Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

 


Sungai Sariak, Lintas Media News

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan peningkatan kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (F-PRB) dan Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang ada di Desa Tangguh Bencana (Destana) se Kabupaten Padang Pariaman, pada Rabu (8/12) di Kantor BPBD Padang Pariaman, Nagari Limpato Sungai Sariak Kecamatan VII Koto.

Kegiatan ini, dibuka Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Budi Mulya, ST. M.Eng yang diwakili oleh Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK) BPBD Wirman, M.AP, mengatakan. Bahwa perlu dilakukan peningkatan kapasitas F-PRB dan KSB ini. Sebab, keorganisasian yang sudah terbentuk perlu diberi kapasitas, sehingga akan mengurangi risiko bencana yang akan terjadi di wilayahnya.

“Mengingat Padang Pariaman memiliki beberapa titik rawan bencana, perlu kesiap siagaan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menghadapi bencana tersebut. Oleh karenanya, peningkatan kapasitas F-PRB dan KSB ini menjadi hal yang penting. Sehingga jika terjadi bencana, kita sudah siap menghadapinya dan tidak langsung panik. Upaya ini juga dapat meminimalisir jumlah korban akibat terjadinya bencana itu sendiri,” ungkapnya.

Selaku Nara sumber dari lembaga kebencanaan Komunitas Siaga Tsunami (Kogami), Tomy Susanto, ST mengatakan. Perlu kesiapsiagaan KSB dan F-PRB dalam menghadapi bencana. Mulai dari rencana strategis, sampai rencana aksi. Untuk itu, dibutuhkan sebuah platform yang melibatkan multipihak, dalam upaya pengurangan risiko bencana.

“Forum PRB adalah platform lokal, yang dapat didefinisikan sebagai sebuah mekanisme atau komite koordinasi multi pemangku kepentingan yang dimiliki dan dipimpin secara lokal pada Kabupaten/Kota. Platform lokal bekerja untuk mengarusutamakan PRB dalam kebijakan, perencanaan dan program lokal sejalan dengan program pemerintah daerah dan pusat,” ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, bahwa F-PRB memiliki beberapa fungsi. Yaitu sebagai wadah fasilitasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam sektor pembangunan di Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan/Nagari. Kemudian, sebagai wadah konsultasi, koordinasi dan mediasi daerah dalam membangun pemahaman dan pengembangan upaya pengurangan risiko bencana bagi para pihak atau pemangku kepentingan di Kabupaten dan Nagari. Sebagai wadah monitoring (pemantauan) dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana di Kabupaten dan Nagari. Dan yang terakhir, sebagai wadah advokasi dan rekomendasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengurangan risiko bencana yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

“Adapun pihak yang terlibat dalam F-PRB, yakninya Pemerintah, Akademisi, Masyarakat, Dunia Usaha, LSM, Ormas, Organisasi Keagamaan, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Media Massa, Pemerhati bencana dan sektor terkait lainnya, dengan prinsip dasar kerelawanan, keterpaduan dan koordinasi", tutupnya .

Sementara itu nara sumber lainnya, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Padang Pariaman Sonya Zukri mengatakan. Bahwa dalam Permendes Nomor  7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022, sudah diakomodir bagi Nagari yang ingin menganggarkan kebencanaan. Mulai dari pra bencana, tanggap darurat sampai pasca bencana.

“Dengan adanya Permendes tersebut, maka Nagari bisa menganggarkan terkait kebencanaan. Ini juga merupakan salah satu wujud pelaksanaan pembangunan Nagari dalam bidang kemanusiaan dan tanggap darurat,” tuturnya.

Kasi Kesiapsiagaan BPBD, Alkadri, SE mengatakan. Kegiatan ini, melibatkan 15 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, yang sudah memiliki KSB dan F-PRB dan juga sudah melaksanakan Destana.

"Dari sebanyak 14 Nagari yang berada di sepanjang pesisir pantai Padang Pariaman, tinggal satu Nagari lagi yang belum dibentuk Destana yaitu Nagari Campago Selatan. Direncanakan pelaksanaan Destana Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022, berlokasi di Nagari Campago Selatan Kecamatan V  Koto Kampung Dalam", tutupnya. (b/hms)



Parit Malintang, Lintas Media News

Pembayaran ganti Kerugian tol ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang terus berlanjut. Kegiatan yang dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat Audy Joinaldy dan Wakil Bupati Rahmang ini, dilaksanakan pada Senin (6/12) di Hall Ibu Kota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman Nagari Parik Malintang Kecamatan Enam Lingkung. 

