat nasional dan Ketua I Senat Mahasiswa FH Unand, selain berhasil lulus dengan predikat summa cum laude dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,86.

Selama jadi akademisi, Saldi dikenal sebagai pemerhati hukum tata negara dan penggiat gerakan antikorupsi di Indonesia, baik melalui opini dan pendapat di media massa atau sejumlah buku.

Ketika di kampus pun Saldi ikut mendirikan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand yang konsen pada isu-isu ketatanegaraan dan sempat jadi direktur di sana.

Saldi Isra juga berulang kali diminta menjadi tim seleksi komisi negara, antara lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Sedangkan Dr Mochamad Basuki Hadimoeljono adalah semenda rang Pesisir Selatan. Istrinya, Kartika Nurani merupakan bundo kanduang Rang Pasisia.

Basuki merupakan salah satu menteri yang banyak menarik perhatian di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia dianggap sebagai orang yang berperan besar dalam pembangunan infrastruktur, program prioritas Jokowi.

Sehingga, di mata Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di dua periode pemerintahan Joko Widodo ini, dijulukinya sebagai ‘Bapak Pembangunan Indonesia.’

Besarnya kiprah menteri yang hobi musik ini, sejumlah sebutan dilekatkan pada dirinya. Ada yang menyebut Bapak Infrastruktur, ada juga yang menyebutnya Bapak Daendels Indonesia.

“Ketiga nama ini, di mata internal kader, layak untuk ditimbang sebagai calon pemimpin bangsa ini kedepan. Kapasitas mereka telah teruji di profesinya masing-masing,” ungkap Alex.

Sejarah Panjang Orang Minang

Pada era kemerdekaan, tokoh asal Minang telah mewarnai perjalanan bangsa. Tiga dari anggota Panitia Sembilan yang dipilih Bung Karno, adalah orang-orang Minang yaitu: Mohammad Hatta, Haji Agus Salim dan Muhammad Yamin.

Enam tokoh lainnya: Soekarno, Ahmad Subardjo, KH Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir dan Abikusno Tjokrosuyoso.

Fatwa jihad yang fenomenal dari KH Hasyim Asy’ari pada tanggal 22 Oktober 1945, salah satu substansinya adalah penegasan bagi umat Islam Indonesia untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan RI.

Sosok KH Hasyim Asy’ari tidak bisa dipisahkan dengan “Tanah Minang”. Bersama KH Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asy’ari adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, ulama besar asal Minang yang jadi guru di Mekkah.

Dampak dari Fatwa Jihad KH Hasyim Asy’ari sangatlah besar. Ketika itu, selain sebagai Rois Aam NU, KH Hasyim Asy’ari juga merupakan pemimpin tertinggi umat Islam Indonesia. Beliau adalah Ketua Majelis Syuro Masyumi, dengan wakilnya, Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Muhammadiyah.

Jadi, wajarlah fatwa jihad Kyai Hasyim Asy’ari itu mendapat sambutan luas dari seluruh kaum muslimin Indonesia.

Di masa demokrasi terpimpin tahun 1945-1957, terdapat empat Perdana Menteri Indonesia asal Minang berkiprah dalam perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Mereka yakni Mohammad Hatta, Abdul Halim, Sutan Sjahrir dan Mohammad Natsir.

Kemudian, jika ditarik lebih ke depan, juga ada nama Buya Hamka, tokoh informal yang tak kalah mewarnai perjalanan bangsa Indonesia.

Di era orde baru, tokoh Minang juga terus berkontribusi. Jenderal Polisi (Purn) Prof Awaludin Djamin, Azwar Anas, Sjahril Sabirin dan Bustanil Arifin, di antar sedikit nama yang berkontribusi bagi bangsa ini.

Setelah reformasi, nama-nama yang berkaitan dengan Tanah Minang, juga terus mendermakan baktinya untuk bangsa. HM Jusuf Kalla, bisa dikatakan puncaknya.

Sebagai semenda Minang, Jusuf Kalla meraih posisi wakil presiden dengan dua presiden dan periode berbeda. Soesilo Bambang Yudhyono (periode 204-2009) dan Joko Widodo di periode pertamanya, periode 2014-2019.

