Padang, Lintas Media News

Selamat Hari Bhayangkara ke - 75 tahun, dengan transformasi Polri yang Presisi mendukung percepatan penanganan covid 19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia Maju.

"Pemerintah provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi kepada Polri yang telah memberikan pelayanan dan pengabdian yang luar biasa memberikan rasa aman dan nyaman terhadap kehidupan masyarakat di Sumbar",  hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah disela - sela menghadiri acara upacara peringatan  Hari Bhayangkara ke- 75, 1Juli 1946- 1Juli 2021 di lakutan secara virtual dengan Presiden Republik Indonesia di Mapolda Sumbar, Kamis (1/7/2021).

Gubernur menambahkan penghargaan yang tinggi ikut serta berpartisipasi dalam penanganan dan antisipasi penyebaran covid 19  di Sumbar.

"Selamat bertugas dan teruslah berkarya memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mempermudah kita dalam menjalankan amanah ini, aamiin," pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Sumbar, Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Drs. Toni Harmanto, M.H sangsako Tuanku Rajo Sinaro Basa, pejabat utama polda Sumbar, Dandrem, Danlantamal II Padang, Kajadi sumbar, Danlanud, Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala BNNP Sumbar, Dan di istana negara mendampingi Presiden di Istana Negara yaitu Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Upacara ini juga dihadiri oleh jajaran Polri di seluruh Indonesia melalui konferensi video.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam upacara Hari Bhayangkara ke-75, meminta jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk terus melakukan pembenahan dan memperkuat manajemen dan kelembagaannya guna meningkatkan kinerja dalam mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat.

“Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Teruslah bertransformasi menuju Polri yang Presisi, menjadi abdi utama nusa dan bangsa,” ujarnya dalam amanat yang disampaikan pada Upacara Peringatan ke-75 Hari Bhayangkara Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta.

Presiden katakan, Polri yang Presisi yaitu prediktif, responsibilitas, transparan, dan berkeadilan merupakan program yang diusung Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejak menjabat sebagai Kapolri.

Di tengah keseriusan terlibat aktif dalam mendukung pemerintah menangani pandemi COVID-19, Presiden meminta jajaran Polri untuk juga tetap fokus menjalankan tugas-tugas pokoknya.

“Polri jangan lengah sedikitpun dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum. Polri jangan pernah lengah dalam memberikan perlindungan, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Lebih lanjut Kepala Negara mengingatkan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang sangat cepat, bentuk-bentuk ancaman terhadap kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara juga semakin kompleks.

“Polri harus berpacu menguasai iptek agar tidak kalah dengan pelaku kejahatan. Penggunaan kewenangan Polri harus juga didukung oleh perkembangan teknologi mutakhir,” ujarnya.

Presiden juga mengingatkan, penggunaan kewenangan Polri seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab.

“Ingat, bahwa negara kita adalah negara Pancasila, negara demokrasi, negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Polri bukan hanya harus tampil tegas dan tanpa pandang bulu, tetapi juga harus tampil sebagai pengayom dan pelindung masyarakat,” tegasnya.

Presiden menambahkan, Polri juga harus berwajah ramah dan selalu bersifat melayani masyarakat luas. “Polri harus Presisi dalam menjalankan wewenangnya, harus akurat dalam membuat keputusan, harus merujuk pada peraturan perundang-undangan, dan harus menjunjung tinggi norma-norma martabat masyarakat,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) guna mendukung transformasi menuju Polri yang Presisi.

“Rekrutmen, pendidikan, dan promosi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Harus mencari karakter yang sesuai dengan tugas-tugas Polri dan harus menguasai perkembangan iptek terbaru,” jelasnya.

Selain itu, dalam rangka menghadapi tantangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, Presiden juga meminta Polri melakukan pembenahan secara komprehensif, termasuk dalam kebijakan perencanaan, pengorganisasian, dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini untuk mendukung Polri yang modern. (*/hms)

Penyerahan berkas dokumen  pelantikan Direktur Operasional SPH dari Ketua Yayasan Semen Padang Iskandar Z. Lubis (tengah bagian kiri) kepada dr Adisty Taufik (tengah bagian kanan). (foto:hms.ptsp)

Padang, Lintas Media News

Semen Padang Hospital (SPH) terus berupaya lakukan inovasi guna memberikan layanan terbaik pada masyarakat. Salah satu upaya tersebut yakni dengan dilantiknya dr. Adisty Taufik sebagai Direktur Operasional di SPH. 

Direktur Utama SPH dr. Selfi Farisha mengungkapkan, penandatanganan dan pelantikan kepada dr Adisty telah dilakukan pada 29 Juni 2021 lalu. Namun efektif masa kerja dan aktif bekerjanya mulai 1 Juli 2021 nanti.