Juga terlihat hadir, Staf Ahli Gubernur Sumbar Syafrizal, Kepala Bidang Pertanahan Dinas PUPR Sumatera Barat Darmansyah, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang Pariaman Gatot Teja, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, Perwakilan BIN Daerah Sumatra Barat, Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Sumatera Barat Yuhendri Yakub, Kepala Bagian Dana dan Jasa Kanwil BRI Padang, Asisten Pemerintahan dan Kesra Rudi Rahmad, Asisten Administrasi Umum Fakhriati, Camat Batang Anai Suhardi, dan Wali Korong se Kecamatan Batang Anai.

Dalam sambutannya, Wagub Audy mengatakan. Progres jalan tol telah dilakukan mulai tahun 2017, meskipun banyak halangan, insyaallah pembangunan jalan tol ini bisa dipercepat. "Dana pembayaran ganti rugi lahan yang disetujui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebanyak Rp. 155 miliar, untuk 211 bidang tanah yang berada di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karenanya, kami terus berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dan dana pembayaran ganti tol ini langsung dari Pemerintah Pusat yang kembali dikucurkan mulai Desember 2021", ungkapnya.

Ia meminta kepada masyarakat, dengan mempermudah pembebasan tanah ini. Berarti masyarakat telah membantu proyek strategis nasional, guna pengembangan perekonomian Sumatera Barat. Dengan adanya tol, akan masuk aliran uang dan aliran barang. Oleh karenanya, diperlukan kerjasamanya untuk mensosialisasiakan. Bahwa pembanguanan tol terus berjalan dan akan dibayarkan ganti kerugiannya secara bertahap. 

Sebelumnya, Wakil Bupati Padang Pariaman  Rahmang dalam sambuatnnya mengatakan. Pada hari ini, dilaksanakan pembayaran sebanyak 16 bidang tanah masyarakat. Dengan anggaran kurang lebih Rp. 5,6 Milyar, yang dberikan untuk masyarakat di Nagari Sungai Buluah Selatan, Sungai Buluh Utara dan Sungai Buluh Barat

“Kita berharap, semoga ganti kerugian ini dapat bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat yang terimbas, serta manfaatkankan ganti kerugian ini sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Semoga pembangunan jalan tol ini, juga bermanfaat untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Gunakanlah uang ganti kerugian ini untuk berinvestasi. Seperti membeli tanah atau dengan membangun rumah kontrakan dan lainnya,” harapnya.

Senada dengan itu, Kabid Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Sumbar Yuhendri dalam laporannya mengatakan. Pembayaran ganti kerugian diserahkan sebanyak 16 bidang, dengan non bidang tanah sebanyak 12 penggarap.

“Hasil investasi dan identifikasi sebanyak 1.486 bidang, pengumuman 1.471 bidang, penilaian 1.323 bidang, musyawarah 1.083 bidang, dan target berikutnya untuk kelengkapan dokumen sebanyak 226 bidang yang sudah dimusyawarahkan dan 203 bidang yang dalam penilaian,” terangnya. (b/hms)



Padang, Lintas Media News

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Barat, R. Andika Dwi Prasetya mendampingi Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Padang dalam menghadapi Verifikasi Lapangan (Verlap) Tim Penilai Nasional (TPN) pada Selasa (7/12). Kegiatan Verlap ini terlaksana dalam rangka evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kanim Padang menjadi perwakilan dari 11 Satuan Kerja di Wilayah Kemenkumham Sumbar yang menjadi sample verlap oleh TPN untuk meraih predikat WBK.

Kehadiran Tim TPN disambut dengan pengalungan “salempang” khas Minangkabau oleh Kakanwil dan tarian selamat datang, yakni “Tari Pasambahan” yang dibawakan oleh pegawai pada Kanim Padang. Selanjutnya, penyajian yel-yel oleh tim ZI Kanim Padang yang dipimpin oleh Kepala Kanim Padang, Napis dilakukan dengan kompak dan semangat.

Kegiatan kemudian dilanjutkan paparan oleh Kepala Kanim Kelas I TPI Padang yang menyampaikan berbagai inovasi sebagai bentuk perubahan layanan agar semakin prima dalam melayani masyarakat. Beberapa inovasi unggulan yang dipaparkan diantaranya adalah Ruang Layanan Ramah HAM yang diperuntukkan bagi para lansia, penyandang disabilitas, dan balita yang membutuhkan pelayanan keimigrasian. Selain itu diperkenalkan berbagai inovasi pelayanan informasi publik yang dilakukan Kanim Padang, diantaranya melalui media Website “PUKEK”, Podcast “Maota Disiko”, dan Majalah “Imigrasi Rancak” yang telah tercatat dalam ISSN. 

