Terkait masalah Air Bangis dan Rempang,Sekitar 30 orang dari Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar pada, Selasa sore (19/9/2023).

Kedatangan rombongan FMM

tersebut diterima Wakil ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar di ruang Komisi V DPRD Sumbar .

Juru bicara FMM, Drs. Ibnu Aqil Ghani melalui DPRD Sumbar meminta presiden Repubik Indonesia untuk segera menyelesaikan sengketa yang terjadi di pulau Rempang Batam dan membatalkan rencana Proyek Strategis Nasional tersebut.

Selain itu FMM juga mendesak Presiden RI untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat melayu yang atas terjadinya peristiwa tersebut banyak memakan korban baik harta maupun jiwa.

“Masyarakat Kampung Melayu Tua Rempang Batam adalah penduduk sah asli pribumi Indonesia yang keberadaannya tidak boleh diusik apalagi diusir dari negeri sendiri,” kata Ibnu Aqil.

Dalam kesempatan itu FMM juga Pemerintah provinsi Sumbar untuk bersikap pro rakyat dalam menyelesaikan sengketa lahan di Air Bangis Pasaman Barat.

“Kita juga minta Pemprov Sumbar menjaga batas-batas tanah ulayat dan hak-hak masyarakat adat. Kita berharap insiden yang terjadi di Rempang Batam tidak terjadi Air Bangis,” harapnya.

Menanggapi dua permasalahan tersebut,Irsyad Syafar menegaskan.

Terkait konflik agraria yang terjadi di Rempang Batam tidak menjadi Tupoksi DPRD Sumbar.

“Untuk kejadian di Rempang Batam, memang tidak menjadi Tupoksi DPRD Sumbar namun tetap kita tampung,” jelas Irsyad.

Terkait konflik di Air Bangis, lanjut Irsyad, DPRD bersama Pemprov Sumbar sudah ada kesepakatan untuk membuat forum rapat bersama membahas sengketa lahan yang terjadi di Air Bangis.

“Mudah-mudahan saja konflik yang terjadi di Rempang Batam tidak sampai terjadi di Air Bangis, maka dari itu perlu kita antisipasi agar tidak terjadi hal yang sama,” ujar Irsyad.(st)

Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Kepala Sekolah Jenjang Paud, SD dan SMP di lingkungan Pemkab Dharmasraya. Acara ini dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati, pada hari Jum’at, (15/09/23). 

Dalam sambutannya Bupati mengatakan bahwa atas nama Pemkab Kabupaten Dharmasraya  mengucapkan terima kasih kepada kita semua, atas kehadirannya pada kegiatan rakor jenjang PAUD, SD, SMP se-Kabupaten Dharmasraya. Melalui kegiatan rakor ini kita akan membahas permasalahan dunia pendidikan di Kabupaten Dharmasraya. 

“Sesuai arahan Menteri Pendidikan kebudayaan Riset dan Teknologi, kondisi saat ini sudah diluncurkan 24 episode Merdeka Belajar yang membawa kita menuju pendidikan yang menuntun bakat, minat dan potensi peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia sebagai anggota masyarakat,” kata Bupati.

Para guru sekarang ini berlomba-lomba untuk berbagi dan berkarya dengan hadirnya platform merdeka mengajar. Selain itu, guru-guru yang dulu diikat berbagai peraturan yang kaku sekarang lebih bebas berinovasi di kelas dengan hadirnya kurikulum merdeka. 

Dari segi pendanaan, pencairan langsung dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) ke sekolah dan pemanfaatannya yang lebih fleksibel untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan perluasan program beasiswa, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sekarang sekarang jauh lebih terbuka.

“Khusus di Kabupaten Dharmasraya kondisi sarana dan pra sarana pendidkan In Shaa Allah jadi prioritas utama dalam pembangunan kedepan. Kita berdayakan seluruh sumber dana yang ada, baik dari DAK, DAU yang diarahkan. Maupun DAU murni untuk dapat memenuhi kebutuhan seluruh siswa kita dalam rangka menyambut masa depan Indonesia Emas 2045,” kata Bupati.

Kata Bupati lagi, saat ini masih ada sekolah kita yang kekurangan local. Walaupun di beberapa sekolah ada juga yang kelebihan. Begitu juga mobile juga sudah banyak yang memprihatinkan, ini akan menjadi prioritas pembenahan utama kita.

Dalam rangka menyambut digitalisasi pendidikan, diharapkan akan disiapkan sarana pra sarana pendukungnya seperti laptop, chromebook maupun pendukung lainnya juga jadi atensi kami untuk segera dipenuhi agar anak-anak kita tidak tertinggal dari segi melek teknologi dan siap menyongsong persaingan global yang semakin keras.

