Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok


PADANG.Lintas Media News Meningkatkan rasa kekeluargaan dan kordinasi sesama pengurus, untuk meningkatkan kinerja serta pendapatan anggota, 3 organisasi pelabuhan melakukan cofee morning serta halal bi halal.

Organisasi tersebut yakni  APBMI, ALFI dan INSA, bersama stakeholder lainnya, termasuk Dinas perhubungan, KSOP pelabuhan Teluk Bayur, GM Pelindo serta lainnya, berlangsung amat harmonis, diiringi musik mengalun syahdu.

"Kami sengaja menyempatkan dan menyiapkan diri untuk bisa bersama-bersama, menjalin harmonisasi dan rasa kebersamaan, untuk kepentingan anggota serta banyak orang," tutur ketua APBMI H.M. Tauhid, Rabu (25/5/2022), di hotel Axana.
Tauhid juga mengatakan, selama ini kesibukan membuat sulit untuk bisa berkumpul bersama, maka acara copi morning dan halal bi halal menyatukan 3 organisasi berbeda, namun berusaha pada tempat yang sama.

"Selama ini kesibukan membuat kami sulit untuk berkumpul, dengan acara ini kita bisa bercengkrama bersama," tambah Tauhid.

Hal senada juga disampaikan salah seorang pengusaha yang juga pengurus salah satu organisasi Ii Apriyatna, dimana dalam berusaha tentu ada gesekan, dengan silaturahmi ini semua akan bisa dibicarakan, sehingga kedepan lebih harmonis.
"Jika selama melakukan kegiatan ada berbagai gesekan, dengan silaturahmi dan halal BI halal akan menjadi cair, kedepan harmonisasi harus terus terjalin," ulas Ii Apriyatna.

Dia juga menekankan, suasana kondusif dan harmonis akan membuat semangat dan etos kerja meningkat, dan pekerja menjadi nyaman.

Halal bi halal dan copi morning dengan tema "memperat silaturahmi, untuk kebersamaa" diakhiri dengan makan siang bersama.(***)



Lintasmedianews.com, Dharmasraya - Halalbihalal pemerintahan Nagari Gunung Selasih, kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat di kantor wali nagari gunung selasih, (25/05/2022).

Hadir dalam acara seluruh kepala Jorong Gunung Selasih Amirudin,Ikbal, dan Irfandi, staf wali nagari,ketua Bamus Jasri  dan staf, kader-kader  gunung selasih,serta pengisi ceramah oleh ustadz Fery

Di tengah kesibukan menjalankan roda pemerintahan Wali Nagari Gunung Selasih Hj, Edi Syahroni Monti Sutan pun melaksanakan kegiatan kemasyarakatan Halalbihalal Nagari Gunung Selasih di Kantor Wali Nagari Gunung Selasih.

Persiapan acara jauh sebelum dilaksnakannya acara halalbihalal telah disusun seapik mungkin,seperti panitia pelaksana lapangan,konsumsi dan akomodasi sudah terstruktur dengan baik
Wali Nagari Gunung Selasih Edi Syahroni sangat bersyukur, dalam menjalin silaturahim untuk memperkuat kerukunan dan persatuan kekompakan anak nagari. "Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan seluruh lini yang ikut andil untuk mensukseskan acara halalbihalal Nagari Gunung Selasih ini. Sehingga berkat kerja keras dalam kebersamaan acara kita telah sampai pada puncaknya ini semua dukungan moril, materil dan tenaga dari seluruh unsur masyarakat," katanya.

Walau pun halalbihalal Nagari ini dilaksanakan dengan sangat sederhana. Namun, kepuasan tersendiri untuk Nagari Gunung Selasih bisa dirasakan bersama disinilah kekompakan dan kebersamaan selalu dijaga.

Dalam acara halalbihalal ini menjadi momen kebersaman mari dirajut kekompakan keamanan dan ketertipan dalam Nagari. "Jaga silaturahmi antar sesama,bahu membahu dalam membangun kebersamaan,untuk mengembangkan potensi daerah yang ada," imbuh Edi Syahroni

Acara dilanjutkan dengan kegiatan bincang-bincang Kader Dasawisma yang dipimpin oleh ketua TP PKK  Yarma Mutiara. (elda)

Lintasmedianews.com, Lampung-
 Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Sutan Riska Tuanku Kerajaan hadiri Rapat Koordinasi Wilayah Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Koordinator Wilayah Lampung, Rabu (25/05)di Rumah Dinas Bupati Nuwo Balak.

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) merupakan wadah kerja sama antar pemerintah daerah kabupaten untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab guna pencapaian tujuan nasional dalam kerangka Negara Republik Indonesia.

Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang juga merupakan Bupati Dharmasraya dalam sambutannya menyampaikan bahwa Apkasi merupakan wadah untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh daerah Kabupaten.

