Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

February 07, 2022




Padang.Lintas Media News.
Untuk penyusunan dan perubahan agenda kerja kedewanan pada waktu berjalan, Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan lakukan kunjungan kerja (Kungker) ke DPRD Sumbar.

Kunjungan tersebut memiliki agenda konsultasi dan study, dalam rangka penyusunan agenda kerja kedewanan sesuai dengan aturan berlaku.
 
Kunjungan Bamus DPRD Pessel tersebut diterima langsung sekretaris DPRD Sumbar H. Raflis,SH,MM, di ruang khusus I DPRD Sumbar, Senin (7/2/2022).

Pada kesempatan itu, ketua rombongan dengan sekitar 15 anggotanya mengucapkan rasa terimakasih, karena sudah diterima dan diberikan berbagai masukan sesuai dengan apa yang mereka inginkan.
“Kami berterimakasih pada paka sekwan DPRD Sumbar yang sudah menerima kami dengan segala sesuatunya, dan telah pula memberi masukan serta bahan yang kita butuhkan untuk dibawa sebagai oleh-oleh perjalanan ini,” ucap pimpinan rombongan.

Ditambahkannya, sebagai anggota badan musyawarah, tentunya perlu menambah masukan, agar dalam menyusun kegiatan kedewanan tidak melanggar aturan, atau menimbulkan masalah dikemudian hari.

Menyikapi hal tersebut, sekretaris DPRD Sumbar Raflis mengatakan, sebagai kepala administrasi, ia akan selalu memberikan pelayanan terbaik pada tamu, sehingga apa yang diharapkan dalam melakukan kunjungan bisa tercapai, dan tamu tidak merasa kecewa.

Sebenarnya pimpinan DPRD Sumbar dan Bamus berkeinginan menerima rombongan, namun pada saat yang sama DPRD Sumbar juga punya agenda, dimana sudah dijadwalkan dalam Bamus.

“Sebenarnya pimpinan dan Bamus ingin menerima bapak-bapak dan ibu-ibu, namun karena pada saat ini sudah terjadwalkan kegiatan kedewanan dalam putusan Bamus, maka tidak bisa ditinggalkan dan saya yang mewakili,” tutur Raflis.

Dia juga menambahkan, setiap ada surat masuk ke DPRD Sumbar, termasuk kunjungan daerah lain, maka ia akan berkordinasi dengan pimpinan, agar bisa dikordinasikan pada alat kelengkapan lainnya, baik komisi, Bamus,baleg dan lainnya.

“Saya tetap melakukan kordinasi dengan pimpinan dewan setiap ada surat masuk, apa lagi berkaitan dengan kunjungan DPRD daerah lain, sehingga tau alat kelengkapan DPRD Sumbar yang mana akan menerima, jika memang berbenturan dengan agenda lainnya, maka saya siap untuk menerima dan memberikan keterangan serta bahan yang dibutuhkan,” tambahnya lagi.

Raflis juga mengatakan, kalau yang berkunjung saat ini merupakan saudaranya, karena berasal dari daerah dimana ia dilahirkan dan dibesarkan.

“Ini yang berkunjung juga saudara saya, karena Pesisir Selatan itu kampung halaman saya, jadi wajar kalau saya melayani dengan baik,” tutup Raflis.(Sri)

 
Read more »

February 07, 2022

Yeni Fitria, pemilik usaha oleh-oleh Kerupuk Azizah
  memperlihatkan sejumlah produknya yang sudah dikemas
dan siap dijual.

Padang, Lintas Media News

Hanya dengan modal Rp500 ribu, pemilik usaha oleh-oleh Kerupuk Azizah bernama Yeni Fitria, raup omzet hingga Rp200 juta per bulan. Omzet tersebut diyakininya berkat Investasi Akhirat yang senantiasa dilakukannya. Berikut ceritanya!

Di medio tahun 2009, Yeni Fitria hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang mengurus segala kebutuhan suami dan ibu bagi empat  anak-anaknya, di samping menjadi Ketua RT di tempat tinggalnya di kawasan Sako, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.


Sebagai seorang Ketua RT saat itu, Yeni Fitria begitu aktif mengumpulkan warganya dan menggelar kegiatan arisan bagi ibu-ibu rumah tangga, dan ia sebagai ketua arisannya. Saat pertemuan arisan, Yeni pun mengemukakan ide untuk membuat usaha kue kering, karena kue kering masa kedaluwarsanya cukup lama.

Ide itu sengaja dikemukakannya, karena menurutnya ibu rumah tangga tidak hanya bekerja mengurus suami dan anak-anaknya. Banyak hal positif yang bisa dilakukan. Membuat usaha kue kering menurutnya, merupakan langkah yang tepat dilakukan seorang ibu rumah tangga, setidaknya hasil usaha kue kering bisa membantu kebutuhan ekonomi keluarga.

“Inilah awal mulanya saya usaha kue kering, karena saya berpikir ngapain di rumah hanya kerja ngurus suami dan anak-anak, mendingan meluangkan waktu membuat kue kering,” kata Yeni saat ditemui di Dapur Kerupuk Azizah, Jl Bukit Ngalau, RT 002, RW 004, Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, pekan lalu.

Sayangnya ketika itu, kata Yeni, tidak ada satu pun ibu-ibu rumah tangga yang menjadi peserta arisan berminat untuk usaha kue kering. Meski begitu, Yeni pun tetap memulai menjalankan ide yang dikemukakannya itu. Dengan modal Rp500 ribu, Yeni membeli bahan untuk kebutuhan membuat kue kering, yaitu kue bawang sayuran. 

“Awalnya saya tidak begitu telaten buat kue bawang sayur, tapi keberanian untuk memulai itu yang saya utamakan. Konsepnya try and error. Kalau gagal, ya diulangi sambai berhasil. Akhirnya, kue sayur tersebut berhasil dibuat dan saya pasarkan kepada  warga sekitar dan beberapa teman saya,” ujar wanita berusia 47 tahun itu.

Seiring berjalannya waktu, kini kue kering Kerupuk Azizah terus berkembang pesat. Bahkan, saat ini ada 10 item kue kering yang diproduksinya. Di antaranya, kue bawang ori, kue bawang pedas, kue kedele, kue bawang tradisional, kemudian stik kentang, stik ubi ungu, stik keju, stik kentang keju, kripik pangsit rasa udang, kerupuk pisang original dan kerupuk pisang rasa coklat. 

