Lintasmedianews.com, Dharmasraya -Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kembali memperoleh penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas Prestasi Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, dengan nilai 88,67. Nilai ini berada di zona hijau atau opini kualitas tinggi.

Nilai yang diperoleh Kabupaten Dharmasraya merupakan kedua tertinggi di Provinsi Sumatera Barat untuk kategori kabupaten, setelah Solok yang berhasil mengumpulkan nilai 88,73, tipis di atas Dharmasraya.

Atas keberhasilan itu, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, menerima sertifikat penghargaan, yang diserahkan Kepala  Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Yefri Hariani, Rabu (01/02/2023) di Padang.

“Ahamdulillah, berdasarkan Keputusan Ketua Ombusman RI, kita kembali memperoleh prestasi atas Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik, dengan opini kualitas tinggi, atau zona hijau,” ucap Bupati Sutan Riska. 

Atas prestasi yang diraih, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu mengucapkan terimakasih kepada Ombudsman RI yang sudah melihat memantau dan menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang kian tahun semakin baik.

Dikatakannya, Penghargaan ini merupakan hasil kerja seluruh komponen Pemkab Dharmasraya dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Dengan penghargaan ini ia berharap standar pelayanan publik untuk masa yang akan datang akan menjadi lebih baik.

Sutan Riska mengaku, pihaknya terus berupaya menerapkan instrumen yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

“Standar layanan dimaksud berupa jenis layanan, syarat, tarif, prosedur dan waktu pelayanan dilakukan. Komponen standar ini sangat penting untuk mencegah pintu masuk korupsi atau pungli,” tutup Sutan Riska.

Sebagai informasi, tahun lalu Dharmasraya juga memperoleh prestasi serupa, di mana saat itu hanya Dharmasraya dan Kota Payakumbuh yang berhasil meraih zona hijau atau nilai kepatuhan tinggi, diantara 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.(elda)

Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah mendukung penuh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang ikut menyemarakkan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Provinsi Sumut.

Wakil Gubernur Musa Rajekshah mengapresiasi SMSI karena memprogramkan kegiatan di HPN yang mengangkat topik merawat Geopark Kaldera Toba lewat ekspedisi, 4-7 Februari 2023 mendatang.

Musa Rajekshah mengatakan hal itu saat menerima audiensi Pengurus SMSI Sumut dan Panitia Ekspedisi Geopark Kaldera Toba, di Ruang Rapat Wakil Gubernur di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Selasa (31/01/2023).

Selain sebagai ajang silaturahmi, HPN 2023 menurut Wakil Gubernur Musa Rajekshah, yang didampingi Ketua III Panitia Daerah HPN 2023 Sumut, Faisal Arif Nasution, Sekretaris Umum Ilyas S Sitorus, harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif bagi masyarakat dan lingkungan, termasuk untuk memajukan pers itu sendiri.

"Semoga HPN tahun ini dan Sumut sebagai tuan rumah bisa berjalan dengan lancar, lebih sukses dari HPN-HPN lainya. Kami Pemerintah Provinsi mengapresiasi program-program yang telah disusun," ujarnya.

Lebih lanjut Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah, mengatakan Pemprov Sumut siap membantu pelaksanaan kegiatan. "Bila ada yang perlu dibantu, kami siap dan saya harap bisa langsung berkordinasi ke panitia," ujarnya.

Adapun pengurus SMSI Sumut yang hadir, di antaranya Ketua SMSI Sumut, Erris J Napitupulu diwakili Sekretaris Ariadi, Bendahara Agus Lubis, Wakil Ketua Bidang Organisasi Benny Pasaribu, Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Agus Utama, Seksi Pendidikan Waliono, dan Penasehat Rony Purba.

Sekretaris SMSI Sumut, Ariadi, menjelaskan Ekspedisi Geopark Kaldera Toba HPN 2023, diikuti 200 peserta yang merupakan pengurus SMSI se-Indonesia. "Ini salah satu sumbangsih SMSI untuk pembangunan Sumatera Utara," kata Ariadi.

Lebih lanjut Benny Pasaribu, yang juga Sekretaris Panitia Ekspedisi Geopark Kaldera Toba HPN 2023 SMSI Sumut, menjelaskan ekspedisi dimulai pada 4-5 Febuari dengan mengunjungi Geosite-geosite di Kabupaten Tapanuli Utara, termasuk di yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kemudian ekspedisi berlanjut pada 5-6 Februari di Kabupaten Samosir. Pada 6 Februari berlanjut mengelilingi Kota Pematangsiantar mengendarai becak Siantar, dan pada malam harinya berlanjut ke acara silaturahmi bersama Bupati Serdang Bedagai.