Kata Bupati lagi, saat ini pemerintah daerah pada tahun ini mengadakan pakaian seragam sekolah untuk memotivasi anak-anak kita dalam belajar. Kalau melihat jumlah murid dan siswa cukup banyak TK sebanyak 5.600 orang. SD sebanyak 26.846 orang dan SMP sebanyak 8.794 orang. 

“Kalau keadaan keuangan kita memungkinan program ini akan terus kita lanjutkan setiap tahunnya. In shaa allah secara kuantitas akan kita tambah dengan seragam lainnya. Alhamdulillah program ini mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakat,” beber Bupati lagi.

Sedangkan kondisi tenaga kependidikan saat ini jumlah guru PNS dan PPPK TK sebanyak 37 orang, SD sebanyak 1.201 orang dan SMP sebanyak 571 orang. Kita masih kekurangan guru SD sebanyak 204 orang lagi, dan SMP sebanyak 119 orang. Untuk memenuhi kekurangan guru pemerintah berusaha memenuhinya melalui jalur PPPK. Bulan lalu sudah dilantik sebanyak 612 guru. Dan In Shaa Allah tahun ini akan ada lagi penerimaan PPPK guru sebanyak 351 orang.

“Ini menjadi solusi bagi pemenuhan kekurangan guru, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan terutama guru-guru honor kita yang Alhamdulillah dengan kebijakan pengangkatan PPPK setiap tahun jumlahnya terus menurun,” bebernya lagi.

Sedangkan jumlah sekolah penggerak kita baru 15 buah, masih sangat sedikit disbanding jumlah sekolah kita secera keseluruhan. Dilihat dari jumlaah TK yang ada sebanyak 294 buah. Baik negeri maupun swasta. Jumlah SD mencapai 168 buah dan SMP kita berjumlah 40 buah. Berarti baru 4 persen dari keseluruhan. Ini jadi beban berat bagi sekolah penggerak yang sudah ada untuk dapat menggerakkan sekolah disekitarnya. Dan harapannya saya Dinas Pendidikan dapat lebih bekerja keras untuk mewujudkan lebih banyak sekolah penggerak di Kabupaten Dharmasraya.

“Saya juga mengucapkan selamat untuk 48 guru penggerak yang sudah dikukuhkan beberapa bulan yang lalu. Dan beberapa juga sudah ada dilantik menjadi Kepala Sekolah. Dan dengan jumlah calon guru penggerak angkatan 10 sekarang sebanyak 149 orang tiga kali lipat dari jumlah sebelumnya. Tentu jadi modal yang kuat bagi kita untuk pembenahan pendidikan. Terutama untuk penerapan kurikulum merdeka yang memang membutuhkan perubahan mindset bagi seluruh tenaga kependidikan di kabupaten Dharmasraya. Harapan kita kedepannya lebih banyak lagi guru-guru Dharmasraya yang menjadi guru penggerak,” jelasnya lagi.

Terkait dengan zonasi penerimaan siswa dan murid baru yang banyak menjadi sorotan di masyarakat. Saya menghimbau para kepala sekolah dapat menikapinya sesuai aturan yang berlaku. Terpenting anak-anak semua bisa bersekolah jangan gara-gara zonasi ini orang tua tidak mau menyekolahkan anaknya.

“Saya minta kepada seluruh Kepala Sekolah dapat membina gurunya dengan baik. Tingkatkaan disiplin kerja, dan harus banyak membuat inovasi dan terobosan demi kemajuan dunia pendidikan Kabupaten Dharmasraya. Kemudian dengan banyaknya dana yang dikelola oleh sekolah saya minta agar kepala Sekolah dapat memanagemen keuangannya sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah. Kalau ada yang ragu tanyakan ke Dinas Pendidikan dan inspektorat. Jangan ditanyakan ke sekolah lain, mana tahu tempat bertanya itu jawabannya salah,” tegas Bupati.(elda)

 Komisi III DPRD Kota Padang menggelar hearing terkait dengan rusaknya rumah warga sebagai dampak pembangunan rumah kos yang berubah menjadi penginapan di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur, Senin, 18 September 2023.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Boby Rustam dan dihadiri semua anggota Komisi III.

Pada hearing itu, Komisi III DPRD Kota Padang menghadirkan pengelola penginapan, pemilik rumah yang terdampak, Dinas PUPr, Bagian Hukum, Lurah, Camat dan instansi teknis lainnya.

"Solusi yang diberikan itu harus yang terbaik bagi masyarakat, tapi tidak merugikan kedua belah pihak," kata Boby Rustam kepada awak media usai hearing.

Untuk itu, jelas Boby, Komisi III DPRD Kota Padang merekomendasikan ke dinas terkait, seperti Dinas PUPr, pemberi izin, Dinas Lingkungan Hidup melakukan investigasi ke lapangan.

"Tolong ke lapangan untuk menchek rumah terdampak dari hotel yang dibangun yang izin awalnya itu rumah kos yang berubah fungsi menjadi penginapan," katanya.

