Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok


Padang.Lintas Media News
Pos Penyekatan yang ada di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi tetangga lainnya, akan diperpanjang oleh Polda Sumbar hingga pekan depan, Senin (24/5).

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Satake Bayu Setianto, S.Ik mengatakan, perpanjangan pada Pos Penyekatan tersebut, menyusul periode larangan mudik yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat dari tanggal 22 April hingga 24 Mei 2021.

Dijelaskan, Pos Penyekatan tersebut seharusnya berlaku sampai tanggal 17 Mei 2021, sesuai rentang waktu dalam Operasi Ketupat Singgalang 2021 yang telah digelar.

"Kami menyesuaikan dengan ketentuan dari pemerintah pusat tersebut," kata Kombes Pol Satake Bayu Setianto, Senin (17/5).

Dirinya menerangkan, pihaknya memperpanjang periode semua Pos Penyekatan yang sebelumnya didirikan di tujuh daerah di Sumbar yang berbatasan langsung dengan provinsi lainnya.

"Untuk Pos Pengamanan dan Pelayanan tetap sesuai dengan agenda Operasi Ketupat Singgalang, yaitu sampai tanggal 17 Mei 2021," ujarnya.

Dengan dilakukan perpanjangan Pos Penyekatan tersebut, pihaknya masih memberlakukan sanksi putar balik terhadap pemudik yang akan keluar masuk Sumbar di pos penyekatan tersebut.

"Personel yang kami tempatkan di sana masih bertugas, bergabung dengan personel dari instansi lainnya. Jadi yang tidak sesuai syarat dan ketentuan tetap akanp kami putar balik," ungkapnya.

Untuk kendaraan yang hanya diperbolehkan melintasi pos penyekatan yaitu kendaraan logistik atau sembako, kendaraan dalam perjalanan dinas dan disertai surat keterangan, dan kendaraan dalam keadaan darurat.

"Yang bisa masuk menunjukan surat bebas negatif Covid-19," pungkasnya. (*)

Agam, Lintas Media News

Pemerintah Nagari Batu Kambiang, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, gelar aksi bersih kantor mengawali aktivitas setelah libur Idul Fitri 1442 hijriah, Senin (17/05).

Sekretaris Nagari Bantu Kambiang, Eliza Magdalena mengatakan, bersih-bersih kantor yang dilaksanakan seluruh perangkat nagari itu, mulai dari membersihkan pekarangan sampai bagian dalam kantor.

“Kegiatan ini kita laksanakan untuk berikan rasa nyaman bagi perangkat nagari, dalam memulai aktivitas setelah libur lebaran,” ujarnya.

Selain kenyamanan perangkat, katanya, kegiatan aksi bersih kantor ini juga untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berurusan, karena menurutnya kenyamanan merupakan hal utama yang harus diberikan kepada masyarakat.

“Kita berharap dengan mengawali aktivitas ini, seluruh perangkat nagari dapat bekerja maksimal, serta melayani masyarakat dengan ikhlas dan sopan santun,” pintanya.

Selain itu, Pemnag Batu Kambiang juga mempersiapkan segala sesuatunya, menyikapi Bupati Agam yang akan berkantor di nagari setelah lebaran ini.

“Kita menyambut baik kebijakan Bupati Agam yang akan berkantor sehari di nagari, karena ini dapat mendorong pelayanan agar lebih maksimal kepada masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Agam, Dr. H. Andri Warman menyampaikan, setelah lebaran ini ia akan berkantor di seluruh nagari secara bergiliran, untuk menampung aspirasi dan cari tahu permasalahan yang dihadapi di nagari, serta berikan solusi dalam mengatasinya.

“Hal ini dilakukan upaya mendorong pembangunan sesuai dibutuhkan masyarakat, untuk menjadikan Agam yang lebih maju ke depannya,” ujar bupati. (RiL/Rhomy)

Agam, Lintas Media News

Dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Sedunia, Puskesmas Biaro mengajak masyarakat untuk mencegah penyakit hipertensi dengan penerapan hidup CERDIK.