Pasar Kerupuk Azizah tidak hanya di Kota Padang, tapi semua kabupaten/kota di Sumbar, termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kerupuk Azizah juga dijual di beberapa kota di luar Sumbar, seperti Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Aceh dan Batam. Pemasarannya tidak hanya secara offline, tapi juga online di berbagai platform jual beli online seperti Shopee, Tokopedia dan marketplace Facebook. “Untuk karyawan, alhamdulillah lebih dari 30 orang. Mayoritas warga Kelurahan Batu Gadang,” katanya.

Sejak memulai usaha kue kering, Yeni mengaku hingga sekarang belum pernah mengalami pasang surut terhadap usaha oleh-oleh Kerupuk Azizah. Perkembangannya dari tahun ketahun ibarat naik anak tangga satu persatu. Bahkan, keuntungan dari modal Rp500 ribu ketika itu tidak pernah digunakan untuk kebutuhan keluarga. Semua untungnya totalitas untuk perkembangan usaha yang dimulai dari bawah. Sebab, untuk kebutuhan keluarga berasal dari hasil usaha suaminya sebagai pembuat kompor mintak tanah. 

“Sekarang ini suami saya juga ikut bantu usaha Kerupuk Azizah. Sejak konveksi minyak tanah ke gas pada tahun 2012, suami saya tidak lagi memproduksi kompor minyak tanah. Saya dan suami fokus mengembangkan usaha Kerupuk Azizah. Sekarang, omzet Kerupuk Azizah rata-rata Rp200 juta per bulan. Saya bersyukur usaha ini berkembang, dan saya juga senang bisa memberdayakan warga Batu Gadang sebagai karyawan saya,” ujarnya. 


Mitra Binaan CSR Semen Padang

Kesuksesan yang diraih Karupuk Azizah hingga mencapai omzet Rp200 juta per bulan, juga tidak lepas dari dukungan PT Semen Padang melalui program Mitra Binaan yang dikelola oleh CSR PT Semen Padang. Itu terjadi pada tahun 2015, di saat usaha istri dari Nasril itu (48) itu  berkembang seiring banyaknya pesanan, sehingga berbagai kebutuhan terutama ketersediaan bahan baku harus dapat terpenuhi. 

Untuk memenuhinya, Yeni mengajukan permohonan pinjaman ke CSR PT Semen Padang melalui program Mitra Binaan. Gayung bersambut, Yeni pun diterima sebagai Mitra Binaan dan mendapatkan pinjaman dana bergulir sebesar Rp20 juta. Dari dana puluhan juta itu, Yeni membeli semua kebutuhan bahan baku dan juga peralatan membuat kue kering.

“Sebenarnya bukan kali itu saja saya dapat pinjaman modal dari CSR PT Semen Padang. Suami saya waktu masih usaha membuat kompor minyak tanah, juga dapat tiga kali pinjaman. Pinjaman pertama tahun 2008 dapat Rp10 juta, kedua di tahun 2010 dapat Rp25 juta, dan terakhir di tahun 2014 dapat pinjaman Rp40 juta. Semua pinjaman itu sudah lama dilunasi. Terima kasih CSR PT Semen Padang atas dukungannya,” ungkap wanita asal Situjuh, Kabupaten Limapuluh Kota itu.


Investasi Akhirat

Di balik kesuksesan usaha Kerupuk Azizah, ternyata ada hal  inspiratif yang dilakukan Yeni Fitria. Dalam menjalankan usahanya, ia mengedepankan konsep Investasi Akhirat. Itu diterapkannya pula untuk karyawannya. Setiap pagi sebelum kerja, semua karyawannya wajib untuk berzikir, membaca asmaul husna, dan doa bersama. Kemudian setiap Jumat pagi mulai pukul 07.00 WIB hingga Pukul 08.00 WIB, semua karyawan wajib membaca surat Alkahfi secara tadarus dari dan pada Sabtu pagi senam bersama.

Selain itu, semua karyawan khususnya perempuan yang bekerja di dapur Kerupuk Azizah, juga wajib mengisi buku Salat. Bagi yang tidak mengerjakan Salat tanpa alasan yang jelas, didenda sebesar Rp5 ribu untuk sekali meninggalkan salat. “Aturan ini saya berlakukan sejak saya mulai rekrut karyawan. Tujuannya, supaya kerja disini dunia tetap diraih, dan akhirat tetap utama. Dunia ini sementara, akhirat selamanya,” ucap Yeni. 

Selain membuat aturan berkonsep religius, Investasi Akhirat lainnya yang dilakukan Yeni adalah mendirikan rumah tahfiz (Rumah Quran Azizah) gratis untuk masyarakat Batu Gadang, dan mendirikan SD IT Alam Azizah di Jalan Sako, Batu Gadang. Pendirian SD IT Alam itu dibuka secara resmi pada 13 Juli tahun 2020 oleh Harneli Bahar, istri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah (saat itu masih Walikota Padang). 

Di tahun pertama, kata Yeni, jumlah murid yang diterima sebanyak ada 21 orang dan di tahun ajaran kedua yaitu 2021/2022, jumlah murid yang diterima sebanyak 27 orang.  Biaya masuk sekolah tergantung kemampuan orangtua murid.  “Ada yang gratis SPP, karena tujuan sekolah ini didirikan untuk masyarakat kurang mampu,” ungkap Yeni. 


Dirikan Rumah Makan PPKM

Setelah sukses mendirikan rumah tahfiz dan ST IT Alam Azizahpada Juli 2021, Yeni Fitria juga ekspansi ke usaha rumah makan dengan nama Rumah Makan PPKM yang didirkan pada Juli 2021. Menariknya, harga sebungkus nasi di rumah makan yang berada di Jalan Bukit Ngalau, Batu Gadang itu hanya Rp5 ribu. Meski murah meriah, porsinya pun sangat mengenyangkan dengan sambal ayam, ikan dan telur. 

“Rumah Makan PPKM ini buka setiap hari Senin-Sabtu, dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Rumah makan ini saya beri nama PPKM, karena arti PPKM itu bukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, tapi Pondok Paruik Kanyang Moibu ,” katanya berseloroh. 