Dikatakan Boby, jika nanti ditemukan pelanggaran, maka harus diambil tindakan tegas.

"Ketika mereka melanggar aturan, harus ada tindakan tegas. Misalnya, terhadap penyimpangan izin yang awalnya rumah kos berubah menjadi penginapan," tukuknya.

Sementara itu, lanjut Boby lagi, korban harus dicarikan penyelesaian yang tidak merugikan sebagai imbas dari pembangunan penginapan atau hotel tersebut.

"Korban harus diselesaikan. Ketika belum dibangun hotel, rumahnya bagus, tapi setelah dibangun hotel rumahnya rusak, tentu harus ada penyelesaian yang tidak mengecewakan si pemilik rumah, sebagai korban dari imbas pembangunan hotel itu," tukuknya. (*)

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Hidayat mengatakan.Budaya apatis harus dikikis,dan untuk mengikis budaya tersebut dibutuhkan sosialisasi strategis seperti, dialog ruang publik.

Hal tersebut dikatakan Hidayat  saat mewakil ketua DPRD Sumbar Supardi dalam program Parlemen Menjawab yang diselenggarakan RRI Pro 1 Padang di SMK 7 Kota Padang, Selasa (19/9/2023).

Menurut Hidayat,program Dialog Parlemen Menjawab dengan tema Pemilih Pemula Cerdas dan Berintegritas merupakan upaya strategis untuk memberikan pemahaman akan pentingnya proses demokrasi, sehingga budaya-budaya apatis bisa terkikis dan partisipasi pemilih lebih meningkat .

Tidak bisa dipungkiri pemilih pemula yang mayoritas kaum milenial sedikit apatis untuk menggunakan hak pilihnya karena,

mereka memiliki presepsi bahwa politik itu bukan sesuatu yang bersih, " bahkan" ada juga terbangun anggapan bahwa dewan yang dipilih tidak menjalankan tugas sesuai amanat konstitusi.Jelas Hidayat.

Hidayat mengatakan, pentingnya memilih pada Pemilu merupakan upaya untuk memperbaiki hingga mengoptimalkan pembangunan daerah, pada sektor pendidikan contohnya, DPRD dan Pemprov Sumbar tengah mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana SMK hingga menambah pendapatan guru honorer. Semua itu bisa dilaksanakan dengan upaya-upaya politik, jika semua Fraksi di dprd sepakat maka disetujukan lah kebijakan itu bersama Pemprov. 

Terkait hal tersebut dia mendorong pemilih pemula untuk terus menegakan integritas dan cerdas dalam memilih sosok pemimpin. Jangan hanya karena amplop maka kita rela menggadaikan kelangsungan daerah kepada orang yang salah.

" Sejatinya, anggota dewan itu kantornya bukan di gedung di parlemen saja, namun juga tempat-tempat dimana aspirasi masyarakat itu berada, mulai dari kedai-kedai hingga rumah ibadah," katanya.

Sementara itu Ketua Divisi Partisipasi, sosialisasi masyarakat KPU Sumbar Jons Menedi mengatakan, pada tahun 2019 partisipasi pemilih Sumbar sebesar 75,63 persen pada tahun 2024 KPU Sumbar akan berupaya untuk meningkatkan angka partisipasi.

Dia juga menjelaskan bagaimana untuk menjadi pemilih pemula diantaranya genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el

tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam program Parlemen Menjawab tersebut menghadirkan sejumlah pertunjukan, dari tarian-tarian tradisional Minangkabau hingga drama yang berjudul malin menjadi pemilih pemula. Tim yang memainkan mini drama tersebut merupakan pemenang dari lomba tingkat nasional. Disela-sela drama itu komisioner KPU diajak ke panggung untuk mensosialisasikan cara untuk memilih bagi pemilih pemula.(rel/St)

Era Disrupsi saat ini, tiga orang anak bangsa yang tak bisa dilepaskan dari tanah Minangkabau, berkiprah mewarnai perjalanan bangsa di profesi mereka masing-masing. siapa mereka?

Tak menunggu jawabannya, ketiganya, Dr (HC) Puan Maharani, Prof Saldi Isra dan Dr Mochamad Basuki Hadimoeljono.

“Ketiga figur ini, jadi pembicaraan serius di tingkat kader PDI Perjuangan Sumatera Barat dalam menentukan estafet kepemimpinan bangsa kedepan,” ungkap Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat, Alex Indra Lukman, Minggu 17/9-2033.

Dr (HC) Puan Maharani merupakan perempuan pertama yang mengemban amanah sebagai Ketua DPR RI. Puan juga pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Dalam dunia politik praktis, Puan memiliki jabatan strategis di partainya, PDIP serta jadi peraih suara pribadi terbanyak pada dua kali perhelatan Pemilu, 2009 dan 2019.