Setelah paparan, Tim TPN yag terdiri melakukan pengecekan sarana dan prasarana ruang pelayanan publik serta sarana pendukung layanan lainnya  pada Kanim Padang. Diakhir kunjungannya, Tim TPN beserta Kakanwil serta Kakanim berbincang santai mengenai inovasi layanan yang telah dilaksanakan oleh Kanim Padang. (b/hms)




Payakumbuh, Lintas Media News

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Payakumbuh gelar wisuda Tahun Akademik 2020/2021 Angkatan XVll, Selasa (7/12/2021) di Gedung Kampus Perguruan Tinggi tersebut.

Ketua STIT Wangiman, SH, SE, M. M.Pd mengungkapkan dihadapan belasan  wisudawan/wisudwati juga dihadiri para sanak keluarga dan orang tua dan para Dosen serta dihadiri Ketua Yayasan STIT Mustafa, S.Ag. Dikatakannya, bahwa wisuda sebenarnya adalah salah satu tahapan dari sekian tahap yang harus dilalui oleh seorang mahasiswa

Selanjutnya, kata Wangiman rang sumando awak, setiap yang di wisuda berarti prosesi memberikan prediket dan  gelar tertentu, sehingga nantinya saudara dapat membuktikan dalam suatu proses akademik dan siap untuk mendharmabhaktikan ilmu yang saudara raih. Dan ditengah masyarakat bisa diintegrasikan ilmu tersebut, agar berguna bagi Bangsa dan Negara.

Selain juga Ketua STIT berpesan kepada wisudawan/wisudawati untuk jangan berpuas diri dengan sarjana Sl di ini ,lanjutkan lagi untuk mendapat S2 nya, harapnya. Selain itu, ia juga bangga dari belasan yang diwisuda dimana  tiga mahasiswa lulusan terbaik, diantaranya adalah terbaik satu Fitri Suzana, S.Pd asal Gunung Malintang, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan nilai IPK 3,80 dan Kedua Zulfadly, S.Pd asal Payakumbuh dengan nilai IPK 3,74.dan ketiga terbaik adalah Weldy, S.Pd asal Simpang Kapuk, Mungka, dengan nilai IPK 3,73.

Dikesempatan itu, Ketua Yayasan STIT Mustafa, S.Ag menyatakan ucapan terima kasih utamanya, kepada para Dosen terlebih Ketua STIT yang telah bersusah payah sehingga dapat berlangsung acara wisuda hari ini. Kemudian, rasa syukuran dengan berlangsungnya acara wisuda yang digelar di Gedung Kampus kita ini dengan khidmat dan hadir sanak saudara dan orang tua yang diwisuda.

Selanjutnya, ia juga berpesan setelah bersusah payah disertai kesabaran juga ketekunan belajar selama empat tahun, tentu juga tidak terlepas atas supportnya orang tua kita yang membesarkan, ujarnya. Selain juga Ketua Yayasan berpesan kepada yang telah diwisuda agar nantinya ilmu yang diraih selama empat tahun dapat berdaya guna ditengah masyarakat disertai jangan lengah serta jaga Almamater STIT, demikian Ketua Yayasan. (Hery M)


Bukittinggi, lintas media News.
Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis bertukar pikiran dan menggali informasi terkait perkembangan pendidikan ke Dinas Pendidikan dan pengelolaan dana BOS Bukit Tinggi, pada Jum'at (03/12/2021).



Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis Febriza Luwu menyampaikan terkait alokasi Dana BOS di sekolah-sekolah Kabupaten Bengkalis masih banyak yang belum terpenuhi kebutuhannya. Sehingga membutuhkan cara agar dapat memenuhi kebutuhan sekolah tersebut.



Dari Dinas Pendidikan Bukit Tinggi menaggapi bahwa di dalam pengelolaan dana BOS ini ada aplikasi tim BOS dan terkait penganggaran tahun 2022 berdasarkan surat edaran Kemenbud Nomor 224 E Tahun 2021.

Dalam rangka pengelolaan dana BOS ini harus terintegrasi dimana sekolah menyusun data melalui Arkas karena akan terintegrasikan Arkas ini melalui SIPD sesuai dengan surat edaran dua menteri tersebut.



Setiap daerah harus ada tim BOS dimana tugasnya setiap bulan menyampaikan realisasi anggarannya tetapi di daerah lain juga ada yang manyampaikan pertiga bulan.