Rumah Makan PPKM ini sengaja dibuka, tambah Yeni, bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu di Kelurahan Batu Gadang. “Kalau untung jualan nasi Rp5 ribu sebungkus, ya tidak lah. Tiap hari selalu disubsidi dari hasil pendapatan Kerupuk Azizah. Karena ikhtiar saya mendirikan rumah makan ini sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT yang telah memberikan limpah rezeki," pungkas Yeni. (*/b)

Read more »

February 07, 2022


Pariaman -- Lintas Media News
Kepala Sekolah SDN 01 Koto Marapak (Komara) Agustrinaldi menjelaskan "Literasi Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta didik untuk lebih mengenal, memahami budaya, situs-situs sejarah, serta alam Minangkabau". terang  Agustrinaldi Minggu (6/02/2022).

Ide dari program ini muncul sejak awal Tahun pembelajaran yang tertuang dalam kurikulum Sekolah pada buku dokumen 1 dan Alhamdulillah kegiatannya terlaksana pada Sabtu Tanggal 5 Februari 2022 kemarin di Istano Basa Pagaruyuang, Kabupaten Tanah Datar. Tegas Kepsek SD 01 ini.

Selanjutnya Kepsek SDN 01 ini memaparkan Acara ini menampilkan pagelaran kreatifitas peserta didik SDN 01 Koto Marapak, seperti Tambua Tasa, Tari Pasambahan, Silek, Pidato Adat, dan Kato Pasambahan.

Kegiatan ini juga sekaligus untuk penilaian praktek Siswa, serta belajar untuk membuat laporan observasi, dengan menggunakan instrumen pengamatan yang dapat meningkatkan kompetensi peserta didik dalam pembelajaran seni dan budaya. sebut Kepsek yang akrab disapa Naldi ini. 

Kami berharap dengan kegiatan Literasi Budaya ini peserta didik dapat melestarikan Adat Istiadat, serta nilai-nilai Budaya dan Tradisi Kota Pariaman khususnya dan Sumbar umumnya.

Karna generasi penerus adalah generasi yang harus disiapkan dengan kearifan lokal yang baik, untuk menyonsong perkembang Iptek agar Adat dan Budaya tidak tergerus perubahan zaman. Jelas Naldi mengakhiri. (ND)
Read more »

February 06, 2022
DHARMASRAYA –lintas Medi News.com
Sutan Riska hadiri penobatan penghulu sukudibawah naungan Datuk nan duo bale pulau Punjung.Sabtu (5/2/2022) di Pulau Punjung.

Raja Pulau Punjung, Abdul Haris Tuanku Sati telah menobatkan atau batagak gala lima orang Datuk dan Pangulu (penghulu) Suku, Datuak Nan Duo Baleh Pulau Punjung di Rumah Gadang Patopang Dt. Tambajo. 

Lima orang yang dinobatkan oleh Raja Pulau Punjung antara lain, Pasdisata Dt Kabilangan Labieh (Patapang Darek),  Elmen Deloys Dt. Padoko Sindo (Caniago Rumah Tabek), Supardi Dt.Rajo Lelo (Patapang Rumah Bukiu),  ZE Dt. Gindo Samajo (Chaniago Rumah Tanggah Padang), M. Jamil Dt.Tambajo (Patapang Tapi Air).
Orang nomor satu di Kabupaten Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan turut serta menghadiri acara penobatan Panghulu Suku Dt. 12 Pulau Punjung, di Rumah Godang Patopang Dt. Tambajo. Dan dihadiri juga oleh Wabup Dharmasraya, Dasril Panin Dt. Labuan, Ketua DPRD, Pariyanto, Kapolres Dharmasraya, AKBP Nurhadiansyah, Raja Pulau Punjung, Abdul Haris Tuanku Sati, Raja Padang Laweh, Sutan Alif, Raja Siguntur, Sutan Hendri, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai dan undangan lainnya. 

Atas nama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sutan Riska  menyampaikan apresiasi telah dilaksanakannya dan disumpah Datuk dan Penghulu sebanyak lima orang, yang dinobatkan oleh Raja Pulau Punjung. Dan acara tersebut telah terlaksana dengan baik dan lancar sesuai yang diharapkan masyarakat semua. 

Kepada seluruh Datuk dan Penghulu yang telah dinobatkan, seluruh masyarakat percaya kepada Datuk dan Penghulu yang dilantik akan menjalankan amanat dan seluruh ketentuan yang telah diucapkan saat dinobatkan tadi. Sebab para Ninik Mamak di tengah keponakan dan masyarakat yang ditinggihkan saranting, didahulukan selangkah sangat penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. 

Pembangunan adat dan budaya di Minangkabau adalah salah satu prioritas kita dan untuk diperkuat, baik dalam pemerintah ataupun dalam kehidupan kita di alam Minangkabau ini. 

“Alhamdulillah kita bisa hadir dalam kesempatan ini dalam rangka batagak gala Datuk 12 Empat Koto Pulau Punjung. Insya Allah acara ini diridoi oleh Allah. Dalam kesempatan ini saya mengingatkan kepada kita bersama, bahwasannya yang kita lakukan saat ini adalah tugas mulia yang harus kita perlihatkan kepada anak cucu dan keponakan kita. Karena ini akan diturunkan tujuh turunan nantinya, dan menjadikan kekuatan bagi kita khususnya adat alam Minangkabau,” terang Bupati saat memberi sambutan.

Kata Bupati lagi, seorang Penghulu adalah merupakan pemimpin bagi anak kemenakan. Dalam melaksanakan kepemimpinannya harus penuh dengan kesabaran, kesadaran, kejujuran, dan penuh tanggung-jawab. Tugas seorang Penghulu mencangkup segala bidang seperti memperhatikan ekonomi anak keponakan, pendidikan, kesehatan, perumahan, agama anak keponakan serta menyelesaikan suatu masalah ketika terjadinya perselisihan. Dalam lingkungan anak keponakan dan masyarakat nagari. 

Selanjutnya, dalam adat nagari Minangkabau penghulu mempunyai tugas pokok yang perlu menjadi bahan evaluasi bagi kita semua dalam melakukan setiap pengayoman terhadap anak keponakan kita. 