Sutan Riska berharap, Rakor ini dapat memberikan manfaat positif bagi para anggotanya serta menghasilkan kesimpulan yang baik untuk dibawa ke Rakernas Apkasi pada bulan Juni mendatang di Bogor untuk kemudian diserahkan kepada Presiden RI.

Ketua Umum Apkasi juga mengingatkan kembali pesan dari Presiden Joko Widodo untuk segera memasukkan produk lokal atau dalam negeri ke dalam e-katalog, karena dari 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia, baru 46 daerah yang melaksanakannya.(rls/elda)


Lintasmedianews.com, Dharmasraya- Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia (LKLU) Dharmasraya mewakili Dharmasraya pada lomba pilar-pilar sosial tingkat provinsi Hotel Roky, Padang, Sumatera Barat. 

Acara ini dihadiri oleh panitia-panitia penyelenggara dan utusan dinas sosial kabupaten/kota  dan peserta pilar-pilar sosial lainnya

Di momen ini LKLU mempresentasikan makalah mereka berjudul "Label Produk". Sesuai nama lembaganya LKLU ini menyampaikan berbagai kegiatan bersama lansia yang mereka lakukan. 

Mewakili Dharmasraya, LKLU berhasil memberikan kebanggaan dengan  menduduki posisi lima yang dilanjutkan ke hadiah tiga besar.
Pada kesempatan itu, Yenisisri SH selaku Ketua LKLU memberikan apresiasi kepada tim nya yang bekerja sama  dengan baik.

" Kami tidak menyangka dengan pencapaian LKLU saat ini, berkat kerjasama tim utusan LKLU dan juga motivasi dari teman-teman yang lain kita bisa mencapai posisi saat ini" ucap Yenisisri penuh syukur

" Fasilitas untuk Lembaga kami masih kurang memadai, kami sangat membutuhkan kendaraan dinas. Terkadang terjadi hal yang darurat kami tidak bisa langsung turun tangan , disebabkan sulit transportasi. Kami berharap, pemerintah daerah dapat membantu kami mengatasi perihal ini" tutup Yenisisri berharap.(elda)


PADANG,Lintas MediaNews.
Dalam rangka memperingati Hari Kearsipan ke-51, PT Semen Padang menggelar learn & share tentang Pengelolaan Arsip secara virtual, Selasa (24/5/2022) pagi. 

Kegiatan yang dibuka Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang Oktoweri itu diikuti ratusan karyawan Semen Padang Group, dan SIG Group, dengan narasumber Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Drs. Imam Gunarto, M.Hum, dan Ketua Tim Arsip PT Semen Padang, Nelvi Irawati. 

Oktoweri mengatakan, dalam penyelenggaraan kearsipan, PT Semen Padang sudah mendapat pengakuan secara formal dari ANRI dengan predikat Akreditasi A pada tahun 2015 dengan total nilai 81,68 dan naik menjadi 88,81 pada tahun 2021.

"Melalui acara ini, kita berharap agar pengelolaan kearsipan kita lebih tertib, baik dan benar sesuai dengan undang-undang," kata Oktoweri. 

Kepala ANRI, Imam Gunarto mengucapkan terima kasih kepada PT Semen Padang yang telah mengundangnya untuk menjadi narasumber pada webinar learn & share tentang Pengelolaan Arsip. Karena PT Semen Padang sudah dikenalnya sejak 90-an.

"Saya ikut menggawangi kerja sama ANRI dengan PT Semen Padang sejak tahun 90-an. Waktu itu saya masih sebagai pejabat Arsiparis, eselon III dan tentunya saya sangat senang pengembangan Kearsipan PT semen Padang yang terus menanjak dari tahun ke tahun," katanya. 

Imam Gunarto memaparkan bahwa mengelola arsip harus punya spirit dan juga fundamen moral. Fundamen moral dalam pengelolaan arsip itu seperti karya Noam Chomsky dalam bukunya yang sangat menarik, yaitu "It Is the responsibility of intellectuals to speak the truth and to expose lies".

Fundamen moral dari kegiatan kearsipan itu bertujuan agar pengelola arsip bertanggung jawab sebagai orang yang intelektual yang bisa menyampaikan kebenaran dan mengekspose kebohongan-kebohongan, supaya masyarakat menjadi maju, demokrasi dan transpransi.  

Untuk itu, ia berharap agar fundamen moral ini masuk ke jiwa dan sanubarinya aparat kearsipan, arsiparis dan pengelola arsip. Karena, mengelola arsip bukan untuk kearsipan itu sendiri, tapi sebagai bagian dari tanggung jawab kepada bangsa, menyampaikan kebenaran dan mengekspose kebohongan-kebohongan.

