Sungai Sariak, Lintas Media News
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan peningkatan kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (F-PRB) dan Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang ada di Desa Tangguh Bencana (Destana) se Kabupaten Padang Pariaman, pada Rabu (8/12) di Kantor BPBD Padang Pariaman, Nagari Limpato Sungai Sariak Kecamatan VII Koto.
Kegiatan ini, dibuka Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Budi Mulya, ST. M.Eng yang diwakili oleh Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK) BPBD Wirman, M.AP, mengatakan. Bahwa perlu dilakukan peningkatan kapasitas F-PRB dan KSB ini. Sebab, keorganisasian yang sudah terbentuk perlu diberi kapasitas, sehingga akan mengurangi risiko bencana yang akan terjadi di wilayahnya.
“Mengingat Padang Pariaman memiliki beberapa titik rawan bencana, perlu kesiap siagaan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menghadapi bencana tersebut. Oleh karenanya, peningkatan kapasitas F-PRB dan KSB ini menjadi hal yang penting. Sehingga jika terjadi bencana, kita sudah siap menghadapinya dan tidak langsung panik. Upaya ini juga dapat meminimalisir jumlah korban akibat terjadinya bencana itu sendiri,” ungkapnya.
Selaku Nara sumber dari lembaga kebencanaan Komunitas Siaga Tsunami (Kogami), Tomy Susanto, ST mengatakan. Perlu kesiapsiagaan KSB dan F-PRB dalam menghadapi bencana. Mulai dari rencana strategis, sampai rencana aksi. Untuk itu, dibutuhkan sebuah platform yang melibatkan multipihak, dalam upaya pengurangan risiko bencana.
“Forum PRB adalah platform lokal, yang dapat didefinisikan sebagai sebuah mekanisme atau komite koordinasi multi pemangku kepentingan yang dimiliki dan dipimpin secara lokal pada Kabupaten/Kota. Platform lokal bekerja untuk mengarusutamakan PRB dalam kebijakan, perencanaan dan program lokal sejalan dengan program pemerintah daerah dan pusat,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan, bahwa F-PRB memiliki beberapa fungsi. Yaitu sebagai wadah fasilitasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam sektor pembangunan di Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan/Nagari. Kemudian, sebagai wadah konsultasi, koordinasi dan mediasi daerah dalam membangun pemahaman dan pengembangan upaya pengurangan risiko bencana bagi para pihak atau pemangku kepentingan di Kabupaten dan Nagari. Sebagai wadah monitoring (pemantauan) dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana di Kabupaten dan Nagari. Dan yang terakhir, sebagai wadah advokasi dan rekomendasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengurangan risiko bencana yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
“Adapun pihak yang terlibat dalam F-PRB, yakninya Pemerintah, Akademisi, Masyarakat, Dunia Usaha, LSM, Ormas, Organisasi Keagamaan, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Media Massa, Pemerhati bencana dan sektor terkait lainnya, dengan prinsip dasar kerelawanan, keterpaduan dan koordinasi", tutupnya .
Sementara itu nara sumber lainnya, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Padang Pariaman Sonya Zukri mengatakan. Bahwa dalam Permendes Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022, sudah diakomodir bagi Nagari yang ingin menganggarkan kebencanaan. Mulai dari pra bencana, tanggap darurat sampai pasca bencana.
“Dengan adanya Permendes tersebut, maka Nagari bisa menganggarkan terkait kebencanaan. Ini juga merupakan salah satu wujud pelaksanaan pembangunan Nagari dalam bidang kemanusiaan dan tanggap darurat,” tuturnya.
Kasi Kesiapsiagaan BPBD, Alkadri, SE mengatakan. Kegiatan ini, melibatkan 15 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, yang sudah memiliki KSB dan F-PRB dan juga sudah melaksanakan Destana.
"Dari sebanyak 14 Nagari yang berada di sepanjang pesisir pantai Padang Pariaman, tinggal satu Nagari lagi yang belum dibentuk Destana yaitu Nagari Campago Selatan. Direncanakan pelaksanaan Destana Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022, berlokasi di Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam", tutupnya. (b/hms)
Parit Malintang, Lintas Media News
Pembayaran ganti Kerugian tol ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang terus berlanjut. Kegiatan yang dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat Audy Joinaldy dan Wakil Bupati Rahmang ini, dilaksanakan pada Senin (6/12) di Hall Ibu Kota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman Nagari Parik Malintang Kecamatan Enam Lingkung.