Sekedar mengingatkan, ada beberapa tugas pokok untuk seorang Penghulu antara lain Pertama, manuruik alua nan luruih artinya seorang Penghulu harus melaksanakan seluruh tugas kepenghuluanya menurut ketentuan ketentuan adat lamo pusako usang. Yakni meletakkan sesuatu pada tempatnya, yang dilandaskan pada empat macam ketentuan. Melaksanakan kato pusako, melaksanakan kata mufakat, kata dahulu batapati kato kudian ndak dicari. 

Kedua, manampuah jalan nan pasa artinya seorang Penghulu harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku baik secara berumah-tangga, bakorong, bakampung, banagari  jangan dirubah dan jangan dilanggar jalan menuju dunia dan jalan menuju akherat. 

Ketiga, mamaliharo harto pusako seorang Penghulu memiliki kewajiban memelihara harta pusaka kaumnya dan anak kemenakannya jangan sampai terjual atau berpindah ke orang lain ataupun mengadainya yang tidak sesuai dengan yang diperbolehkan adat Minangkabau. 

Keempat, memeliharo anak kamanakan. Tugas ini adalah yang paling berat dan sangat suci. 

“Saya hanya ingin mengingatkan saja, karena nagari kita orangnya sudah banyak dan orangnya sudah ramai. Jangan sampai adat diganti-ganti, makannya saat ini kita disaksikan oleh orang banyak dan disaksikan oleh Allah. Maka dari itu tugas seorang Penghulu sebagai tuanku adalah tugas mulia, untuk itu kita harus bersama-sama memperkuat kedudukan ini. Untuk mempererat hubungan silaturahim kita dan menguatkan kita dalam adat untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik lagi. Dan saya ingatkan kepada Bundo Kandung, marilah kita hargai bersama-sama Penghulu kita yang baru dilantik ataupun yang sudah dilantik. Khususnya Raja Pulau Punjung, karena beliau adalah raja kita. Dan saya yakin nagari kita ini akan berkembang dan akan maju nantinya,” pungkas Bupati. (elda)
Read more »

February 06, 2022
Padang Panjang.LintasMedia.com- 
Bagi setiap Anggota DPRD menampung aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses merupakan amanah undang – undang yang harus mereka lakukan 20 orang Anggota DPRD Kota Padang Panjang harus melaksanakan kegiatan menyerap aspirasi rakyat di Daerah Pemilihannya masing-masing. 
Dengan menenerapan protokol pencegahan covid-19 maka kegiatan reses Catur Wulan 1 tahun 2022 dilakukan dengan konstituen berlangsung Khidman dengan dibumbui pertanyaan dan permintaan dari para undangan.

Nasrulah Nukman, terjun bertemu langsung dengan masyarakat dapilnya0 di Yayasan Permata Center Pasar Usang Padang Panjang Barat, kota Padang Panjang, Sabtu, 5 Januari 2022.
.
Kegiatan reses catur wulan 1 dalam laporan kegiatan reses dan selanjutnya akan disampaikan ke Pemerintah Kata Padang Panjang untuk mendapatkan tindak tindak lanjut lanjut dari pihak ekskutif, ujar Nasrulah menjawab Lintas Media.com. Selain itu aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam kegiatan reses ini, diharapkan menjadi bahan pertimbangan perencanaan pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan dapat tepat sasaran dan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah, ujar Nasrulah.

Lebih  jauh Nasrulah Nukman mengatakan, reses anggota dewan tersebut dalam rangka menjaring aspirasi dari masyarakat. Di samping itu juga menjalin silaturahmi dengan konstituen.

Dalam reses tersebut, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi mereka terhadap kebutuhan di wilayahnya.
Aspirasi itu nantinya akan dihimpun dan dibawa untuk selanjutnya ke Pemko Padang Panjang melalui OPD terkait untuk ditindak lanjuti.

Intinya, selaku anggota dewan yang mewakili suara masyarakat, kewajiban kita untuk menyalurkan dan menyampaikan setiap usulan dan aspirasi masyarakat, sembari menggiringinya untuk menjadi sebuah kegiatan dari apa yang mereka usulkan.

Sejatinya, dipemerintah daerah sendiri, dana dan anggaranya sudah tersedia. Masalahnya, selama ini masyarakat abai dan kurang paham dengan anggaran pembangunan daerah. Melalui reses inilah, kita beri sedikit pemahaman kepada masyarakat terkait, berbagai dana dan program pemerintah daerah yang bisa masyarakat raih, ujar Pentolan PKS ini menjelaskan.

Hirarkinya, jika masyarakat jeli, ulet dan rajin bertanya, banyak program bantuan masyarakat yang parkir di banyak OPD. Baik itu bantuan langsung, bantuan berkala, bantuan untuk kelompok. Samua ada,  kesemua anggaran dan program itu untuk masyarakat.

Sekali lagi Nasrulah tekankan, jika belum semua usulan masyarakat terakomodir dalam Musrembang. Melalui Reses ini lah, kita akomodir ususlan masyarakat untuk dapat direalisasikan dalam bentuk kegiatan. Intinya, masyarakat harus punya program usulan yang bisa kita jembatani dengan pemerinta daerah, pungkas Nasrulah Nukman.(Son)
Read more »

February 05, 2022

Bengkalis lintas media news.
Seiring dengan perhatian dan  secara maksimal terhadap pergerakan dalam melindungi perempuan dan anak terhadap kekerasan dan pelecehan, akhirnya putra Bengkalis Masuri, SH, satu-satunya se-Indonesia diangkat sebagai bapak asuh tingkat nasional, Jum'at (04/02/22).



Diangkat sebagai bapak asuh tingkat nasional yang diterima Masuri ini, diserahkan langsung oleh Ketua  Koordinator Nasional (Kornas) Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC-PPA) pusat dari Jakarta Jeny Claudya Luwowa, didampingi Bendahara Umum (Bedum) Slamet Agus Rianto, dan Komisioner Korwil TRC-PPA Riau Trihastuti.


 


Pengangkatan sebagai bapak asuh tingkat nasional kepada pria panggilan akrab Mas Bagong tersebut, ditandai dengan pemberian piagam penghargaan yang berlangsung di Kantor Kadin Bengkalis, Jalan Hasanuddin.


 


Menurut Ketua Kornas TRC-PPA pusat Jakarta Jeny Claudya Luwowa, dengan panggilan Bunda Naumi mengatakan bahwa sejak TRC-PPA berdiri pada tujuh 7 tahun dan selama pergerakan 3 tahun terakhir menggandeng bapak Masuri, sebagai Pembina tingkat Provinsi Riau. 


