Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Padang, Lintas Media News

Setelah sukes meraih 5 penghargaan Platinum dan 3 Gold di ajang Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN) XXV pada pertengahan November kemarin, kali ini Tim inovasi PT Semen Padang kembali meraih penghargaan pada ajang inovasi SIG Group Innovation Award (SIGGIA) 2021.

Pada SIGGIA yang digelar secara virtual melalaui aplikasi Zoom ini, tim inovasi PT Semen Padang meraih 7 penghargaan. Dua diantaranya, meraih Juara I, dan duanya lagi juara II. Sisanya, meraih Juara V dan Juara VI. 

Direktur Utama PT Semen Padang Yosviandri mengaku bangga atas penghargaan yang diraih tim inovasi PT Semen Padang. Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi pelacut bagi insan perusahaan untuk terus  berinovasi. 

"Mudah-mudahan penghargaan SIGGIA 2021 ini dapat memacu semangat insan perusahaan untuk terus berinovasi dan berkarya demi kemajuan PT Semen Padang, apalagi manajemen perusahaan juga komit mendukung setiap karyawan dalam melahirkan karya-karya inovasi," katanya, Kamis (25/11/2021). 


Ajang SIGGIA 2021 merupakan lomba inovasi antar Semen Indonesia Group yang terdiri dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai holding, dan anak perusahaan SIG yang terdiri dari PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Semen Gresik, dan PT Solusi Bangun Indonesia. 

Kemudian, juga ada PT Industri Kemasan Semen Gresik, PT Solusi Bangun Beton,  PT Sinergi Informatika Semen Indonesia, PT Industri Kantong Semen Gresik, PT Cipta Nirmala, PT Semen Indonesia Distributor, dan PT Kawasan Industri Gresik. "Ajang SIGGIA ini merupakan salah satu bentuk semangat SIG  melakukan improvement dan inovasi," ujarnya. 

Sementara itu, Senior Total Productive Maintenance (TPM) Officer PT Semen Padang Zulkarnaen selaku pengelola inovasi di PT Semen Padang menambahkan, pada ajang SIGGIA 2021 ini, PT Semen Padang mengikutkan 7 tim inovasi. "Alhamdulillah, semua tim yang diikutkan dapat juara, meskipun tidak semuanya masuk 3 besar," katanya. 

Zulkarnaen merinci nama-nama tim inovasi yang diikutkan ke ajang SIGGIA 2021 dan meraih juara. Untuk Juara I, diraih oleh Tim Sending untuk kategori Proyek Kendali Mutu dengan sub-kategori Plant, dan Tim STORE 1908 untuk kategori Gugus Kendali Mutu dengan sub-kategori Plant. 


Juara II, Tim Optimus Prime untuk kategori Breakhthrough dengan sub-kategori Teknologi dan Proses Produksi, dan Tim TIP TOP untuk kategori 5R. Juara V, Tim Smart Office untuk kategori Proyek Kendali Mutu dengan sub-kategori Office, dan Tim Robin Hood untuk kategori Proyek Kendali Mutu dengan sub-kategori Plant.

Sedangkan Tim Air Comp untuk kategori Sistem saran sub-kategori plant, meraih juara VI. "Sebagian besar tim yang diikutkan pada ajang SIGGIA 2021 ini, sebelumnya juga meraih penghargaan Platinum dan Gold pada ajang TKMPN XXV yang digelar 15-18 November 2021," ujarnya. (*/b)







Padang,Lintas Media.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dan Ranperda tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, rancangan APBD Tahun 2022 yang disampaikan kepada DPRD, sesuai dengan KUA-PPAS Tahun 2022 yang telah disepakati oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, baik terhadap Pendapatan Daerah, Belanja maupun Pembiayaan Daerah.

“APBD Tahun 2022, merupakan APBD pertama bagi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menjalankan visi, misi dan program unggulannya yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026,” ujar Supardi

Menurut Supardi, Namun sangat disayangkan, program, kegiatan dan alokasi anggaran yang diusulkan dalam Rancangan APBD Tahun 2022, belum sepenuhnya mendukung pencapaian visi, misi dan program unggulan tersebut.

“Kondisi ini menggambarkan, bahwa OPD-OPD belum sepenuhnya mempedomani RPJMD dalam penyusunan program dan kegiatannya dari 4 (empat) program unggulan yang ditetakan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, belum semua mendapatkan alokasi anggaran yang proporsional,” ujar Supardi merupakan politisi Partai Gerindra Sumbar ini.

Lanjut Supardi, progul yang terkait dengan mencetak 100 ribu mileniel entrepreneur ship, pengembangan sector wisata, pengembangan pendidikan dan ABS-SBK, belum mendapatkan dukungan anggaran yang memadai. 