"Artinya apa? bukan di arsip ada kebohongan, tapi dengan arsip kita mengungkap kebohongan-kebohongan yang sumbernya bukan dari arsip, tapi mungkin dari hoax. Dengan arsip kita bisa mengungkap bahwa hoax itu atau adalah berita yang tidak benar. Karena, arsip menyimpan dan merekam informasi yang nyata, benar dan lengkap," kata Imam.

Mantan Sekretaris Utama ANRI ini menyampaikan bahwa ANRI sepakat sekali dengan taggline dari pengelolaan arsip di PT Semen Padang, yaitu "Arsip Hilang Aset Melayang". Karena, arsip harus dikelola berdasarkan mandat atau aturan perundang-undangan. 

Kalau tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, tentu saja otentisitas arsip, keaslian arsip dan kepercayaan arsip menjadi terganggung. "Jika terjadi sengketa tentang aset, kita akan mengalami kekalahan, karena bukti kepemilikan aset itu tidak sesuai dengan aturan main yang disahkan oleh undang-undang," ujarnya.

Alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada itu menerangkan bahwa pengelolan arsip sebetulnya menjalankan amanat UUD 1945. Pada pasal 28F, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kemudian amanat pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 juga disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandung didalamnya dikuasai sepenuhnya oleh negara untuk sebesar-besarnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. "Nah, pernyataan dikuasai oleh negara itu artinya harus ada bukti-bukti kepemilikan oleh negara," bebernya.

"Terus terang untuk amanat ini, kita memang agak sedikit kurang serius, karena banyak arsip-arsip tentang bumi air yang dikandung di dalamnya tidak bisa dikelola secara integrasi yang kemudian disajikan kepada masyarakat. Harusnya, arsip tentang kekayaan alam harus dikelola sangat baik untuk menjaga kepentingan negara," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Imam juga menyampaikan arahan Presiden pada haris Kearsipan ke-50 pada 9 Juni tahun 2021, yaitu tinggalkan cara lama dalam mengelola arsip. Cara lama yang dimaksud itu, jelas Imam, yaitu pengelolaan tidak efisien, akses yang lamban, dan penyimpanan yang tersebar di mana-mana.

"Cara lama ini harus ditinggalkan dan kita harus beradaptasi dengan cara baru bebasis digital, sehingga kearsipan lebih terintegrasi, efisien dan efektif. Apalagi, arsip menjadi landasan dalam membuat keputusan yang cepat dan tepat. Arsip juga menjadi rujukan di dalam negeri maupun internasional untuk berkontribusi besar bagi kemajuan bangsa," pungkas Imam.

Ketua Tim Arsip PT Semen Padang  Nelvi Irawati menyebut bahwa Kearsipan PT Semen Padang memiliki Visi Menuju Manajemen Karesipan yang tepat kelola dan tepat saji dengan memperhatikan aspek K3. 

Sedangkan Misi nya, membangun manajemen kearsipan yang efektif dan efisien, peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM di unit kearsipan dan koordinator, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta menjadikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri perusahaan.   

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, manajemen perusahaan mengeluarkan kebijakan kearsipan di PT Semen Padang pada tahun 2018. 

Kebijakan kearsipan tersebut di antaranya berbunyi bahwa setiap insan perusahaan bertekad untuk melaksanakan pengelolaan kearsipan dengan memenuhui seluruh peraturan dan perundang-undangan serta perusahaan yang berlaku, mengelola arsip dengan cara yang tepat kelola dan tepat saji. 

Kemudian, menyelamatkan dan mengamankan arsip vital perusahaan, mengembangkan manajemen kearsipan berbasis teknologi informasi dalam pengendalian dampak lingkungan, serta menyinergikan manajemen kearsipan dengan sistem manajemen yang lain.

"Kebijakan dari manajemen perusahaan diimplementasikan dalam manajemen kearsipan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu menuju penyempurnaan berkelanjutan," kata Nelvi. 

Terkait akreditasi karsipan yang diraih PT Semen Padang sejak tahun 2015, Nelvi membeberkan manfaatnya. Di antaranya, siklus pengelolaan arsip yang lebih baik sesuai dengan undang-undang dan peraturan kearsipan, pencarian arsip di sentral arsip kurang dari 5 menit. 

"Manfaat lainnya, Semen Padang menjadi bagian dari Memory of Nation (MoN), karena sudah menyerahkan arsip statis ke ANRI, menjadi rujukan pengelolaan kearsipan yang direkomendasikan ANRI dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumbar, serta dapat meningkatkan citra perusahaan," ujarnya. 

Learn & Share itu mendapat respons positif dari para peserta. Hal itu terlihat dari komentar dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
"Bu Nelvi mohon info kriteria untuk surat keluar yang harus melalui NDO dan non NDO," kata Sayekti, salah seorang peserta dari IKSG.