 


"Jadi selama itu, kita dari pusat memantau dan memonitor, dan terlihat pergerakan TRC Riau sangat maju pesat dan bisa dibanggakan. Oleh karena itu, atas persetujuan dewan pembina dan penasehat pusat meyetujui bapak Masuri diangkat sebagai bapak asuh tingkat nasional, "terang wanita ini dengan panggilan bunda Naumi ini.



Dijelaskan mantan artis di era 90-an kelahiran Menado tersebut, bahwa Masuri diangkat sebagai bapak asuh tingkat nasional, tujuannya agar ia selalu memberi masukan dan saran, apabila TRC-PPA di berbagai wilayah se-Indonesia terjadi kendala saat melakukan pergerakan dalam penanganan kegiatan sosial. 


 


"Kasus kekerasan dan pelecahan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih cukup tinggi. Dan TRC-PPA sampai saat ini sudah berkembang di 22 provinsi. Sehingga dengan kehadiran ini, dapat membantu terkait pelanggaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan lainnya", ungkapnya.


Menurutnya selain KDRT, TRC-PPA juga siap melakukan pendampingan terhadap anak terlantar, pelecehan seksual, kelahiran anak tanpa ayah, orang gila, anak berhadapan dengan hukum, dan gerakan sosial lainnya. Dan pergerakan ini murni kegiatan sosial tanpa bersentuhan dengan dana negara.



Sementara itu, Masuri yang merupakan mantan ketua Kadin Bengkalis 2 periode ini, sangat mengapreasiasi kepada ketua TRC-PPA Pusat yang telah sudi ke pulau Bengkalis dengan memberikan penghargaan ke Unit PPA Sat Reskrim Polres Bengkalis yang selalu tuntas dalam menangani kasus PPA. 


 


"Juga dengan diangkatnya saya sebagai bapak asuh TRC-PPA tingkat nasional ini, memang merupakan hal yang sangat istimewa. Hal ini mudah-mudahan menjadi motifasi terhadap yang lain agar bisa mengikutinya, "ungkap Masuri. 



Menurutnya, TRC-PPA dapat dinilai sebagai garda terdepan dalam pendampingan persoalan sosial untuk memanusiakan manusia. Sehingga keberadaan TRC-PPA tersebut sangat pantas diapresiasi. Bahkan sejauh ini tidak pernah mengganggu anggaran pemerintah, tapi kerjanya sangat nyata. 



"Grafik pelanggaran terhadap perempuan dan anak khususnya di Riau masih cukup tinggi mencapai 200 kasuals dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga perlu adanya kolaborasi antara lembaga independen dengan pemerintah diantaranya TRC-PPA, agar berbagai persoalan radikalisme, narkoba, gangguan IT dan lainnya yang menjadi PR kita ini, anak bangsa bisa terselamatkan, "jelasnya lagi. 

 


Terakhir, mudah-mudahan TRC-PPA tambah greget melakukan pendampingan dalam soal penyimpangan moral dan kekerasan, juga kedepan lebih eksis. Agar anak-anak bangsa dapat terselamatkan dari berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak generasi. (Rel)


Read more »

February 04, 2022

Padang, Lintas Media News

Pembangunan Kantor DPRD Kota Padang yang baru berlokasi di samping Kantor Balai Kota Padang Air Pacah, akhirnya resmi dimulai.


Kegiatan awal pembangunan kantor bagi para wakil rakyat di Kota Bingkuang itu ditandai dengan ditekannya tombol sirine groundbreaking oleh Wali Kota Padang Hendri Septa, Kamis pagi (3/2/2022).
Turut hadir di kesempatan itu Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, Anggota DPR RI Komisi VIII H. Muhammad Asli Chaidir dan Lisda Hendra Joni. Juga hadir unsur Forkopimda Kota Padang, kepala OPD terkait di Pemko Padang dan unsur terkait lainnya.


Seperti diketahui, pembangunan Kantor DPRD Kota Padang yang baru tersebut dilakukan secara 'multi years' dengan memakan waktu lebih kurang dua tahun menggunakan anggaran sebanyak Rp117,4 Miliar bersumber dari APBD Kota Padang. Untuk kondisi gedung terdiri dari sebanyak tiga lantai dengan konstruksi bangunan tahan gempa.


Wali Kota Padang Hendri Septa dalam penyampaiannya mengatakan, pembangunan kantor baru bagi DPRD Kota Padang tersebut guna mewujudkan kantor yang representatif. Dengan berkantor di kawasan pusat pemerintahan Kota Padang, diharapkan DPRD dan Pemko semakin dekat dan saling berdampingan dalam melayani aspirasi warga Kota Padang.


"Semoga pembangunan kantor baru DPRD Kota Padang ini berjalan lancar dan cepat selesai sesuai harapan. Insya Allah kita Pemko Padang bersama DPRD Kota Padang akan selalu bersinergi untuk membangun Kota Padang sesuai tugas dan kewenangan masing-masing," tambahnya.


Lebih lanjut katanya, upaya pemindahan kantor DPRD Kota Padang tersebut juga sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.26 Tahun 2011. "Kita terus berupaya memasimalkan kawasan Aie Pacah ini sebagai pusat pemerintahan. Alhamdulillah hari ini terwujud dengan pemindahan Kantor DPRD Kota Padang yang sebelumnya berada di Jalan Sawahan ke kawasan ini. Semoga ke depan kita dapat membangun kantor-kantor lainnya di sini, sehingga memudahkan kita dalam melayani masyarakat," jelasnya.


Senada dengan Wako, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto juga berharap pembangunan Kantor DPRD Kota Padang tersebut berjalan lancar dan setelah selesai nantinya dapat digunakan sesuai fungsinya secara tepat dan optimal. "Dengan menempati kantor atau gedung yang lebih representatif, tentu harus sejalan dengan kinerja yang lebih bagus pula. Karena selaku wakil rakyat para anggota DPRD Kota Padang harus mampu menjawab semua aspirasi masyarakat secara maksimal di kota ini," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengatakan, dengan posisi kantor yang berada di samping Kantor Balai Kota Padang tentu semakin mendekatkan antara pihak legislatif dan eksekutif. Artinya Pemko dan DPRD selalu bersama-sama berdampingan menjawab aspirasi dan mengatasi persoalan warga Kota Padang. Alhamdulillah selama ini telah berjalan dengan baik, semoga ke depan lebih baik lagi," harap Syafrial. (b/hms)

Read more »

February 04, 2022

LamTim, Lintas Media News 

Non Govermenn Organization Jaringan Pemberantasan Korupsi (NGO-JPK) kordinator Wilayah (Korwil) Lampung Timur dan Kota Metro meminta Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo memperketat pengawasan realisasi anggaran infrastruktur terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikucurkan pemerintah Pusat.