"Selain itu dana hibah dikelola oleh badan Keuangan dan pihak penerima hibah mengajukan dana hibah tersebut dengan membuat Proposal dilengkapi dengan verifikasi aktual diusulkan ke tim TAPD melalui badan keuangan dan untuk saat ini dalam pengelolaan hibah masih berjalan dengan lancar," ujarnya.



Anggota komisi IV lainnya juga menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Dinas Pendidikan Bukit tinggi terkait dana BOS tersebut, semoga apa yang telah disampaikan bisa diterapkan di Kabupaten Bengkalis serta pengelolaannya bisa berjalan lebih baik lagi kedepannya.(ind)


Dharmasraya - lintasmedianews .com Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dua tahun belakangan sangat berimbas kepada seluruh lini kehidupan, tak terkecuali pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya. Hampir seluruh sumberdaya yang ada dikerahkan untuk menanggulangi dampak pandemi yang berkepanjangan ini.  Fokus utama pemerintah daerah beralih ke penanggulangan Covid-19. 

Namun demikian, upaya memajukan Kabupaten Dharmasraya di segala bidang tidak berhenti karena hal tersebut. Buktinya, berbagai prestasi justeru ditorehkan saat pandemi berlangsung. Sutan Riska Tuanku Kerajaan mencatat sejarah di mana beliau menjadi Bupati pertama Dharmasraya yang terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). 

Selain itu pada tahun ini Dharmasraya untuk keenam kali secara berturut-turut, kembali mencatatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan dari BPK. Sementara itu, meski belum memperoleh predikat A, Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga semakin bergerak ke arah yang lebih baik, yakni memperoleh predikat B. 

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada tahun ini juga memperoleh Top Inovasi 45 Terpuji  dari Kemenpan-RB dalam rangka Kompetisi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021. Inovasi yang berhasil memenangkan penghargaan prestasius tersebut adalah GL Pro SASABESA (Gerakan Lansia Produktif Saiyo Sakato Beringin Sakti) dari Dinas Sosial P3APPKB. Kemenangan ini tentu akan menambah pundi-pundi pemerintah daerah, dimana pemenang biasaya akan memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat.

Atas dasar itu, Bupati Sutan Riska pada apel gabungan awal Desember ini memberi penghargaan kepada instansi maupun individu yang turut terlibat ataupun memberi dukungan terhadap berbagai prestasi yang diperoleh.

Penghargaan tersebut kata Sutan Riska sebagai bukti bahwa setiap inovasi yang dikaryakan untuk kemajuan Dharmasraya pasti akan mendapat apresiasi dari pemerintah daerah. Oleh karena itu katanya, tidak benar bahwa inovasi yang digagas oleh individu maupun OPD tidak didukung pemerintah daerah.

Kata beliau, apapun kepercayaan dan penghargaan yang diperolehnya dari pemerintah pusat, tidak terlepas dari konstribusi banyak pihak. Oleh karena itu, penghargaan yang diberikan kepada individu, nagari mapun OPD saat ini, merupakan bentuk apresiasi sebagaimana pemerintah pusat memberi kepercayaan dan penghargaan kepada dirinya. 

“Kuncinya komunikasi, mari sampaikan ide bapak ibuk kepada kami, kalau realistis, berdampak positif kepada masyarakat, serta dapat dilaksanakan tentu akan kami dukung”, kata Sutan Riska dalam pengarahan apel pagi di halaman Kantor Bupati Dharmasraya, Senin (06/12)

Lanjut Bupati muda asal Sumatera Barat ini,  pemerintah pusat memberi sejumlah kepercayaan dan alokasi dana untuk Dharmasraya tidak datang begitu saja. Tentu harus ada alasan-alasan yang sampaikan, atau hal-hal positif yang dapat dinilai dari Kabupaten Dharmasraya untuk dapat meyakinkan pihak-pihak tersebut, dan salah satunya Inovasi.

Adapun individu yang memperoleh penghargaan dari Sutan Riska Tuanku Kerajaan adalah Bobby P Riza, Dwi Andayani, Indra Kadican, Murni Setiasih dan Siti Barokah, untuk inovasi GL Pro SASABESA. Sedangkan Puskesmas Beringin Sakti, Pemerintah Kecamatan Timpeh, Kantor Kemenag Dharmasraya, Dinas Kesehatan, Dinas Kumperdag dan TKSK Kecamatan Timpeh juga diganjar piagam penghargaan karena turut mensukseskan inovasi ini.

