Padang, Lintas Media News

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegaskan pentingnya Komunikasi,Koordinasi dan Kolaborasi antar instansi dalam pemerintahan karena pada dasarnya pemerintahan adalah kumpulan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saling mendukung satu sama lain agar kinerja dan pelayanan pada masyarakat bisa maksimal.

"Ibarat satu tubuh, kalau ada satu bagian saja yang mati, yang tidak berfungsi maka akan merusak "tubuh" Pemprov Sumbar secara keseluruhan," katanya dalam Rapat Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di aula Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (30/6/2021)

Karena itu kata Gubernur, ke depan komunikasi,koordinasi dan kolaborasi harus menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian serius. Seluruh asisten harus mampu meningkatkan koordinasi jajaran yang menjadi tanggung jawabnya serta dengan instansi yang di bawah asisten yang lain termasuk dengan Sekretaris Daerah.

"Dengan lancarnnya Komunikasi dan Koordinasi berbagai permasalahan yang ada dapat terdeteksi sejak dini, yang telah selesai, yang sedang terjadi, yang terkendala dan bisa dicarikan solusi bersama-sama," tegasnya.

Menurutnya, instansi pemerintahan seperti Sekretariat Daerah itu lengkap, ada biro hukum, biro pembangunan, staf ahli dan banyak pula ahli di Balitbang yang bisa diajak berkoordinasi dan menjadi tempat konsultasi.

Dengan demikian ia meminta ke depan tidak boleh lagi ada persoalan yang tidak terselesaikan. Tidak boleh ada masalah yang tidak ada solusi di Pemprov Sumbar. 

Koordinasi itupun tidak pula harus melalui rapat resmi tetapi bisa menggunakan telepon atau secara virtual. "Tidak ada hambatan dan batas saat ini. Itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi," katanya.

Dalam rapat koordinasi itu, Gubernur juga menekankan pentingnya perencanaan secara luas, tidak hanya dalam lingkup terbatas Pemprov Sumbar, tetapi dalam konteks kemajuan Provinsi Sumbar.

Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah pengentasan stunting yang angkanya cukup tinggi di Sumbar. Data Dinas Kesehatan Sumbar angka stunting itu mencapai 27,67 persen atau hampir sepertiga. Artinya dari tiga orang anak yang lahir satu stunting.

Permasalahan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh provinsi karena itu perlu peran aktif dari sembilan kabupaten/kota yang memiliki angka stunting yang tinggi di Sumbar.

Salah satu cara adalah dengan mengarahkan APBD kabupaten/kota itu untuk mengalokasikan anggaran untuk program pengentasan stunting di daerahnya. 

Pemprov memiliki posisi strategis untuk bisa "mengarahkan" melalui evaluasi APBD kabupaten/kota yang tengah berjalan.

"Bakeuda yang bertugas untuk evaluasi tolong pastikan ada anggaran di APBD kabupaten/kota itu untuk pengentasan stunting," katanya.

Bersamaan dengan program pengentasan stunting, secara bersamaan bisa pula dilakukan upaya meningkatkan imun untuk mengantisipasi COVID-19. Diantaranya dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah misalnya membuat program makan tambahan untuk ibu hamil dan anak-anak.

"Telur, madu dan sayuran produksi petani dan peternak Sumbar bisa dimanfaatkan. Dibeli dengan APBD atau CSR kemudian diberikan kepada masyarakat," katanya.

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy juga menekankan tentang kesehatan terutama terkait vaksinasi yang capaiannya masih belum maksimal di daerah itu. Beberapa langkah telah diambil diantaranya pembatalan dan penghentian sementara semua perjalanan dinas ke Pulau Jawa.

Ia juga menekankan soal pemanfaatan teknologi untuk berbagai bidang dalam jajaran pemerintahan di Sumbar seperti sistem merit untuk pegawai, e catalog di perpusatakaan dan arsip.

Ia juga menyinggung soal iven wisata, budaya dan aset daerah baik bergerak maupun tidak bergerak termasuk SDM PNS.