Dokter Risha mengungkapkan, sebelumnya SPH belum ada Direktur Operasional ini, karena pada saat penyusunan struktur organisasi baru di akhir 2020 hanya memiliki satu Direktur saja, yang langsung membawahi seluruh Kepala Bagian. Namun setelah dilakukan monitoring evaluasi, dan perlunya penguatan, maka SPH mulai mengembangkan diri, sehingga mulai dibuat struktur organisasi di bawah Direktur Utama ada Direktur lainnya. 

"Hal ini menunjukan bahwa tidak menutup kemungkinan SPH semakin berkembang dan kita akan menambah Direksi lainnya untuk SPH sendiri. Namun untuk saat ini kita baru memiliki satu Direktorat baru yakni Direktur Operasional," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Operasional ini lanjutnya, akan membawahi beberapa Kepala Bagian yang terkait dengan Operasional SPH, seperti : Bagian Pelayanan Medis, Penunjang Medis, Farmasi dan Pemeliharaan. Dimana bagian tersebut merupakan suatu  lingkaran pelayanan yang sangat erat dengan pasien dan itulah yang disebut sebagai operasional. Pelayanan utama rumah sakit melingkupi bagian-bagian tersebut, pelayanan yang dilakukan yakni bagian pelayanan medis dan penunjang medis, kemudian dilanjutkan dengan pemberian terapi di bagian farmasi. 

"Jadi, semua bagian itu akan disupport oleh bagian pemeliharaan, karena jika salah satu dari bagian tersebut tidak ada, maka pincanglah layanan tersebut. Intinya, layanan tersebutlah yang akan dibawahi oleh Direktur Operasional," jelasnya.

Sementara itu, dengan dilantiknya Direktur Operasional SPH, Yayasan Semen Padang yang menaungi SPH lanjutnya, harapannya SPH dapat berlari kencang. Menurut manajemen Yayasan Semen Padang, SPH merupakan rumah sakit yang dipimpin oleh generasi muda, jadi generasi muda sangat bisa beradaptasi, visioner dan memiliki harapan-harapan besar. Sehingga pihaknya ingin mewujudkannya dengan suatu gerakan yang strategis, gerakan langkah yang pasti dan cepat. 

"Dengan adanya Direktur Operasional ini tentunya akan ada suatu penguatan di SPH dan insya Allah akan membuat rumah sakit kita semakin maju kedepannya," tuturnya.

Di sisi lain, dokter Risha berharap, dengan adanya Direktur Operasional, maka diharapkan ia dan Direktur Operasional dapat saling bersinergi. "Saya berharap semua pihak dapat bersinergi dengan baik dan semua dapat bekerja dengan lancar sehingga kita dapat mencapai visi dan misi bersama," tuturnya.

Sementara itu, dr. Adisty Taufik yang telah dilantik sebagai Direktur Operasional SPH mengungkapkan saat mengetahui pengangkatan dirinya dengan jabatan yang baru, bahwa ia siap mengemban tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan manajemen kepada dirinya. Ia mengungkapkan, dengan dilantiknya dirinya maka ia siap untuk menjalankan segala tugas yang menjadi tanggungjawabnya tersebut. "Ini adalah amanah yang baru bagi saya, maka saya akan menjalaninya dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Sementara itu, sebagai Direktur Operasional, ia berharap dapat mendukung tugas-tugas dari Direktur Utama, mendukung visi dan misi SPH, serta membawa SPH menjadi lebih baik lagi kedepannya. Ia juga akan mendukung perubahan-perubahan baik yang terjadi.

Di sisi lain, untuk inovasi yang akan dilakukannya yaitu selain mendukung semua program yang sudah disusun oleh dr. Risha, akan ada beberapa hal nanti yang akan dilakukan untuk membenahi operasional di SPH agar menjadi lebih baik. "Yang terpenting ke depannya adalah bagaimana pengelolaan operasional rumah sakit, sehingga pelayanan menjadi lebih baik, kepuasan pelanggan meningkat dan SPH semakin berjaya ke depannya," katanya.

Sekilas Latar Belakang tentang dr. Adisty Taufik:

Dokter Adisty merupakan tamatan Fakultas Kedokteran Unand tahun 2009 dengan jurusan Kedokteran Umum. Sebelum menjadi Direktur Operasional di SPH, ia yang telah masuk ke SPH sejak Maret 2013 memiliki jenjang karir yang cukup panjang. Ia awalnya merupakan seorang dokter di Poliklinik, kemudian  ada beberapa promosi dan ia berhasil menjadi Supervisor Layanan Ibu dan Anak, kemudian bertukar menjadi supervisor di rawat jalan. Selanjutnya, ia mendapat promosi lagi menjadi Kepala Bagian Pelayanan Medis, dan sebelum ditunjuk dengan jabatannya saat ini, ia merupakan Kepala Bagian Casemix. (*/b)

Bengkalis, Lintas Media News

Ketua DPRD Bengkalis H. Khairul Umam menerima audiensi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Riau, Selasa (29/06/2021).