Peserta lainnya, Widiastuti, menanyakan apakah aplikasi e-arsip yang digunakan PT Semen Padang dapat digunakan juga oleh SIG Grup dan afiliasi.

Peserta lainnya dari PT Semen Tonasa pada kesempatan itu menyatakan ketertarikannya dengan aplikasi arsip PT Semen Padang. "Aku tertarik dengan aplikasi arsip di Semen Padang. Katanya aplikasi dari SIG ya? Bisa diduplikasi di Semen Tonasa kah?" kata peserta yang bernama Andita. (*)

Bengkalis Lintas medianews
wakil bupati Bengkalis  H Bagus Santoso menghadiri acara‎ Gren pinal Bujang Dara Kabupaten Bengkalis .yang di Laksanakan oleh dinas pariwisata Bengkalis pusatkan dilapagan tugu bengkalis malam Kamis 24-5-2022 

Sebanyak 28 Perseta  Bujang dan Dara Bujang 14 dan Dara 14  . ahirnya memasuki malam puncak Grand Final, pada malam Grand Final ini, antusias dari masyarakat Bengkalis turut ikut memadati halaman lapagann tugu Bengkalis untuk menyaksikan siapa yang akan terpilih nantinya.‎dengan ” merupakan tujuan sebagai mengenal lebih luas tentang pariwisata di kabupaten Bengkalis

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis Edi sakura  mengatakan ke pariwisataan dan kebudayaan yang mampu untuk membentuk menjadi insan di garda terdepan,sehingga mampu memajukan negeri ini dalam dunia pariwisata.‎ dan budaya yang ada di kabupaten Bengkalis ini menjadi lebih baik lagi ke tingkat Propinsi

2022
Dalam Sambutan wakil bupati bagus santoso  Mengatakan  juga dapat akan mengangkat daerah kabupaten Bengkalis ini khusus nya di bidang promosi wisata yang ada di kabupaten Bengkalis Diakhir acara terpilih sebagai Bujang dan Dara tahun 2022


mengatakan, setiap bujang dan dara Kabupaten bengkalis, memiliki tanggung jawab khusus sebagai duta daerah dalam membangun citra pariwisata. Seorang duta wisata yang baik, harus menjiwai nilai-nilai budi pekerti, kepribadian yang baik, serta memiliki wawasan, sikap, serta rasa nasionalisme yang tinggi. Terlebih menjadi seorang duta Negeri Bengkalis harus mencerminkan sikap sebagai bagian dari masyarakat melayu 

 juga punya kesempatan nantinya untuk membantu pemerintah menjadi wisatawan yg datang dari luar dan hal-hal lainnya menyangkut promosi pariwisata daerah.

pembukaan nya di buka oleh wakil bupati  H Bagus Santoso di hadiri   adalah kajari Bengkalis Dandim 0303 Bengkalis Kapolres Bengkalis dan pengadilan negeri Bengkalis, serta ketua LAMR kabupaten Bengkalis,camat se kabupaten Bengkalis dan salam hangat juga dari Bupati kabupaten Bengkalis. selamat berkompetisi dalam acara festival Bujang dan Dara ini berbuat lah yang terbaik untuk daerah kabupaten Bengkalis, karena nanti nya akan bisa menjadi duta besar untuk Bujang dan Dara baik di daerah kabupaten Bengkalis maupun nanti untuk tingkat provinsi mau pun nasional

Dan Diakhir acara terpilih sebagai Bujang dan Dara tahun 2022

Juara 1 Bujang Muhammad Gunawan dari Kecamatan Bathin Solapan dan Dara Dinda Rahmi utusan Kecamatan Mandau. 

Juara 2 Bujang Syahrudin dari umum dan Dara Sinta Vivi Utari utusan dari Kecamatan Bantan. 

Juara 3 Bujang Muhammad Wira Dana dari umum dan Dara Fira Ananda Rizki dari masyarakat umum juga

harapan 1 Bujang Fendi Agusma utusan dari Kecamatan Bantan dan Dara Sindiagit utusan Kecamatan Bukit Batu. 

Harapan 2 Bujang Alfin Azri utusan  dari Kecamatan Rupat Utara dan Dara Nur Kholisoh utusan Kecamatan Rupat. 

Harapan 3 Bujang Mukhtin Fadli Kurniawan utusan dari Kecamatan Bengkalis dan Dara Nurul Aini utusan Kecamatan Bengkalis. 

Bujang Favorit Fandi Agusma utusan Kecamatan dari Bantan, Dara Favorit Sinta Vivi Utari utusan dari Kecamatan Bantan. 

Bujang Intelegensi Rahmat Hartono utusan Kecamatan Pinggir, Dara Intelegensi Lathifah Husna utusan dari Kecamatan Bathin Solapan.