Wagub menilai hilirisasi sektor pertanian dan peternakan di Sumbar masih lemah. Itu yang menjadi salah satu fokus ke depan diantaranya untuk komoditas gambir yang sebenarnya menjadi salah satu keunggulan Sumbar. (*/b/rel)

Ampek Nagari, Lintas Media News

Walinagari Bawan menyampaikan usulan program  pada Musyawarah tingkat jorong di mesjid Al-Hidayah pudung,jorong pudung, nagari Bawan Kecematan ampek nagari kab agam pada Selasa (30/06). Program pelatihan imam kathib. Pelatihan Manajemen Masjid dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Masjid. insfratruktur.pemberdayaan dan pembinaan,

Musna di tingkat jorong ini langsung  di bawah komando Bamus nagari yg mana di wakilkan oleh sekretaris Bamus ( SekBam) kakanda Sutiarman labai marajo wali nagari Bawan kamiruddin, sekretaris nagari (sekna) Arif Eka putra.wali jorong pudung Atrizal Fahmi.dusun sejorong pudung.ketua pemuda Se jorong pudung dan semua unsur terkait.

"Dalam Musna ini, setiap dusun mengusulkan program keagamaan.pembinaan.pelatihaninspratruktur dan pemberdayaan  Pelatihan Imam Khatib, Pelatihan penyelenggaraan Jenazah dan Pelatihan guru MDTA/TPQ. Disamping itu, kita membutuhkan pelatihan Manajemen. Pengelolaan Masjid dan Manajemen Keuangan Masjid." Ujar kamiruddin.wali nagari Bawan.

Sekretaris Bamus nagari Bawan Sutiarman labai marajo menghimbau agar hasil Musyawarah jorong ini menghasilkan program yang berdaya guna, sehingga memberi bekas (manfaat) dan menguntungkan bagi jorong,nagari maupun kabupaten.Aspek Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Contohnya jika pisang yang ditanam, maka hasil keuntungan pisang tersebut bisa kembali ke Nagari.usulan tersebut akan diprioritaskan pelaksanaannya berdasarkan hasil musyawarah di tingkat jorong.tutup Arif Eka putra. (fahmi/jr)

Padang, Lintas Media News

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat benar melakukan pembatasan perjalanan dinas para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Daerah berpergian keluar daerah yang status perkembangan Covid 19 hitam dan merah. 

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi disela-sela kegiatan pertemuan dengan masyarakat pemilik karamba danau Maninjau Agam di Gubernuran, Selasa (26/6/2021).

Gubernur Sumbar jelas pembatasan ini dilakukan guna mengurangi resiko penyebaran wabah pandemi covid 19 di Sumbar. 

"Kita bersyukur saat ini ada 7 daerah di Sumbar yang telah kembali dalam status kuning yang awalnya berstatus orange. Ini menandakan penanganan covid 19 sudah semakin baik," ujar Mahyeldi.

Mahyeldi juga sampaikan, kita terus menerus mendorong masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan dan melakukan vaksin guna meningkatkan imun tubuh masyarakat dalam menghadapi wabah covid 19. 

"Tadi juga dalam acara peringatan Harganas di Sumbar, kita mengajak setiap keluarga selalu menjalan prokes, melakuna vaksinasi dan meningkatkan imun tubuh dengan meningkatkan makan bergizi dan buah-buah setiap hari. Mencegah lebih baik dari pada mengobati," pungkasnya. (b/rel)

Padang, Lintas Media News

Revitalisasi Danau Maninjau merupakan program nasional dalam upaya mengembalikan keasrian lingkungan danau agar tidak lagi terjadi tercemaran dimasa-masa mendatang.  

"Pengurangan karamba tentu sebuah hal yang wajar, karena diketahui sudah melampau ambang batas yang dapat menimbulkan pencemaran dan kematian ribuan ikan yang setiap tahunnya yang tentunya merugikan masyarakat dan merusak lingkungan sekitarnya," ungkap Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah saat menerima kunjungan tokoh masyarakat pemilik karamba Danau Maninjau di ruang rapat Gubernuran Sumbar, Selasa (29/6/2021).

Gubernur Sumbar menyampaikan kebijakan perintah pasti dalam menindak lanjuti nya tidak akan mempersulit masyarakat, bahkan akan mencarikan solusi guna meningkatkan kesejahterakan masyarakat sekitar dengan bantuan usaha, peralatan dan program-program keahlian meningkatkan potensi masyarakat agar mampu mengembangkan usahanya lebih baik lagi tanpa mencemari danau Maninjau lagi.

"Pengurangan karamba yang ada, tidak akan menghabiskan seluruh keramba apalagi milik penduduk asli sekitar danau tersebut. Kita meminta keramba yang sudah usang tidak dipakai untuk di angkat agar tidak mencemari, lalu ikan-ikan yang mati juga diangkat, dikeluarkan dari danau, supaya tidak mencemari lingkungan yang ada," ajak Mahyeldi.

