Padang,Lintas Media News.
Ketidak hadiran Presiden RI Joko Widodo pada acara pembukaan Pekan Nasional (Penas) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) ke-XVI tahun 2023 pada 10 Juni  di Lanud Sutan Syahrir ,Padang Sumatera Barat,menjadi sorotan  dalam pandangan umum fraksi- fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar pada rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022 di ruangan rapat utama DPRD Sumbar .Rabu (14/6/2023).

Dalam penyampaian pandangan umum fraksi tersebut,hampir semua fraksi yang ada di DPRD Sumbar mempertanyakan hal tersebut,diantaranya Fraksi Gerindra.

Dalam pandangan umum Fraksi Gerindra yang disampaikan juru bicaranya Mesra menyebutkan.Baru kali ini terjadi,pembukaan Penas Tani tidak langsung dihadiri Presiden,pada hal dalam sejarahnya, sejak pelaksanaan pertama kali di Tahun 1971 silam hingga pelaksanaan terakhir tahun 2017 di Banda Aceh, Presiden selalu datang dan membuka iven berkelas nasional ini.

Fraksi Gerindra mempertanyakan.
Mengapa,apa yang menyebabkan
Presiden Joko Widodo tidak hadir langsung? Mengapa kali ini Presiden tidak datang, dan hanya diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Itupun secara virtual, dengan kondisi jaringan komunikasi yang terputus-putus.Ujar Mesra.

Ini sejarah pertama kalinya, Penas Tani tidak dihadiri dan dibuka langsung Presiden. "Kami dari fraksi Gerindra tidak yakin, hal ini adalah persoalan politik masa lalu",tambah Mesra.

Fraksi Gerindra menilai,ketidak hadiran Presiden disebabkan kegagalan komunikasi yang serius dari Gubernur-Wakil Gubernur dengan pemerintah pusat.Hal ini harus segera diatasi dengan meningkatkan Komunikasi, koodinasi dan diplomasi yang lebih intens lagi, sehingga kehormatan dan harga diri Sumatera Barat di pentas nasional bisa terus terjaga.

Selain itu,fraksi Gerindra juga mempertanyakan apa yang menyebabkan kehadiran peserta yang sejak awal diklaim 40 ribu, yang datang hanya 15 ribu saja.

"Kami mendapat informasi bahwa meskipun menjadi tuan rumah, Provinsi Sumatera Barat tidak punya utusan dalam iven Temu Karya Nasional, yang merupakan ajang para petani, khususnya para inovator di bidang pertanian menunjukkan karyanya di ajang Penas Tani ini",imbuh Mesra.

Kalau bicara soal komitmen dan anggaran, fraksi Gerindra melihat, sudah sangat luar biasa. Pemerintah Provinsi sampai mengalokasikan Rp 100 Miliar APBD untuk pelaksanaan Penas Tani ini.  Diluar itu, setiap tahunnya, anggaran diklaim telah dialokasikan 10 persen dari APBD untuk sektor pertanian. Tetapi,tidak ada inovasi-inovasi yang bisa diperlihatkan.

"Ini kan mencoreng nama baik Sumatera Barat",.Untuk itu,fraksi Gerindra minta penjelasan Gubernur secara detail. Kata juru bicara Gerindra Mesra.

Sementara,Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi Wakil Ketua Suwirpen Suib dan Indra Dt.Rajo Lelo serta dihadiri langsung Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah saat memimpin rapat  mengatakan.Secara umum, pengelolaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 telah cukup baik. Sampai dengan akhir tahun 2022, dari aspek pendapatan daerah, dari target sebesar Rp. 6.175.628.018.183,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.130.023.203.347,60 atau 99.26 % dengan rincian,  realisasi PAD sebesar 101.07 %, pendapatan transfer sebesar 97.45 % dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 109.90 %.

Sedangkan dari aspek belanja daerah, dari alokasi sebesar Rp. 6.639.308.547.776,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.304.434.742.047,81 atau 94.96 %, dengan rincian, realisasi belanja operasional sebesar 95.26 %, belanja modal sebesar 89.41 %, belanja tidak terduga sebesar 1.22 % dan realisasi belanja transfer sebesar 99.95 %. Dari realisasi pendapatan dan belanja daerah tersebut, diperoleh SILPA sebesar Rp. 289.279.692.879,38,-.

Meskipun secara umum pengelolaan keuangan daerah telah cukup baik, lanjut Supardi, namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian dan perlu di dalami dalam pembahasannya, diantaranya PAD masih mengandalkan PKB dan BBNKB dengan realisasi rata-rata setiap tahunnya di atas 105 %.

"Oleh karena realisasi setiap tahun selalu di atas 105 %, tentu perlu di dalami apakah karena target yang ditetapkan terlalu rendah. Sisa belanja pegawai cukup besar yaitu sebesar Rp. 108.651.102.865,- atau lebih kurang 6 % dari yang dialokasikan," terang Supardi.

Sisa belanja pegawai ini jauh di atas acres gaji sebesar 2.5 %. Perlu didalami, apakah besarnya sisa belanja pegawai ini  disebabkan karena tidak akuratnya data kepegawaian sebagai basis menghitung besaran belanja pegawai atau karena realisasi yang rendah.

Alokasi belanja modal yang terkait dengan infrastruktur pelayanan publik yang dialokasikan baru sebesar Rp. 378.135.131.477,56  atau lebih kurang 6 % dari total belanja daerah.

Alokasi ini jauh dari yang diamanatkan oleh UU Nomor 1 Tahun 2022, dimana untuk belanja infrasturktur pelayanan publik, dialokasikan secara bertahap sebesar 40 % dari total belanja daerah.
SILPA dari APBD Tahun 2022 hanya sebesar Rp. 289.279.692.879,38,-.

Sedangkan SILPA yang direncanakan untuk menutup devisit APBD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 350.000.000.000,-. Dengan demikian, pada Perubahan APBD Tahun 2023 nanti, perlu dicarikan tambahan pendapatan untuk menutup devisit APBD tahun 2023.

"Ini tentu merupakan pekerjaan yang berat yang perlu kita lakukan pada pembahasan perubahan APBD Tahun 2023 nanti," ujar Supardi.

Terakhir kata Supardi, Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-nya terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022. Dalam Pandangan Umum Fraksi tersebut, cukup banyak tanggapan, pertanyaan dan pandangan yang disampaikan, terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022, baik terhadap pengelolaan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.

"Untuk itu, pada kesempatan ini kami mengingatkan kepada Gubernur untuk dapat menyiapkan jawaban atau tanggapannya terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tersebut," tutup Supardi.(st)