Dalam agenda tersebut, Ketua BEM Politeknik Negeri Bengkalis M. Abdul Jailani menerangkan silaturahminya bersama anggota pengurus untuk meminta support dan doa restu kepada Ketua DPRD Bengkalis atas akan diadakannya acara Musda ke VIII BEM se-Riau pada Juli nanti dengan Bengkalis sebagai tuan rumah.

Selain DPRD, dikatakan Abdul Jailani bahwa mereka sudah bersilaturahmi dengan Bupati Bengkalis Kasmarni beserta jajaran untuk meminta arahan serta bantuan.

H. Khairul Umam selaku Ketua DPRD Bengkalis pada dasarnya mendukung kegiatan mahasiswa Kabupaten Bengkalis dalam mensukseskan acara tersebut.

"Dengan dijadikannya Kabupaten Bengkalis sebagai tuan rumah merupakan hal yang cukup membanggakan, dalam Musda tersebut mahasiswa bisa mengangkat nama Kabupaten Bengkalis lebih baik lagi," ucap Khairul Umam.

Ia mengarahkan aliansi BEM se-Riau untuk mengkoordinasikan acara ini ke instansi vertikal lainnya seperti Kapolres, Dandim, dan lainnya terkait perizinan, keamanan dan fasilitas yang dibutuhkan. (indra/hms)

Bengkalis, Lintas Media News

Pemerintah Kabupaten Bengkalis Bersama Kejaksaan Negeri laksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kegiatan pembinaan hukum dan koordinasi hukum di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021, Rabu (30/6/2021) di Ruang Rapat Hang Tuah Kantor Bupati Bengkalis. 

Dipimpin Langsung oleh Bupati Kasmarni, acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Ketua Pelaksana dari Kejaksaan Negeri Bengkalis.

Berbagai penilaian yang mengindikasikan merajalelanya tindak pidana korupsi pada lingkup birokrasi pemerintah daerah merupakan tantangan tersendiri yang harus dijawab oleh seluruh Aparatur Sipil Negara.

Kasmarni dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya terencana dan transparan dengan melibatkan instansi penegakan hukum untuk menjadikan pemerintahan yang bersih (Clean Government) menuju ke arah pemerintahan yang baik (Good Governance).

"Terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis beserta jajaran yang bersedia melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Pemerintah Kabupaten Bengkalis"

Kami berharap, lanjut Kasmarni, melalui kerjasama ini kiranya dapat menyelesaikan setiap permasalahan terkait Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagai kerangka atau landasan untuk mendorong tercipta dan terwujudnya penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang efektif, efesien serta produktif.

"Saya ingatkan kepada seluruh Pimpinan dan Pejabat Perangkat Daerah, dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, jangan mengambil kebijakan di luar aturan yang ada, jika mengalami kendala seperti regulasi multi interprestasi, maka mintalah pembinaan, pendampingan, pertimbangan serta tindakan hukum," pesan Kasmarni.

Hadir mengikuti acara, Kapolres AKBP Hendra Gunawan, Nanik Kushartanti Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Yogi Nugraha Setiawan Kepala Seksi Intel, Agis Saputra Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bengkalis, Sekretaris Daerah Kabupaten Kengkalis H. Bustami Hy.

Kemudian Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H. Ismail, Asisten Perekonomian dan Pembangunan H. Heri Indra Putra, Kadis PMD Yuhelmi, Kadis Disnakertrans Hj. Kholijah, Plt. Kadis Perkim Supardi, Kepala DLH Arman AA, Kadis Sosial Hj. Martini, Kepala Dinas Perhubungan Djoko Edi Imhar, Kepala BPKAD Aulia dan seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis. (Indra/hms)

Bengkalis, Lintas Media News

Bupati Bengkalis Kasmarni menghadiri sumpah jabatan dan pelantikan Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas II, bertempat di Ruang Sidang Cakra Kantor Pengadilan Negeri Bengkalis, Selasa (29/06/2021).

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) Nomor : 1344/DJU/SK/KP04.5/5/2021 tentang promosi dan mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di lingkungan Peradilan Negeri Umum. Maka pada tanggal 4 Mei 2021 Atas Nama Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H dari Jabatan sebagai hakim Pengadilan Negeri Batam Kelas I A Mengangkat Dalam Jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas II.