Kepala Puskesmas Biaro, dr. Annisa Sofyana menuturkan, setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Hipertensi Sedunia. Setiap tahunnya, terdapat tema besar dalam upaya pencegahan penyakit hipertensi

“Hari Hipertensi Sedunia tahun 2021 ini, secara global bertema Measure Your Blood, Pressure Accurately, Control It, Live Longer,” ujarnya, Senin (17/05).

Sedangkan di Indonesia, ulasnya, tema global tersebut diadopsi menjadi “Cegah dan Kendalikan Hipertensi dengan Tepat untuk Hidup Sehat Lebih Lama” .

Dijelaskan dr. Annisa, tema tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pengendalian hipertensi dari diri sendiri dan keluarga.

Sementara itu, di Puskesmas Biaro, peringatan Hari Hipertensi Sedunia diperingati dengan cara mengajak dan mengedukasi masyarakat tentang penyakit hipertensi.

Ajakan dan edukasi tersebut diselenggarakan dengan cara face to face, dan menyebarluaskan informasi seputar hipertensi melalui media sosial.

“Jadi masyarakat diimbau untuk melakukan pengukuran tekanan darah secara mandiri atau difasilitasi pelayan kesehatan secara berkala minimal 1 bulan sekali,” ucapnya.

Dijelaskan, penyakit hipertensi dapat dicegah dengan menerapkan hidup CERDIK, yang merupakan singkatan dari Cek kesehatan secara teratur, Enyahkan asap rokok. Rajin berolahraga, Diet yang seimbang, Istirahat yang cukup dan Kelola stress dengan baik,” jadi disingkat CERDIK,” tukasnya. (RiL/Rhomy)



Sawahlunto, Lintas Media News

PT. Kereta Api Indonesia (KAI) menyatakan mendukung Kota Sawahlunto untuk mengaktifkan kembali kereta api di kota tersebut. Dukungan itu akan dilakukan PT. KAI dengan menyediakan sarana dan personel/Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola sarana itu. 

Dukungan itu disebutkan Direktur Keuangan PT. KAI, Salusra Wijaya, ketika mengunjungi Kota Sawahlunto dan bertemu dengan Walikota Deri Asta, pada Senin 17 Mei 2021 kemaren.

"Kita mendukung tentu sesuai dengan domain dan kewenangan kita di PT. KAI. Yaitu dalam hal ini adalah sarana dan personel yang akan mengelola sarana tersebut. Itu kita sudah siapkan," ujar Salusra Wijaya. 

Namun, untuk pra sarana disampaikan Salusra membutuhkan dukungan dari Kementerian terkait. Sebab, pra - sarana bukan hak dan kewenangan dari PT. KAI. 

"Jadi, untuk di luar sarana dan SDM ini, memang kita sangat mengharapkan andil dari Kementerian terkait. Kemudian juga andil dari Pemerintah Provinsi ini dibutuhkan juga. Dengan predikat World Heritage dari UNESCO ini, kita harapkan ada juga kontribusi dari UNESCO dalam membantu mendukung pra - sarana  mengaktifkan kembali kereta api di Sawahlunto ini," kata Salusra Wijaya. 

Sementara, Walikota Sawahlunto Deri Asta mengatakan bahwa masyarakat dan Pemko Sawahlunto memang sangat mengidam-idamkan diaktifkannya kembali kereta api tersebut. Oleh karena itu, Pemko terus melakukan berbagai upaya bersinergi dengan PT. KAI dan Kementerian Perhubungan untuk mendorong 'hidupnya' kereta api di Kota Arang. 

"Kereta api bagi Sawahlunto itu memiliki arti yang penting dan dekat. Salah satu elemen penyusun sejarah Kota Sawahlunto adalah kereta api ini. Sehingga memang jika kereta api ini aktif kembali, maka sangat berpengaruh terutama bagi sektor pariwisata di Sawahlunto," kata Walikota Deri Asta. (nv'h)


JAKARTA.Lintas Media News 
 Polri menyatakan ada 1.864 kasus yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice atau keadilan restoratif dalam 100 hari kerja Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kapolri. 