“Pemerataan pembangunan antar wilayah, merupakan salah satu tujuan yang akan capai dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, akan tetapi kegiatan tersebut, belum di dukung dengan anggaran yang memadai dan bahkan tidak ada alokasi anggaran sama sekali,” ujar Supardi.

Dikatakan Supardi, kondisi ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah belum memberikan perhatian yang merata kepada semua daerah di lingkup Provinsi Sumatera Barat.

“Pemerintah Daerah tidak mempunyai konsep yang jelas dalam pengembangan BUMD,” ujar Supardi.

Dijelaskan Supardi, alokasi tambahan penyertaan modal dalam 5 (lima) tahun terakhir yang dilakukan tanpa memperhatikan bisnis pland BUMD. Dampaknya dapat sama-sama kita rasakan, bahwa kinerja BUMD tidak pernah membaik.

“Ini perlu menjadi catatan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan revitalisasi besar-besaran terhadap BUMD milik Pemerintah Daerah. Termasuk juga dalam penataan dan pengelolaan asset daerah yang belum mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi pendapatan daerah,” ujar Supardi.

Ditambahkan Supardi, pada masa persidangan pertama tahun 2021/2022, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan Ranperda tentang Lain-Lain PAD Yang Sah.

Pada prinsipnya pembahasan Ranperda tersebut telah dirampungkan oleh Komisi III sebagai komisi terkait, namun belum dapat dilanjutkan pada tahap pengambilan keputusan, oleh karena belum keluarnya  hasil fasilitasi dari Kemendagri.

Adapun hasil fasilitasi sebagaimana termuat dalam surat Dirjen Otda Nomor : 188.34/5803/OTDA  tanggal 9 September 2021, maka Ranperda tersebut, telah dapat dilanjutkan pembahasannya pada tahap pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada Rapat Paripurna ini, kita akan melakukan pengembalian keputusan terhadap 2 (dua) Ranperda, yaitu Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dan Ranperda tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Keputusan DPRD diberi Nomor Nomor : 29/SB/2021 tentang Persetujuan DPRD Terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor : 30/SB/2021 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat Terhadap Ranperda tentang Lain-Lain PAD Yang Sah, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Rapat paripurna penetapan tersebut juga dihadiri wakil gubernur Sumbar Audy Joinaldy, OPD, Forkompinda, ormas dan Orpol, dengan mempergunakan prokes ketat.(SRI)













PADANG.Lintas Media.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Supardi,beri apresiasi kepada Polresta Padang dibawah komando Kombes Pol. Imran Amir,S.I.K, MH,atas gerak cepat dan cermatnya dalam menangani dan mengungkap curat, curas dan curanmor di Kota Padang.

Apresiasi tersebut diberikan ketua DPRD Sumbar Supardi pada Imran Amir, berupa piagam penghargaan, yang diserahkan di ruang kerja ketua lembaga tersebut, Jumat (26/11).

Pada kesempatan itu,Supardi, didampingi Sekwan Raflis dan juga kasubag Humas Idris mengatakan, penghargaan tersebut layak diberikan pada Kapolres, karena apa yang telah disepakati lakukannya membuat masyarakat menjadi nyaman dan tenang.

"Penghargaan ini layak diterima Pak Kapolres, karena dibawah komando beliau semua gerakan dalam mengungkap berbagai kejahatan, kususnya pencurian berat, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kenderaan bermotor, sangat cepat,tepat dan akurat," ulas Supardi.
Dia juga menambahkan, apa yang diberikan pada Kapolres menunjukkan bukti kalau DPRD Sumbar siap mendukung semua gerakan Kepolisian dalam menekan dan mengikis habis semua kejahatan, baik di kota Padang khususnya dan Sumatera Barat umumnya.

Supardi juga mengatakan, siap bekerjasama dengan Kepolisian, sesuai kapasitas yang dimiliki oleh DPRD Sumbar.

"Kami siap bekerjasama dengan jajaran Kepolisian, sesuai dengan kapasitas kami, untuk menciptakan rasa aman bagi warga Kota Padang khususnya  dan  Sumatera Barat umumnya," tambah Supardi lagi.

Sekaitan dengan penghargaan yang diberikan pada-nya, Kapolresta Padang Kombes Imran Amir didampingi Kasubag Humas Polres Ipda. Arta Tawar, mengatakan, amat berterimakasih pada ketua DPRD Sumbar.

"Saya sangat berterimakasih pada ketua DPRD Sumbar yang telah memberikan penghormatan dan penghargaan pada kami, ini bukti kalau DPRD Sumbar memberikan dukungan terhadap kinerja jajaran Kepolisian," tutur Imran Amir.

Dia juga mengatakan, jajaran Kepolisian akan selalu siap untuk memberi rasa aman dan nyaman pada masyarakat, serta akan mengikis habis semua kejahatan, termasuk yang merisaukan masyarakat, seperti judi dan lainnya.