Selain memberi penghargaan atas inovasi GL Pro SASABESA, Bupati juga memberi penghargaan kepada pemenang lomba Bulan Reformasi Birokrasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021, yakni : Dinas PMPTSP, Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Sosial P3APPKB.

Semenara itu untuk Program Kampung Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup, Bupati juga memberi penghargaan kepada Jorong Candra Kirana, Jorong Karya Budaya Barat, Jorong Harapan Maju dan Jorong Kartika Indah Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung.

Untuk keberhasilan Dharmasraya memperoleh Penghargaan Kabupaten Layak Anak dan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Pertama Tahun 2021, Bupati juga mengganjar piagam kepada Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil, Dinas Kominfo dan Kecamatan Asam Jujuhan atas partisipasi aktif dalam mendukung kegiatan.(Elda)

BUKITTINGGI.Lintas Media News.
Untuk pertama kalinya, sejak Komisi Informasi (KI) Sumbar menggelar 
anugerah keterbukaan informasi publik (KIP) tujuh tahun lalu, 
Kabupaten Solok Selatan (Solsel) dapat penghargaan.

Kali ini penghargaan yang diterima kabupaten itu berupa Tokoh Keterbukaan Informasi Publik (Achievement Motivation Award 2021) kepada Bupati Khairunas.

Mau tak mau penghargaan ini jelas membawa kebahagiaan tersendiri bagi Khairunas dan Kabupaten Solsel. Karena dengan penghargaan yang diterima itu akan jadi cikal bakal bagi Khairunas menciptakan iklim KIP di pemkabnya.

"Yang jelas, penghargaan ini beri nilai positif bagi Solsel. Selain itu, dengan penghargaan itu merupakan buah dari saling keterbukaan informasi saya dengan wakil bupati apa yang kami kerjakan di kabupaten ini," kata Khairunas menjawab pertanyaan Arunala.com seusai terima penghargaan KI Sumbar itu, di Kota Bukittinggi, Senin (6/12).

Khairunas mengakui, tanpa adanya keterbukaan informasi publik, maka Kabupaten Solsel tidak bisa maju. 

Makanya, dengan penghargaan yang kami peroleh hari ini, ingin menjadikan momentum bagi Pemkab Solsel berubah lebih baik sama seperti kabupaten kota lainnya di Sumbar.

Khairunas mengaku, dengan penghargaan tokoh keterbukaan informasi publik yang diraihnya, akan mentransfer kiat-kiatnya kepada semua OPD yang ada di daerahnya tentang KIP itu.

"Yang jelas, untuk kedepannya kami akan membangun sikap ikhlas, kedua sikap jujur dan ketiga membangun integritas semua OPD dan ASN di Pemkab Solsel," tukas Kharunas.(rel)

BUKITTINGGI.Lintas Media.
Kembali DPRD Sumbar membuktikan keterbukaan di lembaga Legislatif tersebut dengan meraih predikat informatif, dalam acara anugrah keterbukaan informasi publik (AKIP) 2021, Senin (6/12/2021), di Istana Bung Hatta, kota Bukit Tinggi.

Kepiawaian Sekretaris DPRD Sumbar H.Raflis,SH, sebagai pemegang komando administratif di lembaga tersebut terbukti, dengan menerima anugrah keterbukaan dari Komisi Informasi Sumbar.

Dosemua SKPD atau dinas dibawah Gubernur Sumbar, DPRD Sumbar merupakan yang terbaik dalam keterbukaan, memiliki nilai optimal, dengan tingkatan informatif.

Ketika menerima anugrah keterbukaan dengan status informatif, kasubag Humas Idris, mewakili sekretaris DPRD Sumbar Raflis, mengatakan, ketegasan Sekwan dalam administrasi dan pelayanan telah nyata dengan anugrah yang mereka terima.

"Kita dapat meraih anugrah keterbukaan dalam pelayanan publik, karena ketegasan pak Sekwan yang meminta agar kita terbuka dan baik dalam melayani masyarakat, tidak boleh ada ketertutupan dalam penggunaan anggaran, karena ini merupakan tanggung jawab kedinasan pada masyarakat banyak," tegas Idris.

Ditambahkannya, informasi publik dan keterbukaan merupakan keniscayaan, bukan hanya selogan, dimana amat dibutuhkan masyarakat dan harus dilaksanakan semua OPD, termasuk DPRD Sumbar.

'pesan pak sekwan, tidak ada alasan untuk bermain-main dengan transparansi, layani masyarakat dengan baik, sehingga publik bisa mengakses apa saja kegiatan DPRD Sumbar, baik secara lembaga maupun personal, yang berkaitan dengan anggaran negara," tambah Idris lagi.