"Sudah dilakukan sebanyak 1.864 di masing-masing Polda," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers 100 hari kinerja Kapolri, di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/4/2021).

Argo menjelaskan, terkait dengan keadilan restoratif, saat ini, pihaknya sedang menggodok Peraturan Kepolisian (Perpol) untuk mengatur mengenai penerapan restorative justice di Korps Bhayangkara. 

"Akan kami garap peraturan kepolisian berkaitan dengan penerapan keadilan restorative justice dalam penanganan tindak pidana," ujar Argo. 

Menurut Argo, pendekatan restoratif itu dilakukan terhadap beberapa kasus dan telah dilakukan di seluruh Indonesia. 

Misalnya, di Bareskrim ada kasus di Direktorat Tindak Pidana Umum, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, ataupun Direktorat Tindak Pidana Siber yang telah diselesaikan menggunakan pendekatan restoratif. 

Selain itu, terdapat juga beberapa contoh kasus lain di seluruh Indonesia yang menggunakan pendekatan yang sama. Dalam hal ini, restoratif justice membuat aparat dapat mengambil diskresi sehingga pihak pelapor ataupun yang dilaporkan berdamai.

"Misalnya ada seperti kemarin, kasus-kasus nenek ngambil kapas. Yang bisa kami selesaikan restorative justice, itu tidak masalah," ucap Argo.(rel)

 


Dharmasraya, Lintas Media News

Petugas penjagaan arus mudik di Posko Sungai Rumbai Kabupaten Dhamasraya hingga saat terakhir terus melakukan penjagaan perbatasan. Ada 10 kenderaan roda 4 dan 20 kenderaan roda 2 disuruh putar balik.

Hal ini disampaikan Ketua Tim A Sekretaris Daerah (Sekda) Benni Warlis disela-sela kunjungan ke Posko Penjagaan Arus Mudik di Sungai Rumbai Kabupaten Dhamasraya, Minggu (16/5/2021).

Hadir dalam rombongan tersebut, Kasatpol pp dan damkar Dedy Diantolani dan Kadis pertanian Ir. Syafrizal dan Kasi  Satpol PP Prov, Komadan Piket Lantas Sungai Rumbai Aiptu Antonius H.

Benni Warlis juga sampaikan sejak posko penyekat penjagaan arus mudik di gelar sejak tanggal 6 -16 Mei 2021dilakukan tindakkan putar balik bagi kenderaan yang masuk ke Sumbar.

"Ada 200 unit kendaraan bermotor dan 100 kendaraan roda 4. Hingga hari terakhir petugas tetap menjalan tugas sesuai Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) yang ditetapkan. Semua berjalan baik sehingga arus mudik ke Sumbar dapat ditekan keberadaannya," ujarnya.

Pj. Sekdaprov juga sampaikan terima kasih atas dedikasi kawan-kawan petugas yang di Pos, walaupun dalam suasana lebaran masih setia bertugas dalam rangka mengurangi arus mudik demi tidak menyebarnya wabah virus corona. 

"Terima kasih kepada setiap petugas yang menjalan tugas dengan baik. Dan diharapkan petugas selalu menjaga kesehatan dan selalu menjalankan protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas," harap Benni.

Benni Warlis juga katakan, pengawasan perjalanan orang di posko Sungai Rumbai, kab dharmasraya sesuai dengan sk gubernur no.332-323-2021 tentang pembentukan tim terpadu pengawasan perjalanan orang ke wilayah sumatera barat dalam rangka pelaksanaan peniadaan mudik hari raya idul fitri tahun 1442 H dan upaya pengendalian Corona virus disease 2019( covid-19) tanggal 5 mei 2021. 

"Para petugas melaksanakan tugas sesuai dengan SOP, kondisi sampai tanggal 16 mei 2021 aman dan terkendali para pengemudi yang ingin mudik di perintahkan putar balik lagi, pada hari minggu tanggal 16 mei 2021," ungkapnya.