"Kita akan berbuat semaksimal mungkin untuk membuat nyaman masyarakat, dan menekan habis semua bentuk kejahatan dan penyakit masyarakat," tegas Kombes Imran Amir mengakhiri.(Sri)


Padang,Lintas Media News.
- Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bisa membuat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Termasuk memberikan pelayanan publik yang profesional serta terbebas dari intervensi politik dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal itu diungkapkan oleh Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, SE.MM, saat memaparkan materi dalam Sosialisasi Aturan Kepegawaian dan Bimbingan Teknis Aplikasi Layanan Kepegawaian bagi Pejabat Pengelola Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, pada Kamis (25/11) di Hotel Amaris Padang.

"ASN perlu dikelola sehingga mengetahui tugas pokoknya masing-masing, memberikan reward and punishment untuk ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu dilaksanakan untuk menegakan kedisiplinan, karena disiplin dapat diciptakan dari diri sendiri.  Sebagai ASN, perlu mempedomani undang-undang dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Diantaranya profesionalisme, akuntabel, proporsional, serta efektif dan efisien," ungkapnya.

Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah, Bupati juga mengingatkan kepada peserta sosialisasi. Agar terus tingkatkan kompetensi dengan mengevaluasi diri, berikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sehingga, ini juga menjadi nilai tambah dalam menjalankan pekerjaan dan tugas pokok serta sebagai bentuk latihan untuk pembenahan diri. 

"Bekerjalah berdasarkan regulasi yang ada, sehingga tidak ada hal menyimpang yang terjadi. Dengan menerima regulasi dengan cepat serta memahami regulasi tersebut untuk mengambil keputusan dan melaksanakan kegiatan. Tetaplah berfikir positif, bersyukur, berani mencoba dan berani gagal, fokus dalam bekerja, bekerja tuntas, siap kerja keras, konsisten, sabar, komitmen dan pantang menyerah," pesan Bupati mengakhiri.

Sebelumnya, telah dilakukan penyampaian materi sosialisasi oleh Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XII Pekanbaru Neni Rochyani, S.Si, Apt.,M.Si dan Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (KASN RI) Drs. Pangihutan Marpaung, MM. Dengan moderator Drs. Armen Rangkuti, MSi. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Padang Pariaman.

Kegiatan ini, dilanjutkan dengan penandatangan Komitmen Bersama tentang penerapan disiplin dan kode etik pegawai ASN oleh Kepala Perangkat Daerah dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang diketahui oleh Bupati Padang Pariaman, Kepala KanReg XII BKN dan Asisten KASN. (Prokopim)



Meninjau,Lintas Media News.
Kabar duka yang menyelimuti kabupaten Agam menyusul meninggalnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Fraksi PKS  H. Rinaldi Dt. Rajo Mangkuto, karena kecelakaan tunggal yang dialaminya Kamis, (25/11) sekitar pukul 11.30 WIB di  Jorong Ilia Nagari II Koto Kecamatan Tanjung Raya. 

Anggota fraksi PKS DPRD Sumbar itu, dinyatakan meninggal dunia di puskesmas Pasa Ahad, setelah sempat dilarikan warga untuk mendapatkan pertolongan medis, namun nyawa korban tidak terselamatkan menyusul luka-luka serius yang dialaminya saat mengalami kecelakaan bahkan sepeda motor yang dikendarainya sempat terjun masuk jurang sedalam 15 meter di pinggir jalan. 

Musibah kecelakaan yang dialami anggota fraksi PKS DPRD Sumbar itu dibenarkan Kapolres Agam AKBP Dwi Nur Setiawan, melalui AKP. N. Dt. Sati, Kasubag. Humas Polres Agam dalam press relis Kamis siang. 

Dijelaskan, kecelakaan yang menimpa Rinaldi, anggota DPRD Sumbar yang dikenal dekat dengan masyarakat itu, terjadi Kamis, (25/11) sekira pukul 11.30 Wib, di jalan umum Maninjau,Jorong Ilia Nagari 2 Koto Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. 

Dijelaskan, kronologis kejadian musibah itu, dimana sepeda motor merk honda mio tanpa TNKB yang dikendarai oleh Rinaldi  melaju dari arah jorong Data menuju jorong Koto Baru, sampai di tempat kejadian kendaraan sepeda motor tersebut diduga mengalami rem blong sehingga hilang kendali dan terjatuh kejurang sedalam lebih kurang 15 meter. 

Ditambahkan,akibat  kecelakan itu korban Rinaldi mengalami luka-luka dan meninggal dunia di Puskesmas Balai Ahad, " korban langsung dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis, namun tidak bisa diselamatkan, beliau meninggal dunia di puskesmas, " sebut N. Dt. Sati. 