Pada diri Puan, mengalir kental darah Minang, baik dari pihak bapak maupun ibu. Nenek Puan, Fatmawati merupakan istri ketiga Soekarno yang berasal dari keturunan Kesultanan Indrapura di Sumatera Barat. Fatmawati juga dikenal sejarah sebagai sosok ibu negara yang menjahit sang saka bendera merah putih pertama kali.

Ibunda Puan, Megawati Soekarnoputri merupakan anak kedua (Soekarno dan Fatmawati) dari 5 bersaudara yaitu Guntur Soekarnoputra, Rachmawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri, dan Guntur Soekarnoputra.

Dari garis sang ayah, Taufik Kiemas, darah minang Puan berasal neneknya. Diketahui, Taufiq Kiemas lahir dari pasangan Tjik Agus Kiemas, asal Sumatera Selatan dan Hamzathoen Roesyda berasal dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat.

Dalam perjalanannya, Taufik Kiemas kemudian memangku gelar adat, Datuk Basa Batuah dari Nagari Sabu di Kabupaten Tanah Datar yang merupakan tanah kelahiran ibundanya.

Sementara, Prof Saldi Isra adalah anak Minangkabau kelahiran Paninggahan, Kabupaten Solok yang kini mengemban amanah sebagai wakil ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028.

Prof Saldi Isra adalah akademisi Universitas Andalas dan Hakim Konstitusi Republik Indonesia sejak 11 April 2017. Prestasinya telah moncer sejak jadi mahasiswa.

Ia jadi mahasiswa berprestasi tingkat nasional dan Ketua I Senat Mahasiswa FH Unand, selain berhasil lulus dengan predikat summa cum laude dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,86.

Selama jadi akademisi, Saldi dikenal sebagai pemerhati hukum tata negara dan penggiat gerakan antikorupsi di Indonesia, baik melalui opini dan pendapat di media massa atau sejumlah buku.

Ketika di kampus pun Saldi ikut mendirikan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand yang konsen pada isu-isu ketatanegaraan dan sempat jadi direktur di sana.

Saldi Isra juga berulang kali diminta menjadi tim seleksi komisi negara, antara lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Sedangkan Dr Mochamad Basuki Hadimoeljono adalah semenda rang Pesisir Selatan. Istrinya, Kartika Nurani merupakan bundo kanduang Rang Pasisia.

Basuki merupakan salah satu menteri yang banyak menarik perhatian di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia dianggap sebagai orang yang berperan besar dalam pembangunan infrastruktur, program prioritas Jokowi.

Sehingga, di mata Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di dua periode pemerintahan Joko Widodo ini, dijulukinya sebagai ‘Bapak Pembangunan Indonesia.’

Besarnya kiprah menteri yang hobi musik ini, sejumlah sebutan dilekatkan pada dirinya. Ada yang menyebut Bapak Infrastruktur, ada juga yang menyebutnya Bapak Daendels Indonesia.

“Ketiga nama ini, di mata internal kader, layak untuk ditimbang sebagai calon pemimpin bangsa ini kedepan. Kapasitas mereka telah teruji di profesinya masing-masing,” ungkap Alex.

Sejarah Panjang Orang Minang

Pada era kemerdekaan, tokoh asal Minang telah mewarnai perjalanan bangsa. Tiga dari anggota Panitia Sembilan yang dipilih Bung Karno, adalah orang-orang Minang yaitu: Mohammad Hatta, Haji Agus Salim dan Muhammad Yamin.

Enam tokoh lainnya: Soekarno, Ahmad Subardjo, KH Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir dan Abikusno Tjokrosuyoso.

Fatwa jihad yang fenomenal dari KH Hasyim Asy’ari pada tanggal 22 Oktober 1945, salah satu substansinya adalah penegasan bagi umat Islam Indonesia untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan RI.

Sosok KH Hasyim Asy’ari tidak bisa dipisahkan dengan “Tanah Minang”. Bersama KH Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asy’ari adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, ulama besar asal Minang yang jadi guru di Mekkah.

Dampak dari Fatwa Jihad KH Hasyim Asy’ari sangatlah besar. Ketika itu, selain sebagai Rois Aam NU, KH Hasyim Asy’ari juga merupakan pemimpin tertinggi umat Islam Indonesia. Beliau adalah Ketua Majelis Syuro Masyumi, dengan wakilnya, Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Muhammadiyah.

Jadi, wajarlah fatwa jihad Kyai Hasyim Asy’ari itu mendapat sambutan luas dari seluruh kaum muslimin Indonesia.

Di masa demokrasi terpimpin tahun 1945-1957, terdapat empat Perdana Menteri Indonesia asal Minang berkiprah dalam perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Mereka yakni Mohammad Hatta, Abdul Halim, Sutan Sjahrir dan Mohammad Natsir.