Bujang Foto Genic Debby Sugana utusan dari Kecamatan Siak Kecil, Dara Foto Genic Firda Tasya Agustina dari umum. 

Bujang Persahabatan adalah Andrean Syah dari umum, Dara Persahabatan Nurhasanah utusan dari Kecamatan Bandar Laksamana(ind)





Padang.Lintas Media News.
Pensiunan PNS bernama Yulia melaporkan peristiwa penipuan yang diduga dilakukan oleh seorang pria inisial RN warga Kurao Pagang Nanggalo ke Polresta Padang, kemaren. 

Yulia mengatakan, "dia mengiming - imingi saya dengan mengaku bisa memasukan anak saya menjadi PNS," katanya.

Waktu kejadian pada tanggal 8 April 2021, bertempat dikediaman Yulia jalan Koto Luar Kecamatan Pauh Kota Padang.

Akibat dugaan penipuan yang berkedok penerimaan CPNS PPATK tersebut, Yulia dirugikan sebesar Rp 50 juta.

"Saya mengalami kerugian sebesar Rp 50 juta, karena sampai sekarang anak saya tidak juga diterima," sebut Yulia.

Terlihat dari pantauan tim awak media, Yulia melapor ke Polresta Padang didampingi oleh Komandan Komando Khusus MPI Sumbar Gazali Harun.

Laporan tersebut dibenarkan oleh Kapolresta Padang melalui Kasat Reskrim dengan nomor STTP/295/V/2022. (tim)




Jakarta.Lintas Media News.
Bahas sejumlah isu strategis untuk mengoptimalkan pembangunan daerah, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi beserta Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah, adakan pertemuan dengan perantau Minang di Ibu Kota Jakarta, Selasa (24/5).

Pada pertemuan yang dilaksanakan di Hotel Balairung itu, dihadiri beberapa tokoh Sumbar, salah satunya mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Indonesia Gamawan Fauzi.

” Banyak masukan yang terjaring dari pertemuan ini, tentunya akan menjadi acuan prioritas untuk mengoptimalkan pembangunan daerah dari seluruh aspek,” kata Supardi ketika ditanya usai kegiatan tersebut.

Dia mengatakan, perantau meminta pemerintah provinsi meningkatkan sinergisitas dengan kabupaten/kota untuk menyuksuseskan proyek pembangunan tol Padang-Pekanbaru. Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah masalah pembebasan lahan, jangan sampai ada lagi oknum-oknum yang memanfaatkan dana ganti rugi untuk dikorupsi.

“‘Kita berharap tidak terulang lagi, koordinasi Pemprov dan Kabupaten/Kota merupakan salah satu bentuk antisipasi,” katanya.

Tidak hanya perihal pembangunan, sektor pendidikan pun tidak luput dari pembahasan, pemerintah daerah harus memikirkan kembali bagaimana untuk meningkatkan kualitas pendidikan Sumbar yang sedikit menurut.


Dahulu daerah kita merupakan percontohan bagi daerah lain dalam hal pendidikan, namun sekarang banyak para pelajar memilih provinsi-provinsi tetangga untuk menuntut ilmu

” Dulunya daerah tetangga dibawah kita sekarang sudah diatas kita, tentunya dibutuhkan kinerja yang lebih optimal untuk mengembalikan itu kembali,” katanya.

Dalam hal Pertumbuhan Ekonomi (PE) saat ini, lanjut Supardi, cenderung rendah dibandingkan rata-rata nasional. Pada tahun 2022-2023 diharapkan PE bisa mencapai lima persen, meski itu diluar RPJMD namun itulah yang Sumbar butuhkan. Dengan membaiknya PE maka akan berdampak pada tertekanya angka kemiskinan dan pengangguran.

Perlu kerja cerdas untuk ini, tidak hanya melibatkan pemerintah daerah dan DPRD, namun juga perantau-perantau minang yang duduk pada jajaran legislatif pusat untuk berupaya bagaimana menggaet APBN untuk kepentingan pembangunan Sumbar.

Dia mengatakan peran perantau sangat penting untuk Sumbar, namun dikarenakan adanya gate yang tercipta karena dinamika sosial, maka itu menjadi kendala optimalnya peran perantau.
Dengan semangat kebersamaan maka pupuk kembali semangat untuk membangun daerah.

” APBD Sumbar cukup rendah, maka tidak seharusnya kita bertumpu pada keuangan daerah, “katanya.

Dia mengatakan APBD Sumbar berada pada kisaran Rp 6,5 triliun, jika itu sebagai tumpuan utama, bisa apa kita. Dibutuhkan inovasi kepala daerah untuk mengoptimalkan pembangunan daerah, potensi-potensi lain harus dioptimalkan termasuk perantau, banyak perantau masih duduk pada tumpuk kekuasan DPRRI atau DPD RI manfaat peluang itu.