Setelah dilakukan penandatanganan Fakta Integritas oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis dilanjutkan dengan pemasangan kalung. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Soni Nugraha mengatakan bahwa pada hari ini kami melantik Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas II untuk mendampingi tugas-tugas pimpinan di sini. 

Kemudian, sambungnya, saya juga sangat berterimakasih dengan kehadiran Ibu Yona, semoga dapat menumbuhkan semangat baru bagi Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkalis, lalu saya sebagai pimpinan mengajak ibu untuk membangun Kabupaten Bengkalis dengan penerapan penegakan hukum dan tentunya harus bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bengkalis Kasmarni mengucapkan tahniah dan selamat kepada Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas II yang baru. Semoga kehadiran ibu dapat membangun Kerjasama yang baik dalam mewujudkan Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai Lembaga penegakan hukum yang adil dan professional.

Turut mendampingi Bupati Bengkalis, Kapolres Bengkalis Hendra Gunawan, Pjs. Pasiter Kodim 0303/Bengkalis Letda Erli, Ketua Lapas Bengkalis Edi Mulyono, Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Rika Hidayati dan Sekretaris Daerah Bengkalis H Bustami Hy. (indra/hms)

Padang, Lintas Media News

Panitia gelar rapat checking terakhir acara puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-25 tingkat Sumatera Barat. Rapat yang dilaksanakan di Aula Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat membahas segala bentuk persiapan yang telah dilakukan guna menggebyarkan hari Lansia Bahagia Bersama Keluarga.

“Hari ini kita membahas segala persiapan terkait persiapan acara puncak pada tanggal 3 Juli. Tadi Pak Wakil Ketua LLI sudah mencek kesiapan masing-masing seksi. Secara umum kita telah siap, tinggal beberapa lagi yang harus dipersiapkan untuk acara tersebut,” ujar Ketua Panitia HLUN ke-25 tingkat Provinsi Sumbar, Dr. H. Ali Asmar, M.Pd di Aula Dinas Sosial Sumbar, Rabu 30 Juni 2021.

Ali Asmar menegaskan HLUN ini perdana dilaksanakan di Sumbar. Karena itu, jangan sampai kegiatan perdana ini tidak berhasil. Selain itu, kita juga harus memperlihatkan penggiat-penggiat di Sumatera Barat termasuk yang giat melaksanakan kegiatan bagi para lansia. 

“Secara semangatnya, kita ingin membahagiakan para lansia kita. Alhamdulillah kegiatan kita ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak,” ujarnya.

Menurut Ali Asmar Panitia yang dimotori oleh Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Provinsi Sumatera Barat ini mendapat dukungan penuh dari Gubernur Sumbar beserta jajaran dan OPD terkait seperti Dinas Kesehatan Sumbar, Dinas Sosial Sumbar. Juga dari Walikota Padang beserta jajaran dan OPD terkait seperti Dinas Kesehatan Kota Padang dan Dinas Sosial Kota Padang. Bulog Sumbar pun tak mau ketinggalan dengan Baiturrahmah, IMA Chapter Sumbar dan lainnya. 

Ali Asmar mengharapkan bagaimana acara puncak ini sukses. Selanjutnya apa yang dilakukan setelah acara puncak ini untuk para lansia. Misalnya kita melanjutkan vaksinasi lansia sehingga persentase yang sudah divaksin meningkat signifikan setelah HLUN.

Bertabur Kegiatan

Panitia berupaya membuat gebyar acara itu agar bermakna bagi para lansia. Di hari itu, para lansia yang umumnya menjadi pengisi acara. Lansia dari PSTW Sicincin bakal menyanyikan mars lansia, menari piring, dan menyanyi Solo. 

“Alhamdulillah masing-masing seksi sudah melaporkan persiapan yang dilakukannya demi kesuksesan acara puncak. Sejumlah kegiatan telah dilakukan untuk memeriahkannya,” ujar Wakil Ketua Panita HLUN ke-25 Tingkat Sumbar, Drs. H. Parlagutan Nasution, MM.

Diantara kegiatan yang sudah dilakukan adalah Tes Kebugaran bagi Panitia yang dilaksanakan di BKOM dan Pelkes Sumbar, Dialog Interaktif di RRI Pro1 FM, webinar kesehatan. Dijelaskannya kegiatan tes kebugaran pada Selasa 22 Juni 2021 didukung penuh oleh  UPTD BKOM dan Pelkes Sumbar. 