Kita meminta agar Bupati Lampung Timur Drs.Dawam Raharjo.M.Si mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan anggaran yang akan direalisasikan tahun ini dan tahun mendatang, dengan harapan agar teknis di lapangan lebih baik dari sebelumnya.

Selain itu, Kami juga meminta Aparat Penegak Hukum Lembaga Anti Rasuah dalam hal ini Dikrektorat Pencegahan dan Penindakan Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) menurunkan Tim untuk Supervisi serta melakukan audit dilapangan tekait realisasi Program Infrastruktur Dana Alokasi Khusus Tahun 2021 senilai Rp.33.308.554.595,- yang patut diduga bermasalah secara teknis tidak sesuai Bestek Pekerjaan serta terindikasi adanya Monopoli Persaingan Usaha, ” ungkap Ketua Kordinator Wilayah NGO – JPK Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro Sidik Ali S.Pd.I didampingi Sekretaris Wilayah Damiri, Ketua Bidang Balitbang Darmawan Saputra.SH, Ketua Bidang ASN, Regulasi dan Perundang-undangan Samsi.SIP dikatornya Jl.Ki Mas Putra No.25 Komplek Perkantoran Pemkab Lampung Timur Desa Sukadana Ilir.

Dilanjutkannya, “Setiap Anggaran yang dikucurkan Pemerintah Pusat ke daerah harus dapat dipertanggung jawabkan secara berkesinambungan.
Pembangunan Infrastuktur tersebut akan berdampak pada konektifitas perkonomian masyarakat.

Maka untuk itu, NGO – JPK meminta KPK Melakukan Cross Ceck Langsung ke Llampung Timur untuk memastikan bahwa setiap Anggaran Negara dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi dengan baik dan dapat dinikmati dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun apabila disinyalir serta ditemukan indikasi perbuatan pelawan hukum apalagi secara terang-terangan, tersruktur, sistematis dan masif (TSM) Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam hal ini merugikan keuangan Negara, Persekongkolan dan Pemufakatan Jahat dalm Proses Lelang (Tender) Menabrak Undang-dan (UU) dan Peraturan Pemerintah tentang Jasa Konstruksi yang menjadi rambu-rambu dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Unsur memperkaya diri sendiri, kelompok dan golongan, Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, Indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang / TPPU (Money Laundry). Penggelembungan Anggaran (Mark Up), serta Kejahatan yang dilakukan dalam Jabatan oleh karena itu suatu Perbuatan yang merugikan dan berimbas kehidupan sosial masyarakat umum harus ditindak tegas.

Kejahatan korupsi masuk dalam katagori kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) yang dapat merontokkan sendi-sendi perekonomian negara. Maka oleh karenanya setiap dugaan kasus korupsi Penegak Hukum harus mampu menuntaskan secara cepat dan simultan serta siapapun yang terlibat baik itu korporasi (swasta), Pejabat Negara dan pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggung jawaban. Karena setiap warga negara sama dimata hukum (Equality Before the Law) dan harus berjalan sesuai Relnya (Rule of Law) sesuai dengan semangat pemerintah pusat dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,” ungkapnya.

Masih dikatakan, NGO-JPK dalam dua hari kedepan akan mengirimkan surat secara resmi dan Melalui e-mail kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, dan tidak menutup kemungkinan dengan Penegak Hukum lainnya,” ungkapnya. (Y.A)
Read more »

February 04, 2022

Dharmasraya, Lintas Media News

Wabup Dharmasraya, Dasril Panin Dt. Labuan hadiri launching Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2022, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional secara virtual di ruang aula Kantor Bupati Dharmasraya. Launching Inpres tersebut dipimpin Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhajir Effendy yang digelar secara luring dan daring disiarkan langsung dari Gedung Heritage, Kantor Kemenko PMK RI. (03/02/22).

Kegiatan tersebut juga diikuti oleh kabupaten/kota se- Indonesia melalui zoom metting di daerah masing masing.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam laporannya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Menko PMK dan jajaran Kemenko PMK serta Sekretaris Kabinet dan jajarannya yang telah menginisiasi serta mengawal proses penyusunan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN.

Inpres Nomor 1 Tahun 2022 sesungguhnya menunjukkan bahwa program JKN atau Indonesia Sehat adalah program strategis pemerintah yang memiliki dampak besar bagi masyarakat. Sehingga keberlangsungannya memiliki keterlibatan para pemangku kepentingan baik di tingkat Nasional maupun Daerah. Keterlibatan para pemangku kepentingan diharapkan dapat menjaga ekosistem penyelenggaraan Program JKN KIS yang sehat dan ideal bagi seluruh rakyat indonesia.

“Terkait dengan terbitnya Inpres Nomor 1 tahun 2022 kami telah menyampaikan sosialisasi pada tanggal 26 januari 2022. Sehingga diharapkan implementasi Inpres tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh jajaran di BPJS Kesehatan dan kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan.

Sedangkan menurut Wabup Dharmasraya, dari kegiatan lounching tersebut ada beberapa point khusus kepada Bupati/Walikota, amanat dituangkan dalam Inpres Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut. 

“Insya Allah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya senantiasa akan berkomitmen melaksanakan amanat tersebut, demi optimalisasi program jaminan kesehatan. Khususnya bagi masyarakat Kabupaten Dharmasraya,” ujarnya. (elda)
Read more »

February 04, 2022



Padang, Lintas Media News

Dalam pemanfaatan Asset serta pelelangan asset sebagai pendapatan daerah, komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Kunjungan Kerja (Kungker) ke DPRD Sumbar.

Tujuan kunjungan itu untuk melakukan kordinasi dan konsultasi, karena provinsi Sumatera Barat sudah memiliki peraturan daerah (Perda) pengelolaan asset, sehingga bisa menjadi masukan berharga untuk dibawa ke daerah mereka.