Informasi yang diperoleh Lintas Media News,Rinaldi, anggota DPRD Sumbar yang dikenal sangat dekat dengan masyarakat itu, saat ini masih disemanyamkan di rumah duka sebelum dikebumikan Kamis sore  di pandan pakuburan keluarga.(**)




 
Padang.Lintas Media News.
Didepan empat panelis,yaitu Khairul Jasmi, Asrinaldi, Arif Yumardi dan Adrian Tuswandi dengan lugasnya Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Raflis memaparkan keterbukaan tentang pengelolaan informasi publik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di pimpinnya pada presentaai Monev KI Sumbar menuju Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021, Kamis (25/11/2021).

Sekwan DPRD Sumbar Raflis, yang termasuk birokrat senior di Penprov Sumbar mampu mengelaborasi pengelolaan informasi publik.

“Menciptakan sistem digital dalam pengelolaan informasi publik menjadi keniscayaan di DPRD Sumbar, tak ada masalah soal pengelolaan informasi publik di DPRD Sumbar,” ujar Raflis penuh keyakinan.

Sedangkan Khairul Jasmi dalam penggaliannya mempertanyakan resiko bagi badan publik membuka informasi publik dan juga menanyakan soal followers media sesual resmi badan publik.

Sedangkan Asrinaldi lebih menitik beratkan kapasitas SDM yang mengelola PPID, Arif mendalami soal mengelola counter isu yang mendiskriditkan badan publik.

Sementara Adrian Tuswandi lebih mengarahkan soal inovasi terkair permintaan informasi publik.

“Adakah yang bisa bapak ibu meyakinkan, kami tentang manajemen informasi publik, sehingga badan publik bapak ibu tidak diragukan mendapatkan prediket informatif,” ujar Adrian.

Pertanyaan panelis yang merupakan ahli dibidang masing-masing tersebut, dijawab lugas dan tegas oleh Raflis, dengan mengatakan, tidak pernah gamang dan takut untuk terbuka, karena itu merupakan hak masyarakat untuk tau.

“Kami di DPRD Sumbar tidak pernah takut untuk terbuka, dan kami sudah menyiapkan ahli untuk hal tersebut, karena informasi itu milik semua orang, termasuk masyarakat,” tegas Raflis.

Dia juga menambahkan, berbagai program untuk keterbukaan sudah dilakukan DPRD Sumbar, dan paling mudah untuk meng-akses-nya.

“Kami sudah buat berbagai program yang bisa diakses kapan saja dan siapa saja, dalam setiap saat, karena itu penting untuk keterbukaan, baik dalam penggunaan anggaran maupun kegiatan lainnya yang berasal dari keuangan negara,” urainya lagi.

Dalam presentasi keterbukaan tersebut, Raflis tampak percaya diri dan tidak merasa cemas, karena apa yang disampaikannya memang kenyataan, bukan opini semata.(ST)



Jakarta, Lintas Media News

Kita berharap keberhasilan berbagai inovasi yang menjadi terbaik I diluar pulau Jawa dilakukan pemerintah provinsi Sumatera Barat (Sumbar) agar juga dapat diterapkan di berbagai kabupaten kota di Sumbar. Selamat dan sukses pemprov Sumbar, teruslah berinovasi majukan daerah, semoga selalu menjadi yang terbaik. 

Hal ini disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa seusai acara Launching Buku Knowledge SharingPembangunan Daerah yang telah ditandatangani oleh Bapak Menteri (Buku Terlampir), dan diikuti dengan penyerahan Piala PPD 2020 dan PPD 2021, di kantor Bappenas RI Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah terima piala juara terbaik I Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2021 yang diserahkan secara langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas RI.

Menteri PPN/Kepala Bapenas Suharso Monoarfa lebih lanjut menyampaikan? buku Knowledge Sharing Pembangunan Daerah dengan Praktik-Praktik Cerdas merupakan  wujud Kementerian PPN/Bappenas dalam memotret pembangunan daerah dan inovasinya. Berawal dari penyelenggaraan pemberian penghargaan untuk perencanaan pembangunan daerah terbaik oleh Bappenas, ide penyusunan buku  Knowledge Sharing ini dirasakan mendesak untuk diwujudkan. 

"Hal ini bersamaan dengan transformasi dari Anugerah Pangripta Nusantara 2011-2017 menjadi Penghargaan Pembangunan Daerah atau PPD sejak 2018, penyusunan buku ini dimaksudkan memperbesar manfaat dari pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah. Buku ini pertama kali diterbitkan untuk PPD 2018, dan edisi saat ini dilanjutkan dengan merangkum praktis cerdas pembangunan daerah dari tahun 2019 sampai tahun 2020", ujar Suharso

Suharso berharap buku ini dapat menawarkan alternatif solusi untuk permasalahan yang muncul di daerah. Replikasi dan modifikasi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keragaman latar belakang di daerah tersebut. Melalui pemahaman penyelesaian masalah dalam praktik-praktik cerdas, suatu daerah bisa merefleksikan apa yang terjadi di daerahnya. 

