Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA – Acara Perayaan Syukuran Hari Ulang Tahun ke-23 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Kebumen, Kamis (22/06/2023) berlangsung meriah dan sukses. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Dewan Penasehat Apkasi, Muhammad Tito Karnavian, Gubernur Jawa Tengah juga sebagai Anggota Dewan Pembina APKASI, Ganjar Pranowo, Sekretaris Jenderal Apkasi, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, Bupati Kebumen, Selaku Tuan Rumah Perayaan HUT Apkasi ke-23 Tahun 2023 beserta undangan lainya.

Dalam sambutannya, Ketua Apkasi yang sekaligus sebagai Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan memberikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri, yang telah hadir memenuhi undangan. Serta selalu mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Apkasi.

“Bahkan jika kami meminta audiensi kepada Bapak Menteri selalu memberikan waktu luang, ditengah kesibukanya dalam menjalankan tugas-tugas Negara. Hal ini menandakan bahwa beliau sangat saying dan memberikan perhatian kepada kami, saat membutuhkan solusi atas permasalahan-permasalahan daerah yang sedang dihadapi,” jelas Bupati.

Kata Sutan Riska, di usia ke-23 ini, Apkasi berupaya keras untuk terus memfasilitasi peningkatan kapasitas anggotanya di segala bidang. Kepuasan anggota dalam menerima layanan. Baik dalam mendesiminasi informasi kebijakan pemerintah maupun melakukan advokasi terhadap perundang-undangan yang berhubungan dengan pemerintahan daerah, merupakan tujuan utama dari dibentuknya organisasi ini pada tahun 2000 lalu.

Tentu dalam perjalanannya, dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya tak jarang Apkasi mendapatkan hambatan dan rintangan. Namun di bawah bimbingan dan arahan Kementerian Dalam Negeri, Apkasi pada akhirnya dapat melewati hambatan dan rintangan tersebut. Terlebih lagi saat ini, di bawah kepemimpinan Kementerian Dalam Negeri, Tito Karnavian yang telah memberikan perhatian khusus kepada Apkasi untuk terus berkembang sebagai mitra strategis Pemerintah. Untuk itu, selagi lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Dalam Negeri.

Selain itu, Sutan Riska juga menyinggung permasalahan tentang Pemilu Serentak yang selanjutnya diikuti dengan Pilkada Serentak. Tujuan menyerentakkan Pemilu dan Pilkada pada tahun yang sama adalah untuk menghemat penggunaan uang negara sehingga hasil penghematan tersebut dapat digunakan untuk program-program lain yang dapat memajukan kesejahteraan rakyat.  Di samping itu, Pemilu dan Pilkada serentak diharapkan dapat mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. 

“Terkait tentang Pilkada Serentak yang rencanakan akan dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2024 yang akan dating. Ada diskusi menarik yang mengemuka pada saat dilakukannya rapat-rapat koordinasi wilayah Apkasi di beberapa propinsi, yaitu tentang Masa Bhakti Kepala Daerah yang dilantik pada tahun 2021. Selama ini, segala aturan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, termasuk masa jabatan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” jelasnya lagi.

Di dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tersebut disebutkan bahwa Masa Jabatan Kepala Daerah adalah 5 (lima) tahun, sementara pada pasal 201 Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2015 disebutkan bahwa Kepala Daerah hasil Pilkada Tahun 2020 dan dilantik secara serantak pada tahun 2021 habis masa jabatannya pada tahun 2024. Artinya, Kepala Daerah tersebut hanya menjabat kurang lebih 3.5 Tahun. Sehingga terjadi ketidaksinkronan antara kedua Undang-Undang tersebut. Padahal, acuan utama Undang-Undang dari Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 

“Kami sangat mengapresiasi dan bangga bahwa Bapak Menteri sangat concern terhadap tingkat inflasi yang terjadi di daerah dan selalu memberikan arahan jika terjadi lonjakan inflasi di daerah. Dapat kami laporkan kepada Bapak Menteri bahwa rekan-rekan Bupati tentunya berupaya keras untuk bangkit dari keterpurukan dibidang ekonomi akibat pandemi Covid-19. 

Selain,  penambahan dana dari Pusat melalui DAU dan DAK, Pemerintah daerah perlu memiliki sumber lain untuk pembangunan, yaitu melalui investasi. Investasi ke daerah menjadi salah satu alternatif untuk membangkitkan kembali perekonomian di daerah. Hal ini, sejalan dengan arahan Bapak Presiden RI dan Bapak Menteri yang menekankan pentingnya investasi sebagai salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023,” katanya lagi.

Sedangkan menurut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian juga menyinggung soal Pilkada Serentak 2024. Ia sangat memahami ada kegalauan di hati para kepala daerah terkait masa jabatan. Untuk itu ia mengingatkan bahwa spirit dari pilkada serentak ini adalah adanya semangat keserentakan agar memudahkan singkronisasi antar pusat dan daerah. 