Kemudian pada 7 Februari, digelar acara puncak yaitu Silaturahmi Nasional SMSI, yang dirangkaikan dengan workshop media siber, pelantikan pengurus SMSI Sumut periode 2022-2027, serta pemberian penghargaan pers kepada kepala daerah terpilih dan BUMD, salah satunya kepada Musa Rajekshah.(rel)

PT Semen Padang kembali membuktikan dedikasinya pada warga sekitar lingkungan perusahaan. Kali ini, jajaran Staff CSR PT Semen Padang yang dipimpin Kepala Unit, Rinold Thamrin, mengikuti aksi goro bersama warga Bukit Gaduik, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Minggu (29/1) pagi. 

Dalam aksi Padang Bergoro ini, staf-staf di Unit CSR/TJSL, saling bahu membahu bersama warga untuk membuka akses jalan Gaduik Ketek sepanjang 1 km. Proses betonisasi yang didukung penuh PT Semen Padang melalui kolaborasi bersama masyarakat, juga diikuti oleh anggota Komisi II DPRD Kota Padang, Rafdi yang juga merupakan putra Pauh.

Salah seorang warga kelompok peladang Gaduik Ketek yang ikut dalam aksi goro, Jhony Afzet, mengucapkan terimakasih atas dukungan dan partisipasi PT Semen Padang untuk mendukung proses betonisasi jalan Gaduik Ketek ini. Menurutnya, dengan kebersamaan antara warga dan PT Semen Padang, betonisasi jalan bisa terwujud. 

Dia juga mengatakan bahwa akses jalan ini sangat dibutuhkan warga yang akan menuju ladangnya. Karena selama ini, para para peladang harus melewati jalan berlumpur ketika hujan dan tidak bisa diakses oleh kendaraan apa pun. 

"Kalau tidak berlumpur, kami para peladang bisa membawa sepeda motor menuju areal ladang kami. Tapi kalau hujan jalan ini berlumpur, sehingga sering kali kami meninggalkan sepeda motor dipinggir jalan," ujarnya. 

Bukit Gaduik Ketek ini merupakan kawasan ladang yang dikelola oleh hampir 30 KK di Kelurahan Limau Manis, dengan jenis tanaman Durian dan Manggis. Untuk membangun jalan sepanjang 1 KM, warga membutuhkan bantuan 1000 zak semen. Sementara untuk tambahan materioal lainnya, warga berpartisipasi menyumbang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. 

Salah Seorang tokoh masyarakat Pauh, Rafdi mengatakan, untuk melakukan betonisasi jalan ini, warga bergotong royong setiap hari Sabtu dan Minggu. Ia pun merasa bersyukur, karena tidak pernah terbayangkan sebelumnya jalan ini akan dibetonisasi oleh PT Semen Padang, sama seperti jalan menuju Bukit Aua dan Bukit Nabu yang sebelumnya sudah dibetonisasi oleh PT Semen Padang melalui program TJSL-nya. 

Untuk itu, Ia berharap kepada warga untuk dapat terus mendukung keberadaan dan eksistensi PT Semen Padang, agar dapat terus memberikan manfaat yang lebih lagi bagi masyarakat. "Kita bersyukur atas pembukaan jalan ini, karena tak pernah terbayangkan sebelumnya," kata Rafdi.

Betonisasi jalan Gaduik Ketek ini, lanjut Rafdi, adalah motivasi dari goro sebelumnya di Bukit Nabu dan Bukit Aua. "Dan, tentunya mewakili masyarakat, saya pun mengapresiasi PT Semen Padang yang selalu memberikan apa yang dibutuhkan dan peduli pada masyarakat. 

Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi dan Hukum Perusahaan PT Semen Padang, yang diwakili Kepala Unit CSR, Rinold Thamrin berharap, dengan kehadiran langsung dan ikut sertanya Staff PT Semen Padang dalam kegiatan goro betonisasi jalan Gaduik Ketek ini, masyarakat dapat terus merasakan keberadaan PT Semen Padang ada ditengah masyarakat. 