Sementara itu, kepala Dinas Kelautan Perikanan Sumbar Ir. Yosmeri katakan kehadiran masyarakat pemilik karamba di Maninjau meminta perhatian pemerintah sebelum program revitalisasi  Maninjau dilaksanakan.

Pemilik keramba meminta pemerintah menyelamatkan usaha rakyat, keramba yang dimiliki penduduk asli, yang sudah turun temurun mendiami Maninjau.

Karena usaha karamba merupakan sumber penghidupan utama bagi masyarakat. Keramba menghidupi keluarga, mengkuliahi anak-anak dan membantu kehidupan masyarakat sekitarnya.

"Kita berharap masyarakat sekitar danau Maninjau dan sekitarnya dapat berperan aktif dalam mengembalikan keasrian danau Maninjau yang indah dan potensi alamnya yang luar biasa," himbau Yosmeri. (b/rel)

Agam, Lintas Media News

Ninik mamak Basa Barampek nagari Bawan M.H Dt mangkudun Pasukuan sikumbang Kenegarian Bawan, Muhamad Hasim yang penobatannya telah dilaksanakan di rumah pariuak timbago Kenegerian Bawan Kecematan ampek nagari.senin,(28/6)

Ninik mamak tertua dalam kaum chaniago Sy dt tanmajolelo  menjelaskan penghulu di Minangkabau adalah pemimpin dalam kaum, beliau diangkat oleh sanak kemenakan hasil kesepakatan kaum itu sendiri, bukan diangkat dan di pilih campur tangan pihak ke tiga,sesuai dengan tatanan adat salingka nagari.

Diharapkan ninik mamak yang baru di nobatkan dapat bersinergi bersama Ninik mamak lainnya, untuk membangun nagari, agar nagari lebih maju, sejahtera sesuai dengan moto saat ini basamo mangko manjadi.

Imwarizal s.pd.MM dt tanmajolelo kepala seksi sejarah dan budaya disdikbud kabupaten agam, Basa Barampek nagari Bawan, dalam arahannya mengatakan komitmennya dalam membangun nagari sesuai dengan tali tigo sapilin,tungku tigo sajarangan artinya mengajak semua elemen masyarakat baik itu ulama, ninik mamak serta pemerintah ikut terlibat, demi  nagari Bawan yang lebih sejahtera dengan tugas dan fungsi masing- masing, menyatukan semua tenaga membangun Bawan  sesuai dengan moto “basamo mangkok manjadi”.

Juga mengatakan Ninik Mamak diharapkan selalu bersinergi sesama Ninik mamak maupun  dengan Pemerintah nagari Bawan Kecematan ampek nagari kab agam,dalam upaya bersama membangun pemerintahan nagari, agar lebih sejahtera, lebih maju dan menjadikan sanak kemenakan lebih hebat kedepannya.

Ninik mamak sy dt tanmajolelo dan juga  Ninik mamak yg tertua dalam payuang suku Chaniago, juga menyampaikan hendaknya Para Datuok, Ninik Mamak Basa Barampek nagari Bawan,untuk tetap menjaga dan berpegang teguh pada adat,juga berpesan agar para Datuk tetap menjadi Suri tauladan bagi anak kemenakan.

Tambahan sy dt tanmajolelo kepada tamu undangan yang hadir menerangkan bahwa gelar  yang di bawa oleh Basri Chan  yg baru di kukuhkan kemaren "tidak benar" Syafruddin dt tanmajolelo tidak ada memberikan gelar Sako Jo Pusako kepada siapa pun, kok patang mintak bamalam, kok panek mintak Baranti,ujar amdan chanigo

Dalam kesempatan itu, juga M.H  dt mangkudun Ninik mamak Basa Barampek nagari Bawan mengucapkan terima kasih pada tamu undangan, yang telah ikut mensukseskan acara dalam rangka malewakan gala dt mangkudun,yang telah dinobatkan oleh Datuk Persukuan Kenegerian Bawan,

Acara syukuran penobatan Datuak mangkudun Pasukuan Sikumbang, juga dihadiri imwarizal s.pd mm.dt tanmajolelo,syafrudin dt tanmajolelo, ketua parik paga nagari Bawan m zaherman.ketua kan nagari tetangga,ketua Bamus nagari tetangga, wali nagari tetangga, serta anak kemenakan dan  masyarakat  nagari Bawan Kecamatan ampek nagari,

Dalam resepsi acara sukuran tetap mematuhi protokol kesehatan,mencuci tangan,pakai masker jaga jarak tutup" m zaherman. (Af/RS)

Jakarta, Lintas Media News

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020.