"Kemudian, terinspirasi dan mendapatkan referensi bagaimana menemukan solusi persoalan. Saya yakin potensi yang dimiliki masing-masing daerah luar biasa. Jangan sampai potensi itu tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat", ujarnya.

Gubernur Sumbar juga katakan, penghargaan ini merupakan hasil kalaborasi, sinergi kerja bersama, inovasi kehadiran pola pengendalian inflasi daerah yang amat membantu masyarakat dan para petani di Sumbar. 

"Kehadiran gedung dan aktifitas pengendalian inflasi dalam harga kebutuhan pokok masyarakat dan stabilitas harga pangan yang memberikan sisi positif terutama di Kota Padang. Kedepan kita berharap hal ini akan juga diterapkan di kabupaten kota diseluruh Sumbar," seru Mahyeldi  

Mahyeldi juga katakan, penghargaan ini mesti kita pertahankan dengan kebersamaan, kalaborasi dan sinergitas seluruh komponen daerah, tokoh masyarakat dan lembaga untuk kemajuan Sumbar yang lebih baik lagi. "Semangat kerja keras, kerja bersama, kerja ikhlas dan kerja tuntas dengan profesional yang tentu membawa kebaikan bagi kemajuan Sumbar untuk Indonesia sejahtera " himbau Mahyeldi

Sekretaris Daerah Prov. Sumbar Hansasri juga menambahkan, Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2021 telah disampaikan hasilnya pada Pembukaan Musrenbangnas, tanggal 4 Mei 2021 melalui video conference yang dihadiri oleh Presiden RI. 

"Penyampaian Piala dan Piagam PPD dan Penghargaan Khusus secara fisik belum dilakukan karena terkendala pendemi Covid 19. Dan keberhasilan ini tentunya menjadi tindak lanjut kita semua, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat," tambah Hansastri. (*/b/hms)







Padang, Lintas Media News

Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Dharma Wanita Persatuan (DWP) ke 22 Tingkat Provinsi Sumatera Barat, DWP Kabupaten Padang Pariaman ikut serta dalam kegiatan lomba merangkai bunga plastik yang dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat jl. Sudirman Padang, pada Selasa (23/11).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh ketua DWP Provinsi Sumatera Barat Ny. Lina Hansastri dan Ketua DWP Kabupaten Padang Pariaman Ny. Yanti Rudi Rilis bersama pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Padang Pariaman.

"Semoga dengan adanya kegiatan ini, dapat meningkatkan kebersamaan antar anggota DWP Kabupaten dan Kotaota se Provinsi Sumatera Barat. Dimana, lomba ini bertujuan untuk membangun ketahanan perempuan, mental sehat dan bisnis usaha kecil dan menengah pulih kembali." ujar Ny Lina Hansastri.

Senada dengan itu, Ny. Yanti Rudi Rilis menyampaikan. Bahwa salah satu tujuan mengikuti kegiatan ini adalah, untuk mengembangkan kreatifitas dan bakat yang dimiliki oleh ibu-ibu anggota DWP Padang Pariaman. Sehingga nantinya, dapat diaplikasikan pada Dharma Wanita Persatuan unitnya masing-masing.

"Alhamdulillah, DWP Padang Pariaman berhasil merebut juara favorit 1 dalam Lomba Merangkai Bunga . Semoga dengan mengikuti kegiatan ini, dapat mengembangkan kreatifitas ibu-ibu anggota DWP. Terutama dalam menciptakan berbagai inovasi terhadap barang-barang yang tidak bermanfaat hingga menjadi bernilai," tuturnya.

Kegiatan ini yang diikuti sebanyak 38 peserta itu, berlangsung pada 2 sesi. Dimana sesi pertama dilaksanakan pada pagi hari, yang diikuti oleh seluruh DWP pada OPD yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan pada sesi kedua, diikuti oleh seluruh DWP Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. (*/b)

Padang, Lintas Media News

Wali Kota Padang, Hendri Septa,
memberikan bonus spontan kepada atlet asal kota Padang yang membela Sumatera Barat pada PON XX Papua, 2021. 

Penyerahan bonus spontan dilakukan oleh Ketua Umum KONI Kota Padang, Yusra, MS, Rabu (24/11/2021) berupa uang tunai. 

Kepada peraih medali emas PON XX Papua, pemko Padang mengalokasikan Rp50 juta, medali perak Rp30 juta dan perunggu Rp15 juta. Untuk peraih medali di cabang eksebisi Wali Kota Padang juga memberikan bonus Rp25 juta, medali emas, Rp15 juta perak dan Rp5 juta peraih perunggu.  
 