Menurutnya, jalan yang dibetonisasi kali ini merupakan jalur yang prioritas bagi para petani. PT Semen Padang akan terus mendukung pembangunan akses-akses jalan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, meski secara bertahap. 

Manajemen PT Semen Padang dalam beberapa tahun ini, sangat komit untuk membantu masyarakat. Kami pun berharap sampai Maret atau sebelum puasa, jalan ini selesai dibetonisasi. Dan tentunya, semangat gotong royong warga yang sangat luar biasa, membuat kami tersentuh dan turut dalam proses pengerjaan jalan ini," kata Rinold. (*/B)

 Pasca masuknya surat Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Sumbar ke Menteri Hukum dan HAM terkait Kalapas Kelas II A Bukittinggi, tiba-tiba  Kakanwil Kemenkumham Sumbar Haris Sukamto, A.KS, SH, MH dan rombongan mendatangi kantor LPRI Sumbar. Anggota LPRI yang sedang santai didepan kantor terkejut dengan kedatangan Kakanwil beserta rombongan. 

Turut hadir dalam rombongan kakanwil itu adalah Ramelan Suprihadi, S.Sos, M.Si selaku Kadivmin, Hasran Sapawi, SH, M.Hum selaku Kabag Umum, Bobby Setyo Wahyudi, SIP selaku Kasubag Humas dan beberapa staf lainnya. Rombongan itu berada di kantor LPRI Sumbar sekitar tiga jam.

Dalam kunjungan itu, Kakanwil yang diterima langsung oleh Mayor (Purn) Syamsir Burhan, Ketua LPRI Sumbar dan Ismail Novendra selaku Sekretaris LPRI Sumbar, menyampaikan maksud dan tujuannya ke kantor LPRI Sumbar.

Dalam pertemuan itu, Kakanwil mengungkapkan bahwa kedatangannya dan tim adalah untuk silaturahmi dan menambah saudara di LPRI Sumbar. "Tujuan kami kesini adalah untuk silaturahmi dan mendapatkan masukan serta saran terkait kinerja Kemenkumham Sumbar dan jajarannya", ujar Haris.

Haris juga mengungkapkan bahwa dirinya yang baru menjabat selaku Kakanwil Sumbar akan berupaya melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Untuk itu, dia telah membentuk team work dalam mencapai tujuannya yakni membuat Kemenkumham Sumbar lebih baik.

" Kami sangat butuh informasi, masukan berupa saran untuk Kemenkumham yang lebih baik. Bila ada info yg negatif terkait kinerja jajarannya, silahkan langsung komunikasi dengan saya. Saya sangat berterima kasih bila ada info A1 nantinya", ujar Kakanwil.

Terkait surat LPRI Sumbar ke Menteri Hukum dan HAM serta ke Dirjen Pemasyarakatan, dirinya sangat berterima kasih karena sudah ada yang mengontrol jajarannya. Akan tetapi, dia berharap bila ada info negatif terkait Lapas dan Rutan alangkah baiknya disampaikan terlebih dulu kepadanya. Bahkan dia akan segera turun bila ada info yang A1.

Sementara itu, Syamsir Burhan Ketua LPRI  Sumbar menyambut baik niat Kakanwil yang ingin melakukan perubahan di Lapas dan Rutan. LPRI akan siap untuk memberikan informasi terkait Lapas dan Rutan yang ada di Sumbar.

" Kami akan pantau seluruh Lapas dan Rutan di Sumbar. Bila ada temuan negatif terkait Lapas dan Rutan, maka LPRI Akan langsung memberikan info ke Kakanwil, ujarnya.

Ditambahkan Ismail Novendra, dia berharap  dengan adanya pertemuan ini, pihak Kemenkumham tidak menganggap LPRI sebagai musuh dan lawan karena telah melayangkan surat ke Menteri Hukum dan HAM terkait Kinerja Kalapas Kelas II A Bukittinggi.

" Apa yang kami lakukan adalah untuk perubahan Kanwil Kemenkumham Sumbar kearah yang lebih baik. Tidak ada maksud jelek apalagi untuk menjatuhkan seseorang. Apa yang kami sampaikan dalam surat ke Menteri Hukum dan HAM adalah temuan di Lapas Bukittinggi dan merupakan ucapan serta pengakuan dari Marten selaku Kalapas disana", ungkap Ismail yang akrab disapa Raja Tega.