Juga terlihat hadir, Staf Ahli Gubernur Sumbar Syafrizal, Kepala Bidang Pertanahan Dinas PUPR Sumatera Barat Darmansyah, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang Pariaman Gatot Teja, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, Perwakilan BIN Daerah Sumatra Barat, Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Sumatera Barat Yuhendri Yakub, Kepala Bagian Dana dan Jasa Kanwil BRI Padang, Asisten Pemerintahan dan Kesra Rudi Rahmad, Asisten Administrasi Umum Fakhriati, Camat Batang Anai Suhardi, dan Wali Korong se Kecamatan Batang Anai.
Dalam sambutannya, Wagub Audy mengatakan. Progres jalan tol telah dilakukan mulai tahun 2017, meskipun banyak halangan, insyaallah pembangunan jalan tol ini bisa dipercepat. "Dana pembayaran ganti rugi lahan yang disetujui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebanyak Rp. 155 miliar, untuk 211 bidang tanah yang berada di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karenanya, kami terus berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dan dana pembayaran ganti tol ini langsung dari Pemerintah Pusat yang kembali dikucurkan mulai Desember 2021", ungkapnya.
Ia meminta kepada masyarakat, dengan mempermudah pembebasan tanah ini. Berarti masyarakat telah membantu proyek strategis nasional, guna pengembangan perekonomian Sumatera Barat. Dengan adanya tol, akan masuk aliran uang dan aliran barang. Oleh karenanya, diperlukan kerjasamanya untuk mensosialisasiakan. Bahwa pembanguanan tol terus berjalan dan akan dibayarkan ganti kerugiannya secara bertahap.
Sebelumnya, Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmang dalam sambuatnnya mengatakan. Pada hari ini, dilaksanakan pembayaran sebanyak 16 bidang tanah masyarakat. Dengan anggaran kurang lebih Rp. 5,6 Milyar, yang dberikan untuk masyarakat di Nagari Sungai Buluah Selatan, Sungai Buluh Utara dan Sungai Buluh Barat
“Kita berharap, semoga ganti kerugian ini dapat bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat yang terimbas, serta manfaatkankan ganti kerugian ini sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Semoga pembangunan jalan tol ini, juga bermanfaat untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Gunakanlah uang ganti kerugian ini untuk berinvestasi. Seperti membeli tanah atau dengan membangun rumah kontrakan dan lainnya,” harapnya.
Senada dengan itu, Kabid Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Sumbar Yuhendri dalam laporannya mengatakan. Pembayaran ganti kerugian diserahkan sebanyak 16 bidang, dengan non bidang tanah sebanyak 12 penggarap.
“Hasil investasi dan identifikasi sebanyak 1.486 bidang, pengumuman 1.471 bidang, penilaian 1.323 bidang, musyawarah 1.083 bidang, dan target berikutnya untuk kelengkapan dokumen sebanyak 226 bidang yang sudah dimusyawarahkan dan 203 bidang yang dalam penilaian,” terangnya. (b/hms)
Padang, Lintas Media News
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Barat, R. Andika Dwi Prasetya mendampingi Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Padang dalam menghadapi Verifikasi Lapangan (Verlap) Tim Penilai Nasional (TPN) pada Selasa (7/12). Kegiatan Verlap ini terlaksana dalam rangka evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kanim Padang menjadi perwakilan dari 11 Satuan Kerja di Wilayah Kemenkumham Sumbar yang menjadi sample verlap oleh TPN untuk meraih predikat WBK.
Kehadiran Tim TPN disambut dengan pengalungan “salempang” khas Minangkabau oleh Kakanwil dan tarian selamat datang, yakni “Tari Pasambahan” yang dibawakan oleh pegawai pada Kanim Padang. Selanjutnya, penyajian yel-yel oleh tim ZI Kanim Padang yang dipimpin oleh Kepala Kanim Padang, Napis dilakukan dengan kompak dan semangat.