Untuk dialog interaktif di RRI pada Selasa 29 Juni 2021 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Sumbar bekerjasama dengan IDI Sumbar. Begitu juga dengan webinar kesehatan yang dilaksanaknarasumber an secara daring pada Rabu 30 Juni 2021. Di RRI Pro 1 menghadirkan nasarumber Dr. dr. Arina Dwi Murni, SpPD-K.Psi, FINASIM membahas Tantangan Kesehatan Lansia di Masa Pandemi Covid-19.Sedangkan untuk kegiatan webinar menghadirkan Dr. dr. Arina Dwi Murni, SpPD-K.Psi, FINASIM, dr. Roza Mulyana, SpPD-K-Ger, dr. Fandi, SPPD. Turut hadir memberikan sambutan dalam webinar tersebut Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Arry Yuswardi, MKes, dan Ketua LLI Sumbar, Dr. H. Ali. Asmar, M.Pd.

Adapun untuk acara puncak, kata Parlagutan, dilaksanakan vaksinasi lansia, lalu acara seremonial peringatan yang dipusatkan di Auditorium Universitas Baiturrahmah, pemberian bantuan beras dari Bulog kepada 150 lansia, pembagian goodie bag dari IMA Chapter Padang, penyuluhan kesehatan. Juga direncanakan pemberian penghargaan kepada lansia yang berprestasi, juga ada penyerahan bantuan usaha ekonomi produktif kepada lansia di 11 kecamatan. (Rel)

Padang, Lintas Media News

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegaskan pentingnya Komunikasi,Koordinasi dan Kolaborasi antar instansi dalam pemerintahan karena pada dasarnya pemerintahan adalah kumpulan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saling mendukung satu sama lain agar kinerja dan pelayanan pada masyarakat bisa maksimal.

"Ibarat satu tubuh, kalau ada satu bagian saja yang mati, yang tidak berfungsi maka akan merusak "tubuh" Pemprov Sumbar secara keseluruhan," katanya dalam Rapat Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di aula Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (30/6/2021)

Karena itu kata Gubernur, ke depan komunikasi,koordinasi dan kolaborasi harus menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian serius. Seluruh asisten harus mampu meningkatkan koordinasi jajaran yang menjadi tanggung jawabnya serta dengan instansi yang di bawah asisten yang lain termasuk dengan Sekretaris Daerah.

"Dengan lancarnnya Komunikasi dan Koordinasi berbagai permasalahan yang ada dapat terdeteksi sejak dini, yang telah selesai, yang sedang terjadi, yang terkendala dan bisa dicarikan solusi bersama-sama," tegasnya.

Menurutnya, instansi pemerintahan seperti Sekretariat Daerah itu lengkap, ada biro hukum, biro pembangunan, staf ahli dan banyak pula ahli di Balitbang yang bisa diajak berkoordinasi dan menjadi tempat konsultasi.

Dengan demikian ia meminta ke depan tidak boleh lagi ada persoalan yang tidak terselesaikan. Tidak boleh ada masalah yang tidak ada solusi di Pemprov Sumbar. 

Koordinasi itupun tidak pula harus melalui rapat resmi tetapi bisa menggunakan telepon atau secara virtual. "Tidak ada hambatan dan batas saat ini. Itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi," katanya.

Dalam rapat koordinasi itu, Gubernur juga menekankan pentingnya perencanaan secara luas, tidak hanya dalam lingkup terbatas Pemprov Sumbar, tetapi dalam konteks kemajuan Provinsi Sumbar.

Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah pengentasan stunting yang angkanya cukup tinggi di Sumbar. Data Dinas Kesehatan Sumbar angka stunting itu mencapai 27,67 persen atau hampir sepertiga. Artinya dari tiga orang anak yang lahir satu stunting.

Permasalahan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh provinsi karena itu perlu peran aktif dari sembilan kabupaten/kota yang memiliki angka stunting yang tinggi di Sumbar.

Salah satu cara adalah dengan mengarahkan APBD kabupaten/kota itu untuk mengalokasikan anggaran untuk program pengentasan stunting di daerahnya. 

Pemprov memiliki posisi strategis untuk bisa "mengarahkan" melalui evaluasi APBD kabupaten/kota yang tengah berjalan.

"Bakeuda yang bertugas untuk evaluasi tolong pastikan ada anggaran di APBD kabupaten/kota itu untuk pengentasan stunting," katanya.

Bersamaan dengan program pengentasan stunting, secara bersamaan bisa pula dilakukan upaya meningkatkan imun untuk mengantisipasi COVID-19. Diantaranya dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah misalnya membuat program makan tambahan untuk ibu hamil dan anak-anak.

"Telur, madu dan sayuran produksi petani dan peternak Sumbar bisa dimanfaatkan. Dibeli dengan APBD atau CSR kemudian diberikan kepada masyarakat," katanya.