Ini merupakan ke-kalinya DPRD Sumbar mendapatkan anugrah, 2 diantaranya yakni tahun 2021 dan 2022 dengan status informatif, menjadi peringkat dua dengan peringkat satu RSUD HB. Sa'anin, kalau melihat hak tersebut jelas merupakan kewajaran, karena rumah sakit memang tempat pelayanan publik sesungguhnya, namun banyak rumah sakit yang kalah dengan DPRD Sumbar dalam pelayanan, terbukti dalam penerimaan anugrah.

"Kita berharap, tahun depan antara pelayanan publik seperti rumah sakit dan lainnya, penilaiannya dipisahkan dengan OPD, sehingga nampak jelas OPD mana yang memang terbuka dan inovatif dan mana yang tidak sama sekali," tambah Idris mengakhiri.(rel/st)



 
Agam,lintas media news,
Batagak panghulu,Khairul resmi sandang gelar Datua Majo Kando dari suku Tanjuang,yang prosesi pengangkatannya telah dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bawan di rumah pariuak timbago  di pudung nagari Bawan kecamatan ampek nagari kab agam Minggu,(5/12).

Ketua KAN Bawan  Datuak kando Marajo menjelaskan prosesi ini adalah pengangkatan/penggantiaan pangulu patah tumbuah hilang baganti kok panek mintak Baranti  kok  patang mintak bamalam karena Ninik mamak telah dahulu sebelum ini. Syafrudin Datuak majo kando Nan Basikek pangulu dari kaum suku tanjuang

Pengangkatan pangulu tersebut setelah disetujui oleh anak kemenakan harus disetujui oleh Nagari, untuk diterima oleh nagari maka diadakan acara pengangkatan/sumpah pangulu.
"Sumpah seorang datuak di Ranah Minang sangat berat,hal itu merupakan wujud tanggung jawab yang dibebankan ke pundak datuak sebagai pangulu, baik kepada kemenakan maupun kepada kampung halaman,"ujarnya.

Sumpah seorang datuak dalam satu kaum atau suku berlandaskan kepada Al Quran 30 Juz atau yang dalam bahasa adatnya dinamakan dengan Patiang Balau, bila melanggar sumpahnya maka akan dikutuk Al Quran. "Ka ateh indak ba pucuak, ka bawah indak baurek, ditangah-tangah digiriak kumbang."ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua KAN Bawan A Dt kando marajo,menyampaikan ucapan selamat kepada Khairul yang telah dilewakan menjadi Datuak majo kando dan panungkek Dt majo kando Yopi Eka anroni Nan Basikek suku tanjuang Kenagarian Bawan.

"Pengangkatan ini berarti membuatnya sudah duduak samo randah, tagak samo tinggi sama dengan pangulu-pangulu lainnya yang ada di Kenagarian Bawan"pungkasnya

Dalam prosesi turut hadir juga Bupati Agam,Dr H Andri Warman,M.M.angota DPRD agam, camat ampek nagari,Polsek ampek nagari,Dandramil,wali nagari Se kecematan ampek nagari,Bamus,jorong se nagari Bawan
dan Ninik mamak Nagari  tetangga.


 (Fahmi/jr)

  

ANUGERAH - Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar Arif Yumardi (kiri) menyerahkan Piala Peringkat ke-1 Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori BUMN/BUMD di Sumbar kepada Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati,  di Bukittinggi,  Senin  (6/12/2021). (foto:hms.ptsp)


Padang, Lintas Media News

PT Semen Padang berhasil meraih juara 1 penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2021 untuk kategori BUMN/BUMD yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat. 

Bila tahun lalu PT Semen Padang meraih predikat Cukup Informatif, pada tahun ini naik kelas menjadi Menuju Informatif atau selangkah lagi menjadi Badan Publik Informatif.

Acara Anugerah KIP tahun 2021 dilaksanakan KI Sumbar di Bukittinggi, Senin. Hadir pada kesempatan itu Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, Kadis Kominfo Provinsi Sumbar Jasman Rizal, Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska, dan jajaran komisioner KI Provinsi Sumbar. Dari PT Semen Padang, hadir mewakili manajemen untuk menerima Anugerah KIP, Kepala Unit Humas & Kesekretariatan, Nur Anita Rahmawati. 

"Bagi KI Sumbar, keberhasilan PT Semen Padang ini tentu menjadi kebanggaaan, karena tidak banyak BUMN dan BUMD yang mau dan serius dalam melaksanakan KIP berdasarkan UU No.14 tahun 2008," kata Ketua KI Sumbar Nofal Wiska, Senin (6/12/2021).