Pada perhelatan Pemilu 2024 mendatang, Puan Maharani, Saldi Isra maupun Mochamad Basuki Hadimoeljono, memiliki kapasitas yang telah teruji dalam mendermakan bakti terbaiknya bagi bangsa, sebagaimana telah dibuktikan para pendahulunya dari tanah Minang.

"Apakah sejarah, akan mengulang takdirnya bagi tokoh berdarah Minang di Pemilu 2024? Kesempatannya masih terbuka lebar,"ujar H Alex. (rr)

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat bersama Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Senin (18/9/2023) di Ruang Rapat Melati Kantor Bupati, Selatpanjang.

Rapat dipimpin langsung Asisten I Setdakab Kepulauan Meranti Drs. Irmansyah, M.Si.

"Terimakasih atas kehadirannya, kami sangat terbantu dengan pendampingan yang diberikan, guna perencanaan keuangan dan program kami yang lebih baik," kata Irmansyah.

Dia menambahkan, ada lima hal yang menjadi fokus pendampingan oleh BPKP Riau. Yakni ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, UMKM, dan stunting serta pariwisata.

"Agenda ini sangat penting. Oleh karena itu kami siap bekerja sama dengan BPKP Riau," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran BPKP Riau Marwan menyampaikan, kegiatan tersebut bukan bagian dari audit, melainkan pendampingan.

"Ini bagian dari pendampingan awal bukan audit. Perencanaan untuk efektivitas anggaran agar kegiatan yang dilakukan tepat pada sasaran," ucap Marwan.

Dia juga meminta kerja sama seluruh OPD Kepulauan Meranti untuk kelancaran kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya.

"Guna terciptanya Meranti yang lebih baik kedepannya. Pendampingan ini harus menghasilkan output yang jelas," sebutnya.

Turut hadir, para kepala OPD, pejabat dan undangan lainnya. (Nina/rls).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Supardi menilai,target pendapatan daerah yang diusulkan dan Perubahan APBD Tahun 2023 yang telah  ditetapkan belum maksimal dan masih dibawah target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD provinsi Sumatera Barat.

Penilaian tersebut disampaikan  Supardi saat memimpin rapat paripurna,dengan agenda pembacaan tanggapan Gubernur atas pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)APBD-P Sumbar Tahun 2023. Senin (18/9/2023),  

Supardi menyebutkan, masih banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama dari pos pendapatan asli daerah atau PAD.

"Potensi yang dapat ditingkatkan dari pos PAD untuk mendapatkan daerah, diantaranya dari optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor ataupun PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBN-KB dengan melakukan validasi data jumlah kendaraan bermotor. Kemudian, peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, optimalisasi pengelolaan retribusi pada masing-masing OPD terkait serta peninjauan kembali kerjasama pengelolaan pemakaian kekayaan daerah yang belum menguntungkan pemerintah daerah," terang Supardi.

Ditambahkannya, dari sisi belanja, fraksi fraksi memberikan perhatian masih rendahnya realisasi belanja sampai semester pertama tahun 2023, masih rendahnya alokasi belanja modal apabila dibandingkan dengan alokasi belanja operasional, belum sejalannya alokasi belanja dengan target kinerja program, kegiatan dan target RPJMD.

Lebih lanjut Supardi menambahkan, fraksi fraksi juga menilai alokasi APBD sebesar 10 persen untuk sektor pertanian, belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Tingkat kemiskinan masih tinggi di pedesaan dan pesisir pantai yang sebagian besar masyarakat nya Bergerak dibidang pertanian.

Begitu juga dengan empat program unggulan yaitu Sumbar Sehat dan Cerdas, Sumbar Religi dan Budaya, Sumbar Sejahtera dan Sumbar Berkeadilan, juga belum berjalan dengan optimal.Jelas Supardi.

Kondisi demikian tertuang dalam pandangan umum fraksi fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 15 September 2023 terkait Ranperda Perubahan APBD Tahun 2023, baik dari sisi pendapatan, alokasi belanja dan penggunaan Silpa.Tambahnya.

"Dalam pandangan umum fraksi-fraksi sudah jelas berapa pendapatan daerah, alokasi belanja, serta pengunaan silpa," tegas Supardi.

Sementara itu, rapat paripurna dengan agenda penyampaian gubernur atas pandangan umum fraksi fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Tahun 2023 disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy.

Supardi saat memimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar  Irsyad Syafar dan Suwirpen Suib.(st)