Sementara itu mantan Mendagri RI Gamawan Fauzi mengatakan pembangunan Sumbar tidak bisa terlepas dari pemerintah pusat. Hal itu tidak terlepas dari realisasi DAU dan DAK, pada tahun lalu ada APBN sebesar Rp 800 miliar tidak cair untuk Sumbar padahal daerah telah menyiapkan bentuk-bentuk program.
Menurutnya PE Sumbar dalam dua tahun terakhir tidak terlalu bagus, bahkan saat Sumbar pada taraf makmur PE hanya pada angka tujuh persen.

Dia meminta pemerintah untuk mengembalikan kejayaan sektor pendidikan Sumbar seperti masa lalu, begitupun dari pariwisata, jadikan itu sektor unggulan yang prioritas.

” lakukan efisiensi birokrasi, dengan pelayanan tetap optimal,” katanya.

Sementara itu tokoh Pers Sumbar
Basri Djabar merekomendasikan sejumlah hal perlunya pembangunan yg berkelanjutan dan melanjutkan kehebatan gubernur pada periode satu dan tiga 3 terdahulu dalam membangkitkan harga diri masyarakat Sumbar.

” Manfaatkan kewenangan yg ada untuk merangkul para pemimpin daerah dalam menggerakkan segala potensi yg ada untuk pembangunan sumbar,” katanya.

Di antara tokoh perantau asal Sumbar tersebut tampak hadir mantan menteri sosial Bachtiar Chamsyah, mantan menteri dalam negeri Gamawan Fauzi, mantan kapolda Sumbar Dasrul Lamsudin, Ketua LKAAM Fauzi Bahar, jurnalis senior Basril Djabar, pimpinan dan tenaga ahli DPRD, kepala-kepala OPD Pemprov Sumbar, serta tokoh-tokoh asal Sumbar lainnya.

Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi mengapresiasi inisiatif DPRD menggelar forum silaturahmi yang mengulas pembangunan Sumatra Barat tersebut.

“Pemerintah Provinsi Sumatra Barat selalu terbuka terhadap kritikan, karena kritik merupakan bukti rasa cinta terhadap Sumatra Barat. Namun, harapan kita tentu setelah kritikan ada solusi yang ditawarkan,” ujar Gubernur.

Terkait persoalan tol Padang-Pekanbaru, Gubernur menjelaskan pembebasan lahan ruas Padang-Sicincin hingga saat ini sudah lebih dari 60% dan prosesnya terus berjalan. Selain itu, ia juga menerangkan capaian realisasi indikator kinerja Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dalam dua tahun terakhir.

Di antaranya indeks pembangunan manusia, gini ratio, pengentasan kemiskinan, dan penurunan pengangguran berkinerja cukup baik di atas rata-rata nasional. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri walau ekonomi pasca-Covid-19 pada tahun 2021 tumbuh 3.29%, melebihi target sebesar 3.24%, pertumbuhan tersebut masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional di angka 3.69%. Pun demikian dengan tol Padang-Pekanbaru yang pembangunannya membutuhkan percepatan.(***)


Diskusi Komisioner KPID Sumbar  Edra Mardi dengan anggota DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim

Padang, Lintas Media News.
Anggota Komisi 1 Dprd Sumbar Hendra Irwan Rahim memandang lembaga komisi penyiaran daerah Indonesia Sumbar merupakan ujung tombak pengawal undang undang penyiaran di Sumatera Barat. Dalam amanah undang undang penyiaran tersebut Kpid memiliki tupoksi untuk mengawasi aktivitas lembaga penyiaran swasta maupun pemerintah baik radio dan televisi yang bersiaran dan berizin di daerah sumatera barat. 
Dalam menjalankan tupoksi tersebut Kpid Sumbar diatur dalam peraturan kepenyiaran dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.

 Hendra irwan rahim memandang, kpid sumbar perlu lebih di perkuat lagi dengan peraturan daerah tentang penyiaran sumatera barat. Dengan adanya perda tersebut, akan mampu mengatur lebih jauh kewenangan kpid dan mampu mengakomodir hak masyarakat sumbar dalam mendapat informasi berimbang yang sesuai kearifan lokal. Dan tentu saja juga di harapkan mengatur tentang regulasi badan usaha penyiaran yang di bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Terang mantan ketua dprd sumbar periode 2004 2019 ini.
Sementara itu, komisioner Kpid Sumbar Endra Mardi yang merupakan koordinator bidang lembaga  kpid sumbar, memamdang penguatan lembaga Kpid di bidang perda akan mampu memaksimalkan kinerja kpid dalam menjalankan fungsi pengawasan lembaga penyiaran, baik dari segi isi siaran, sdm pelaku penyiaran maupun regulasi etika bisnis penyiaran di sumatera barat. 
" saat ini kpid sudah maksimal menjalankan kerja dalam hal pengawasan isi siaran. Terbukti lembaga penyiaran baik radio dan televisi sudah mulai menunjukan kualitas isi siaran mereka. Namun, dari sisi lain, kpid belum di topang dengan peraturan penyiaran lokal, sehingga belum mampu mengakomodir kepentingan daerah baik provinsi maupun kabupaten kota di sumbar. Buktinya lembaga penyiaran televisi berjejaring daerah belum mampu bersiaran 100 wilayah sumbar. Dengan adanya perda, kami berharap  dapat mengatur regulasi tersebut, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hak masyarakat sumbar di bidang penyiaran. 
Dalam rangka mewujudkan perda tersebut, kpid akan terus melaksanakan kampanye guna mendapatkan dukungan dari seluruh stock holder dan masyarakat di sumbar.