Menteri Dalam Dalam Negeri mengakui menjelang pilkada serentak tahun depan, memunculkan konsekuensi adanya Penjabat atau Pj untuk mengisi kekosongan para kepala daerah yang habis masa bhaktinya.

“Kita sudah memulai sistem otonomi daerah sejak 1999 yang ditandai dengan terpilihnya kepala daerah hasil pemilihan langsung dengan dampak positif dan negatif. Di sisi lain saat ini ada Pj yang merupakan birokrat yang ditunjuk dan notabene tidak ada beban politik seperti kepala daerah hasil pilkada. Inilah real test yang akan menentukan sistem politik otonomi daerah kita ke depannya seperti apa, mana yang lebih efektif dan efisien serta membawa perubahan besar,” ujarnya.

Menteri juga mengingatkan esensi otonomi daerah bukan hanya pemekaran wilayah namun bagaimana daerah bisa melaksanakan wewenang yang didelegasikan dari pusat. 

Kemandirian fiskal ini, lanjut Tito, menjadi tantangan bagi para kepala daerah. Kuncinya adalah bagaimana menerapkan strategi meningkatkan pendapatan asli daerah dan menghemat anggaran dengan prinsip efektif-efisien serta tepat sasaran. Khusus strategi meningkatkan PAD ini, Tito menggarisbawahi agar para kepala daerah bisa menghidupkan sektor swasta dan UMKM.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbagi pengalaman dengan bupati se-Indonesia.  Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antarorganisasi pemerintahan, baik di pemprov, pemda, atau kolaborasi keduanya. Hal ini penting untuk mewujudkan harmonisasi daerah. Dia pun membagikan semangat bersama jajaran Jawa Tengah selama dua periode ini.

“Maka rasa-rasanya dari Apkasi sudah bagus mengevaluasi itu, berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan penting kiranya sinkronisasi, harmonisasinya,” ujarnya.

Menurutnya, usia 23 Tahun Apkasi merupakan momen krusial bagi pengelola daerah untuk menciptakan harmonisasi. Salah satunya, setelah pergantian kepemimpinan atau kepengurusan usai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Kalau tahun depan kita bisa menyelenggarakan pemilihan umum, baik Pilpres, legislatif, kepala daerah, maupun DPRD-nya bagus, maka tahun 2024 menjadi momentum yang baik untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi,” tutur Ganjar.

Dengan sinkronisasi dan harmonisasi yang berjalan baik di pemerintahan, kata Ganjar, pengelola daerah akan tahu program-program prioritas yang penting dijalankan, sampai ke tingkat kelurahan hingga RT/RW.

Selain tahu, kata Ganjar, seluruh jajaran di bawah pengelola daerah juga akan menjalankan program-program tersebut secara bersama.

“Tentu saja akhirnya nanti kita akan lebih tahu, bagaimana program yang ada di kabupaten dan kota itu, semua yang sifatnya prioritas akan sama. Dukungan di tingkat provinsi seperti apa, dukungan dari pusat seperti apa. Sehingga menjadi target nasional, bahkan dalam rampak barisan yang sama dengan penyelenggaraan,” sambungnya.

Ganjar berharap, sinkronisasi dan harmonisasi antarpengelola daerah, bisa mewujudkan kesejahteraan wilayah. Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

“Mudah-mudahan dari Apkasi yang sudah 23 tahun itu, betul-betul bisa menceritakan pengalaman-pengalaman baik dari Bupati, yang bisa menjadi kepala daerah itu betul-betul bisa mensejahterakan wilayahnya,” pungkasnya (elda)

Kota Solok Lintasmedianews.com  - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menghadiri kegiatan penyerahan bantuan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) program sarana dan prasarana Di Agrowisata Batu Patah Payo, Kelurahan Tanah Garam, Kota Solok, Rabu (21/6).

Hadir pada kesempatan itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat, Eric Rossi Priyo Nugroho, Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Solok, Sigit Hari Wibowo, Asisten II Sekda Kota Solok, Jefrizal, Kepala Dinas Pariwisata Kota Solok, Milda Murniati, Kepala OPD terkait, Ketua LKAAM, KAN, Bundo Kanduang Kota Solok, Camat, Lurah se-Kota Solok, Ketua Koperasi Serambi Madinah, M.Syafni, serta masyarakat Payo.

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar mengucapkan terimakasih dukungan tokoh masyarakat karena tanpa dukungan tokoh masyarakat, kita tidak bisa berbuat seperti saat ini. Adapun filosofi masyarakat Payo yaitu taat beragama dan menjunjung nilai adat, serta keramahan masyarakat. 

" Sinergi dan kolaborasi inilah awalnya, ketika kita kompak dan sungguh-sungguh sehingga Allah saat ini menggerakkan hati orang-orang hebat di PLN untuk membantu Kota Solok. Terimakasih banyak serta apresiasi setinggi-tingginya atas TJSL PLN untuk Kota Solok, PLN merupakan BUMN yang memberikan perhatian terbesar untuk kemajuan pariwisata Kota Solok," ujar wako.