Menurut Yusra, pemberian bonus spontan kepada atlet Kota Padang yang sudah berjuang membela kontingen Sumbar di PON XX Papua 2021 lalu, berjumlah Rp520 juta, sebagai bentuk perhatian pemerintah pada atlet, pelatih dan pembina olahraga. "Bahkan juga disalurkan secara merata kepada semua atlet dana motivasi latihan Rp.2,5 juta per-orang," jelasnya.
 
Dalam pesannya, Wali Kota, mengucapkan terimakasih atas perjuangan kontingen dan mengharapkan atlet kota Padang baik beprestasi maupun yang belum, tetap berlatih di cabang olahraga masing-masing. 

Pada PON XX Papua terbut, Kota Padang menurunkan atletnya di cabang Silat, Angkat Besi, Angkat Berat, Muathay, Gulat, Criket, Dayung, Binaraga, cabang eksebisi Sambo dan Hapkido. (*/b)


Jakarta.Lintas Media News.
Provinsi Sumatera Barat hari ini menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai PTSP dan PPB 2021 tingkat provinsi yang diterima langsung H Mahyeldi Gubernur Sumatera Barat di Jakarta.
Sebelumnya pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu terpilih menjadi Nomine Pemerintah Provinsi yang berkerja sangat baik dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB), perolehan ini sesuai hasil penilaian dari TIM Penilai.
Pelaksanaan Penilaian dilaksanakan melalui tahapan Penilaian Secara Mandiri Oleh DPMPTSP dan penilaian oleh Pelaku Usaha, yang dalam hal ini diwakili oleh HIPMI. Selanjutnya proses penilaian dilaksanakan oleh surveyor yang ditunjuk untuk verifikasi dokumen serta tinjauan lapangan. Tahapan penentuan nomine dilaksanakan melalui rapat pleno mulai dari tanggal 14 s.d 23 Juni 2021 di Kementrian Investasi / BKPM, selanjutnya tanggal 23 November 2021 penetapan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat masuk kedalam penetapan 5 besar nomine yang diundang ke Jakarta untuk menerima Penghargaan sebagai nomine.
Alhamdulillah Rabu (24/11/2021) hari ini pemerintah provinsi Sumatera Barat menerima peringkat III tentang Penilaian Kinerja PTSP dan PPB 2021 tingkat Provinsi yang diserahkan Presiden Republik Indonesia kepada H. Mahyeldi Gubernur Sumatera Barat.
Pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah berkerja keras meningkatkan kinerja dan pelayanan yang baik kepada masyarakat, salah satunya melalui informasi online SIPSakato dan layanan Hukum Gratis.
“ Pemerintah Provinsi mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Investasi/BKPM yang telah mempercayai Sumatera Barat sebagi peringkat III Penilaian Kinerja PTSP dan PPB 2021 tingkat Provinsi,’ ucap Maswar Dedi Kadis DPMPTSP Sumbar.(rel)





Padang.Lintas Media.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi mengatakan, pihaknya memberikan perhatian terhadap sejumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sumbar dalam rentang waktu September- November 2021.

Untuk itu, Pihaknya akan membahas bersama pemerintah provinsi dalam agenda resmi, karena jika tidak ada tindakan serius bisa saja tindakan memalukan itu menjadi trend.Kata Supardi.

“Nantinya, kita minta gubernur berkoordinasi dengan pemerintah kota maupun kabupaten dalam mengambil kebijakan terkait hal ini. Jangan biarkan kasus kekerasan seksual menjadi lazim di tengah masyarakat, ” ujar Supardi pada media kemaren.


Menurut Supardi, banyak faktor yang mempengaruhi kasus-kasus itu terjadi salain keterbatasan masyarakat yang banyak dirumah di masa pandemi, faktor berkembangnya digitalisasi juga berperan.

Pemakai smart phone, seluruh masyarakat bisa mengakses apa saja dan ada beberapa kalangan masyarakat yang tidak bijaksana menggunakan kemajuan teknologi itu.

” Seluruh unsur harus dirangkul dalam pembangunan moral yang baik, terpenting adalah ulama sehingga kasus-kasus tersebut bisa di antisipasi sebelum lebih mencoreng marwah Minangkabau,” ujar Supardi politisi partai Gerindra Sumbar ini.

Lanjut Supardi, pembangunan sumber daya manusia Sumbar, merujuk pada program Minang Religius. Pola tersebut menjadi program strategis pemerintah daerah, dalam upaya mengoptimalkan maka perlu membangun sinergisitas hingga unsur pemerintahan terendah.