Terakhir, Ismail mengacungkan jempol terkait apa yang dilakukan Kakanwil dan jajarannya dalam menindaklanjuti informasi dan surat yang sampai kepadanya. " Kami dari LPRI mengapresiasi kinerja Pak Haris selaku Kakanwil Kemenkumham Sumbar yang baru. Walaupun baru beberapa hari bertugas di Sumbar, beliau mampu untuk turun segera ke Lapas Bukittinggi dan melakukan sidak di lapas tersebut. Kami berharap, kedepan Kanwil Kemenkumham Sumbar akan lebih baik dibawah kepemimpinan beliau", pungkas Ismail. (Rel/Cakra)

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan mandat dalam pembentukan KPAI, dimana dipertegas pada pasal 76, mengenai tugas komisi perlindungan anak Indonesia. 

Pada pasal 76 dijelaskan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak, 

memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak. 

Selain itu mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak, selanjutnya melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak.

KPAI juga melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak, memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang. 

Jelas itu merupakan hal yang sangat penting, guna menjamin keselamatan anak, baik dari lingkungan keluarga maupun dari luar atau lingkungan. 

Sekalian dengan hal tersebut, ketua Forum Wartawan Parlemen Sumatera Barat (FWP-SB) Novrianto. SP, dengan tegas mengatakan, agar pemerintah provinsi Sumatera Barat segera membentuk KPAI di daerah ini. 

Novrianto juga mengatakan, jika pemerintah provinsi Sumatera Barat tidak membentuk KPAI, itu menunjukkan kalau tidak perduli terhadap keselamatan dan masa depan anak. 

Hal tersebut bukan tidak beralasan, jika anak tidak mendapat perlindungan, maka sesuatu yang negatif akan terjadi, dipastikan kehidupan masa depan anak akan buruk, karena secara psycologis atau fisik mendapatkan tekanan, namun tidak mendapat perlindungan. 

"Jika provinsi Sumatera Barat tidak membentuk KPAI di daerah ini, jelas menunjukkan ketidakpedulian pada anak, dan jelas kalau terjadi penganiayaan baik fisik maupun psykis pemerintah daerah ini akan masa bodoh, maka generasi penerus akan mengalami tekan dan akan  menekan yang lainnya, maka derah ini akan rusak," tegas Novrianto yang kerap dipanggil Ucok, Rabu (1/2/2023). 

Dia juga menegaskan, berkaitan dengan anggaran adanya KPAI, tentu bisa disiasati jika memiliki niat tulus dalam perlindingan terhadap anak. 

"Pemprov akan bicara anggaran, itu hanya alasan saja, karena semua bisa disiasati dan saya yakin dengan niat tulus itu tidak akan ada masalah," tegas nya lagi. 

Ucok juga menghimbau, agar pemerintahan provinsi yakni Pemrintah dan legislatif, segera lakukan pembahasan bersama, dengan mengabaikan alasan dana, tapi mengacu pada niat melindungi anak, yang akan menjadi pemimpin masa depan. 

"Jangan hanya alasan anggaran, lalu pemerintahan provinsi Sumatera Barat tidak membentuk KPAI, padahal masa depan anak lebih utama dan perlu diperhatikan," tutup Ucok(rel)

Jajaran Polda Sumbar menjalin kemitraan dan silaturahmi dengan Ketua AJI Kota Padang Aidil Ichlas

Menghadapi pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2024, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Padang Aidil Ichlas berharap, jurnalis dapat menyampaikan informasi terkait isu-isu penting yang jarang dilirik selama ini.

“Kecenderungan berita selama ini hanya melirik siapa calon dan siapa maju. Nah, pada pemilu kali ini, agar kawan-kawan jurnalis lebih membuka isu penting tapi jarang dilirik oleh jurnalis selama ini. Misalnya, hak pilih masyarakat di daerah jauh. Atau masalah aksesibilitas,” ungkap Aidil, Selasa (31/1).

Untuk menyampaikan isu-isu penting ini, AJI Kota Padang beberapa bulan lalu bekerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), untuk membekali pengetahuan belasan jurnalis dari berbagai media di Sumbar.

“Melalui pelatihan yang digelar selama tiga hari di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar itu, membuka cakrawala jurnalis untuk bisa memberitakan berbagai hal terkait isu penting pemilu,” terangnya. 