Potensi Agrowisata Batu Patah Payo yang ada harus terus dikembangkan. Selain bunga krisan, juga ada Kopi Payo yang telah ada sejak Tahun 1840. 

" Semoga program ini akan memberikan multiplier efek untuk kesejahteraan masyarakat akan dapat kita wujudkan. Bantuan ini akan kita manfaatkan dan kita kembangkan. Semoga kedepan, PLN tetap eksis dan berjaya," sebut wako.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat, Eric Rossi Priyo Nugroho mengatakan, program ini dalam rangka membangun perekonomian yang berdampak langsung kepada masyarakat. Saat ini merupakan tahun ketiga TJSL PLN di Payo dan membangun Spot Foto selfie, gapura dan lain sebagainya.

Semoga kedepan agrowisata Batu Patah Payo akan lebih berkembang, seperti adanya lokasi kuliner dan berwisata tidak hanya siang hari namun sampai malam hari, sehingga wisatawan akan semakin lama staycation di lokasi ini.

" Kita berharap perekonomian masyarakat dengan adanya agrowisata ini akan lebih meningkat, serta menciptakan multiplier efek yang semakin besar. Terimakasih atas dukungan Wali Kota Solok dan jajaran, semoga terus berjalan lancar dan baik sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di lokasi ini," harapnya.

Ketua Koperasi Serambi Madinah, M.Syafni selaku pengelola Agrowisata Batu Patah Payo mengucapkan terimaksih sebesar-besarnya kepada PLN yang telah intens membantu agrowisata Batu Patah Payo. Tahun 2023 ini merupakan Tahun ketiga Agrowisata Batu Patah Payo mendapat program TJSL yakni sebesar Rp 300 Juta. Sebelumnya pada Tahun 2020 sebanyak Rp 50 juta dan pada Tahun 2021 sebanyak Rp 140 juta, 

Berkat pembangunan infrastruktur dari TJSL ini, Alhamdulillah sekarang lokasi ini sudah indah dan terasa manfaat signifikan. Saat ini, diperkirakan sebanyak 500 orang wisatawan dalam seminggu yang perminggu mengunjungi lokasi ini.

" Multiplier efek kepada masyarakat juga sangat terasa. Semoga kedepan kunjungan semakin ramai dan meningkatkan perekonomian masyarakat," tutupnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis TJSL Sarana dan Prasarana Agrowisata Batu Patah Payo senilai Rp 300 Juta dan 9 orang penerima bantuan manfaat pendidikan senilai Rp 15 Juta, serta penghargaan dari Walikota Solok kepada  PLN UID Sumbar.

Dilanjutkan dengan peninjauan bunga krisan dan berkeliling Agrowisata Batu Patah Payo serta foto bersama di spot foto Agrowisata Batu Patah Payo.(T/K)

Kota Solok, Lintasmedianews.com - Wakil Wali Kota Solok, Dr. H.Ramadhani Kirana Putra secara resmi membuka Jambore Kader PKK berprestasi tingkat kota solok Tahun 2023 bertempat di balairung 99.Selasa(20/06/23)

Kegiatan jambore ini mengusung Tema “Kita tingkatkan Pemberdayaan Keluarga Dalam Mewujudkan Keluarga Pelopor Perubahan Menuju Indonesia Tumbuh”,dengan peserta terdiri dari kader PKK dari 13 Kelurahan se-Kota Solok.

Wawako dalam sambutannya menyampaikan, kepada seluruh kader PKK dan peserta jambore agar kegiatan ini dapat dijadikan wadah dalam memupuk kebersamaan dan ajang silaturahmi. "Kami berharap kepada seluruh peserta agar mengikuti acara ini dengan penuh semangat, sportivitas, dan selalu menjaga kekompakan dengan harapan setelah mengikuti jambore ini, dapat membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat, baik ditingkat Kota, Kecamatan maupun Kelurahan”.Tuturnya

"Semoga Kegiatan ini dapat membangkitkan kepedulian dan kecintaan pada kader terhadap gerakan PKK, serta memacu para kader untuk lebih berprestasi lagi dalam memajukan gerakan pemberdayaan keluarga sejahtera sehingga terwujud kesejahteraan keluarga secara optimal".Lanjutnya

Disisi Lain Ketua TP PKK kota Solok, Dra Hj. Zulmiyetti Zul Elfian Umar berharap dan mengajak dan kepada peserta Jambore agar dapat mengikuti Jambore ini dengan penuh semangat dan perlihatkan keterampilan serta kemampuan yang kita miliki, dengan inovasi terjalin yang mendukung keberhasilan gerakan PKK, kebersamaan dan kekompakan serta hindarilah hal-hal yang akan mengganggu dalam mencapai prestasi dan keberhasilan yang ingin dicapai.

"Tanamkan dalam diri bahwa jambore ini milik kita bersama dan untuk bersama maka ikuti dan patuhi segala aturan dan ketentuan yang disepakati. Sehingga apa yang menjadi tujuan jambore tercapai".