Posko Sungai Rumbai yg terletak  di Sungai Rumbai  Kab. Dharmasraya, Koordinator Posko Iptu  Antonius Kanit Lantas Sungai Rumbai dengan  jumlah Personil, Polri 3 org, Kesehatan 3 org, Brimob 3 org, Dishub 3 org dan Satpol PP Prov. 2 orang. (b/hms)



Padang, Lintas Media News

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Buya Mahyeldi mengecam keras pelanggaran- pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap Palestina.

Sebagai wujud kepedulian pada rakyat Palestina, Pemerintah Provinsi Sumbar meminta pada Pemerintah Republik Indonesia untuk ikut memberikan tindakan tegas pada israel karena dinilai telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran kemerdekaan suatu bangsa. 

"Saya sebagai Gubernur Sumatera Barat meminta kepada pemerintah pusat memberikan tekanan pada israel karena saat ini israel sudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan juga pelanggaran kemerdekaan suatu bangsa. Apalagi kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang mendukung kemerdekaan terbukti Presiden RI juga ikut mendukung kemerdekaan Palestina," kata Buya Mahyeldi, di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (17/5/2021).

Tidak itu saja, Buya Mahyeldi juga meminta Pemerintah RI melakukan langkah kongkrit dengan mengirimkan bantuan kepada Palestina atas dasar HAM dan menghargai kemerdekaan suatu bangsa. 

Ditambahkan Buya, Indonesia sudah seharusnya memberikan dukungan atas Palestina. Kedua negara ini memiliki hubungan yang sangat erat sejak dahulu, dimana Palestina merupakan salah satu negara pertama yang mendukung dan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. 

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menyandang Provinsi Dermawan, ini juga akan menyalurkan bantuan untuk Palestina melalui pengumpulan donasi dan dana zakat.

"Insyaallaah nanti kita akan bantu saudara- saudara kita yang ada disana. Ada dana zakat yang bisa kita kirim, seperti dulu pada Maret 2020 kita juga mengirimkan bantuan mobil ambulan. Mungkin juga kita akan kirim rendang seperti di NTT yang lalu. Mudah-mudahan juga akan banyak daerah-daerah lain yang peduli," tutur Mahyeldi. (b/hms)



 
Payakumbuh.Lintas Media News.
Dalam  membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM), Polres Payakumbuh terus melakukan pengujian terhadap kualitas pelayanan publik dan indeks persepsi anti korupsi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Survei ini dilaksanakan secara online dan mandiri, terhadap tiga pelayanan utama Polres Payakumbuh meliputi pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

"Untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan publik dan indeks persepsi anti korupsi tersebut Polres Payakumbuh menggandeng Badan Pusat Statistik," ucap Kapolres Payakumbuh AKBP Alex Prawira, S.Ik, Senin (17/05) di Mapolres Payakumbuh.
Kapolres Payakumbuh menjelaskan, responden mengikuti survei yang dilakukan secara online setelah selesai mengikuti proses pelayanan di Polres Payakumbuh. Kemudian, responden tersebut diarahkan untuk memberikan penilaian dengan menggunakan tablet android, yang disediakan di tiap-tiap ruang pelayanan.

AKBP Alex Prawira mengatakan, dasar hukum dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat adalah Permenpan RB RI No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Permenpan RB RI No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permenpan RB RI No. 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun Hasil Survei Mandiri Kepuasan Masyarakat Online Triwulan I Tahun 2021 Polres Payakumbuh, adalah sebagai berikut :
Pelayanan SIM : Nilai Kualitas Pelayanan 99,96 (Sangat Baik) dan Indeks Persepsi Korupsi 4,00.
Pelayanan SKCK : Nilai Kualitas Pelayanan 99,93 (Sangat Baik) dan Indeks Persepsi Korupsi 4,00.
Pelayanan SPKT : Nilai Kualitas Pelayanan 94,66 (Sangat Baik) dan Indeks Persepsi Korupsi 3,88.