Aidil juga menekankan agar jurnalis menjaga independensi di berbagai tempat, selama proses pemilu dilaksanakan. Tidak hanya dari segi pemberitaan saja, tetapi independensi sangat penting dalam kehidupan keseharian dan media sosial. Jangan memperlihatkan dukungan kepada siapa pun calonnya.

“Ada kawan-kawan dengan lantang menyebutkan dirinya tim calon ini, ring satu calon ini. Ini berdampak penilaian publik terhadap dirinya, termasuk pemberitaan dan media tempat dia bekerja,” tegasnya.

Hal ini menurutnya juga bisa berdampak rentan terhadap keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan. Misalnya, ada jurnalis tim calon ini, tapi ketika datang ke tim lawan calon, maka bisa berdampak penilaian negatif dari tim calon lawan terhadap dirinya. Bahkan tim calon lawannya menutup diri dan jurnalisnya bisa diusir oleh tim calon lain. 

“Ada pernah kejadiannya di salah satu daerah di Sumbar. Jadi kami ingatkan kepada Anggota AJI Padang, agar menjaga independensi. Jangan memperlihatkan dukungan secara pribadi atau pemberitaan,” terangnya.

Terkait pengawasan dan antisipasi kecurangan pemilu, Aidil juga mengajak jurnalis dalam pemberitaannya dapat juga ikut menyorotnya. 

“Namun, jangan mencap ada kecurangan, jika ada temuan, perlu dilakukan konfirmasi. Setelah itu silahkan serahkan kepada pihak yang berwenang untuk memverifikasi kecurangan, melalui lembaga Bawaslu,” tambahnya. 

Aidil juga mendorong jurnalis yang bertugas melaksanakan liputan pemilu, agar memahami regulasi pemilu dalam setiap tahapan-tahapanya. Sehingga diketahui mana yang dugaan pelanggaran dan adanya kesalahan. 

“Jangan sampai jurnalias tertipu pihak-pihak tertentu gara-gara tidak paham aturan,” tegasnya. 

Tidak hanya melaksanakan pelatihan dengan menjalin kerjasama dengan Perludem, terkait kemitraan mengawal pemilu, Aidil mengungkapkan, dirinya sebagai Ketua AJI Padang juga telah bertemu pihak Polda Sumbar.

Aidil mengungkapkan sebenarnya, tidak hanya diwaktu pemilu ini saja bermitra, tetapi jurnalis itu sebenarnya sudah lama bermitra dengan kepolisian.   

“Kemarin juga ada Polda Sumbar mengajak bermitra mengawal pemilu ini. Sebenarnya jurnalis sudah lama bermitra dengan kepolisian. Kami bukan intel yang bekerja memberikan laporan kepada kepolisian. Dalam kemitraan selama ini pelaporan dari kawan-kawan jurnalis yang dilakukan hanya dalam bentuk berita,” tegasnya.(rel)

Tarok City yang direncanakan sebagai pusat Pendidikan Tinggi yang selama ini terabaikan/tertunda, kini sudah menemui titik terang beberapa perguruan tinggi yang akan membangun disana menyatakan siap untuk memulai pembangunan disana.

Universitas Negri Padang ( UNP ) sudah menyatakan siap untuk membangun kampus disana karena hal ini sesuai dengan salah satu program UNP yaitu pelaksanaan pengembangan kampus. Demikian disampaikan oleh Wakil Rektor II Prof. Ir. Syahril, M.Sc, Ph.D. Bidang Umum dan Keuangan ketika ditemui di ruang kerjanya Selasa ( 31/01/2023 ).

Rencana pembangunan kampus UNP diatas lahan yang diperuntukan seluas 150 ha ini semuanya sudah bersertifikat, kami akan segra membangun sesuai yang telah disepakati antara kami UNP dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman waktu lalu.

Sebagaimana kita ketahui evoria rencana pembangunan Tarok City salah satunya adalah akan dijadikan tempat  central pendidikan tinggi, karena disana sudah disiapkan tanah untuk beberapa perguruan tinggi diantaranya adalah UNP, ISI, Polytecnik, UIN dan lainnya, namun sekarang masih terkendala dalam penggantian tanaman dan bangunan yang ada diatas tanah tersebut karena sampai saat ini berapa nilai dan item penggantiannya belum jelas rinciannya tentu hal ini kewenangan Pemda Padang Pariaman, kami dari kampus fungsinya tentu sebagai juru bayar. Jelas Prof Syahril.