Turut hadir Kepala OPD Kota Solok,Bapak Camat dan Lurah se Kota Solok, Ketua TP-PKK Kecamatan dan Kelurahan serta seluruh para Kader peserta Jambore.(T/K)

Solok Lintasmedianews com - Akhirnya kekhawatiran warga atas bencana banjir yang selalu melanda warga ketika saat hujan turun mulai teratasi. Lantaran telah siapnya Normalisasi Batang Lembang di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok.

Anggota Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi mengatakan normalisasi aliran Barang Lembang dikerjakan di dua titik, yaitu di Nagari Koto Baru dan Nagari Selayo. Normalisasi sungai itu bertujuan untuk meminimalisir terjadinya banjir saat peningkatan debit air sungai.

“Alhamdulilah keduanya sudah selesai dikerjakan dengan anggaran sebanyak Rp19,5 miliar,kata Athari Gauthi Ardi saat meninjau lokasi normalisasi sungai di Nagari Koto Baru,” Kamis (22/6/2023).

Ia mengatakan normalisasi Batang Lembang selama ini sudah menjadi prioritas Komis V DPR RI yang bermitra dengan Kementerian PUPR.

Athari mengatakan tidak hanya di Kabupaten Solok, sebelumnya Komis V DPR RI dan Kementerian PUPR juga sudah melakukan normalisasi Batang Lembang di Kota Solok.

Ia melanjutkan masih ada sejumlah titik di aliran Batang Lembang yang perlu dinormalisasi.“Di tahun 2024 akan kita usulkan kembali. Karena ini kan alirannya cukup panjang,” kata Athari.

Sementara itu, Bupati Solok, Epyardi Asda mengatakan, sebelum dilakukan normalisasi, lokasi sekitaran Batang Lembang sangat rawan banjir.“Hujan sedikit saja, pemukiman masyarakat sekitar, termasuk lapangan bola yang ada di sana bisa bisa terendam juga,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia bersyukur normalisasi sungai Batang Lembang, banjir sudah tidak terjadi.

“Kami berterima kasih kepada Komisi V, Kepada Pak Menteri dan Pak Dirjen. Selama ini banyak sekali Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Solok, Alhamdulillah 50 persen dikabulkan oleh Pemerintah Pusat melalui Komisi V,” katanya.(Karta)

Solok Lintasmedianews.com - Bupati Solok diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dan SDM Mulyadi Marcos, secara resmi melepas Keberangkatan 163 orang Calon Jemaah Haji (CJH) Kab Solok yang tergabung dalam Kloter 14 Embarkasi Padang menuju Tanah Suci di Aula Masjid Agung Darussalam, Islamic Center Koto Baru, Sabtu (17/6/2023).

Turut hadir, Kepala Kantor Kementrian Agam Kab Solok, Kepala OPD terkait serta para Calon Jemaah Haji Kabupaten Solok.

“Semoga para jemaah berangkat dengan hati gembira untuk beribadah dan bertemu ke rumah Allah SWT,” ungkap Mulyadi Marcos

Kepala Kemenag Kab. Solok, H Zulkifli melaporkan Jamaah Haji Kabupaten Solok tergabung ke dalam Kloter 14 yaitu Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Sawahlunto dan Kota Padang dengan total seluruh jamaah berjumlah 393 orang.

“Jamaah dari Kabupaten Solok sendiri berjumlah 163 Orang, namun ada 1 orang yang telah meninggal dunia dan 1 orang lagi sedang sakit sehingga total yang diberangkatkan tahun ini berjumlah 161 Orang,” tutur Zulkifli.

“Pesan kami kepada Bapak Ibu Jamaah Haji Jagalah kesehatan selama melakukan Ibadah Haji, tetap jaga kekompakan kita selaku Jamaah Haji dari Kabupaten Solok ini serta ikuti seluruh rangkaian Rukun Haji serta Sunah Haji selama melakukan Ibadah Haji,” pesannya.(Karta)

 

Disela aktivitasnya dalam rangka kunjungen kerja ke Daerah pemilihan, Lisda Hendrajoni menyempatkan diri berkunjung ke Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (B2P2KS) Sumatera barat. Kunjungan Anggota DPR RI dari Fraksi partai Nasdem tersebut, untuk melihat langsung para klien residensial yang saat ini berada di B2P2KS.

 

Hebatnya, kegiatan kunjungan tersebut dilaksanakan Ketua Garnita Nasdem Sumatera barat tersebut, ditengah padatnya jadwal Workshop dan sosialisasi bersama dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Padang Pada Sabtu (17/6) Kemarin, Lisda tidak lupa untuk menjalankan kegiatan yang membuatnya bahagia yakni kegiatan sosial.

 

“Kegiatan sosial seperti ini merupakan salah satu aktivitas yang membuat saya pribadi sangat bahagia. Jadi ini tidak boleh dikesampingkan. Karena bertepatan dengan kegiatan workshop dan sosialisasi, kami dan team harus berpandai-pandai dalam menyusun strategi untuk mensiasati waktu,” ujar Lisda.