Kapolres Payakumbuh mengakui bahwa, hasil Survei Mandiri Kepuasan Masyarakat Online Triwulan I Tahun 2021 dengan rata-rata Nilai Kualitas Pelayanan 98,18 (Sangat Baik) dan Indeks Persepsi Korupsi 3,96 merupakan hasil yang sangat baik dan membanggakan.

Dengan hasil survei tersebut, AKBP Alex Prawira sangat berterimakasih kepada masyarakat atas memberikan penilaiannya terhadap pelayanan yang ada di Polres Payakumbuh. 

"Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat yang telah meluangkan waktu dalam mengikuti survei kami. Temuan, masukan dan saran akan kami prioritaskan secara berkelanjutan untuk peningkatan kualitas pelayana publik kami," sebutnya.

“Kamipun bermohon untuk selanjutnya kepada masyarakat kiranya tetap berkenan mengisi survei yang diberikan setiap usai menerima pelayanan dari kami. Kami butuhkan masukan dari masyarakat untuk pembenahan kualitas pelayanan kami“, ungkap AKBP Alex menambahkan. 

Kedepan katanya, pekerjaan yang cukup berat adalah mempertahankan hasil survei tersebut. Apalagi dengan pencapaian Polres Payakumbuh saat ini telah meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB RI pada bulan Desember tahun 2020 lalu.

Kapolres Payakumbuh menambahkan, saat ini tahun 2021 Polres Payakumbuh berkomitmen untuk berjuang meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kemenpan RB RI. Oleh sebab itu predikat nilai harus dipertahankan dan ditingkatkan, tentu saja kita akan lakukan upaya-upaya dalam memaksimalkan harapan tersebut. 

"Kelengkapan dan kenyamanan fasilitas pelayanan tidak menjamin kita bisa mempertahankan hasil SKM yang dapat memenuhi syarat minimal dalam penilaian pembangunan ZI menuju WBBM. Bukannya tidak penting, tapi budaya pelayanan yang ramah dan betul-betul melayani jauh lebih penting dan ini adalah kunci utama dalam meraih kepercayaan masyarakat," ujar Kapolres. (rel)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Usai melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Wakil Wali Kota, Drs. Asrul menyampaikan  99% Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemko Padang Panjang hadir di hari pertama, setelah libur lebaran 1442 H. 

Dar8 pemantauan, di lapangan, jika dipersentasekan, 99 persen ASN dan THL hadir di hari pertama usai lebaran," ungkap Asrul didampingi Asisten III Setdako, Martoni, S.Sos, M.Si dan Kepala BKPSDM, Rudi Suarman, AP usai melakukan sidak, Senin (17/5).

Beberapa staf yang tidak hadir, lanjutnya, lantaran sakit dan cuti melahirkan. Adapun catatan kehadiran tersebut akan dikirim langsung secara online ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Di samping itu, terkait lonjakan kasus Covid-19, Asrul mengingatkan ASN dan THL di lingkungan Pemko untuk meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi protokol kesehatan (prokes).  "Kepada ASN dan THL di Padang Panjang mari tingkatkan kewaspadaan dan patuhi prokes," pungkasnya. (maison)



Bawan, Ampek Nagari, Lintas Media News

Ninik mamak Basa Barampek nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Imwarizal S.Pd, MM Dt. Tanmajolelo dari pasukan Chaniago dan Muhamad Hasim dt mangkudun dari pasukan Sikumbang, Beserta Pusako,dan anak kemenakan,Menjenguk Kemenakan yg lagi sakit nama  Bilal zaherudin tinggal di dusun tlg kuning jorong pudung nagari Bawan Kecematan ampek nagari, Minggu (16/5/2021).

Menjenguk kemenakan yang sedang sakit, ini adalah contoh tindakan yang secara nyata, yg di laksanakan oleh dua orang Ninik mamak Basa Barampek nagari Bawan,menunjukkan kepedulian dua orang Ninik mamak terhadap anak kemenakan,Mendukung kesembuhan kemenakan adalah juga obat yang mampu menguatkan Kemenakan kita yang tengah sakit.

Terdapat beragam cara untuk mendukung kesembuhan saat kita menjenguk orang sakit, mulai dari membawakan bingkisan yang disukai sampai dengan mendoakan kesehatannya.