Dulu kami dari UNP sudah menganggarkan Rp 7 milyar untuk penggantian tanaman dan menyiapkan sarana dan prasarana lahan, tentu hal ini harus diikuti dengan program sesuai dengan aturan yang ada. Tambah Prof Syahril.

Saat ini jalan masuk kedalam sudah rusak dan sulit untuk dilalui kedaraan, tentu hal ini kita berharap pihak pemda Padang Pariaman dapat memperbaikinya agar angkutan material bisa lancar masuk kelokasi. 

Rencana pembangunan kampus di Tarok City ini sangat besar nilainya untuk pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman nantinya. Kami UNP misalnya akan menerima mahasiswa 20 - 30 priodi/th kalau 1 priodi saja ada 100 mahasiswa dan masing- mahasiswa belanja Rp 1 juta rupiah/bulan artinya ada 3000 mahasiswa belanja / bln. Jelas Syahril.

Prof. Syahril menambahkan bahwa rencana pembangunan kampus UNP di Tarok City semuanya pusat keunggulan dan keterampialan ( Vokasi ) para tamatan nantinya akan menjadi tenaga ahli dibidangnya masing-masing. Dan disana akan berdiri banyak laboratium untuk berbagai bidang study.

Besok Rabu ( 01/ 02/2023 ) Bupati Padang Pariaman Suhatribur akan datang ke UNP juga untuk membicarakan masaalah ini agar semua bisa disepakati dan dapat menjalankan sesuai fungsinya masing-masing, harap prof Syahril. ( ND ).

 Zulfahmi Nazar terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Solok, periode 2023-2026. Pemilihan dilakukan dalan konferensi Kota Solok di kota itu, Sekasa (31/1).

Prosesi berlangsung penuh demokratis dan kekeluargaan. Awalnya ada tiga nama yang disebut-sebut menjadi calon ketua, yakni Eli Susanti, Yose Rizal dan Zulfahmi Nazar. Dalam perjalanan konferensi, Yose Rizal mengundurkan diri dan kemudian diikuti Eli Susanti.

Dengan mundurnya dua calon, maka otomatis tinggal satu nama, yakni Zulfahmi yang lebih akrab dipanggil Zul Nazar. (sp)

Ngerii... marak informasi di media sosial tentang penculikan anak dan kasus kekerasan seksual anak di Sumbar, butuh perhatian serius semua pihak. 

Ketua Jaringan Pemred Sumbar (JPS) Adrian Tuswandi mendesak Gubernur dan DPRD Sumbar segera lahirkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). 

"Ini sudah bikin parno dan panik satu provinsi ini, sudah semestinya Pak Gubernur dan Pak Ketua DPRD segera membentuk KPAI Provinsi Sumbar," ujar Adrian Tuswandi lewat rilisnya kepada media, Selasa 31/ 1-2023.

KPAI ini sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan  UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

"Pasal 74 dijelaskan bahwa : (1)  Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen (2)  Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah,"ujar Toaik biasa praktisi pers ini menyampaikan. 

Adanya diksi 'dalam hal diperlukan' pada UU tersebut, mestinya jangan dianggap Sumbar tidak sebuah keharusan. 

"Dasar mendesaknya jelas, kasus kekerasan seksual pada anak, terakhir banyaknya infor kasus soal penculikan anak yang membuat warga di Sumbar panik. Bahkan info itu pun viral serta jadi trending topic, mestinya KPAID Sumbar itu sudah harus dibetuk  oleh Pak Gubernur dan bapak dan ibu di lembaga DPRD Sumbar," ujar Toaik. 

Jangan sampai kata Adrian Tuswandi kedepan soal kekerasan seksual pada anak di Sumbar menjadi hal biasa dan lumrah. (***)

Menjadikan Hari Ulang Tahun Association of Indonesia Tour and Travel Agencies (ASITA) ke-52, rombongan ASITA Sumbar yang dikomandoi oleh Arlan Diskunata melakukan penanaman Pohon Manggrove di Pulau Kapo Kapo, Kawasan Objek Wisata Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan ini diprakarsai oleh Lily dari Duta Pesona.