WTP adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga negara. 

Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dengan Opini WTP diserahkan langsung Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam, Hendra Susanto kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, Senin (28/06) di Ruang Rapat Menkumham.

Opini atas laporan keuangan disusun dengan mempertimbangkan empat kriteria, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), kecukupan pengungkapan sesuai SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

Dalam mekanismenya, Laporan keuangan wajib disampaikan kementerian/lembaga (K/L) kepada Kementerian Keuangan untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat).

Capaian ini merupakan kali ke delapan bagi Kemenkumham yang berhasil mempertahankan opini WTP untuk Tahun Anggaran 2020. Dimana setengah lusin dari jumlah tersebut diperoleh secara berturut-turut sejak 2015.

Hasil ini pun melengkapi raihan sempurna terhadap LKPP yang juga menggondol penghargaan serupa. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, laporan keuangan LKPP Tahun 2020 mendapatkan opini WTP untuk kelima kalinya diperoleh pemerintah sejak 2016.

Sejak digelar pada 2004 atau tepatnya setelah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terbit, Kemenkumham tercatat sudah delapan kali meraih opini WTP yakni pada tahun 2011,2013,2015,2016,2017, 2018, 2019, dan 2020.

Ini berarti dalam enam tahun terakhir, sejak 2015 hingga sekarang, Kemenkumham berturut-turut meraih opini WTP. Selain itu, Kemenkumham juga meraih empat kali opini WTP Dengan Paragraf Penjelas yakni pada tahun 2009, 2010, 2012, dan2014. 

Menkumham, Yasonna H. Laoly mengucapkan terima kasih dan apresiasi, baik kepada BPK maupun kepada seluruh jajaran Kemenkumham. Yasonna mengungkapkan capaian opini WTP murni ini merupakan capaian ke delapan kalinya sejak tahun 2011.

“Terima kasih atas kerja sama yang selama ini terjalin baik antara tim BPK dengan Kemenkumham. Sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar,” kata Yasonna. 

Sejak dirinya memimpin dan bertindak selaku pengguna anggaran di Kemenkumham,Yasonna telah berupaya keras agar pengelolaan keuangan maupun Barang Milik Negara (BMN) dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, danefisien.

“Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan dan BMN bukanlah hal yang mudah. Karena banyak hal yang harus diperhatikan dan dipatuhi,” ucap Yasonna.

Ditambahkan Menkumham, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bagi kami juga merupakan sebuah bentuk pembinaan dan evaluasi atas pengelolaan keuangan dan BMN Kemenkumham. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi faktor pendorong bagi kami untuk segera memperbaiki diri,” ucapnya.

Di sisi lain, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam, Hendra Susanto mengungkapkan dalam pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham tahun 2020, pihaknya tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan.

“Menurut kami, laporan keuangan Kemenkumham menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, untuk realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan SAP,” kata Hendra.

Hendra menilai, tentunya capaian ini merupakan prestasi yang pantas dibanggakan dan perlu mendapat apresiasi. Sebab opini ini bukan merupakan hadiah dari BPK, namun merupakan prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kemenkumham dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dikelola, tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto mengapresiasi atas kerja keras dan kerja sama seluruh jajaran Kemenkumham didalam penyusunan laporan keuangan ini.

"Mempertahankan capaian opini WTP ditengah situasi pandemi Covid-19 relatif besar tantangannya. Alhamdulillah, kerja keras para pihak di jajaran Kemenkumham, berhasil memberikan laporan keuangan yang terbaik, Apresiasi tinggi saya berikan kepada seluruh jajaran Kemenkumham atas hasil membanggakan ini,"tuturnya.

Dalam pertemuan itu juga dihadiri Wakil Menkumham, Auditor Utama I BPK RI selaku Penanggung Jawab beserta Tim Pemeriksa, para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Unit Utama Kemenkumham, para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi yang mengikuti kegiatan ini secara virtual, dan para Pejabat Pengelola keuangan dan BMN di lingkungan Kemenkumham. (rel)

Dharmasraya, Lintas Media News

Wakil Bupati Dharmasraya, DP Datuk Labuan, didampingi Sekretaris Daerah, Adlisman, membuka sekaligus memimpin rapat pertemuan bersama BPJS Kesehatan, dalam Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Tahap I, di Aula Lantai II Kantor Bupati Dharmasraya, Selasa (29/6/21).