Kegiatan kemudian dilanjutkan paparan oleh Kepala Kanim Kelas I TPI Padang yang menyampaikan berbagai inovasi sebagai bentuk perubahan layanan agar semakin prima dalam melayani masyarakat. Beberapa inovasi unggulan yang dipaparkan diantaranya adalah Ruang Layanan Ramah HAM yang diperuntukkan bagi para lansia, penyandang disabilitas, dan balita yang membutuhkan pelayanan keimigrasian. Selain itu diperkenalkan berbagai inovasi pelayanan informasi publik yang dilakukan Kanim Padang, diantaranya melalui media Website “PUKEK”, Podcast “Maota Disiko”, dan Majalah “Imigrasi Rancak” yang telah tercatat dalam ISSN.
Setelah paparan, Tim TPN yag terdiri melakukan pengecekan sarana dan prasarana ruang pelayanan publik serta sarana pendukung layanan lainnya pada Kanim Padang. Diakhir kunjungannya, Tim TPN beserta Kakanwil serta Kakanim berbincang santai mengenai inovasi layanan yang telah dilaksanakan oleh Kanim Padang. (b/hms)
Payakumbuh, Lintas Media News
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Payakumbuh gelar wisuda Tahun Akademik 2020/2021 Angkatan XVll, Selasa (7/12/2021) di Gedung Kampus Perguruan Tinggi tersebut.
Ketua STIT Wangiman, SH, SE, M. M.Pd mengungkapkan dihadapan belasan wisudawan/wisudwati juga dihadiri para sanak keluarga dan orang tua dan para Dosen serta dihadiri Ketua Yayasan STIT Mustafa, S.Ag. Dikatakannya, bahwa wisuda sebenarnya adalah salah satu tahapan dari sekian tahap yang harus dilalui oleh seorang mahasiswa
Selanjutnya, kata Wangiman rang sumando awak, setiap yang di wisuda berarti prosesi memberikan prediket dan gelar tertentu, sehingga nantinya saudara dapat membuktikan dalam suatu proses akademik dan siap untuk mendharmabhaktikan ilmu yang saudara raih. Dan ditengah masyarakat bisa diintegrasikan ilmu tersebut, agar berguna bagi Bangsa dan Negara.
Selain juga Ketua STIT berpesan kepada wisudawan/wisudawati untuk jangan berpuas diri dengan sarjana Sl di ini ,lanjutkan lagi untuk mendapat S2 nya, harapnya. Selain itu, ia juga bangga dari belasan yang diwisuda dimana tiga mahasiswa lulusan terbaik, diantaranya adalah terbaik satu Fitri Suzana, S.Pd asal Gunung Malintang, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan nilai IPK 3,80 dan Kedua Zulfadly, S.Pd asal Payakumbuh dengan nilai IPK 3,74.dan ketiga terbaik adalah Weldy, S.Pd asal Simpang Kapuk, Mungka, dengan nilai IPK 3,73.
Dikesempatan itu, Ketua Yayasan STIT Mustafa, S.Ag menyatakan ucapan terima kasih utamanya, kepada para Dosen terlebih Ketua STIT yang telah bersusah payah sehingga dapat berlangsung acara wisuda hari ini. Kemudian, rasa syukuran dengan berlangsungnya acara wisuda yang digelar di Gedung Kampus kita ini dengan khidmat dan hadir sanak saudara dan orang tua yang diwisuda.
Selanjutnya, ia juga berpesan setelah bersusah payah disertai kesabaran juga ketekunan belajar selama empat tahun, tentu juga tidak terlepas atas supportnya orang tua kita yang membesarkan, ujarnya. Selain juga Ketua Yayasan berpesan kepada yang telah diwisuda agar nantinya ilmu yang diraih selama empat tahun dapat berdaya guna ditengah masyarakat disertai jangan lengah serta jaga Almamater STIT, demikian Ketua Yayasan. (Hery M)
Padang, Lintas Media News
PT Semen Padang berhasil meraih juara 1 penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2021 untuk kategori BUMN/BUMD yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat.
Bila tahun lalu PT Semen Padang meraih predikat Cukup Informatif, pada tahun ini naik kelas menjadi Menuju Informatif atau selangkah lagi menjadi Badan Publik Informatif.