 

Kunjungan Lisda ke B2P2KS Padang juga ingin, melihat langsung gadis kecil berinisial B (10) yang menjadi korban kekerasan oleh ibu kandungnya sendiri beberapa waktu silam di Kabupaten Padang Pariaman, sekaligus memastikan “B” mendapatkan perlindungan dan trauma healing, sehingga ia dapat melupakan peristiwa kelam yang dilaluinya.

 

“Tentunya kita sangat miris dengan peristiwa yang terjadi di Sumatera barat baru-baru ini, dimana ada seorang ibu kandung yang tega menyakiti anak gadisnya sendiri. Kami ingin memastikan kondisi kesehatan dan progress trauma healing bagi anak gais kita ini. Kami juga mendesak pihak berwajib untuk memeriksa kondisi psikis dari orang tua korban, sehingga tega melakukan kekerasan terhadap anak yang ia lahirkan sendiri,” tegas Lisda.

 

Pada kesempatan tersebut, Lisda juga menemui 2 orang anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kabupaten Pesisir Selatan. Masing-masing korban berinisial N (14) dan W (17) disuruh untuk melayani lelaki hidung belang dengan tarif Rp. 300 Ribu Rupiah, oleh 2 orang mucikari yang merupakan teman korban sendiri, yang saat ini sudah ditahan oleh Sat Reskrim Polres Pesisir Selatan.

 

“ Ini juga sebuah perisitiwa yang sangat-sangat disayangkan terjadi di kampung saya Pesisir Selatan. 2 orang gadis dibawah umur menjadi korban kasus TPPO dan diminta melayani pelanggan. Namun kami mengapresiasi gerak cepat pihak kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut. Kepada para pelaku kita harpkan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sementara itu para korban harus kita dukung dan berikan semangat agar dapat memulai lembaran kehidupan yang baru,” tutur “Sumandan” dari Pessel (istri orang pessel) ini.

 

Ketua Garnita Nasdem Sumatera barat tersebut, memastikan kondisi para Klien Residensial yang berada di B2P2KS Sumatera barat dalam keadaan sehat dan rata-rata dalam masa pemulihan trauma. B2P2KS juga memberikan pelatihan keterampilan bagi para korban, agar nantinya ketika keluar memiliki keahlian dalam bidang tertentu sebagai modal dalam memulai usaha.

 

“Alhamdulillah, anak-anak dan saudara kita yang berada disini dalam keadaan sehat seperti yang tadi kami lihat langsung. Mereka juga mendapatkan pola makan dan gizi seimbang serta berbagai kegiatan fisik dan pelatihan keterampilan. Kami juga memberikan semangat sekaligus motivasi bagi anak-anak kami agar, kedepan lebih baik dalam menjalani kehidupan,” pungkasnya.(*)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan aksi korupsi masih banyak terjadi di sektor pendidikan. Salah satunya yakni, Penerimaan mahasiswa baru yang kerap dijadikan ladang untuk meraup keuntungan secara ilegal.  Juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati mengatakan pihaknya sudah memetakan modus korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru. 

“KPK mengidentifikasi beberapa permasalahan. Pertama, adanya ketidakpatuhan perguruan tinggi negeri (PTN) terhadap kuota penerimaan mahasiswa khususnya jalur mandiri," terang juru bicara KPK Ipi Maryati, Rabu (21/6).

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni meminta agar seluruh aktivitas penyelewengan dan penyimpangan dalam proses penerimaan mahasiswa baru dihentikan.

“Sungguh memprihatinkan bila lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi salah satu benteng bagi tumbuh kembangnya sikap antikorupsi justru menjadi ladang korupsi. Berdasarkan temuan KPK, kami berharap agar seluruh penyelewengan dan penyimpangan dalam proses penerimaan mahasiswa baru, dapat dihentikan,” ungkap Lisda.

Anggota Fraksi Nasdem tersebut mendesak agar proses penerimaan mahasiswa baru, berlangsung secara transparan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan.

“Untuk itu perlu pengawasan ekstra ketat terhadap proses penerimaan mahasiswa baru tahun ini, agar semua celah pungli dan korupsi seperti jalur mandiri dapat ditutup rapat dari segala potensi penyelewengan,” tegasnya.

Anggota DPR RI Asal Sumatera Barat tersebut juga berharap agar berani untuk mengungkap dan melaporkan kepada pihak berwajib, bila menemukan adanya penyimpangan atau penyelewengan dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

“Jangan takut untuk melaporkan jika menemukan praktek kotor dalam penerimaan mahasiswa baru. Seluruh penyelewengan dan penyimpangan tersebut harus ditumpas dan dihentikan,” pungkasnya. (Bee)

 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti menggelar Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Penyedia Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, di Ballroom AKA Hotel Selatpanjang, Kamis (22/6/2023).

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Irmansyah, membuka langsung kegiatan yang difasilitasi oleh Dinas Sosial  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kepulauan Meranti tersebut.

"Kita berharap kegiatan ini dapat menjadi momen penting untuk melaksanakan kegiatan teknis dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak, yang mengalami masalah," kata Irmansyah.