Rapat ini dihadiri kepala dinas terkait, diantaranya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial P3APPKB, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Bapppeda, Kepala BKD, Kepala BKPSDM, dan sejumlah unsur terkait lainnya. 

Rapat ini fokus membahas kepesertaan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) pada BPJS di Kabupaten Dharmasraya yang belum mencapai target UHC (Universal Health Coverage), yakni 95 persen dari jumlah penduduk.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Solok, Asfurina, saat memaparkan progres penyelenggaraan program JKN di Kabupaten Dharmasraya mengatakan, hingga saat ini jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya yang terdaftar sebagai peserta JKN pada BPJS baru mencapai 165.637 jiwa, atau sekitar 74,51 persen dari total jumlah penduduk Dharmasraya yang mencapai 222.305 jiwa. Untuk itu katanya, diperlukan upaya bersama antara BPJS dengan para pemangku kepentingan untuk bagaimana dapat meningkatkan jumlah kepesertaan JKN di Kabupaten Dharmasraya.

Menurutnya, salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mencapai UHC di Kabupaten Dharmasraya adalah dengan meningkatkan kepatuhan badan usaha atau pemberi kerja dalam program JKN. Karena katanya, hingga saat ini baru 78 badan usaha di Kabupaten Dharmasraya yang terdaftar di BPJS. Jumlah ini baru berkisar sekitar 37% dari total 212 badan usaha yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

"Kami berharap adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Peraturan Bupati terkait kepatuhan badan usaha yang belum melakukan registrasi ke BPJS Kesehatan. Di beberapa daerah di Sumbar sudah ada yang menerapkan hal ini, salah satunya Kota Pariaman. Di sana, bagi pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan keanggotaan BPJS, maka tidak akan mendapat pelayanan publik tertentu. Mungkin hal ini dapat diadopsi untuk diterapkan, demi mencapai UHC di Kabupaten Dharmasraya," pungkasnya.

Sementara itu, Wabup DP Datuk Labuan dalam arahannya menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada BPJS Kesehatan yang telah melaksanakan kegiatan ini. Menurutnya, forum ini dapat menjadi wadah mencari solusi bersama dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. 

"Untuk itu, kepada semua yang hadir, saya harap dapat mengikuti rapat ini dengan serius dan sungguh-sungguh. Sebab persoalan ini tidak main-main. Kita berharap, dari pertemuan ini nantinya benar-benar memberi dampak bagi optimalnya penyelenggaraan program JKN di Kabupaten Dharmasraya," tandas wabup. (Elda)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Irjen Pol. Toni Harmanto dan istri, Yesika Toni Harmanto dianugerahi gelar adat atau gala sangsako. Toni Harmanto bergelar Tuanku Rajo Sinaro Basa, sementara sang istri,  Yesika bergelar Rangkayo Siti Aminah.

Acara penganugerahan diadakan di gedung serba guna Nagari Paninjauan X Koto, Senin (28/06/2021). Penganugerahan gelar ini dilaksanakan pada rangkaian acara Batagak Pangulu yang dihelat Kerapana Adat Nagari (KAN) Paninjauan.

Pada hari yang sama,  juga dilaksanakan pengangkatan, Lima orang pemangku gelar adat yakni, Dasrial Syamsuar Lc Dt Saidi Dirajo, Arya Kurniawan Dt Marajo, Zulfahmi Dt Rajo Putiah, Sudarman Dt Malano Basa Nan Sati dan Muhammad Fadli Dt Pangulu Basa.

Hadir dalam acara adat ini, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah, Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran, Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi Dt. Bungsu, dan unsur Forkompinda Tanah Datar.

Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), LKAAM Tanah Datar, ninik mamak Urang Nan 80 dan tokoh masyarakat Paninjauan Arnis Saleh.

Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian dalam sambutannya atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, menyampaikan selamat kepada Irjen Pol. Toni Harmanto beserta istri atas gelar sangsako yang dianugerahkan masyarakat Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. 

Gelar atau gala sangsako merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada seseorang yang berjasa, berprestasi yang mengharumkan Minangkabau, agama Islam, bangsa dan negara serta bermanfaat bagi masyarakat Minangkabau.