Kemudian, jika ditarik lebih ke depan, juga ada nama Buya Hamka, tokoh informal yang tak kalah mewarnai perjalanan bangsa Indonesia.

Di era orde baru, tokoh Minang juga terus berkontribusi. Jenderal Polisi (Purn) Prof Awaludin Djamin, Azwar Anas, Sjahril Sabirin dan Bustanil Arifin, di antar sedikit nama yang berkontribusi bagi bangsa ini.

Setelah reformasi, nama-nama yang berkaitan dengan Tanah Minang, juga terus mendermakan baktinya untuk bangsa. HM Jusuf Kalla, bisa dikatakan puncaknya.

Sebagai semenda Minang, Jusuf Kalla meraih posisi wakil presiden dengan dua presiden dan periode berbeda. Soesilo Bambang Yudhyono (periode 204-2009) dan Joko Widodo di periode pertamanya, periode 2014-2019.

Pada perhelatan Pemilu 2024 mendatang, Puan Maharani, Saldi Isra maupun Mochamad Basuki Hadimoeljono, memiliki kapasitas yang telah teruji dalam mendermakan bakti terbaiknya bagi bangsa, sebagaimana telah dibuktikan para pendahulunya dari tanah Minang.

"Apakah sejarah, akan mengulang takdirnya bagi tokoh berdarah Minang di Pemilu 2024? Kesempatannya masih terbuka lebar,"ujar H Alex. (rr)

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat bersama Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Senin (18/9/2023) di Ruang Rapat Melati Kantor Bupati, Selatpanjang.

Rapat dipimpin langsung Asisten I Setdakab Kepulauan Meranti Drs. Irmansyah, M.Si.

"Terimakasih atas kehadirannya, kami sangat terbantu dengan pendampingan yang diberikan, guna perencanaan keuangan dan program kami yang lebih baik," kata Irmansyah.

Dia menambahkan, ada lima hal yang menjadi fokus pendampingan oleh BPKP Riau. Yakni ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, UMKM, dan stunting serta pariwisata.

"Agenda ini sangat penting. Oleh karena itu kami siap bekerja sama dengan BPKP Riau," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran BPKP Riau Marwan menyampaikan, kegiatan tersebut bukan bagian dari audit, melainkan pendampingan.

"Ini bagian dari pendampingan awal bukan audit. Perencanaan untuk efektivitas anggaran agar kegiatan yang dilakukan tepat pada sasaran," ucap Marwan.

Dia juga meminta kerja sama seluruh OPD Kepulauan Meranti untuk kelancaran kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya.

"Guna terciptanya Meranti yang lebih baik kedepannya. Pendampingan ini harus menghasilkan output yang jelas," sebutnya.

Turut hadir, para kepala OPD, pejabat dan undangan lainnya. (Nina/rls).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Supardi menilai,target pendapatan daerah yang diusulkan dan Perubahan APBD Tahun 2023 yang telah  ditetapkan belum maksimal dan masih dibawah target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD provinsi Sumatera Barat.

Penilaian tersebut disampaikan  Supardi saat memimpin rapat paripurna,dengan agenda pembacaan tanggapan Gubernur atas pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)APBD-P Sumbar Tahun 2023. Senin (18/9/2023),  

Supardi menyebutkan, masih banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama dari pos pendapatan asli daerah atau PAD.

"Potensi yang dapat ditingkatkan dari pos PAD untuk mendapatkan daerah, diantaranya dari optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor ataupun PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBN-KB dengan melakukan validasi data jumlah kendaraan bermotor. Kemudian, peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, optimalisasi pengelolaan retribusi pada masing-masing OPD terkait serta peninjauan kembali kerjasama pengelolaan pemakaian kekayaan daerah yang belum menguntungkan pemerintah daerah," terang Supardi.

Ditambahkannya, dari sisi belanja, fraksi fraksi memberikan perhatian masih rendahnya realisasi belanja sampai semester pertama tahun 2023, masih rendahnya alokasi belanja modal apabila dibandingkan dengan alokasi belanja operasional, belum sejalannya alokasi belanja dengan target kinerja program, kegiatan dan target RPJMD.

Lebih lanjut Supardi menambahkan, fraksi fraksi juga menilai alokasi APBD sebesar 10 persen untuk sektor pertanian, belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Tingkat kemiskinan masih tinggi di pedesaan dan pesisir pantai yang sebagian besar masyarakat nya Bergerak dibidang pertanian.

Begitu juga dengan empat program unggulan yaitu Sumbar Sehat dan Cerdas, Sumbar Religi dan Budaya, Sumbar Sejahtera dan Sumbar Berkeadilan, juga belum berjalan dengan optimal.Jelas Supardi.

Kondisi demikian tertuang dalam pandangan umum fraksi fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 15 September 2023 terkait Ranperda Perubahan APBD Tahun 2023, baik dari sisi pendapatan, alokasi belanja dan penggunaan Silpa.Tambahnya.