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy juga menekankan tentang kesehatan terutama terkait vaksinasi yang capaiannya masih belum maksimal di daerah itu. Beberapa langkah telah diambil diantaranya pembatalan dan penghentian sementara semua perjalanan dinas ke Pulau Jawa.

Ia juga menekankan soal pemanfaatan teknologi untuk berbagai bidang dalam jajaran pemerintahan di Sumbar seperti sistem merit untuk pegawai, e catalog di perpusatakaan dan arsip.

Ia juga menyinggung soal iven wisata, budaya dan aset daerah baik bergerak maupun tidak bergerak termasuk SDM PNS.

Wagub menilai hilirisasi sektor pertanian dan peternakan di Sumbar masih lemah. Itu yang menjadi salah satu fokus ke depan diantaranya untuk komoditas gambir yang sebenarnya menjadi salah satu keunggulan Sumbar. (*/b/rel)

Ampek Nagari, Lintas Media News

Walinagari Bawan menyampaikan usulan program  pada Musyawarah tingkat jorong di mesjid Al-Hidayah pudung,jorong pudung, nagari Bawan Kecematan ampek nagari kab agam pada Selasa (30/06). Program pelatihan imam kathib. Pelatihan Manajemen Masjid dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Masjid. insfratruktur.pemberdayaan dan pembinaan,

Musna di tingkat jorong ini langsung  di bawah komando Bamus nagari yg mana di wakilkan oleh sekretaris Bamus ( SekBam) kakanda Sutiarman labai marajo wali nagari Bawan kamiruddin, sekretaris nagari (sekna) Arif Eka putra.wali jorong pudung Atrizal Fahmi.dusun sejorong pudung.ketua pemuda Se jorong pudung dan semua unsur terkait.

"Dalam Musna ini, setiap dusun mengusulkan program keagamaan.pembinaan.pelatihaninspratruktur dan pemberdayaan  Pelatihan Imam Khatib, Pelatihan penyelenggaraan Jenazah dan Pelatihan guru MDTA/TPQ. Disamping itu, kita membutuhkan pelatihan Manajemen. Pengelolaan Masjid dan Manajemen Keuangan Masjid." Ujar kamiruddin.wali nagari Bawan.

Sekretaris Bamus nagari Bawan Sutiarman labai marajo menghimbau agar hasil Musyawarah jorong ini menghasilkan program yang berdaya guna, sehingga memberi bekas (manfaat) dan menguntungkan bagi jorong,nagari maupun kabupaten.Aspek Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Contohnya jika pisang yang ditanam, maka hasil keuntungan pisang tersebut bisa kembali ke Nagari.usulan tersebut akan diprioritaskan pelaksanaannya berdasarkan hasil musyawarah di tingkat jorong.tutup Arif Eka putra. (fahmi/jr)

Padang, Lintas Media News

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat benar melakukan pembatasan perjalanan dinas para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Daerah berpergian keluar daerah yang status perkembangan Covid 19 hitam dan merah. 

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi disela-sela kegiatan pertemuan dengan masyarakat pemilik karamba danau Maninjau Agam di Gubernuran, Selasa (26/6/2021).

Gubernur Sumbar jelas pembatasan ini dilakukan guna mengurangi resiko penyebaran wabah pandemi covid 19 di Sumbar. 

"Kita bersyukur saat ini ada 7 daerah di Sumbar yang telah kembali dalam status kuning yang awalnya berstatus orange. Ini menandakan penanganan covid 19 sudah semakin baik," ujar Mahyeldi.

Mahyeldi juga sampaikan, kita terus menerus mendorong masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan dan melakukan vaksin guna meningkatkan imun tubuh masyarakat dalam menghadapi wabah covid 19. 

"Tadi juga dalam acara peringatan Harganas di Sumbar, kita mengajak setiap keluarga selalu menjalan prokes, melakuna vaksinasi dan meningkatkan imun tubuh dengan meningkatkan makan bergizi dan buah-buah setiap hari. Mencegah lebih baik dari pada mengobati," pungkasnya. (b/rel)

Padang, Lintas Media News

Revitalisasi Danau Maninjau merupakan program nasional dalam upaya mengembalikan keasrian lingkungan danau agar tidak lagi terjadi tercemaran dimasa-masa mendatang.  

"Pengurangan karamba tentu sebuah hal yang wajar, karena diketahui sudah melampau ambang batas yang dapat menimbulkan pencemaran dan kematian ribuan ikan yang setiap tahunnya yang tentunya merugikan masyarakat dan merusak lingkungan sekitarnya," ungkap Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah saat menerima kunjungan tokoh masyarakat pemilik karamba Danau Maninjau di ruang rapat Gubernuran Sumbar, Selasa (29/6/2021).