Orang nomor satu di KI Sumbar itu menyatakan, dalam implementasi KIP, PT Semen padang setiap tahun melakukan pembenahan. Hal tersebut terlihat dalam progres positif dalam penyediaan dan penyebarluasan informasi publik. 

Untuk ke depan, kata Nofal, tantangan untuk KIP lebih besar lagi, karena berkaitan dengan perkembangan teknologi dan pemahaman masyarakat terkait hak mereka untuk tahu. PT Semen Padang mau tidak mau harus mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam hal informasi publik.

Oleh karena itu, Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) harus diperkuat karena kerjanya akan lebih ekstra dalam meramu Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai dengan UU 14 tahun 2008 sekaligus mengakomodir UU Perseroan Terbatas (PT). "Daftar informasi publik yang update dan berkualitas akan mampu membantu PT Semen Padang menyebarluaskan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat," pesan Nofal.

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati mengaku bersyukur atas pencapaian yang diraih perusahaan di bidang KIP tahun ini. "Alhamdulillah, ini tentunya tidak terlepas dari peran semua pihak baik tim PPID, atasan PPID,  unit kerja di lingkungan perusahaan sebagai PPID pembantu,  pemangku kepentingan lainnya,  dan dukungan manajemen yang terus mendorong kami untuk selalu memberi perhatian dalam memberikan layanan paripurna terhadap kebutuhan informasi publik sesuai yang diamanatkan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata Nur Anita yang juga PPID PT Semen Padang.

Ia mengungkapkan pihaknya selalu melakukan evaluasi terhadap KIP di perusahaan dengan terus melakukan inovasi dan improvement. "Sejak tahun lalu kami berbenah, dan tim PPID bekerja keras mewujudkan hal ini. Dan, semua ikhtiar ini telah membuahkan hasil. Namun demikian, kami menyadari banyak hal lagi yang harus kami benahi," ujar Nur Anita.

Keikutsertaan PT Semen Padang pada pemeringkatan Badan Publik merupakan yang keenam kali sejak 2016. Pada 2016, dan 2017 PT Semen Padang berhasil meraih juara 1. Pada 2018 meraih juara 2. Pada 2019, 2020 dan 2021 kembali membuktikan diri sebagai BUMN/BUMD terbaik di Sumbar dalam KIP. 

Gubernur Sumbar diwakili Kadis Kominfo dan Statistik Jasman Rizal mengatakan,  peran Komisi Informasi saat ini sangat luar biasa. KI sangat dibutuhkan dan ini merupakan buah reformasi tahun 1998 dan baru 10 tahun kemudian dirasakan dengan lahirnya UU No 14 Tahun 2008. 

"Tantangan global menuntut adanya keterbukaan. Di setiap lembaga pemerintahan atau Badan Publik tidak ada lagi yang rahasia. Anggaran nagari misalnya, juga terbuka. Ini hak rakyat untuk tahu," jelasnya.

Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy menyampaikan, bagi Pemerintah Provinsi Sumbar, keterbukaan informasi merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka dan transparan, menuju good and clean governance.

Tak lupa Wagub Audy meminta kepada semua pihak agar menyebarkan berita-berita positif mengenai Sumbar, dan menghindari hoaks. "Saya terus mengamati pemberitaan di media maupun internet, baik mengenai pribadi maupun Pemprov Sumbar. Dan alhamdulillah tiga bulan ini bagus," katanya. (*/b/hms)

Padang,Lintas Media News.
Hari ini akhir dari jalan panjang Monitoring Evaluasi (Monev) badan publik dilakukan Komisi Infornasi Sumatera Barat (KISB). 

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) Sumbar 2021 Senin 6 Desember 2021 siang digelar di Novotel Kota Bukittinggi. 

Seremonial atau adakah pesan dari gelaran setiap tahun KISB itu?, Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HN Nurnas mengatakan program rutin KISB terkait Monev badan publik di Sumbar masih temprorer belum menjadi sebuah budaya keterbukaan informasi publik di tanah Sumbar. 

"Saya yang sejak 2014 membidani lahirnya Komisi Informasi Sumbar dan selalu mengawal setiap kinerja dan anggaran lembaga yang didirikan  berdasarkan perintah UU 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik (KIP) belum merasakan adanya budaya keterbukaan sebagaimana perintah UU KIP," ujar HM  Nurnas lewat keterangan pers tertulis diterima media Senin pagi ini. 