Adapun berbagai masalah tersebut, tambahnya, mulai dari kekerasan, diskriminasi dan perlindungan khusus serta menyelenggarakan fungsi layanan pengaduan masyarakat.

"Perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari pembangunan nasional yang sangat penting dalam pembangunan SDM," ujarnya.

Irmansyah mengatakan, dalam penanganan kasus terhadap perempuan dan anak, tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah sampai ke kabupaten/kota. Mulai dari lembaga masyarakat yang ada di desa hingga pihak Kepolisian.

"Ini tentunya butuh kerja sama yang solid antara pihak kepolisian, UPTD PPA, K

Kesehatan, pekerja sosial dan lembaga masyarakat lainnya," harapnya.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kepulauan Meranti, Sukri menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan tersebut agar peserta mampu mengaplikasikan pengetahuan, nilai dan keterampilan dalam melakukan manajemen kasus. 

Khususnya pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak, menciptakan dan meningkatkan dukungan sosial bagi perempuan dan anak dalam mengatasi permasalahan yang dialami di Kepulauan Meranti.

"Diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antara pemangku kepentingan perlindungan perempuan dan anak guna memberikan pelayanan yang optimal agar terpenuhi kebutuhan dasar sesuai hak-haknya," ujar Sukri.

Hadir sebagai narasumber, Kanit 3 Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau Kompol Wenny Hartati dan Psikolog Yanuar Arif. 

Sedangkan peserta pelatihan terdiri dari instansi lintas sektor penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Agama, Kemenag, Bapas, Satpol-PP, Puskesmas se-Kabupaten Kepulauan Meranti, UPTD-PPA, Peksos, TP-PKK Kabupaten, Guru BK Tingkat SMA/Sederajat, Konselor/PATBM, PUSPAGA dan Forum Anak. (Nina/rls).

Peserta Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) 2023 dari 9 negara, belajar seni budaya Minangkabau di Sanggar Seni dan Musik Syofyani , Padang, Sumatera Barat, Kamis (22/6).

​Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) atau 2023 Art and Indonesia Culture Scholarship adalah salah satu program unggulan Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) dalam memperkenalkan seni dan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia. Sejak tahun 2003, BSBI telah memiliki 926 alumni dari 77 negara sahabat.

Para peserta BSBI 2023 kali ini berasal dari Slovakia, Mesir, Kepulauan Solomon, Pakistan, Belgia, Ceko, Gambia, Vietnam dan Indonesia.

Peserta BSBI akan mengikuti pelatihan seni budaya Indonesia selama 2 bulan, mulai 6 Juni-6 Agustus 2023.

BSBI tahun 2023 mengangkat tema “Indonesia, Home of Diversity”. Secara umum, BSBI tahun 2023 diikuti 45 orang dari 34 negara.

Sofi Yuanita ( Adhe Yusaf), Pimpinan Sanggar Syofyani, menyebutkan tahun ini adalah yang kesekian kalinya sanggar Syofyani terpilih sebagai tempat belajar peserta BSBI sejak tahun 2016.

"Di Indonesia ada 4 sanggar yang menjadi tempat belajar seni budaya peserta BSBI antara lain, di Sanggar Tari dan Musik Syofyani (Padang), Sanggar Seni Semarandana (Bali), Sanggar Langlang Buana (Banyuwangi), Gubang Art Community (Kutai Kartanegara), dan Sanggar Ayodya Pala (DKI Jakarta)." Ujar Adhe sapaan akrab Sofi Yuanita.

Peserta BSBI umumnya  penggiat dan pecinta budaya dari berbagai negara yang diseleksi melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Kemenlu.

 

" Klimaks nya nanti pada tanggal 12 Agustus 2023 para peserta  akan menampilkan performanya dengan berbagai kesenian dan budaya yang ia pelajari selama dua bulan di Jakarta dengan konsep running show" Tutur Adhe.

Ia berharap Pemerintah Sumatera Barat memberikan perhatian dan support maksimal karena  program ini sangat berpotensi untuk mengembangkan pariwisata budaya Sumatera Barat.

Kegiatan ini  seperti soft diplomasi budaya Indonesia yang mana nanti alumni dari BSBI akan mengaplikasikan skill kesenian yang didapatnya untuk dikembangkan lagi di negaranya masing masing.

"Biasa nya selepas dari program ini, para alumni akan mengajarkan kembali ilmu yang mereka dapat di negaranya. Ada juga yang diajak oleh KBRI di negaranya untuk ikut menampilkan seni budaya indonesia sebagai salah satu upaya promosi budaya dan pariwisata Indonesia". Ucap Adhe.

Beberapa peserta cukup mahir berbahasa Indonesia, salah satu nya Hanna dari Ceko yang mengambil jurusan Bahasa Indonesia di Universitas nya dan Oemar dari Mesir.

Hanna sangat antusias mengikuti segala kegiatan BSBI seperti belajar tari Randai dan tari Selendang, sementara Oemar lebih tertarik mempelajari seni Randai dan bermain alat musik tradisional Minangkabau, Bansi. 