Gubernur Sumbar menyampaikan kebijakan perintah pasti dalam menindak lanjuti nya tidak akan mempersulit masyarakat, bahkan akan mencarikan solusi guna meningkatkan kesejahterakan masyarakat sekitar dengan bantuan usaha, peralatan dan program-program keahlian meningkatkan potensi masyarakat agar mampu mengembangkan usahanya lebih baik lagi tanpa mencemari danau Maninjau lagi.

"Pengurangan karamba yang ada, tidak akan menghabiskan seluruh keramba apalagi milik penduduk asli sekitar danau tersebut. Kita meminta keramba yang sudah usang tidak dipakai untuk di angkat agar tidak mencemari, lalu ikan-ikan yang mati juga diangkat, dikeluarkan dari danau, supaya tidak mencemari lingkungan yang ada," ajak Mahyeldi.

Sementara itu, kepala Dinas Kelautan Perikanan Sumbar Ir. Yosmeri katakan kehadiran masyarakat pemilik karamba di Maninjau meminta perhatian pemerintah sebelum program revitalisasi  Maninjau dilaksanakan.

Pemilik keramba meminta pemerintah menyelamatkan usaha rakyat, keramba yang dimiliki penduduk asli, yang sudah turun temurun mendiami Maninjau.

Karena usaha karamba merupakan sumber penghidupan utama bagi masyarakat. Keramba menghidupi keluarga, mengkuliahi anak-anak dan membantu kehidupan masyarakat sekitarnya.

"Kita berharap masyarakat sekitar danau Maninjau dan sekitarnya dapat berperan aktif dalam mengembalikan keasrian danau Maninjau yang indah dan potensi alamnya yang luar biasa," himbau Yosmeri. (b/rel)

Agam, Lintas Media News

Ninik mamak Basa Barampek nagari Bawan M.H Dt mangkudun Pasukuan sikumbang Kenegarian Bawan, Muhamad Hasim yang penobatannya telah dilaksanakan di rumah pariuak timbago Kenegerian Bawan Kecematan ampek nagari.senin,(28/6)

Ninik mamak tertua dalam kaum chaniago Sy dt tanmajolelo  menjelaskan penghulu di Minangkabau adalah pemimpin dalam kaum, beliau diangkat oleh sanak kemenakan hasil kesepakatan kaum itu sendiri, bukan diangkat dan di pilih campur tangan pihak ke tiga,sesuai dengan tatanan adat salingka nagari.

Diharapkan ninik mamak yang baru di nobatkan dapat bersinergi bersama Ninik mamak lainnya, untuk membangun nagari, agar nagari lebih maju, sejahtera sesuai dengan moto saat ini basamo mangko manjadi.

Imwarizal s.pd.MM dt tanmajolelo kepala seksi sejarah dan budaya disdikbud kabupaten agam, Basa Barampek nagari Bawan, dalam arahannya mengatakan komitmennya dalam membangun nagari sesuai dengan tali tigo sapilin,tungku tigo sajarangan artinya mengajak semua elemen masyarakat baik itu ulama, ninik mamak serta pemerintah ikut terlibat, demi  nagari Bawan yang lebih sejahtera dengan tugas dan fungsi masing- masing, menyatukan semua tenaga membangun Bawan  sesuai dengan moto “basamo mangkok manjadi”.

Juga mengatakan Ninik Mamak diharapkan selalu bersinergi sesama Ninik mamak maupun  dengan Pemerintah nagari Bawan Kecematan ampek nagari kab agam,dalam upaya bersama membangun pemerintahan nagari, agar lebih sejahtera, lebih maju dan menjadikan sanak kemenakan lebih hebat kedepannya.

Ninik mamak sy dt tanmajolelo dan juga  Ninik mamak yg tertua dalam payuang suku Chaniago, juga menyampaikan hendaknya Para Datuok, Ninik Mamak Basa Barampek nagari Bawan,untuk tetap menjaga dan berpegang teguh pada adat,juga berpesan agar para Datuk tetap menjadi Suri tauladan bagi anak kemenakan.