HM  Nurnas mengatakan mindsed dan budaya kinerja terbuka atau transparan sebagai handicap clean dan clear governance, selain Monev rutin harus ada modul lain. 

"KISB selain berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik juga harus lebih gigih lagi merubah keterbukaan informasi publik menjadi budaya baru bagi badan publik," ujar HM Nurnas. 

Paparan Ketua Monev KISB Tanti Endaang Lestari soal Organisaai Pemerintahan Daerah (OPD) yang sukarela mengikuti Monev dan penilaian dari KI cuman 50 persen dan menjadi informatif OPD itu ke itu saja. HM Nurnas menegaskan KISB beberkan ke publik dan laporkan ke Gubernur Sumbar 

"Sebutkan saja mana OPD yang tidak mau ikut Monev itu ke publik  Dan laporkan ke Gubernur serta Komisi I DPRD Sumbar. Masak OPD ikut hanya OPD air mata saja sementara OPD mata air nggak ngeh tuh,*ujar HM  Nurnas. 

Nurnas menilai dari banyak capaian poisitf kerja KI selama ini, seperti menginisiai lahirnya Perhimpunan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi satu-satunya di Indonesia, juga melakukan bedah Bab Ketentuan Pidana UU 14 Tahun 2008 dan menyelesaikan sidang sengketa yang tahun ini pecah rekor penyelesaian sengeketa informasi publik. 

"2022 KISB harus menjadi pioner membudayakan keterbukaan informasi publik dan melanjutkan tugas pokok KISB lainnya," ujar HM Nurnas. 

Terakhir HM Nurnas ucapakan selamat Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. 

"Bagi badan publik terbaik nilainya saya ucapkan selamat dan selamat sukses kepada tokoh Sumbar penerima Acievement Motivation Person Award 2021," ujar HM Nurnas. (***)




Padang.Lintas Media.
Ketua Ikatan keluarga isteri anggota DPRD (IKIAD-DPRD) sumbar Emilia dan anggotanya 
menerima kunjungan Persatuan Isteri Wakil Rakyat Kabupaten Dharmasraya dalam rangka sharing informasi dan wawasan dalam menjalan organisasi dharmawanita isteri anggota DPRD.

Selaku Ketua IKIAD Sumbar, Emilia sangat mengapresiasi PIWR kabupaten Dharmasraya dalam sharing informasi dan wawasan untuk mengembangkan organisasi ini.

 "Sharing ini sangat bermanfaat dalam menunjang dalam mengembangkan diri dan wawasan saat kita mendampingi suami sebagai anggota DPRD", kata Emilia saat menerima PIWR Dharmasraya di ruangan BAMUS DPRD Sumbar. Jumat (3/12)

Kepada rombongan Emilia memaparkan kegiatan IKIAD DPRD Sumbar dibidang Sosial dan keagamaan dan kegiatan lainnya dalam mendampingi para suami bertugas di lembaga kedewanan.

Dikatakan Emilia, sempat vacuum kegiatan IKIAD DPRD karena covid19, IKIAD Sumbar diakhir tahun ini kembali menggiatkan kegiatannya untuk pengembagan organisasi IKIAD ini.

IKIAD DPD Sumbar memiliki kegiatan yang telah berjalan selama ini, yakni dengan empat bidang 1. Bidang sosial, humas dan kesejahteraan, 2 pendidikan dan dakwah, 3. Olahraga seni dan budaya dan 4. Pariwisata, empat kegiatan IKIAD Sumbar selama tahun 2019 sejak terbentuk kepengurusannya,: Ujar Emilia

Kegiatan sosial humas dan kesejahteraan, IKIAD DPRD Sumbar melakukan bezuk kepada almarhum keluarga Almarhum Furqon dan almarhum Rinaldi, untuk kegiatan pendidikan dan dakwah IKIAD telah menjalankan pengajian agama bulanan, wirid keagamaan, qurban dan lain-lainnya, untuk program ketiga IKIAD Sumbar juga telah melaksanakan beberapa kegiatan senam, dan peringatan 17 agustus 1945, selanjutnya kami juga melakukan pelatihan UMKM-UMKM bagi masyarakat di Dapil-dapil kami. Dan kegiatan keempat, IKIAD Sumbar juga melakukan study koperatife atau stydy banding ke luar negeri untuk kemajuan IKIAD kedepannya.

Emilia berharap, program IKIAD Sumbar yang belum terlaksana dalam pelaksanaanya, usai Covid19 ini IKIAD Sumbar akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat di Dapil kita masing-masing untuk kesejeahteraan masyarakat Juga. (Sri)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.