Sementara itu Arid peserta Indonesia yang berasal dari Pasaman Sumatera Barat ini merasa sangat senang sekali bisa ditempatkan di Sumbar kampung halamannya sendiri. 

"Senang sekali bisa terpilih mendalami seni budaya di kampung halaman sendiri, selain bisa membantu menuntun teman-teman dalam menjalani kegiatan ini, banyak ilmu kita dapati yang ternyata saya belum tahu." Ujar Arid lulusan UGM yang fokus mempelajari seni budaya Indonesia.

Dinas Pariwisata Sumbar memberikan respon positif terhadap program Kemenlu BSBI 2023 ini. Kabid Asril mewakili Kadispar Sumbar saat mengunjungi sanggar Syofyani mengatakan akan ikut support dan membantu menfasilitasi kegiatan ini. (rel)

Sembilan mahasiswa Universitas Andalas (Unand) jurusan Ilmu Politik menyelesaikan program Mardeka Belajar Kampus Mardeka (MBKM) di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (22/6/2023). 

Dalam program tersebut, sembilan mahasiswa itu terjun langsung untuk belajar serta memberikan kontribusi dalam membantu kinerja sekretariat dan kedewanan dalam konteks magang.

Adapun sembilan mahasiswa Unand itu adalah, Naufal Ramadan, Natasya Oktavia, Febby, Zulbadrani, Gilang Brahmadan, Yasmin Azahra, Geby Melsa Orada, Zifa Indah Pratiwi, Rizki Nelma Hendra Putra. Sembilan mahasiswa Ilmu Politik yang magang di Sekretariat DPRD Sumbar itu dibawah bimbingan, Dr. Aidinil Zetra, SIP, MA. Doni Hendrik, SIP, M.Soc, Sc. Dr. Indah Adi Putri, S.IP, M.A. 

Dosen Ilmu Politik Unand Dr. Aidinil Zetra, SIP, MA, saat diwawancarai, Kamis (22/6) mengatakan, MBKM merupakan program

Kemendikbud yang memberikan akses kepada mahasiswa untuk merasakan belajar pada dunia kerja. Jadi mereka tidak sekedar menerima teori-teori saja di bangku kuliah,  namun juga bisa mempraktikan selama program MBKM berlangsung. 

"Salah satu tempat yang kita pilih adalah DPRD Sumbar, pada instansi ini para mahasiswa akan mendapatkan beberapa teori tentang kepemimpinan politik, dimana mahasiswa bisa belajar pola anggota dewan menjalin komunikasi yang intens dengan kostituen di daerah pemilihan masing-masing, sehingga membantu kinerja kedewanan, " katanya. 

Dia mengatakan dalam proses itu, mahasiswa Ilmu Politik yang magang di Sekretariat DPRD Sumbar juga ikuti dalam kegiatan tersebut dan bisa belajar. Tidak hanya itu, mahasiswa juga belajar tahapan penyusunan rancangan peraturan daerah (ranperda) mulai dari pembentukan naskah akademik, konsultasi ke kementerian terkait, hingga pembahasan bersama pemerintah daerah (Gubernur-red).

" Mahasiswa juga belajar untuk mengelola informasi bagi penyedia, dalam hal ini Humas. Untuk disebabkan kepada masyarakat luas," katanya.

Seperti diketahui, lanjutnya, DPRD merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyederhanakan konflik di tengah masyarakat dan dipindahkan melalui partai politik. Jadi mahasiswa bisa melihat langsung rapat-rapat dprd yang menyampaikan aspirasi masyarakat yang beragam, lalu didiskusikan dan dicarikan solusinya. 

" Jadi proses-proses itu dipelajari oleh mereka selama empat bulan," katanya.

Dia mengatakan, nantinya melalui program MBKM mahasiswa tidak asing dengan dunia kerja, jadi mereka sudah biasa untuk berkomunikasi pada lingkungan tempat mereka mengabdi nantinya. Jika di parlemen mereka sudah terbiasa dalam membahas peraturan daerah (Perda) mengelola konflik dan hal positif lainnya.

"Terkait evaluasi program MBKM yang dilakukan hari ini (kemarin-red), seluruh pejabat yang menjadi pembina mereka merasa terbantu dan cukup berkontribusi positif untuk kegiatan yang mereka ikuti," katanya. 

Seperti diketahui, dalam program MBKM, mata kuliah yang dapat dikonversikan dalam 1 semester ialah total 20 SKS. Kegiatan merdeka belajar atau saat magang selama empat bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah lain.

Sementara itu salah satu mahasiswa yang mengikuti program MBKM  Naufal saat diwawancarai, di hari yang sama mengatakan selama magang di Sekretariat DPRD Sumbar saya tugas pada bagian hubungan masyarakat (Humas) dengan cakupan kerja mempublikasi kegiatan unsur pimpinan DPRD Sumbar dan anggota.

 Dalam menjalankan tugas saya ikut turun ke lapangan membantu tugas kedewanan dalam menjemput aspirasi masyarakat, rapat kerja menyusun anggaran serta pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda).