"Dalam pandangan umum fraksi-fraksi sudah jelas berapa pendapatan daerah, alokasi belanja, serta pengunaan silpa," tegas Supardi.

Sementara itu, rapat paripurna dengan agenda penyampaian gubernur atas pandangan umum fraksi fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Tahun 2023 disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy.

Supardi saat memimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar  Irsyad Syafar dan Suwirpen Suib.(st)

148 hari jelang pemungutan suara Pemilu 2024 digelar 14 Februari 2024, Komisi I DPRD Sumatera Barat menggelar audiensi dengan penyelenggara pemilu.

Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Suwirpen dihadiri Ketua KPU Sumatera Barat Surya Efitrimen bersama komisioner KPU didampingi sekretaris KPU Firman dan Kabag serga kasubag di lingkungan KPU.

Selain KPU Sumbar juga dihadiei komisioner Bawaslu Sumatera Barat, Fifner, Muhammad Khadafi dan Febrian Bartez.

Pada kesempatan tersebut wakil ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib berharap, agar pemilu serentak, baik Pileh, Pilpres maupun pilkada dapat terlaksana dengan baik, juga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. 

"Pada dasarnya kita semua menginginkan agar pemilu berjalan sesuai dengan harapan, yakni aman dan transparan, sehingga tidak menimbulkan polemik dan kendala di kemudian hari, situasi sebelum dan sesudah pemilu tetap aman, dan masyarakat merasa puas," tutur SuwirpenSuwirpen, Senin (18/9/2022). 

Dia juga menambahkan, kondusifitas negri dalam pemilu tidak terlepas dari transparansi dan tertibnya penyelenggaraan, yang notabene dilakukan oleh komisioner KPU dan Bawaslu beserta jajarannya. 

Diperkuat lagi dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumatera Barat, Maigus Nasir, pertemuan dengan penyelenggara pemilu sangat penting untuk mengetahui tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2024 berikut hal teknis lainnya. 

"Pertemuan ini sangat penting untuk mengetahui tahapan pemilu, termasuk tehnis, khususnya menyangkut Pilkada serentak," tutur Maigus Nasir. 

Dalam audiensi yang berlangsung di ruang khusus 1 DPRD Sumbar mengemuka sejumlah pertanyaan terkait keterwakilan perempuan, atribut bakal calon hingga alokasi anggaran dalam APBD provinsi maupun kabupaten dan kota pada Pemilu 2024. 

Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Suwirpen dihadiri Ketua komisi I DPRD Sumbar Syawal bersama Wakil Ketua Maigus Nasir dan Sekretaris Rafdinal.(***)

PT Semen Padang terus berkomitmen dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang berpedoman kepada ISO 26000 sebagai panduan pelaksanaan program.

Salah satu kegiatan dari TJSL itu adalah pelatihan satpam untuk 8 orang warga Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Bekerjasama dengan Forum Nagari Koto Lalang, pelatihan satpam itu digelar di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Salah seorang peserta pelatihan satpam bernama Hidayat, mengaku senang dan bersyukur mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan satpam yang difasilitasi oleh PT Semen Padang melalui Forum Nagari Koto Lalang. 

"Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bisa mendapat kesempatan untuk pelatihan satpam. Kesempatan ini tidak akan saya sia-siakan. Apalagi, sejak tamat SMA tahun 2020 hingga sekarang saya belum ada pekerjaan tetap, masih serabutan," katanya.

"Dengan mengikuti pelatihan satpam ini, tentunya akan ada sertifikat satpam yang akan saya dapatkan. Sertifikat itu lah nantinya menjadi modal bagi saya untuk mencari pekerjaan," sambung Hidayat usai acara pelepasan pelatihan satpam di Kantor Forum Nagari Koto Lalang, Selasa (12/9/2023). 

Acara pelepasan pelatihan satpam itu dihadiri Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan Asril Aziz Rajo Bujang, Staff TJSL Unit CSR PT Semen Padang Nurwan, Ketua Forum Nagari Lubuk Kilangan Selasmardial, pengurus Forum Nagari Koto Lalang dan sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Wakil Ketua KAN Lubuk Kilangan Asril Aziz Rajo Bujang mengapresiasi PT Semen Padang yang telah mendukung program pelatihan satpam ini. Karena, program ini sangat besar manfaatnya dalam menekan angka pengangguran, terutama di Koto Lalang. 

Dia berharap Forum Nagari lainnya di Lubuk Kilangan, juga dapat menjadikan pelatihan satpam sebagai program untuk mengurangi angka pengangguran. Karena, di tengah sulitnya lapangan pekerjaan saat ini, peluang pekerjaan untuk satpam masih terbuka. 