Lintas Media News - Lampung Timur – Bupati Lampung Timur M. Dawam Rahardjo memberi sambutan dalam acara Reses DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan VIII Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), di Aula Atas Setdakab Lampung Timur, Selasa (24 Mei 2022).

Hadir mendampingi M. Dawam Rahardjo, Wakil Bupati Lampung Timur, Azwar Hadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Moch Jusuf, Para Staf Ahli, Asisten, Inspektur Kabupaten Lampung Timur, Kepala OPD serta Para Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur.

Mengawali acara tersebut M. Dawam Rahardjo menyampaikan ucapan selamat datang kepada Anggota Reses DPRD Provinsi Lampung dari Dapil VIII Lampung Timur.

“Dalam kesempatan ini atas nama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur, kami ucapkan Selamat Datang di Bumei Tuwah Bepadan kepada Bapak/Ibu Anggota Reses DPRD Provinsi Lampung dari Dapil VIII Lampung Timur,” ucapnya.

Selanjutnya, dalam kesempatan tersebut M. Dawam Rahardjo berharap dengan kunjungan reses Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil VIII Lampung Timur dapat memberi masukan berkaitan dengan tugas kemasyarakatan pemerintahan dan pembangunan.

“Kami berharap dengan terlaksananya acara ini dapat memberikan kontribusi dalam membangun Kabupaten Lampung Timur agar semakin maju, begitu pula kami selaku wakil rakyat yang duduk dalam pemerintahan akan terus berupaya agar seluruh kegiatan dan program-program pembangunan dapat menyentuh dan berpihak kepada masyarakat,” jelasnya.

M. Dawam Rahardjo menambahkan, dirinya ucapkan selamat bertugas kepada para Anggota reses DPRD Provinsi Lampung dari Dapil VIII, semoga kunjungan ini membawa manfaat yang positif terutama dalam proses pembangunan di Bumei Tuwah Bepadan ini. ( Yudi )



Padang,Lintas Media News.
Terkait Penerapan Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21,Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Sumbar dan Jambi Sosialisasikannya Pada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) progresif terhadap Penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan.Senin, (23/5/2022) di ruang sidang utama DPRD Sumbar.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar mengatakan, jajaran Pimpinan dan Anggota Dewan terbantu dengan adanya Sosialisasi Tata Pemotongan PPh 21 bagi Penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan.

“Sosialisasi ini bagus, karena ini memang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat termasuk Anggota Dewan yang merupakan bagian dari WP (Wajib Pajak). Melalui sosialisasi ini kita tahu harus berbuat apa dan harus apa dalam melaporkan pajak", kata Irsyad Syafar di Gedung DPRD Sumbar.


Hal senada juga diungkapkan Anggota DPRD Sumbar lainnya Asra Faber yang mengaku bahwa Sosialisasi Tata Cara Pemotongan PPh 21 setidaknya mempermudah Pimpinan dan Anggota Dewan dalam melaporkan besaran pajak yang akan berkontribusi bagi negara.

“Makanya dengan sosialiasi ini, kita bisa tahu apakah misalnya harus dibayarkan dengan APBD ataupun dengan pribadi. Jadi sosialisasi ini bagus dan mencari solusi bagaimana untuk pembayaran-pembayaran itu", ujar Asra Faber.

Berdasarkan informasi DJP Kemenkeu terhadap Sosialisasi Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri, penerapan pajak progresif dilatarbelakangi Pasal 17,  Ayat 1, huruf a Undang - Undang Pajak Penghasilan (Perubahan terakhir UU 7/2021 HPP).


Dimana, aturan tersebut memuat lima klaster pajak progresif antara lain penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50 juta dikenakan tarif 5 persen, diatas Rp 50 juta sampai Rp 250 juta dikenakan tarif 15 persen, diatas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta dikenakan tarif 25 persen, diatas Rp 500 juta sampai Rp 5 miliar dikenakan tarif 30 persen, dan penghasilan diatas Rp 5 miliar dikenakan tarif progresif 35 persen.