Kunjunga komisi III DPRD Bengkulu tersebut diterima sekretaris dewan H. Raflis, MM, didampingi biro aset yang diwakili Yuliarma dan biro umum provinsi Sumatera barat, di ruangan  khusus 1 DPRD Sumbar , Jumat (4/2/2022).

Pada kesempatan tersebut ketua rombongan yang juga ketua komisi III DPRD Bengkulu menyampaikan rasa terimakasih yang amat sangat, karena sudah diterima dengan amat luar biasa, dan rasa kekeluargaan.

 Selain itu konsultasi asset ke DPRD Sumbar, rombongan juga mendapatkan apa yang sudah direncanakan ketika berangkat dari provinsi Bengkulu, yakni perda pengelolaan asset milik Sumatera Barat dan akan menjadi contoh untuk perda di daerah mereka.

"Kami amat berterimakasih atas sambutan dan pelayanan pak sekwan kepada kami, selain itu, apa yang kami harapkan juga tercapai yakni perda pengelolaan asset Sumatera Barat, untuk bisa kami jadikan contoh di daerah Bengkulu," ulas pimpinan rombongan DPRD Bengkulu.

Membalas pernyataan tamu dari Bengkulu, sekretaris DPRD Sumbar H. Raflis,SH,MM mengatakan, sebuah kewajiban untuk bisa melayani tamu dengan baik, karena itu sudah bisa dilakukan di DPRD Sumatera Barat, dan itu sebuah kewajaran.

Selain itu, Raflis juga menerangkan berbagai tahapan dalam proses pembuatan Perda asset provinsi Sumatera Barat, sampai pada keputusan menjadi peraturan daerah.

'Kita bersinergi dengan Pemprov dalam membahas peraturan daerah, termasuk perda pengelolaan asset, sehingga bisa dilaksanakan bersama-sama, dan prosesnya jauh lebih cepat, dari mulai pembahasan sampai dengan keputusan, termasuk juga saat berkonsultasi ke Depdagri," terang Raflis.

Raflis juga mengatakan, rombongan komisi III DPRD Bengkulu tidak bisa diterima langsung anggota DPRD Sumbar, karena saat ini ada kegiatan lain, sehingga pimpinan merekomendasikan agar diterima langsung oleh Sekwan.

"Sebenarnya ada keinginan pimpinan DPRD Sumbar untuk menerima langsung, namun saat ini ada kegiatan, sehingga saya diminta untuk menerima langsung," tutur Raflis.

Pertemuan berlangsung sangat pro-aktif, serius tapi santai, diselingi dengan guyon dan candaan yang membuat semakin akrab. (Sri)
Read more »

February 04, 2022

Padang, Lintas Media News

Serikat Media Siber Indonesia-SMSI Sumatera Barat dengan Ketua Zulnadi,SH dan Sekretaris Gusfen Khairul mendukung penuh langkah yang ditempuh pengurus SMSI pusat yang terus berjuang agar statuta Dewan Pers yang ada sekarang ditinjau ulang, karena tidak mencerminkan keterwakilan, jauh dari rasa keadilan.

"Ya kita dukung penuh langkah dan upaya pengurus pusat", ujar Zulnadi dalam relisnya hari ini, Jumat 4/02 2022.

Apa yang diperjuangkan pengurus SMSI pusat bukanlah obsesi yang berlebihan, akan tetapi itu semua fakta bahwa statuta Dewan Pers yang ada sekarang belum adil terhadap konstituen yang juga telah disahkan Dewan Pers.

Ada 11 konstituen dan salah satunya adalah organisasi SMSI. Namun SMSI tidak memiliki wakil di lembaga Dewan Pers tersebut yang hanya beranggotakan 9 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat dan konstituen itu sendiri.Mestinya jika ingin adil setiap konstituen punya wakil di Dewan Pers, tegas Zulnadi yang diamini Gusfen Khairul.

Seperti diketahui SMSI Pusat tanggal 3 Februari 2022 melayangkan surat kepada Presiden RI yang berharap adanya peninjauan statuta Dewan Pers.
Surat yang ditandatangani Ketua Umum SMSI pusat Firdaus dan Yono Hartono,Wakil Sekjen adalah menindaklanjuti surat SMSI Kepada Ketua Dewan Pers: Surat SMSI Nomor: 0135/SMSI-Pusat/XII/2021 Tentang Permohonan Peninjauan Statuta kepada Ketua Dewan Pers tertangal 12 Desember 2021 serta Surat SMSI No: 01/SMSI-Pusat/I/2022 Tentang Permohonan Penangguhan Penetapan Anggota Dewan Pers. 

Kedua surat tersebut tidak direspon sama sekali oleh Dewan Pers, sehingga dengan adanya sengkarut tersebut, SMSI bersurat kepada  Presiden untuk dapat menangguhkan  Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang pengangkatan Anggota Dewan Pers Periode 2022 – 2025.

Adapun  pertimbangannya bahwa Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sebagai salah satu organisasi media Siber terbesar yang benggota 1.716 (SERIBU TUJUH RATUS ENAM BELAS) perusahaan media siber yang tersebar di 34 provinsi dan merupakan salah satu konstituen Dewan Pers, tidak mempunyai wakil.

Ini tidak mencerminkan keterwakilan dari tiap-tiap organisasi konstituen yang berdampak  hilangnya kesetaraan, kesamaan hak dan keadilan bagi SMSI. 

Bahkan, anggota dewan pers  saat ini merupakan hasil proses diskriminasi yang di bangun secara sistematis dalam bentuk peraturan Dewan pers, sebut Firdaus dalan suratnya.
 
Diduga bahwa Dewan Pers menetapkan peraturan tentang standar organisasi perusahaan pers yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers, Khususnya aturan tentang batas minimal jumlah anggota organisasi perusahaan pers menggunakan standar ganda yang diskriminatif. Sejak awal peraturan tersebut telah memberi ruang seluas-luasnya untuk terjadi monopoli kebijakan oleh media kelompok tertentu, tegasnya.

Sebagai contoh bagi organisasi tertentu  berlaku syarat untuk menjadi konstituen (members) Dewan Pers diberi hak istimewa (privilese) dengan hanya cukup 8 (DELAPAN) perusahaan tanpa harus ada perwakilan kepengurusan di berbagai provinsi.
Sehingga pada gilirannya  mereka dapat membentuk organisasi lebih dari satu organisasi. Sementara organisasi perusahaan lain wajib memenuhi syarat ada ratusan anggota, dengan kepengurusan minimal ada di 15 Provinsi. Ini kan tidak adil, tukas Zulnadi.