Untuk diketahui, angka kasus kekerasan seksual di Sumater Barat dalam kurun waktu satu tahun belakangan cukup tinggi. Nurani Perempuan mencatat, setidaknya ada 63 kasus kekerasan seksual yang terjadi sejak Januari 2021.

Nurani Perempuan merinci dari Januari hingga Juli 2021 setidaknya ada 7 kasus pemerkosaan yang terjadi di Sumbar, 4 pelecehan seksual, dan 1 kasus sodomi.

Angka-angka ini masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan tahun 2019 hingga 2020 lalu. Pada tahun 2019, Nurani Perempuan mencatat ada 105 kasus yang menimpa perempuan, dan di tahun 2020 tercatat mencapai 94 kasus.

Lagi-lagi, dari data dua tahun itu, angka pemerkosaan di tahun 2019 mencapai 25 kasus, 6 kasus pelecehan seksual, dan 9 kasus sodomi. Sedangkan pada tahun 2020, angka pemerkosaan mencapai 34 kasus, pelecehan seksual 13 kasus, dan sodomi 1 kasus.(Sri)


Oleh :  
BUDI DHARMAWAN  S.Pd. MT
Kepala SMK Negeri  l  Batipuh
Batipuh, Lintas Media News

Dunia Pendidikan di Era Globalisasi yang mengacu pada Era Digitalisasi saat ini, untuk itu perlu Teknologi Komputerisasi yang berperan penting pada saat Pandemi ini. Sebagai solusi dalam menjalankan prokes, baik di Lembaga atau perorangan  melakukan  aktifitas dengan cara konvensional.

Demikian disampaikan Kepala SMK Negeri  l  Batipuh BUDI DHARMAWAN  S.Pd. MT, pada Lintas Media News kemaren di ruangan kerjanya.

Menurut Budi Dharmawan, SMK Negeri l Batipuh memberikan aplikasi kepada siswa dan guru untuk mempermudah pengambilan absensi pembelajaran dan penginputan secara Aplikasi. 

Dengan nama nya Aplikasi  Me School  Berbasis Android di SMK Negeri l Batipuh. Hadir penelitian menunjukkan  bahwa aplikasi Android  yang dikembangkan  dengan mengintegrasikan Website  SMK Negeri l Batipuh layak dan dapat digunakan untuk menunjang pemberian layanan  informasi pada guru dan siswa dalam Absen dan penilaian.

Pengembangan Aplikasi Me School merupakan perkembangan dan program Tim IT pada saat pandemi Covid 19 yang ada  di Sekolah SMK Negeri l Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Program yang dikembangkan ialah aplikasi absensi dan penilaian siswa berbasis android, yang mana pada program tersebut setelah penulis melakukan observasi dan wawancara langsung kepada guru dan siswa terdapat beberapa kelemahan dan kekhawatiran dengan menggunakan system absensi secara konventional karena tidak terhindarkan akan penularan Covid 19 dan system penilaian secara manual banyak terjadi kesalahan dalam penulisan. Serta pengumpulan nilai yang sering terlambat. Berdasarkan hal diatas  maka dengan inisiatif dan dukungan Kepala Sekolah maka Tim IT SMK Negeri l Batipuh mengadakan terobosan yang digitalisasi dalam proses absensi dan penilaian.

Dengan adanya proses digitalisasi penggunaan aplikasi Me School pengambilan absensi terkoneksi dengan server yang akan merekap kehadiran dan pembukaan kelas dalam proses pembelajaran. Sistem penilaian digital pada aplikasi Me School guru menginput nilai bisa kapan pun dan dimanapun dan terkoneksi dengan server yang akan merekap dan menjadi  hasil belajar siswa siswi SMK Negeri l Batipuh. 

Pembuatan Aplikasi Me- School di dasari pada keprihatinan dan keresahan akan kedisiplinan Majelis guru dan pegawai SMK Negeri l Batipuh  terhadap kehadiran di Sekolah  dalam proses pembelajaran. Terutama pada masa pandemi dan kedisiplinan akan mengumpulkan nilai  ulangan harian, evaluasi tengah semester dan evaluasi  semesteran.

Pada masa sebelum pandemi absensi dan pengumpulan nilai dilakukan secara manual dengan tanda tangan menggunakan blangko absensi dan blangko nilai. Sehingga, banyak kelemahan sering di rapel dan keterlambatan pengumpulan nilai. Pada masa pandemi proses pembelajaran dilaksanakan  pembelajaran daring online pengambilan absensi dan nilai dilakukan melalui digital google form tapi, mempunyai kelemahan yaitu proses tidak terinventaris secara pelaksanaan pembelajaran dan pengumpulan nilai yang masih manual 

Pada masa Pandemi Covid -19  dan protokol Kesehatan (Prokes)  menjadi prioritas utama yang harus menjadi perhatian tidak boleh menimbulkan kerumunan dan penggunaan alat secara bersama setelah pembelajaran diizinkan di mulai dengan aturan covid 19, maka absensi dan pengumpulan nilai harus memenuhi protokol kesehatan tersebut. Maka ide pembuatan aplikasi Me School sebagai solusinya berbasis digital murni dan berbasis android HP masing-masing dengan tag lokasi sekitar Sekolah.