“Semoga momen yang baik ini akan mempererat rasa kekeluargaan dan tali silaturahmi antara masyarakat Paninjauan khususnya dan masyarakat Kabupaten Tanah Datar umumnya dengan Bapak Kapolda dan jajaran,” ujar, Wabup Richi.

Lebih jauh, Sang Wabu mengungkapkan penganugerahan gelar adat ini merupakan bentuk penghargaan kepada Kapolda yang dipandang mampu dan memiliki kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sementara, Irjen Pol Toni Harmanto menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan gelar yang diberikan. “Ini bentuk kepercayaan kepada kami, semoga amanah ini kami jalankan, bisa menjadi ninik mamak yang bisa bersikap adil sehingga bisa meletakkan hukum pada tempatnya,” sebut Toni Harmanto.

Sang Irjen mengungkapkan, sebelumnya sempat menanyakan kepada ninik mamak Paninjauan yang datang kepada dirinya, alasan apa sehingga dirinya diberi gelar sangsako.

“Jawaban yang disampaikan kepada keluarga, karena keberhasilan menjaga Kamtibmas dan menjaga syiar agama dengan memberikan teladan kepada anggota dan seluruh masyarakat untuk mengerjakan salat berjemaah di masjid bagi kaum laki-laki,” terangnya.

Lebih jauh Toni Harmanto menyebutkan, di satu sisi dirinya sebagai manusia biasa harus bisa menjaga perasaan hati dari penggagas pemberi gelar dan di sisi lain dirinya telah memberikan yang terbaik saat bertugas di Sumbar.

“Ini karena hanya menjalankan kewajiban saja dengan niat tulus dan ikhlas, mengingat kecintaan saya kepada Sumatra Barat. Untuk itu atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan terima kasih.”

“Harapan saya, dengan gelar sangsako Tuanku Rajo Sinaro Basa, yang berarti dengan rahmat Allah SWT dapat menjadi pemimpin yang selalu menyinari, menuntun, siapa pun ke jalan, untuk meraih limpahan rezeki, limpahan kesejahteraan dan kebahagian di dunia dan akhirat,” ujarnya.

Sementara, gelar Rangkayo Siti Aminah kepada istrinya berarti selalu memiliki sifat-sifat kemuliaan, kesantunan layaknya ibunda Nabi Muhammad SAW yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Usai, penganugerahan gelar sangsako untuk orang nomor satu di Kepolidian Sumatera Barat ini, Irjen Polisi Toni Hermanto bersama istri dan tamu undangan dijamu Makan Bajamba di Balairung Adat. Sesuai adat dan tradisi minang kabau sebelum makan didahului dengan Pasambahan dan petatah petih antara sapangka alek dengan tamu. Semua itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan tuan rumah dapam memuliaian para tamu undangan. (maison pisano)

Dharmasraya, Lintas Media News

RSUD Sungai Dareh mewakili Kabupaten Dharmasraya dalam Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik (KPP dan IPP) Tingkat Provinsi Sumbar Tahun 2021. 

Senin (28/6/21), Tim Penilai Independen dari Provinsi Sumbar melakukan penilaian terhadap RSUD Sungai Dareh, terkait pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik yang telah diciptakan dalam memberikan layanan kesehatan pada masyarakat.

Penilaian dilakukan secara daring dengan metode tanya jawab, dari Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Bupati Dharmasraya. Penilaian ini diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Adlisman, Asisten I, M. Yusuf, Direktur RSUD Sungai Dareh, Chusnul Chotimah serta Kepala Bagian Organisasi Setdakab Dharmasraya, Budi Waluyo.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, sebut Adlisman, berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. "Dengan adanya penilaian ini, tentu juga dapat menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan layanan kesehatan yang lebih baik lagi bagi masyarakat," ujarnya.

Adlisman berharap, melalui upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pelayanan, RSUD Sungai Dareh dapat menjadi yang terbaik dalam penilaian KPP dan IPP tingkat Sumbar tahun ini.

Diketahui, RSUD Sungai Dareh dipilih untuk mewakili Dharmasraya dalam penilaian KPP dan IPP tingkat Sumbar, lantaran rumah sakit tersebut sebelumnya telah menjuarai lomba kepatuhan pelayanan publik tingkat kabupaten, sehingga berhak mewakili Dharmasraya di tingkat provinsi. (Elda)