Arlan yang juga Ketua DPD ASITA Sumbar didampingi Sekretaris Risbon Antoni kepada media ini, Senin (30/1/2023) mengatakan, pilihan lokasi Pulau Kapo Kapo untuk penanaman Manggrove ini, karena Kawasan wisata Teluk Mandeh semakin menempati posisi teratas sebagai destinasi tujuan wisata favourite di Sumbar. Setiap Akhir pekan, tingkat kunjungan wisatawan semakin meningkat. Sebahagian besar wisatawan datang dari Provinsi Riau, Jambi dan Bengkulu. 

"Mereka berdatangan dengan kendaraan pribadi, bersama keluarga dan tak jarang dalam bentuk rombongan menggunakan bus pariwisata. Kondisi ini bisa dilihat banyaknya kendaraan ber plat mobil luar Sumbar dan penginapan dari homestay sampai dengan resort hampir fullbooked setiap Sabtu dan Minggu. Karena itu, kawasan ini perlu jadi perhatian serius berbagai kalangan dan pemangku kebijakan," ungkap Arlan.

Ditambahkan Arlan, sektor pariwisata memiliki multi flyer effect yang luar biasa terhadap banyak aspek, selain dunia kerja, juga sektor pertanian, perkembunan dan bahkan Peternakan.

"Meningkatnya kunjungan wisatawan, selain berimbas terhadap aspek perekonomian masyakarat secara langsung, karena perputaran uang di Kawasan Mandeh. Namun Juga peluang mengajak wisatawan terlibat hal yang positif dalam berwisata dalam Kawasan Mandeh ini yakni mengajak wisatawan terlibat dalam pelestarian Hutan Mangrove yang banyak terdapat dalam Kawasan ini," jelas Arlan.

Karena itu, tambah Risbon, DPD ASITA Sumatera Barat melihat kondisi ini sebagai peluang untuk mengajak wisatawan sambil berwisata ikut serta terlibat melakukan hal yang positive pada lingkungan destinasi wisata. 

"Program Penanaman Mangrove di Desa cantik Kapo-kapo pulau cubadak dalam Kawasan wisata Teluk Mandeh, kita lakukan dalam memanfaatkan momen HUT ASITA ke-52 tahun 2023 ini. Pulau Kapo Kapo merupakan desa sunyi tanpa listrik dan tanpa signal yang menjadi daya tarik kunjungan wisatawan ke mandeh. Belum lengkap rasanya kalau ke Kawasan mandeh tidak berkunjung ke Desa ini," ucap Risbon.

Inisiator penanaman Mangrove, Lily dari Duta Pesona menjelaskan bahwa penanaman manggrove ini merupakan rangkaian Kegiatan Hari Ulang Tahun ASITA INDONESIA ke 52. Kegiatan ini juga dihadiri  beberapa pengurus dan Anggota Asita DPD Sumbar. 

"Sampainya rombongan di Desa Kapo -kapo, disambut sajian Hidangan Makan siang yang lezat yang sudah disiapkan oleh masyarakat local dengan Menu Spesifik Kalio Gurita. Setelah Makan siang, kegiatan Penamanan Mangrove dimulai, setelah dilakukan sosialisasi dan edukasi tentang mangrove oleh Bang Ronny, tour guide," kata Lily.

Program ini merupakan Pilot Project dari Asita DPD Sumatera Barat yang mempunyai program membumikan Wisata Positive kepada wisatawan. Sebagai Asosiasi Travel Agent di Indonesia, Asita merasa perlu dan bertanggung jawab menghimbau wisatawan ikut serta terlibat melakukan hal yang bermanfaat di destinasi wisata, 

"Jaga alam dan Alam akan menjaga kita. Untuk program ke depannya kita akan banyak agenda kegiatan wisata positive lainya. Tentunya secara tidak langsung akan berimbas terhadap tingkat kunjungan wisatawan dan pelestarian lingkungan dan destinasi wisata," pungkas Arlan. (rel)

PWI Kabupaten Pesisir Selatan periode 2023-2026 resmi dilantik oleh Ketua PWI Sumbar Basril Basyar.

Bupati Pessel Rusma Yul Anwar menekankan kepada PWI untuk berkontirbusi kepada berita lembangunan yang mengedukasi masyarakat. 

"PWI dan insan pers di Pessel harus menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak mempercayai informasi hoaks," ujar Rusma Yul Anwar saat memberikan sambuatan pelantika  PWI Kabupaten Pessel.