Keunggulan Aplikasi Me - School, merupakan proses digitalisasi SMK Negeri l Batipuh dalam rangka mewujudkan SMK Digital dan membawa perubahan kepada majelis guru dan pegawai tentang penggunaan aplikasi, mempunyai keunggulan dalam proses absensi dan system penilaian berbasis digital android, yaitu :

  • Guru dan pegawai melakukan absensi dengan system digital 
  • Guru dan pegawai melakukan absensi tanpa harus berkerumun (jaga jarak)
  • Guru dan pegawai melakukan absensibisa dimanapun dalam radius lingkungan SMK
  • Guru dan pegawai melakukan absensi  tanpa menggunakan alat secara bersama
  • Guru dan Pegawai melakukan absensi terkontrol dari segi ketepatan dalam pengambilan absensi
  • Guru dan pegawai bisa membuka kehadiran dalam kelas saat proses pembelajaran
  • Guru dan Pegawai bila ada halangan tidak maduk bisa mengajukan izin dengan mengupload  surat atau foto lokasi yang akan disetujui oleh Kepala Sekolah
  • Guru dan Pegawai bila ada tugas Dinas  luar bisa mengupload lokasi Dinas luar dan surat tugas yang akan disetujui oleh Kepala Sekolah
  • Rekap Absensi bisa terekam dalam server data base tidak akan kehilangan absensi
  • Rekap absensi bisa di evaluasi setiap saat
  • Kepala Sekolah bisa melakukan pengawasan setiap saat atas kehadiran guru dan pegawai termasuk yang terlambat
  • Kepala Sekolah bisa memberikan peringatan akan kehadiran dan ketepatan pembukaan kelas pembelajaran
  • Kepala Sekolah mengadakan pengawasan keterlaksanaan prosed pembelajaran setiap guru dari ketepatan masuk kelas
  • Siswa dapat diambil absensi oleh guru dengan cara mengambil absensi yang tidak masuk dan siswa yang terlambat, lebih efektif dan efesien waktu pengambilan absensi
  • Siswa dapat mengambil absensi sendiri pada aplikasi Me - School absensi melalui androidnya
  • Siswa dapat mengambil absensi sholat berjamaah yang wajib dilakukan

Ke unggulan aplikasi Me - School dengan System  Penilaian. Adalah :  

  • Penginputan nilai bisa di lakukan dimana sajs dan kapan saja server 24 jam
  • Penginputan nilai di lakukan oleh guru mata pelajaran masing-masing
  • Penginputan nilai setiap tahapan dibatasi sehingga kedisiplinan menginput nilai bisa terkontrol 
  • Penginputan nilai kecil terjadi kesalahan input karena dilakukan oleh guru sendiri
  • Bila ada kesalahan input, guru mata pelajaran bisa mengeditnya sendiri
  • Siswa dapat melihat nilainya sendiri pada aplikasi setiap mata pelajaran tanpa bisa merubahnya 
  • Kepsek bisa mengontrol nilai yang masuk dan ketepatan nilai masuk
  • Kepsek bisa melakukan pengontrolan kualitas nilai yang masuk
  • Kepsek memberikan peringatan bila penginputan nilai mata pelajaran merugikan siswa tersebut
  • Rekap nilai bisa di keluarkan dari  data base kapan pun
  • Rekap nilai yang masuk sudah menjadi leger
  • Nilai yang masuk bisa langsung di print menjadi e-rapor.
Dampak kepraktisan Me School  selalu di awasi dan diadakan monitoring  kepraktisan setiap warga sekolah baik kepraktisan dalam absensi guru, pegawai dan siswa maupun kepraktisan dalam penginputan nilai. Berdasarkan analisa survey kepraktisan psda setiap guru dan pegawai diperoleh angka 82, 84 % kategori sangat praktis  berarti penggunaan aplikasi bagi guru dan pegawai aplikasi membantu dalam proses administrasi absensi dan penginputan nilai.

Dampak yang dirasakan selain kepraktisan yaitu : pengawasan guru dan pegawai yang berkaitan dengan kinerja. Kepala Sekolah bisa melakukan pengawasan secara digital terdapat 2. Pengawasan menggunakan aplikasi Me- School (absensi dan penilaian) yaitu. ; 1. Pengawasan langsung  dan 2. Pengawasan tidak langsung. (*)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.