Kemudian, peraturan Dewan Pers yang lain tentang statuta Dewan Pers, menetapkan setiap organisasi yang telah memenuhi standar (Konstituen) mendapat seorang perwakilan di Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers. Dari kedua peraturan tersebut organisasi yang telah mendapat prepilese tersebut leluasa mengusulkan  anggotanya untuk menjadi anggota di Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers lebih dari satu dan kemudian dapat pula menempatkan anggotanya juga lebih dari satu. 

Dan dalam Peraturan Dewan Pers tentang statuta Dewan Pers, BPPA dapat memilih dan menetapkan anggota Dewan Pers berjumlah hanya 9 (SEMBILAN) orang. Sehingga anggota BPPA yang terdiri dari utusan organisasi konstituen Dewan Pers hasil peraturan yang diskriminatif tersebut, dapat leluasa menetapkan Anggota Dewan Pers yang dikehendaki. 
Sementara SMSI dengan anggota lebih dari 1. 716 (SERIBU TUJUH RATUS ENAM BELAS) perusahaan tidak ada satu orang wakilpun yang duduk menjadi anggota Dewan Pers.
Inilah  bentuk dari hasil peraturan yang diskriminastif dan secara material dan immaterial merugikan Pengurus, anggota dan organisasi SMSI. 

Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, anggota Dewan Pers  hanya 3 orang, yang terdiri dari unsur Wartawan, Perusahaan Pers dan tokoh masyarakat. Artinya untuk keadilan dan kesetaraan tidak tabu anggota Dewan Pers di tambah atau dikembalikan kepada amanat UU hanya 3 orang dari 3 unsur)

"Kami berpendapat anggota dewan pers periode 2022-2025 yang dihasilkan dari peraturan yang diskriminatif tidak akan memenuhi rasa keadilan. Sebab prosesnya berpotensi terjadi pelanggaran hak azazi dan pembatasan hak masyarakat pers dalam berserikat.
Hal ini bisa  bermuara pada terbelenggunya kemerdekaan pers dan berlawanan dengan semangat reformasi dan UUD serta UU No. 40 tahun 1999 Tentang Pers", tegas Firdaus dalam suratnya kepada Presiden RI yang ditembuskan juga kepada pimpinan lembaga DPR RI, Menteri Kominfo, Komisi 1 DPR RI dan instansi terkait lainnya.

Tegasnya, SMSI pusat maupun di daerah seluruh Indonesia berharap agar Presiden menunda menerbitkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Anggota Dewan Pers periode 2022 – 2025. 

Hal ini dimaksudkan agar sengkarut peraturan Dewan Pers yang berstandar ganda(diskriminatif) dapat ditinjau ulang agar sesuai dengan semangat Reformasi, memenuhi keterwakilan para konstituen, sebut Ketua Umum Firdaus. (rel/b)
Read more »

February 04, 2022
Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati (tiga dari kanan) bersama jurnalis dan personil Polda Sumbar berfoto bersama di sela-sela pelaksanaan   vaksinasi program dosis lanjutan (booster) untuk insan jurnalis, di Mapolda Sumbar, Kamis (3/2/2022).



Padang, Lintas Media News

Polda Sumbar mengapresiasi PT Semen Padang yang telah ikut menyukseskan pelaksanaan vaksinasi program dosis lanjutan (booster) untuk jurnalis yang mendapatkan vaksin Pfizer,  di Mapolda Sumbar, Kamis (3/2/2022). 
 
Kegiatan vaksinasi booster yang merupakan bagian dari program Sumbar Sadar Vaksin (SUMDARSIN) itu, digelar dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2022.

"Pelaksanaan vaksinasi booster ini berjalan lancar juga berkat dukungan PT Semen Padang. Terima kasih PT Semen Padang, kami berharap kerjasama ini tetap terjalin terus menerus," kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik.

Pelaksanaan vaksinasi booster yang digelar sejak pukul 08.00 WIB itu, kata Satake melanjutkan, diikuti antusias oleh jurnalis. Bahkan, jumlah wartawan yang ikut vaksinasi booster mencapai 69 orang.

"Wartawan merupakan mitra Polda Sumbar. Makanya dalam rangka memperingati HPN 2022, kami di Polda Sumbar menggelar vaksinasi booster untuk wartawan. Mudah-mudahan, wartawan yang sudah vaksin booster ini dapat terhindar dari berbagai varian Covid-19," ujarnya.

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati mengatakan, dukungan vaksinasi booster untuk wartawan ini merupakan salah satu bentuk dukungan PT Semen Padang untuk mensosialisasikan program SUMDARSIN, supaya terbentuknya kekebalan kelompok.

"Semua wartawan diharapkan ikut vaksin booster ini, karena setiap hari kemungkinan wartawan bertemu narasumber dan banyak orang. Jadi, vaksinasi booster ini salah satu pengaman bagi wartawan terhadap berbagai varian virus corona," kata Nur Anita di Mapolda Sumbar.

Pemimpin Redaksi radarsumbar.com, Agusmanto, mengucapkan terima kasih kepada Polda Sumbar dan PT Semen Padang yang telah memfasilitasi wartawan untuk vaksinasi booster. Dan vaksinasi booster ini dijamin aman dan halal.

"Kolaborasi Polda Sumbar dengan PT Semen Padang untuk memfasilitasi kami sebagai wartawan untuk pelaksanaan vaksinasi booster ini luar biasa. Terima kasih Polda Sumbar dan PT Semen Padang yang sudah memfasilitasi kami untuk vaksin booster," kata Agusmanto. 

Hal yang sama juga disampaikan Aldian, Koresponden SCTV di Kota Padang. Kata dia, pelaksanaan vaksinasinya cepat, bagus dan tidak ribet.  "Baju kaosnya juga bagus," ucap Aldian. 
Sebagai bentuk dukungan untuk kegiatan tersebut,  PT Semen Padang memberikan sebanyak 200 baju kaos bertuliskan "Saya Jurnalis, Sudah Vaksin Booster" dengan desain yang menarik. (b/hms)

Read more »
Subscribe to: Posts (Atom)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.