Pelantikan PWI Pessel, Senin 30/1-2023 spesial karena langsung disaksikan narasumber berita utama yaitu Bupati Pessel Ruma Yul Anwar dan Kapolres Pessel AKBP Novianto Taryono, SH, S.I.K, M.H dan unsur Forkompida Pessel lainnya. 

"Pelantikan ini persiapan cukup singkat, tapi atas dukungan Bupati, Pak kaplres dan Bank Nagari serta kepala OPD se Kabupaten Pessel, kegiatan pelantikan ini bisa dilaksanakan," ujar Ketua Panitia Pelantikan PWI Kabupaten Pessel Prima Doni.

Sekretaris PWI Sumbar Firdaus Abie membacakan SK PWI Pessel dan ikrar pelantikan disampaikan Ketua PWI Sumbar Basril Basyar. 

PWI Pessel periode 2023-2026:

Ketua Suherman, Sekretarias Yoni Syafriza dan Bendahara Elvi Mahyuni dan jajaran kepengurusan lainnya. (***)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Supardi mengajak Muhammadiyah Sumbar andil dalam memberantas fenomena sosial menyimpang di tengah masyarakat seperti Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) hingga maraknya peredaran narkoba.

Ajakan tersebut disampaikan Supardi saat bersilaturahmi dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumbar, Selasa (24/1) di Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumbar, Kota Padang.

Supardi mengatakan, perkembangan perilaku menyimpang di tengah masyarakat kian memprihatinkan, seperti LGBT dan narkotika. Sangat disayangkan belum ada satu pun organisasi yang pasan badan untuk berkontribusi lebih dalam menghilangkan kondisi tersebut.

“Dengan kesempatan ini DPRD secara kelembagaan mengajak Muhammadiyah Sumbar sebagai salah satu organisasi Islam terbesar berkontribusi lebih untuk menyikapi kondisi sosial itu,” kata Supardi.

Menurut Supardi, secara presentase peringkat Sumbar menepati posisi ketiga se Indonesia dalam hal LGBT, hal negatif ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya perilaku menyimpang, perkembangan teknologi juga harus menjadi konsen untuk disikapi.

Pada kesempatan itu,Supardi menceritakan tentang pengalaman hidup hingga mengikuti berbagai organisasi salah satunya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Dia juga mengakui pernah menjadi bagian dari perguruan tapak suci yang notabene binaan Muhammadiyah.

Dia mengatakan secara beribadah dirinya mengikuti Muhammadiyah dan besar dengan ajaran-ajaran organisasi ini. Dahulu juga pernah menjadi angkatan mudanya.

“Jadi untuk mendukung peran Muhammadiyah di Sumbar pihaknya berencana memberikan hibah sebesar Rp1 miliar untuk perbaikan gedung dan hal lainya pada perubahan APBD 2023,” ungkapnya.

Andil Muhammadiyah untuk memberantas perilaku menyimpang di Sumbar sangat bisa dilaksanakan, dimana ,m organisasi ini memiliki pusat kajian hingga lembaga pendidikan tinggi, sehingga mudah untuk menjalankan program-program strategis untuk menekan angka hal-hal menyimpang.Kata Supardi.

Sementara itu, ketua PWM Sumbar Bakhtiar mengatakan, Muhammadiyah Sumbar memiliki sejumlah program prioritas pada tahun ini diantaranya membenahi gedung dawah yang belum begitu representatif. Ada beberapa ruang yang belum digunakan termasuk lantai tiganya.

“Kedepan gedung ini akan menjadi pusat kegiatan Muhammadiyah termasuk proses pengkaderan, tidak hanya itu, kegiatan perguruan tapak suci juga disini,” katanya.

Selain memperbaiki gedung, Muhammadiyah Sumbar juga terus melakukan kosulidasi dengan 754 ranting dan lebih dari 100 cabang di Sumbar. Dalam hal amal usaha Muhammadiyah Sumbar memiliki TK hingga universitas yang tersebar di 19 Kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Pengurus terus memacu percepatan pengembangan amal usaha di Sumbar, karena SDM Muhammadiyah banyak dari berbagai latar belakang,”katanya.

Bakhtiar menambahkan Apapun digerakan Muhammadiyah ada sangkut pautnya dengan kebijakan pemerintah, maka perlu peran tokoh Muhammadiyah yang berada di legislatif maupun eksekutif.(Sri)