Dia mengatakan, hal yang paling berkesan selama magang adalah mengetahui langsung bagaimana tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kerja lembaga legislatif secara Undang-Undang maupun praktik nya. 

Tidak hanya itu, di DPRD Sumbar juga bertemu relasi baru seperti rekan-rekan media hingga petugas protokoler unsur pimpinan yang banyak mengajarkan pola-pola kerja sesuai fungsi masing-masing. 

Dia berharap DPRD Sumbar secara kelembagaan, bisa lebih maksimal menjalankan tupoksi sebagai wakil rakyat di parlemen, sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. 

Sementara Natasya Oktavia yang juga tugas di bagian Humas mengatakan, selama magang bisa memperdalam pengetahuan terhadap kinerja Sekretariat DPRD Sumbar dan kinerja kedewanan, tidak hanya itu, dirinya juga bisa lebih membuka diri untuk berkomunikasi terhadap orang banyak dalam kegiatan dewan saat bertemu kostituen.

" Pokok nya magang di Sekretariat DPRD Sumbar seru dan menyenangkan, serta mendapat banyak ilmu," katanya.(rel/st)

Sukarelawan Orang Muda Ganjar (OMG) kembali mengadakan kegiatan bermanfaat dan positif bersama masyarakat.

Salah satunya dengan mengadakan sosialisasi kehidupan sehat dan bersih kepada warga Desa Sungai Nanam, Kelurahan Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Korwil OMG Sumbar Muhammad Fajri mengatakan mereka menyasar warga setempat yang mayoritas bekerja sebagai petani di Solok.

"Kami mengadakan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) kepada masyarakat.  Total ada puluhan warga yang hadir dalam kegiatan ini," ujar dia dalam siaran persnya, Rabu (21/6).

Menurut dia, sosialisasi ini sebagai bentuk kepedulian OMG Sumbar kepada masyarakat.

"Kami ucapan terima kasih kepada para petani serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini," ujar dia.

Dia pun menyampaikan alasan utama mereka melakukan sosialisasi PHBS, karena Kabupaten Solok memiliki angka stunting yang sangat tinggi .

"Dan melalui riset yang dilakukan para ahli, alasan utama kenapa stunting yaitu tidak adanya perilaku hidup bersih dan sehat," ujar dia.

Dia pun berharap kegiatan kolaborasi itu bisa terus berlanjut agar pola hidup sehat dan bersih bisa diterapkan.

Dalam kesempatan itu, dia juga turut memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai pemimpin yang selalu mengedepankan anak muda dan selalu melibatkan anak muda.

"Sosok Ganjar sudah banyak diterima di kalangan masyarakat seperti, kelompok ulama, anak muda serta petani dan nelayan, dan harapanya Kabuaten Solok juga melakukan hal sama," kata dia.

Sementara salah satu tokok masyarakat, Putra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada OMG Sumbar yang sudah hadir di Solok.

"Sosialisasi yang dilakukan oleh OMG Sumbar kepada masyarakat adalah hal yang tepat karena mayoritas penduduk di sini adalah petani," kata dia.

Putra juga berharap ini bukan kegiatan terakhir yang digelar OMG Sumbar di Sungai Nanam.

"Masyarakat ingin sekali OMG Sumbar membuat kelompok tani Ganjar di Sungai Nanam, agar mayoritas kami yang petani memang diperhatikan oleh OMG Sumbar," ujar dia. (*)

Tim Penrem 032/Wbr berhasil mendapatkan Juara 3 Lomba Tiktok kategori TNI menyambut HUT Bhayangkara ke-77 tahun 2023, yang diadakwn oleh Div Humas Polri.

Lomba konten kreatif tersebut bertemakan “Bitter – Sweet Perjalanan Polri”. Yang diperuntukan untuk seluruh masyarakat, Jurnalis, Anggota TNI dan Polri .

Lomba Konten Kreatif  memperebutkan total hadiah ratusan juta rupiah tersebut meliputi, Lomba Tiktok, Film Pendek, Infografis, Fotografi, Cerpen, Mendongeng, dan Artikel Jurnalistik.

Lomba konten kreatif sudah dibuka sejak tanggal 29 Mei – 15 Juni 2023. Tanggal 16 Juni akan dilakukan penyerahan hasil kurasi karya. 10 Karya terbaik dari 7 jenis lomba yang akan ditentukan pemenang 1,2, dan 3.

Dalam perlombaan itu Tim dari Penrem 032/Wbr a.n Letda Inf Sutikno, Serda Nisarwan dan Praka Okta ikut berpartisipasi mengikuti salah satu kategori lomba konten kreatif yang dilombakan yaitu  Lomba konten Tiktok, film pendek, dan Fotografi. 

Setelah dilakukan penjurian dan diumumkan, Tim Penrem 032/Wbr berhasil mendapatkan Juara 3 Lomba Tiktok kategori TNI.

Penyerahan hadiah direncanakan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo  pada tanggal 27 Juni 2023 di Mabes Polri Jakarta.(rel)