Tambahan sy dt tanmajolelo kepada tamu undangan yang hadir menerangkan bahwa gelar  yang di bawa oleh Basri Chan  yg baru di kukuhkan kemaren "tidak benar" Syafruddin dt tanmajolelo tidak ada memberikan gelar Sako Jo Pusako kepada siapa pun, kok patang mintak bamalam, kok panek mintak Baranti,ujar amdan chanigo

Dalam kesempatan itu, juga M.H  dt mangkudun Ninik mamak Basa Barampek nagari Bawan mengucapkan terima kasih pada tamu undangan, yang telah ikut mensukseskan acara dalam rangka malewakan gala dt mangkudun,yang telah dinobatkan oleh Datuk Persukuan Kenegerian Bawan,

Acara syukuran penobatan Datuak mangkudun Pasukuan Sikumbang, juga dihadiri imwarizal s.pd mm.dt tanmajolelo,syafrudin dt tanmajolelo, ketua parik paga nagari Bawan m zaherman.ketua kan nagari tetangga,ketua Bamus nagari tetangga, wali nagari tetangga, serta anak kemenakan dan  masyarakat  nagari Bawan Kecamatan ampek nagari,

Dalam resepsi acara sukuran tetap mematuhi protokol kesehatan,mencuci tangan,pakai masker jaga jarak tutup" m zaherman. (Af/RS)

Jakarta, Lintas Media News

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020.

WTP adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga negara. 

Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dengan Opini WTP diserahkan langsung Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam, Hendra Susanto kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, Senin (28/06) di Ruang Rapat Menkumham.

Opini atas laporan keuangan disusun dengan mempertimbangkan empat kriteria, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), kecukupan pengungkapan sesuai SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

Dalam mekanismenya, Laporan keuangan wajib disampaikan kementerian/lembaga (K/L) kepada Kementerian Keuangan untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat).

Capaian ini merupakan kali ke delapan bagi Kemenkumham yang berhasil mempertahankan opini WTP untuk Tahun Anggaran 2020. Dimana setengah lusin dari jumlah tersebut diperoleh secara berturut-turut sejak 2015.

Hasil ini pun melengkapi raihan sempurna terhadap LKPP yang juga menggondol penghargaan serupa. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, laporan keuangan LKPP Tahun 2020 mendapatkan opini WTP untuk kelima kalinya diperoleh pemerintah sejak 2016.

Sejak digelar pada 2004 atau tepatnya setelah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terbit, Kemenkumham tercatat sudah delapan kali meraih opini WTP yakni pada tahun 2011,2013,2015,2016,2017, 2018, 2019, dan 2020.

Ini berarti dalam enam tahun terakhir, sejak 2015 hingga sekarang, Kemenkumham berturut-turut meraih opini WTP. Selain itu, Kemenkumham juga meraih empat kali opini WTP Dengan Paragraf Penjelas yakni pada tahun 2009, 2010, 2012, dan2014. 

Menkumham, Yasonna H. Laoly mengucapkan terima kasih dan apresiasi, baik kepada BPK maupun kepada seluruh jajaran Kemenkumham. Yasonna mengungkapkan capaian opini WTP murni ini merupakan capaian ke delapan kalinya sejak tahun 2011.

“Terima kasih atas kerja sama yang selama ini terjalin baik antara tim BPK dengan Kemenkumham. Sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar,” kata Yasonna. 

Sejak dirinya memimpin dan bertindak selaku pengguna anggaran di Kemenkumham,Yasonna telah berupaya keras agar pengelolaan keuangan maupun Barang Milik Negara (BMN) dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, danefisien.

“Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan dan BMN bukanlah hal yang mudah. Karena banyak hal yang harus diperhatikan dan dipatuhi,” ucap Yasonna.

Ditambahkan Menkumham, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bagi kami juga merupakan sebuah bentuk pembinaan dan evaluasi atas pengelolaan keuangan dan BMN Kemenkumham. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi faktor pendorong bagi kami untuk segera memperbaiki diri,” ucapnya.

Di sisi lain, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam, Hendra Susanto mengungkapkan dalam pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham tahun 2020, pihaknya tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan.

“Menurut kami, laporan keuangan Kemenkumham menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, untuk realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan SAP,” kata Hendra.

Hendra menilai, tentunya capaian ini merupakan prestasi yang pantas dibanggakan dan perlu mendapat apresiasi. Sebab opini ini bukan merupakan hadiah dari BPK, namun merupakan prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kemenkumham dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dikelola, tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto mengapresiasi atas kerja keras dan kerja sama seluruh jajaran Kemenkumham didalam penyusunan laporan keuangan ini.

"Mempertahankan capaian opini WTP ditengah situasi pandemi Covid-19 relatif besar tantangannya. Alhamdulillah, kerja keras para pihak di jajaran Kemenkumham, berhasil memberikan laporan keuangan yang terbaik, Apresiasi tinggi saya berikan kepada seluruh jajaran Kemenkumham atas hasil membanggakan ini,"tuturnya.

Dalam pertemuan itu juga dihadiri Wakil Menkumham, Auditor Utama I BPK RI selaku Penanggung Jawab beserta Tim Pemeriksa, para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Unit Utama Kemenkumham, para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi yang mengikuti kegiatan ini secara virtual, dan para Pejabat Pengelola keuangan dan BMN di lingkungan Kemenkumham. (rel)