Imwarizal juga menjelaskan  bahwa seorang mukmin satu dengan mukmin yang lain itu seperti sebuah bangunan. Apabila ada salah satu Kemenakan yang sakit, maka semua anak kemenakan akan ikut merasakan.

Menjenguk orang yang sakit merupakan suatu perkara hak yang sebaiknya dipenuhi oleh seorang Muslim

Ajaran menjenguk orang yang sakit ini bertujuan untuk memberikan rasa senang karena dikunjungi sesama saudara muslimnya.

Tambahan Muhammad Hasyim dt mangkudun,apabila seorang muslim menjenguk saudaranya yang sedang sakit, sebaiknya bawalah kabar yang baik dan menyenangkan hati. Rasulullah SAW selalu membawa kabar yang baik ketika berkunjung kepada orang yang sakit. Kabar ataupun berita yang baik ini untuk menghindari beban pikiran yang membuat orang yang sakit menjadi semakin sengsara.

Menjenguk orang sakit adalah wujud peduli dua orang Ninik mamak Basa Barampek nagari Bawan, beserta pusako dan anak kemenakan,kita sebagai makhluk sosial, yang bertujuan untuk memberikan manfaat lahir maupun batin untuk orang yang sakit," tutup Imwarizal. (Fahmi/jr)



Padang, Lintas Media News.
 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumbar atas Laporan Keuangan Provinsi Sumbar 2020 sesuai disampaikan instansi pemeriksa ke DPRD adalah wajar tanpa pengeculian (WTP). Tapi, jangan senang dulu kata Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas, ada temuan dan rekomendasi BPK RI. 

"9 kali WTP prestasi hebat Pemprov Sumbar, tapi jangan ephoria dulu, karena ada temuan BPK RI atas penggunaan uang rakyat tidak sesuai ketentuan, dan itu selalu ada di setiap opini WTP didapat Sumbar, " ujar HM Nurnas saat bincang pagi dengan insan pers di Kota Padang,  Senin 17 Mei 2021.

BPK RI Perwakilan Sumbar pada laporan ke DPRD Sumbar  menilai ada kelemahan sistem pengendalian dan kepatuhan pada ketentuan UU yang berlaku terhadap penggunaan uang rakyat. 

"Gubernur Sumbar harus memperkuat atau mereduksi SDM andal di Inspektorat dan di pengelola keuangan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah, terutama yang menjadi temuan karena tak paham sistem kendali keuangan. Masak WTP beruntun, namun temuan ketakpatuhannya miliaran rupiah juga," ujar HM Nurnas. 

HM Nurnas mendesak Gubernur Sumbar untuk menindaklanjuti dan mematuhi semua rekokendasi BPK RI itu. 

"Segera tindaklanjuti, setor kembali semua yang menjadi temuan BPK RI. Jika tidak maka siap-siap pindah tidur ke balik jeruji penjara, " ujar HM Nurnas. 

Berapa temuan BPK RI terhadap ketakpatuhan pada sistem yang berpotensi merugikan keuangan daerah atau negara. Dan membuat miris HM Nurnas atau mungkin semua rakyat Sumbar, sesuai LHP BPK RI Perwakilan Sumbar itu, yaitu :

1. Dinas Pendidikan Sumbar tentang kegiatan penerimaan peserta didik dalam jaringan 2020, tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 516.788.058,-

2. Pengadaan barang untuk pencegahan covid-19, tidak sesuai ketentuan senilai Rp 7.631.548.000,-.

3. Penjualan BMD berdasarkan SK Gubernur di Biro Umum tidak sesuai ketentuan. 

"Pada 29 Des 2020 BPK RI atas laporan hasil pemeriksaan Penanganan Pademi Covid 19 menyatakan transaksi pembayaran kepada penyedia barang dan jasa tidak sesuai ketentuan berpotensi penyalahgunaan dana dari pembayaran tunai sebesar Rp. 49.280 milyar," ujar HM Nurnas. 