Acara Anugerah KIP tahun 2021 dilaksanakan KI Sumbar di Bukittinggi, Senin. Hadir pada kesempatan itu Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, Kadis Kominfo Provinsi Sumbar Jasman Rizal, Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska, dan jajaran komisioner KI Provinsi Sumbar. Dari PT Semen Padang, hadir mewakili manajemen untuk menerima Anugerah KIP, Kepala Unit Humas & Kesekretariatan, Nur Anita Rahmawati.
"Bagi KI Sumbar, keberhasilan PT Semen Padang ini tentu menjadi kebanggaaan, karena tidak banyak BUMN dan BUMD yang mau dan serius dalam melaksanakan KIP berdasarkan UU No.14 tahun 2008," kata Ketua KI Sumbar Nofal Wiska, Senin (6/12/2021).
Orang nomor satu di KI Sumbar itu menyatakan, dalam implementasi KIP, PT Semen padang setiap tahun melakukan pembenahan. Hal tersebut terlihat dalam progres positif dalam penyediaan dan penyebarluasan informasi publik.
Untuk ke depan, kata Nofal, tantangan untuk KIP lebih besar lagi, karena berkaitan dengan perkembangan teknologi dan pemahaman masyarakat terkait hak mereka untuk tahu. PT Semen Padang mau tidak mau harus mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam hal informasi publik.
Oleh karena itu, Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) harus diperkuat karena kerjanya akan lebih ekstra dalam meramu Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai dengan UU 14 tahun 2008 sekaligus mengakomodir UU Perseroan Terbatas (PT). "Daftar informasi publik yang update dan berkualitas akan mampu membantu PT Semen Padang menyebarluaskan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat," pesan Nofal.
Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati mengaku bersyukur atas pencapaian yang diraih perusahaan di bidang KIP tahun ini. "Alhamdulillah, ini tentunya tidak terlepas dari peran semua pihak baik tim PPID, atasan PPID, unit kerja di lingkungan perusahaan sebagai PPID pembantu, pemangku kepentingan lainnya, dan dukungan manajemen yang terus mendorong kami untuk selalu memberi perhatian dalam memberikan layanan paripurna terhadap kebutuhan informasi publik sesuai yang diamanatkan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata Nur Anita yang juga PPID PT Semen Padang.
Ia mengungkapkan pihaknya selalu melakukan evaluasi terhadap KIP di perusahaan dengan terus melakukan inovasi dan improvement. "Sejak tahun lalu kami berbenah, dan tim PPID bekerja keras mewujudkan hal ini. Dan, semua ikhtiar ini telah membuahkan hasil. Namun demikian, kami menyadari banyak hal lagi yang harus kami benahi," ujar Nur Anita.
Keikutsertaan PT Semen Padang pada pemeringkatan Badan Publik merupakan yang keenam kali sejak 2016. Pada 2016, dan 2017 PT Semen Padang berhasil meraih juara 1. Pada 2018 meraih juara 2. Pada 2019, 2020 dan 2021 kembali membuktikan diri sebagai BUMN/BUMD terbaik di Sumbar dalam KIP.
Gubernur Sumbar diwakili Kadis Kominfo dan Statistik Jasman Rizal mengatakan, peran Komisi Informasi saat ini sangat luar biasa. KI sangat dibutuhkan dan ini merupakan buah reformasi tahun 1998 dan baru 10 tahun kemudian dirasakan dengan lahirnya UU No 14 Tahun 2008.
"Tantangan global menuntut adanya keterbukaan. Di setiap lembaga pemerintahan atau Badan Publik tidak ada lagi yang rahasia. Anggaran nagari misalnya, juga terbuka. Ini hak rakyat untuk tahu," jelasnya.
Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy menyampaikan, bagi Pemerintah Provinsi Sumbar, keterbukaan informasi merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka dan transparan, menuju good and clean governance.
Tak lupa Wagub Audy meminta kepada semua pihak agar menyebarkan berita-berita positif mengenai Sumbar, dan menghindari hoaks. "Saya terus mengamati pemberitaan di media maupun internet, baik mengenai pribadi maupun Pemprov Sumbar. Dan alhamdulillah tiga bulan ini bagus," katanya. (*/b/hms)