"Lowongan kerja satpam ini beda dengan lowongan pekerjaan lainnya. salah satu persyaratan wajib untuk menjadi satpam ini harus memiliki sertifikat. Mudah-mudahan, mereka yang hari ini kita lepas untuk mengikuti pelatihan satpam ini, nantinya setelah pelatihan dan telah mendapatkan sertifikat, bisa segera memanfaatkan sertifikatnya untuk mencari pekerjaan," katanya.

Kepada masyarakat Koto Lalang dan Lubuk Kilangan pada umumnya, Asril Azis berharap agar terus mendoakan dan mendukung PT Semen Padang agar lebih baik lagi. Karena, PT Semen Padang sebagai perusahaan semen kebangaan masyarakat Lubuk Kilangan dan Sumbar pada umumnya, telah memberikan kontribusi yang begitu besar bagi masyrakat.

"Nah, kalau Semen Padang ini terus maju dan berkembang, tentunya kita sebagai masyarakat lingkungan dari perusahaan Semen Padang ini akan merasakan manfaat yang lebih besar lagi dari Semen Padang. Makanya, mari kita doakan dan dukung kinerja Semen Padang menjadi lebih baik lagi," ujarnya. 

Ketua Forum Nagari Kelurahan Koto Lalang Arifin mengatakan, program pelatihan satpam ini merupakan satu dari lima program Forum Nagari Koto Lalang yang didukung penuh oleh PT Semen Padang. Selain pelatihan satpam, juga ada bantuan pendidikan untuk pelajar rumah tangga miskin. 

"Untuk pelatihan satpam ini diikuti 8 anak muda, dan mereka ini merupakan lulusan SMA yang belum mempunyai ketrampilan yang bisa dijadikan pegangan untuk mendapatkan pekerjaan,” ujarnya.

Kemudian untuk bantuan pendidikan, katanya melanjutkan, sasarannya adalah anak rumah tangga miskin. Namun, siapa saja anak-anak yang akan dibantu, pihaknya sekarang ini masih melakukan pendataan. "Jumlahnya ada 30 orang," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang Iskandar Z Lubis mengatakan, bantuan pelatihan satpam ini merupakan bagian dari TJSL perusahaan melalui program Basinergi Mambangun Nagari (BMN) yang bekerjasama dengan Forum Nagari Koto Lalang.

"Dukungan kami untuk pelatihan satpam ini merupakan sebagai bukti bahwa Semen Padang turut hadir dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat. Kami berharap agar peserta pelatihan satpam ini dapat mengikuti semua rangkaian pelatihan dengan baik, sehingga dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat satpam," katanya. 

Terkait bantuan pendidikan yang juga disalurkan melalui Forum Nagari Koto Lalang, Iskandar juga berharap agar Forum Nagari Koto Lalang dapat menyalurkan bantuan pendidikan dengan tepat sasaran. "Kemudian, pelajar yang dapat bantuan pendidikan diharapkan semakin termotivasi untuk lebih meningkatkan prestasinya di sekolah," pungkas Iskandar.(*)

Lintasmedia news.com,Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, memimpin apel kesiapsiagaan pemadam kebakaran (Damkar), di halaman kantor bupati setempat, Pulau Punjung, Jum'at, (15/09/2023).

Apel dilaksanakan untuk mengecek kesiapsiagaan personil dan peralatan pemadam kebakaran dalam menghadapi segala kemungkinan akibat musim kemarau, terutama kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya.

Dalam kesempatan itu, Sutan Riska melakukan inspeksi peralatan pemadam serta peralatan penunjang lainnya berfungsi dengan baik supaya tidak terjadi kendala apabila diterjunkan di lapangan.

Selain itu, Ketua Umum Apkasi itu memastikan seluruh personel pemadam kebakaran dalam keadaan siaga penuh dan siap terjun dalam waktu dan keadaan apapun.

“Alhamdulillah, setelah uji fungsi empat unit pemadam kita dalam keadaan siap untuk dioperasikan,” ujarnya.

Kepada seluruh personel Damkar, Sutan Riska meminta untuk senantiasa menjaga kesehatan, dan memerintahkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar untuk memperhatikan gizi para personel mengingat tugas yang akan dihadapi memiliki resiko yang besar.

Dalam pada itu Sutan Riska menjelaskan, kesiapsiagaan personel dan peralatan bukanlah strategi utama dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Apalagi wilayah Kabupaten Dharmasraya yang luas dan mempunyai resiko kebakaran hutan, pasalnya membakar lahan untuk membuka areal baru masih menjadi kebiasaan masyarakat.

“Kami mengajak kita semua untuk mengedukasi masyarakat, bahwa membuka lahan dengan cara membakar memiliki resiko besar terhadap kesehatan dan keselamatan, baik kepada manusia maupun kepada seluruh ekosistem di kawasan hutan,” terang Sutan Riska.