Belum lagi kata HM Nurnas pengerjaan proyek. pembangunan yang tidak jelimet dalam perencanaan seperti Main Stadium, Gedung Kebudayaan, Gedung Shelter Linggarjati, Gedung OK Center RSUD M Natsir dan Gedung IGD RSUD Achmad Mukhtar. 

BPK RI pada lampiran juga memerintahkan TAPD Pemprov Sumbar mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam mengevaluasi proyek pembangunan dan memerintahkan OPD terkait proyek infrastruktur melengkapi dokumen perencanaan pembangunan gedung. (***/st)



JAKARTA.Lintas Media News.
Aksi pengeboman yang dilakukan Angkatan Bersenjata Israel dalam serangan hari Sabtu hingga Minggu dinihari (16/5/2021)  terhadap  bangunan kantor Al Jazeera dan Associated Press (AP) di Gaza, Palestina mendapat kecaman dari berbagai pihak. 

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), organisasi perusahaan media Siber yang berkantor pusat di Jakarta, dan beranggotakan 1.225 media, menilai tindakan militer Israel tersebut sebagai perbuatan barbar, seperti ketika manusia belum mengenal hukum dan aturan. 
 
“Tidak pantas tentara Israel melakukan perbuatan barbar di zaman yang sudah modern ini. Jangan biarkan tindakan barbar tentara Israel,”  kata Ketua Umum SMSI Firdaus didampingi M. Nasir Sekretaris Jenderal SMSI dalam keterangan pers hari Minggu, 16 Mei 2021 di Jakarta. 

Sebagai pimpinan organisasi media online terbesar di Indonesia selanjutnya turut mengecam tindakan militer Israel yang menghancurkan bangunan, termasuk kantor media Al Jazeera dan Associated Press. 
Firdaus sangat menyayangkan aksi brutal angkatan bersenjata Israel tersebut. Apalagi bangunan tersebut tidak hanya disewa oleh Al Jazeera dan AP melainkan  bangunan tersebut  menampung berbagai kantor berita di dalamnya.

Melihat konflik yang seolah tidak berujung ini, Firdaus yang juga owner Majalah Teras dan Group ini juga cemas akan terus bertambahnya korban jiwa akibat pertempuran antara Palestina dan Israel. 

Sementara itu, dari data terakhir yang dapat kantor berita Reuters, total ada 149 korban jiwa manusia di Palestina, 41 di antaranya adalah anak-anak yang mayoritas  berada di wilayah Gaza. 

Sementara Israel sendiri  baru  melaporkan ada 10 warga mereka yang meninggal termasuk dua anak-anak.

Hari ini, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) diagendakan akan menggelar pertemuan yang membahas situasi Israel dan Palestina. 

Pertemuan tersebut akan menjadi pertemuan ketiga DK PBB soal isu kedua negara.

Sebelumnya, DK PBB sempat mencoba untuk mengeluarkan resolusi atau pernyataan bersama terkait pertempuran Israel - Palestina pada Kamis lalu. Namun, upaya itu mendapat pertentangan dari Amerika yang menganggap rancangan DK PBB "kontra-produktif". 

Selain itu, Amerika juga ingin mengupayakan langkah diplomasi langsung ke Palestina dan Israel terlebih dahulu. Dan, akhirnya  disepakati rapat yang digelar hari Minggu ini.

Sejauh ini, langkah diplomasi yang dilakukan Amerika sejak hari Jumat belum membuahkan hasil. Ketegangan antara Palestina dan Israel, yang terburuk sejak tahun 2014, tetap saja meningkat dengan indikasi gencatan senjata belum tampak. Hal inilah yang nantinya akan dibahas di DK PBB.

Tantangan  ke depan dari apapun hasil rapat DK PBB soal de-eskalasi adalah milisi Palestina, Hamas. Mereka berperan besar dalam pertempuran dengan Israel. 

Kebanyakan negara, terutama negara Barat, tidak memiliki kontak dengan organisasi tersebut yang mereka cap sebagai kelompok teroris. Di sisi lain, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, tidak punya pengaruh besar ke Hamas.(rel)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.