Penghitungan tarif pajak progresif nantinya wajib dilaporkan Pimpinan dan Anggota Dewan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Sementara itu, Kepala Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPH 1 Direktorat Peraturan Perpajakan Sumbar dan Riau Edy Suyanto berharap, Sosialisasi Penerapan Pemotongan PPh 21 bagi Pimpinan dan Anggota Dewan dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholder.

“Kami harap agar sosialisasi pemotongan PPh 21 dapat ditindaklanjuti dengan baik dan cermat. Sehingga dapat memperkuat kontribusi negara melalui sektor pajak yang dilakukan sesuai aturan", pungkas Edy Suyanto.(Sri)


PADANG,Lintas Media News.
Ketua OKK DPP Partai Demokrat, Herman Khairon menyebutkan Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar, H. Mulyadi disepakati sebagai Calon Tunggal sebagai Ketua Partai Demokrat Sumbar periode 2022-2027.

"Sesuai konsolidasi dengan pemilik suara dalam Musda IV Partai Demokrat Sumbar yang kita lakukan beberapa hari terakhir, maka disepakati Pak Mulyadi sebagai caluon tunggal ketua DPS Partai Demokrat Sumbar, sekaligus melanjutkan kepemimpinannya untuk periode kedua," ujar Herman Khairon atau yang akrab disapa Kang Hero dalam sambutannya pada pembukaan Musda IV Partai Demokrat Sumbar, Selasa (24/5/2022) di Santika Hotel, Padang. 

Kesepakatan calon tunggal, lanjut Kang Hero, merupakan  keinginan pada pemilik suara yang terdiri dari DPD dan DPC Partai Demokrat di 19 Kabupaten Kota di Sumbar. Hal itu juga melihat kesuksesan Mulyadi dalam memimpin Partai Demokrat Sumbar di periode pertamanya. 

"Jadi, semua pengurus DPD, DPC sepakat, tugas berat menanti karena hanya 20 bulan lagi akan berlangsung Pemilu 2024. Karena itu, bersama i ungkap Kang Hero. 
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar, H. Mulyadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musda VII Partai Demokrat Sumbar merupakan musda terakhir dari 33 DPD Partai Demokrat se Indonesia. Musda Sumbar merupakan musda yang spesial, karena jauh dari hiruk pikuk.

"Ini menandakan kecerdasan berpolitik orang Sumatera Barat yang berwawasan luas dan egaliter," ujar Mulyadi dalam musda VII Partai Demokrat Sumbar yang mengangkat tema "Bersama Kita Kuat, Bersatu Kita Bangkit", Selasa (24/5/2022) di Santika Hotel, Padang. 

Menyampaikan pesan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, AHY ketika datang ke Sumbar mengantarkan bantuan untuk korban bencana, Mulyadi mengatakan bahwa kata Ketum AHY, bahwa Musda itu merupakan ajang konsolidasi, bukan justru membuat perpecahan. 

"Karena itu, mari kita jadikan Musda Partai Demokrat Sumbar ini untuk menjemput kemenangan yang tertunda pada Pemilu Legislatif 2019 lalu," ungkap Mulyadi dalam musda yang dihadiri Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefki Harsya dan anggota DPR RI, Rieska serta anggota DPRD Provinsi dan kabupaten kota di Sumbar. 

Musda VII ini, lanjut Mulyadi, berbeda dari Musda musda sebelumnya. Musda ini merupakan konsekuensi dari perubahan AD/ART Partai Demokrat. 

"Untuk jadi ketua partai, cukup mememperoleh 20 persen dari jumlah suara. Saya melihat, ini terobosan konstitusi yang cerdas sekaligus mencegah politik uang," jelas Mulyadi mantan anggota DPRI 3 periode dan calon gubernur Sumbar. 

Menghadapi dua agenda besar 2024, Pileg dan Pilpres), maka Mulyadi berpesan agar semua pengurus dan kader Partai Demokrat di Sumbar untuk bekerja keras agar dapat memenangkan pemilihan agar jumlah kursi di eksekutif tentunya juga lebih banyak. 

"Karena itu, kita akan terus evaluasi kader yang saat ini terpilih jadi anggota dewan, sekaligus juga mempersiapkan calon anggota legislatif yang diharapkan dapat meningkatkan perolehan suara partai Demokrat di Sumbar," ucap Mulyadi. 
Dalam memperoleh suara, tambah Mulyadi, Partai Demokrat memang bersaing dengan partai lain, khususnya dalam meraih simpati masyarakat. 
"Namun tegas pesan Pak SBY, silahkan bersaing merebut simpati masyarakat, namun jangan menghalalkan segala cara," tegas Mulyadi. (**)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.