Sutan Riska menerangkan, mencegah kebakaran lebih baik daripada memadamkan, oleh karena ia merintahkan Camat dan Walinagari untuk meningkatkan kewaspadaan dan memantau wilayahnya sebagai upaya antisipasi dini karhutla.

“Kami menghimbau kepada kita semua untuk tidak membakar sampah apapun di sekitar rumah, kantor, satuan pemukiman, di depo menampungan sampah sementara dan juga di tempat pembuangan sampah akhir,” ungkapnya.

Kemudian, Sutan Riska juga meminta agar tidak membakar sisa ranting tanaman, baik di ladang, sawah maupun kawasan hutan lainnya, serta tidak membuang bara api, puntunng rokok dikawasan yang rawan tersulut api seperti semak belukar dan padang rumput.(elda)

 Berpakaian jas sakral almamater UNAND,  Ir. INSANNUL KAMIL, Ph.D, IPM, ASEAN Eng. mendaftar dan didaftarkan sebagai Calon Rektor UNAND periode 2023-2028.

Insannul Kamil menjadi calon rektor ke enam mendaftar ke Panitia Pemilihan Rektor UNAND, Senin 18/9-2023 sekitar  11.00 Wib.

Sampai siang ini sudah 9 Calon Rektor UNAND mendaftar ke panitia pemilihan rektor:

Ini nama Calon Rektor UNAND yang Telah Mendaftar ke Panitia Pemilihan Rektor UNAND:

1. Prof Novizar Nazir

2. Dr. Defriman Djafri

3. Prof. Afriwardi

4. Prof. Nursyirwan Effendi 

5. Dr.Ir Feri Arlius MSc

6. Dr. Ir. Insannul Kamil, Ph.D, IPM, ASEAN Eng.

7. Dr Ir. Munzir Busniah

8. Prof. Ikhwana Alfitri

9. Prof. Fatma Sri Wahyuni

Dr. Ir. Insannul Kamil dikalangan aktivis dan jurnalis biasa disapa Pak Nanuk, mendaftar didampingi akademisi senior, dosen muda laki-laki dan perempuan.

"Bismillah saya mendaftar sebagai Calon Rektor UNAND, semoga niat  baik kita untuk meningkatkan kemajuan yang telah dicapai UNAND sampai saat ini  diterima seluruh civitas akademika dan pemangku kepantingan UNAND,"ujar Insannul Kamil.

Dari data di Panitia Pemilihan sudah 6 Calon Mendaftar.

Selain Insannul Kamil ada calon lain yang mendaftar.

Tapi melihat rekam jejak dan jam terbang dalam dunia akademis dan profesional, Insannul Kamil dinilai punya banyak kelebihan dan reputasi  dibandingkan Calon Rektor UNAND lainnya.

Apalagi jabatan Wakil Rektor bidang SDM dan Teknologi Informasi serta  Waketum KADIN Indonesia dan Majelis Akreditasi LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) membuat Insannul dinilai punya kelebihan.

Namun begitu proses Pemilihan Rektor UNAND yang bertahap, tentu semua calon harus melewatinya.

Ada pemilihan pada tingkat dosen, pemilihan tingkat Senat Univeristas sampai terakhir pemilihan oleh Majelis Wali Amanat di sini suara Menteri (pemerintah) ada 35 persen.

"Selaku calon kita akan lalui semua proses sampai terpilih Rektor UNAND, kepada kolega saya mohon doa dan supportnya,"ujar Insannul Kamil. (***)

Sebagai Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Budi Syahrial mendesak Walikota Padang mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwako) untuk mengizinkan iklan rokok di Kota Padang.

"Kami mendesak Walikota mengeluarkan Perwako itu secepatnya," tegas Budi kepada awak media di ruangan Fraksi Partai Gerindra Kota Padang, Senin, 18 September 2023.

Menurut Budi Syahrial, tidak ada gunanya melarang iklan rokok di Kota Padang.

"Tidak ada gunanya dilarang iklan rokok itu. Sebab, ada tidak ada iklan rokok orang tetap merokok juga," tukuknya.

Justru dengan dilarangnya iklan rokok tersebut, kata Budi Syahrial, Kota Padang kehilanhan potensi PAD sebesar Rp 10 miliar.

"Uang Rp10 miliar itu dapat digunakan untuk membiayai pembangunan Kota Padang. Bisa membiayai empat OPD setingkat Kabag di Pemko loh," ujar Budi.

Dikatakan Budi, dengan Perwako itu, keluhan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) di daerah ini.

"Keluarkan saja Perwako izinnya, sehingga tidak ada lagi persoalan antara Bapenda dan P3I di daerah ini," katanya.

Dalam Perwako itu, jelas Budi, juga harus diatur penetapan nama jalan yang boleh dan tidak boleh iklan rokok.

"Ini penting. Disamping untuk keindahan kota, iklan rokok itu juga harus diatur, di titik mana saja yang boleh," katanya. (*)